foto1
foto1
foto1
foto1
foto1


Anotasi 
Peraturan Pemerintah Tahun 2009

 

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2009
tentang penambahan penyertaan modal negara republik indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) pt perkebunan nusantara ii Disahkan pada tanggal 31 Desember 2009

 


 

Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2009
tentang penambahan penyertaan modal negara republik indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) pt perusahaan pengelola aset Disahkan pada tanggal 28 Desember 2009

 


 

Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2009
tentang perubahan struktur kepemilikan saham negara melalui penerbitan dan penjualan saham baru pada perusahaan perseroan (persero) pt pembangunan perumahan Disahkan pada tanggal 28 Desember 2009

 


 

Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2009
tentang penambahan penyertaan modal negara republik indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) pt pertamina Disahkan pada tanggal 23 Desember 2009

 


 

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2009
tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada badan pemeriksa keuangan Disahkan pada tanggal 21 Desember 2009

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2013 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pemeriksa Keuangan


 

Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2009
tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada lembaga administrasi negara Disahkan pada tanggal 21 Desember 2009

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Lembaga Administrasi Negara


 

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009
tentang lalu lintas dan angkutan kereta api Disahkan pada tanggal 11 Desember 2009

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pasal 149 (2)

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM29 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Angkutan Orang Dengan Kereta Api Kelas Ekonomi Tahun Anggaran 2010

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM29 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Angkutan Orang Dengan Kereta Api Kelas Ekonomi Tahun Anggaran 2010

Pasal 146 (2)

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM38 Tahun 2010 tentang Pedoman Penetapan Tarif Angkutan Orang Dengan Kereta Api

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM40 Tahun 2010 tentang Standar Spesifikasi Teknis Lokomotif

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM41 Tahun 2010 tentang Standar Spesifikasi Teknis Kereta Yang Ditarik Lokomotif

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM42 Tahun 2010 tentang Standar Spesifikasi Teknis Kereta Dengan Penggerak Sendiri

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM43 Tahun 2010 tentang Standar Spesifikasi Teknis Gerbong

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM44 Tahun 2010 tentang Standar Spesifikasi Teknis Peralatan Khusus

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM45 Tahun 2010 tentang Standar Spesifikasi Teknis Penomoran Sarana Perkeretaapian

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM48 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 35 Tahun 2010 Tentang Tarif Angkutan Orang Dengan Kereta Api Kelas Ekonomi

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM54 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 35 Tahun 2010 tentang Tarif Angkutan Orang Dengan Kereta Api Kelas Ekonomi

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM90 Tahun 2010 tentang Pembentukan Simpul Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) Kementerian Perhubungan

Pasal 135

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM9 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimum Untuk Angkutan Orang Dengan Kereta Api

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM10 Tahun 2011 tentang Persyaratan Teknis Peralatan Persinyalan Perkeretaapian

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM11 Tahun 2011 tentang Persyaratan Teknis Peralatan Telekomunikasi Perkeretaapian

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM12 Tahun 2011 tentang Persyaratan Teknis Instalasi Listrik Perkeretaapian

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM13 Tahun 2011 tentang Standar, Tata Cara Pengujian dan Sertifikasi Kelaikan Kereta Dengan Penggerak Sendiri

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM14 Tahun 2011 tentang Standar, Tata Cara Pengujian dan Sertifikasi Kelaikan Lokomotif

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM15 Tahun 2011 tentang Standar, Tata Cara Pengujian dan Sertifikasi Kelaikan Kereta Yang Ditarik Lokomotif

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM16 Tahun 2011 tentang Standar, Tata Cara Pengujian dan Sertifikasi Kelaikan Peralatan Khusus

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM17 Tahun 2011 tentang Standar, Tata Cara Pengujian dan Sertifikasi Kelaikan Gerbong

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM19 Tahun 2011 tentang Sertifikat Kecakapan Penjaga Perlintasan Kereta Api

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM21 Tahun 2011 tentang Sertifikat Kecakapan Pengatur Perjalanan Kereta Api dan Pengendali Perjalanan Kereta Api

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM23 Tahun 2011 tentang Sertifikat Kecakapan Awak Sarana Perkeretaapian

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM34 Tahun 2011 tentang Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Tarif Angkutan Orang dan Barang Dengan Kereta Api

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM36 Tahun 2011 tentang Perpotongan Dan/Atau Persinggungan Antara Jalur Kereta Api Dengan Bangunan Lain

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM43 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Perkeretaapian Nasional

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM74 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Angkutan Orang Dengan Kereta Api Pelayanan Kelas Ekonomi Tahun Anggaran 2011

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM91 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian Khusus

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2012 tentang Kewajiban Pelayanan Publik Dan Subsidi Angkutan Perintis Bidang Perkeretaapian, Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian Milik Negara, Serta Perawatan Dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara

Pasal 146 (2) & 152

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM28 Tahun 2012 tentang Pedoman Perhitungan Dan Penetapan Tarif Angkutan Orang Dengan Kereta Api

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan (light Rail Transit) Terintegrasi Di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok Dan Bekasi

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Perkeretaapian Umum Di Wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana Dan Sarana Kereta Cepat Antara Jakarta Dan Bandung

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/light Rail Transit Di Provinsi Sumatera Selatan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2012 Tentang Kewajiban Pelayanan Publik Dan Subsidi Angkutan Perintis Bidang Perkeretaapian, Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian Milik Negara, Serta Perawatan Dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapi

