Anotasi 
Undang-Undang Tahun 1956

 

Undang-undang Nomor 35 Tahun 1956
tentang pengubahan redaksi bagian i bab a dan bagian ii bab a dari ps 173 dari tarip bea masuk dan kenaikan jumlah bea dalam bagian pos yang tersebut terakhir Disahkan pada tanggal 31 Desember 1956

 


 

Undang-undang Nomor 34 Tahun 1956
tentang penetapan undang-undang darurat no. 15 tahun 1955 tentang memberhentikan berlakunya undang-undang darurat no. 5 tahun 1955 tentang mengadakan opsenten atas cukai bensin (lembaran negara tahun 1955 no. 51)" sebagai undang-undang Disahkan pada tanggal 31 Desember 1956

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Kebijaksanaan Penerimaan Negara tahun 1956 (penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara no. 2794)


 

Undang-undang Nomor 33 Tahun 1956
tentang penghapusan ordonansi staatsblad 1946 no. 115 dan pembebasan bea meterai, pajak pendapatan dan pajak perseroan untuk hal-hal tertentu tentang pembesaran modal dari perseroan dan persekutuan Disahkan pada tanggal 31 Desember 1956

 


 

Undang - Undang Nomor 32 Tahun 1956
tentang perimbangan keuangan antara negara dengan daerah-daerah, yang berhak mengurus rumah-tangganya sendiri Disahkan pada tanggal 31 Desember 1956

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1957 tentang Penyerahan pajak negara kepada daerah (penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Nomor 1155)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1957 tentang Pemberian ganjaran, subsidi dan sumbangan kepada daerah (penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Nomor 1156)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1957 tentang Panitia negara perimbangan keuangan (penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Nomor 1157)

-

diperhatikan oleh

Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1957 tentang Peraturan Umum pajak daerah (penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara nomor 1287)

-

diperhatikan oleh

Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1957 tentang Peraturan umum retribusi daerah (penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara nomor 1288)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1957 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1957 (Lembaran Negara Nomor 12 tahun 1957) tentang Panitia negara perimbangan keuangan

-

dikehendaki oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1958 tentang Penetapan Persentase dari Penerimaan beberapa pajak negara untuk daerah

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1959 tentang Penetapan persentasi dari beberapa penerimaan negara untuk daerah

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1960 tentang Perpanjangan waktu berlakunya Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 1959 tentang Penetapan persentasi dari beberapa penerimaan negara untuk daerah

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1964 tentang Penetapan persentase dari beberapa penerimaan Negara untuk Daerah dalam tahun 1962. (Penjelasan dalam TLN No. 2637)

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1964 tentang Pernyataan berlakunya Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1964 tentang Penetapan Persentase dari beberapa penerimaan Negara untuk Daerah tahun 1962 (LN 1964 No. 21) untuk tahun 1963

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1964 tentang Pernyataan berlakunya Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1964 tentang Penetapan persentase dari beberapan penerimaan negara untuk daerah dalam tahun 1962 (LN 1964 No. 21) untuk tahun 1963

-

ditimbang oleh

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1968 tentang Penyerahan Pajak-pajak Negara, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bangsa Asing dan Pajak Radio kepada Daerah

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 16 Tahun 1980 tentang Penyusunan dan Pengesahan Peraturan Daerah mengenai Pajak Daerah Tingkat I, Pajak Daerah Tingkat II, dan Retribusi Daerah Tingkat I.

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak daerah dan retribusi daerah

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Undang - Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah


 

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1956
tentang penetapan undang-undang darurat no. 5 tahun 1955, tentang mengadakan opsenten atas cukai bensin (lembaran negara tahun 1955 no. 24) sebagai undang-undang Disahkan pada tanggal 26 Desember 1956

 


 

Undang-undang Nomor 30 Tahun 1956
tentang pengubahan dan tambahan postordonnantie 1935 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang-undang no. 76 tahun 1954 Disahkan pada tanggal 26 Desember 1956

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1957 tentang Pengubahan lebih lanjut "Postverordening 1935" (Staatsblad No. 721) sebagaimana telah kerap kali diubah dan ditambah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 1955 (Lembaran Negara tahun 1955 Nomor 45)

