Anotasi 
Peraturan Pemerintah Tahun 2011

 

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2011
tentang penyertaan modal negara republik indonesia dalam rangka pendirian asean infrastructure fund Disahkan pada tanggal 0 2011

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2011
tentang perubahan kedua atas peraturan pemerintah nomor 1 tahun 2007 tentang fasilitas pajak penghasilan untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu Disahkan pada tanggal 22 Desember 2011

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03/Permentan/OT.140/1/2008 Tahun 2008 tentang Penugasan Kepada Gubernur Dalam Pengelolaan dan Tanggung Jawab Dana Tugas Pembantuan Propinsi Tahun Anggaran 2008

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 144/PMK.011/2012 Tahun 2012 tentang Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal Di Bidang-Bidang Usaha Tertentu Dan/Atau Di Daerah-Daerah Tertentu.

-

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal Di Bidang-bidang Usaha Tertentu Dan/atau Di Daerah-daerah Tertentu

 

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2011
tentang perubahan bentuk badan hukum perusahaan umum (perum) pegadaian menjadi perusahaan perseroan (persero) Disahkan pada tanggal 13 Desember 2011

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011
tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional tahun 2010 - 2025 Disahkan pada tanggal 2 Desember 2011

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2016 tentang Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Danau Toba

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2016 tentang Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Danau Toba

 

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011
tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 1 tahun 2008 tentang investasi pemerintah Disahkan pada tanggal 2 Desember 2011

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 251/PMK.01/2011 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.01/2011 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Pusat Investasi Pemerintah.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3/PMK.011/2012 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Fasilitas Dana Geothermal.

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangun Jalan Tol di Sumatera

 

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011
tentang sumber daya genetik hewan dan perbibitan ternak Disahkan pada tanggal 2 Desember 2011

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2011
tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada kementerian perindustrian Disahkan pada tanggal 2 Desember 2011

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011
tentang penilaian prestasi kerja pegawai negeri sipil Disahkan pada tanggal 1 Desember 2011

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM37 Tahun 2012 tentang Jam Kerja Dan Daftar Hadir Pegawai Di Lingkungan Kementerian Perhubungan

 

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2011
tentang perubahan atas peraturan pemerintah republik indonesia nomor 56 tahun 2007 tentang santunan dan tunjangan cacat prajurit tentara nasional indonesia Disahkan pada tanggal 1 Desember 2011

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.05/2011 Tahun 2011 tentang Pembayaran Tunjangan Cacat Prajurit Tentara Nasional Indonesia.

-

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2015 tentang Asuransi Sosial Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Dan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Kepolisian Negara Republik Indonesia

 

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2011
tentang perubahan ketiga atas peraturan pemerintah nomor 32 tahun 1979 tentang pemberhentian pegawai negeri sipil Disahkan pada tanggal 30 November 2011

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2012 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Menduduki Jabatan Fungsional Auditor

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2012 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Menduduki Jabatan Fungsional Arsiparis

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2012 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Menduduki Jabatan Fungsional Pemeriksa

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil

 

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2011
tentang tata cara pengajuan dan pemakaian nama perseroan terbatas Disahkan pada tanggal 4 Oktober 2011

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2011
tentang penambahan penyertaan modal negara republik indonesia ke dalam modal perusahaan umum (perum) lembaga kantor berita nasional antara Disahkan pada tanggal 16 September 2011

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011
tentang pengembangan kewirausahaan dan kepeloporan pemuda, serta penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan Disahkan pada tanggal 9 September 2011

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi, Personalia, dan Mekanisme Kerja Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda

 

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2011
tentang pembinaan, pendampingan, dan pemulihan terhadap anak yang menjadi korban atau pelaku pornografi Disahkan pada tanggal 9 September 2011

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2011
tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada kementerian sekretariat negara Disahkan pada tanggal 6 September 2011

 


 

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011
tentang sungai Disahkan pada tanggal 27 Juli 2011

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011
tentang forum lalu lintas dan angkutan jalan Disahkan pada tanggal 25 Juli 2011

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2011
tentang jabatan yang tidak boleh dirangkap oleh hakim agung dan hakim Disahkan pada tanggal 22 Juli 2011

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2011
tentang pemindahan ibu kota kabupaten maluku tenggara dari wilayah kota tual ke wilayah kecamatan kei kecil kabupaten maluku tenggara provinsi maluku Disahkan pada tanggal 20 Juli 2011

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011
tentang tindakan antidumping, tindakan imbalan, dan tindakan pengamanan perdagangan Disahkan pada tanggal 4 Juli 2011

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.011/2011 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.011/2010 tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Polyester Staple Fiber dari Negara India, Republik Rakyat Tiongkok, dan Taiwan.

