Anotasi 
Peraturan Pemerintah Tahun 1986

 

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1986
tentang penyediaan dan penggunaan tanah serta ruang udara di sekitar bandar udara Disahkan pada tanggal 23 Desember 1986

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 1986 tentang Pengendalian penggunaan tanah dan ruang udara di sekitar bandar udara Internasional Jakarta Soekarno- Hatta

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1996 tentang Kebandarudaraan

 

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1986
tentang pembentukan kecamatan-kecamatan di kabupaten daerah tingkat ii kendari, di kabupaten daerah tingkat ii kolaka, di kabupaten daerah tingkat ii muna, dan di kabupaten daerah tingkat ii buton dalam wilayah propinsi daerah tingkat i sulawesi tenggara Disahkan pada tanggal 15 Desember 1986

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986
tentang pemindahan ibukota kabupaten daerah tingkat ii pekalongan dari wilayah kotamadya daerah tingkat ii pekalongan ke kota kajen di wilayah kabupaten daerah tingkat ii pekalongan Disahkan pada tanggal 13 November 1986

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 89 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kajen, Kejari Namlea, Kejari Saumlaki, Kejari Buol, Kejari Banggai, Kejari Lewoleba, Kejari Ngabang, Kejari Prabumulih, Kejari Pagar Alam, Kejari Baa, Kejari Parigi dan Kejari Banjar

 

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1986
tentang bea masuk tambahan atas barang impor Disahkan pada tanggal 25 Oktober 1986

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1986
tentang perubahan batas wilayah kotamadya daerah tingkat ii bengkulu, kabupaten daerah tingkat ii bengkulu utara dan kabupaten daerah tingkat ii bengkulu selatan Disahkan pada tanggal 11 Oktober 1986

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1986
tentang penyesuaian harga atau nilai perolehan harta berkenaan dengan perubahan nilai tukar rupiah Disahkan pada tanggal 2 Oktober 1986

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1986
tentang pembentukan kecamatan kelapa kampit dan kecamatan dendang di kabupaten daerah tingkat ii belitung dalam wilayah propinsi daerah tingkat i sumatera selatan Disahkan pada tanggal 24 September 1986

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1986
tentang pembentukan kecamatan aranio di kabupaten daerah tingkat ii banjar, kecamatan mekarsari dan kecamatan barambai di kabupaten daerah tingkat ii barito kuala, kecamatan bungur dan kecamatan lokpaikat di kabupaten daerah tingkat ii tapin, kecamatanupau, kecamatan jaro, kecamatan muara harus, dan kecamatan pugaan di kabupaten daerah tingkat ii tabalong propinsi daerah tingkat i kalimantan selatan Disahkan pada tanggal 18 September 1986

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1986
tentang pembentukan kota administratif palopo Disahkan pada tanggal 17 September 1986

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1986
tentang pembentukan kota administratif klaten Disahkan pada tanggal 17 September 1986

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2003 tentang Penghapusan Kota Administratif Kisaran, Kota Administratif Rantau Prapat, Kota Administratif Batu Raja, Kota Administratif Cilacap, Purwokerto, Klaten, Jember, dan Watampone

 

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1986
tentang pembentukan kota administratif cilegon Disahkan pada tanggal 17 September 1986

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1986
tentang penambahan penyertaan modal negara republlik indonesia ke dalam perusahaan umum (perum) pengangkutan penumpang jakarta (ppd) Disahkan pada tanggal 28 Agustus 1986

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1986
tentang penambahan penyertaan modal negara republik indonesia ke dalam modal saham perusahaan umum (perum) pengerukan. Disahkan pada tanggal 28 Agustus 1986

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1986
tentang penyerahan sebagian urusan pemerintahan dibidang pertambangan kepada pemerintah daerah tingkat i Disahkan pada tanggal 23 Agustus 1986

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dicabut oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batu Bara

 

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1986
tentang perusahaan umum kehutanan negara (perum perhutani) Disahkan pada tanggal 23 Agustus 1986

