Anotasi 
Undang-Undang Tahun 1958

 

Undang-undang Nomor 87 Tahun 1958
tentang pengubahan undang-undang pajak bangsa asing (undang-undang no. 74 tahun 1958) Disahkan pada tanggal 27 Desember 1958

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1968 tentang Penyerahan Pajak-pajak Negara, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bangsa Asing dan Pajak Radio kepada Daerah

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak daerah dan retribusi daerah


 

Undang-undang Nomor 86 Tahun 1958
tentang nasionalisasi perusahaan-perusahaan milik belanda Disahkan pada tanggal 27 Desember 1958

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1959 tentang Pokok-pokok Pelaksanaan Undang-undang Nasionalisasi Perusahaan Belanda (Undang-undang No. 86 tahun 1958)

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1959 tentang Pembentukan Badan Nasionalisasi Perusahaan Belanda

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1959 tentang Penentuan perusahaan pertanian/perkebunan tembakau milik Belanda yang dikenakan nasionalisasi

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1959 tentang Tugas kewajiban Panitia Penetapan Ganti Kerugian perusahaan-perusahaan milik Belanda yang dikenakan nasionalisasi dan cara mengajukan permintaan ganti kerugian

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1959 tentang Penentuan perusahaan peternakan milik Belanda yang dikenakan Nasionalisasi

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1959 tentang Penentuan Perusahaan Listrik dan/atau Gas Milik Belanda yang dikenakan nasionalisasi

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1959 tentang Penentuan perusahaan pertanian/perkebunan milik Belanda yang dikenakan nasionalisasi

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1959 tentang Penentuan perusahaan dagang yang besar milik Belanda beserta cabang-cabangnya dan anak-anak perusahaannya yang dikenakan nasionalisasi

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1959 tentang Penentuan perusahaan bank di Indonesia milik Belanda yang dikenakan Nasionalisasi

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1959 tentang Nasionalisasi Perusahaan-perushaaan Kereta Api Milik Belanda

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1959 tentang Nasionalisasi perushaaan Kereta Api dan Telpon Milik Belanda

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1959 tentang Nasionalisasi Perusahaan-perusahaan Maritim milik Belanda

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1959 tentang Penentuan perusahaan perindustrian/pertambangan milik Belanda yang dikenakan Nasionalisasi

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1959 tentang Penentuan pengenaan nasionalisasi Percetakan Kebayoran P.T.

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1959 tentang Penetapan perusahaan Percetakan milik Belanda yang dikenakan nasionalisasi

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1960 tentang Penetapan Perusahaan-perusahaan Pharmasi milik Belanda yang dikenakan nasionalisasi. (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara No. 1926)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1960 tentang Penentuan pemborongan milik Belanda yang dikenakan nasionalisasi

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1960 tentang Penentuan perusahaan asuransi kerugian milik Belanda yang dikenakan nasionalisasi. (Penjelasan dalam TLN No. 1928)

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1960 tentang Penguasaan benda-benda tetap milik perseorangan warga negara Belanda

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1960 tentang Penentuan perusahaan Bank di Indonesia milik Belanda yang dikenakan nasionalisasi. (Penjelasan dalam TLN No. 1960)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1960 tentang Penentuan perusahaan pertanian/perkebunan milik Belanda yang dikenakan nasionalisasi. (Penjelasan dalam TLN No. 2026)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1960 tentang Penentuan perusahaan dagang milik Belanda beserta cabang-cabangnya yang dikenakan nasionalisasi. (Penjelasan dalam TLN No. 2027)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1960 tentang Penentuan perusahaan di Indonesia milik Belanda yang dikenakan nasionalisasi. (Penjelasan dalam TLN No. 2035)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1960 tentang Nasionalisasi perusahaan N.V. K.P.M. di Indonesia. (Penjelasan dalam TLN No. 2045)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1960 tentang Nasionalisasi N.V. Samarangsche Stoomboot en Prauwen Veer (S.S.P.V.) dan N.V. Samarang Veer. (Penjelasan dalam TLN No. 2057)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1960 tentang Pembentukan dewan perusahaan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1960 tentang Penambahan Peraturan Pemerintah No. 13 tahun 1960 (Lembaran Negara tahun 1960 No. 35) tentang penentuan perusahaan Bank di Indonesia milik Belanda yang dikenakan nasionalisasi. (Penjelasan dalam TLN No. 2099)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1960 tentang Penentuan perusahaan pertanggungan jiwa milik Belanda yang dikenakan nasionalisasi. (Penjelasan dalam TLN No. 2098)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1960 tentang Penambahan Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1960 (Lembaran Negara tahun 1960 No. 4) tentang penentuan perusahaan-perusahaan Farmasi Milik Belanda yang dikenakan nasionalisasi

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1960 tentang Nasionalisasi milik perusahaan Royal Interocean Lines (R.I.L.) (Penjelasan dalam TLN No. 2111)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1961 tentang Penentuan Perusahaan Dagang Milik Belanda yang dikenakan Nasionalisasi

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1961 tentang Penentuan Perusahaan-perusahaan Milik Belanda yang dikenakan Nasionalisasi

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1962 tentang Nasionalisasi Stoomvaart Maatschppij Nederland (S.M.N.) di Indonesia. (Penjelasan dalam TLN No. 2386)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1963 tentang Pembubaran Badan Nasionalisasi Perusahaan Belanda

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1963 tentang Nasionalisasi perusahaan-perusahaan milik Belanda. (Penjelasan dalam TLN No. 2564)

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1968 tentang Pengembalian NV. Essence Indonesia kepada pemiliknya

-

ditimbang oleh

Instruksi Presiden Nomor 22 Tahun 1968 tentang Kepada Menteri Negara Ekonomi, Keuangan dan Industri. Untuk: Meneliti kembali segi pemilikan perusahaan-perusahaan yang telah dikenakan nasionalisasi berdasarskan Undang-Undang No. 86 tahun 1958

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1968 tentang Pembubaran Badan Pusat Penyelenggaraan Perusahaan-perusahaan Industri dan Tambang

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1970 tentang Penyelesaian hak pemilikan NV. Alibasyah Trading Company

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1972 tentang Penyelesaian hak pemilikan atas NV. Voorheen Machine Fabriek En Ingenieursbureau (L.T.H.G. Gout)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1972 tentang Penyelesaian hak pemilikan atas Firma Tegelfabriek Midden Java

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan Penyelesaian Persoalan Efek-efek antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Belanda


 

Undang-undang Nomor 85 Tahun 1958
tentang rencana pembangunan lima tahun 1956-1960 Disahkan pada tanggal 27 Desember 1958

 


 

Undang-undang Nomor 84 Tahun 1958
tentang perubahan pasal-pasal 16 dan 19 undang-undang pokok bank indonesia (undang-undang no. 11 tahun 1953) Disahkan pada tanggal 27 Desember 1958

 


 

Undang-undang Nomor 83 Tahun 1958
tentang penerbangan Disahkan pada tanggal 27 Desember 1958

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1960 tentang Dewan Penerbangan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 1963 tentang Dewan penerbangan dan angkasaluar nasional Republik Indonesia

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 236 Tahun 1963 tentang Lembangan penerbangan dan angkasaluar nasional

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1966 tentang Standarisasi pesawat udara dan material penerbangan lainnya

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1972 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah No. 54/1951 tentang Dinas pencari dan pemberi pertolongan untuk kapal-kapal laut dan udara yang mendapat kecelakaan

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1972 tentang Perijinan penerbangan dalam dan atas wilayah Republik Indonesia

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1972 tentang Badan Serch and Rescue

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1972 tentang Bonded Warehouse

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1974 tentang Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1975 tentang Pengangkutan Zat Radioaktip

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 2 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tokyo 1963, Konvensi the Hague 1970 dan Konvensi Montreal 1971

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1976 tentang Perubahan dan Penambahan beberapa Pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidanan bertalian dengan perluasan berlakunya ketentuan perundang-undangan pidana, kejahatan penerbangan dan kejahatan terhadap sarana/prasarana penerbangan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1984 tentang Perusahaan Umum (Perum) Pelabuhan Udara Jakarta Cengkareng.

