Anotasi 
Peraturan Pemerintah Tahun 1992

 

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 1992
tentang perubahan peraturan pemerintah no. 18 tahun 1977 tentang peraturan gaji anggota angkatan bersenjata republik indonesia sebagaimana telah tiga kali diubah terakhir dengan peraturan pemerintah no. 36 tahun 1991 Disahkan pada tanggal 31 Desember 1992

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1993 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 1997 tentang Peraturan Gaji Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia sebagaimana telah empat kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 80 tahun 1992

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 60 Tahun 1993 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 34 tahun 1991 tentang tunjangan jabatan struktural di Departemen Pertahanan Keamanan dan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1994 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1977 tentang Penetapan kembali pensiun pokok purnawirawan/wakawuri atau duda, tunjangan anak yatim/piatu, dan anak yatim-piatu anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia sebagaimana telahdiubah dengan Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 1985

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 98 Tahun 1996 tentang Tunjangan khusus pensiunan pegawai negeri beserta janda/dudanya yang menetap dan bertempat tinggal di propinsi daerah tingkat I Irian Jaya dan Timor Timur

 

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 1992
tentang perubahan atas peraturan pemerintah no. 32 tahun 1969 tentang pelaksanaan undang-undang no. 11 tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan pokok pertambangan Disahkan pada tanggal 30 Desember 1992

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1998 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Pertambangan dan Energi di Bidang Pertambangan Umum

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1969 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan pokok pertambangan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 53/Permentan/OT.140/7/2007 Tahun 2007 tentang Perubahan Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Menteri Pertanian Nomor 58/Permentan/OT.140/10/2006 Tentang Pembentukan Unit Pengendali Penyakit Avian Influenza Pusat

 

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992
tentang obat hewan Disahkan pada tanggal 24 Desember 1992

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pasal 15 (2)

ditimbang oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 324/Kpts/TN.120/4/94 Tahun 1994 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Obat Hewan

Pasal 4

ditimbang oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 806/Kpts/TN.260/12/94 Tahun 1994 tentang Klasifikasi Obat Hewan

Pasal 19 & 20 (3)

ditimbang oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 808/Kpts/TN.260/12/94 Tahun 1994 tentang Syarat Pengawasan dan Tata Cara Pengawasan Obat Hewan

Pasal 9, 12

ditimbang oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 695/Kpts/TN.260/8/96 Tahun 1996 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran dan Pengujian Mutu Obat Hewan

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1038/Kpts/HK.330/11/1997 Tahun 1997 tentang Pembentukan Komisi Keamanan Hayati Produk Bioteknologi Pertanian Hasil Rekayasa Genetika

Pasal 8

ditimbang oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 466/Kpts/TN.260/V/99 Tahun 1999 tentang Pedoman Cara Pembuatan Obat Hewan Yang Baik

Pasal 4 ayat (2), (3)

ditimbang oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 453/Kpts/TN.260/9/2000 Tahun 2000 tentang Obat Alami Untuk Hewan

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 339/Kpts/KP.150/6/2001 Tahun 2001 tentang Susunan Keanggotaan Komisi Obat Hewan

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 05/Kpts/OT.210/1/2002 Tahun 2002 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Menteri Pertanian Nomor 419/Kpts/OT.210/7/2002 Tentang Pedoman Budidaya Ternak Sapi Potong Yang Baik (Good Farming Practice)

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 170/Kpts/OT.210/3/2002 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Standardisasi Nasional Di Bidang Pertanian

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 667/Kpts/TN.530/10/2002 Tahun 2002 tentang Penyataan Negara Indonesia Tetap Bebas dari Penyakit BOVINE SPONGIFORM ENCEPHALOPATHY (BSE)

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 688/Kpts/KP.150/12/2002 Tahun 2002 tentang Komite Kerjasama Karantina Hewan Nasional

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 206/Kpts/TN.530/3/2003 Tahun 2003 tentang Penggolongan Jenis-Jenis Hama Penyakit Hewan Karantina, Penggolongan dan Klasifikasi Media Pembawa

Pasal 20 ayat (1) b

ditimbang oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 302/Kpts/KP.150/6/2003 Tahun 2003 tentang Pembentukan Panitia Penilai Cara Pembuatan Obat Hewan Yang Baik (CPOHB)

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 367/Kpts/PD.640/7/2003 Tahun 2003 tentang Pernyataan Papua Bebas Dari Penyakit Anthrax

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 96/Kpts/PD.620/2/2004 Tahun 2004 tentang Pernyataan Berjangkitnya Wabah Penyakit Hewan Menular Influensa Pada Unggas (Avian Influenza) Di Beberapa Propinsi Di Wilayah Indonesia

