Anotasi 
Peraturan Pemerintah Tahun 1984

 

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1984
tentang pelaksanaan undang undang pajak pertambahan nilai 1984. Disahkan pada tanggal 31 Desember 1984

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1984
tentang perusahaan umum (perum) indonesia farma Disahkan pada tanggal 19 Desember 1984

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1992 tentang Penambahan penyertaan modal Negara RI ke dalam Perusahaan Umum (Perum) Indonesia Farma

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1995 tentang Pengalihan bentuk perusahaan umum (perum) Indonesia Farma menjadi perusahaan perseroan (Persero)

 

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1984
tentang penambahan penyertaan modal negara republik indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) pt. kertas kraft cilacap. Disahkan pada tanggal 6 November 1984

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1984
tentang pembentukan kecamatan bungaya di kabupaten daerah tingkat ii gowa, kecamatan cempa di kabupaten daerah tingkat ii pinrang dan kecamatan tutallu di kabupaten daerah tingkat ii polewali mamasa dalam wilayah propinsi daerah tingkat isulawesi selatan Disahkan pada tanggal 22 Oktober 1984

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1984
tentang perusahaan umum (perum) pengerukan Disahkan pada tanggal 10 Oktober 1984

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1986 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Umum (PERUM) Pengerukan.

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 1990 tentang Penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal Perusahaan Umum (perum) pengerukan

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1991 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Umum (Perum) pengerukan menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

 

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1984
tentang perusahaan umum (perum) pengangkutan penumpang jakarta Disahkan pada tanggal 2 Oktober 1984

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1986 tentang Penambahan penyertaan modal Negara Republlik Indonesia ke dalam Perusahaan Umum (perum) Pengangkutan Penumpang Jakarta (PPD)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1992 tentang Penambahan penyertaan modal Negara RI ke dalam modal Perusahaan Umum (Perum) Pengangkutan Penumpang Djakarta (PPD)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2000 tentang Penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia ke dalam modal Perusahaan Umum (Perum) Pengangkutan Penumpang Djakarta

-

dicabut oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2000 tentang Perusahaan umum (perum) pengangkutan penumpang Djakarta

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2006 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan PT. Pengangkutan Penumpang Djakarta

 

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1984
tentang perusahaan umum (perum) damri Disahkan pada tanggal 2 Oktober 1984

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1992 tentang Penambahan penyertaan modal Negara RI ke dalam modal Perusahaan Umum (Perum) Damri

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2000 tentang Penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia ke dalam modal perusahaan umum (perum) DAMRI

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia ke dalam modal Perusahaan Umum (Perum) Damri

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2002 tentang Perusahan Umum (Perum) Damri.

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2002 tentang Perusahan Umum (Perum) Damri.

-

mendasarkan oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2002 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Umum (Perum) Damri

 

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1984
tentang pemisahan dan pengalihan kekayaan negara pada pelabuhan udara polonia di medan dan juanda di surabaya untuk dijadikan tambahan penyertaan modal negara dalam perusahaan umum angkasa pura serta pengembalian sebagian kekayaan perusahaan umumangkasa pura kepada negara Disahkan pada tanggal 19 September 1984

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1985 tentang Perusahaan Umum (Perum) Angkasa Pura

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1989 tentang Pemisahan dan pengalihan kekayaan negara pada sentra operasi keselamatan penerbangan (SENOPEN) di Medan, Surabaya, Bali, Ujungpandang dan Unit Keselamatan penerbangan di Balikpapan untuk dijadikan tambahan penyertaan modal negara dalam perusahaan umum(Perum) Angkasa Pura I

 

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1984
tentang penambahan penyertaan modal negara republik indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) pt. amarta karya Disahkan pada tanggal 19 September 1984

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1984
tentang pengalihan bentuk perusahaan negara tambang batubara menjadi perusahaan umum (perum) Disahkan pada tanggal 15 September 1984

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1990 tentang Pembubaran Perusahaan Umum (perum) tambang batubara dan penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Tambang Batubara Bukit Asam

 

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1984
tentang pengalihan bentuk perusahaan gas negara (pgn) menjadi perusahaan umum (perum) Disahkan pada tanggal 15 September 1984

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1990 tentang Penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal Perusahaan Umum (Perum) Gas Negara (PGN)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1992 tentang Penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal Perusahaan Umum (perum) Gas Negara (PGN)