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1984 tentang Pemisahan dan Pengalihan Kekayaan Negara Pada Pelabuhan Udara Polonia di Medan dan Juanda di Surabaya untuk Dijadikan Tambahan Penyertaan Modal Negara dalam Perusahaan Umum Angkasa Pura serta Pengembalian sebagian Kekayaan Perusahaan UmumAngkasa Pura kepada Negara

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1985 tentang Perusahaan Umum (Perum) Angkasa Pura

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 51 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan tugas pelayanan di daerah lingkungan kerja Bandar Udara Jakarta Cengkareng

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1985 tentang Pembubaran Otorita Pembangunan Pelabuhan Udara Internasional Jakarta - Cengkareng

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1986 tentang Perubahan nama perusahaan umum (perum) angkasa pura menjadi perusahaan umum (perum) angkasa pura I

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1986 tentang Perubahan nama perusahaan umum (perum) Pelabuhan Udara Jakarta Cengkareng menjadi perusahaan umum (perum) angkasa pura II

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1986 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah Serta Ruang Udara di Sekitar Bandar Udara

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 1986 tentang Pengendalian penggunaan tanah dan ruang udara di sekitar bandar udara Internasional Jakarta Soekarno- Hatta

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1987 tentang Pemisahan dan pengalihan kekayaan Negara pada bandar udara Hasanuddin di Ujung Pandang dan Sepinggan di Balikpapan untuk dijadikan tambahan penyertaan modal Negara dalam perusahaan umum Angkasa Pura I

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1988 tentang Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1989 tentang Pemisahan dan pengalihan kekayaan negara pada sentra operasi keselamatan penerbangan (SENOPEN) di Medan, Surabaya, Bali, Ujungpandang dan Unit Keselamatan penerbangan di Balikpapan untuk dijadikan tambahan penyertaan modal negara dalam perusahaan umum(Perum) Angkasa Pura I

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1989 tentang Pemisahan dan pengalihan kekayaan negara pada sentra operasi keselamatan penerbangan (SENOPEN) di Jakarta untuk dijadikan tambahan penyertaan modal negara dalam Perusahaan Umum (PERUM) Angkasa Pura II

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1989 tentang Pemisahan dan pengalihan kekayaan negara pada bandar udara Frans Kaisiepo di Biak dan Sam Ratulangi di Manado untuk dijadikan tambahan penyertaan modal negara dalam perusahaan umum (perum) Angkasa Pura I

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1991 tentang Penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia kedalam modal Perusahaan Umum (Perum) Angkasa Pura II

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Undang-undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan


 

Undang-undang Nomor 82 Tahun 1958
tentang perpanjangan jangka-waktu satu tahun dari pada keadaan perang yang telah dinyatakan dengan keputusan presiden republik indonesia no. 225 tahun 1957 tanggal 17 desember 1957 dan yang disahkan dengan undang-undang no. 79 tahun 1957(lembaran negara tahun 1957 no. 170) untuk seluruh wilayah negara republik indonesia Disahkan pada tanggal 17 Desember 1958

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1959 tentang Militerisasi Kepolisian Negara


 

Undang-undang Nomor 81 Tahun 1958
tentang kedudukan keuangan ketua, wakil ketua dan anggota dewan perwakilan rakyat Disahkan pada tanggal 23 Oktober 1958

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1959 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Konstituante


 

Undang-undang Nomor 80 Tahun 1958
tentang dewan perancang nasional Disahkan pada tanggal 23 Oktober 1958

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1959 tentang Pelaksanaan Undang-undang Dewan Perancang Nasional

-

diubah oleh

Penetapan Presiden Nomor 4 Tahun 1959 tentang Untuk menyesuaikan Undang-undang Nomor 80 tahun 1958 tentang Dewan perancang nasional (penjelasan dalam tambahan lembaran negara No. 1818)

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1959 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1959 (Lembaran Negara No. 2 tahun 1959) tentang Pelaksanaan Undang-undang tentang Dewan Perancang Nasional

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1959 tentang Peraturan Tata-tertib Dewan Perancang Nasional

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1959 tentang Kedudukan keuangan ketua, wakil ketua, anggota dan Sekjen/Sekretariat Dewan Perancang Nasional

-

ditimbang oleh

Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 1959 tentang Dewan ekonomi dan pembangunan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1963 tentang Perubahan dan Tambahan Peraturan Pemerintah No. 208 tahun 1961, No. 211 tahun 1961 dan No. 212 tahun 1961

-

dicabut oleh

Penetapan Presiden Nomor 12 Tahun 1963 tentang Badan perencanaan pembangunan nasional

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1964 tentang Perubahan dan tambahan Peraturan Pemerintah No. 212 tahun 1961 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua, Anggota dan Sekretaris Dewan Perancang Nasional


 

Undang-Undang Nomor 79 Tahun 1958
tentang perkumpulan koperasi Disahkan pada tanggal 19 Oktober 1958

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 1959 tentang Larangan bagi usaha perdagangan kecil dan eceran yang bersifat asing diluar ibukota daerah swatantra tingakt I dan II serta Karesidenan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1959 tentang Perkembangan Gerakan Koperasi

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 140 Tahun 1961 tentang Penyaluran barang-barang dan Bahan-bahan pokok Keperluan Rakyat

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1963 tentang Penyerahan tugas pembantuan dalam pelaksanaan penyaluran bahan-bahan serta barang-barang pokok keperluan rakyat kepada Pemerintah Daerah Tingkat I

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 1964 tentang Badan musyawarah pengusaha nasional swasta (penjelasan dalam T.L.N. No. 2618)

-

dicabut oleh

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1965 tentang Perkoperasian


 

Undang-undang Nomor 78 Tahun 1958
tentang penanaman modal asing Disahkan pada tanggal 14 Oktober 1958

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diubah oleh

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1960 tentang Perubahan Undang-Undang nomor 78 tahun 1958 (Lembaran Negara tahun 1958 nomor 138) tentang Penanaman modal asing

-

dicabut oleh

Undang-undang Nomor 16 Tahun 1965 tentang Pencabutan Undang-undang No. 78 Tahun 1958 tentang Penanaman Modal Asing (LN 1958 No. 138) yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 15 Prp tahun 1960 (LN 1960 No. 42). Penjelasan dalam TLN No. 2775)


 

Undang-undang Nomor 77 Tahun 1958
tentang penetapan undang-undang darurat no. 18 tahun 1957, tentang bank tani dan nelayan (lembaran negara tahun 1957 no. 70) sebagai undang-undang Disahkan pada tanggal 2 September 1958

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dicabut oleh

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1960 tentang Peleburan perseroan terbatas Bank Tani dan Nelayan kedalam Bank Koperasi, Tani dan Nelayan