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1991 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1998 tentang Penyerahan sebagian urusan Pemerintahan di Bidang Kehutanan kepada Daerah

-

dicabut oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 1999 tentang Perusahaan umum kehutanan negara (Perum Perhutani)

 

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1986
tentang pembentukan kecamatan kramatmulya dan darma di kabupaten daerah tingkat ii kuningan kecamatan cimanggung dan ujung jaya di kabupaten daerah tingkat ii sumedang, kecamatan bojong dan tegalwaru di kabupaten daerah tingkat ii purwakarta,kecamatan blanakan, tanjungsiang, compreng, patokbeusi, cibogo, dan cipunegara di kabupaten daerah tingkat ii subang, kecmatan pekalipan dan penataan serta perubahan nama kecamatan di kotamadya daerah tingkat ii cirebon dalam wilayah dati i jawa barat Disahkan pada tanggal 21 Agustus 1986

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1986
tentang pembentukan kota administratif metro Disahkan pada tanggal 14 Agustus 1986

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1986
tentang pembentukan kota administratif kota pariaman Disahkan pada tanggal 14 Agustus 1986

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1986
tentang pembentukan kota administratif lhokseumawe Disahkan pada tanggal 14 Agustus 1986

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe

 

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1986
tentang tata cara pemeriksaan di bidang perpajakan Disahkan pada tanggal 28 Juli 1986

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1994 tentang Pencabutan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 tahun 1983 tentang pendaftaran, pemberian nomor pokok wajib pajak, penyampaian surat pemberitahuan, dan persyaratan pengajuan keberatan, dan atasPeraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1986 tentang tatacara pemeriksaan dibidang perpajakan

 

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1986
tentang pemberian tunjangan penghargaan/santunan janda/duda bekas pegawai pemerintah sementara timor timur/pensiun bekas pegawai pemerintah koloni timor portugis di propinsi daerah tingkat i timor timur Disahkan pada tanggal 16 Juli 1986

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pemberhentian pegawai negeri dan pembatalan surat keputusan pensiun pegawai negeri pada bekas propinsi Timor Timur

 

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986
tentang analisis mengenai dampak lingkungan Disahkan pada tanggal 5 Juni 1986

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1989 tentang Kawasan Industri

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1990 tentang Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1990 tentang Badan pengendalian dampak lingkungan

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan kawasan lindung

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1990 tentang Penggunaan tanah bagi pembangunan kawasan industri

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1990 tentang Peremajaan Pemukiman Kumuh yang berada di atas Tanah Negara

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisis mengenai dampak lingkungan

-

dicabut oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisis mengenai dampak lingkungan

 

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1986
tentang pengadaan, pengelolaan, dan penjualan benda meterai Disahkan pada tanggal 5 Juni 1986

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1986
tentang penambahan penyertaan modal negara ri ke dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) pt. indah karya Disahkan pada tanggal 26 Mei 1986

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1986
tentang perubahan nama perusahaan umum (perum) pelabuhan udara jakarta cengkareng menjadi perusahaan umum (perum) angkasa pura ii Disahkan pada tanggal 19 Mei 1986

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1989 tentang Pemisahan dan pengalihan kekayaan negara pada sentra operasi keselamatan penerbangan (SENOPEN) di Jakarta untuk dijadikan tambahan penyertaan modal negara dalam Perusahaan Umum (PERUM) Angkasa Pura II

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1991 tentang Penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia kedalam modal Perusahaan Umum (Perum) Angkasa Pura II

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1992 tentang Penambahan penyertaan modal Negara RI kedalam modal Perusahaan Umum (Perum) Angkasa Pura II

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1992 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Umum (Perum) Angkasa Pura II menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

 

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1986
tentang perubahan nama perusahaan umum (perum) angkasa pura menjadi perusahaan umum (perum) angkasa pura i Disahkan pada tanggal 19 Mei 1986