-

diubah oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2oo9 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan / Light Rail Transit di Provinsi Sumatera Selatan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun tentang Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan / Light Rail Transit Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Perkeretaapian Umum di Wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta


 

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2009
tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada departemen dalam negeri Disahkan pada tanggal 16 November 2009

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2013 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian dalam Negeri


 

Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2009
tentang konservasi energi Disahkan pada tanggal 16 November 2009

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2010 tentang Penetapan Pemberlakuan Standar Kompetensi Manajer Energi Bidang Industri

-

diingat oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2010 tentang Penetapan Pemberlakuan Standar Kompetensi Manajer Bidang Bangunan Gedung Sub Bidang Pengelolaan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pembubuhan Label Hemat Energi untuk Lampu Swabalast


 

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2009
tentang penambahan penyertaan modal negara republik indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) pt perkebunan nusantara v Disahkan pada tanggal 16 November 2009

 


 

Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2009
tentang tarif pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, dan jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligussekaligus Disahkan pada tanggal 16 November 2009

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Ps. 10

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2010 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Berupa Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, dan Jaminan Hari Tua Yang Dibayarkan Sekaligus


 

Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2009
tentang pemindahan ibu kota kabupaten badung dari wilayah kota denpasar ke wilayah kecamatan mengwi kabupaten badung provinsi bali Disahkan pada tanggal 16 November 2009

 


 

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2009
tentang perubahan struktur kepemilikan saham negara melalui penerbitan dan penjualan saham baru pada perusahaan perseroan (persero) pt bank tabungan negara Disahkan pada tanggal 16 November 2009

 


 

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2009
tentang penambahan penyertaan modal negara republik indonesia ke dalam modal saham perusahaan umum (perum) jaminan kredit indonesia. Disahkan pada tanggal 31 Oktober 2009

 


 

Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2009
tentang penambahan penyertaan modal negara republik indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) pt asuransi kredit indonesia. Disahkan pada tanggal 31 Oktober 2009

 


 

Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009
tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 9 tahun 2003 tentang wewenang pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai negeri sipil. Disahkan pada tanggal 31 Oktober 2009

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2010 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158/PMK.01/2011 Tahun 2011 tentang Penataan Dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil.

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2012 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 Tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2012 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM29 Tahun 2012 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Umum Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Perhubungan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM37 Tahun 2012 tentang Jam Kerja Dan Daftar Hadir Pegawai Di Lingkungan Kementerian Perhubungan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2013 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian, Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan, Pengawas Benih Tanaman, Pengawas Bibit Ternak, Medik Veteriner, Paramedik Veteriner, dan Pengawas Mutu Pakan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2013 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2013 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2013 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2013 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penata Ruang

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2013 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Pendidikan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2013 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2013 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pustakawan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2013 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pamong Belajar dan Penilik

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2014 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Auditor

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2014 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Pertanian

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2014 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2014 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 171 Tahun 2014 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 170 Tahun 2014 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 169 Tahun 2014 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 168 Tahun 2014 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2015 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyelidik Bumi


 

Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2009
tentang hak keuangan/administratif bagi ketua, wakil ketua, dan anggota komisi yudisial, serta mantan keua, wakul ketua, dan anggota komisi yudisial beserta janda/dudanya. Disahkan pada tanggal 31 Oktober 2009

 


 

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009
tentang kepelabuhanan. Disahkan pada tanggal 20 Oktober 2009

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM75 Tahun 2009 tentang Rencana Induk Pelabuhan Lok Tuan

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM77 Tahun 2009 tentang Rencana Induk Pelabuhan Batam

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (Port Clearance)

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM2 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 17 Tahun 2000 Tentang Pedoman Penanganan Bahan/Barang Berbahaya Dalam Kegiatan Pelayaran di Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM22 Tahun 2010 tentang Pengangkutan Barang/Muatan Antar Pelabuhan Laut Di Dalam Negeri

Pasal 50

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM62 Tahun 2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan

Pasal 50

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM63 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Pelabuhan

Pasal 40 (3)

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM64 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Syahbandar

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM65 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelabuhan Batam

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM68 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 45 Tahun 2009 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM73 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 22 Tahun 2010 Tentang Pengangkutan Barang/Muatan Antarpelabuhan Laut di Dalam Negeri

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM83 Tahun 2010 tentang Panduan Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur Transportasi

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM90 Tahun 2010 tentang Pembentukan Simpul Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) Kementerian Perhubungan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM25 Tahun 2011 tentang Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM26 Tahun 2011 tentang Telekomunikasi Pelayaran

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM42 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pelabuhan Tanjung Priok

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM44 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Km 62 Tahun 2010 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM45 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 63 Tahun 2010 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Otoritas Pelabuhan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM46 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Km 64 Tahun 2010 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Syahbandar

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM47 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 65 Tahun 2010 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Pelabuhan Batam

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM48 Tahun 2011 tentang Tata Cara Dan Persyaratan Pemberian Izin Penggunaan Kapal Asing Untuk Kegiatan Lain yang Tidak Termasuk Kegiatan Mengangkut Penumpang Dan/Atau Barang Dalam Kegiatan Angkutan Laut Dalam Negeri