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 568/Kpts/PD.640/10/2004 Tahun 2004 tentang Pernyataan Berjangkitnya Wabah Penyakit Anjing Gila (Rabies) Di Pulau Ambon dan Pulau Seram

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 237/Kpts/PD.430/6/2005 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembibitan Itik Yang Baik

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 238/Kpts/PD.430/6/2005 Tahun 2005 tentang Pedoman Penetasan Ayam Ras Yang Baik

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 333/Kpts/PD.420/8/2005 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembibitan Ayam Ras Yang Baik

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 302/Kpts/PD.620/7/2005 Tahun 2005 tentang Pernyataan Berjangkitnya Wabah Penyakit Anjing Gila (Rabies) Di Kabupaten Ketapang Propinsi Kalimantan Barat

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 303/Kpts/PD.620/7/2005 Tahun 2005 tentang Pernyataan Berjangkitnya Wabah Penyakit Anjing Gila (Rabies) Di Kabupaten Halmahera Utara Propinsi Maluku Utara

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 338.1/Kpts/PD.620/9/2005 Tahun 2005 tentang Pernyataan Berjangkitnya Wabah Penyakit Hewan Menular Influensa Pada Unggas (Avian Influenza) Di Beberapa Propinsi Wilayah Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49/Permentan/OT.140/10/2006 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembibitan Ayam Lokal Yang Baik (Good Native Chicken Breeding Practice)

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/OT.140/10/2006 Tahun 2006 tentang Pedoman Pemeliharaan Unggas Di Pemukiman

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 54/Permentan/OT.140/10/2006 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembibitan Sapi Potong Yang Baik (Good Breeding Practice)

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 55/Permentan/OT.140/10/2006 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembibitan Sapi Perah Yang Baik (Good Breeding Practice)

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 56/Permentan/OT.140/10/2006 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembibitan Kerbau Yang Baik (Good Breeding Practice)

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 57/Permentan/OT.140/10/2006 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembibitan Kambing dan Domba Yang Baik (Good Breeding Practice)

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 62/Permentan/OT./140/12/200 Tahun 2006 tentang Pengawasan dan Tindakan Karantina Terhadap Pemasukan Bahan Patogen dan/atau Obat Hewan Golongan Sediaan Biologik

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 97/Kpts/PO.660/2/2006 Tahun 2006 tentang Pernyataan Pulau Sumbawa Propinsi Nusa Tenggara Barat Bebas Penyakit Hewan Menular Brucellosis Pada Sapi dan Kerbau

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 606/Kpts/OT.160/10/2006 Tahun 2006 tentang Pernyataan Berjangkitnya Wabah Penyakit Sampar Babi (Classical Swine Fever/Hog Choleraa) Pada Ternak Babi Di Provinsi Papua dan Provinsi Irian Jaya Barat

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35/Permentan/OT.140/3/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Budidaya Itik Petelur Yang Baik

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36/Permentan/OT.140/3/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Budidaya Itik Pedaging Yang Baik

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 44/Permentan/OT.140/5/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Berlaboratorium Veteriner Yang Baik (Good Veterinary Laboratory Practice)

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 45/Permentan/PD.660/5/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Klasifikasi Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 58/Permentan/OT.140/8/2007 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Sistem Standardisasi Nasional Di Bidang Pertanian

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64/Permentan/OT.140/9/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelayanan Pusat Kesehatan Hewan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 74/Permentan/OT.140/12/2007 Tahun 2007 tentang Pengawasan Obat Hewan

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 393/Kpts/PD.620/7/2007 Tahun 2007 tentang Pernyataan Berjangkitnya Wabah Penyakit Hewan Menular Influenza Pada Unggas (Avian Influenza) Di Wilayah Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05/Permentan/OT.140/1/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Budidaya Burung Puyuh Yang Baik

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14/Permentan/OT.140/2/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengawasan dan Pengujian Keamanan dan Mutu Produk Hewan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15/Permentan/OT.140/2/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Monitoring dan Surveilans Recidu dan Cemaran Mikroba Pada Produk Hewan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39/Permentan/OT.140/8/2008 Tahun 2008 tentang Pembentukan Lembaga Sertifikasi Produk Alat dan Mesin Pertanian

 

Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 1992
tentang dana pensiun lembaga keuangan Disahkan pada tanggal 30 November 1992

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21/PMK.010/2011 Tahun 2011 tentang Pengesahan Pendirian Dana Pensiun Lembaga Keuangan Dan Perubahan Peraturan Dana Pensiun Dari Dana Pensiun Lembaga Keuangan.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.010/2012 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.010/2008 tentang Investasi Dana Pensiun.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.010/2012 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 509/KMK.06/2002 tentang Laporan Keuangan Dana Pensiun.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.010/2012 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.010/2007 tentang Laporan Teknis Dana Pensiun.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.010/2012 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 343/KMK.017/1998 tentang Iuran dan Manfaat Pensiun.