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1987 tentang Pemisahan dan pengalihan kekayaan Negara pada bandar udara Hasanuddin di Ujung Pandang dan Sepinggan di Balikpapan untuk dijadikan tambahan penyertaan modal Negara dalam perusahaan umum Angkasa Pura I

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1987 tentang Pemisahan dan pengalihan kekayaan Negara pada bandar udara Hasanuddin di Ujung Pandang dan Sepinggan di Balikpapan untuk dijadikan tambahan penyertaan modal Negara dalam perusahaan umum Angkasa Pura I

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1988 tentang Penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal perusahaan umum (perum) Angkasa Pura I

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1989 tentang Pemisahan dan pengalihan kekayaan negara pada sentra operasi keselamatan penerbangan (SENOPEN) di Medan, Surabaya, Bali, Ujungpandang dan Unit Keselamatan penerbangan di Balikpapan untuk dijadikan tambahan penyertaan modal negara dalam perusahaan umum(Perum) Angkasa Pura I

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1989 tentang Pemisahan dan pengalihan kekayaan negara pada bandar udara Frans Kaisiepo di Biak dan Sam Ratulangi di Manado untuk dijadikan tambahan penyertaan modal negara dalam perusahaan umum (perum) Angkasa Pura I

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1991 tentang Penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia kedalam modal Perusahaan Umum (Perum) Angkasa Pura I

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1992 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Umum (Perum) Angkasa Pura I menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1986
tentang jangka waktu izin perusahaan penanaman modal asing Disahkan pada tanggal 6 Mei 1986

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Ps.1 dan Ps.3

diubah oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1993 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1986 tentang jangka waktu izin perusahaan penanaman modal asing

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1993 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1986 tentang jangka waktu izin perusahaan penanaman modal asing

 

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1986
tentang pembubaran perusahaan perseroan (persero) pt. bonded warehouses indonesia dan perusahaan perseroan (persero) pt. sasana bhanda serta pendirian perusahaan perseroan (persero) dalam bidang pengusahaan kawasan berikat (bonded zone) Disahkan pada tanggal 6 Mei 1986

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1987 tentang Penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan (Persero) PT Bhanda Ghara Reksa

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1990 tentang Pembubaran perusahaan perseroan (Persero) PT. Pusat Perkayuan Marunda dan penambahan penyertaan modal Negara yang berasal dari kekayaan Negara hasil likuidasi Perusahaan Perseroan (Persero) tersebut ke dalam modal saham Perusahaan Perseoran(Persero) PT. Kawasan Berikat Nusantara

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1990 tentang Pengalihan wewenang dan tanggung jawab pembinaan perusahaan perseroan (Persero) dalam bidang pengusahaan kawasan berikat (Bonded Zone)

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1992 tentang Penunjukan dan penetapan Wilayah usaha Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Kawasan Berikat Nusantara

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1994 tentang Penggabungan perusahaan perseroan (Persero) PT. Pengelolaan Kawasan Berikat Indonesia kedalam perusahaan perseroan (Persero) PT. Kawasan Berikat Nusantara

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1998 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kawasan Berikat Nusantara

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2002 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kawasan Berikat Nusantara

 

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1986
tentang kawasan berikat (bonded zone) Disahkan pada tanggal 6 Mei 1986

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Ps. 3

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1986 tentang Penunjukan dan penetapan Wilayah usaha Perusahaan Perseroan (persero) di bidang pengusahaan kawasan berikat (bonded zone)

-

diubah oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 1986 tentang Kawasan berikat (Bonded Zone)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1990 tentang Pendirian Perusahaan Perseroan (persero) dalam bidang pengelolaan kawasan industri tertentu yang diberikan status sebagai kawasan berikat

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1990 tentang Pengalihan wewenang dan tanggung jawab pembinaan perusahaan perseroan (Persero) dalam bidang pengusahaan kawasan berikat (Bonded Zone)