Pasal 134, 144 & 153

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM51 Tahun 2011 tentang Terminal Khusus Dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM52 Tahun 2011 tentang Pengerukan dan Reklamasi

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM53 Tahun 2011 tentang Pemanduan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM68 Tahun 2011 tentang Alur Pelayaran di Laut

Pasal 163

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM85 Tahun 2011 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Otoritas Pelabuhan Penyeberangan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM86 Tahun 2011 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Lalu Lintas Angkutan Jalan, Sungai, Danau Dan Penyeberangan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penugasan Kepada Pt Pelabuhan Indonesia II (Persero) Untuk Membangun Dan Mengoperasikan Terminal Kalibaru Pelabuhan Tanjung Priok

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM26 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM34 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran Utama

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM35 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Pelabuhan Utama

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM36 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan

-

diubah oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 Tentang Kepelabuhanan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2016 tentang Penetapan Pelabuhan Patimban di Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat


 

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009
tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 45 tahun 2004 tentang perlindungan hutan Disahkan pada tanggal 23 September 2009

 


 

Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2009
tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 33 tahun 2005 tentang tata cara privatisasi perusahaan perseroan (persero) Disahkan pada tanggal 23 September 2009

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2009 tentang Perubahan Struktur Kepemilikan Saham Negara Melalui Penerbitan dan Penjualan Saham Baru pada Perusahaan Perseroan (persero) Pt Bank Tabungan Negara

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2009 tentang Perubahan Struktur Kepemilikan Saham Negara Melalui Penerbitan dan Penjualan Saham Baru Pada Perusahaan Perseroan (persero) Pt Pembangunan Perumahan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2010 tentang Perubahan Struktur Kepemilikan Saham Negara Melalui Penerbitan dan Penjualan Saham Baru pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Krakatau Steel

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2010 tentang Perubahan Struktur Kepemilikan Saham Negara Melalui Penerbitan Dan Penjualan Saham Baru Pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Negara Indonesia Tbk

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2010 tentang Perubahan Struktur Kepemilikan Saham Negara Melalui Penerbitan Dan Penjualan Saham Baru Pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Mandiri Tbk

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan Struktur Kepemilikan Saham Negara Melalui Penerbitan dan Penjualan Saham Baru Pada Perusahaan Perseroan (persero) Pt Perusahaan Penerbangan Garuda Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2013 tentang Penjualan Saham Milik Negara Republik Indonesia pada Pt Kertas Padalarang

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2013 tentang Penjualan Saham Milik Negara Republik Indonesia pada Perusahaan Perseroan (persero) Pt Primissima

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2013 tentang Penjualan Saham Milik Negara Republik Indonesia pada Perusahaan Perseroan (persero) Pt Sarana Karya


 

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2009
tentang persyaratan dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian sekretaris daerah aceh dan sekretaris daerah kabupaten/kota di aceh Disahkan pada tanggal 23 September 2009

 


 

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2009
tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 27 tahun 1994 tentang pengelolaan perkembangan kependudukan Disahkan pada tanggal 23 September 2009

 


 

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009
tentang penyelenggaraan perkeretaapian Disahkan pada tanggal 8 September 2009

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM29 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Angkutan Orang Dengan Kereta Api Kelas Ekonomi Tahun Anggaran 2010

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM38 Tahun 2010 tentang Pedoman Penetapan Tarif Angkutan Orang Dengan Kereta Api

Pasal 197

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM40 Tahun 2010 tentang Standar Spesifikasi Teknis Lokomotif

Pasal 197

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM41 Tahun 2010 tentang Standar Spesifikasi Teknis Kereta Yang Ditarik Lokomotif

Pasal 197

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM42 Tahun 2010 tentang Standar Spesifikasi Teknis Kereta Dengan Penggerak Sendiri

Pasal 197

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM43 Tahun 2010 tentang Standar Spesifikasi Teknis Gerbong

Pasal 197

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM44 Tahun 2010 tentang Standar Spesifikasi Teknis Peralatan Khusus

Pasal 197

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM45 Tahun 2010 tentang Standar Spesifikasi Teknis Penomoran Sarana Perkeretaapian

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM48 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 35 Tahun 2010 Tentang Tarif Angkutan Orang Dengan Kereta Api Kelas Ekonomi

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM54 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 35 Tahun 2010 tentang Tarif Angkutan Orang Dengan Kereta Api Kelas Ekonomi

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM83 Tahun 2010 tentang Panduan Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur Transportasi

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM90 Tahun 2010 tentang Pembentukan Simpul Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) Kementerian Perhubungan

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM92 Tahun 2010 tentang Tenaga Pemeriksa Sarana Perkeretaapian

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM93 Tahun 2010 tentang Tenaga Pemeriksa Prasarana Perkeretaapian

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM94 Tahun 2010 tentang Tenaga Perawatan Sarana Perkeretaapian

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM95 Tahun 2010 tentang Tenaga Perawatan Prasarana Perkeretaapian

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM96 Tahun 2010 tentang Sertifikat Keahlian Tenaga Penguji Sarana Perkeretaapian

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM97 Tahun 2010 tentang Sertifikat Keahlian Tenaga Penguji Prasarana Perkeretaapian

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM9 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimum Untuk Angkutan Orang Dengan Kereta Api

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM10 Tahun 2011 tentang Persyaratan Teknis Peralatan Persinyalan Perkeretaapian

