Anotasi 
Undang-Undang Tahun 1954

 

Undang-undang Nomor 76 Tahun 1954
tentang penetapan undang-undang darurat no. 5 tahun 1953 tentang menaikkan jumlah maksimum porto dan bea (lembaran negara no. 22 tahun 1953) sebagai undang-undang Disahkan pada tanggal 30 Desember 1954

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diubah oleh

Undang-undang Nomor 30 Tahun 1956 tentang Pengubahan dan tambahan Postordonnantie 1935 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 76 Tahun 1954


 

Undang-Undang Nomor 75 Tahun 1954
tentang acara pidana khusus untuk anggota dewan perwakilan rakyat Disahkan pada tanggal 30 Desember 1954

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dicabut oleh

Undang-undang Nomor 13 Tahun 1970 tentang Cara-cara tindakan Kepolisian terhadap Anggota-anggota/Pimpinan Majelis Pemusyawaratan Rakyat Sementara dan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong


 

Undang-undang Nomor 74 Tahun 1954
tentang penetapan bagian i.b.w. xviii (penataran angkatan laut) dari anggaran republik indonesia untuk tahun-tahun dinas 1952 dan 1953 Disahkan pada tanggal 29 November 1954

 


 

Undang-undang Nomor 73 Tahun 1954
tentang penetapan bagian i.b.w. xvii (perusahaan produksi jawatan topograpi) dari anggaran republik indonesia untuk tahun-tahun dinas 1952 dan 1953 Disahkan pada tanggal 29 November 1954

 


 

Undang-undang Nomor 72 Tahun 1954
tentang penetapan bagian i.b.w. xvi (jawatan kereta api) dari anggaran republik indonesia untuk tahun-tahun dinas 1952 dan 1953 Disahkan pada tanggal 29 November 1954

 


 

Undang-undang Nomor 71 Tahun 1954
tentang penetapan bagian i.b.w. xv (perusahaan batu bara bukit asam) dari anggaran republik indonesia untuk tahun-tahun dinas 1952 dan 1953 Disahkan pada tanggal 29 November 1954

 


 

Undang-undang Nomor 70 Tahun 1954
tentang penetapan bagian i.b.w. xiv (perusahaan batu bara umbilin) dari anggaran republik indonesia untuk tahun-tahun dinas 1952 dan 1953 Disahkan pada tanggal 29 November 1954

 


 

Undang-undang Nomor 69 Tahun 1954
tentang penetapan bagian i.b.w. xiii (perusahaan tambang timah di bangka) dari anggaran republik indonesia untuk tahun-tahun dinas 1952 dan 1953 Disahkan pada tanggal 29 November 1954

 


 

Undang-undang Nomor 68 Tahun 1954
tentang penetapan bagian i.b.w. xii (pelabuhan surabaya) dari anggaran republik indonesia untuk tahun-tahun dinas 1952 dan 1953 Disahkan pada tanggal 29 November 1954

 


 

Undang-undang Nomor 67 Tahun 1954
tentang penetapan bagian i.b.w. xi (pelabuhan tanjung priuk) dari anggaran republik indonesia untuk tahun-tahun dinas 1952 dan 1953 Disahkan pada tanggal 29 November 1954

 


 

Undang-undang Nomor 66 Tahun 1954
tentang penetapan bagian i.b.w.x (pelabuhan semarang) dari anggaran republik indonesia untuk tahun-tahun dinas 1952 dan 1953 Disahkan pada tanggal 29 November 1954

 


 

Undang-undang Nomor 65 Tahun 1954
tentang penetapan bagian i.b.w. ix (pelabuhan belawan) dari anggaran republik indonesia untuk tahun-tahun dinas 1952 dan 1953 Disahkan pada tanggal 29 November 1954

 


 

Undang-undang Nomor 64 Tahun 1954
tentang penetapan bagian i.b.w. viii (pelabuhan teluk bayur (padang) dari anggaran republik indonesia untuk tahun-tahun dinas 1952 dan 1953 Disahkan pada tanggal 29 November 1954

 


 

Undang-undang Nomor 63 Tahun 1954
tentang penetapan bagian i.b.w. vii (pelabuhan makasar) dari anggaran republik indonesia untuk tahun-tahun dinas 1952 dan 1953 Disahkan pada tanggal 29 November 1954

 


 

Undang-undang Nomor 62 Tahun 1954
tentang penetapan bagian i.b.w. vi (perusahaan negeri untuk pembangkit tenaga listrik) dari anggaran republik indonesia untuk tahun-tahun dinas 1952 dan 1953 Disahkan pada tanggal 29 November 1954


Undang-undang Nomor 61 Tahun 1954
tentang penetapan bagian i.b.w. v (jawatan pos, telegrap dan telepon) dari anggaran republik indonesia untuk tahun-tahun dinas 1952 dan 1953 Disahkan pada tanggal 29 November 1954

 


 

Undang-undang Nomor 60 Tahun 1954
tentang penetapan bagian i.b.w. iv (percetakan negara) dari anggaran republik indonesia untuk tahun-tahun dinas 1952 dan 1953 Disahkan pada tanggal 29 November 1954

