Anotasi 
Peraturan Pemerintah Tahun 2004

 1 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2004  Tentang perubahan kelima atas peraturan pemerintah nomor 145 tahun 2000 tentang kelompok barang kena pajak yang tergolong mewah yang dikenakan pajak penjualan atas barang mewah. Disahkan pada tanggal 31 Desember 2004

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2005 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Pemerintah Nomor 145 Tahun 2000 Tentang Kelompok Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Yang Dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah


 2 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004  Tentang majelis rakyat papua. Disahkan pada tanggal 23 Desember 2004

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diubah oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 Tentang Majelis Rakyat Papua

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 Tentang Majelis Rakyat Papua

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 Tentang Majelis Rakyat Papua


 3 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2004  Tentang pengurangan penyertaan modal negara republik indonesia pada modal saham perusahaan perseroan (persero) pt eksploitasi dan industri hutan ii (pt inhutani ii) dan penambahan penyertaan modal negara republik indonesia ke dalam modal sahamperusahaan perseroan (persero) pt eksploitasi dan industri hutan v (inhutani v). Disahkan pada tanggal 19 Oktober 2004

 


 4 Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2004  Tentang penambahan penyertaan modal negara republik indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) pt eksploitasi dan industri hutan v (pt inhutani v). Disahkan pada tanggal 19 Oktober 2004

 


 5 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2004  Tentang penambahan penyertaan modal negara republik indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) pt eksploitasi dan industri hutan iv (pt inhutani iv). Disahkan pada tanggal 19 Oktober 2004

 


 6 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2004  Tentang penambahan penyertaan modal negara republik indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) pt eksploitasi dan industri hutan iii (pt inhutani iii). Disahkan pada tanggal 19 Oktober 2004

 


 7 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2004  Tentang penambahan penyertaan modal negara republik indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) pt eksploitasi dan industri hutan ii (pt inhutani ii). Disahkan pada tanggal 19 Oktober 2004

 


 8 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2004  Tentang penambahan penyertaan modal negara republik indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) pt eksploitasi dan industri hutan i (pt inhutani i). Disahkan pada tanggal 19 Oktober 2004

 


 9 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004  Tentang tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada departemen agama. Disahkan pada tanggal 18 Oktober 2004

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diubah oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Agama

-

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Agama


 10 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2004  Tentang pencabutan atas peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2001 tentang tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada badan urusan logistik. Disahkan pada tanggal 18 Oktober 2004

 


 11 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004  Tentang perlindungan hutan. Disahkan pada tanggal 18 Oktober 2004

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diubah oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan


 12 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004  Tentang perencanaan kehutanan. Disahkan pada tanggal 18 Oktober 2004

 


 13 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004  Tentang pelaksanaan upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia. Disahkan pada tanggal 18 Oktober 2004

 


 14 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004  Tentang pembinaan jiwa korps dan kode etik pegawai negeri sipil. Disahkan pada tanggal 18 Oktober 2004

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

KEPPRES Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Korps Pegawai Republik Indonesia

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 366/Kpts/OT.220/9/2005 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Indeks Penerapan Nilai-Nilai Dasar Budaya Kerja Aparatur Negara Lingkup Departemen Pertanian

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/Permentan/OT.140/3/2007 Tahun 2007 tentang Indikator Budaya Kerja Aparatur Negara Lingkup Departemen Pertanian

-

diingat oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 21 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Pengurus Unit Nasional dan Sekretariat Sub Unit Nasional Korps Pegawai Republik Indonesia Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM52 Tahun 2009 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Pengurus Unit Nasional Korps Pegawai Republik Indonesia Departemen Perhubungan

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pengesahan Anggaran Dasar Korps Pegawai Republik Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 03/M-DAG/PER/3/2011 Tahun 2011 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Kementerian Perdagangan

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM99 Tahun 2011 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Kementerian Perhubungan


 15 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2004  Tentang tata cara pengangkatan dan pemberhentian hakim ad-hoc pengadilan hubungan industrial dan hakim ad-hoc pada mahkamah agung. Disahkan pada tanggal 18 Oktober 2004

 


 16 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2004  Tentang pemindahan ibukota kabupaten lima puluh kota dari wilayah kota payakumbuh ke sarilamak di wilayah kecamatan harau kabupaten lima puluh kota. Disahkan pada tanggal 18 Oktober 2004

 


 17 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2004  Tentang pemindahan ibukota kabupaten solok dari wilayah kota solok ke kayu aro-sukarami (arosuka) di wilayah kecamatan gunung talang kabupaten solok. Disahkan pada tanggal 18 Oktober 2004

 


 18 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2004  Tentang pemindahan ibukota kabupaten kepulauan riau dari wilayah kota tanjung pinang ke bandar seri bentan di wilayah kecamatan teluk bintan kabupaten kepulauan riau. Disahkan pada tanggal 18 Oktober 2004

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau Menjadi Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau


 19 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2004  Tentang larangan pegawai negeri sipil menjadi anggota partai politik. Disahkan pada tanggal 16 Oktober 2004

 


 20 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004  Tentang kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi. Disahkan pada tanggal 14 Oktober 2004

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2005 tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2005 tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2006 tentang Besaran Dan Penggunaan Badan Usaha Dalam Kegiatan Usaha Penyediaan Dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak Dan Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Tim Nasional Pengembangan Bahan Bakar Nabati untuk Percepatan Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran

-

diingat oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 07 Tahun 2007 tentang Harga Jual Gas Bumi Melalui Pipa untuk Konsumen Selain Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk

-

diingat oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 21 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Penyediaan dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram

-

diingat oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 10 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Sistem Pendistribusian Tertutup Bahan Bakar Minyak Tertentu Jenis Minyak Tanah untuk Keperluan Rumah Tangga dan Usaha Kecil

-

diingat oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pedoman Tatacara Perlindungan Konsumen Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi

-

diingat oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di Bidang Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi

-

diingat oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 27 Tahun 2008 tentang Kegiatan Usaha Penunjang Minyak dan Gas Bumi

-

diingat oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 28 Tahun 2008 tentang Harga Jual Eceran LPG Tabung 3 Kilogram untuk Keperluan Rumah Tangga dan Usaha Mikro

-

diingat oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 32 Tahun 2008 tentang Penyediaan, Pemanfaatan dan Tata Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain

-

diubah oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Presdien Nomor 71 Tahun 2005 tentang Penyediaan dna Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 19 Tahun 2009 tentang Kegiatan Usaha Gas Bumi Melalui Pipa

-

diingat oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2009 tentang Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas

-

diingat oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 29 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penawaran Pengoperasian Jaringan Distribusi Gas Bumi untuk Rumah Tangga yang Dibangun Oleh Pemerintah

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 42/M-DAG/PER/9/2009 Tahun 2009 tentang Ketentuan Ekspor Dan Impor Minyak Dan Gas Bumi

-

diingat oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 05 Tahun 2010 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin Usaha di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

-

diingat oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 19 Tahun 2010 tentang Pemanfaatan Gas Bumi untuk Bahan Bakar Gas yang Digunakan untuk Transportasi

-

diingat oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kilang Minyak Bumi Dalam rangka Pendidikan dan Pelatihan, dan Pengelolaan Fasilitas Lube Oil Blending Plant Dalam Rangka Penelitian

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.02/2011 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyediaan Anggaran, Penghitungan, Pembayaran, Dan Pertanggungjawaban Subsidi Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 218/PMK.02/2011 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyediaan Anggaran, Penghitungan, Pembayaran, Dan Pertanggungjawaban Subsidi Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 Kilogram.

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2012 tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen Pengguna Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2012 tentang Penyediaan, Pendistribusian Dan Penetapan Harga Bahan Bakar Gas Untuk Transportasi Jalan

Pasal 66 dan Pasal 72

ditimbang oleh

Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2012 Tentang Penyediaan, Pendistribusian, Dan Penetapan Harga Bahan Bakar Gas Untuk Transportasi Jalan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 146 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pembangunan Dan Pengembangan Kilang Minyak Di Dalam Negeri

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2016 tentang Penetapan Harga Gas Bumi


 1 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004  Tentang kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi. Disahkan pada tanggal 14 Oktober 2004

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diubah oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 2006 tentang Tim Nasional Penanggulangan Semburan Lumpur di Sidoarjo

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2007 tentang Perpanjangan Masa Tugas Tim Nasional Penanggulangan Semburan Lumpur di Sidoarjo

-

diingat oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengusahaan Pertambangan Minyak dan Bumi Pada Sumur Tua

-

diingat oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Kewajiban Pemenuhan Kebutuhan Minyak dan gas Bumi Dalam Negeri Oleh Kontraktor Kontrak Kerjasama

-

diingat oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengembalian Bagian Wilayah Kerja yang Tidak Dimanfaatkan Oleh Kontraktor Kontrak Kerjasama Dalam Rangka Peningkatan Produksi Migas

-

diingat oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di Bidang Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi

Pasal 56

ditimbang oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 22 Tahun 2008 tentang Jenis-Jenis Biaya Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi yang Tidak Dapat Dikembalikan Kepada Kontraktor Kontrak Kerjasama

-

diingat oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 27 Tahun 2008 tentang Kegiatan Usaha Penunjang Minyak dan Gas Bumi

Pasal 4

ditimbang oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 35 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penetapan dan Penawaran Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi

-

diingat oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pengusahaan Gas Metana Batubara

-

diubah oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2010 tentang Transparansi Pendapatan Negara Dan Pendapatan Daerah Yang Diperoleh Dari Industri Ekstraktif

Pasal 47, 48, 50, 86 & 87

ditimbang oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 03 Tahun 2010 tentang Alokasi pemanfaatan Gas Bumi untuk Pemenuhan Kebutuhan Dalam Negeri

-

diingat oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 03 Tahun 2010 tentang Alokasi pemanfaatan Gas Bumi untuk Pemenuhan Kebutuhan Dalam Negeri

-

diingat oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 06 Tahun 2010 tentang Pedoman Kebijakan Peningkatan Produksi Minyak dan Gas Bumi

-

diingat oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 19 Tahun 2010 tentang Pemanfaatan Gas Bumi untuk Bahan Bakar Gas yang Digunakan untuk Transportasi

-

diingat oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Pembongkaran Instalasi Lepas pantai Minyak dan Gas Bumi

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 2/PMK.05/2011 Tahun 2011 tentang Pedoman Akuntansi Dan Pelaporan Aset Berupa Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama.