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM11 Tahun 2011 tentang Persyaratan Teknis Peralatan Telekomunikasi Perkeretaapian

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM12 Tahun 2011 tentang Persyaratan Teknis Instalasi Listrik Perkeretaapian

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM13 Tahun 2011 tentang Standar, Tata Cara Pengujian dan Sertifikasi Kelaikan Kereta Dengan Penggerak Sendiri

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM14 Tahun 2011 tentang Standar, Tata Cara Pengujian dan Sertifikasi Kelaikan Lokomotif

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM15 Tahun 2011 tentang Standar, Tata Cara Pengujian dan Sertifikasi Kelaikan Kereta Yang Ditarik Lokomotif

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM16 Tahun 2011 tentang Standar, Tata Cara Pengujian dan Sertifikasi Kelaikan Peralatan Khusus

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM17 Tahun 2011 tentang Standar, Tata Cara Pengujian dan Sertifikasi Kelaikan Gerbong

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM18 Tahun 2011 tentang Sertifikat Auditor Perkeretaapian

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM19 Tahun 2011 tentang Sertifikat Kecakapan Penjaga Perlintasan Kereta Api

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM20 Tahun 2011 tentang Akreditasi Badan Hukum Atau Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Perkeretaapian

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM21 Tahun 2011 tentang Sertifikat Kecakapan Pengatur Perjalanan Kereta Api dan Pengendali Perjalanan Kereta Api

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM22 Tahun 2011 tentang Sertifikat Inspektur Perkeretaapian

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM23 Tahun 2011 tentang Sertifikat Kecakapan Awak Sarana Perkeretaapian

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM29 Tahun 2011 tentang Persyaratan Teknis Bangunan Stasiun Kereta Api

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM30 Tahun 2011 tentang Tata cara Pengujian Dan Pemberian Sertifikat Prasarana Perkeretaapian

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM31 Tahun 2011 tentang Standar Dan Tata Cara Pemeriksaan Prasarana Perkeretaapian

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM32 Tahun 2011 tentang Standar dan Tata Cara Perawatan Prasarana Perkeretaapian

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM33 Tahun 2011 tentang Jenis, Kelas dan Kegiatan di Stasiun Kereta Api

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM34 Tahun 2011 tentang Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Tarif Angkutan Orang dan Barang Dengan Kereta Api

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM36 Tahun 2011 tentang Perpotongan Dan/Atau Persinggungan Antara Jalur Kereta Api Dengan Bangunan Lain

Pasal 15

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM43 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Perkeretaapian Nasional

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM74 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Angkutan Orang Dengan Kereta Api Pelayanan Kelas Ekonomi Tahun Anggaran 2011

Pasal 363 & 376

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM91 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian Khusus

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2012 tentang Kewajiban Pelayanan Publik Dan Subsidi Angkutan Perintis Bidang Perkeretaapian, Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian Milik Negara, Serta Perawatan Dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara

Pasal 115

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM11 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Trase Jalur Kereta Api

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM28 Tahun 2012 tentang Pedoman Perhitungan Dan Penetapan Tarif Angkutan Orang Dengan Kereta Api

Pasal 345 & 349

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM31 Tahun 2012 tentang Perizinan Penyelenggaraan Sarana Perkeretaapian Umum

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan (light Rail Transit) Terintegrasi Di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok Dan Bekasi

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Perkeretaapian Umum Di Wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana Dan Sarana Kereta Cepat Antara Jakarta Dan Bandung

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan/light Rail Transit Di Provinsi Sumatera Selatan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2012 Tentang Kewajiban Pelayanan Publik Dan Subsidi Angkutan Perintis Bidang Perkeretaapian, Biaya Penggunaan Prasarana Perkeretaapian Milik Negara, Serta Perawatan Dan Pengoperasian Prasarana Perkeretaapi

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan / Light Rail Transit di Provinsi Sumatera Selatan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun tentang Percepatan Penyelenggaraan Kereta Api Ringan / Light Rail Transit Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Perkeretaapian Umum di Wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta


 

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009
tentang perubahan kedua atas peraturan pemerintah nomor 35 tahun 2004 tentang kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi Disahkan pada tanggal 1 September 2009

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2010 tentang Transparansi Pendapatan Negara Dan Pendapatan Daerah Yang Diperoleh Dari Industri Ekstraktif

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 03 Tahun 2010 tentang Alokasi pemanfaatan Gas Bumi untuk Pemenuhan Kebutuhan Dalam Negeri

-

diingat oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 03 Tahun 2010 tentang Alokasi pemanfaatan Gas Bumi untuk Pemenuhan Kebutuhan Dalam Negeri

-

diingat oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 06 Tahun 2010 tentang Pedoman Kebijakan Peningkatan Produksi Minyak dan Gas Bumi

-

diingat oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 19 Tahun 2010 tentang Pemanfaatan Gas Bumi untuk Bahan Bakar Gas yang Digunakan untuk Transportasi

-

diingat oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Pembongkaran Instalasi Lepas pantai Minyak dan Gas Bumi

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2012 tentang Penyediaan, Pendistribusian Dan Penetapan Harga Bahan Bakar Gas Untuk Transportasi Jalan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.02/2012 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyetoran Dan Pelaporan Penerimaan Negara Dari Kegiatan Usaha Hulu Minyak Bumi Dan/Atau Gas Bumi Dan Penghitungan Pajak Penghasilan Untuk Keperluan Pembayaran Pajak Penghasilan Minyak Bumi Dan/Atau Gas Bumi Berupa Volume Minyak Bumi Dan/Atau G