 


 

Undang-undang Nomor 59 Tahun 1954
tentang penetapan bagian i.b.w. iii (pusat perkebunan negara) dari anggaran republik indonesia untuk tahun-tahun dinas 1952 dan 1953 Disahkan pada tanggal 29 November 1954

 


 

Undang-undang Nomor 58 Tahun 1954
tentang penetapan bagian i.b.w. ii (perusahaan garam dan soda negeri) dari anggaran republik indonesia untuk tahun-tahun dinas 1952 dan 1953 Disahkan pada tanggal 29 November 1954

 


 

Undang-undang Nomor 57 Tahun 1954
tentang penetapan bagian i.b.w. i (jawatan pegadaian) dari anggaran republik indonesia untuk tahun-tahun dinas 1952 dan 1953 Disahkan pada tanggal 29 November 1954

 


 

Undang-undang Nomor 56 Tahun 1954
tentang penetapan bagian xvi (kementerian pekerjaan umum dan tenaga) dari anggaran republik indonesia untuk tahun-tahun dinas 1952 dan 1953 Disahkan pada tanggal 29 November 1954

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diubah oleh

Undang-undang Nomor 20 Tahun 1957 tentang Pengubahan dan penambahan Undang-undang penetapan Bagian XVI dari Anggaran Republik Indonesia untuk tahun dinas 1953 (Undang-undang tahun 1954 No. 56, Lembaran Negara tahun 1954 No.127)


 

Undang-undang Nomor 55 Tahun 1954
tentang penetapan bagian xv (kementerian urusan pegawai) dari anggaran republik indonesia untuk tahun-tahun dinas 1952 dan 1953 Disahkan pada tanggal 29 November 1954

 


 

Undang-undang Nomor 54 Tahun 1954
tentang penetapan bagian xiv (kementerian agama) dari anggaran republik indonesia untuk tahun-tahun dinas 1952 dan 1953 Disahkan pada tanggal 29 November 1954

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 1955 tentang Perincian Pos-pos Bab I (Pengeluaran) Bagian XIV (Kementerian Agama) dari anggaran Republik Indonesia untuk tahun-tahun Dinas 1952 dan 1953 atas Pasal-pasal dan mata-anggaran mata-anggaran

-

diubah oleh

Undang-undang Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pengubahan dan penambahan Undang-undang penetapan Bagian XIV dari Anggaran Republik Indonesia untuk tahun dinas 1953 (Undang-undang tahun 1954 No. 54, Lembaran Negara tahun 1954 No.125)


 

Undang-undang Nomor 53 Tahun 1954
tentang penetapan bagian xiii (kementerian perburuhan) dari anggaran republik indonesia untuk tahun-tahun dinas 1952 dan 1953 Disahkan pada tanggal 29 November 1954

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 212 Tahun 1955 tentang Perincian Pos-pos Bab I (Pengeluaran) Bagian XIII (Kementrian Perburuan) dari Anggaran Republik Indonesia untuk Tahun-tahun Dinas 1952 dan 1953 atas Pasal-pasal dan mata-anggaran mata- anggaran

-

diubah oleh

Undang-undang Nomor 18 Tahun 1957 tentang Pengubahan dan penambahan Undang-undang penetapan Bagian XIII dari Anggaran Republik Indonesia untuk tahun dinas 1953 (Undang-undang tahun 1954 No. 53, Lembaran Negara tahun 1954 No.124)


 

Undang-undang Nomor 52 Tahun 1954
tentang penetapan bagian xii (kementerian sosial) dari anggaran republik indonesia untuk tahun-tahun dinas 1952 dan 1953 Disahkan pada tanggal 29 November 1954

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diubah oleh

Undang-undang Nomor 17 Tahun 1957 tentang Pengubahan dan penambahan Undang-undang penetapan Bagian XII dari Anggaran Republik Indonesia untuk tahun dinas 1953 (Undang-undang tahun 1954 No. 52, Lembaran Negara tahun 1954 No.123)


 

Undang-undang Nomor 51 Tahun 1954
tentang penetapan bagian xi (kementerian kesehatan) dari anggaran republik indonesia untuk tahun-tahun dinas 1952 dan 1953 Disahkan pada tanggal 29 November 1954

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diubah oleh

Undang-undang Nomor 16 Tahun 1957 tentang Pengubahan dan penambahan Undang-undang penetapan Bagian XI dari Anggaran Republik Indonesia untuk tahun dinas 1953 (Undang-undang tahun 1954 No. 51, Lembaran Negara tahun 1954 No.122)


 

Undang-undang Nomor 50 Tahun 1954
tentang penetapan bagian x (kementerian pendidikan, pengajaran dan kebudayaan) dari anggaran republik indonesia untuk tahun-tahun dinas 1952 dan 1953 Disahkan pada tanggal 0 1954

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 215 Tahun 1955 tentang Perincian Pos-pos Bab I (Pengeluaran) Bagian X (Kementrian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan) dari Anggaran Republik Indonesia untuk Tahun-tahun Dinas 1952 dan 1953 atas Pasal-pasal dan mata-anggaran mata-anggaran

