Anotasi 
Peraturan Pemerintah Tahun 2012

 

Peraturan Pemerintah Nomor 116 Tahun 2012
tentang penambahan penyertaan modal negara republik indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) pt dirgantara indonesia Disahkan pada tanggal 12 2012

 


 

Peraturan Pemerintah Nomor 115 Tahun 2012
tentang penambahan penyertaan modal negara republik indonesia ke dalam modal perusahaan umum (perum) damri Disahkan pada tanggal 12 2012

 


 

Peraturan Pemerintah Nomor 114 Tahun 2012
tentang pengurangan penyertaan modal negara republik indonesia pada perusahaan perseroan (persero) pt garuda indonesia tbk Disahkan pada tanggal 12 2012

 


 

Peraturan Pemerintah Nomor 113 Tahun 2012
tentang penambahan penyertaan modal negara republik indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) pt garam Disahkan pada tanggal 12 2012

 


 

Peraturan Pemerintah Nomor 112 Tahun 2012
tentang penambahan penyertaan modal negara republik indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) pt industri kapal indonesia Disahkan pada tanggal 12 2012

 


 

Peraturan Pemerintah Nomor 111 Tahun 2012
tentang penambahan penyertaan modal negara republik indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) pt pindad Disahkan pada tanggal 12 2012

 


 

Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2012
tentang penambahan penyertaan modal negara republik indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) pt pal indonesia Disahkan pada tanggal 12 2012

 


 

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012
tentang pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan Disahkan pada tanggal 12 2012

 


 

Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2012
tentang penambahan penyertaan modal negara republik indonesia ke dalam modal perusahaan umum (perum) jaminan kredit indonesia Disahkan pada tanggal 12 2012

 


 

Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2012
tentang penambahan penyertaan modal negara republik indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) pt asuransi kredit indonesia Disahkan pada tanggal 12 2012

 


 

Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2012
tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada lembaga ilmu pengetahuan indonesia Disahkan pada tanggal 12 2012

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

-

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia


 

Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2012
tentang pengelolaan keuangan pada badan pengusahaan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas sabang Disahkan pada tanggal 12 2012

 


 

Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2012
tentang penambahan penyertaan modal negara republik indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) pt sarana multi infrastruktur Disahkan pada tanggal 12 2012

 


 

Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2012
tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 63 tahun 2005 tentang sistem manajemen sumber daya manusia komisi pemberantasan korupsi Disahkan pada tanggal 12 Oktober 2012

 


 

Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012
tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 37 tahun 2007 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan Disahkan pada tanggal 12 Maret 2012

 


 

Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012
tentang penerima bantuan iuran jaminan kesehatan Disahkan pada tanggal 12 Maret 2012

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diubah oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 Tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan


 

Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2012
tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2011 tentang penyelenggaraan kawasan ekonomi khusus Disahkan pada tanggal 12 Maret 2012

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Palu

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Bitung

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2014 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Morotai

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2014 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Api-api

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2014 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2014 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 150 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2010 tentang Dewan Nasional dan Dewan Kawasan Kek

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus Provinsi Kalimantan Timur

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Kelayang

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Sorong

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Sorong

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Provinsi Kepulauan Bangka Belitung


 

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012
tentang perubahan kedua atas peraturan pemerintah nomor 32 tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan Disahkan pada tanggal 11 Desember 2012

 


 

Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2012
tentang perubahan struktur kepemilikan saham negara melalui penerbitan dan penjualan saham baru pada perusahaan perseroan (persero) pt waskita karya Disahkan pada tanggal 10 2012

 


 

Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012
tentang retribusi pengendalian lalu lintas dan retribusi perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing Disahkan pada tanggal 10 2012

 


 

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012
tentang pelaksanaan undang - undang no 25 tahun 2009tentang pelayanan publik Disahkan pada tanggal 10 2012

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik


 

Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012
tentang kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan Disahkan pada tanggal 10 2012

 


 

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012
tentang hak keuangan dan fasilitas hakim yang berada di bawah mahkamah agung Disahkan pada tanggal 10 2012

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pemberian Gaji/pensiun/tunjangan Bulan Ketiga Belas Dalam Tahun Anggaran 2014 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun/tunjangan

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2014 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Agung dan Hakim Konstitusi

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2015 tentang Pemberian Gaji/pensiun/tunjangan Bulan Ketiga Belas Dalam Tahun Anggaran 2015 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Dan Penerima Pensiun/tunjangan


 

Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2012
tentang penambahan penyertaan modal negara republik indonesia pada islamic corporation for the development of the private sector Disahkan pada tanggal 10 2012

 


 

Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2012
tentang penambahan penyertaan modal negara republik indonesia pada international development association Disahkan pada tanggal 10 2012

 


 

Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2012
tentang penambahan penyertaan modal negara republik indonesia pada international fund for agricultural development Disahkan pada tanggal 10 2012

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2012
tentang penambahan penyertaan modal negara republik indonesia pada international finance corporation Disahkan pada tanggal 10 2012

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 89 Tahun 2012
tentang penambahan penyertaan modal negara republik indonesia pada asian development bank Disahkan pada tanggal 10 2012

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2012
tentang penambahan penyertaan modal negara republik indonesia pada international bank for reconstruction and development Disahkan pada tanggal 10 2012

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2012
tentang perubahan struktur kepemilikan saham negara melalui penerbitan dan penjualan saham baru pada perusahaan perseroan (persero) pt bank tabungan negara tbk Disahkan pada tanggal 10 2012

 

Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2012
tentang pengurangan penyertaan modal negara republik indonesia pada perusahaan perseroan (persero) pt perusahaan pengelola aset Disahkan pada tanggal 10 2012

 


 

Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2012
tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 69 tahun 2011 tentang penyertaan modal negara republik indonesia dalam rangka pendirian asean infrastructure fund Disahkan pada tanggal 10 2012

 


 

Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2012
tentang komite profesi akuntan publik Disahkan pada tanggal 10 2012

 


 

Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012
tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2009 tentang bantuan keuangan kepada partai politik Disahkan pada tanggal 10 2012

 


 

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012
tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik Disahkan pada tanggal 10 Desember 2012

 


 

Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012
tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga Disahkan pada tanggal 10 Desember 2012

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Pembangkit Listrik Berbasis Sampah di Provinsi Dki Jakarta, Kota Tangerang, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Surakarta, Kota Surabaya, dan Kota Makassar


 

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012
tentang tata cara pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dan penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan Disahkan pada tanggal 10 Desember 2012

 


 

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012
tentang pelaksanaan undang-undang nomor 13 tahun 2008 tentang penyelenggaraan ibadah haji Disahkan pada tanggal 10 Oktober 2012

 


 

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2012
tentang perubahan keempat atas peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2005 tentang pemilihan, pengesahan pengangkatan, dan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah Disahkan pada tanggal 10 Mei 2012

 


 

Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2012
tentang perusahaan umum (perum) lembaga penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan indonesia Disahkan pada tanggal 9 2012

 


 

Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2012
tentang penambahan penyertaan modal negara republik indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) pt kereta api indonesia Disahkan pada tanggal 9 Desember 2012

 


 

Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2012
tentang penambahan penyertaan modal negara republik indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) pt pelabuhan indonesia iv Disahkan pada tanggal 9 Desember 2012

 


 

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012
tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan badan layanan umum Disahkan pada tanggal 8 2012

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Dilingkungan Kementerian dalam Negeri

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Dilingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Kehutanan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2013 tentang Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Kesehatan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Lingkungan Hidup

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Luar Negeri

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Perdagangan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Perhubungan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Sosial

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Intelejen Negara

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Koordinasi Keamanan Laut

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Sar Nasional

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Dilingkungan Badan Standarisasi Nasional

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 101 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 102 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Ketahanan Nasional

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2014 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 133 Tahun 2014 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kejaksaan RI

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 156 Tahun 2014 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Keuangan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 189 Tahun 2014 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 188 Tahun 2014 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kepaniteraan Dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2016 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2016 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana


 

Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2012
tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 56 tahun 2008 tentang perusahaan penerbit Disahkan pada tanggal 8 2012

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 127 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2008 Tentang Pendirian Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara Indonesia


 

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2012
tentang perusahaan umum (perum) percetakan negara republik indonesia Disahkan pada tanggal 8 2012

 


 

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2012
tentang perlakuan pajak pertambahan nilai atas penyerahan avtur untuk keperluan angkutan udara luar negeri Disahkan pada tanggal 8 2012

 


 

Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2012
tentang penambahan penyertaan modal negara republik indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) pt dirgantara indonesia Disahkan pada tanggal 8 2012

 


 

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2012
tentang perubahan struktur kepemilikan saham negara melalui penerbitan saham baru pada perusahaan perseroan (persero) pt nindya karya Disahkan pada tanggal 8 2012

 


 

Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2012
tentang penambahan penyertaan modal negara republik indonesia ke dalam modal perusahaan (persero) pt penjaminan infrastruktur indonesia Disahkan pada tanggal 10 Agustus 2012

 


 

Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2012
tentang penambahan penyertaan modal negara republik indonesia ke dalam modal perusahaan (persero) pt pos indonesia Disahkan pada tanggal 10 Agustus 2012