 

Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 1992
tentang dana pensiun pemberi kerja Disahkan pada tanggal 30 November 1992

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.010/2012 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.010/2008 tentang Investasi Dana Pensiun.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.010/2012 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 509/KMK.06/2002 tentang Laporan Keuangan Dana Pensiun.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21/PMK.010/2012 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 510/KMK.06/2002 tentang Pendanaan dan Solvabilitas Dana Pensiun Pemberi Kerja.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.010/2012 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.010/2007 tentang Laporan Teknis Dana Pensiun.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.010/2012 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 343/KMK.017/1998 tentang Iuran dan Manfaat Pensiun.

 

Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 1992
tentang penyertaan modal negara ri dalam pendirian perusahaan asuransi investasi dan kredit ekspor Disahkan pada tanggal 9 November 1992

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 1992
tentang penyertaan modal negara ri ke dalam modal saham islamic development bank (idb) Disahkan pada tanggal 9 November 1992

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992
tentang penyelenggaraan usaha perasuransian Disahkan pada tanggal 30 Oktober 1992

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diubah oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1992 tentang penyelenggaraan usaha perasuransian

-

diubah oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2008 tentang Perubahan PP 73-1992 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2008 tentang Perubahan PP 73-1992 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab pengangkut Angkutan Udara

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM92 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 77 Tahun 2011 Tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PMK.010/2011 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.010/2007 tentang Penyelenggaraan Pertanggungan Asuransi Pada Lini Usaha Asuransi Kendaraan Bermotor.

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.010/2011 Tahun 2011 tentang Kesehatan Keuangan Usaha Asuransi Dan Usaha Reasuransi Dengan Prinsip Syariah.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.010/2011 Tahun 2011 tentang Kesehatan Keuangan Badan Penyelenggara Program Tabungan Hari Tua Pegawai Negeri Sipil.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.010/2012 Tahun 2012 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi Dan Perusahaan Reasuransi.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.010/2012 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.010/2011 tentang Kesehatan Keuangan Badan Penyelenggara Program Tabungan Hari Tua Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 3 ayat (2)

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 152/PMK.010/2012 Tahun 2012 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian.

 

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992
tentang bank berdasarkan prinsip bagi hasil Disahkan pada tanggal 30 Oktober 1992

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1996 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 1996 tentang Badan Pengelola Dana Ongkos Naik Haji Indonesia

-

dicabut oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1999 tentang Pencabutan PP No. 70/1992 tentang Bank Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP No. 73/1998, PP No. 71/1992 tentang Bank Penkreditan Rakyat, dan PP No. 72/1992 tentang Bank berdasarkan prinsip bagi hasil

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 1999 tentang Penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia ke dalam modal saham perseroan terbatas Bank Umum Koperasi Indonesia (PT. BUKOPIN).

 

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992
tentang bank perkreditan rakyat Disahkan pada tanggal 30 Oktober 1992

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 tentang Bank berdasarkan prinsip bagi hasil

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 193 Tahun 1998 tentang Jaminan terhadap kewajiban pembayaran Bank Perkreditan Rakyat

-

dicabut oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1999 tentang Pencabutan PP No. 70/1992 tentang Bank Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP No. 73/1998, PP No. 71/1992 tentang Bank Penkreditan Rakyat, dan PP No. 72/1992 tentang Bank berdasarkan prinsip bagi hasil

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 1999 tentang Penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia ke dalam modal saham perseroan terbatas Bank Umum Koperasi Indonesia (PT. BUKOPIN).

 

Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1992
tentang bank umum Disahkan pada tanggal 30 Oktober 1992

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diubah oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1996 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1992 tentang Bank Umum

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1996 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1992 tentang Bank Umum

-

diubah oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1992 tentang Bank Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1996

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1998 tentang Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Perbankan

-

diubah oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1992 tentang Bank Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1998

-

diubah oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1992 tentang Bank Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 1998

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 1998 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Perbankan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 1998 tentang Program Rekapitalisasi Bank Umum

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1999 tentang Penyertaan modal negara Republik Indonesia ke dalam modal BPD Daerah Istimewa Aceh, BPD Sumatera Utara, BPD Bengkulu, BPD Lampung, BPD Kalimantan Barat, BPD Kalimatan Timur, BPD Sulawesi Utara, BPD Sulawesi Tengah, BPD Nusa Tenggara,BPD Nusa Tenggara Timur, PT. Bank Lippo Tbk., dan PT. Bank Sembada Artanugroho dalam rangka Program Rekapitulasi Bank Umum

-

dicabut oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1999 tentang Pencabutan PP No. 70/1992 tentang Bank Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP No. 73/1998, PP No. 71/1992 tentang Bank Penkreditan Rakyat, dan PP No. 72/1992 tentang Bank berdasarkan prinsip bagi hasil

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 1999 tentang Penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia ke dalam modal saham perseroan terbatas Bank Umum Koperasi Indonesia (PT. BUKOPIN).