-

diubah oleh

Undang-undang Nomor 15 Tahun 1957 tentang Pengubahan dan penambahan Undang-undang penetapan Bagian X dari Anggaran Republik Indonesia untuk tahun dinas 1953 (Undang-undang tahun 1954 No. 50, Lembaran Negara tahun 1954 No.121)


 

Undang-undang Nomor 49 Tahun 1954
tentang penetapan bagian ix (kementerian penerangan) dari anggaran republik indonesia untuk tahun-tahun dinas 1952 dan 1953 Disahkan pada tanggal 29 November 1954

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 209 Tahun 1955 tentang Perincian Pos-pos Bab I (Pengeluaran) Bagian IX (Kementrian Penerangan) dari Anggaran Republik Indonesia untuk Tahun-tahun Dinas 1952 dan 1953 atas Pasal-pasal dan mata-anggaran mata anggaran


 

Undang-undang Nomor 48 Tahun 1954
tentang penetapan bagian viii b (kementerian perhubungan - jawatan pelayaran) dari anggaran republik indonesia untuk tahun-tahun dinas 1952 dan 1953 Disahkan pada tanggal 0 1954

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diubah oleh

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1957 tentang Pengubahan dan penambahan Undang-undang penetapan Bagian VIII B dari Anggaran Republik Indonesia untuk tahun dinas 1953 (Undang-undang tahun 1954 No. 48, Lembaran Negara tahun 1954 No.119)


 

Undang-undang Nomor 47 Tahun 1954
tentang penetapan bagian viii a (kementerian perhubungan) dari anggaran republik indonesia untuk tahun-tahun dinas 1952 dan 1953 Disahkan pada tanggal 29 November 1954

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 222 Tahun 1955 tentang Perincian Pos-pos Bab I (Pengeluaran) Bagian VIIIA (Kementerian Perhubungan) dari Anggaran Republik Indonesia untuk Tahun-tahun Dinas 1952 dan 1953 atas Pasal-pasal dan mata-anggaran mata-anggaran

-

diubah oleh

Undang-undang Nomor 13 Tahun 1957 tentang Pengubahan dan penambahan Undang-undang penetapan Bagian VIII A dari Anggaran Republik Indonesia untuk tahun dinas 1953 (Undang-undang tahun 1954 No. 47, Lembaran Negara tahun 1954 No.118)

 

Undang-undang Nomor 46 Tahun 1954
tentang penetapan bagian vii (kementerian kehakiman) dari anggaran republik indonesia untuk tahun-tahun dinas 1952 dan 1953 Disahkan pada tanggal 29 November 1954

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 213 Tahun 1955 tentang Perincian Pos-pos Bab I (Pengeluaran) Bagian VII (Kementrian Kehakiman) dari Anggaran Republik Indonesia untuk Tahun-tahun Dinas 1952 dan 1953 atas Pasal-pasal dan mata-anggaran mata-anggaran


 

Undang-undang Nomor 45 Tahun 1954
tentang penetapan bagian vi (kementerian pertahanan) dari anggaran republik indonesia untuk tahun-tahun dinas 1952 dan 1953 Disahkan pada tanggal 29 November 1954

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diubah oleh

Undang-undang Nomor 11 Tahun 1957 tentang Pengubahan dan penambahan Undang-undang penetapan Bagian VI dari Anggaran Republik Indonesia untuk tahun dinas 1953 (Undang-undang tahun 1954 No. 45, Lembaran Negara tahun 1954 No.116)


 

Undang-undang Nomor 44 Tahun 1954
tentang penetapan bagian v b (kementerian perekonomian) dari anggaran republik indonesia untuk tahun-tahun dinas 1952 dan 1953 Disahkan pada tanggal 29 November 1954

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 218 Tahun 1955 tentang Perincian Pos-pos Bab I (Pengeluaran) Bagian VB (Kementrian Perekonomian) dari Anggaran Republik Indonesia untuk Tahun-tahun Dinas 1952 dan 1953 atas Pasal-pasal dan mata-anggaran mata- anggaran

-

diubah oleh

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pengubahan dan penambahan Undang-undang penetapan Bagian V B dari Anggaran Republik Indonesia untuk tahun dinas 1953 (Undang-undang tahun 1954 No. 44, Lembaran Negara tahun 1954 No.115)


 

Undang-undang Nomor 43 Tahun 1954
tentang penetapan bagian v a (kementerian pertanian) dari anggaran republik indonesia untuk tahun-tahun dinas 1952 dan 1953 Disahkan pada tanggal 29 November 1954

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 210 Tahun 1955 tentang Perincian Pos-pos Bab I (Pengeluaran) Bagian VA (Kementrian Pertanian) dari Anggaran Republik Indonesia untuk Tahun-tahun Dinas 1952 dan 1953 atas Pasal-pasal dan mata-anggaran mata-anggaran