 


 

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2012
tentang penambahan penyertaan modal negara republik indonesia ke dalam modal perusahaan umum (perum) prasarana perikanan samudera Disahkan pada tanggal 10 Agustus 2012

 


 

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2012
tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada kementerian tenaga kerja dan transmigrasi Disahkan pada tanggal 30 Juli 2012

 


 

Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2012
tentang sistem manajemen sumber daya manusia pada ombudsman republik indonesia Disahkan pada tanggal 17 Juli 2012

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pasal 14 ayat (2)

ditimbang oleh

Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2014 tentang Gaji Asisten Ombudsman Republik Indonesia


 

Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2012
tentang penambahan penyertaan modal negara republik indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) pt pelayaran nasional indonesia Disahkan pada tanggal 17 Juli 2012

 


 

Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2012
tentang usaha jasa penunjang tenaga listrik Disahkan pada tanggal 6 Juli 2012

 


 

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2012
tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2010 tentang penggunaan kawasan hutan Disahkan pada tanggal 6 Juli 2012

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Kepentingan Pembangunan di Luar Kegiatan Kehutanan yang Berlaku pada Kementerian Kehutanan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Penggunaan Kawasan Hutan


 

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2012
tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 10 tahun 2010 tentang tata cara perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan Disahkan pada tanggal 6 Juli 2012

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan Dan Fungsi Kawasan Hutan


 

Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2012
tentang pendirian perusahaan penerbit surat berharga syariah negara indonesia v Disahkan pada tanggal 11 Juni 2012

 


 

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2012
tentang pendirian perusahaan penerbit surat berharga syariah negara indonesia iv Disahkan pada tanggal 11 Juni 2012

 


 

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2012
tentang pemberian gaji/pensiun/tunjangan bulan ketiga belas dalam tahun anggaran 2012 kepada pegawai negeri, pejabat negara, dan penerima pensiun/tunjangan Disahkan pada tanggal 24 Mei 2012

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pasal 10

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.05/2012 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas Dalam Tahun Anggaran 2012 Kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara, Dan Penerima Pensiun/Tunjangan.

 

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2012
tentang pembangunan dan pelestarian lingkungan hidup bandar udara Disahkan pada tanggal 2012

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM30 Tahun 2012 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Penetapan Embarkasi Dan Debarkasi Haji


 

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012
tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial Disahkan pada tanggal 5 Maret 2012

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pasal 23 ayat (3)

ditimbang oleh

Peraturan Presiden Nomor 186 Tahun 2014 tentang Pemberdayaan Sosial Terhadap Komunitas Adat Terpencil


 

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2012
tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada kementerian pekerjaan umum Disahkan pada tanggal 5 Maret 2012

 


 

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012
tentang pengelolaan daerah aliran sungai Disahkan pada tanggal 2012

 


 

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2012
tentang penambahan penyertaan modal negara republik indonesia ke dalam modal perusahaan umum (perum) percetakan negara republik indonesia Disahkan pada tanggal 1 Maret 2012

 


 

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2012
tentang penambahan penyertaan modal negara republik indonesia ke dalam modal perusahaan umum (perum) damri Disahkan pada tanggal 1 Maret 2012

 


 

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2012
tentang penambahan penyertaan modal negara republik indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) pt pelabuhan indonesia i Disahkan pada tanggal 3 Januari 2012

 


 

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012
tentang pemberian air susu ibu eksklusif Disahkan pada tanggal 2012

 


 

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2012
tentang pemindahan ibu kota kabuptan serang dari wilayah kota serang ke wilayah kecamatan cirua, kabupaten serang, provinsi banten Disahkan pada tanggal 2012

 


 

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2012
tentang pemberian dan penghimpunan data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan Disahkan pada tanggal 27 Februari 2012

 


 

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2012
tentang pembiayaan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan Disahkan pada tanggal 2 2012

 


 

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2012
tentang kawasan ekonomi khusus sei mangkei Disahkan pada tanggal 2 2012

 


 

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012
tentang pelaksanaan undang-undang nomor 43 tahun 2009 tentang kearsipan Disahkan pada tanggal 2 2012

 


 

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012
tentang izin lingkungan Disahkan pada tanggal 2 2012

 


 

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2012
tentang kawasan ekonomi khusus tanjung lesung Disahkan pada tanggal 2 2012

 


 

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2012
tentang sistem informasi lahan pertanian pangan berkelanjutan Disahkan pada tanggal 2 2012

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2013 tentang Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional


 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012
tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara Disahkan pada tanggal 2 2012

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29/M-DAG/PER/5/2012 Tahun 2012 tentang Ketentuan Ekspor Produk Pertambangan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara


 

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2012
tentang perubahan kedelapan atas peraturan pemerintah nomor 34 tahun 1985 tentang pemberian tunjangan veteran kepada veteran republik indonesia Disahkan pada tanggal 2 Juni 2012

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.05/2012 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Pembayaran Tunjangan Kehormatan Kepada Bekas Anggota Komite Nasional Indonesia Pusat Dan Janda/Dudanya, Tunjangan Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan, Dan Tunjangan Veteran Kepada Veteran Republik Indonesia.