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2012 tentang Penyediaan, Pendistribusian Dan Penetapan Harga Bahan Bakar Gas Untuk Transportasi Jalan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.02/2012 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyetoran Dan Pelaporan Penerimaan Negara Dari Kegiatan Usaha Hulu Minyak Bumi Dan/Atau Gas Bumi Dan Penghitungan Pajak Penghasilan Untuk Keperluan Pembayaran Pajak Penghasilan Minyak Bumi Dan/Atau Gas Bumi Berupa Volume Minyak Bumi Dan/Atau G

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2016 tentang Penetapan Harga Gas Bumi


 22 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2004  Tentang penggabungan perusahaan perseroan (persero) pt penerbit dan toko buku pradnya paramita ke dalam perusahaan perseroan (persero) pt penerbitan dan percetakan balai pustaka. Disahkan pada tanggal 11 Oktober 2004

 


 23 Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2004  Tentang penjualan saham milik negara republik indonesia pada pt bank permata tbk, pt bank central asia tbk, pt bank internasional indonesia tbk, pt bank niaga tbk, dan pt bank danamon indonesia tbk.. Disahkan pada tanggal 6 Oktober 2004

 


 24 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004  Tentang pedoman satuan polisi pamong praja. Disahkan pada tanggal 5 Oktober 2004

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dicabut oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja


 25 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2004  Tentang tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada kepolisian negara republik indonesia. Disahkan pada tanggal 5 Oktober 2004

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2010 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia

-

dicabut oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2010 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia


 26 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2004  Tentang pemindahan ibukota kabupaten tasikmalaya dari wilayah kota tasikmalaya ke singaparna di wilayah kabupaten tasikmalaya. Disahkan pada tanggal 5 Oktober 2004

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

KEPPRES Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kejaksaan Negeri Suka Makmur, Kejaksaan Negeri Blang Pidie, Kejaksaan Negeri Wangi-wangi, Kejaksaan Negeri Punjung, Kejaksaan Negeri Padang Aro, Dan Kejaksaan Negeri Singaparna


 27 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2004  Tentang sarana produksi berteknologi tinggi untuk cakram optik (optical disc). Disahkan pada tanggal 5 Oktober 2004

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29/M-DAG/PER/6/2009 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 05/M-DAG/PER/4/2005 Tentang Ketentuan Impor Mesin,Peralatan Mesin,Bahan Baku dan Cakram Optik

Pasal 11 ayat (5)

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11/M-DAG/PER/3/2010 Tahun 2010 tentang Impor Mesin,Peralatan Mesin,Bahan Baku,Cakram Optik Kosong,Dan Cakram Optik Isi


 28 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004  Tentang keamanan, mutu dan gizi pangan. Disahkan pada tanggal 5 Oktober 2004

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 381/Kpts/OT.140/10/2005 Tahun 2005 tentang Pedoman Sertifikasi Kontrol Veteriner Unit Usaha Pangan Asal Hewan

Pasal 4 ayat (2)

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/Permentan/OT.140/10/2006 Tahun 2006 tentang Pedoman Budidaya Tanaman Pangan Yang Baik dan Benar (Good Agriculture Practices)

Pasal 4 ayat (2)

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.160/11/2006 Tahun 2006 tentang Pedoman Budidaya Buah Yang Baik (Good Agriculture Practice)

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 482/Kpts/PD.620/8/2006 Tahun 2006 tentang Pemasukan Ternak Ruminansia dan Produknya dari Negara atau Bagian dari Negara (Zone) Terjangkit Penyakit Bovine Spongiform Encephalopathy (BSE) Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 27/Permentan/OT.140/3/2007 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64/Permentan/OT.140/12/2006 Tentang Pemasukan dan Pengawasan Peredarann Karkas, Daging dan Jeroan dari Luar Negeri

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/3/2007 Tahun 2007 tentang Pelarangan Penggunaan Bahan Kimia Berbahaya Pada Proses Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35/Permentan/OT.140/3/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Budidaya Itik Petelur Yang Baik

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36/Permentan/OT.140/3/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Budidaya Itik Pedaging Yang Baik

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 44/Permentan/OT.140/5/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Berlaboratorium Veteriner Yang Baik (Good Veterinary Laboratory Practice)

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 45/Permentan/PD.660/5/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Klasifikasi Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 58/Permentan/OT.140/8/2007 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Sistem Standardisasi Nasional Di Bidang Pertanian

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/8/2007 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64/Permentan/OT.140/12/2006 Juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 27/Permentan/OT.140/3/2007 Tentang Pemasukan dan Pengawasan Peredaran Karkas, Daging dan Jeroan dari Luar Negeri

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 75/Permentan/OT.140/12/2007 Tahun 2007 tentang Alat dan Mesin Peternakan dan Kesehatan Hewan

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05/Permentan/OT.140/1/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Budidaya Burung Puyuh Yang Baik

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14/Permentan/OT.140/2/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengawasan dan Pengujian Keamanan dan Mutu Produk Hewan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15/Permentan/OT.140/2/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Monitoring dan Surveilans Recidu dan Cemaran Mikroba Pada Produk Hewan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18/Permentan/OT.140/2/2008 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tindakan Karantina Tumbuhan Untuk Pemasukan Hasil Tumbuhan Hidup Berupa Sayuran Umbi Lapis Segar Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 28/Permentan/OT.140/5/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penataan Kompartemen dan Penataan Zona Usaha Perunggasan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35/Permentan/OT.140/7/2008 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Penerapan Cara Pengolahan Hasil Pertanian Asal Tumbuhan Yang Baik (Good Manufacturing Practices)