-

diubah oleh

Undang-undang Nomor 9 Tahun 1957 tentang Pengubahan dan penambahan Undang-undang penetapan Bagian V A dari Anggaran Republik Indonesia untuk tahun dinas 1953 (Undang-undang tahun 1954 No. 43, Lembaran Negara tahun 1954 No.114)


 

Undang-undang Nomor 42 Tahun 1954
tentang penetapan bagian iv a (urusan penyelenggaraan keuangan dan perhitungan-perhitungannya mengenai perusahaan-perusahaan dan jawatan-jawatan (pemerintah), yang mempunyai pengurus sendiri) dari anggaran republik indonesia untuk tahun-tahundinas 1952 dan 195 3 Disahkan pada tanggal 29 November 1954

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 208 Tahun 1955 tentang Perincian Pos-pos Bab I (Pengeluaran) Bagian IVA (urusan penyelenggaraan Keuangan dan Perhitungan-perhitungan mengenai Perusahaan-perusahaan dan Jawatan-jawatan (Pemerintah) yang mempunyai pengurus sendiri dari Anggaran Republik Indonesia untukTahun-tahun Dinas 1952 dan 1953 atas Pasal-pasal dan mata-anggaran mata-anggaran


 

Undang-undang Nomor 41 Tahun 1954
tentang penetapan bagian iv (kementerian keuangan) dari anggaran republik indonesia untuk tahun-tahun dinas 1952 dan 1953 Disahkan pada tanggal 29 November 1954

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 207 Tahun 1955 tentang Perincian Pos-pos Bab I (Pengeluaran) Bagian IV Kementrian Keuangan dari Anggaran Republik Indonesia untuk Tahun-tahun Dinas 1952 dan 1953 atas Pasal-pasal dan mata-anggaran mata-anggaran

-

diubah oleh

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1957 tentang Pengubahan dan penambahan Undang-undang penetapan Bagian IV dari Anggaran Republik Indonesia untuk tahun dinas 1953 (Undang-undang tahun 1954 No. 41, Lembaran Negara tahun 1954 No.112)


 

Undang-undang Nomor 40 Tahun 1954
tentang penetapan bagian iii (kementerian dalam negeri) dari anggaran republik indonesia untuk tahun-tahun dinas 1952 dan 1953 Disahkan pada tanggal 29 November 1954

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 216 Tahun 1955 tentang Perincian Pos-pos Bab I (Pengeluaran) Bagian III (Kementrian Dalam Negeri) dari Anggaran Republik Indonesia untuk Tahun-tahun Dinas 1952 dan 1953 atas Pasal-pasal dan mata-anggaran mata- anggaran

-

diubah oleh

Undang-undang Nomor 6 Tahun 1957 tentang Pengubahan dan penambahan Undang-undang penetapan Bagian III dari Anggaran Republik Indonesia untuk tahun dinas 1953 (Undang-undang tahun 1954 No. 40, Lembaran Negara tahun 1954 No.111)


 

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1954
tentang penetapan bagian ii (kementerian luar negeri) dari anggaran republik indonesia untuk tahun-tahun dinas 1952 dan 1953 Disahkan pada tanggal 29 November 1954

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 217 Tahun 1955 tentang Perincian Pos-pos Bab I (Pengeluaran) Bagian II (Kementrian Luar Negeri) dari Anggaran Republik Indonesia untuk Tahun-tahun Dinas 1952 dan 1953 atas Pasal-pasal dan mata-anggaran mata- anggaran

-

diubah oleh

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1957 tentang Pengubahan dan penambahan Undang-undang penetapan Bagian II dari Anggaran Republik Indonesia untuk tahun dinas 1953


 

Undang-undang Nomor 38 Tahun 1954
tentang penetapan bagian i (pemerintah agung dan badan-badan pemerintahan tertinggi) dari anggaran republik indonesia untuk tahun-tahun dinas 1952 dan 1953 Disahkan pada tanggal 29 November 1954

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1957 tentang Pengubahan dan penambahan Undang-undang penetapan Bagian I dari Anggaran Republik Indonesia untuk tahun dinas 1953


 

Undang-undang Nomor 37 Tahun 1954
tentang persetujuan perjanjian persahabatan antara republik indonesia dan kerajaan thailand Disahkan pada tanggal 15 Desember 1954

 


 

Undang-undang Nomor 36 Tahun 1954
tentang penetapan tarip pajak perseroan Disahkan pada tanggal 10 Desember 1954

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1959 tentang Perubahan dan tambahan Ordonansi pajak perseroan 1925 (Staatsblad 1925 No. 319) (penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara No. 1862)


 

Undang-undang Nomor 35 Tahun 1954
tentang pengesahan persetujuan tambahan antara republik indonesia dengan export-import bank of wasington Disahkan pada tanggal 3 Desember 1954

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1958 tentang Pengesahan persetujuan-persetujuan pengubahan dan tambahan antara Republik Indonesia dan Export-Import Bank of Washington


 

Undang-undang Nomor 34 Tahun 1954
tentang pemakaian gelar akuntan (accountant) Disahkan pada tanggal 13 November 1954

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1979 tentang Kebijaksanaan Perpajakan.