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1957 tentang Pengubahan lebih lanjut "Internationale Postverordening 1948" (Staatsblad 1949 No. 76), sebagaimana telah kerap diubah dan ditambah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1953 (Lembaran Negara tahun 1953 Nomor 13)

-

dicabut oleh

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1959 tentang Pos


 

Undang-undang Nomor 29 Tahun 1956
tentang peraturan-peraturan dan tindakan-tindakan mengenai tanah-tanah perkebunan Disahkan pada tanggal 31 Desember 1956

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1957 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang nomor 28 tahun 1956 tentang Pengawasan terhadap pemindahan hak atas tanah perkebunan (Lembaran Negara Nomor 73 tahun 1956) dan Undang-undang Nomor 29 tahun 1956 (Lembaran Negara No. 74 tahun 1956)(penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Nomor 1487)


 

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1956
tentang pengawasan terhadap pemindahan hak atas tanah perkebunan Disahkan pada tanggal 31 Desember 1956

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diubah oleh

Undang-undang Nomor 76 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-undang No. 24 tahun 1954 (Lembaran Negara No. 78 tahun 1954) dan Undang-undang No. 28 tahun 1956 (Lembaran Negara No. 73 tahun 1956) mengenai penggantian perkataan "Menteri Kehakiman" dengan perkataan "Menteri Agraria"

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1957 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang nomor 28 tahun 1956 tentang Pengawasan terhadap pemindahan hak atas tanah perkebunan (Lembaran Negara Nomor 73 tahun 1956) dan Undang-undang Nomor 29 tahun 1956 (Lembaran Negara No. 74 tahun 1956)(penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Nomor 1487)

-

dikehendaki oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1959 tentang Pengubahan dan tambahan Peraturan Pemerintah No. 35 tahun 1956 tentang "Pengawasan terhadap pemindahan hak atas tanah-tanah perkebunan konsesi"

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1960 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah No. 61 tahun 1957 (Lembaran Negara tahun 1957 No. 164). (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara No. 1941)


 

Undang-undang Nomor 27 Tahun 1956
tentang mengadakan suatu tarip minuman dan maksimum dalam tarip bea-masuk Disahkan pada tanggal 26 Desember 1956

 


 

Undang-undang Nomor 26 Tahun 1956
tentang keanggotaan republik indonesia pada badan keuangan internasional (international finance corporation) Disahkan pada tanggal 18 Desember 1956

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1968 tentang Keanggotaan Republik Indonesia pada International Development Association

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang


 

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956
tentang pembentukan daerah-daerah otonom propinsi kalimantan barat, kalimantan selatan, dan kalimantan timur Disahkan pada tanggal 29 November 1956

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diubah oleh

Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan daerah swatantra propinsi Kalimantan Tengah dan pengubahan Undang-undang nomor 25 tahun 1956 tentang pembentukan daerah-daerah swatantra propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur

-

diubah oleh

Undang-undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat No. 10 tahun 1957 tentang pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan perubahan Undang-undang No. 25 tahun 1956 tentang pembentukan Daerah-darah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan danKalimantan Timur (Lembaran Negara tahun 1957 No. 83) sebagai Undang-undang

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1975 tentang Pembentukan Kota Administratip Banjarbaru

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1980 tentang Pembentukan Kecamatan Bekasi dan Kecamatan Piani di Kabupaten Daerah Tingkat II Tapin, Kecamatan Laksado dan Kecamatan Kalumpang di Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan, Kecamatan Halong di Kabupaten Daerah Tingkat IIHulu Sungai Utara, Kecamatan Murung Pudak di Kabupaten Daerah Tingkat II Tabalong, Kecamatan Tabukan di Kabupaten Derah Tingkat II Barito Kuala, Kecamatan Kintap dan Kecamatan Panyipatan di Kabupaten Daerah Tingkat II Tanah Laut, Kec. Hampang, Sungai Dur