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1991 tentang Penunjukan dan penetapan sebagian wilayah usaha Kawasan Industri PT. Megalopolis Manunggal Industrial Development untuk diberikan status sebagai Kawasan Berikat (Bonded Zone)

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1992 tentang Penunjukan dan penetapan Wilayah usaha Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Kawasan Berikat Nusantara

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1992 tentang Penambahan Wilayah lingkungan kerja Daerah Industri Pulau Batam dan penetapannya sebagai Wilayah usaha kawasan berikat (Bonded Zone)

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1993 tentang Penunjukan dan penetapan sebagian wilayah usaha kawasan industri PT. Lamicitra Nusantara untuk diberikan status sebagai kawasan berikat (Bonded Zone)

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 1993 tentang Penunjukan dan penetapan sebagian wilayah usaha Perusahaan Perseroan (Persero), PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut (PT. SIER) pada kawasan industri Pasuruan Industrial Estate Rembang untuk diberikan status sebagai Kawasan Berikat (Bonded Zone)

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1993 tentang Penunjukan dan penetapan sebagian wilayah usaha kawasan industri PT. Cibinong Center Industrial Estate untuk diberikan status sebagai Kawasan Berikat (Bonded Zone)

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan atas barang impor yang dimasukkan ke kawasan berikat (Bonded Zone)

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 1993 tentang Penunjukan dan penetapan sebagian wilayah usaha kawasan industri PT. Besland Pertiwi untuk diberikan status sebagai kawasan berikat (Bonded Zone)

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 94 Tahun 1993 tentang Perubahan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan atas Barang Impor yang dimasukkan ke Kawasan Berikat (Bonded Zone)

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1993 tentang Tata cara penanaman modal

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1994 tentang Penggabungan perusahaan perseroan (Persero) PT. Pengelolaan Kawasan Berikat Indonesia kedalam perusahaan perseroan (Persero) PT. Kawasan Berikat Nusantara

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1994 tentang Perluasan kawasan industri yang diberikan status kawasan berikat (bondedzone) PT. Megalopolis Manunggal Industrial Development

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1994 tentang Penunjukan dan penetapan sebagian wilayah usaha kawasan industri PT. Indotaisi Indah Development untuk diberikan status sebagai kawasan berikat (Bonded Zone)

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 1994 tentang Penunjukan penetapan sebagian wilayah usaha kawasan industri PT. Lamhotma untuk diberikan status sebagai kawasan berikat (bonded zone)

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 1994 tentang Penunjukan dan penetapan sebagian wilayah usaha kawasan industri PT. Dharmala-Retire Servicement Engineering Agency Industrial Estate untuk diberikan status sebagai kawasan berikat (bonded zone)

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 71 Tahun 1994 tentang Perubahan luas kawasan berikat (bonded zone) PT. Cibinong Centre Industrial Estate

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 78 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan bandar udara Hang Nadim Batam

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1996 tentang Penunjukan dan penetapan kawasan industri PT. Bintan Inti Industrial Estate untuk diberikan status sebagai kawasan berikat (bonded zone)

 

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1986
tentang perubahan pasal 1 regeringsverordening 31 maret 1937 (staatsblad tahun 1937 no. 184) Disahkan pada tanggal 6 Mei 1986

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1986
tentang penyertaan modal negara republik indonesia ke dalam modal saham bank pembangunan asia Disahkan pada tanggal 21 April 1986

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1986
tentang pelaksanaan undang-undang no.3 tahun 1975 tentang partai politik dan golongan karya sebagaimana telah diubah dengan undang-undang no.3 tahun 1985 Disahkan pada tanggal 14 April 1986

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986
tentang pelaksanaan undang-undang no.8 tahun 1985 tentang organisasi kemasyarakatan Disahkan pada tanggal 4 April 1986

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986
tentang kewenangan pengaturan, pembinaan dan pengembangan industri Disahkan pada tanggal 2 April 1986

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1987 tentang Izin Usaha Industri

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1987 tentang Penyederhanaan pemberian izin usaha industri

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1989 tentang Kawasan Industri

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1991 tentang Penyusunan, penerapan dan pengawasan Standar Nasional Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992 tentang Obat hewan

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 98 Tahun 1993 tentang Perubahan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1989 tentang Kawasan Industri.