 

Undang-undang Nomor 76 Tahun 1958
tentang penetapan undang-undang darurat no. 17 tahun 1957 tentang kenaikan tarip cukai atas bir, gula, saccharin dan sebagainya dan kenaikan bea-masuk atas bir Disahkan pada tanggal 15 September 1958

 


 

Undang-undang Nomor 75 Tahun 1958
tentang memperpanjang jangka waktu pembebasan bank indonesia dari kewajiban yang dimaksud dalam pasal 16 ayat 1 undang-undang pokok bank indonesia 1953 dengan 12 (dua belas) bulan, setelah berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan denganundang-undang darurat no. 14 tahun 1957 jo undang-undang no. 63 tahun 1958 (lembaran negara tahun 1958 no. 114) Disahkan pada tanggal 2 September 1958

 


 

Undang-undang Nomor 74 Tahun 1958
tentang penetapan undang-undang darurat no. 16 tahun 1957 tentang pajak bangsa asing Disahkan pada tanggal 11 Agustus 1958

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diubah oleh

Undang-undang Nomor 87 Tahun 1958 tentang Pengubahan Undang-undang Pajak Bangsa Asing (Undang-undang No. 74 tahun 1958)

-

diubah oleh

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Dasar penghitungan Malayan-Dollar untuk melakukan tarip pajak-pajak negara didaerah kepulauan Riau (penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara No. 1912)

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1968 tentang Penyerahan Pajak-pajak Negara, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bangsa Asing dan Pajak Radio kepada Daerah

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak daerah dan retribusi daerah


 

Undang-undang Nomor 73 Tahun 1958
tentang menyatakan berlakunya undang-undang no. 1 tahun 1946 republik indonesia tentang peraturan hukum pidana untuk seluruh wilayah republik indonesia dan mengubah kitab undang-undang hukum pidana Disahkan pada tanggal 20 September 1958

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1976 tentang Perubahan dan Penambahan beberapa Pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidanan bertalian dengan perluasan berlakunya ketentuan perundang-undangan pidana, kejahatan penerbangan dan kejahatan terhadap sarana/prasarana penerbangan

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap

-

diingat oleh

Undang undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

-

diingat oleh

Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berkaitan dengan Kejahatan terhadap Keamanan Negara

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 1999 tentang Komisi independen pengusutan tindak kekerasan di Aceh

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi

-

dicabut oleh

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM23 Tahun 2009 tentang Kartu Tanda Pengenal Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Penerbangan Sipil

 

Undang-undang Nomor 72 Tahun 1958
tentang pajak verponding untuk tahun-tahun 1957 dan berikutnya Disahkan pada tanggal 9 September 1958

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diubah oleh

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Dasar penghitungan Malayan-Dollar untuk melakukan tarip pajak-pajak negara didaerah kepulauan Riau (penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara No. 1912)


 

Undang-undang Nomor 71 Tahun 1958
tentang penetapan undang-undang darurat no. 4 tahun 1958 tentang pengubahan undang-undang mata uang tahun 1953 (lembaran negara tahun 1958 no. 46), sebagai undang-undang Disahkan pada tanggal 9 September 1958

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Penghentian berlakunya Undang-Undang Nomor 17 tahun 1951 (Lembaran Negara tahun 1951 nomor 100)

-

diingat oleh

Penetapan Presiden Nomor 27 Tahun 1965 tentang Pengeluaran uang Rupiah baru yang berlaku sebagai alat pembayaran yang sah bagi seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Penarikan Rupiah lama dari Peredaran


 

Undang-undang Nomor 70 Tahun 1958
tentang penetapan undang-undang darurat no. 2 tahun 1958 tentang tanda-tanda penghargaan untuk anggota angkatan perang Disahkan pada tanggal 4 September 1958

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1958 tentang Satyalancana Peristiwa Gerakan Operasi Militer

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1958 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah No. 31 tahun 1958 tentang Satyalancana Saptamarga (Lembaran Negara tahun 1958 No. 51)

-

diingat oleh

Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1958 tentang Penggantian peraturan tentang Bintang Gerilya sebagai termaktub dalam Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 1949 (penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara nomor 1682)

-

diingat oleh

Undang-Undang Darurat Nomor 2 Tahun 1959 tentang Pemberian tanda kehormatan Bintang Garuda ((penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara nomor 1755)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1959 tentang Perubahan nama "Medali Sewindu Angkatan Perang Republik Indonesia" menjadi "Bintang Sewindu Angkatan Perang Republik Indonesia" (penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara No. 1903)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1960 tentang Satyalencana Jasadarma Angkatan laut

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1962 tentang Satyalancana "Satya Dharma"

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1/1964 Tahun 1964 tentang

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1964 tentang Satyalancana Wira Dharma

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 1964 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-undang No. 21 Tahun 1959 tentang penetapan menjadi Undang-undang, Undang-undang Darurat No. 7 tahun 1958 tentang Penggantian Peraturan tentangBintang Gerilya sebagai termaktub dalam Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 1949 menjadi Undang-undang

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1965 tentang Satyalancana Yuda Tama Angkatan Laut Republik Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1965 tentang Satyalancana Yuda Tama Korps Komando Angkatan Laut Republik Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1966 tentang Tanda penghargaan untuk penjabat Guru/Instruktur Angkatan Bersenjata Republik Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1966 tentang Satyalencana Penegak

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1968 tentang Satyalencana Dwidya Sistha

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1968 tentang Satyalencana peristiwa Gerakan Operasi Militer VIII "Dharma Phala"

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1968 tentang Tanda Kehormaatn Bintang Yalasena

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 23 Tahun 1968 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 1968. (LN 1968 No. 49, TLN No. 2858) Tanda Kehormatan Bintang Kartika Eka Pakci menjadi Undang-undang

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 24 Tahun 1968 tentang Tanda kehormatan Bintang Swa Bhuwana Pakca

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1969 tentang Satyalencana Perisatiwa Gerakan Operasi Militer IX "Raksasa Dharma"

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 1972 tentang Pelimpahan wewenang kepada Menteri Pertahanan Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata tentang Penandatanganan keputusan penganugerahan Satyalancana-Satyalancana POLRI

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1973 tentang Satyalancana Santi Dharma

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2003 tentang Tanda Kehormatan Satyalancana Dharma Nusa

-

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan


 

Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958
tentang pembentukan daerah-daerah tingkat ii dalam wilayah daerah-daerah tingkat i bali, nusa tenggara barat dan nusa tenggara timur Disahkan pada tanggal 9 Agustus 1958

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penarikan Urusan Kehutanan dari Daerah Kehutanan Kabupaten ke Propinsi di Wilayah Indonesia Bagian Timur

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1978 tentang Pembentukan Kota Administratif Denpasar

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1978 tentang Pembentukan Kota Administratif Mataram

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1978 tentang Pembentukan Kota Administratif Kupang

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1980 tentang Pemindahan Ibukota Kecamatan Atadei dari Desa Waiteba ke Desa Karangora dan Ibukota Kecamatan Nagawutung dari Desa Boto ke Desa Loang di Kabupaten Daerah Tingkat II Flores Timur