Pasal 2 ayat (1)

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 175/PMK.011/2011 Tahun 2011 tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Pisang Cavendish Dari Negara Filipina.

Pasal 70

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.011/2011 Tahun 2011 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Berupa Terpal Dari Serat Sintetik Selain Awning Dan Kerai Matahari.

Pasal 2 ayat (1)

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58/PMK.011/2012 Tahun 2012 tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Produk Keramik Berupa Perangkat Makan, Perangkat Dapur, Peralatan Rumah Tangga Lainnya, Dan Peralatan Toilet, Dari Republik Rakyat Tiongkok.

Pasal 2 ayat (1), 102 angka 2

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.011/2012 Tahun 2012 tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Produk Canai Lantaian Dari Besi Atau Baja Bukan Paduan Tidak Dalam Gulungan Dari Negara Republik Rakyat Tiongkok, Singapura, Dan Ukraina.

 

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2011
tentang pemberian gaji/pensiun/tunjangan bulan ketiga belas dalam tahun anggaran 2011 kepada pegawai negeri, pejabat negara, dan penerima pensiun/tunjangan Disahkan pada tanggal 30 Juni 2011

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011
tentang manajemen dan rekayasa, analisis dampak, serta manajemen kebutuhan lalu lintas Disahkan pada tanggal 21 Juni 2011

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM86 Tahun 2011 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Lalu Lintas Angkutan Jalan, Sungai, Danau Dan Penyeberangan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM3 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Keselamatan Transportasi Darat

Pasal 79 (2)

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM10 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Massal Berbasis Jalan

 

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2011
tentang pencabutan peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2009 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari transaksi derivatif berupa kontrak berjangka yang diperdagangkan di bursa Disahkan pada tanggal 6 Juni 2011

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011
tentang pinjaman daerah Disahkan pada tanggal 6 Juni 2011

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pasal 7 ayat (1)

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 127/PMK.07/2011 Tahun 2011 tentang Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2012.

Pasal 19 ayat (1)

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.07/2011 Tahun 2011 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/PMK.07/2012 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer Ke Daerah.

Pasal 49

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.07/2012 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penerbitan Dan Pertanggungjawaban Obligasi Daerah.

Pasal 7 ayat (1)

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.07/2012 Tahun 2012 tentang Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2013.

 

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2011
tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada badan tenaga nuklir nasional Disahkan pada tanggal 5 2011

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011
tentang pengelolaan kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam Disahkan pada tanggal 5 2011

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diubah oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam Dan Kawasan Pelestarian Alam

 

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2011
tentang pemindahan ibu kota kabupaten kerinci dari wilayah kota sungaipenuh ke wilayah kecamatan siulak kabupaten kerinci provinsi jambi Disahkan pada tanggal 4 2011

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2011
tentang pemindahan pusat pemerintahan kota padang dari wilayah kecamatan padang barat ke wilayah kecamatan kototangah kota padang provinsi sumatera barat Disahkan pada tanggal 4 2011

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011
tentang pelaksanaan wajib lapor pecandu narkotika Disahkan pada tanggal 4 2011

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM17 Tahun 2012 tentang Standar Prosedur Operasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) dan Psikotropika Di Sektor Transportasi

 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011
tentang badan pertimbangan kepegawaian Disahkan pada tanggal 4 2011

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011
tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2010 tentang tata cara pelaksanaan tugas dan wewenang serta kedudukan kuangan gubernur sebagai wakil pemerintah di wilayah provinsi. Disahkan pada tanggal 4 Juni 2011

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 42/M-DAG/PER/12/2011 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Di Bidang Perdagangan Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintahan Dalam Rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2012

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2011 tentang Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat

 

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011
tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 20 tahun 2010 tentang angkutan di perairan Disahkan pada tanggal 4 April 2011

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/II/2011 Tahun 2011 tentang Pengangkutan Rotan Antar Pulau

Pasal 206a (4)

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM48 Tahun 2011 tentang Tata Cara Dan Persyaratan Pemberian Izin Penggunaan Kapal Asing Untuk Kegiatan Lain yang Tidak Termasuk Kegiatan Mengangkut Penumpang Dan/Atau Barang Dalam Kegiatan Angkutan Laut Dalam Negeri

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM51 Tahun 2011 tentang Terminal Khusus Dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM52 Tahun 2011 tentang Pengerukan dan Reklamasi