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1981 tentang Pembentukan Kota Administratif Tarakan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1986 tentang Pembentukan Kecamatan Aranio di Kabupaten Daerah Tingkat II Banjar, Kecamatan Mekarsari dan Kecamatan Barambai di Kabupaten Daerah Tingkat II Barito Kuala, Kecamatan Bungur dan Kecamatan Lokpaikat di Kabupaten Daerah Tingkat II Tapin, KecamatanUpau, Kecamatan Jaro, Kecamatan Muara Harus, dan Kecamatan Pugaan di Kabupaten Daerah tingkat II Tabalong Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1987 tentang Penetapan Batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Samarinda, Kotamadya Daerah Tingkat II Balikpapan, Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai dan Kabupaten Daerah Tingkat II Pasir

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1989 tentang Pembentukan kota administratif Bontang

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1995 tentang Pembentukan 8 (delapan) kecamatan diwilayah kabupaten daerah tingkat II Banjar, Hulu Sungai Tengah, Barito Kuala, Tanah Laut, Hulu Sungai Utara, Tabalong dan Kotabaru dalam wilayah propinsi daerah tingkat I Kalimantan Selatan

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan kotamadya daerah tingkat II Tarakan

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru

-

diingat oleh

Undang - Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan kabupaten daerah tingkat II Bengkayang

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pembentukan 3 (tiga) kecamatan di wilayah kabupaten daerah tingkat II Pontianak dalam wilayah propinsi daerah tingkat I Kalimantan Barat

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabuapten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 07 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah.

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajaman Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur.

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah.

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajaman Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur.

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadan di Provinsi Kalimantan Barat

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara Di Provinsi Kalimantan Barat

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung Di Provinsi Kalimantan Timur

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya Di Provinsi Kalimantan Barat

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur


 

Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956
tentang pembentukan daerah otonom propinsi aceh dan perubahan peraturan pembentukan propinsi sumatera utara Disahkan pada tanggal 29 November 1956

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1979 tentang Pembentukan kecamatan-kecamatan Sukakarya dan Sukajaya di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sabang

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan batas wilayah Kotamadya Dati II Banda Aceh

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1986 tentang Pembentukan Kota Administratif Lhokseumawe

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjung Balai dan Kabupaten Daerah Tingkat II Asahan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kecamatan Rantou Peureulak diwilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Timur dalam wilayah propinsi Daerah Istimewa Aceh

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kecamatan Berastagi dan Mardinding diwilayah Kabupaten Dati II Karo, Kecamatan Pematang Bandar, Hutabayu Raja dan Ujung Pandang diwilayah Kabupaten Dati II Simalungun, Kecamatan Parbuluan diwilayah Kabupaten Dati II Dairi dan KecamatanMedan Petisah, Medan Tembung, Medan Helvetia, Medan Polonia, Medan Maimun, Medan Selayang, Medan Amplas dan Medan Area di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Medan dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1991 tentang Pembentukan kota administratif Langsa

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1992 tentang Pembentukan 18 (delapan belas) Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun, Dairi, Tapanuli Selatan, Karo, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, Nias, Langkat, dan di Wilayah Kotamadya Dati II Medan dalam Wilayah Propinsi Dati ISumatera Utara

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1996 tentang Pembentukan 9 (sembilan) Kecamatan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Labuhan Batu, Tapanuli Selatan, Nias dan Tapanuli Tengah dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kabupaten Simeulue di Wilayah Propinsi Daerah Istimewa Aceh

-

diingat oleh

Undan-undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal

-

diingat oleh

Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan kabupaten daerah tingkat II Aceh Singkil

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pembentukan 13 (tiga belas) kecamatan di wilayah kabupaten daerah tingkat II Tapanuli Selatan, Tapanuli Utara, Toba Samosir, Labuhan Batu, dan Langkat dalam wilayah propinsi daerah tingkat I Sumatera Utara

-

diingat oleh

Undang - Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 70/1999 Tahun 1999 tentang Pemindahan Ibukota daerah Kabupaten Simalungun dari wilayah daerah kota Pematang Siantar ke kecamatan Raya di wilayah daerah Kabupaten Simalungun

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 08 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Padang Sidempuan

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Istimewa Aceh sebagai Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang, di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang Berlakunya secara Efektif Undang-undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang, di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat, dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2003 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Aceh Utara dari Wilayah Kota Lhokseumawe ke Lhoksukon di Wilayah Kabupaten Aceh Utara