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1983 tentang Pembentukan kecamatan Gunungsari, Labuapi dan Sekotong Tengah di Kab. Daerah Tingkat II Lombok Barat dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1992 tentang Perubahan Nama Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1992 tentang Pembentukan 8 (delapan) Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, Belu, Ende, Ngada, Sikka, dan Sumba Barat dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1992 tentang Pembentukan 8 (delapan) Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Kupang, Alor, Manggarai, dan Sumba Timur dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1995 tentang Pembentukan 2 (dua) kecamatan di wilayah kabupaten daerah tingkat II Dompu dalam wilayah propinsi daerah tingkat I Nusa Tenggara Barat

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kota Administratif Bima

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2000 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Lombok Barat

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote-Ndao di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote-Ndao di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat di Propinsi Nusa Tenggara Timur

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat

Ps. 2(1)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Kupang Dari Wilayah Kota Kupang Ke Wilayah Oelamasi Kabupaten Kupang

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Kupang Dari Wilayah Kota Kupang Ke Wilayah Oelamasi Kabupaten Kupang

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Nagekeo Di Provinsi Nusa Tenggara Timur

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Sumba Tengah Di Provinsi Nusa Tenggara Timur

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Sumba Barat Daya Di Provinsi Nusa Tenggara Timur

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Timur Di Provinsi Nusa Tenggara Timur

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan Lombok Utara Di Provinsi Nusa Tenggara Barat

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2008 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Bima Dari Raba Wilayah Kota Bima Ke Kecamatan Woha Kabupaten Bima

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2008 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Bima Dari Raba Wilayah Kota Bima Ke Kecamatan Woha Kabupaten Bima

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2009 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Badung dari Wilayah Kota Denpasar ke Wilayah Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung Provinsi Bali

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Malaka di Provinsi Nusa Tenggara Timur


 

Undang-undang Nomor 68 Tahun 1958
tentang persetujuan konpensi hak-hak politik kaum wanita Disahkan pada tanggal 17 Juli 1958

 


 

Undang-undang Nomor 67 Tahun 1958
tentang perubahan batas-batas wilayah kotapraja salatiga dan daerah swatantra tingkat ii semarang Disahkan pada tanggal 31 Juli 1958

 


 

Undang-Undang Nomor 66 Tahun 1958
tentang wajib militer Disahkan pada tanggal 1 Agustus 1958

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1960 tentang Penyaluran militer wajib darurat kedalam rangka wajib militer

-

diubah oleh

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1960 tentang Perubahan dan tambahan Undang-Undang Nomor 66 tahun 1958 (Lembaran Negara tahun 1958 nomor 117) tentang wajib militer

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 176 Tahun 1961 tentang Uang saku, uang kompensasi, uang pesangon dan tunjangan-tunjangan bagi militer wajib

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1963 tentang Tenaga Kesehatan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1963 tentang Cadangan Nasional

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1965 tentang Perpanjangan Dinas Wajib Militer

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1965 tentang Pemberian tunjangan yang bersifat pensiun kepada bekas militer wajib

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1973 tentang Kepangkatan Militer/Polisi dalam Angkatan Bersenjata Republik Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1978 tentang Penyelesaian Masalah pasukan Bersenjata di Timor Timur

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1980 tentang Pengangkatan Dalam Pangkat Pegawai Negeri Sipil

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1981 tentang Pengangkatan Anggota Tentara Nasional Indonesia yang telah selesai menunaikan masa dinasnya menjadi Anggota Cadangan Tentara Nasional Indonesia

-

dicabut oleh

Undang-undang Nomor 2 Tahun 1988 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia

-

dicabut oleh

Undang-undang Nomor 2 Tahun 1988 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia


 

Undang-undang Nomor 65 Tahun 1958
tentang pemberian tanda-tanda kehormatan bintang sakti dan bintang darma Disahkan pada tanggal 11 Agustus 1958

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diubah oleh

Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1958 tentang Pengubahan dan tambahan Undang-undang nomor 65 tahun 1958 tentang pemberian tanda-tanda kehormatan Bintang Sakti dan Bintang Darma (Lembaran Negara 1958 nomor 116) (penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara nomor 1681)

-

diingat oleh

Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1958 tentang Penggantian peraturan tentang Bintang Gerilya sebagai termaktub dalam Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 1949 (penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara nomor 1682)

-

diingat oleh

Undang-Undang Darurat Nomor 2 Tahun 1959 tentang Pemberian tanda kehormatan Bintang Garuda ((penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara nomor 1755)

-

ditimbang oleh

Undang-undang Nomor 20 Tahun 1959 tentang Perubahan dan tambahan Undang-undang No. 65 tahun 1958 tentang pemberian tanda-tanda kehormatan Bintang Sakti dan Bintang Darma (Lembaran Negara tahun 1958 No. 153), sebagai Undang-undang

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1959 tentang Perubahan nama "Medali Sewindu Angkatan Perang Republik Indonesia" menjadi "Bintang Sewindu Angkatan Perang Republik Indonesia" (penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara No. 1903)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1/1964 Tahun 1964 tentang

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 1964 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-undang No. 21 Tahun 1959 tentang penetapan menjadi Undang-undang, Undang-undang Darurat No. 7 tahun 1958 tentang Penggantian Peraturan tentangBintang Gerilya sebagai termaktub dalam Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 1949 menjadi Undang-undang

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 1971 tentang Tanda Kehormatan Bintang Yudha Dharma

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 13 Tahun 1971 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 2 tahun 1971 tentang Tanda Kehormatan Bintang Yudha Dharma menjadi Undang-undang

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1972 tentang Perubahan dan tambahan ketentuan mengenai beberapa jenis Tanda Kehormatan Republik Indonesia yang berbentuk Bintang dan tentang urutan derajat/tingkat jenis tanda kehormatan Republik Indonesia yang berbentuk bintang

-

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan


 

Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958
tentang pembentukan daerah-daerah tingkat i bali, nusa tenggara barat dan nusa tenggara timur Disahkan pada tanggal 11 Agustus 1958

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1978 tentang Pembentukan Kota Administratif Denpasar

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1978 tentang Pembentukan Kota Administratif Mataram

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1978 tentang Pembentukan Kota Administratif Kupang

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1992 tentang Perubahan Nama Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1992 tentang Pembentukan 8 (delapan) Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, Belu, Ende, Ngada, Sikka, dan Sumba Barat dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1992 tentang Pembentukan 8 (delapan) Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Kupang, Alor, Manggarai, dan Sumba Timur dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1995 tentang Pembentukan 2 (dua) kecamatan di wilayah kabupaten daerah tingkat II Dompu dalam wilayah propinsi daerah tingkat I Nusa Tenggara Barat

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1998 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Ngada dari Kota Bajawa Kecamatan Ngadabawa ke Kota Mbay Kecamatan Aesesa

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kota Administratif Bima

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2000 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Lombok Barat

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote-Ndao di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote-Ndao di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat di Propinsi Nusa Tenggara Timur

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2006 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Ngada Dari Mbay Kecamatan Aesesa Ke Bajawa

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Nagekeo Di Provinsi Nusa Tenggara Timur

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Sumba Tengah Di Provinsi Nusa Tenggara Timur

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Sumba Barat Daya Di Provinsi Nusa Tenggara Timur

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Timur Di Provinsi Nusa Tenggara Timur

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Malaka di Provinsi Nusa Tenggara Timur


 

