Anotasi 
Undang-Undang Tahun 1955

 

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1955
tentang penetapan undang-undang darurat no. 3 tahun 1954 tentang mengubah indonesische comptabiliteitswet (staatsblad 1925 no. 448) dan indonesische bedrijvenwet (staatsblad 1927 no. 419) sebagai undang-undang Disahkan pada tanggal 8 Agustus 1955

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1960 tentang Pemeriksaan pada Departemen-departemen, Jawatan-jawatan dan Perusahaan-perusahaan Negara pada Instsansi-instansi serta Badan-badan yang menyelenggarakan tata-usaha dan pembukuan serta mengurus uang, surat-surat berharga dan barang-barang milik negara

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1962 tentang Perubahan dan tambahan Undang-Undang nomor 21 Prp. tahun 1960 (Lembaran Negara 1960 nomor 65) tentang Bank Pembangunan Indonesia (penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara No. 2519)

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1963 tentang Perubahan dan tambahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk tahun 1962 (Undang-undang No. 9 tahun 1962 - Lembaran Negara tahun 1962 No. 27)

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 35 Tahun 1964 tentang Perubahan dan Tambahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 1963

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1969 tentang Perubahan bentuk Perusahaan Negara Pegadaian menjadi Jawatan Pegadaian

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 51 Tahun 1981 tentang Pokok-pokok Organisasi dan Tatakerja Perusahaan Jawatan Pegadaian

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1983 tentang Tata cara pembinaan dan pengawasan Perusahaan Jawatan (perjan), Perusahaan Umum (perum), dan Perusahaan Perseroan (persero)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1983 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 1983 tentang Tata cara pembinaan dan pengawasan Perusahaan Jawatan (perjan), Perusahaan Umum (perum) dan Perusahaan Perseroan (persero)

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1985 tentang Pokok-pokok Organisasi dan Tatakerja Perusahaan Jawatan Pegadaian

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1998 tentang Perusahaan Umum (Perum)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1998 tentang Pengalihan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan selaku Pemegang Saham atau Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada Perusahaan Perseroan kepada Menteri Negara Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 1999 tentang Pengalihan kedudukan, tugas dan kewenangan MENKEU selaku Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau pemegang saham pada perusahaan perseroan (PERSERO) dan perseroan yang sebagian sahamnya dimiliki oleh Negara RI kepada Menteri Negara Penanaman Modal dan Pembi

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2000 tentang Perusahaan Jawatan (PERJAN)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2000 tentang Pendirian Perusahaan Jawatan Televisi Republik Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 116 Tahun 2000 tentang Pendirian Perusahaan Jawatan Rumah Sakit DR. Cipto Mangunkusumo Jakarta

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 117 Tahun 2000 tentang Pendirian Perusahaan Jawatan Rumah Sakit Fatmawati Jakarta

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 118 Tahun 2000 tentang Pendirian Perusahaan Jawatan Rumah Sakit Persahabatan Jakarta

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 119 Tahun 2000 tentang Pendirian Perusahaan Jawatan Rumah Sakit DR Hasan Sadikin Bandung

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 120 Tahun 2000 tentang Pendirian Perusahaan Jawatan Rumah Sakit DR Kariadi Semarang

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2000 tentang Pendirian Perusahaan Jawatan Rumah Sakit DR Sardjito Yogyakarta

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2000 tentang Pendirian Perusahaan Jawatan Rumah Sakit DR Mohammad Hoesin Palembang

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 123 Tahun 2000 tentang Pendirian Perusahaan Jawatan Rumah Sakit DR M. Djamil Padang

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 124 Tahun 2000 tentang Pendirian Perusahaan Jawatan Rumah Sakit Sanglah Denpasar

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 125 Tahun 2000 tentang Pendirian Perusahaan Jawatan Rumah Sakit DR Wahidin Sudirohusodo Makasar

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 126 Tahun 2000 tentang Pendirian Perusahaan Jawatan Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita Jakarta

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 127 Tahun 2000 tentang Pendirian Perusahaan Jawatan Rumah Sakit Anak dan Bersalin Harapan Kita Jakarta

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2000 tentang Pendirian Perusahaan Jawatan Rumah Sakit Kanker dan Darmais Jakarta

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2001 tentang Pengalihan kedudukan, tugas dan kewenangan menteri keuangan pada perusahaan perseroan (persero), perusahaan umum (perum) dan perusahaan jawatan (perjan) kepada menteri negara badan usaha milik negara

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Umum (Perum) Bulog


 