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2016 tentang Penetapan Harga Gas Bumi


 

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2009
tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada badan pusat statistik Disahkan pada tanggal 1 September 2009

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dicabut oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pusat Statistik


 

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2009
tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada perpustakaan nasional republik indonesia Disahkan pada tanggal 1 September 2009

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2013 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Perpustakaan Nesional Republik Indonesia


 

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2009
tentang penambahan penyertaan modal negara republik indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) pt perusahaan gas negara tbk Disahkan pada tanggal 1 September 2009

 


 

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009
tentang pekerjaan kefarmasian Disahkan pada tanggal 1 September 2009

 


 

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2009
tentang pengurangan penyertaan modal negara republik indonesia pada perusahaan perseroan (persero) pt bank tabungan negara Disahkan pada tanggal 18 Juli 2009

 


 

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2009
tentang tata cara penindakan di bidang cukai Disahkan pada tanggal 18 Juli 2009

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Ps. 22

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK.04/2009 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penghentian, Pemeriksaan, Pencegahan, Penyegelan, Tindakan Berupa Tidak Melayani Pemesanan Pita Cukai Atau Tanda Pelunasan Cukai Lainnya dan Bentuk Surat Perintah Penindakan


 

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2009
tentang perizinan pelaksanaan kegiatan penelitian, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berisiko tinggi dan berbahaya Disahkan pada tanggal 18 Juli 2009

 


 

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2009
tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada kementerian negara riset dan teknologi Disahkan pada tanggal 11 Juni 2009

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Riset dan Teknologi


 

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2009
tentang batas pertanggungjawaban kerugian nuklir Disahkan pada tanggal 11 Juni 2009

 


 

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2009
tentang penambahan penyertaan modal negara republik indonesia ke dalam modal perusahaan umum (perum) pembangunan perumahan nasional Disahkan pada tanggal 11 Juni 2009

 


 

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2009
tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 15 tahun 2005 tentang jalan tol dengan rahmat tuhan yang maha esa Disahkan pada tanggal 8 Juni 2009

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol


 

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009
tentang pembiayaan, pembinaan, dan pengawasan penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan Disahkan pada tanggal 8 Juni 2009

 


 

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2009
tentang pemberian gaji/pensiun/tunjangan bulan ketiga belas dalam tahun anggaran 2009 kepada pegawai negeri, pejabat negara, dan penerima pensiun/tunjangan Disahkan pada tanggal 8 Juni 2009

 


 

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009
tentang tunjangan profesi guru dan dosen, tunjangan khusus guru dan dosen, serta tunjangan kehormatan profesor Disahkan pada tanggal 8 Juni 2009

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2009 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil

Ps. 21

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.05/2010 Tahun 2010 tentang Tunjangan Profesi Guru Dan Dosen,Tunjangan Khusus Guru Dan Dosen, Serta Tunjangan Kehormatan Profesor

Ps. 21

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2010 Tahun 2010 tentang Tunjangan Profesi Guru Dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru Dan Dosen, Serta Tunjangan Kehormatan Profesor

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.07/2010 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Dan Alokasi Prognosa Definitif Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota Tahun Anggaran 2010.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.07/2011 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Dan Alokasi Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota Tahun Anggaran 2011.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.07/2012 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Dan Alokasi Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Kepada Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota Tahun Anggaran 2012.


 

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2009
tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 51 tahun 2008 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi Disahkan pada tanggal 4 Juni 2009

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/PMK.03/2009 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.03/2008 Tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, Pelaporan, dan Penata Usahaan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi


 

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2009
tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada kementerian negara pemuda dan olahraga Disahkan pada tanggal 4 Juli 2009

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dicabut oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Pemuda Dan Olahraga


 

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2009
tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada departemen hukum dan hak asasi manusia Disahkan pada tanggal 28 Mei 2009

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia


 

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009
tentang dosen Disahkan pada tanggal 26 Mei 2009

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, Serta Tunjangan Kehormatan Profesor


 

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2009
tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 29 tahun 2006 tentang hak keuangan, kedudukan protokol, dan perlindungan keamanan pimpinan komisi pemberantasan korupsi Disahkan pada tanggal 5 Mei 2009

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2006 Tentang Hak Keuangan, Kedudukan Protokol, Dan Perlindungan Keamanan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2006 Tentang Hak Keuangan, Kedudukan Protokol, Dan Perlindungan Keamanan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi


 

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2009
tentang penyertaan modal negara republik indonesia untuk pendirian perusahaan perseroan (persero) di bidang penjaminan infrastruktur Disahkan pada tanggal 5 Mei 2009

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

mendasarkan oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2010 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Penjaminan Infrastruktur Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 260/PMK.011/2010 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penjaminan Infrastruktur Dalam Proyek Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha.