Undang-undang Nomor 63 Tahun 1958
tentang penetapan undang-undang darurat no. 14 tahun 1957 tentang penetapan untuk membebaskan bank indonesia dari kewajiban yang dimaksudkan dalam pasal 16 ayat 1 undang-undang pokok bank indonesia 1953 selama enam bulan setelah berakhirkeputusan dewan moneter tanggal 2 pebruari 1957 no. 23 yang diadakan berdasarkan pasal 16 ayat 3 undang-undang pokok bank indonesia 1953 (lembaran negara tahun 1957 no. 61), sebagai undang-undang Disahkan pada tanggal 31 Juli 1958

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Undang-undang Nomor 75 Tahun 1958 tentang Memperpanjang jangka waktu pembebasan Bank Indonesia dari kewajiban yang dimaksud dalam pasal 16 ayat 1 Undang-undang Pokok Bank Indonesia 1953 dengan 12 (dua belas) bulan, setelah berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan denganUndang-undang Darurat No. 14 tahun 1957 jo Undang-undang No. 63 tahun 1958 (Lembaran Negara tahun 1958 No. 114)


 

Undang-undang Nomor 62 Tahun 1958
tentang kewarganegaraan republik indonesia Disahkan pada tanggal 29 Juli 1958

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1958 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 62 tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia

-

ditimbang oleh

Undang-undang Nomor 87 Tahun 1958 tentang Pengubahan Undang-undang Pajak Bangsa Asing (Undang-undang No. 74 tahun 1958)

-

ditimbang oleh

Peraturan Penguasa Perang Tertinggi Nomor 1 Tahun 1960 tentang Pencabutan peraturan penguasa perang pusat tentang beberapa hal mengenai kewarganegaraan

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1969 tentang Pernyataan tidak berlakunya Undang-undang Nomor 2 tahun 1958 tentang persetujuan perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat Cina mengenai soal Dwi Kewarganegaraan (Lembaran Negara tahun 1958 Nomor 5)

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1971 tentang Pernyataan digunakannya ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Nomor 3 tahun 1946 tentang Warganegara dan penduduk Negara Republik Indonesia untuk menetapkan Kewarganegaraan Republik Indonesia bagi Penduduk Irian Barat

Ps. 18

diubah oleh

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1976 tentang Perubahan Pasal 18 Undang-undang No. 62/1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia

Ps. 18

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1976 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 3 tahun 1976 tentang Perubahan pasal 18 Undang-undang No. 62 tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1980 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Pewarganegaraan Republik Indonesia.

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1991 tentang Ketentuan konversi hak-hak atas tanah dipropinsi daerah tingkat I Timor Timur menurut Undang-undang Pokok Agraria

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1992 tentang Penundaan berlakunya ketentuan pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1992 tentang Ketentuan konversi hak atas tanah di Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur menurut Undang-undang Pokok Agraria

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 1995 tentang Tatacara penyelesaian permohonan pewarganegaraan Republik Indonesia

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1995 tentang Percepatan Penyelesaian Permohonan Pewarganegaraan Republik Indonesia

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1996 tentang Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 2003 tentang Pendataan Penduduk Bekas Propinsi Timor Timur

-

ditimbang oleh

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia

-

dicabut oleh

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia


 

Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958
tentang penetapan undang-undang darurat no. 19 tahun 1957 tentang pembentukan daerah-daerah swatantra tingkat i sumatera barat, jambi dan riau (lembaran negara tahun 1957 no. 75), sebagai undang-undang Disahkan pada tanggal 25 Juli 1958

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1979 tentang Pembentukan kota Administratif Dumai

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1979 tentang Pemindahan ibukota propinsi Dati I Sumatera Barat dari Bukit Tinggi ke Padang

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1983 tentang Pembentukan kota administratip Tanjung Pinang

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1983 tentang Pembentukan Kotamadya Batam di wilayah propinsi Daerah Tingkat I Riau

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kecamatan Batin XXIV, Maro Sebo dan Pemayung diwilayah Kabupaten Dati II Batang Hari, Kecamatan Jujuhan, tanah sepenggal dan Rimbo Bujang diwilayah Kabupaten Dati II Bungo Tebo, Kecamatan Pengabuan, Mendahara dan Rantau Rasau diWilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1992 tentang Pembentukan 6 (enam) Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Batang Hari, Bungo Tebo, Tanjung Jabung, dan Sarolangun Bangko dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1995 tentang Pembentukan 13 (tigabelas) kecamatan di wilayah kabupaten daerah tingkat II Bengkalis, Indragiri Hilir, Indragiri Hulu, dan Kampar dalam wilayah propinsi daerah tingkat I Riau

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1995 tentang Pembentukan 11 (sebelas) kecamatan di wilayah kabupaten daerah tingkat II Sawahlunto/Sijunjung, Solok, Tanah Datar, Pesisir Selatan, Padang Pariaman, 50 Kota dan Pasaman dalam wilayah propinsi daerah tingkat I Sumatera Barat

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1996 tentang Pembentukan 6 (enam) Kecamatan di Wilayah Kabupaten Sarolangun Bangko, Kerinci dan Tanjung Jabung dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1996 tentang Penambahan penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri Sandang II

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan 6 (enam) kecamatan di wilayah kabupaten daerah tingkat II pesisir selatan, Solok, Sawahlunto/Sijunjung, dan Pasaman dalam wilayah propinsi daerah tingkat I Sumatra Barat

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 1999 tentang Perubahan batas wilayah kota Bukittinggi dan Kabupaten Agam

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 09 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjung Pinang

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat.

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat.

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lingga di Provinsi Kepulauan Riau

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh Di Provinsi Jambi

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, Dan Kota Batam

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau


 

Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958
tentang penetapan undang-undang darurat no. 23 tahun 1957 tentang pembentukan daerah-daerah swatantra tingkat ii dalam wilayah daerah swatantra tingkat i maluku (lembaran negara tahun 1957 no.80), sebagai undang-undang Disahkan pada tanggal 17 Juli 1958

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon

-

diingat oleh

Undang - Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1999 tentang Pembentukan dan penataan beberapa kecamatan di wilayah kabupaten daerah tingkat II Maluku Utara dalam wilayah propinsi daerah tingkat I Maluku

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 06 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat, dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Tual Di Provinsi Maluku

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 31 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Maluku Barat Daya Di Provinsi Maluku

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Buru Selatan Di Provinsi Maluku

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2011 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Maluku Tenggara Dari Wilayah Kota Tual Ke Wilayah Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara Provinsi Maluku


 

Undang-undang Nomor 59 Tahun 1958
tentang ikut-serta negara republik indonesia dalam seluruh konpensi jenewa tanggal 12 agustus 1949 Disahkan pada tanggal 4 Juli 1958

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Penguasa Perang Tertinggi Nomor 1 Tahun 1962 tentang Pemakaian/penggunaan tanda dan kata-kata palang merah


 

Undang-undang Nomor 58 Tahun 1958
tentang penetapan undang-undang darurat no. 12 tahun 1957 tentang pengubahan undang-undang no. 12 tahun 1956 tentang pembentukan daerah swatantra tingkat ii dalam lingkungan daerah swatantra tingkat i sumatera tengah (lembaran negara tahun 1957 no. 77),sebagai undang-undang Disahkan pada tanggal 17 Juli 1958

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1982 tentang Pembentukan kecamatan Palupuh di Kab. Dati II Agam, Kec. Panti di Kab. Dati II Padang Pasaman dan Kecamatan Batang Anai di Kabupaten Daerah tingkat II Padang Pariaman dalam wilayah Propinsi Dati I Sumatera Barat

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjung Pinang

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2011 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Kerinci Dari Wilayah Kota Sungaipenuh Ke Wilayah Kecamatan Siulak Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi

 

 

 

 

Undang-undang Nomor 57 Tahun 1958
tentang penetapan undang-undang darurat no. 8 tahun 1952 tentang mengubah dan menambah undang-undang bea berat barang (goederengeld ordonnantie) beserta peraturan bea berat barang (algemmen goederengeld reglement) (lembaran negara tahun 1952 no. 39),sebagai undang-undang Disahkan pada tanggal 17 Juli 1958

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1960 tentang Perubahan dan tambahan tarif bea masuk, bea keluar, bea statistik, bea berat barang dan pajak masuk (pajak penjualan)


 

Undang-undang Nomor 56 Tahun 1958
tentang pengubahan undang-undang no. 1 tahun 1950 tentang susunan, kekuasaan dan jalan pengadilan mahkamah agung indonesia (lembaran negara tahun 1950 no. 30) Disahkan pada tanggal 24 Juli 1958

 


 

Undang-undang Nomor 55 Tahun 1958
tentang penetapan undang-udanng darurat no. 20 tahun 1955 tentang peraturan-peraturan mengenai kedudukan anggota angkatan perang dalam dinas ketentaraan sesudah akhir tahun 1955 (lembaran negara tahun 1955 no. 78) sebagai undang-undang Disahkan pada tanggal 17 Juli 1958

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1958 tentang Ikatan Dinas dan kedudukan hukum Militer Sukarela

-

dicabut oleh

Undang-undang Nomor 2 Tahun 1988 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia


 

Undang-undang Nomor 54 Tahun 1958
tentang penetapan bagian i.b.w. xvi (jawatan kereta api) dari anggaran republik indonesia untuk tahun dinas 1955 Disahkan pada tanggal 21 Juni 1958

 


 

Undang-undang Nomor 53 Tahun 1958
tentang penetapan bagian i.b.w. xiii (perusahaan negara tambang timah bangka) dari anggaran republik indonesia untuk tahun dinas 1955 Disahkan pada tanggal 21 Juni 1958

 


 

Undang-undang Nomor 52 Tahun 1958
tentang penetapan bagian i.b.w. xiia (pelabuhan palembang) dari anggaran republik indonesia untuk tahun dinas 1955 Disahkan pada tanggal 21 Juni 1958

 


 

Undang-undang Nomor 51 Tahun 1958
tentang penetapan bagian i.b.w. xii (pelabuhan surabaya) dari anggaran republik indonesia untuk tahun dinas 1955 Disahkan pada tanggal 21 Juni 1958

 


 

Undang-undang Nomor 50 Tahun 1958
tentang penetapan bagian i.b.w. xi (pelabuhan tanjung priuk) dari anggaran republik indonesia untuk tahun dinas 1955 Disahkan pada tanggal 21 Juni 1958

 


 

Undang-undang Nomor 49 Tahun 1958
tentang penetapan bagian i.b.w. x (pelabuhan semarang) dari anggaran republik indonesia untuk tahun dinas 1955 Disahkan pada tanggal 21 Juni 1958

 


 

Undang-undang Nomor 48 Tahun 1958
tentang penetapan bagian i.b.w. ix (pelabuhan belawan) dari anggaran republik indonesia untuk tahun dinas 1955 Disahkan pada tanggal 21 Juni 1958

 


 

Undang-undang Nomor 47 Tahun 1958
tentang penetapan bagian i.b.w. viii (pelabuhan teluk bayur) dari anggaran republik indonesia untuk tahun dinas 1955 Disahkan pada tanggal 21 Juni 1958

 


 

Undang-undang Nomor 46 Tahun 1958
tentang penetapan bagian i.b.w. vii (pelabuhan makasar) dari anggaran republik indonesia untuk tahun dinas 1955 Disahkan pada tanggal 21 Juni 1958

 


 

Undang-undang Nomor 45 Tahun 1958
tentang penetapan bagian i.b.w. v (jawatan pos, telegrap dan telepon) dari anggaran republik indonesia untuk tahun dinas 1955 Disahkan pada tanggal 21 Juni 1958

 


 

Undang-undang Nomor 44 Tahun 1958
tentang penetapan bagian i.b.w. iv (percetakan negara) dari anggaran republik indonesia untuk tahun dinas 1955 Disahkan pada tanggal 21 Juni 1958

 


 

Undang-undang Nomor 43 Tahun 1958
tentang penetapan bagian xv (kementerian pekerjaan umum dan tenaga) dari anggaran republik indonesia untuk tahun dinas 1955 Disahkan pada tanggal 21 Juni 1958

Undang-undang Nomor 42 Tahun 1958
tentang penetapan bagian xiv (kementerian agama) dari anggaran republik indonesia untuk tahun dinas 1955 Disahkan pada tanggal 21 Juni 1958

 


 

Undang-undang Nomor 41 Tahun 1958
tentang penetapan bagian xiii (kementerian perburuhan) dari anggaran republik indonesia untuk tahun dinas 1955 Disahkan pada tanggal 21 Juni 1958

 


 

Undang-undang Nomor 40 Tahun 1958
tentang penetapan bagian xii (kementerian sosial) dari anggaran republik indonesia untuk tahun dinas 1955 Disahkan pada tanggal 21 Juni 1958

 


 

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1958
tentang penetapan bagian xi (kementerian kesehatan) dari anggaran republik indonesia untuk tahun dinas 1955 Disahkan pada tanggal 21 Juni 1958

 


 

Undang-undang Nomor 38 Tahun 1958
tentang penetapan bagian x (kementerian pendidikan, pengajaran dan kebudayaan) dari anggaran republik indonesia untuk tahun dinas 1955 Disahkan pada tanggal 21 Juni 1958

 


 

Undang-undang Nomor 37 Tahun 1958
tentang penetapan bagian ix (kementerian penerangan) dari anggaran republik indonesia untuk tahun dinas 1955 Disahkan pada tanggal 21 Juni 1958

 


 

Undang-undang Nomor 36 Tahun 1958
tentang penetapan bagian viiib (kementerian perhubungan - jawatan pengawasan pelayaran) dari anggaran republik indonesia untuk tahun dinas 1955 Disahkan pada tanggal 21 Juni 1958

 


 

Undang-undang Nomor 35 Tahun 1958
tentang penetapan bagian viiia (kementerian perhubungan) dari anggaran republik indonesia untuk tahun dinas 1955) Disahkan pada tanggal 21 Juni 1958

 


 

Undang-undang Nomor 34 Tahun 1958
tentang penetapan bagian vii (kementerian kehakiman) dari anggaran republik indonesia untuk tahun dinas 1955) Disahkan pada tanggal 21 Juni 1958

 


 

Undang-undang Nomor 33 Tahun 1958
tentang penetapan bagian vi (kementerian pertahanan) dari anggaran republik indonesia untuk tahun dinas 1955) Disahkan pada tanggal 21 Juni 1958

 


 

Undang-undang Nomor 32 Tahun 1958
tentang penetapan bagian vb (kementerian perekonomian) dari anggaran republik indonesia untuk tahun dinas 1955) Disahkan pada tanggal 21 Juni 1958

 


 

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1958
tentang penetapan bagian va (kementerian pertanian) dari anggaran republik indonesia untuk tahun dinas 1955) Disahkan pada tanggal 21 Juni 1958

 


 