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara Di Provinsi Sumatera Utara

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Subulussalam Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas Utara Di Provinsi Sumatera Utara

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas Di Provinsi Sumatera Utara

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhan Batu Selatan Di Provinsi Sumatera Utara

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhan Batu Utara Di Provinsi Sumatera Utara

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2008 tentang Tata Cara Konsultasi dan Pemberian Pertimbangan Atas Rencana Persetujuan Internasional, Rencana Pembentukan Undang-undang, dan Kebijakan Administratif yang Berkaitan Langsung Dengan Pemerintahan Aceh


 

Undang-undang Nomor 23 Tahun 1956
tentang pengadilan dan acara pidana khusus untuk anggota konstituante Disahkan pada tanggal 29 November 1956

 


 

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1956
tentang penetapan undang-undang darurat tentang penggantian kerugian anggota-anggota senat republik indonesia serikat (undang-undang darurat no. 30 tahun 1950) sebagai undang-undang Disahkan pada tanggal 1 September 1956

 


 

Undang-undang Nomor 21 Tahun 1956
tentang penetapan undang-undang darurat no. 4 tahun 1955 (lembaran negara tahun 1955 no. 18) tentang larangan untuk mengumpulkan uang logam yang sah dan larangan memperhitungkan agio pada waktu penukaran alat-alat pembayaran yang sah sebagai undang-undang Disahkan pada tanggal 1 September 1956

 


 

Undang-undang Nomor 20 Tahun 1956
tentang pengubahan aturan bea meterai 1921 (zegelverordening 1921) Disahkan pada tanggal 8 September 1956

 


 

Undang-undang Nomor 19 Tahun 1956
tentang pemilihan anggota dewan perwakilan rakyat daerah Disahkan pada tanggal 8 September 1956

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1956 tentang Pelaksanaan Undang-undang Pemilihan Daerah (Undang-undang Nomor 19 Tahun 1956 Lembaran Negara Nomor 44 Tahun 1956)

-

ditimbang oleh

Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1957 tentang Penetapan jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotapraja Jakarta Raya (penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara nomor 1274)

-

ditimbang oleh

Undang-undang Nomor 73 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-undang tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah 1956 (Undang-undang No. 1 tahun 1957, Lembaran Negara No. 6 tahun 1957 dan Undang-undang Darurat No. 6 tahun 1957, Lembaran Negara No. 9 tahun 1957)


 

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1956
tentang persetujuan konpensi organisasi perburuhan internasional no. 98 mengenai berlakunya dasar-dasar dari pada hak untuk berorganisasi dan untuk berunding bersama Disahkan pada tanggal 29 Agustus 1956

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat pekerja/serikat buruh


 

Undang-undang Nomor 17 Tahun 1956
tentang perubahan dan tambahan indische tariefwet (staatsblad 1924 no. 487) Disahkan pada tanggal 1 September 1956

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1960 tentang Perubahan dan tambahan tarif bea masuk, bea keluar, bea statistik, bea berat barang dan pajak masuk (pajak penjualan)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1963 tentang Pelaksanaan deklarasi ekonomi dibidang pembiayaan impor dan ekspor


 

Undang-undang Nomor 16 Tahun 1956
tentang pengubahan dan penambahan ordonansi cukai tembakau (staatsblad 1932 no. 517) Disahkan pada tanggal 27 Agustus 1956

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1956 tentang Tambahan Peraturan Pemerintah Cukai Tembakau (Staatsblad 1932 Nomor 560)


 

Undang-undang Nomor 15 Tahun 1956
tentang pembentukan daerah otonom propinsi irian barat Disahkan pada tanggal 16 Agustus 1956

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diubah oleh

Undang-Undang Darurat Nomor 20 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang pembentukan daerah otonom propinsi Irian Barat (penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara nomor 1360)

-

dicabut oleh

Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1962 tentang Pembentukan propinsi Irian Barat bentuk baru (penjelasan dalam T.L.N. No. 2372)


 

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1956
tentang pembentukan dewan perwakilan rakyat daerah dan dewan pemerintah daerah peralihan Disahkan pada tanggal 16 Juli 1956

