Anotasi 
Undang-Undang Tahun 1951

 

Undang-undang Nomor 24 Tahun 1951
tentang nasionalisasi de javasche bank n.v Disahkan pada tanggal 6 Desember 1951

 


 

Undang-undang Nomor 23 Tahun 1951
tentang penyerahan urusan penilikan filem kepada kementerian pendidikan, pengajaran dan kebudayaan Disahkan pada tanggal 28 November 1951

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1954 tentang Mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1951 (Lembaran Negara Nomor 38 tahun 1951) tentang mengubah peraturan Pilem Tahun 1940 (Filmverordening 1940, Staatsblad 1940 Nomor 539)


 

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1951
tentang penetapkan undang-undang darurat no.29 tahun 1950 tentang penetapan kejahatan dan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan dalam masa pekerjaan oleh para penjabat yang menurut pasal 148 konstitusi republik indonesia serikatdalam tingkat pertama dan tertinggi diadili oleh mahkamah agung indonesia sebagai undang-undang Disahkan pada tanggal 28 November 1951

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 23 Tahun 1956 tentang Pengadilan dan Acara Pidana Khusus untuk Anggota Konstituante


 

Undang-undang Nomor 21 Tahun 1951
tentang penghapusan centrale verkooporganisatie van ondernemingslandbouwproducten (c.v.o) Disahkan pada tanggal 30 Oktober 1951

 


 

Undang-undang Nomor 20 Tahun 1951
tentang pembebasan cukai pegawai-pegawai diplomatik atau konsuler dari negeri-negeri asing yang menjalankan tugasnya dinegeri ini Disahkan pada tanggal 30 Oktober 1951

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1955 tentang Larangan untuk mengumpulkan Uang Logam yang Sah dan memperhitungkan Agio pada waktu penukaran Alat-alat Pembayaran yang Sah


 

Undang-undang Nomor 19 Tahun 1951
tentang penetapan undang-undang darurat nomor 32 tahun 1950 mengenai penggabungan pulau weh kedalam daerah pabean indonesia sebagai undang-undang Disahkan pada tanggal 12 Oktober 1951

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1953 tentang Pelanjutan Pemungutan Opsenten atas Bea Keluar atas Karet Rakyat

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1954 tentang Pelanjutan pemungutan Opsenten atas Bea Keluar atas Karet Rakyat selama Tahun 1954

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1955 tentang Pemungutan Opsenten atas Bea Keluar atas Karet Rakyat


 

Undang-undang Nomor 18 Tahun 1951
tentang perubahan undang-undang nomor 15 tahun 1950 republik indonesia untuk penggabungan daerah-daerah kabupaten kulon-progo dan adikarto dalam lingkungan daerah istimewa yogyakarta menjadi satu kebupaten dengan nama kulon-progo Disahkan pada tanggal 12 Oktober 1951

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dinyatakan berlaku oleh

Undang-Undang Darurat Nomor 17 Tahun 1955 tentang Perpanjangan Jangka Waktu berlakunya Peraturan-peraturan Daerah yang dimaksud dalam Pasal 6 Undang-undang Pembentukan daerah-daerah Otonom di Jawa

-

diingat oleh

Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1957 tentang Pengubahan kedudukan wilayah daerah-daerah enclave Imogiri Kota Gede dan Ngawen

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1958 tentang penetapan "Undang-undang Darurat No. 5 tahun 1957 tentang pengubahan kedudukan wilayah daerah-daerah enclave Imogiri, Kota Gede dan Ngawen" (Lembaran Negara tahun 1957 No.5), sebagai Undang-undang

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 26 Tahun 1959 tentang Penetapan "Undang-undang Darurat No. 17 tahun 1955 tentang Perpanjangan jangka waktu berlakunya peraturan-peraturan daerah yang dimaksud dalam pasal 6 Undang-undang pembentukan daerah-daerah otonom di Jawa (Lembaran Negara tahun 1955 No. 53)", sebagai Un


 

Undang-undang Nomor 17 Tahun 1951
tentang menetapkan undang-undang darurat nomor 21 tahun 1950 tentang pengeluaran uang kertas atas tanggungan republik indonesia serikat Disahkan pada tanggal 12 Oktober 1951

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1957 tentang Tambahan pengeluaran uang kertas Pemerintah (penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Nomor 1470)

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Penghentian berlakunya Undang-Undang Nomor 17 tahun 1951 (Lembaran Negara tahun 1951 nomor 100)


 

Undang-undang Nomor 16 Tahun 1951
tentang penetapan undang-undang darurat nomor 32 tahun 1950 tentang penurunan cukai tembakau sebagai undang-undang Disahkan pada tanggal 17 September 1951

 


 

Undang-undang Nomor 15 Tahun 1951
tentang penetapan undnag-undang darurat tentang perubahan ordonansi pajak peralihan 1944 , ordonansi pajak upah dan ordonansi pajak kekayaan 1932 (undang-undnag darurat no.37 tahun 1950 seperti ditambah dengan undang-undnag darurat no.5 tahun 1951) sebagaiundang-undang Disahkan pada tanggal 16 September 1951

 


 

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1951
tentang penggantian pajak bumi dengan pajak peralihan 1944 Disahkan pada tanggal 29 Agustus 1951

 


 

Undang-undang Nomor 13 Tahun 1951
tentang menetapkan undang-undang darurat tentang menaikkan jumlah maksimum porto dan bea sebagai undang-undang Disahkan pada tanggal 1 September 1951

 


 