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43/M-DAG/PER/9/2009 Tahun 2009 tentang Pengadaan,Pengedaran,Penjualan,Pengawasan Dan Pengendalian Minuman Beralkohol

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44/M-DAG/PER/9/2009 Tahun 2009 tentang Pengadaan,Distribusi,Dan Pengawasan Bahan Berbahaya

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 20/Permentan/OT.140/4/2009 Tahun 2009 tentang PEMASUKAN DAN PENGAWASAN PEREDARAN KARKAS, DAGING, DAN/ATAU JEROAN DARI LUAR NEGERI

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/12/2010 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43/M-DAG/PER/9/2009 Tentang Ketentuan Pengadaan, Pengedaran, Penjualan, Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23/M-DAG/PER/9/2011 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44/M-Dag/Per/9/2009 Tentang Pengadaan, Distribusi, Dan Pengawasan Bahan Berbahaya

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18/Permentan/OT.140/3/2011 Tahun 2011 tentang Pelayanan Dokumen Karantina Pertanian Dalam Sistem Elektronik

Pasal 40

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 20/Permentan/OT.140/3/2011 Tahun 2011 tentang Pengawasan Keamanan Pangan Segar Asal Hewan dan/atau Pangan Segar Asal Tumbuhan Dari Negara Jepang Terhadap Kontaminasi Zat Radioaktif

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11/M-DAG/PER/3/2012 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43/M-DAG/PER/9/2009 Tentang Ketentuan Pengadaan, Pengedaran, Penjualan, Pengawasan, Dan Pengendalian Minuman Beralkohol

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/3/2012 Tahun 2012 tentang Ketentuan Pengadaan, Pengedaran, Penjualan, Pengawasan, dan Pengendalian Minuman Beralkohol

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 30/M-DAG/PER/5/2012 Tahun 2012 tentang Ketentuan Impor Produk Hortikultura


 29 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2004  Tentang tata cara pelaksanaan paten oleh pemerintah. Disahkan pada tanggal 5 Oktober 2004

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Paten Oleh Pemerintah terhadap Obat-Obat Anti Retroviral


 30 Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2004  Tentang perubahan nama kabupaten kendari menjadi kabupaten konawe. Disahkan pada tanggal 28 September 2004



31 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004  Tentang pedoman penyusunan peraturan tata tertib dewan perwakilan rakyat daerah. Disahkan pada tanggal 28 Agustus 2004

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diubah oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 01/Kpts/SR.130/1/2006 Tahun 2006 tentang Rekomendasi Pemupukan N, P dan K Pada Padi Sawah Spesifikasi Lokasi

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

-

dicabut oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah


 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004  Tentang kedudukan protokoler dan keuangan pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah. Disahkan pada tanggal 28 Agustus 2004

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diubah oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

-

diubah oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua PP 24-2004 Tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua PP 24-2004 Tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

-

diubah oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga PP 24-2004 Tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga PP 24-2004 Tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah


 33 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004  Tentang badan nasional sertifikasi profesi. Disahkan pada tanggal 5 Agustus 2004

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional

-

diingat oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 06 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Penerapan Kompetensi Profesi Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara

-

diingat oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 15 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2052 K/40/MEM/2001 Tentang Standarisasi Kompentensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1273 K/30/Mem/2002 Tentang Komisi Akreditasi Kompetensi Ketenagalistrikan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 29 Tahun 2008 tentang Penetapan dan Pemberlakuan Standar Kompetensi Asesor Ketenagalistrikan Bidang Transmisi Tenaga Listrik, Sub Bidang Operasi dan Sub Bidang Pemeliharaan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 30 Tahun 2008 tentang Penetapan dan Pemberlakuan Standar Kompetensi Asesor Ketenagalistrikan Bidang Distribusi Tenaga Listrik Sub Bidang Perencanaan, Sub Bidang Konstruksi dan Sub Bidang Inspeksi

-

diingat oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 31 Tahun 2008 tentang Penetapan dan Pemberlakuan Standar Kompetensi Asesor Ketenagalistrikan Bidang Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Sub Bidang Operasi, Sub Bidang Pemeliharaan dan Sub Bidang Inspeksi

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 33/M-DAG/PER/8/2008 Tahun 2008 tentang Perusahaan Perantara Perdagangan Properti

-

diingat oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 30 Tahun 2009 tentang Penetapan dan Pemberlakuan Standar Kompetensi Tenaga Teknik Kelistrikan Bidang Pembangkitan Tenaga Listrik Sub Bagian Perancangan, Sub Bagian Perencanaan, Sub Bagian Konstruksi dan Sub Bagian Inspeksi. Lampiran Permen ESDM

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 Tentang Usaha Dan Peran Masyarakat Jasa Kontruksi

-

diingat oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 08 Tahun 2010 tentang Penetapan Pemberlakuan Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Sub Bidang Perancangan, Sub Bidang Konstruksi, Sub Bidang Operasi, Sub Bidang Pemeliharaan dan Sub Bidang Inspeksi