Ps. 4, Ps. 5

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik


 

Undang-undang Nomor 33 Tahun 1954
tentang wakil-notaris dan wakil-notaris sementara Disahkan pada tanggal 13 November 1954

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dicabut oleh

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris


 

Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954
tentang penetapan berlakunya undang-undang republik indonesia tanggal 21 nopember 1946 no. 22 tahun 1946 tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk diseluruh luar jawa dan madura Disahkan pada tanggal 26 Oktober 1954

 


 

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1954
tentang penetapan undang-undang darurat no. 5 tahun 1954 (lembaran negara no. 22 tahun 1954) pemungutan tambahan pembayaran atas pengiriman uang keluar negeri sebagai undang-undang Disahkan pada tanggal 7 September 1954

 


 

Undang-undang Nomor 30 Tahun 1954
tentang tanda kehormatan sewindu angkatan perang republik indonesia Disahkan pada tanggal 14 September 1954

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1959 tentang Perubahan nama "Medali Sewindu Angkatan Perang Republik Indonesia" menjadi "Bintang Sewindu Angkatan Perang Republik Indonesia" (penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara No. 1903)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1/1964 Tahun 1964 tentang

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 1964 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-undang No. 21 Tahun 1959 tentang penetapan menjadi Undang-undang, Undang-undang Darurat No. 7 tahun 1958 tentang Penggantian Peraturan tentangBintang Gerilya sebagai termaktub dalam Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 1949 menjadi Undang-undang

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1972 tentang Perubahan dan tambahan ketentuan mengenai beberapa jenis Tanda Kehormatan Republik Indonesia yang berbentuk Bintang dan tentang urutan derajat/tingkat jenis tanda kehormatan Republik Indonesia yang berbentuk bintang

-

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan


 

Undang-undang Nomor 29 Tahun 1954
tentang pertahanan negara republik indonesia Disahkan pada tanggal 6 September 1954

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1954 tentang Cara pencalonan buat keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat/Konstituante oleh Anggota Angkatan Perang dan pernyataan non-aktif/pemberhentian berdasarkan penerimaan keanggotaan/pencalonan keanggotaan tersebut, pun larangan mengadakanKampanye Pemilihan terhadap Anggota Angkatan Perang

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 1954 tentang Permintaan dan pelaksanaan bantuan Militer

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1955 tentang Gabungan Kepala-kepala Staf

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1955 tentang Dewan Keamanan

-

diingat oleh

Undang-Undang Darurat Nomor 20 Tahun 1955 tentang Peraturan Sementara mengenai Kedudukan Anggota Angkatan Perang dalam Dinas Ketentaraan sesudah Akhir Tahun 1955

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1956 tentang Pengubahan dan Tambahan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1955 (Lembaran Negara Nomor 23 Tahun 1955) tentang Dewan Keamanan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1957 tentang Susunan kementrian pertahanan (penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Nomor 1168)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1957 tentang Peraturan pangkat-pangkat militer dalam angkatan perang Republik Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1957 tentang Peraturan gaji militer (penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Nomor 1355)

-

diingat oleh

Undang-Undang Darurat Nomor 26 Tahun 1957 tentang Anggota angkatan perang berdasarkan ikatan dinas sukarela (militer sukarela) (penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara nomor 1400)

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 74 Tahun 1957 tentang Pencabutan "Regeling op de Staat van Oorlog en van Beleg" dan penetapan "Keadaan Bahaya"

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 75 Tahun 1957 tentang Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia

-

diingat oleh

Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1958 tentang Pengubahan Undang-undang nomor 6 tahun 1950 (Lembaran Negara tahun 1950 nomor 53) tentang hukum acara pidana pada pengadilan ketentaraan (penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara nomor 1493)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1958 tentang Pemberhentian Militer Sukarela dari dinas tentara

-

diingat oleh

Undang-Undang Darurat Nomor 2 Tahun 1958 tentang Tanda-tanda penghargaan untuk anggota angkatan perang (penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara nomor 1567)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1958 tentang Satyalancana Saptamarga

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 66 Tahun 1958 tentang Wajib Militer

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1958 tentang Satyalancana Peristiwa Gerakan Operasi Militer

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1959 tentang Pangkat-pangkat militer khusus, tituler dan kehormatan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1960 tentang Penempatan para Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia dalam lapangan pekerjaan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1962 tentang Satyalancana "Satya Dharma"

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1962 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 1962 tentang Pemanggilan dan Pengerahan semua Warga Negara dalam rangka mobilisasi umum untuk kepentingan keamanan dan pertahanan negara (Lembaran Negara tahun 1962 No. 8) menjadi UU

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1964 tentang Satyalancana Wira Dharma

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 51 Tahun 1970 tentang Dewan Pertahanan Keamanan Nasional

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1972 tentang Pengendalian dan Pengawasan atas penggunaan wewenang penyerahan perkara, pemeriksaan pendahuluan dan penuntutan dilingkungan ABRI