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM53 Tahun 2011 tentang Pemanduan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM68 Tahun 2011 tentang Alur Pelayaran di Laut

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM85 Tahun 2011 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Otoritas Pelabuhan Penyeberangan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM86 Tahun 2011 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Lalu Lintas Angkutan Jalan, Sungai, Danau Dan Penyeberangan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM18 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.58 Tahun 2003 tentang Mekanisme Penetapan dan Formulasi Perhitungan Tarif Angkutan Penyeberangan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM19 Tahun 2012 tentang Tarif Angkutan Penyeberangan Lintas Antar Provinsi

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM26 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM34 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran Utama

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM35 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Pelabuhan Utama

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM36 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Pelayanan Publik Kapal Perintis Milik Negara

 

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2011
tentang pembentukan, susunan, dan tata kerja perwakilan ombudsman republik indonesia di daerah Disahkan pada tanggal 30 Maret 2011

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Pada Ombudsman Republik Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2014 tentang Gaji Asisten Ombudsman Republik Indonesia

 

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2011
tentang penambahan penyertaan modal negara republik indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) pt perusahaan listrik negara Disahkan pada tanggal 4 Maret 2011

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2011
tentang perubahan ketujuh atas peraturan pemerintah nomor 34 tahun 1985 tentang pemberian tunjangan veteran kepada veteran republik indonesia Disahkan pada tanggal 16 Februari 2011

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedelapan atas Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1985 Tentang Pemberian Tunjangan Veteran Kepada Veteran Republik Indonesia

 

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2011
tentang perubahan kesembilan atas peraturan pemerintah nomor 14 tahun 1985 tentang pemberian tunjangan perintis pergerakan kebangsaan/kemerdekaan Disahkan pada tanggal 16 Februari 2011

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2012 tentang Perubahan Kesepuluh atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Pemberian Tunjangan Perintis Pergerakan Kebangsaan/ Kemerdekaan

 

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2011
tentang perubahan kesepuluh atas peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1980 tentang pemberian tunjangan kehormatan kepada bekas anggota komite nasional indonesia pusat dan janda/dudanya Disahkan pada tanggal 16 Februari 2011

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perubahan Kesebelas atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1980 Tentang Pemberian Tunjangan Kehormatan Kepada Bekas Anggota Komite Nasional Indonesia Pusat dan Janda/Dudanya

 

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2011
tentang penetapan pensiun pokok purnawirawan, warakawuri/duda, tunjangan anak yatim/piatu, anak yatim piatu dan tunjangan orang tua anggota kepolisian negara republik indonesia Disahkan pada tanggal 16 Februari 2011

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pasal 7

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.05/2011 Tahun 2011 tentang Penyesuaian Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil Dan Janda/Dudanya Serta Purnawirawan, Warakawuri/Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu, Anak Yatim Piatu, Dan Tunjangan Orang Tua Anggota Tentara Nasional Indonesia Dan Anggota Kepolisian Negara Republi

-

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2012 tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan, Warakawuri/Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu, Anak Yatim Piatu, dan Tunjangan Orang Tua Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

 

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2011
tentang penetapan pensiun pokok purnawirawan, warakawuri/duda, tunjangan anak yatim/piatu, anak yatim piatu, dan tunjangan orang tua anggota tentara nasional indonesia Disahkan pada tanggal 16 Februari 2011

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pasal 7

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.05/2011 Tahun 2011 tentang Penyesuaian Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil Dan Janda/Dudanya Serta Purnawirawan, Warakawuri/Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu, Anak Yatim Piatu, Dan Tunjangan Orang Tua Anggota Tentara Nasional Indonesia Dan Anggota Kepolisian Negara Republi

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.05/2011 Tahun 2011 tentang Pembayaran Tunjangan Cacat Prajurit Tentara Nasional Indonesia.

-

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2012 tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan, Warakawuri/Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu, Anak Yatim Piatu, dan Tunjangan Orang Tua Anggota Tentara Nasional Indonesia

 

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2011
tentang penetapan pensiun pokok pensiunan pegawai negeri sipil dan janda/dudanya Disahkan pada tanggal 16 Februari 2011

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pasal 6

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.05/2011 Tahun 2011 tentang Penyesuaian Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil Dan Janda/Dudanya Serta Purnawirawan, Warakawuri/Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu, Anak Yatim Piatu, Dan Tunjangan Orang Tua Anggota Tentara Nasional Indonesia Dan Anggota Kepolisian Negara Republi

-

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2012 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/ Dudanya