-

mendasarkan oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2012 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan (Persero) PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia

-

mendasarkan oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2015 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Penjaminan Infrastruktur Indonesia

-

diubah oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2oo9 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (persero) di Bidang Penjaminan Infrastruktur


 

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2009
tentang pedoman pengelolaan kawasan perkotaan Disahkan pada tanggal 22 April 2009

 


 

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2009
tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2008 tentang penambahan penyertaan modal negara republik indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) pt pengembangan pariwisata bali Disahkan pada tanggal 0 2009

 


 

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009
tentang tempat penimbunan berikat Disahkan pada tanggal 0 2009

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43/M-DAG/PER/9/2009 Tahun 2009 tentang Pengadaan,Pengedaran,Penjualan,Pengawasan Dan Pengendalian Minuman Beralkohol

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 54/M-DAG/PER/10/2009 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum Di Bidang Impor

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/12/2010 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43/M-DAG/PER/9/2009 Tentang Ketentuan Pengadaan, Pengedaran, Penjualan, Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol

Pasal 48

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.04/2011 Tahun 2011 tentang Gudang Berikat.

Pasal 15 ayat (3), 19 ayat (9) & 48

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.04/2011 Tahun 2011 tentang Kawasan Berikat.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11/M-DAG/PER/3/2012 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43/M-DAG/PER/9/2009 Tentang Ketentuan Pengadaan, Pengedaran, Penjualan, Pengawasan, Dan Pengendalian Minuman Beralkohol

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 13/M-DAG/PER/3/2012 Tahun 2012 tentang Ketentuan Umum Di Bidang Ekspor

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/3/2012 Tahun 2012 tentang Ketentuan Pengadaan, Pengedaran, Penjualan, Pengawasan, dan Pengendalian Minuman Beralkohol

-

diubah oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Tempat Penimbunan Berikat


 

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2009
tentang perlindungan wilayah geografis penghasil produk perkebunan spesifik lokasi Disahkan pada tanggal 0 2009

 


 

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009
tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2004 tentang kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi Disahkan pada tanggal 0 2009

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Presdien Nomor 71 Tahun 2005 tentang Penyediaan dna Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 19 Tahun 2009 tentang Kegiatan Usaha Gas Bumi Melalui Pipa

-

diingat oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2009 tentang Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas

-

diingat oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 29 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penawaran Pengoperasian Jaringan Distribusi Gas Bumi untuk Rumah Tangga yang Dibangun Oleh Pemerintah

-

diingat oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 05 Tahun 2010 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin Usaha di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

-

diingat oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 19 Tahun 2010 tentang Pemanfaatan Gas Bumi untuk Bahan Bakar Gas yang Digunakan untuk Transportasi

-

diingat oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kilang Minyak Bumi Dalam rangka Pendidikan dan Pelatihan, dan Pengelolaan Fasilitas Lube Oil Blending Plant Dalam Rangka Penelitian

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2012 tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen Pengguna Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2012 tentang Penyediaan, Pendistribusian Dan Penetapan Harga Bahan Bakar Gas Untuk Transportasi Jalan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 146 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pembangunan Dan Pengembangan Kilang Minyak Di Dalam Negeri

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2016 tentang Penetapan Harga Gas Bumi


 

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2009
tentang tata cara penentuan jumlah, pembayaran, dan penyetoran penerimaan negara bukan pajak yang terutang Disahkan pada tanggal 0 2009

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.02/2010 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Dari Deviden dan Sisa Surplus Bank Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM66 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Laporan Keuangan dan Pertanggungjawaban Anggaran Kantor/Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.06/2011 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.06/2007 tentang Pengurusan Piutang Negara.


 

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2009
tentang perlakuan pajak pertambahan nilai atas penyerahan jasa kebandarudaraan tertentu kepada perusahaan angkutan udara niaga untuk pengoperasian pesawat udara yang melakukan penerbangan luar negeri Disahkan pada tanggal 0 2009

 


 

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2009
tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada badan pengawas tenaga nuklir Disahkan pada tanggal 0 2009

 


 

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2009
tentang tata cara pengenaan sanksi administrasi berupa denda di bidang cukai Disahkan pada tanggal 0 2009

 


 

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2009
tentang pajak penghasilan kegiatan usaha berbasis syariah Disahkan pada tanggal 0 2009

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pasal 1 angka 2, Pasal 4

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/PMK.03/2011 Tahun 2011 tentang Pengenaan Pajak Penghasilan Untuk Kegiatan Usaha Perbankan Syariah.

Pasal 1 angka 2, Pasal 4

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.03/2011 Tahun 2011 tentang Pengenaan Pajak Penghasilan Untuk Kegiatan Usaha Pembiayaan Syariah.


 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009
tentang kawasan industri Disahkan pada tanggal 0 2009

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri


 

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2009
tentang penetapan pensiun pokok purnawirawan, warakawuri/duda, tunjangan anak yatim/piatu, anak yatim piatu dan tunjangan orang tua anggota kepolisian negara republik indonesia Disahkan pada tanggal 0 2009

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas Dalam Tahun Anggaran 2009 Kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun/Tunjangan

-

dicabut oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2010 tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan, Warakawuri/Duda, Tunjangan Anak Yatim Piatu, Anak Yatim piatu, Dan Tunjangan Orang Tua Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia RI


 

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2009
tentang penetapan pensiun pokok purnawirawan, warakawuri/duda, tunjangan anak yatim/piatu, anak yatim piatu dan tunjangan orang tua anggota tentara nasional indonesia Disahkan pada tanggal 0 2009

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas Dalam Tahun Anggaran 2009 Kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun/Tunjangan