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1972 tentang Penyempurnaan Organisasi HANSIP dan Organisasi WANRA dalam rangka penertiban pelaksanaan sistim HANKAM RATA

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1972 tentang Penyerahan Pembinaan Organisasi Pertahanan Sipil dari Departemen Hankam kepada Departemen Dalam Negeri

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1973 tentang Kepangkatan Militer/Polisi dalam Angkatan Bersenjata Republik Indonesia

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1973 tentang Pembentukan Misi Republik Indonesia Garuda dalam rangka tugas Internasional di Vietnam

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1973 tentang Membentuk Kontingen Indonesia dalam rangka tugas Internasional di Timur Tengah

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1979 tentang Pengusahaan listrik

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1981 tentang Pengangkatan Anggota Tentara Nasional Indonesia yang telah selesai menunaikan masa dinasnya menjadi Anggota Cadangan Tentara Nasional Indonesia

-

dicabut oleh

Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia


 

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1954
tentang biaya legalisasi tandatangan Disahkan pada tanggal 7 Agustus 1954

 


 

Undang-undang Nomor 27 Tahun 1954
tentang penetapan undang-undang darurat no. 1 tahun 1954 tentang mempersatukan opsenten yang berlaku dalam tahun 1953 atas cukai dari beberapa jenis barang dalam pokoknya kenaikan jumlah cukai atas alkohol sulingan dalam negeri dan bir dankenaikan bea-masuk atas bir (lembaran negara no. 1 tahun 1954), sebagai undang-undang Disahkan pada tanggal 13 Agustus 1954

 


 

Undang-undang Nomor 26 Tahun 1954
tentang pembayaran kembali pinjaman nasional 1946 Disahkan pada tanggal 30 Juli 1954

 


 

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1954
tentang perjanjian-perjanjian pos sedunia Disahkan pada tanggal 12 Juli 1954

 


 

Undang-undang Nomor 24 Tahun 1954
tentang penetapan undang-undang darurat tentang pemindahan hak tanah-tanah dan barang-barang tetap yang lainnya yang bertakluk kepada hukum eropah (undang-undang darurat no. 1 tahun 1952) sebagai undang-undang Disahkan pada tanggal 13 Juli 1954

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1956 tentang Pengawasan terhadap pemindahan Hak Atas Tanah-tanah Perkebunan Konsesi

-

ditimbang oleh

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1956 tentang Pengawasan terhadap pemindahan Hak Atas Tanah Perkebunan

-

diubah oleh

Undang-undang Nomor 76 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-undang No. 24 tahun 1954 (Lembaran Negara No. 78 tahun 1954) dan Undang-undang No. 28 tahun 1956 (Lembaran Negara No. 73 tahun 1956) mengenai penggantian perkataan "Menteri Kehakiman" dengan perkataan "Menteri Agraria"

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1960 tentang Penguasaan benda-benda tetap milik perseorangan warga negara Belanda


 

Undang-undang Nomor 23 Tahun 1954
tentang pencabutan persbreidel-ordonnantie Disahkan pada tanggal 12 Juli 1954

 


 

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1954
tentang undian Disahkan pada tanggal 27 Juli 1954

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 1973 tentang Penertiban penyelenggaraan undian


 

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1954
tentang perjanjian perburuhan antara serikat buruh dan majikan Disahkan pada tanggal 28 Mei 1954

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Ps. 2 (2)

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1954 tentang Cara membuat dan mengatur Perjanjian Perburuhan

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan


 

Undang-undang Nomor 20 Tahun 1954
tentang penetapan undang-undang darurat no. 8 tahun 1953 (lembaran negara no. 54 tahun 1953) tentang memperpanjang waktu berlakunya peraturan-peraturan militer termaksud dalam pasal 34 ayat 5 staatsblad 1939 no. 582, sebagaimana telah diubahdan/atau ditambah kemudian, sepanjang mengenai urusan perumahan sebagai undang-undang Disahkan pada tanggal 15 April 1954

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1958 tentang Penyerahan tugas urusan perumahan kepada Pemerintah Daerah Tingkat ke-I


 

Undang-undang Nomor 19 Tahun 1954
tentang peraturan penagihan penghasilan-lebih kepada negara Disahkan pada tanggal 10 Mei 1954

 


 

Undang-undang Nomor 18 Tahun 1954
tentang penetapan undang-undang darurat no.4 tahun 1954 (lembaran negara no. 12 tahun 1954), guna menetapankan waktu berlakunya aturan-hukuman termaksud dalam pasal 3 ayat 2 ordonansi (staatsblad untuk indonesia tahun 1948 no. 141) sebagai undang-undang Disahkan pada tanggal 10 Mei 1954

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 196 Tahun 1961 tentang Pemberian wewenang kepada Menteri Perdagangan dibidang Ekspor


 

Undang-undang Nomor 17 Tahun 1954
tentang penetapan undang-undang darurat no.6 tahun 1953 (lembaran negara no. 25 tahun 1953), untuk memperpanjang waktu berlakunya aturan-hukuman termaksud dalam pasal 3 ayat 2 ordonansi (staatsblad untuk indonesia tahun 1948 no. 141) sebagai undang-undang Disahkan pada tanggal 10 Mei 1954