Undang-undang Nomor 30 Tahun 1958
tentang penetapan bagian iva (urusan penyelenggaraan keuangan dan perhitungan-perhitungannya mengenai perusahan-perusahaan dan jawatan-jawatan (pemerintah) yang mempunyai pengurus sendiri) dari anggaran republik indonesia untuk tahun dinas 1955 Disahkan pada tanggal 21 Juni 1958

 


 

Undang-undang Nomor 29 Tahun 1958
tentang penetapan bagian iv (kementerian keuangan) dari anggaran republik indonesia untuk tahun dinas 1955 Disahkan pada tanggal 21 Juni 1958

 


 

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1958
tentang penetapan bagian iiia (kementerian agraria) dari anggaran republik indonesia untuk tahun dinas 1955 Disahkan pada tanggal 21 Juni 1958

Undang-undang Nomor 27 Tahun 1958
tentang penetapan bagian iii (kementerian luar negeri) dari anggaran republik indonesia untuk tahun dinas 1955 Disahkan pada tanggal 21 Juni 1958

 


 

Undang-undang Nomor 26 Tahun 1958
tentang penetapan bagian ii (kementerian luar negeri) dari anggaran republik indonesia untuk tahun dinas 1955 Disahkan pada tanggal 21 Juni 1958

 


 

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1958
tentang penetapan bagian i (pemerintah agung dan badan-badan pemerintahan tertinggi) dari anggaran republik indonesia untuk tahun dinas 1955 Disahkan pada tanggal 21 Juni 1958

 


 

Undang-undang Nomor 24 Tahun 1958
tentang perubahan batas-batas kotapraja madiun dan daerah swatantra tingkat ii madiun Disahkan pada tanggal 17 Juni 1958

 


 

Undang-undang Nomor 23 Tahun 1958
tentang penetapan undang-undang darurat no. 20 tahun 1957 tentang perubahan undang-undang pembentukan daerah swatantra tingkat i irian barat (lembaran negara tahun 1957 no. 76) Disahkan pada tanggal 17 Juni 1958

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Undang-undang Nomor 6 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Halmahera Tengah


 

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1958
tentang penetapan undang-undang darurat no. 12 tahun 1954 no. 147 tentang perubahan "krosok ordonnantie 1937" (staatsblad tahun 1937 no. 604) sebagai undang-undang Disahkan pada tanggal 17 Juni 1958

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1958 tentang Penetapan besarnya pemungutan termasuk dalam pasal 11 "Krosok Ordonnantie 1937" (Staatsblad 1937 No. 604)


 

Undang-undang Nomor 21 Tahun 1958
tentang penetapan undang-undang darurat no. 10 tahun 1957 tentang pembentukan daerah swatantra tingkat i kalimantan tengah dan perubahan undang-undang no. 25 tahun 1956 tentang pembentukan daerah-darah swatantra tingkat i kalimantan barat, kalimantan selatan dankalimantan timur (lembaran negara tahun 1957 no. 83) sebagai undang-undang Disahkan pada tanggal 17 Juni 1958

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1975 tentang Pembentukan Kota Administratip Banjarbaru

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1980 tentang Pembentukan Kecamatan Bekasi dan Kecamatan Piani di Kabupaten Daerah Tingkat II Tapin, Kecamatan Laksado dan Kecamatan Kalumpang di Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan, Kecamatan Halong di Kabupaten Daerah Tingkat IIHulu Sungai Utara, Kecamatan Murung Pudak di Kabupaten Daerah Tingkat II Tabalong, Kecamatan Tabukan di Kabupaten Derah Tingkat II Barito Kuala, Kecamatan Kintap dan Kecamatan Panyipatan di Kabupaten Daerah Tingkat II Tanah Laut, Kec. Hampang, Sungai Dur

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru

-

diingat oleh

Undang - Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan kabupaten daerah tingkat II Bengkayang

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah.

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah.


 

Undang-undang Nomor 20 Tahun 1958
tentang penetapan undang-undang darurat no. 22 tahun 1957 tentang pembentukan daerah swatantra tingkat i maluku (lembaran negara tahun 1957 no.79) sebagai undang-undang Disahkan pada tanggal 17 Juni 1958

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 6 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Halmahera Tengah

-

diingat oleh

Undang - Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 06 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat, dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Tual Di Provinsi Maluku

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 31 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Maluku Barat Daya Di Provinsi Maluku

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Buru Selatan Di Provinsi Maluku


 

Undang-undang Nomor 19 Tahun 1958
tentang penetapan undang-undang darurat no. 26 tahun 1957 tentang anggota angkatan perang berdasarkan ikatan dinas sukarela (militer sukarela) (lembaran negara tahun 1957 no. 83) sebagai undang-undang Disahkan pada tanggal 17 Juni 1958

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1958 tentang Ikatan Dinas dan kedudukan hukum Militer Sukarela

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1959 tentang Pangkat-pangkat militer khusus, tituler dan kehormatan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1959 tentang Pengangkatan dalam jabatan, pemberhentian, pemberhentian sementara serta pernyataan non-aktip dari jabatan dinas tentara bagi Militer Sukarela

-

ditimbang oleh

Undang-undang Nomor 24 Tahun 1959 tentang Penarikan kembali Undang-undang Darurat No. 13 tahun 1955 tentang pencabutan dan penggantian Undang-undang No. 14 tahun 1953 (Lembaran Negara tahun 1955 No. 38)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1963 tentang Cadangan Nasional

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1964 tentang Berlakunya Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 1960 bagi anggota militer sukarela untuk menentukan pensiun

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1966 tentang Pemberian cuti kepada anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 6 Tahun 1966 tentang Pemberian Pensiun, Tunjangan bersifat Pensiun dan Tunjangan kepada Militer Sukarela

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1968 tentang Pemberian pensiun kepada Warakawuri tunjangan kepada anak yatim/piatu dan anak yatim/piatu militer sukarela

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1973 tentang Kepangkatan Militer/Polisi dalam Angkatan Bersenjata Republik Indonesia

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1974 tentang Pelimpahan wewenang kepada Menteri Pertahanan dan Keamanan/Panglima A.B. untuk melakukan pengangkatan/kenaikan pangkat Anumerta dalam dan kegolongan Perwira Menengah kepada anggota ABRI yang meninggal

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1977 tentang Peraturan gaji anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1978 tentang Penyelesaian Masalah pasukan Bersenjata di Timor Timur

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1978 tentang Kedudukan Hukum, Pengaturan Pemberian Perawatan dan jaminan Sosial bagi Sukarelawan Partisan di Timor Timur.