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Undang-undang Nomor 19 Tahun 1956 tentang Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

-

ditimbang oleh

Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan

-

ditimbang oleh

Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan

-

ditimbang oleh

Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan

-

ditimbang oleh

Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara

-

ditimbang oleh

Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara

-

ditimbang oleh

Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara

-

diubah oleh

Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pengubahan jumlah maksimum anggota Dewan Pemerintah Daerah Peralihan yang dimaksud dalam pasal 5 Undang-undang nomor 14 tahun 1956 tentang pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Pemerintah Daerah Peralihan

-

ditimbang oleh

Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1957 tentang Perpanjangan jangka waktu masa kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Peralihan dan Dewan Pemerintah Daerah Peralihan (penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara nomor 1275)

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1958 tentang Penetapan "Undang-undang Darurat No. 9 tahun 1957 tentang perpanjangan jangka waktu masa-kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Peralihan dan Dewan Pemerintah Daerah Peralihan (Lembaran Negara tahun 1957 No.51)", sebagai Undang-undang

-

ditimbang oleh

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1958 tentang Penetapan "Undang-undang Darurat No. 1 tahun 1957 tentang perubahan jumlah maksimum anggota Dewan Pemerintah Daerah Peralihan yang dimaksud dalam pasal 5 Undang-undang No. 14 Tahun 1956 tentang pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerahdan Dewan Pemerintah Daerah Peralihan


 

Undang-undang Nomor 13 Tahun 1956
tentang pembatasan hubungan indonesia - nederland berdasarkan perjanjian konperensi meja bundar Disahkan pada tanggal 3 Mei 1956

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1956 tentang Tambang Minyak Sumatera Utara

-

dikehendaki oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1956 tentang Pengawasan terhadap pemindahan Hak Atas Tanah-tanah Perkebunan Konsesi

-

dikehendaki oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1956 tentang Peraturan-peraturan dan Tindakan-tindakan mengenai Tanah-tanah Perkebunan Konsesi

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1956 tentang Pengawasan terhadap pemindahan Hak Atas Tanah Perkebunan

-

ditimbang oleh

Undang-undang Nomor 29 Tahun 1956 tentang Peraturan-peraturan dan Tindakan-tindakan mengenai Tanah-tanah Perkebunan


 

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956
tentang pembentukan daerah otonom kabupaten dalam lingkungan daerah propinsi sumatera tengah Disahkan pada tanggal 19 Maret 1956

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diubah oleh

Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-undang nomor 12 tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah

-

ditimbang oleh

Undang-undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat No. 12 tahun 1957 tentang pengubahan Undang-undang No. 12 tahun 1956 tentang pembentukan daerah swatantra tingkat II dalam lingkungan daerah Swatantra tingkat I Sumatera Tengah (Lembaran Negara tahun 1957 No. 77),sebagai Undang-undang

-

diubah oleh

Undang-undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Indragiri Hilir dengan mengubah Undang-undang No. 12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Tengah

-

diubah oleh

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung-Jabung dengan mengubah Undang-undang No. 12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Tengah

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1979 tentang Pembentukan kota Administratif Dumai

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1979 tentang Pemindahan ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Batang Hari dari Kenali Asem ke Muara Bulian

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1981 tentang Pembentukan Kecamatan-kecamatan Keritang, Batang Tuaka dan Tanah Merah di Kabupaten Daerah Tingkat II Indragiri Hilir dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Riau

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1982 tentang Pembentukan kecamatan Palupuh di Kab. Dati II Agam, Kec. Panti di Kab. Dati II Padang Pasaman dan Kecamatan Batang Anai di Kabupaten Daerah tingkat II Padang Pariaman dalam wilayah Propinsi Dati I Sumatera Barat

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1983 tentang Pembentukan kota administratip Tanjung Pinang

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1983 tentang Pembentukan Kotamadya Batam di wilayah propinsi Daerah Tingkat I Riau

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1986 tentang Perubahan batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Jambi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batanghari

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1986 tentang Pembentukan Kota Administratif Kota Pariaman

