Anotasi 
Peraturan Pemerintah Tahun 1988

 

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1988
tentang perubahan pasal 16 peraturan pemerintah no. 22 tahun 1985 tentang pelaksanaan undang-undang pajak pertambahan nilai 1984 Disahkan pada tanggal 27 Desember 1988

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1991 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 1985 tentang Pelaksanaan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1988

 

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1988
tentang pengenaan pajak pertambahan nilai atas penyerahan barang kena pajak yang dilakukan oleh pedagang besar dan penyerahan jasa kena pajak disamping jasa yang dilakukan oleh pemborong Disahkan pada tanggal 27 Desember 1988

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1989 tentang Penundaan pembayaran pajak pertambahan nilai atas penyerahan jasa pencarian sumber-sumber dan pemboran minyak, gas bumi, dan panas bumi bagi para kontraktor yang belum berproduksi

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1989 tentang Penundaan pembayaran pajak pertambahan nilai atas penyerahan jasa pencarian sumber-sumber dan pemboran minyak, gas bumi, dan panas bumi bagi para kontraktor yang belum berproduksi

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1990 tentang Pajak pertambahan nilai yang terhutang atas impor dan penyerahan kertas koran yang untuk penerbitan surat kabar dan majalah dan atas penyerahan surat kabar serta majalah

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 1990 tentang Pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah atas impor dan penyerahan buku-buku pelajaran umum, kitab suci dan buku-buku pelajaran agama

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 1991 tentang Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan barang kena pajak yang dilakukan oleh pedagang eceran besar

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 96 Tahun 1993 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Penyerahan Barang Kena Pajak ke, dari dan antar Kawasan Berikat dan Entrepot Produksi untuk tujuanEkspor (EPTE)

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 8 tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 11 tahun 1994

 

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1988
tentang penambahan penyertaan modal negara ri ke dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) pt. semen tonasa Disahkan pada tanggal 19 Desember 1988

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1988
tentang perubahan atas peraturan pemerintah no.6 tahun 1969 tentang pembebanan atas impor sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan peraturan pemerintah no.35 tahun 1977 Disahkan pada tanggal 19 Desember 1988

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1993 tentang Fasilitas dan kemudahan pabean, perpajakan dan tata niaga impor bagi entrepot produksi untuk tujuan ekspor (EPTE)

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 95 Tahun 1993 tentang Perubahan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1993 tentang Fasilitas dan Kemudahan Pabean, Perpajakan dan Tata Niaga Impor Bagi Entrepot Produksi untuk Tujuan Ekspor (EPTE)

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1995 tentang Bea masuk, bea masuk tambahan, pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah, dan pajak penghasilan dalam rangka pelaksanaan proyek pemerintah yang dibiayai dengan dana pinjaman luar negeri

 

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1988
tentang pembentukan kecamatan peundeuy di kabupaten daerah tingkat ii garut, kecamatan kota sukabumi barat dan kota sukabumi timur di kotamadya daerah tingkat ii sukabumi dan kecamatan maniis di kabupaten daerah tingkat ii purwakarta dalamwilayah propinsi daerah tingkat i jawa barat Disahkan pada tanggal 8 Desember 1988

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1988
tentang penambahan penyertaan modal negara ri ke dalam modal saham perseroan terbatas "unelec indonesia pt" ("unindo pt") Disahkan pada tanggal 7 Desember 1988

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 tentang Peraturan gaji anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

 

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1988
tentang perubahan batas wilayah kotamadya daerah tingkat ii palembang, kabupaten daerah tingkat ii musi banyuasin dan kabupaten daerah tingkat ii ogan komering ilir Disahkan pada tanggal 6 Desember 1988

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1988
tentang perubahan batas wilayah kotamadya daerah tingkat ii manado dan kabupaten daerah tingkat ii minahasa Disahkan pada tanggal 6 Desember 1988

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988
tentang perubahan batas wilayah kotamadya daerah tingkat ii pekalongan, kabupaten daerah tingkat ii pekalongan dan kabupaten daerah tingkat ii batang Disahkan pada tanggal 5 Desember 1988

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1988
tentang perubahan batas wilayah kabupaten daerah tingkat ii ainaro dan kabupaten daerah tingkat ii kovalima Disahkan pada tanggal 5 Desember 1988

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1988
tentang perubahan peraturan pemerintah no.36 tahun 1977 tentang pengakhiran kegiatan usaha asing dalam bidang perdagangan Disahkan pada tanggal 21 November 1988

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1996 tentang Kegiatan Perusahaan yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing di Bidang Ekspor dan Impor

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1977 tentang Pengakhiran kegiatan usaha asing dalam bidang perdagangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1996

 

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1988
tentang penetapan badan pelaksana bursa komoditi sebagai penyelenggara kegiatan penyediaan informasi muatan dan ruang kapal Disahkan pada tanggal 21 November 1988

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1988
tentang penyelenggaraan dan pengusahaan angkutan laut Disahkan pada tanggal 21 November 1988

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1988 tentang Penetapan Badan Pelaksana bursa komoditi sebagai penyelenggara kegiatan penyediaan informasi muatan dan ruang kapal