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1981 tentang Pengangkatan Anggota Tentara Nasional Indonesia yang telah selesai menunaikan masa dinasnya menjadi Anggota Cadangan Tentara Nasional Indonesia

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1982 tentang Penghargaan bagi pejuang pembebasan Irian Barat dari penjajahan Belanda

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1983 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 1977 tentang Peraturan Gaji anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia

-

dicabut oleh

Undang-undang Nomor 2 Tahun 1988 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 tentang Peraturan gaji anggota Tentara Nasional Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 tentang Peraturan gaji anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 66 Tahun 2001 tentang Penyesuaian gaji pokok anggota tentara nasional Indonesia menurut peraturan pemerintah nomor 7 tahun 1997 ke dalam peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2001

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 67 Tahun 2001 tentang Penyesuaian gaji pokok anggota kepolisian negara republik Indonesia menurut Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1997 ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 66 Tahun 2003 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Anggota Tentara Nasional Indonesia menurut Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2003

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 67 Tahun 2003 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menurut Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2003

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 Tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2006 tentang Tunjangan Umum Bagi Anggota Tentara Nasional Indonesia Di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga PP 28-2001 Tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat PP 28-2001 Tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2009 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2010 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 Tentang Peraturan Gaji Tentara Nasional Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 Tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedelapan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 Tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Kesembilan atas Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Kesepuluh atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2015 tentang Perubahan Kesebelas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 Tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia


 

Undang-undang Nomor 18 Tahun 1958
tentang batas-batas kotapraja sukabumi dan daerah swatantra tingkat ii sukabumi Disahkan pada tanggal 17 Juni 1958

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995 tentang Perubahan batas wilayah kotamadya daerah tingkat II Sukabumi dan kabupaten daerah tingkat II Sukabumi


 

Undang-undang Nomor 17 Tahun 1958
tentang penetapan "undang-undang darurat no. 10 tahun 1955 tentang pemungutan sumbangan dari pabrikan-pabrikan rokok bagi "badan urusan tembakau" (krosok centrale)" (lembaran negara tahun 1955 no.34), sebagai undang-undang Disahkan pada tanggal 17 Juni 1958

 


 

Undang-undang Nomor 16 Tahun 1958
tentang pengubahan dan penambahan undang-undang no. 2 tahun 1954 (lembaran negara no. 9 tahun 1954) tentang kedudukan keuangan ketua, wakil ketua dan anggota dewan perwakilan rakyat Disahkan pada tanggal 16 April 1958

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dicabut oleh

Undang-undang Nomor 81 Tahun 1958 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

 

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1958
tentang penetapan "undang-undang darurat no. 1 tahun 1957 tentang perubahan jumlah maksimum anggota dewan pemerintah daerah peralihan yang dimaksud dalam pasal 5 undang-undang no. 14 tahun 1956 tentang pembentukan dewan perwakilan rakyat daerahdan dewan pemerintah daerah peralihan Disahkan pada tanggal 20 Maret 1958

 


 

Undang-undang Nomor 11 Tahun 1958
tentang kenaikan tarip uang rambu Disahkan pada tanggal 6 Maret 1958

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 1985 tentang Penangguhan berlakunya beberapa ketentuan mengenai pungutan uang kesyahbandaran (PUK)


 

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1958
tentang pengesahan persetujuan-persetujuan pengubahan dan tambahan antara republik indonesia dan export-import bank of washington Disahkan pada tanggal 6 Maret 1958

 


 

Undang-undang Nomor 9 Tahun 1958
tentang pinjaman republik indonesia dari uni republik-republik soviet sosialis Disahkan pada tanggal 17 Desember 1958

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1968 tentang Perubahan dan tambahan atas Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 1967 tentang perbaikan penghasilan pensiun bekas Menteri Negara Republik, Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat - Gotong Royong


 

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1958
tentang penetapan undang-undang darurat no. 9 tahun 1954 tentang pengubahan nama propinsi sunda kecil menjadi propinsi nusa tenggara (lembaran negara tahun 1954 no. 66), sebagai undang-undang Disahkan pada tanggal 17 Desember 1958

 


 

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1958
tentang peralihan tugas dan wewenang agraria Disahkan pada tanggal 17 Februari 1958

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1958 tentang Pokok-pokok penyelenggaraan transmigrasi


 

Undang-undang Nomor 6 Tahun 1958
tentang penetapan "undang-undang darurat no. 6 tahun 1957 (lembaran negara no. 9 tahun 1957) tentang perubahan undang-undang tentang pokok-pokok pemerintahan daerah 1956" sebagai undang-undang Disahkan pada tanggal 10 Februari 1958

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1960 tentang Pembentukan daerah tingkat I Sulawesi Utara-Tengah


 

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1958
tentang penetapan "undang-undang darurat no. 9 tahun 1957 tentang perpanjangan jangka waktu masa-kerja dewan perwakilan rakyat daerah peralihan dan dewan pemerintah daerah peralihan (lembaran negara tahun 1957 no.51)", sebagai undang-undang Disahkan pada tanggal 10 Februari 1958

 


 

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1958
tentang penetapan "undang-undang darurat no.7 tahun 1953 tentang ancaman hukuman terhadap pembelian, penyerahan, penguasaan, kepunyaan persediaan atau dalam milik, penyimpanan, pengangkutan atau pembawaan kawat-tembaga dengan tidak mempunyai izin"(lembaran negara tahun 1953 no. 51) sebagai undang-undang Disahkan pada tanggal 10 Februari 1958

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan Lombok Utara Di Provinsi Nusa Tenggara Barat


 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1958
tentang penempatan tenaga asing Disahkan pada tanggal 19 Januari 1958

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1958 tentang Dewan Pertimbangan Penempatan Tenaga Asing

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 134 Tahun 1968 tentang Pemberhentian/pengangkatan keanggotaan Dewan Pertimbangan Penetapan Tenaga Asing

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1974 tentang Pembatasan penggunaan tenaga kerja warga negara asing pendatang

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1977 tentang Pengakhiran Kegiatan Usaha Asing dalam Bidang Perdagangan

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1980 tentang Pembentukan Otorita Pembangunan Pelabuhan Udara Internasional Jakarta-Cengkareng

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 1981 tentang Petunjuk Penggunaan Dana Iuran Wajib Pendidikan dan Latihan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1994 tentang Pengawasan orang asing dan tindakan keimigrasian

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1995 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan


 

Undang-undang Nomor 2 Tahun 1958
tentang persetujuan perjanjian antara republik indonesia dan republik rakyat tiongkok mengenai soal dwikewarganegaraan Disahkan pada tanggal 11 Januari 1958

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1959 tentang Pelaksanaan Undang-undang tentang persetujuan perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok mengenai soal dwikerwarga-negaraan (Undang-undang No. 2 tahun 1958, Lembaran Negara 1958 No. 5)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1960 tentang Penegasan mulainya berlaku Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 1959 tentang Pelaksanaan Undang-undang tentang Persetujuan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok mengenai soal Dwikerwarga-negaraan

-

ditimbang oleh

Peraturan Penguasa Perang Tertinggi Nomor 1 Tahun 1960 tentang Pencabutan peraturan penguasa perang pusat tentang beberapa hal mengenai kewarganegaraan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1961 tentang Perubahan dan tambahan Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 1959 tentang pelaksanaan Undang-undang tentang Persetujuan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok mengenai soal Dwikewarganegaraan

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1969 tentang Pernyataan tidak berlakunya Undang-undang Nomor 2 tahun 1958 tentang persetujuan perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat Cina mengenai soal Dwi Kewarganegaraan (Lembaran Negara tahun 1958 Nomor 5)


 

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1958
tentang penghapusan tanah-tanah partikelir Disahkan pada tanggal 13 Januari 1958

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dikehendaki oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1958 tentang Pelaksanaan Undang-undang Penghapusan Tanah-tanah Partikelir (Undang-undang No. 1 tahun 1958, Lembaran Negara No. 2 tahun 1958(

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1963 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1958 tentang Pelaksanaan Udang-undang penghapusan tanah-tanah partikelir (Lembaran Negara tahun 1958 No. 32)

 

 

  

 

PT Tatanusa

Address : Jl. Gelagah No. 47, Pisangan Timur

Kota      :  Ciputat - Tangerang Selatan 15419

Telpon   : (021) 743 4810 ; WA : +6281 6135 6892

Email    : penerbit@tatanusa.co.id