 

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992
tentang perubahan batas wilayah kotamadya daerah tingkat ii salatiga dan kabupaten daerah tingkat ii semarang Disahkan pada tanggal 12 Oktober 1992

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1992
tentang penambahan penyertaan modal negara ri ke dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) pt. pelayaran samudera djakarta lloyd Disahkan pada tanggal 19 September 1992

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1992
tentang penambahan penyertaan modal negara ri ke dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) pelabuhan iv Disahkan pada tanggal 19 September 1992

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1992
tentang penambahan penyertaan modal negara ri ke dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) pelabuhan iii Disahkan pada tanggal 19 September 1992

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1992
tentang penambahan penyertaan modal negara ri ke dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) pelabuhan ii Disahkan pada tanggal 19 September 1992

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1992
tentang penambahan penyertaan modal negara ri ke dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) pelabuhan i Disahkan pada tanggal 19 September 1992

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 1992
tentang pengertian daerah terpencil dan jenis imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dalam pelaksanaan undang-undang no. 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang no. 7 tahun 1991 Disahkan pada tanggal 19 September 1992

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1994 tentang Penghitungan penghasilan kena pajak dan pelunasan pajak penghasilan dalam tahun berjalan

 

Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1992
tentang sektor-sektor usaha perusahaan pasangan usaha dari perusahaan modal ventura dalam pelaksanaan undang-undang no. 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang no. 7 tahun 1991 Disahkan pada tanggal 19 September 1992

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1994 tentang Penghitungan penghasilan kena pajak dan pelunasan pajak penghasilan dalam tahun berjalan

 

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1992
tentang pajak penghasilan perusahaan reksa dana Disahkan pada tanggal 19 September 1992

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1994 tentang Penghitungan penghasilan kena pajak dan pelunasan pajak penghasilan dalam tahun berjalan

 

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1992
tentang obligasi perusahaan umum (perum) listrik negara Disahkan pada tanggal 19 September 1992

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1992
tentang pembentukan 10 (sepuluh) kecamatan di wilayah kabupaten-kabupaten daerah tingkat ii blitar, jember, bondowoso, pamekasan, situbondo, dan di wilayah kotamadya daerah tingkat ii surabaya dalam wilayah propinsi daerah tingkat i jawa timur Disahkan pada tanggal 19 September 1992

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1992
tentang perubahan peraturan pemerintah no. 17 tahun 1985 tentang penetapan pensiun pokok bekas pejabat negara dan janda/dudanya Disahkan pada tanggal 17 September 1992

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1992
tentang perubahan peraturan pemerintah no. 14 tahun 1985 tentang pemberian tunjangan perintis pergerakan kebangsaan/kemerdekaan Disahkan pada tanggal 17 September 1992

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1993 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 1985 tentang pemberian tunjangan perintis pergerakan kebangsaan/kemerdekaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 1992

 

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1992
tentang perubahan peraturan pemerintah no. 11 tahun 1985 tentang keuangan/administratif jaksa agung, panglima angkatan bersenjata, dan gubernur bank indonesia Disahkan pada tanggal 17 September 1992

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1992 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 1985 tentang Penetapan pensiun pokok bekas pejabat Negara dan janda/dudanya

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1993 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 1985 tentang Hak Keuangan/Administratif Jaksa Agung, Panglima Angkatan Bersenjata, dan Gubernur Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 1992

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1993 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 1985 tentang penetapan pensiun pokok bekas pejabat negara dan janda/dudanya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 1992

 

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1992
tentang perubahan peraturan pemerintah no. 10 tahun 1985 tentang gaji pokok pimpinan lembaga tertinggi/tinggi negara dan anggota lembaga tinggi negara serta uang kehormatan anggota lembaga tertinggi negara Disahkan pada tanggal 17 September 1992

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1992 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 1985 tentang Penetapan pensiun pokok bekas pejabat Negara dan janda/dudanya

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1993 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1985 tentang Gaji Pokok Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Anggota Lembaga Tinggi Negara serta Uang Kehormatan anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara sebagaimana telah diubah denganPeraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1992