 


 

Undang-undang Nomor 16 Tahun 1954
tentang penetapan undang-undang darurat no.25 tahun 1951 (lembaran negara no. 122 tahun 1951), untuk memperpanjang waktu berlakunya aturan-hukuman termaksud dalam pasal 3 ayat 2 ordonansi (staatsblad untuk indonesia tahun 1948 no. 141) sebagai undang-undang Disahkan pada tanggal 10 Mei 1954

 


 

Undang-undang Nomor 15 Tahun 1954
tentang penetapan undang-undang darurat no. 7 tahun 1951 (lembaran negara no. 26 tahun 1951) untuk memperpanjang waktu berlakunya aturan-hukuman termaksud dalam pasal 3 ayat 2 ordonansi (staatsblad untuk indonesia tahun 1948 no. 141) sebagai undang-undang Disahkan pada tanggal 10 Mei 1954

 


 

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1954
tentang pencabutan ordonansi uitvoerverbod plantenmaterial negara sumatera timur 1949 (staatsblad 1949 no. 159) Disahkan pada tanggal 27 Februari 1954

 


 

Undang-undang Nomor 13 Tahun 1954
tentang pengubahan undang-undang no. 16 dan 17 tahun 1950 (republik indonesia dahulu) tentang pembentukan kota-kota besar dan kota-kota kecil di jawa Disahkan pada tanggal 12 Maret 1954

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dinyatakan berlaku oleh

Undang-Undang Darurat Nomor 17 Tahun 1955 tentang Perpanjangan Jangka Waktu berlakunya Peraturan-peraturan Daerah yang dimaksud dalam Pasal 6 Undang-undang Pembentukan daerah-daerah Otonom di Jawa

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1956 tentang Perpanjangan jangka waktu masa-kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang terbentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1950

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan batas-batas wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra tingkat II Semarang

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 26 Tahun 1959 tentang Penetapan "Undang-undang Darurat No. 17 tahun 1955 tentang Perpanjangan jangka waktu berlakunya peraturan-peraturan daerah yang dimaksud dalam pasal 6 Undang-undang pembentukan daerah-daerah otonom di Jawa (Lembaran Negara tahun 1955 No. 53)", sebagai Un

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan batas wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-undang No. 12 tahun 1950 tentang pembentukan daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propnsi Jawa Timur dan Undang-undang No. 16 tahun 1950 tentangpembentukan daerah-daerah Kota-besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan kotamadya daerah tingkat II Semarang

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Malang Dari Wilayah Kota Malang Ke Wilayah Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2010 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Madiun Dari Wilayah Kota Madiun Ke Wilayah Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun Provinsi Jawa Timur


 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1954
tentang pernyataan berlakunya undang-undang no. 4 tahun 1950 dari ri dahulu tentang dasar-dasar pendidikan dan pengajaran di sekolah untuk seluruh indonesia Disahkan pada tanggal 12 Maret 1954

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 tentang Pendirian Universitas Airlangga di Surabaya

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1955 tentang Pengubahan Nama Universiteit, Universitet dan Universitit, Faculteit, Facultet dan Facultit menjadi Universitas dan Fakultas

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1956 tentang Pendirian Universitas Hassanuddin di Makassar

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pendirian Universitas Andalas di Bukittinggi

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1957 tentang Pendirian Universita Sumatera Utara di Medan (penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Nomor 1457)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1958 tentang Pemberian sokongan kepada Sekolah Nasional Partikelir

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1958 tentang Penetapan semua perusahaan Belanda dibawah penguasaan Pemerintah Republik Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1959 tentang Pendirian Institut Teknologi

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1960 tentang Pendirian Universitas Sriwijaya

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro di Semarang

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pendirian Institut Teknologi 10 Nopember di Surabaya

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1972 tentang Tanggung jawab fungsional pendidikan dan latihan

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 1973 tentang Program bantuan pembangunan Sekolah Dasar

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1974 tentang Program bantuan pembangunan Sekolah Dasar (Tahan Kedua)

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1975 tentang Program Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar 1975/1976

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 1976 tentang Program bantuan Pembangunan Sekolah Dasar (Tahap Kedua), Tahun 1976/1977.

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 1977 tentang Program Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar 1977/1978

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1978 tentang Program Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar (Tahap Kedua), Tahun 1978/1979.

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1979 tentang Badan Koordinasi Penyelenggaraan Pembinaan dan Pengembangan Generasi Muda

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 1979 tentang Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar Tahun 1979/1980.

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1980 tentang Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar Tahun 1980/1981

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1980 tentang Usaha Kesejahteraan Sosial bagi Penderita Cacat

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1981 tentang Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar Tahun 1981/1982.

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1981 tentang Pemberian Bantuan kepada Sekolah Swasta

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1982 tentang Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar Tahun 1982/1983

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1982 tentang Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar Tahun 1982/1983

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1983 tentang Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar Tahun 1983/1984.