-

diingat oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 09 Tahun 2010 tentang Penetapan Pemberlakuan Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang Pembangkitan Energi baru Terbarukan Sub Bidang Konstruksi, Sub Bidang Operasi, Sub Bidang Pemeliharaan dan Sub Bidang Inspeksi

-

diingat oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penetapan Pemberlakuan Standar Kompetensi Asesor Ketenagalistrikan Bidang Industri Pemanfaat Tenaga Listrik Sub Bidang Perancangan, Sub Bidang Produksi, Sub Bidang Kepastian dan Kendali Mutu dan Sub Bidang Perawatan, Perbaikan dan Pemasangan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penetapan Pemberlakuan Standar Kompetensi Asesor Ketenagalistrikan Bidang Industri Peralatan Tenaga Listrik Sub Bidang Perancangan, Sub Bidang manufaktur, Sub Bidang Perawatan dan Perbaikan Mesin Produksi, dan Sub Bidang Pengendalian dan Jaminan Mutu

-

diingat oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 12 Tahun 2010 tentang Penetapan Pemberlakuan Standar Kompetensi Asesor Ketenagalistrikan Bidang Pembangkit Tenaga Listrik Sub Bidang Operasi dan Sub Bidang Pemeliharaan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2010 tentang Penetapan Pemberlakuan Standar Kompetensi Manajer Energi Bidang Industri

-

diingat oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2010 tentang Penetapan Pemberlakuan Standar Kompetensi Manajer Bidang Bangunan Gedung Sub Bidang Pengelolaan


 34 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2004  Tentang pengelolaan dan investasi dana program jaminan sosial tenaga kerja. Disahkan pada tanggal 5 Agustus 2004

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pasal 26 ayat (2)

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.010/2011 Tahun 2011 tentang Biaya Pengelolaan Program Jaminan Hari Tua.

-

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan


 35 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004  Tentang penyusunan rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga. Disahkan pada tanggal 5 Agustus 2004

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2005 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2006

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.02/2005 Tahun 2005 tentang tentang Standar Biaya Tahunan Anggaran 2006

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 Tahun 2005 tentang tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2006 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2007

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2006 tentang Perubahan PP 29-2005 Tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2005

Ps.7 (4)

ditimbang oleh

Peraturan Menkeu Nomor 96/PMK.02/2006 Tahun 2006 tentang tentang Standar biaya tahun anggaran 2007.--

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2007 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2008

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Ps.7 (4)

ditimbang oleh

Peraturan Menkeu Nomor 81/PMK.02/2007 Tahun 2007 tentang tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2008.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pelayanan Jasa Bidang Pendidikan dan Pelatihan di Lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Energi dan Sumber Daya Alam

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 72/Permentan/OT.140/11/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Bantuan Langsung Benih Unggul Tahun Anggaran 2007

Ps. 7 (4)

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64/PMK.02/2008 Tahun 2008 tentang tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2009.

Ps. 7 (4)

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.02/2008 Tahun 2008 tentang tentang Penyusunan Standar Biaya Khusus.

Ps. 7 (4)

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.011/2008 Tahun 2008 tentang tentang Penetapan Tarif Bea Masuk atas impor Kacang Kedelai.

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2008 tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2009

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2009 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2010

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM6 Tahun 2009 tentang Tata Cara Tetap Administrasi Pelaksanaan Anggaran Di Lingkungan Departemen Perhubungan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM80 Tahun 2009 tentang Prosedur Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Yang Sebagian Atau Seluruhnya Dibiayai Dari Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN) Di Lingkungan Departemen Perhubungan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM57 Tahun 2009 tentang Rencana Kerja Departemen Perhubungan Tahun 2010

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM71 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 6 Tahun 2009 tentang Tata Cara Tetap Administrasi Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Departemen Perhubungan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2010 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2011

Ps. 7 (4)

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.02/2010 Tahun 2010 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2010

Ps. 7 (4)

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123/PMK.02/2010 Tahun 2010 tentang Standar Biaya Khusus tahun Anggaran 2011

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 2010 tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2011

-

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/lembaga

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM6 Tahun 2010 tentang Cetak Biru Pengembangan Transportasi Penyeberangan Tahun 2010-2030

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM51 Tahun 2010 tentang Rencana Kerja Kementerian Perhubungan Tahun 2011

Pasal 7 (4)

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM70 Tahun 2010 tentang Standar Biaya Tahun 2011 di Lingkungan Kementerian Perhubungan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM81 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 6 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Tetap Administrasi Pelaksanaan Anggaran Di Lingkungan Departemen Perhubungan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.05/2010 Tahun 2010 tentang Petunjuk Penyusunan Dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2011.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.02/2010 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, Dan Pertanggungjawaban Dana Upaya Khusus Kedelai.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.02/2010 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyediaan Anggaran, Pencairan, Dan Pertanggungjawaban Bantuan Langsung Pupuk Dan Bantuan Langsung Sarana Produksi Pertanian.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 255/PMK.05/2010 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengesahan Realisasi Pendapatan Dan Belanja Yang Bersumber Dari Hibah Luar Negeri/Dalam Negeri Yang Diterima Langsung Oleh Kementerian Negara/Lembaga Dalam Bentuk Uang.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM27 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Yang Dibiayai Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) Rupiah Murni Di Lingkungan Kementerian Perhubungan Yang Proses Penetapannya Dilakukan Oleh Menteri Dan Prosedur Menjawab Sanggahan Banding