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1994 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Umum (Perum) Gas Negara menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

 

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1984
tentang penambahan penyertaan modal negara republik indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) pt. jasa marga. Disahkan pada tanggal 11 September 1984

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1987 tentang Penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan (Persero) PT. Jasa Marga

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1988 tentang Penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) PT. Jasa Marga

 

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1984
tentang pemindahan sisa anggaran pembangunan tahun anggaran 1983/1984 kepada tahun anggaran 1984/1985 Disahkan pada tanggal 11 September 1984

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1985 tentang Pemindahan sisa anggaran pembangunan tahun Anggaran 1984/1985 kepada tahun anggaran 1985/1986

 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1984
tentang perusahaan umum (perum) pos dan giro Disahkan pada tanggal 4 September 1984

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1985 tentang Penyelenggaraan Pos

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1990 tentang Penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal perusahaan umum (perum) pos dan giro

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1993 tentang Penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia kedalam modal perusahaan umum (perum) Pos dan Giro

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1994 tentang Penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia kedalam modal Perusahaan Umum (Perum) Pos dan Giro

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1995 tentang Pengalihan bentuk perusahaan umum (Perum) Pos dan Giro menjadi perusahaan perseroan (Persero)

 

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1984
tentang perusahaan umum (perum) husada bhakti Disahkan pada tanggal 30 Agustus 1984

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1992 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Umum (Perum) Husada Bhakti menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

 

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1984
tentang pemeliharaan kesehatan pegawai negeri sipil dan penerima pensiun beserta anggota keluarganya. Disahkan pada tanggal 30 Agustus 1984

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1984 tentang Perusahaan Umum (Perum) Husada Bhakti

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1991 tentang Pemeliharaan kesehatan pegawai negeri sipil, penerima pensiun, veteran, perintis kemerdekaan beserta keluarganya

 

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1984
tentang perusahaan umum (perum) telekomunikasi Disahkan pada tanggal 18 Agustus 1984

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Ps. 9 (2)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1986 tentang Obligasi perusahaan umum telekomunikasi

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 1987 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 198 Tahun 1968 tentang Penertiban penggunaan pesawat telepon umum di kantor dan rumah

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1990 tentang Penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal Perusahaan Umum (Perum) Telekomunikasi

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1991 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Umum (Perum) Telekomunikasi menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

 

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1984
tentang perusahaan umum (perum) pelabuhan udara jakarta cengkareng. Disahkan pada tanggal 13 Agustus 1984

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 51 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan tugas pelayanan di daerah lingkungan kerja Bandar Udara Jakarta Cengkareng

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1986 tentang Perubahan nama perusahaan umum (perum) Pelabuhan Udara Jakarta Cengkareng menjadi perusahaan umum (perum) angkasa pura II

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1989 tentang Pemisahan dan pengalihan kekayaan negara pada sentra operasi keselamatan penerbangan (SENOPEN) di Jakarta untuk dijadikan tambahan penyertaan modal negara dalam Perusahaan Umum (PERUM) Angkasa Pura II

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1991 tentang Penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia kedalam modal Perusahaan Umum (Perum) Angkasa Pura II

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1992 tentang Penambahan penyertaan modal Negara RI kedalam modal Perusahaan Umum (Perum) Angkasa Pura II

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1992 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Umum (Perum) Angkasa Pura II menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

 

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1984
tentang penyertaan modal negara republik indonesia untuk pendirian perusahaan perseroan (persero) dalam bidang usaha kawasan industri medan. Disahkan pada tanggal 16 Juli 1984

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1984
tentang olahraga profesional. Disahkan pada tanggal 9 Juli 1984

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1984
tentang penambahan penyertaan modal negara republik indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) pt. industri sandang ii Disahkan pada tanggal 9 Juli 1984

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1984
tentang pengalihan pemilikan dan penguasaan modal negara republik indonesia dalam perusahaan perseroan terbatas pelita indonesia djaya corporation kepada perusahaan perseroan (persero) pt. pelayaran nasional indonesia. Disahkan pada tanggal 9 Juli 1984

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1984
tentang pengelolaan sumber daya alam hayati di zona ekonomi eksklusif indonesia Disahkan pada tanggal 29 Juni 1984