Undang-undang Nomor 11 Tahun 1955
tentang pemberian kuasa kepada menteri keuangan untuk mengambil uang-muka pada bank indonesia lebih dari pada batas yang ditetapkan dalam pasal 19 ayat 2 undang-undang pokok bank indonesia 1953 (undang-undang no. 11 tahun 1953) Disahkan pada tanggal 16 Juli 1955

 


 

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1955
tentang pengubahan nama universiteit, universitet dan universitit, faculteit, facultet dan facultit menjadi universitas dan fakultas Disahkan pada tanggal 11 Juli 1955

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1957 tentang Pendirian Universita Sumatera Utara di Medan (penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Nomor 1457)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1959 tentang Pendirian Institut Teknologi


 

Undang-undang Nomor 9 Tahun 1955
tentang pengubahan undang-undang no. 3 jo no. 19 tahun 1950 tentang pembentukan daerah istimewa yogyakarta Disahkan pada tanggal 30 Juni 1955

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dinyatakan berlaku oleh

Undang-Undang Darurat Nomor 17 Tahun 1955 tentang Perpanjangan Jangka Waktu berlakunya Peraturan-peraturan Daerah yang dimaksud dalam Pasal 6 Undang-undang Pembentukan daerah-daerah Otonom di Jawa

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 26 Tahun 1959 tentang Penetapan "Undang-undang Darurat No. 17 tahun 1955 tentang Perpanjangan jangka waktu berlakunya peraturan-peraturan daerah yang dimaksud dalam pasal 6 Undang-undang pembentukan daerah-daerah otonom di Jawa (Lembaran Negara tahun 1955 No. 53)", sebagai Un


 

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1955
tentang penetapan undang-undang darurat no. 10 tahun 1951 tentang pencabutan peraturan gaji militer 1950, seperti yang termuat dalam undang-undang darurat republik indonesia serikat no. 5 tahun 1950 dan diubah dengan undang-undang darurat republik indonesiaserikat no. 27 tahun 1950, sebagai undang-undang Disahkan pada tanggal 21 Januari 1955

 


 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1955
tentang penetapan undang-undang darurat no. 33 tahun 1950 untuk mencabut kembali undang-undang darurat republik indonesia serikat no. 6 tahun 1950 tentang pembentukan jabatan gubernur militer ibu kota, sebagai undang-undang Disahkan pada tanggal 29 Maret 1955

 


 

Undang-undang Nomor 6 Tahun 1955
tentang biaya surat kenal lahir dan surat kenal mati Disahkan pada tanggal 4 Mei 1955

 


 

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1955
tentang pengubahan undang-undang no. 9 tahun 1953 (lembaran negara no. 36 tahun 1953), tentang pemberian tunjangan yang bersifat pensiun kepada bekas ketua dan bekas anggota dewan perwakilan rakyat republik indonesia Disahkan pada tanggal 14 Maret 1955

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1967 tentang Perbaikan pensiun pegawai negeri bekas Menteri Negara RepubIik Indonesia, Ketua/Wakil Ketua serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat - Gotong Royong

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1968 tentang Perubahan dan tambahan atas Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 1967 tentang perbaikan penghasilan pensiun bekas Menteri Negara Republik, Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat - Gotong Royong

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1971 tentang Pemberian Uang Bantuan Pensiun kepada para Penerima Pensiun/Tunjangan yang Bersifat Pensiun


 

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1955
tentang penetapan undang-undang darurat no. 9 tahun 1952 (lembaran negara no. 59 tahun 1952) tentang penyelesaian hutang negara dizaman revolusi sebagai undang-undang Disahkan pada tanggal 29 Maret 1955

 


 

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1955
tentang pengubahan dan tambahan ordonansi bea-keluar-umum 1949 Disahkan pada tanggal 5 Maret 1955

 


 

Undang-undang Nomor 2 Tahun 1955
tentang pengubahan dan tambahan ordonansi bea-statistik Disahkan pada tanggal 5 Maret 1955

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1960 tentang Perubahan dan tambahan tarif bea masuk, bea keluar, bea statistik, bea berat barang dan pajak masuk (pajak penjualan)


 

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1955
tentang penetapan undang-undang darurat no. 2 tahun 1954 (lembaran negara no. 5 tahun 1954) tentang mencabut sifat sebagai alat pembayar yang sah dari uang kertas pemerintah yang dikeluarkan sebelum penyerahan kedaulatan sebagai undang-undang Disahkan pada tanggal 16 Februari 1955

 

  

PT Tatanusa

Address : Jl. Gelagah No. 47, Pisangan Timur

Kota      :  Ciputat - Tangerang Selatan 15419

Telpon   : (021) 743 4810 ; WA : +6281 6135 6892

Email    : penerbit@tatanusa.co.id