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM87 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Km 6 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Tetap Administrasi Pelaksanaan Anggaran Di Lingkungan Departemen Perhubungan


 36 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004  Tentang rencana kerja pemerintah. Disahkan pada tanggal 5 Agustus 2004

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Ps. 7(1)

ditimbang oleh

Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2005 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2006

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2005 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2006

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional

Ps. 7(1)

ditimbang oleh

Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2006 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2007

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2006 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2007

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2006 tentang Perubahan PP 29-2005 Tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2005

Ps. 7(1)

ditimbang oleh

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2007 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2008

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2007 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2008

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2008 tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2009

Ps.7 (1)

ditimbang oleh

Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2009 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2010

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2009 tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2010

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM6 Tahun 2009 tentang Tata Cara Tetap Administrasi Pelaksanaan Anggaran Di Lingkungan Departemen Perhubungan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM71 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 6 Tahun 2009 tentang Tata Cara Tetap Administrasi Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Departemen Perhubungan

Ps.7 (1)

ditimbang oleh

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2010 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2011

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2010 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2011

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 2010 tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2011

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/9/2010 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintah Dibidang Perdagangan Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Dalam Rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2011

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 42/M-DAG/PER/10/2010 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Sarana Distribusi Melalui Dana Tugas Pembantuan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 55/M-DAG/PER/12/2010 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/2010 Tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Di Bidang Perdagangan Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Dalam Rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2011

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM83 Tahun 2010 tentang Panduan Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur Transportasi

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM90 Tahun 2010 tentang Pembentukan Simpul Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) Kementerian Perhubungan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.05/2010 Tahun 2010 tentang Petunjuk Penyusunan Dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2011.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 42/M-DAG/PER/12/2011 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Di Bidang Perdagangan Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintahan Dalam Rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2012

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM24 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Kerugian Negara Di Lingkungan Kementerian Perhubungan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2011 Tahun 2011 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2011.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2011 Tahun 2011 tentang Petunjuk Penyusunan Dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194/PMK.02/2011 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan Persetujuan Kontrak Tahun Jamak (Multi Years Contract) Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.06/2011 Tahun 2011 tentang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara.

Pasal 7 ayat (1)

ditimbang oleh

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2012 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2013

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2012 Tahun 2012 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2012.

-

ditimbang oleh

Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2014

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 2013 tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2014

Pasal 7 ayat (1)

ditimbang oleh

Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015

-

ditimbang oleh

Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015

Pasal 7 ayat (1)

ditimbang oleh

Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2016

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tim Evaluasi Dan Pengawasan Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

Pasal 7 ayat (1)

ditimbang oleh

Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017


 37 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2004  Tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 11 tahun 1962 tentang perdagangan barang-barang dalam pengawasan. Disahkan pada tanggal 26 Juli 2004

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/3/2007 Tahun 2007 tentang Ketentuan Impor Mesin Multifungsi Berwarna, Mesin Fotokopi Berwarna Dan Mesin Printer Berwarna

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/5/2009 Tahun 2009 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang atau Jasa

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43/M-DAG/PER/9/2009 Tahun 2009 tentang Pengadaan,Pengedaran,Penjualan,Pengawasan Dan Pengendalian Minuman Beralkohol

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16/M-DAG/PER/3/2010 Tahun 2010 tentang Penetapan Alokasi Jenis Dan Jumlah Minuman Beralkohol Yang Penjualannya Dikenakan Pajak (Duty PAid)

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/5/2010 Tahun 2010 tentang Penetapan Harga Patokan Petani (HPP) Gula Kristal Putih (Plantation White Sugar)

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/12/2010 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43/M-DAG/PER/9/2009 Tentang Ketentuan Pengadaan, Pengedaran, Penjualan, Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 Tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang dalam Pengawasan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/3/2011 Tahun 2011 tentang Penetapan Alokasi Jenis Dan Jumlah Minuman Beralkohol Yang Dapat Diimpor Yang Penjualannya Dikenakan Pajak

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11/M-DAG/PER/5/2011 Tahun 2011 tentang Penetapan Harga Patokan Petani (Hpp) Gula Kristal Putih (Plantation White Sugar)

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17/M-DAG/PER/6/2011 Tahun 2011 tentang Pengadaan Dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M-DAG/PER/2/2012 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/3/2007 Tentang Ketentuan Impor Mesin Multifungsi Berwarna, Mesin Fotokopi Berwarna Dan Mesin Printer Berwarna

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11/M-DAG/PER/3/2012 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43/M-DAG/PER/9/2009 Tentang Ketentuan Pengadaan, Pengedaran, Penjualan, Pengawasan, Dan Pengendalian Minuman Beralkohol

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/3/2012 Tahun 2012 tentang Ketentuan Pengadaan, Pengedaran, Penjualan, Pengawasan, dan Pengendalian Minuman Beralkohol

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 28/M-DAG/PER/5/2012 Tahun 2012 tentang Penetapan Harga Patokan Petani Gula Kristal Putih