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2013 tentang Perubahan Kesembilan atas Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1985 tentang Pemberian Tunjangan Veteran Kepada Veteran Republik Indonesia


 

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2012
tentang perubahan kesepuluh atas peraturan pemerintah nomor 14 tahun 1985 tentang pemberian tunjangan perintis pergerakan kebangsaan/ kemerdekaan Disahkan pada tanggal 2 Juni 2012

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.05/2012 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Pembayaran Tunjangan Kehormatan Kepada Bekas Anggota Komite Nasional Indonesia Pusat Dan Janda/Dudanya, Tunjangan Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan, Dan Tunjangan Veteran Kepada Veteran Republik Indonesia.

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2013 tentang Perubahan Kesebelas atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1985 tentang Pemberian Tunjangan Perintis Pergerakan Kebangsaan/kemerdekaan


 

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2012
tentang perubahan kesebelas atas peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1980 tentang pemberian tunjangan kehormatan kepada bekas anggota komite nasional indonesia pusat dan janda/dudanya Disahkan pada tanggal 2 Juni 2012

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.05/2012 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Pembayaran Tunjangan Kehormatan Kepada Bekas Anggota Komite Nasional Indonesia Pusat Dan Janda/Dudanya, Tunjangan Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan, Dan Tunjangan Veteran Kepada Veteran Republik Indonesia.

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1980 tentang Pemberian Tunjangan Kehormatan Kepada Bekas Anggota Komite Nasional Indonesia Pusat dan Janda/dudanya


 

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2012
tentang penetapan pensiun pokok purnawirawan, warakawuri/duda, tunjangan anak yatim/piatu, anak yatim piatu, dan tunjangan orang tua anggota kepolisian negara republik indonesia Disahkan pada tanggal 2 Juni 2012

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2013 tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan, Warakarawuri/duda, Tunjangan Anak Yatim/piatu, Anak Yatim Piatu, dan Tunjangan Orang Tua Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia


 

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2012
tentang penetapan pensiun pokok purnawirawan, warakawuri/duda, tunjangan anak yatim/piatu, anak yatim piatu, dan tunjangan orang tua anggota tentara nasional indonesia Disahkan pada tanggal 2 Juni 2012

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2013 tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan, Warakarawuri/duda, Tunjangan Anak Yatim/piatu, Anak Yatim Piatu, dan Tunjangan Orang Tua Anggota Tentara Nasional Indonesia


 

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2012
tentang penetapan pensiun pokok pensiunan pegawai negeri sipil dan janda/ dudanya Disahkan pada tanggal 2 Juni 2012

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2013 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/dudanya


 

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2012
tentang perubahan kedelapan atas peraturan pemerintah nomor 29 tahun 2001 tentang peraturan gaji anggota kepolisian negara republik indonesia Disahkan pada tanggal 2 Juni 2012

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2012 tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan, Warakawuri/Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu, Anak Yatim Piatu, dan Tunjangan Orang Tua Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Kesembilan atas Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia


 

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2012
tentang perubahan kedelapan atas peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2001 tentang peraturan gaji anggota tentara nasional indonesia Disahkan pada tanggal 2 Juni 2012

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2012 tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan, Warakawuri/Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu, Anak Yatim Piatu, dan Tunjangan Orang Tua Anggota Tentara Nasional Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2012 tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan, Warakawuri/Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu, Anak Yatim Piatu, dan Tunjangan Orang Tua Anggota Tentara Nasional Indonesia

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Kesembilan atas Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia


 

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2012
tentang perubahan ke empat belas atas peraturan pemerintah nomor 7 tahun 1977 tentang peraturan gaji pegawai negeri sipil Disahkan pada tanggal 2 Juni 2012

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2012 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/ Dudanya

-

ditimbang oleh

Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2011 Ke Dalam Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2012

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2013 tentang Perubahan Kelima Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2013 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian, Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan, Pengawas Benih Tanaman, Pengawas Bibit Ternak, Medik Veteriner, Paramedik Veteriner, dan Pengawas Mutu Pakan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2013 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2013 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2013 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2013 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penata Ruang