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1951
tentang penghapusan badan hukum aglemeene volkscredietbank Disahkan pada tanggal 29 Agustus 1951

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diubah oleh

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1960 tentang Perubahan Undang-Undang nomor 12 tahun 1951 (Lembaran Negara tahun 1951 nomor 80) tentang penghapusan badan hukum Algemene Volkscredietbank

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1960 tentang Peleburan bank rakyat Indonesia kedalam bank koperasi tani dan nelayan


 

Undang-undang Nomor 11 Tahun 1951
tentang pengesahan perjanjian pinjaman pertama republik indonesia dengan export- import bank of washington Disahkan pada tanggal 10 Juli 1951

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 20 Tahun 1953 tentang Pengesahan Perjanjian Pinjaman Tambahan Republik Indonesia dengan Export-Import Bank of Washington

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 35 Tahun 1954 tentang Pengesahan persetujuan tambahan antara Republik Indonesia dengan Export-Import Bank of Wasington

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1958 tentang Pengesahan persetujuan-persetujuan pengubahan dan tambahan antara Republik Indonesia dan Export-Import Bank of Washington


 

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1951
tentang mengatur tenaga dokter partikelir dalam keadaan genting Disahkan pada tanggal 30 Juni 1951

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1960 tentang Lafal Sumpah Dokter

-

dibatalkan oleh

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1963 tentang Tenaga Kesehatan

 

Undang-undang Nomor 9 Tahun 1951
tentang pembagian tenaga dokter gigi dan bidan secara rasionil Disahkan pada tanggal 30 Juni 1951

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dibatalkan oleh

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1963 tentang Tenaga Kesehatan


 

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1951
tentang penangguhan pemberian surat izin kepada dokter dan dokter gigi Disahkan pada tanggal 30 Juni 1951

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1958 tentang Kedudukan hukum apotek darurat

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1958 tentang Wajib pendaftaran ijazah dokter baru dan ijazah dokter gigi baru

-

dicabut oleh

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1961 tentang Wajib Kerja Sarjana


 

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1951
tentang perubahan dan tambahan undang-undang lalu-lintas jalan (wegverkeersordonnantie, staadsblad 1933 no.86) Disahkan pada tanggal 30 Juni 1951

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1958 tentang Penyerahan urusan lalu lintas jalan kepada Daerah Tingkat ke-I

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1964 tentang Perubahan dan tambahan peraturan lalu-lintas jalan (Staatsblat 1936 No. 451) sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 44 tahun 1954 (Lembaran Negara tahun 1954 No. 76)

-

ditimbang oleh

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1965 tentang Lalu-lintas dan Angkutan Jalan Raya


 

Undang-undang Nomor 6 Tahun 1951
tentang gaji dan tunjangan kepada ketua, tunjangan-tunjangan, biaya, perjalanan dan penginapan kepada anggota-anggota dewan perwakilan rakyat republik indonesia Disahkan pada tanggal 30 Juni 1951

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 9 Tahun 1953 tentang Pemberian Tunjangan yang Bersifat Pensiun kepada Bekas Ketua dan Bekas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

-

dicabut oleh

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1953 tentang Kedudukan Keuangan Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia


 

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1951
tentang penetapan undang-undang darurat nomor 26 tahun 1950 (lembaran negara no.48 tahun 1950) mengenai pengesahan dan pengakuan hutang terhadap kerajaan belanda sebagai undang-undang Disahkan pada tanggal 31 Januari 1951

 


 

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1951
tentang memberi persetujuan kepada perjanjian pinjaman antara pemerintah kerajaan nederland dan pemerintah republik indonesia serikat Disahkan pada tanggal 31 Januari 1951

 


 

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1951
tentang pernyataan berlakunya undang-undang pengawasan perburuhan tahun 1948 nomor 23 dari republik indonesia untuk seluruh indonesia Disahkan pada tanggal 6 Januari 1951

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan

-

diingat oleh

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan


 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1951
tentang pertanyaan berlakunya undang-undang kecelakaan tahun 1947 nomor 33 dari republik indonesia untuk seluruh indonesia (lembaran negara no. 3 tahun 1951) Disahkan pada tanggal 6 Januari 1951

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan berlakunya Peraturan Kecelakaan Tahun 1947 (Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1948), dari Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1948 untuk Seluruh Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1973 tentang Pengawasan atas Peredaran, Penyimpanan dan Penggunaan Pestisida

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penyesuaian/Penetapan Kembali Pokok Pensiun/Onderstan Purnawirawan/Warakawuri dan Tunjangan Anak Yatim Piatu ABRI

Ps. 36

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1977 tentang Asuransi Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara No. 54 tahun 1977)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1980 tentang Usaha Kesejahteraan Sosial bagi Penderita Cacat

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2015 tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan, Warakawuri/duda, Tunjangan Anak Yatim/piatu, Anak Yatim Piatu, Dan Tunjangan Orang Tua Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia


 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1951
tentang pernyataan berlakunya undang-undang kerja tahun 1948 no. 12 dari republik indonesia untuk seluruh indonesia (ln no. 2 tahun 1951) Disahkan pada tanggal 6 Januari 1951

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1954 tentang Penetapan Peraturan Istirahat Buruh

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1980 tentang Usaha Kesejahteraan Sosial bagi Penderita Cacat

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

 

 

PT Tatanusa

Address : Jl. Gelagah No. 47, Pisangan Timur

Kota      :  Ciputat - Tangerang Selatan 15419

Telpon   : (021) 743 4810 ; WA : +6281 6135 6892

Email    : penerbit@tatanusa.co.id