 38 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2004  Tentang pengurangan penyertaan modal negara republik indonesia pada perusahaan perseroan (persero) pt angkasa pura i. Disahkan pada tanggal 10 Mei 2004

 


 39 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2004  Tentang pemberihan gaji/pensiun/tunjangan bulan ketiga belas dalam tahun anggaran 2004 kepada pegawai negeri, pejabat negara, dan penerima pensiun/tunjangan. Disahkan pada tanggal 10 Mei 2004

 


 40 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004  Tentang penatagunaan tanah. Disahkan pada tanggal 10 Mei 2004 41 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2004  Tentang perusahaan umum (perum) pembangunan perumahan nasional. Disahkan pada tanggal 10 Mei 2004

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

PDF

-

mendasarkan oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2015 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Perusahaan Umum (perum) Pembangunan Perumahan Nasional

 


 42 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2004  Tentang syarat dan tatacara pengalihan perlindungan varietas tanaman dan penggunaan varietas yang dilindungi oleh pemerintah. Disahkan pada tanggal 17 Maret 2004

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 446/Kpts/HK.310/7/2004 Tahun 2004 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Konsultan Perlindungan Varietas Unggul

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39/Permentan/OT.140/8/2006 Tahun 2006 tentang Produksi, Sertifikasi dan Peredaran Benih Bina


 43 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2004  Tentang penamaan, pendaftaran dan penggunaan varietas asal untuk pembuatan varietas turunan esensial. Disahkan pada tanggal 17 Maret 2004

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 442/Kpts/HK.310/7/2004 Tahun 2004 tentang Syarat dan Tata Cara Permohonan dan Pemberian Hak Perlindungan Varietas Tanaman

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 446/Kpts/HK.310/7/2004 Tahun 2004 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Konsultan Perlindungan Varietas Unggul

Pasal 8, 15 & 18

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01/Pert/SR.120/2/2006 Tahun 2006 tentang Syarat Penamaan dan Tata Cara Pendaftaran Varietas Tanaman

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 37/Permentan/OT.140/8/2006 Tahun 2006 tentang Pengujian, Penilaian, Pelepasan dan Penarikan Varietas

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39/Permentan/OT.140/8/2006 Tahun 2006 tentang Produksi, Sertifikasi dan Peredaran Benih Bina

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67/Permentan/OT.140/12/2006 Tahun 2006 tentang Pelestarian dan Pemanfaatan Sumberdaya Genetik Tanaman

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 734/Kpts/OT.140/12/2006 Tahun 2006 tentang Pembentukan Komisi Nasional Sumber Daya Genetik

Pasal 2 ayat (4)

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 34/Permentan/OT.140/7/2008 Tahun 2008 tentang Metode Seleksi Dalam Pembuatan Varietas Turunan Esensial

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 34/Permentan/OT.140/7/2008 Tahun 2008 tentang Metode Seleksi Dalam Pembuatan Varietas Turunan Esensial


 44 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2004  Tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 45 tahun 1995 tentang penyelenggaraan kegiatan dibidang pasar modal. Disahkan pada tanggal 2 Maret 2004

 


 45 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2004  Tentang penjualan saham pada perusahaan perseroan (persero) pt. adhi karya. Disahkan pada tanggal 2 Maret 2004

 


 46 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2004  Tentang pendirian perusahaan persero (persero) dibidang pengelolaan aset. Disahkan pada tanggal 27 Februari 2004

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2006 tentang Penjualan Saham Milik Negara Republik Indonesia Pada PT Bank Permata Tbk Dan PT Bank Lippo Tbk

-

diubah oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2008 tentang Perubahan PP 10-2004 Tentang Pendirian Perusahaan Perseroan (Pesero) Di Bidang Pengelolaan Asset

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2008 tentang Perubahan PP 10-2004 Tentang Pendirian Perusahaan Perseroan (Pesero) Di Bidang Pengelolaan Asset

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2008 tentang Perubahan PP 10-2004 Tentang Pendirian Perusahaan Perseroan (Pesero) Di Bidang Pengelolaan Asset

-

mendasarkan oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2009 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Perusahaan Pengelola Aset

-

mendasarkan oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2015 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Perusahaan Pengelola Aset


 47 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2004  Tentang kampanye pemilihan umum oleh pejabat negara. Disahkan pada tanggal 25 Februari 2004

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dicabut oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2009 tentang Tata Cara Bagi Pejabat Negara Dalam Melaksanakan Kampanye Pemilihan Umum

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2009 tentang Tata Cara Bagi Pejabat Negara Dalam Melaksanakan Kampanye Pemilihan Umum


 48 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2004  Tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 1 tahun 1998 tentang pemeriksaan kecelakaan kapal. Disahkan pada tanggal 17 Februari 2004

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Anggota Dan Sekretaris Pengganti Mahkamah Pelayaran

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM26 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan


 49 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2004  Tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2002 tentang tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada departemen pertanian. Disahkan pada tanggal 11 Februari 2004

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 401/Kpts/SR.140/6/2004 Tahun 2004 tentang Pendaftaran Pestisida Untuk Ekspor

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 443/Kpts/KU.330/7/2004 Tahun 2004 tentang Biaya Pengelolaan Hak Perlindungan Varietas Tanaman

-

ditimbang oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 508/Kpts/PD.520/8/2004 Tahun 2004 tentang Klasifikasi Media Pembawa Organisme Pengggangu Tumbuhan Karantina