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1988 tentang Pengadaan bahan peledak

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Ijin usaha industri

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1996 tentang Kawasan industri

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 125 Tahun 1999 tentang Bahan Peledak

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2001 tentang Penyediaan dan Pelayanan Pelumas

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2001 tentang Alat dan mesin budidaya tanaman

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 357/Kpts/HK.350/5/2002 Tahun 2002 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 392/Kpts/OT.210/6/2002 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Industri Masyarakat Perkebunan

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 03/Kpts/KB.410/1/2003 Tahun 2003 tentang Penerapan Secara Wajib SNI Gula Kristal Mentah (SNI 01-3140.1 - 2001)

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 250/Kpts/KP.150/4/2003 Tahun 2003 tentang Pembentukan Komisi Minyak Sawit Indonesia

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 348/Kpts/TP.240/6/2003 Tahun 2003 tentang Pedoman Perizinan Usaha Hortikultura

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 432/Kpts/OT.130/9/2003 Tahun 2003 tentang Penunjukan Pusat Standardisasi dan Akreditasi Sebagai Otoritas Kompeten (Competent Authority) Pangan Organik

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 646/Kpts/SR.330/12/2003 Tahun 2003 tentang Syarat dan Tata Cara Verifikasi Sarana dan atau Fasilitas Serta Studi Kelayakan Perusahaan Agribisnis Pola Kontrak Investasi Kolektif

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 633/Kpts/OT.140/10/2004 Tahun 2004 tentang Pedoman Kriteria dan Standardisasi Klasifikasi Kimbun

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 49/M-DAG/PER/12/2007 Tahun 2007 tentang Ketentuan Impor Barang Modal Bukan Baru

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/OT.140/2/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 75/Permentan/OT.140/12/2007 Tahun 2007 tentang Alat dan Mesin Peternakan dan Kesehatan Hewan

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 339/Kpts/PD.300/5/2007 Tahun 2007 tentang Pasokan Crude Palm Oil (CPO) Untuk Kebutuhan Dalam Negeri Guna Stabilisasi Harga Minyak Goreng Curah

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57/M-DAG/PER/12/2008 Tahun 2008 tentang Ketentuan Impor Barang Modal Bukan Baru

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/7/2008 Tahun 2008 tentang Syarat dan Tata Cara Verifikasi Sarana dan/atau Fasilitas Serta Studi Kelayakan Usaha Perusahaan Agribisnis Pola Kontrak Investasi Kolektif

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35/Permentan/OT.140/7/2008 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Penerapan Cara Pengolahan Hasil Pertanian Asal Tumbuhan Yang Baik (Good Manufacturing Practices)

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/Permentan/OT.140/8/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengolahan dan Pemasaran Bahan Olahan Karet (BOKAR)

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 63/M-DAG/PER/12/2009 Tahun 2009 tentang Ketentuan Impor Barang Modal Bukan Baru

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 58/M-DAG/PER/12/2010 Tahun 2010 tentang Ketentuan Impor Barang Modal Bukan Baru

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48/M-DAG/PER/12/2011 Tahun 2011 tentang Ketentuan Impor Barang Modal Bukan Baru

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/3/2011 Tahun 2011 tentang Pedoman Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia

 

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1986
tentang perubahan peraturan pemerintah no.26 tahun 1983 tentang tarif biaya tera Disahkan pada tanggal 22 Maret 1986

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Ps. 2

diubah oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1989 tentang Pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan bagi Pegawai Negeri dan Pejabat Negara

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 52/M-DAG/PER/10/2009 Tahun 2009 tentang Tanda Tera Tahun 2010

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47/M-DAG/PER/12/2010 Tahun 2010 tentang Tanda Tera Tahun 2011