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1993 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 1985 tentang penetapan pensiun pokok bekas pejabat negara dan janda/dudanya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 1992

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1993 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 1985 tentang penyesuaian pensiun pokok bekas pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan janda/dudanya

 

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 1992
tentang perubahan peraturan pemerintah no. 50 tahun 1980 tentang hak keuangan/administratif menteri negara dan bekas menteri negara serta janda/dudanya sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah no. 9 tahun 1985 Disahkan pada tanggal 17 September 1992

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1992 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 1985 tentang Penetapan pensiun pokok bekas pejabat Negara dan janda/dudanya

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1993 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Menteri Negara dan bekas Menteri Negara serta janda/dudanya sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 1992

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1993 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 1985 tentang penetapan pensiun pokok bekas pejabat negara dan janda/dudanya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 1992

 

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 1992
tentang perubahan peraturan pemerintah no. 10 tahun 1980 tentang pemberian tunjangan kehormatan kepada bekas anggota komite nasional indonesia pusat dan janda/dudanya sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah no. 13 tahun 1985 Disahkan pada tanggal 17 September 1992

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1992
tentang perubahan peraturan pemerintah no. 9 tahun 1980 tentang hak keuangan/administratif kepala daerah/wakil kepala daerah dan bekas kepala daerah/bekas wakil kepala daerah serta janda/dudanya sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir denganperaturan pemerintah nomor 12 tahun 1985 Disahkan pada tanggal 17 September 1992

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1992 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 1985 tentang Penetapan pensiun pokok bekas pejabat Negara dan janda/dudanya

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1993 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 1985 tentang penetapan pensiun pokok bekas pejabat negara dan janda/dudanya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 1992

 

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1992
tentang perubahan peraturan pemerintah no. 7 tahun 1977 tentang peraturan gaji pegawai negeri sipil sebagaimana telah diubah, terakhir dengan peraturan pemerintah no. 15 tahun 1985 Disahkan pada tanggal 17 September 1992

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1992 tentang Penyesuaian gaji pokok Pegawai Negeri Sipil menurut Peraturan Pemerintah No. 15 tahun 1985 ke dalam Peraturan Pemerintah No. 51 tahun 1992

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 1992 tentang Tunjangan jabatan pustakawan, teknisi penerbangan, penguji mutu barang, dan pranata komputer

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1993 tentang Penetapan pensiun pokok pensiunan pegawai negeri sipil dan janda/dudanya

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1993 tentang Penyesuaian gaji pokok Pegawai Negeri Sipil menurut Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 1992 ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 1993

 


Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1992
tentang pemindahan sisa kredit anggaran pembangunan tahun anggaran 1991/92 ke tahun anggaran 1992/93 Disahkan pada tanggal 31 Agustus 1992

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1992
tentang penambahan penyertaan modal negara ri ke dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) angkasa pura i Disahkan pada tanggal 29 Agustus 1992

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1992
tentang penambahan penyertaan modal negara ri ke dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) pt. perhotelan dan perkantoran indonesia Disahkan pada tanggal 28 Agustus 1992

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1997 tentang Penambahan penyertaan modal negara republik Indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) pt rajawali nusantara Indonesia

 

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1992
tentang pembentukan 8 (delapan) kecamatan di wilayah kabupaten-kabupaten daerah tingkat ii kupang, alor, manggarai, dan sumba timur dalam wilayah propinsi daerah tingkat i nusa tenggara timur Disahkan pada tanggal 20 Agustus 1992

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992
tentang penyelenggaraan otonomi daerah dengan titik berat pada daerah tingkat ii Disahkan pada tanggal 19 Agustus 1992

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1995 tentang Penyerahan sebagian urusan pemerintahan kepada 26 (duapuluh enam) daerah tingkat II percontohan

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1997 tentang Program Makanan Tambahan Anak Sekolah

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1998 tentang Penyerahan sebagian urusan Pemerintahan di Bidang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk kepada Daerah

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1998 tentang Penyerahan sebagian urusan Pemerintahan di Bidang Kehutanan kepada Daerah

 

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1992
tentang pembentukan 27 (dua puluh tujuh) kecamatan di wilayah kabupaten-kabupaten daerah tingkat ii lebak, pandeglang, ciamis, sukabumi, indramayu, majelengka, kuningan, tasikmalaya, bogor, garut, subang, karawang, bandung, tangerang,cianjur, serang, dan di wilayah kotamadya dati ii bogor dalam wilayah pronpinsi daerah tingkat i jawa barat Disahkan pada tanggal 14 Agustus 1992

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1992
tentang penambahan penyertaan modal negara ri ke dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) pt. industri pesawat terbang nusantara Disahkan pada tanggal 4 Agustus 1992