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional


 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1954
tentang penetapan undang-undang darurat no. 24 tahun 1950 tentang peraturan-tambahan - perjalanan keluar negeri (lembaran-negara no. 39 tahun 1950) sebagai undang-undang Disahkan pada tanggal 27 Desember 1954

 


 

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1954
tentang penetapan undang-undang darurat no. 3 tahun 1952 tentang mengadakan bea - keluar - tambahan - sementara (lembaran negara no. 8 tahun 1952) sebagai undang-undang Disahkan pada tanggal 27 Februari 1954

 


 

Undang-undang Nomor 9 Tahun 1954
tentang penetapan undang-undang darurat no. 24 tahun 1951 tentang pengubahan beberapa pos tarip bea masuk (lembaran negara no. 104 tahun 1951) sebagai undang-undang Disahkan pada tanggal 27 Februari 1954

 


 

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1954
tentang penetapan undang-undang darurat no. 23 tahun 1950 (lembaran negara no. 38 tahun 1950) tentang peraturan tambahan istirahat luar negeri sebagai undang-undang Disahkan pada tanggal 27 Februari 1954

 


 

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1954
tentang pemindahan kekuasaan menteri urusan pegawai kepada perdana menteri berhubung dengan penghapusan jabatan menteri urusan pegawai Disahkan pada tanggal 27 Februari 1954

 


 

Undang-undang Nomor 6 Tahun 1954
tentang penetapan hak angket dewan perwakilan rakyat Disahkan pada tanggal 16 Februari 1954

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diuji oleh

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PUU-VIII/2010 Tahun 2010 tentang Pengujian UU No. 6 Tahun 1954 tentang Hak Angket DPR


 

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1954
tentang keanggotaan republik indonesia dari dana moneter internasional (international monetary fund) dan bank internasional untuk rekonstruksi dan pembangunan (international bank for reconstruction and development) Disahkan pada tanggal 1 Februari 1954

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1966 tentang Penarikan diri Republik Indonesia dari Keanggotaan Dana Moneter Internasional (International Monetery Fund) dan Bank Internasional untuk Rekonstruksi dan Pembangunan (International Bank for Reconstruction and Development)


 

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1954
tentang penetapan undang-undang darurat no. 8 tahun 1951, tentang pengubahan reglement a yang dilampirkan pada rechtenordonnatie, staatsblad 1931 no. 471 (lembaran negara no. 39 tahun 1951) sebagai undang-undang Disahkan pada tanggal 7 Januari 1954

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1971 tentang Pemberian tambahan kelonggaran perpajakan termasuk pembebasan bea masuk kepada PT. Indonesian Satelite Corporation (PT. Indosat)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1982 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1971 tentang Pemberian Tambahan Kelonggaran Perpajakan termasuk Pembebasan Bea Masuk Kepada PT. Indonesian Satelitte Corporation (PT. INDOSAT).


 

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1954
tentang penetapan undang-undang darurat no. 1 tahun 1953 tentang memungut opsenten atas bea-masuk (lembaran negara no. 7 tahun 1953) sebagai undang-undang Disahkan pada tanggal 7 Januari 1954

Undang-undang Nomor 2 Tahun 1954
tentang kedudukan keuangan ketua, wakil ketua dan anggota dewan perwakilan rakyat Disahkan pada tanggal 29 Desember 1954

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1954 tentang Cara pencalonan buat keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat/Konstituante oleh Anggota Angkatan Perang dan pernyataan non-aktif/pemberhentian berdasarkan penerimaan keanggotaan/pencalonan keanggotaan tersebut, pun larangan mengadakanKampanye Pemilihan terhadap Anggota Angkatan Perang

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1955 tentang Pengubahan Undang-undang No. 9 Tahun 1953 (Lembaran Negara No. 36 tahun 1953), tentang Pemberian Tunjangan yang Bersifat Pensiun kepada bekas Ketua dan bekas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1958 tentang Gaji, biaya perjalanan, biaya penginapan dan lain-lain. tunjangan bagi pejabat yang menjalankan jabatan Presiden sebagai yang dimaksud dalam Undang-undang 29 tahun 1957 (Lembaran Negara tahun 1957 No. 101)

-

diubah oleh

Undang-undang Nomor 16 Tahun 1958 tentang Pengubahan dan penambahan Undang-undang No. 2 tahun 1954 (Lembaran Negara No. 9 tahun 1954) tentang kedudukan keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

-

dicabut oleh

Undang-undang Nomor 81 Tahun 1958 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat


 

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1954
tentang penetapan undang-undang darurat no. 11 tahun 1952, tentang pengubahan dan penambahan dari ordonnatie op de vennootschapsbelasting 1925 yang memberikan pula aturan kelengkapan lebih lanjut mengenai pajak ini Disahkan pada tanggal 7 Januari 1954

 

PT Tatanusa

Address : Jl. Gelagah No. 47, Pisangan Timur

Kota      :  Ciputat - Tangerang Selatan 15419

Telpon   : (021) 743 4810 ; WA : +6281 6135 6892

Email    : penerbit@tatanusa.co.id