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44/M-DAG/PER/12/2011 Tahun 2011 tentang Tanda Tera Tahun 2012

 

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1986
tentang perubahan batas wilayah kotamadya daerah tingkat ii pematang siantar dan kabupaten daerah tingkat ii simalungun Disahkan pada tanggal 10 Maret 1986

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1986
tentang dewan hak cipta Disahkan pada tanggal 6 Maret 1986

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Ps. 4 (2) dan 5

diubah oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1989 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1986 tentang Dewan Hak Cipta

 

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1986
tentang pengalihan pemilikan saham negara ri pada perseroan terbatas jado trading corporation (pt.jatraco) Disahkan pada tanggal 4 Maret 1986

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1986
tentang pelaksanaan undang-undang no.10 tahun 1980 tentang tanda kehormatan bintang budaya parama dharma Disahkan pada tanggal 26 Februari 1986

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1986
tentang obligasi perusahaan umum telekomunikasi Disahkan pada tanggal 10 Februari 1986

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986
tentang perubahan batas wilayah kotamadya daerah tingkat ii binjai, kabupaten daerah tingkat ii langkat dan kabupaten daerah tingkat ii deli serdang Disahkan pada tanggal 6 Februari 1986

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1986
tentang perubahan atas peraturan pemerintah no.31 tahun 1982 tentang penyertaan modal negara ri untuk pendirian perusahaan perseroan (persero) dalam bidang industri kertas terpadu Disahkan pada tanggal 6 Februari 1986

 

 

Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 1986
tentang pembentukan perusahaan umum (perum) angkutan sungai, danau, dan penyeberangan Disahkan pada tanggal 4 Februari 1986

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1991 tentang Penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia kedalam modal saham Perusahan Umum (Perum) Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1992 tentang Penambahan penyertaan modal Negara RI ke dalam modal Perusahaan Umum (Perum) angkutan sungai, danau dan penyeberangan

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1992 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Umum (Perum) angkutan sungai, danau dan penyeberangan menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

 

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986
tentang perubahan batas wilayah kotamadya daerah tingkat ii tegal dan kabupaten daerah tingkat ii tegal Disahkan pada tanggal 4 Februari 1986

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Tegal Dengan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah Di Muara Sungai Kaligangsa

 

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1986
tentang perubahan batas wilayah kotamadya daerah tingkat ii jambi dan kabupaten daerah tingkat ii batanghari Disahkan pada tanggal 4 Februari 1986

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1986
tentang pencabutan peraturan pemerintah no.44 tahun 1970 Disahkan pada tanggal 22 Januari 1986

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1986
tentang penyertaan modal negara ri untuk pendirian perusahaan perseroan (persero) dalam bidang usaha kawasan industri ujung pandang Disahkan pada tanggal 16 Januari 1986

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1986
tentang penyertaan modal negara ri untuk pendirian perusahaan perseroan (persero) dalam bidang usaha kawasan industri cilacap Disahkan pada tanggal 16 Januari 1986

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1993 tentang Penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia kedalam modal saham perusahaan perseroan (persero) PT. Kawasan Industri Cilacap

-

mendasarkan oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2015 tentang Perubahan Struktur Kepemilikan Saham Negara Melalui Penerbitan Saham Baru Pada Perusahaan Perseroan (persero) Pt Kawasan Industri Wijayakusuma

 

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1986
tentang pemindahan ibukota kabupaten daerah tingkat ii bandung dari wilayah kotamadya daerah tingkat ii bandung ke kota soreang di wilayah kabupaten daerah tingkat ii bandung Disahkan pada tanggal 16 Januari 1986

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1986
tentang penambahan penyertaan modal negara ri ke dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) pt. leppin Disahkan pada tanggal 14 Januari 1986

 

 

 

PT Tatanusa

Address : Jl. Gelagah No. 47, Pisangan Timur

Kota      :  Ciputat - Tangerang Selatan 15419

Telpon   : (021) 743 4810

Email    : penerbit@tatanusa.co.id