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1992
tentang pembentukan 6 (enam) kecamatan di wilayah kabupaten-kabupaten daerah tingkat ii batang hari, bungo tebo, tanjung jabung, dan sarolangun bangko dalam wilayah propinsi daerah tingkat i jambi Disahkan pada tanggal 23 Juli 1992

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 132 Tahun 2000 tentang Pajak penghasilan atas hadiah undian

 

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1992
tentang pembentukan kecamatan soibada di wilayah kabupaten daerah tingkat ii manatuto dalam wilayah propinsi daerah tingkat i timor timur Disahkan pada tanggal 23 Juli 1992

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1992
tentang penambahan penyertaan modal negara ri ke dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) pt. pelayaran nasional indonesia Disahkan pada tanggal 20 Juli 1992

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992
tentang peranserta masyarakat dalam pendidikan nasional Disahkan pada tanggal 17 Juli 1992

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dicabut oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan

 

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992
tentang tenaga kependidikan Disahkan pada tanggal 17 Juli 1992

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peranserta masyarakat dalam pendidikan nasional

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 78 Tahun 1994 tentang Hari Guru Nasional

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1995 tentang Tunjangan tenaga kependidikan

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1995 tentang Tunjangan tenaga kependidikan

-

diubah oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 23 tahun 1995 tentang tunjangan tenaga kependidikan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 tahun 1997

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Tunjangan Tenaga Kependidikan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2006 tentang Tunjangan Tunjangan Tenaga Kependidikan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2007 tentang Tunjangan Tenaga Kependidikan

-

dicabut oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan

 

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1992
tentang penambahan penyertaan modal negara ri ke dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) pt. perusahaan penerbangan garuda indonesia Disahkan pada tanggal 15 Juli 1992

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1992
tentang penambahan penyertaan modal negara ri ke dalam modal perusahaan umum (perum) listrik negara Disahkan pada tanggal 15 Juli 1992

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1992
tentang pembentukan 18 (delapan belas) kecamatan di wilayah kabupaten-kabupaten daerah tingkat ii simalungun, dairi, tapanuli selatan, karo, tapanuli utara, tapanuli tengah, nias, langkat, dan di wilayah kotamadya dati ii medan dalam wilayah propinsi dati isumatera utara Disahkan pada tanggal 13 Juni 1992

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1992
tentang penundaan berlakunya ketentuan pasal 5 ayat (1) peraturan pemerintah no. 18 tahun 1992 tentang ketentuan konversi hak atas tanah di propinsi daerah tingkat i timor timur menurut undang-undang pokok agraria Disahkan pada tanggal 30 Juni 1992

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1992
tentang penambahan penyertaan modal negara ri ke dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) pt. barata indonesia Disahkan pada tanggal 30 Juni 1992

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1992
tentang penambahan penyertaan modal negara ri ke dalam modal perusahaan umum (perum) damri Disahkan pada tanggal 30 Juni 1992

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 100 Tahun 2000 tentang Tunjangan tenaga kesehatan

 

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1992
tentang penambahan penyertaan modal negara ri ke dalam modal perusahaan umum (perum) pengangkutan penumpang djakarta (ppd) Disahkan pada tanggal 29 Juni 1992

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1992
tentang penambahan penyertaan modal negara ri ke dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) pt. brantas abipraya Disahkan pada tanggal 29 Juni 1992

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1992
tentang pembentukan 8 (delapan) kecamatan di wilayah kabupaten-kabupaten daerah tingkat ii timor tengah selatan, timor tengah utara, belu, ende, ngada, sikka, dan sumba barat dalam wilayah propinsi daerah tingkat i nusa tenggara timur Disahkan pada tanggal 26 Mei 1992

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1992
tentang pembentukan 8 (delapan) kecamatan di wilayah kabupaten-kabupaten daerah tingkat ii sinjai, soppeng, gowa, maros, dan kotamadya daerah tingkat ii ujung pandang dalam wilayah propinsi daerah tingkat i sulawesi selatan Disahkan pada tanggal 23 Mei 1992

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 28/Permentan/OT.140/5/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penataan Kompartemen dan Penataan Zona Usaha Perunggasan

 

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1992
tentang penambahan penyertaan modal negara ri ke dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) pt. rajawali nusantara indonesia Disahkan pada tanggal 13 Mei 1992

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1992
tentang pembentukan 18 (delapan belas) kecamatan di wilayah kabupaten-kabupaten daerah tingkat ii blitar, lumajang, situbondo, lamongan, probolinggo, malang, bojonegoro, dan kotamadya daerah tingkat ii surabaya dalam wilayah propinsi daerah tingkat ijawa timur Disahkan pada tanggal 12 Mei 1992