-

dicabut oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2010 tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan, Warakawuri/Duda Tunjangan Anak Yatim/Piatu, Anak Yatim Piatu Dan Tunjangan Orang Tua Anggota Tentara Nasional Indonesia Indonesia


 

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2009
tentang perubahan kelima atas peraturan pemerintah nomor 29 tahun 2001 tentang peraturan gaji anggota kepolisian negara republik indonesia Disahkan pada tanggal 0 2009

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2009 tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan, Warakawuri/Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu, Anak Yatim Piatu dan Tunjangan Orang Tua Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2009 tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan, Warakawuri/Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu, Anak Yatim Piatu dan Tunjangan Orang Tua Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas Dalam Tahun Anggaran 2009 Kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun/Tunjangan

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2010 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 Tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia


 

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2009
tentang perubahan kelima atas peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2001 tentang peraturan gaji anggota tentara nasional indonesia Disahkan pada tanggal 0 2009

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2009 tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan, Warakawuri/Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu, Anak Yatim Piatu dan Tunjangan Orang Tua Anggota Tentara Nasional Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2009 tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan, Warakawuri/Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu, Anak Yatim Piatu dan Tunjangan Orang Tua Anggota Tentara Nasional Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas Dalam Tahun Anggaran 2009 Kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun/Tunjangan

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2010 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 Tentang Peraturan Gaji Tentara Nasional Indonesia


 

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2009
tentang pajak penghasilan atas dividen yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri Disahkan pada tanggal 0 2009

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Ps. 3

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.03/2010 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Atas Deviden Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri


 

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2009
tentang bantuan atau sumbangan termasuk zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dikecualikan dari objek pajak penghasilan Disahkan pada tanggal 0 2009

 


 

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2009
tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari transaksi derivatif berupa kontrak berjangka yang diperdagangkan di bursa Disahkan pada tanggal 0 2009

 


 

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2009
tentang pajak penghasilan atas penghasilan berupa bunga obligasi Disahkan pada tanggal 0 2009

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pasal 5

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.03/2011 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Atas Bunga Obligasi.

Pasal 5

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7/PMK.011/2012 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.03/2011 tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan atas Bunga Obligasi.

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi

-

diubah oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi


 

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2009
tentang pajak penghasilan atas bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi Disahkan pada tanggal 0 2009

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Ps. 4

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.03/2010 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Atas Bunga Simpanan Yang Dibayarkan Oleh Koperasi Kepada Anggota Koperasi Orang Pribadi


 

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2009
tentang tata cara bagi pejabat negara dalam melaksanakan kampanye pemilihan umum Disahkan pada tanggal 0 2009

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengunduran Diri Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, dan Pegawai Negeri yang Akan Menjadi Bakal Calon Anggota Dpr, Dpd, Dprd Provinsi, dan Dprd Kabupaten/kota, Serta Pelaksanaan Cuti Pejabat Negara dalam Kampanye Pemilu


 

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2009
tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada departemen kesehatan Disahkan pada tanggal 0 2009

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2013 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kesehatan


 

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2009
tentang perubahan kelima atas peraturan pemerintah nomor 34 tahun 1985 tentang pemberian tunjangan veteran kepada veteran republik indonesia Disahkan pada tanggal 0 2009

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas Dalam Tahun Anggaran 2009 Kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun/Tunjangan

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2010 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1985 tentang Pemberian Tunjangan Veteran Kepada Veteran Republik Indonesia


 

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2009
tentang perubahan ketujuh atas peraturan pemerintah nomor 14 tahun 1985 tentang pemberian tunjangan perintis pergerakan kebangsaan/kemerdekaan Disahkan pada tanggal 0 2009

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedelapan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Pemberian Tunjangan Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan


 

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2009
tentang perubahan kedelapan atas peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1980 tentang pemberian tunjangan kehormatan kepada bekas anggota komite nasional indonesia pusat dan janda/dudanya Disahkan pada tanggal 0 2009

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas Dalam Tahun Anggaran 2009 Kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun/Tunjangan

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2010 tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1980 Tentang Pemberian Tunjangan Kehormatan Kepada Bekas Anggota Komite Nasional Indonesia Pusat Dan Janda/Dudanya


 

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2009
tentang penetapan pensiun pokok pensiunan pegawai negeri sipil dan janda/dudanya Disahkan pada tanggal 0 2009

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas Dalam Tahun Anggaran 2009 Kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun/Tunjangan

-

dicabut oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai negeri Sipil Dan Janda/Dudanya


 

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2009
tentang perubahan kesebelas atas peraturan pemerintah nomor 7 tahun 1977 tentang peraturan gaji pegawai negeri sipil Disahkan pada tanggal 0 2009

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas Dalam Tahun Anggaran 2009 Kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun/Tunjangan

-

ditimbang oleh

Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2008 ke dalam Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2009

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2008 ke dalam Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2009

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2009 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Sosial

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM48 Tahun 2009 tentang Ujian Penyesuaian Ijazah Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Departemen Perhubungan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Bidan

-

ditimbang oleh

Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2010 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2009 Ke Dalam Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2010


 

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2009
tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada departemen komunikasi dan informatika Disahkan pada tanggal 0 2009

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diubah oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Departemen Komunikasi dan Informatika

-

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2015 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Komunikasi Dan Informatika


 