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2013 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Pendidikan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2013 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran

-

ditimbang oleh

Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2013 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2012 Ke dalam Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 222tahun 2013


 

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012
tentang kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik Disahkan pada tanggal 1 2012

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diubah oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2006 tentang Penugasan Kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Untuk Melakukan Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Yang Menggunakan Batubara

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Pembangkit Listrik Berbasis Sampah di Provinsi Dki Jakarta, Kota Tangerang, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Surakarta, Kota Surabaya, dan Kota Makassar


 

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2012
tentang penambahan penyertaan modal negara republik indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) pt pertamina Disahkan pada tanggal 1 2012

 


 

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012
tentang insentif perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan Disahkan pada tanggal 1 September 2012

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Lampiran

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedelapan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 Tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia


 

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2012
tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada badan kepegawaian negara Disahkan pada tanggal 1 September 2012

 


 

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2012
tentang perlakuan kepabeanan, perpajakan, dan cukai serta tata laksana pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari serta berada di kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Disahkan pada tanggal 1 September 2012

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pasal 31 ayat (3) & 32 ayat (3)

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.04/2012 Tahun 2012 tentang Pemberitahuan Pabean Dalam Rangka Pemasukan Dan Pengeluaran Barang Ke Dan Dari Kawasan Yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas.

Pasal 18 (4), 19 (7), 20 (2) & 33 (12)

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.03/2012 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengawasan, Pengadministrasian, Pembayaran, Serta Pelunasan Pajak Pertambahan Nilai Dan/Atau Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Pengeluaran Dan/Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Dan/Atau Jasa Kena Pajak Dari Kawasan Bebas Ke Tempat Lain Dal


 

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2012
tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada kementerian energi dan sumber daya mineral Disahkan pada tanggal 1 Juni 2012

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29/M-DAG/PER/5/2012 Tahun 2012 tentang Ketentuan Ekspor Produk Pertambangan


 

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2012
tentang penambahan penyertaan modal negara republik indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) pt pelabuhan indonesia iii Disahkan pada tanggal 1 Juni 2012

 


 

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2012
tentang penambahan penyertaan modal negara republik indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) pt angkasa pura ii Disahkan pada tanggal 1 Juni 2012

 


 

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2012
tentang penambahan penyertaan modal negara republik indonesia ke dalam modal perusahaan umum (perum) jasa tirta i Disahkan pada tanggal 1 Juni 2012

 


 

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012
tentang penambahan penyertaan modal negara republik indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) pt asdp indonesia ferry Disahkan pada tanggal 1 Juni 2012

 


 

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2012
tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada badan meteorologi, klimatologi, dan geofisika Disahkan pada tanggal 1 April 2012

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diubah oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika


 

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2012
tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada kementerian sosial Disahkan pada tanggal 1 April 2012

 


 

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012
tentang hibah daerah Disahkan pada tanggal 1 April 2012

 


 

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012
tentang pelaksanaan undang-undang nomor 8 tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang nomor 42 tahun 2009 tentang perubahan ketiga atas unda Disahkan pada tanggal 1 April 2012

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.011/2012 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 231/KMK.03/2001 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Impor Barang Kena Pajak yang Dibebaskan dari Pungutan Bea Masuk.

Pasal 7 ayat (2)

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.03/2012 Tahun 2012 tentang Jasa Angkutan Umum Di Darat Dan Jasa Angkutan Umum Di Air Yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai.

Pasal 7 ayat (2)

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.03/2012 Tahun 2012 tentang Kriteria Dan/Atau Rincian Jasa Yang Disediakan Oleh Pemerintah Dalam Rangka Menjalankan Pemerintahan Secara Umum Yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai

Pasal 7 ayat (2)

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.03/2012 Tahun 2012 tentang Kriteria Dan/Atau Rincian Jasa Tenaga Kerja Yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.03/2012 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pembuatan Dan Tata Cara Pembetulan Atau Penggantian Faktur Pajak

Pasal 7 ayat (2)

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.03/2012 Tahun 2012 tentang Penyerahan Jasa Pengiriman Surat Dengan Prangko Yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai.

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.03/2012 Tahun 2012 tentang Kriteria Jasa Penyediaan Tempat Parkir Yang Termasuk Dalam Jenis Jasa Yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai


 

PT Tatanusa

Address : Jl. Gelagah No. 47, Pisangan Timur

Kota      :  Ciputat - Tangerang Selatan 15419

Telpon   : (021) 743 4810 ; WA : +6281 6135 6892

Email    : penerbit@tatanusa.co.id