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1992
tentang penyesuaian bentuk hukum bank pembangunan indonesia menjadi perusahaan perseroan (persero) Disahkan pada tanggal 29 April 1992

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1992
tentang penyesuaian bentuk hukum bank tabungan negara menjadi perusahaan perseroan (persero) Disahkan pada tanggal 29 April 1992

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1999 tentang Penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia ke dalam modal Persero PT Bank Negara Indonesia Tbk., Perusahaan Persero PT Bank Rakyat Indonesia, Persero PT Bank Tabungan Negara, dan Perseri PT Bank Mandiri dalam rangka program rekapitalisasi BankUmum

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2000 tentang Penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia ke dalam modal perusahaan perseroan (persero) PT Bank Tabungan Negara dalam rangka program rekapitalisasi bank umum

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2001 tentang Penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan (Persero) PT. Bank Tabungan Negara

 

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1992
tentang penyesuaian bentuk hukum bank bumi daya menjadi perusahaan perseroan (persero) Disahkan pada tanggal 29 April 1992

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1992
tentang penyesuaian bentuk hukum bank ekspor impor indonesia menjadi perusahaan perseroan (persero) Disahkan pada tanggal 29 April 1992

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1998 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Ekspor Impor Indonesia

 

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1992
tentang penyesuaian bentuk hukum bank rakyat indonesia menjadi perusahaan perseroan (persero) Disahkan pada tanggal 29 April 1992

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1999 tentang Penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia ke dalam modal Persero PT Bank Negara Indonesia Tbk., Perusahaan Persero PT Bank Rakyat Indonesia, Persero PT Bank Tabungan Negara, dan Perseri PT Bank Mandiri dalam rangka program rekapitalisasi BankUmum

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2003 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Rakyat Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2003 tentang Penjualan Saham pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Rakyat Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/27/PBI/2004 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Pengawasan Badan Kredit Desa

 

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1992
tentang penyesuaian bentuk hukum bank dagang negara menjadi perusahaan perseroan (persero) Disahkan pada tanggal 29 April 1992

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1992
tentang penyesuaian bentuk hukum bank negara indonesia 1946 menjadi perusahaan perseroan (persero) Disahkan pada tanggal 29 April 1992

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1996 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Negara Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1996 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Negara Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1999 tentang Penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia ke dalam modal Persero PT Bank Negara Indonesia Tbk., Perusahaan Persero PT Bank Rakyat Indonesia, Persero PT Bank Tabungan Negara, dan Perseri PT Bank Mandiri dalam rangka program rekapitalisasi BankUmum

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2000 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara republik Indonesia ke dalam Modal Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Negara Indonesia Tbk. dalam Rangka Program Rekapitalisasi Bank Umum

 

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1992
tentang perubahan nama ibukota kabupaten daerah tingkat ii klungkung Disahkan pada tanggal 25 April 1992

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1992
tentang persyaratan pemilikan saham dalam perusahaan penanaman modal asing Disahkan pada tanggal 16 April 1992

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1992 tentang Pemanfaatan tanah hak guna usaha dan hak guna bangunan untuk usaha patungan dalam rangka penanaman modal asing

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 1992 tentang Usaha penyediaan Tenaga Listrik oleh Swasta

-

diubah oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1993 tentang Perubahan Peraturan Pemeritah Nomor 17 tahun 1992 tentang persyaratan pemilikan saham dalam perusahaan penanaman modal asing

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1993 tentang Perubahan Peraturan Pemeritah Nomor 17 tahun 1992 tentang persyaratan pemilikan saham dalam perusahaan penanaman modal asing

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1993 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1986 tentang jangka waktu izin perusahaan penanaman modal asing

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1993 tentang Persyaratan pemilikan saham dalam perusahaan penanaman modal asing

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 1992 tentang Usaha Penyediaan Tenaga Listrik oleh Swasta

 

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1992
tentang pembentukan 10 (sepuluh) kecamatan di wilayah kabupaten-kabupaten daerah tingkat ii pati, blora, temanggung, purbalingga, grobogan, brebes, wonogiri, dan cilacap dalam wilayah propinsi daerah tingkat i jawa tengah Disahkan pada tanggal 4 April 1992

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1992
tentang pengalihan bentuk perusahaan umum (perum) angkutan sungai, danau dan penyeberangan menjadi perusahaan perseroan (persero) Disahkan pada tanggal 17 Maret 1992

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1993 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1997 tentang Penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia kedalam modal saham perseroan (persero) PT. Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2000 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2002 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan.

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2002 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan.