 

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2011
tentang perubahan ketujuh atas peraturan pemerintah nomor 29 tahun 2001 tentang peraturan gaji anggota kepolisian negara republik indonesia Disahkan pada tanggal 16 Februari 2011

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan, Warakawuri/duda, Tunjangan Anak Yatim/piatu, Anak Yatim Piatu dan Tunjangan Orang Tua Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedelapan atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 Tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

 

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2011
tentang perubahan ketujuh atas peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2001 tentang peraturan gaji anggota tentara nasional indonesia Disahkan pada tanggal 16 Februari 2011

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan, Warakawuri/duda, Tunjangan Anak Yatim/piatu, Anak Yatim Piatu, dan Tunjangan Orang Tua Anggota Tentara Nasional Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedelapan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 Tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia

 

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2011
tentang perubahan ketigabelas atas peraturan pemerintah nomor 7 tahun 1977 tentang peraturan gaji pegawai negeri sipi Disahkan pada tanggal 16 Februari 2011

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya

-

mendasarkan oleh

Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2011 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2010 ke dalam Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2011

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2012 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah

-

ditimbang oleh

Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2011 Ke Dalam Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2012

 

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011
tentang tata cara pengadaan pinjaman luar negeri dan penerimaan hibah Disahkan pada tanggal 12 Februari 2011

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pasal 40 ayat (2) & 73 ayat (2)

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 151/PMK.05/2011 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penarikan Pinjaman Dan/Atau Hibah Luar Negeri.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2011 Tahun 2011 tentang Petunjuk Penyusunan Dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran.

Pasal 74 ayat (4)

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.05/2011 Tahun 2011 tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah.

Pasal 77 ayat (1)

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.08/2011 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemantauan Dan Evaluasi Atas Pinjaman Dan Hibah Kepada Pemerintah.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2011 Tahun 2011 tentang Sistem Akuntansi Hibah.

Pasal 30

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 245/PMK.08/2011 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penetapan Sumber Pembiayaan Dan Pencarian Sumber Pembiayaan Alternatif.

Pasal 6, 27, & 30

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 14/PMK.08/2012 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengadaan Pembiayaan Yang Bersumber Dari Kreditor Swasta Asing.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124/PMK.05/2012 Tahun 2012 tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah Millennium Challenge Corporation.

 

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2011
tentang tata cara pemberian pinjaman dari pemerintah kepada lembaga pembiayaan ekspor indonesia Disahkan pada tanggal 10 Februari 2011

 


 

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2011
tentang angkutan multimoda Disahkan pada tanggal 4 Februari 2011

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pasal 5, 7, 9, 12 (6) & 30

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM8 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Multimoda

 

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2011
tentang pelayanan darah Disahkan pada tanggal 4 Februari 2011

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2011
tentang pengelolaan keuangan pada badan pengusahaan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas batam Disahkan pada tanggal 4 Februari 2011

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pasal 6 ayat (1) huruf b

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/PMK.05/2012 Tahun 2012 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam.

 

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2011
tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2007 tentang kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas batam Disahkan pada tanggal 4 Februari 2011

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2011 tentang Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi dan Kabupaten/kota Tahun Anggaran 2011

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2013 tentang Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bandar Udara Hang Nadim Batam oleh Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam

 

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2011
tentang perubahan struktur kepemilikan saham negara melalui penerbitan dan penjualan saham baru pada perusahaan perseroan (persero) pt perusahaan penerbangan garuda indonesia Disahkan pada tanggal 11 Januari 2011

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2011
tentang perubahan struktur kepemilikan saham negara melalui penerbitan saham baru pada perusahaan perseroan (persero) pt perusahaan penerbangan garuda indonesia Disahkan pada tanggal 11 Januari 2011

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011
tentang penyelengaraan kawasan ekonomi khusus Disahkan pada tanggal 5 Januari 2011

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2012 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2012 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Palu

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Bitung

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2014 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Morotai

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2014 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Api-api

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2014 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2014 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 150 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2010 tentang Dewan Nasional dan Dewan Kawasan Kek

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus Provinsi Kalimantan Timur

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Kelayang

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Sorong

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Sorong

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

 

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011
tentang penetapan dan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan Disahkan pada tanggal 5 Januari 2011

 


 

 

PT Tatanusa

Address : Jl. Gelagah No. 47, Pisangan Timur

Kota      :  Ciputat - Tangerang Selatan 15419

Telpon   : (021) 743 4810 ; WA : +6281 6135 6892

Email    : penerbit@tatanusa.co.id