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1984
tentang penyertaan modal negara republik indonesia untuk pendirian perusahaan perseroan (persero) dalam bidang usaha distribusi dan pengolahan kayu Disahkan pada tanggal 26 Juni 1984

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1990 tentang Pembubaran perusahaan perseroan (Persero) PT. Pusat Perkayuan Marunda dan penambahan penyertaan modal Negara yang berasal dari kekayaan Negara hasil likuidasi Perusahaan Perseroan (Persero) tersebut ke dalam modal saham Perusahaan Perseoran(Persero) PT. Kawasan Berikat Nusantara

 

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1984
tentang penjualan seluruh saham milik negara republik indonesia pada perusahaan perseroan (persero) pt. semen madura Disahkan pada tanggal 18 Mei 1984

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1984
tentang perubahan batas wilayah kotamadya daerah tingkat ii pangkal pinang dan kabupaten daerah tingkat ii bangka Disahkan pada tanggal 10 Mei 1984

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2007 tentang Perubahan Batas Daerah Kota Pangkal Pinang Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Di Desa Selindung

 

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1984
tentang pembentukan kecamatan tanjung balai selatan dan kecamatan tanjung balai utara di dalam wilayah kotamadya daerah tingkat ii tanjung balai di propinsi daerah tingkat i sumatera utara Disahkan pada tanggal 29 Maret 1984

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1984
tentang perubahan atas peraturan pemerintah no. 16 tahun 1980 tentang pemberian tunjangan perbaikan penghasilan bagi perintis pergerakan kebangsaan/kemerdekaan dan bekas anggota komite nasional indonesia pusat sebagaimana telah diubah denganperaturan pemerintah no. 46 tahun 1980 Disahkan pada tanggal 10 Maret 1984

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1985 tentang Pemberian Tunjangan Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan

 

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1984
tentang perubahan atas peraturan pemerintah no. 15 tahun 1980 tentang pemberian tunjangan perbaikan penghasilan pensiun bagi penerima pensiun/tunjangan yang bersifat pensiun sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah no. 45 tahun 1980 Disahkan pada tanggal 10 Maret 1984

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1984
tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 14 tahun 1980 tentang pemberian tunjangan perbaikan penghasilan bagi pegawai negeri dan pejabat negara sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 47 tahun 1980 Disahkan pada tanggal 10 Maret 1984

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1984
tentang pemindahan ibukota kabupaten dati ii deli serdang dari wilayah kodya dati ii medan ke kota lubuk pakam di wilayah kabupaten dati ii deli serdang Disahkan pada tanggal 1 Maret 1984

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1984
tentang penyertaan modal negara republik indonesia untuk pendirian perusahaan perseroan (persero) dibidang kliring dan jaminan bursa komoditi Disahkan pada tanggal 28 Februari 1984

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1985 tentang Perusahaan Umum (Perum) Pelabuhan IV

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2000 tentang Penambahan penyertaan modal negara republik Indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) PT Kliring dan Jaminan Bursa Komoditi

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2006 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan PT. Kliring Berjangka Indonesia

 

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1984
tentang tanda kehormatan satya lencana pendidikan Disahkan pada tanggal 25 Februari 1984

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2003 tentang Tanda Kehormatan Satyalancana Pendidikan

 

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1984
tentang pencabutan atas peraturan pemerintah nomor 32 tahun 1972 tentang badan administrasi kepegawaian negara Disahkan pada tanggal 4 Februari 1984

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1984 tentang Kedudukan, tugas dan fungsi organisasi Badan Administrasi Kepegawaian Negara

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1988 tentang Badan Administrasi Kepegawaian Negara

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 143 Tahun 1998 tentang Badan Administrasi Kepegawaian Negara

 

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1984
tentang pengalihan bentuk perusahaan aspal negara menjadi perusahaan perseron (persero) Disahkan pada tanggal 30 Januari 1984

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1984
tentang pemindahan ibukota kabupaten daerah tingkat ii tegal dari wilayah kotamadya daerah tingkat ii tegal kekota slawi di wilayah kabupaten daerah tingkat ii tegal Disahkan pada tanggal 24 Januari 1984

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1984
tentang dewan pers Disahkan pada tanggal 9 Januari 1984

 

 

 

PT Tatanusa

Address : Jl. Gelagah No. 47, Pisangan Timur

Kota      :  Ciputat - Tangerang Selatan 15419

Telpon   : (021) 743 4810

Email    : penerbit@tatanusa.co.id