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Wilayah Daerah Tingkat II Pekanbaru dan Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto/Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1995 tentang Pembentukan 13 (tigabelas) kecamatan di wilayah kabupaten daerah tingkat II Bengkalis, Indragiri Hilir, Indragiri Hulu, dan Kampar dalam wilayah propinsi daerah tingkat I Riau

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1995 tentang Pembentukan 11 (sebelas) kecamatan di wilayah kabupaten daerah tingkat II Sawahlunto/Sijunjung, Solok, Tanah Datar, Pesisir Selatan, Padang Pariaman, 50 Kota dan Pasaman dalam wilayah propinsi daerah tingkat I Sumatera Barat

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1998 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Agam dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bukit Tinggi ke Kota Lubuk Basung di wilayah Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Daerah Tingkat II Agam

-

diingat oleh

Undang - Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan kotamadya daerah tingkat II Dumai

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan 6 (enam) kecamatan di wilayah kabupaten daerah tingkat II pesisir selatan, Solok, Sawahlunto/Sijunjung, dan Pasaman dalam wilayah propinsi daerah tingkat I Sumatra Barat

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 1999 tentang Perubahan batas wilayah kota Bukittinggi dan Kabupaten Agam

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 09 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjung Pinang

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat.

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat.

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lingga di Provinsi Kepulauan Riau

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2004 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Kepulauan Riau dari Wilayah Kota Tanjung Pinang ke Bandar Seri Bentan di Wilayah Kecamatan Teluk Bintan Kabupaten Kepulauan Riau

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2004 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Solok dari Wilayah Kota Solok ke Kayu Aro-Sukarami (Arosuka) di Wilayah Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2004 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Lima Puluh Kota dari Wilayah Kota Payakumbuh ke Sarilamak di Wilayah Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau Menjadi Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau Menjadi Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh Di Provinsi Jambi

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, Dan Kota Batam

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Menjadi Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Menjadi Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2011 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Kerinci Dari Wilayah Kota Sungaipenuh Ke Wilayah Kecamatan Siulak Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi


 

Undang-undang Nomor 11 Tahun 1956
tentang pembelanjaan pensiun Disahkan pada tanggal 19 Maret 1956

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1964 tentang Penanggungan Iuran-iuran Pensiun Pegawai Negeri/Janda - Yatim - Piatu oleh Negara

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1965 tentang Penanggungan iuran-iuran pensiun anggota Militer beserta janda dan anak yatim/piatunya oleh Negara


 

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1956
tentang penetapan undang-undang darurat no. 7 tahun 1954 tentang dasar hukum keputusan kepala daerah otonom dalam keadaan dewan perwakilan rakyat daerah/dewan pemerintah daerah tidak ada atau tidak dapat menjalankan tugas kewajibannya"sebagai undang-undang dan tentang peraturan pembagian kekuasaan dalam keadaan dewan perwakilan rakyat daerah/dewan pemerintah daerah tidak ada atau tidak dapat menjalankan tugas kewajibannya Disahkan pada tanggal 19 Maret 1956

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 6 Tahun 1959 tentang Penyerahan Tugas-tugas Pemerintah Pusat dalam bidang Pemerintahan Umum, Perbantuan Pegawai Negeri dan Penyerahan Keuangannya kepada Pemerintah Daerah


 

Undang-undang Nomor 9 Tahun 1956
tentang pembentukan daerah otonom kota-besar dalam lingkungan daerah propinsi sumatera tengah Disahkan pada tanggal 19 Maret 1956

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1980 tentang Pembentukan Kecamatan Guguk Panjang, Mandiangin Koto Selayan dan Aur Birugo Tigo Baleh di wilayah Kota Madya Daerah Tingkat II Bukittinggi Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1986 tentang Perubahan batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Jambi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batanghari

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 1999 tentang Perubahan batas wilayah kota Bukittinggi dan Kabupaten Agam

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pemindahan Pusat Pemerintahan Kota Padang Dari Wilayah Kecamatan Padang Barat Ke Wilayah Kecamatan Kototangah Kota Padang Provinsi Sumatera Barat


 

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956
tentang pembentukan daerah otonom kota-kecil dalam lingkungan daerah propinsi sumatera tengah Disahkan pada tanggal 19 Maret 1956