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2002 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2003 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia kedalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan

-

mendasarkan oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) Pt ASDP Indonesia Ferry

-

mendasarkan oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2013 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Asdp Indonesia Ferry

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 112 Tahun 2015 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Asdp Indonesia Ferry

 

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1992
tentang pengalihan bentuk perusahaan umum (perum) angkasa pura ii menjadi perusahaan perseroan (persero) Disahkan pada tanggal 17 Maret 1992

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1994 tentang Penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia kedalam modal saham perusahaan perseroan (Persero) PT. Angkasa Pura II

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1995 tentang Penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia kedalam modal saham perusahaan perseroan (persero) PT. Angkasa Pura II

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1998 tentang Penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) PT. Angkasa Pura II

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2001 tentang Penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan (Persero) PT. Angkasa Pura II

-

mendasarkan oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 89 Tahun 2010 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Angkasa Pura II

-

mendasarkan oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkasa Pura II

-

mendasarkan oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 130 Tahun 2015 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Angkasa Pura II

-

mendasarkan oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2016 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Angkasa Pura Ii

 

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1992
tentang penggabungan perusahaan perseroan (persero) pt. dok dan galangan kapal nusantara ke dalam perusahaan perseroan (persero) pt. dok dan perkapalan kodja bahari Disahkan pada tanggal 16 Maret 1992

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1992
tentang penambahan penyertaan modal negara republik indonesia ke dalam modal perusahaan umum (perum) gas negara (pgn) Disahkan pada tanggal 10 Maret 1992

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2000 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan

 

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1992
tentang penambahan penyertaan modal negara ri ke dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) pt. pelayaran bahtera adhiguna Disahkan pada tanggal 10 Maret 1992

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1992
tentang penambahan penyertaan modal negara ri ke dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) pt. rajawali nusantara indonesia Disahkan pada tanggal 9 Maret 1992

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1992
tentang penambahan penyertaan modal negara ri ke dalam perusahaan umum (perum) indonesia farma Disahkan pada tanggal 28 Februari 1992

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1992
tentang penambahan penyertaan modal negara ri ke dalam modal perusahaan umum (perum) angkutan sungai, danau dan penyeberangan Disahkan pada tanggal 19 Februari 1992

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1992
tentang penambahan penyertaan modal negara ri kedalam modal perusahaan umum (perum) angkasa pura ii Disahkan pada tanggal 19 Februari 1992

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1992
tentang pengalihan bentuk perusahaan umum (perum) husada bhakti menjadi perusahaan perseroan (persero) Disahkan pada tanggal 18 Februari 1992

 


 

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1992
tentang pengalihan bentuk perusahaan umum (perum) angkasa pura i menjadi perusahaan perseroan (persero) Disahkan pada tanggal 4 Februari 1992

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1992 tentang Penambahan penyertaan modal Negara RI ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (Persero) Angkasa Pura I

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1995 tentang Penambahan penyertaan modal negara RI kedalam modal saham perusahaan perseroan (Persero) PT. Angkasa Pura I

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1997 tentang Penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia kedalam modal saham perusahaan perseroan (Persero) PT. Angkasa Pura I

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1999 tentang Penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan (PERSERO) PT. Angkasa Pura I

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2000 tentang Penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) PT. Angkasa Pura I

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2002 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Angkasa Pura I.

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2002 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Angkasa Pura I.

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2004 tentang Pengurangan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkasa Pura I

 

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1992
tentang penyelenggaraan telekomunikasi untuk keperluan pertahanan keamanan negara Disahkan pada tanggal 20 Januari 1992

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi

 

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1992
tentang pembentukan 27 (dua puluh tujuh) kecamatan di wilayah kabupaten-kabupaten daerah tingkat ii pandeglang, lebak, serang, tangerang, karawang, bekasi, bogor, kuningan, indramayu, cirebon, tasikmalaya, sukabumi, sumedang,majalengka, subang, garut, ciamis, purwakarta dan cianjur dalam wilayah propinsi daerah tingkat i jawa barat Disahkan pada tanggal 11 Januari 1992

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1992
tentang organisasi biro pusat statistik Disahkan pada tanggal 9 Januari 1992

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Ps. 2

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 1992 tentang Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja biro pusat statistik

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1994 tentang Sensus Ekonomi 1996

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik

 

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1992
tentang penambahan penyertaan modal negara ri kedalam modal perusahaan umum (perum) bio farma Disahkan pada tanggal 3 Januari 1992

 


 

 

PT Tatanusa

Address : Jl. Gelagah No. 47, Pisangan Timur

Kota      :  Ciputat - Tangerang Selatan 15419

Telpon   : (021) 743 4810

Email    : penerbit@tatanusa.co.id