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2009
tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada departemen perhubungan Disahkan pada tanggal 0 2009

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM30 Tahun 2009 tentang Honorarium Bagi Inspektur dan Teknisi Penerbangan

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM31 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Yang Berlaku Pada Bagian Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM35 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM45 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM78 Tahun 2009 tentang Sistem Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM38 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif Jasa Pelabuhan Pada Pelabuhan Penyeberangan Lintas Dalam Negeri

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM40 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif Jasa Pengujian Tipe, Dan Pengujian Sampling Kendaraan Bermotor

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM40 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif Jasa Pengujian Tipe, Dan Pengujian Sampling Kendaraan Bermotor

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM71 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 6 Tahun 2009 tentang Tata Cara Tetap Administrasi Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Departemen Perhubungan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM66 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Laporan Keuangan dan Pertanggungjawaban Anggaran Kantor/Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM68 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 45 Tahun 2009 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM81 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 6 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Tetap Administrasi Pelaksanaan Anggaran Di Lingkungan Departemen Perhubungan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM91 Tahun 2010 tentang Sistem Akuntansi Balai Besar Pendidikan dan Peningkatan Ilmu Pelayaran (BP3IP) Jakarta

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM39 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Negara Di Lingkungan Kementerian Perhubungan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM63 Tahun 2011 tentang Kriteria, Tugas Dan Wewenang Inspektur Penerbangan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM64 Tahun 2011 tentang Kriteria, Tugas Dan Wewenang Teknisi Penerbangan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM87 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Km 6 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Tetap Administrasi Pelaksanaan Anggaran Di Lingkungan Departemen Perhubungan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM97 Tahun 2011 tentang Pedoman Sistem Akuntansi Keuangan (PSAK) Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM2 Tahun 2012 tentang Pedoman Sistem Akuntansi Keuangan (PSAK) Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar

-

diubah oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Perhubungan

-

dicabut oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Perhubungan


 

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009
tentang bantuan keuangan kepada partai politik Disahkan pada tanggal 0 2009

 


 

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2009
tentang penambahan penyertaan modal negara republik indonesia ke dalam modal perusahaan umum (perum) jasa tirta ii Disahkan pada tanggal 0 2009

 


 

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2009
tentang pengawasan pengangkutan barang tertentu dalam daerah pabean Disahkan pada tanggal 0 2009

 


 

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2009
tentang perlakuan kepabeanan, perpajakan, dan cukai serta pengawasan atas pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari serta berada di kawasan yang telah ditunjuk sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Disahkan pada tanggal 0 2009

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Ps. 14 (4), Ps. 16 (9)

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.011/2010 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemasukan Dan Pengeluaran Barang Kena Cukai ke Dan Dari Kawasan Yang Telah Ditunjuk Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas

Ps.1. angka 4, Ps.7 (4), Ps. 8 (3), Ps.1

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 152/PMK.04/2010 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemasukan Dan Pengeluaran Kendaraan Bermotor Ke dan Dari Kawasan Yang Telah Ditunjuk Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas

Ps. 14 (4), Ps. 16 (9), Ps. 18 (4), Ps.

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 152/PMK.04/2010 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemasukan Dan Pengeluaran Kendaraan Bermotor Ke dan Dari Kawasan Yang Telah Ditunjuk Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas

-

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan, dan Cukai Serta Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Serta Berada di Kawasan yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas


 

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2009
tentang perubahan keenam atas peraturan pemerintah nomor 14 tahun 1993 tentang penyelenggaraan program jaminan sosial tenaga kerja Disahkan pada tanggal 0 2009

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2010 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja


 

 

 

PT Tatanusa

Address : Jl. Gelagah No. 47, Pisangan Timur

Kota      :  Ciputat - Tangerang Selatan 15419

Telpon   : (021) 743 4810 ; WA : +6281 6135 6892

Email    : penerbit@tatanusa.co.id

dashpricesusa.xyz dashpricesusa.xyz dashpricesusa.xyz dashpricesusa.xyz dashpricesusa.xyz dashpricesusa.xyz dashpricesusa.xyz dashpricesusa.xyz Pendik escort istanbul escort Ankara escort Antalya escort istanbul escort Kadıköy escort İzmir escort Sincan escort Ankara escort Maltepe escort Kartal escort Pendik escort Ataşehir escort Ataşehir escort Bahçeşehir escort Ankara escort Etlik escort Çankaya escort Kadıköy escort Beylikdüzü escort izmir escort Ankara escort Ankara escort Beylikdüzü escort izmir escort Beylikdüzü escort iptv iptv iptv sirinevler escort anal escort halkali sisli escort escort esenyurt escort mecidiyekoy escort istanbul escort bayan istanbul istanbul escort
php shell hacklink hacklink satışı paykasa youtube video indir youtube video download wso shell indoxploit shell istanbul evden eve nakliyat hacklink Google bedava bonus canlı bahis deneme bonusu canlı bahis bostancı escort 1xbet canlı bahis sex hattı kayseri escort eryaman escort mersin escort adana escort sex hikayeleri bahis siteleri bahis siteleri bahis siteleri bahis siteleri bahis siteleri bahis siteleri betpas supertotobet süperbahis

Tether Price Bitcoin Price Ethereum price Litecoin Price Eos Price XRP Price Bitcoin Cash Price Tron Price Bitcoin Vs Price Ethereum Classic Price