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1982 tentang Pembentukan Kecamatan Padang Panjang Timur, Padang Panjang Barat di Kotamadya Daerah Tingkat II Padang Panjang; Kecamatan Sawahlunto Utara, Sawahlunto Selatan di Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kecamatan Lubuk Sikarah, KecamatanTanjung Harapan di Kotamadya Daerah tingkat II Solok, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kecamatan Payakumbuh Barat dan Kecamatan Payakumbuh Timur di Kotamadya Daerah Tingkat II Payakumbuh dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Wilayah Daerah Tingkat II Pekanbaru dan Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto/Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok


 

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1956
tentang perpanjangan jangka waktu masa-kerja dewan perwakilan rakyat daerah yang terbentuk berdasarkan peraturan pemerintah no. 39 tahun 1950 Disahkan pada tanggal 19 Maret 1956

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1956 tentang Pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Pemerintah Daerah Peralihan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1998 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Tapanuli Tengah dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sibolga ke Kota Pandan di wilayah Kecamatan Sibolga Kabupaten Daerah Tingkat II Tapanuli Tengah

-

diingat oleh

Undan-undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 70/1999 Tahun 1999 tentang Pemindahan Ibukota daerah Kabupaten Simalungun dari wilayah daerah kota Pematang Siantar ke kecamatan Raya di wilayah daerah Kabupaten Simalungun

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 08 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat, dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2003 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Aceh Utara dari Wilayah Kota Lhokseumawe ke Lhoksukon di Wilayah Kabupaten Aceh Utara

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Subulussalam Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

Ps. 2(1)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Aceh Timur Dari Wilayah Kota Langsa Ke Wilayah Kecamatan Idi Di Rayeuk Kabupaten Aceh Timur


 

Undang-undang Nomor 6 Tahun 1956
tentang pembentukan majelis ilmu pengetahuan indonesia Disahkan pada tanggal 8 Maret 1956

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1990 tentang Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan kecamatan teras terunjam di wilayah Kabupaten daerah tingkat II Bengkulu Utara dalam wilayah propinsi daerah tingkat I Bengkulu

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

 

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1956
tentang pengesahan pernyataan pemerintah republik indonesia pada persetujuan timah internasional 1953 Disahkan pada tanggal 20 Februari 1956

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2007 tentang Perubahan Batas Daerah Kota Pangkal Pinang Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Di Desa Selindung


 

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1956
tentang pengubahan overschrijvingstarief yang dilampirkan pada ordonansi yang mengatur biaya balik-nama barang-barang tetap (staatsblad 1949 no. 282) Disahkan pada tanggal 29 Februari 1956

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1982 tentang Pembentukan Kecamatan Kota Arga Makmur di Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkulu Utara dalam Wilayah Propinsi Daerah tingkat I Bengkulu.

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma, dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung


 

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1956
tentang pembebasan dokter soegiri dari penggantian uang Disahkan pada tanggal 7 Februari 1956

 


 

Undang-undang Nomor 2 Tahun 1956
tentang pengubahan undang-undang pemilihan umum (undang-undang no. 7 tahun 1953, lembaran negara no. 29 tahun 1953) Disahkan pada tanggal 20 Februari 1956

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diubah oleh

Undang-Undang Darurat Nomor 2 Tahun 1956 tentang Pengubahan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1956 tentang Undang-undang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Nomor 2 Tahun 1956)


 

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1956
tentang penetapan undang-undang darurat republik indonesia serikat no. 20 tahun 1950 (lembaran negara no. 31 tahun 1950) tentang pemerintahan jakarta-raya sebagai undang-undang Disahkan pada tanggal 7 Februari 1956

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diperhatikan oleh

Undang - Undang Nomor 32 Tahun 1956 tentang Perimbangan Keuangan antara Negara Dengan Daerah-daerah, yang berhak mengurus rumah-tangganya sendiri

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1974 tentang Perubahan batas Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta

 

 

  

 

PT Tatanusa

Address : Jl. Gelagah No. 47, Pisangan Timur

Kota      :  Ciputat - Tangerang Selatan 15419

Telpon   : (021) 743 4810 ; WA : +6281 6135 6892

Email    : penerbit@tatanusa.co.id