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 62/Permentan/OT./140/12/200 Tahun 2006 tentang Pengawasan dan Tindakan Karantina Terhadap Pemasukan Bahan Patogen dan/atau Obat Hewan Golongan Sediaan Biologik

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/Permentan/SR.140/2/2007 Tahun 2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pestisida

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08/Permentan/SR.140/2/2007 Tahun 2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk An-Organik

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 27/Permentan/OT.140/3/2007 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64/Permentan/OT.140/12/2006 Tentang Pemasukan dan Pengawasan Peredarann Karkas, Daging dan Jeroan dari Luar Negeri

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/8/2007 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64/Permentan/OT.140/12/2006 Juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 27/Permentan/OT.140/3/2007 Tentang Pemasukan dan Pengawasan Peredaran Karkas, Daging dan Jeroan dari Luar Negeri

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 81/Kpts/SR.140/2/2007 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Formulasi, Nama Bahan Aktif, Dosis Aplikasi dan Jenis Pestisida

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 515/Kpts/SR.140/9/2007 Tahun 2007 tentang Pendaftaran Pestisida Untuk Ekspor

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 517/Kpts/SR.140/9/2007 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Formulasi, Kadar Bahan Aktif Pestisida

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 33/Permentan/OT.140/7/2008 Tahun 2008 tentang Harga Referensi Benih Penjenis Tanaman dan Bibit Ternak Lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 276/Kpts/OT.160/4/2008 Tahun 2008 tentang Komisi Pestisida

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18/Permentan/OT.140/3/2011 Tahun 2011 tentang Pelayanan Dokumen Karantina Pertanian Dalam Sistem Elektronik

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 24/Permentan/SR.140/4/2011 Tahun 2011 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pestisida

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/SR.140/8/2011 Tahun 2011 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk An-Organik

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70/Permentan/SR.140/10/2011 Tahun 2011 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenah Tanah

-

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2012 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Pertanian


 50 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2004  Tentang penetapan universitas pendidikan indonesia sebagai badan hukum milik negara. Disahkan pada tanggal 30 Januari 2004

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia

51 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2004  Tentang tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada lembaga ilmu pengetahuan indonesia. Disahkan pada tanggal 19 Januari 2004

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2007 tentang Jenis Dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

-

dicabut oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2007 tentang Jenis Dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2007 tentang Jenis Dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia


 52 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2004  Tentang perubahan ketiga atas peraturan pemerintah nomor 26 tahun 1999 tentang tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada departemen kehakiman. Disahkan pada tanggal 19 Januari 2004

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2005 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2005 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia

-

dicabut oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2005 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.02/2005 Tahun 2005 tentang


 53 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2004  Tentang penambahan penyertaan modal negara republik indonesia kedalam modal saham perusahaan perseroan (persero) pt. rajawali nusantara indonesia. Disahkan pada tanggal 14 Januari 2004

 


 54 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2004  Tentang penambahan penyertaan modal negara republik indonesia kedalam modal saham perusahaan perseroan (persero) pt perusahaan gas negara. Disahkan pada tanggal 14 Januari 2004

 


 55 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2004  Tentang tata cara penyampaian rencana dan laporan realisasi penerimaan negara bukan pajak. Disahkan pada tanggal 5 Januari 2004

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 443/Kpts/KU.330/7/2004 Tahun 2004 tentang Biaya Pengelolaan Hak Perlindungan Varietas Tanaman

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM35 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM38 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif Jasa Pelabuhan Pada Pelabuhan Penyeberangan Lintas Dalam Negeri

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM40 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif Jasa Pengujian Tipe, Dan Pengujian Sampling Kendaraan Bermotor

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 42/M-DAG/PER/10/2010 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Sarana Distribusi Melalui Dana Tugas Pembantuan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 68/Permentan/OT.140/12/2010 Tahun 2010 tentang Penugasan Kepada Bupati/Walikota Dalam Pengelolaan Kegiatan dan Tanggung Jawab Dana Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2011

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70/Permentan/OT.140/12/2010 Tahun 2010 tentang Penugasan Kepada Gubernur Dalam Pengelolaan Kegiatan dan Tanggung Jawab Dana Tugas Pembantuan Provinsi Tahun Anggaran 2011

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 71/Permentan/OT.140/12/2010 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Kepada Gubernur Dalam Pengelolaan Kegiatan dan Tanggung Jawab Dana Dekonsentrasi Provinsi Tahun Anggaran 2011

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47/M-DAG/PER/12/2011 Tahun 2011 tentang Penugasan Gubernur Atau Bupati/Walikota Dalam Rangka Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Dan Pengembangan Sarana Distribusi yang Didanai Melalui Dana Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2012

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 96/Permentan/OT.140/12/2011 Tahun 2011 tentang Penugasan Kepada Gubernur Dalam Pengelolaan Kegiatan dan Tanggung Jawab Dana Tugas Pembantuan Provinsi Tahun Anggaran 2012


  

PT Tatanusa

Address : Jl. Gelagah No. 47, Pisangan Timur

Kota      :  Ciputat - Tangerang Selatan 15419

Telpon   : (021) 743 4810 ; WA : +6281 6135 6892

Email    : penerbit@tatanusa.co.id