 

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1988
tentang penambahan penyertaan modal negara republik indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) pt. perkebunan ix Disahkan pada tanggal 16 November 1988

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1988
tentang penambahan penyertaan modal negara republik indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) pt. petrokimia gresik Disahkan pada tanggal 16 November 1988

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1988
tentang penambahan penyertaan modal negara republik indonesia ke dalam modal perusahaan umum (perum) angkasa pura i Disahkan pada tanggal 14 November 1988

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2004 tentang Pengurangan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkasa Pura I

 

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1988
tentang pajak atas bunga deposito berjangka, sertifikat deposito dan tabungan Disahkan pada tanggal 26 Oktober 1988

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1989 tentang Pajak Penghasilan atas bunga deposito berjangka, sertifikat deposito dan tabungan

 

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1988
tentang perusahaan umum (perum) pembangunan perumahan nasional Disahkan pada tanggal 25 Oktober 1988

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1994 tentang Penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia kedalam modal perusahaan umum (Perum) Pembangunan Perumahan Nasional (Perumnas)

 

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1988
tentang penambahan penyertaan modal negara republik indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) pt. jasa marga Disahkan pada tanggal 25 Oktober 1988

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1988
tentang penambahan penyertaan modal negara republik indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) pt. galangan kodja indonesia Disahkan pada tanggal 6 Oktober 1988

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1988
tentang penambahan penyertaan modal negara republik indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) pt. brantas abipraya Disahkan pada tanggal 22 September 1988

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1988
tentang pembubaran perusahaan negara metrika dan penambahan penyertaan modal yang berasal dari kekayaan negara hasil likuidasi perusahaan negara metrika ke dalam perusahaan perseroan (persero) pt. krakatau steel Disahkan pada tanggal 29 Juni 1988

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1988
tentang penambahan penyertaan modal negara republik indonesia ke dalam modal saham perusahaan umum (perum) pembangunan perumahan nasional (perumnas) Disahkan pada tanggal 29 Juni 1988

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988
tentang koordinasi kegiatan instansi vertikal di daerah Disahkan pada tanggal 3 Juni 1988

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 1988 tentang Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1990 tentang Jalan tol

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1990 tentang Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1991 tentang Ketentuan konversi hak-hak atas tanah dipropinsi daerah tingkat I Timor Timur menurut Undang-undang Pokok Agraria

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1991 tentang Rawa

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1992 tentang Penundaan berlakunya ketentuan pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1992 tentang Ketentuan konversi hak atas tanah di Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur menurut Undang-undang Pokok Agraria

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1992 tentang Tata cara penanaman modal

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1993 tentang Tata cara penanaman modal

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1993 tentang Peningkatan Penanggulangan Kemiskinan

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1994 tentang Pengangkatan bidan sebagai pegawai tidak tetap

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1995 tentang Penyerahan sebagian urusan pemerintahan kepada 26 (duapuluh enam) daerah tingkat II percontohan

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan urusan haji

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Kapuk Naga Tangerang

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1995 tentang Peningkatan Peranan Wanita dalam Pembangunan di Daerah

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1996 tentang Tunjangan pengabdian bagi pegawai negeri yang bekerja dan bertempat tinggal di wilayah terpencil

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 1996 tentang Pembangunan Keluarga sejahtera dalam Rangka Peningkatan Penanggulangan Kemiskinan

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1997 tentang Koordinasi pengembangan kawasan Jonggol sebagai kota mandiri

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1997 tentang Program Makanan Tambahan Anak Sekolah

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1997 tentang Badan Pengendali Bimbingan Massal

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1998 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 1998 tentang Jambore Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

-

diingat oleh

Intruksi Presiden Nomor 21 Tahun 1998 tentang Gerakan Terpadu Pengentasan Kemiskinan.

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pemberdayaan usaha menengah

 

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1988
tentang pengalihan bentuk pusat produksi film negara menjadi perusahaan umum (perum) produksi film negara Disahkan pada tanggal 7 Mei 1988

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988
tentang rumah susun Disahkan pada tanggal 26 April 1988

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor16 tahun 1974 tentang Pelaksanaan penjualan rumah negeri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 1982

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1990 tentang Peremajaan Pemukiman Kumuh yang berada di atas Tanah Negara

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2006 tentang Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan Rumah Susun di Kawasan Perkotaan

 

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1988
tentang pokok-pokok organisasi sekolah tinggi dan akademi Disahkan pada tanggal 10 Maret 1988

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi

 

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988
tentang usaha kesejahteraan anak bagi anak yang mempunyai masalah Disahkan pada tanggal 29 Februari 1988

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1988
tentang masa bakti dan praktek dokter dan dokter gigi Disahkan pada tanggal 15 Februari 1988

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 1991 tentang Pengangkatan dokter sebagai pegawai tidak tetap selama masa bakti

 

 

PT Tatanusa

Address : Jl. Gelagah No. 47, Pisangan Timur

Kota      :  Ciputat - Tangerang Selatan 15419

Telpon   : (021) 743 4810

Email    : penerbit@tatanusa.co.id