Anotasi 
Peraturan Pemerintah Tahun 1981

 

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1981
tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 49 tahun 1963 tentang hubungan sewa-menyewa perumahan Disahkan pada tanggal 24 Desember 1981

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1990 tentang Peremajaan Pemukiman Kumuh yang berada di atas Tanah Negara

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1994 tentang Penghunian rumah oleh bukan pemilik

 

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 1981
tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 18 tahun 1972 tentang perusahaan umum listrik negara Disahkan pada tanggal 24 Desember 1981

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1982 tentang Penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia ke dalam modal saham Perusahaan Perusahaan Umum Listrik Negara.

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1988 tentang Penambahan penyertaan modal Negara RI ke dalam modal saham perseroan terbatas "Unelec Indonesia PT" ("Unindo PT")

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1990 tentang Perusahaan Umum (Perum) Listrik Negara

 

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 1981
tentang pembentukan kecamatan muara gembong, kecamatan tambelang dan kecamatan bantargebang di kab. dati ii bekasi, kecamatan parakansalak, kecamatan gegerbitung, kecamatan cidolog, kecamatan tegal buleud, kecamatan kelibunder,kecamatan ciracap di kabupaten daerah tingkat ii sukabumi dan kecamatan selajambe di kabupaten daerah tingkat ii kuningan dalam wilayah propinsi daerah tingkat i jawa barat Disahkan pada tanggal 24 Desember 1981

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1981
tentang pembubaran perusahaan negara buwana karya Disahkan pada tanggal 24 Desember 1981

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1981
tentang pendirian perusahaan umum pengembangan keuangan koperasi Disahkan pada tanggal 23 Desember 1981

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1985 tentang Perusahaan Umum (Perum) Pengembangan Keuangan Koperasi

-

mendasarkan oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2010 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Perusahaan Umum (perum) Jaminan Kredit Indonesia

-

mendasarkan oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Lembaga Pelaksana Penjaminan Sistem Resi Gudang

 

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1981
tentang pembentukan kota administratif tangerang Disahkan pada tanggal 23 Desember 1981

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1981
tentang pembentukan kota administratif singkawang Disahkan pada tanggal 12 Desember 1981

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang

 

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1981
tentang pembentukan kota administratif bekasi Disahkan pada tanggal 12 Desember 1981

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1981
tentang pembentukan kota administratif tarakan Disahkan pada tanggal 12 Desember 1981

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1981
tentang pengalihan bentuk perusahaan negara garam menjadi perusahaan umum (perum) Disahkan pada tanggal 5 Desember 1981

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1991 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Umum (Perum) Garam menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

 

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1981
tentang pembentukan kota administratit ternate Disahkan pada tanggal 3 Desember 1981

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1981
tentang penambahan modal perusahaan umum percetakan uang republik indonesia (perum peruri) Disahkan pada tanggal 24 November 1981

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1982 tentang Perubahan atas peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1971 tentang Pendirian Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia.

 

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1981
tentang pembentukan kota administratif depok Disahkan pada tanggal 24 November 1981

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kejaksaan Negeri Depok

 

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981
tentang pelayanan kesejahteraan sosial bagi fakir miskin Disahkan pada tanggal 19 November 1981

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Intruksi Presiden Nomor 21 Tahun 1998 tentang Gerakan Terpadu Pengentasan Kemiskinan.

 

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1981
tentang pembentukan kota administratif dili Disahkan pada tanggal 19 November 1981

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1981
tentang pembentukan kota administratif bau-bau Disahkan pada tanggal 3 November 1981

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Bau-Bau

 

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1981
tentang pemindahan ibukota daerah tingkat ii lampung selatan dari wilayah kota madya daerah tingkat ii tanjung karang/teluk betung ke kota kalianda kecamatan kalianda wilayah kabupaten darah tingkat ii lampung selatan Disahkan pada tanggal 3 November 1981

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1981
tentang pembentukan kota administratif lubuk linggau Disahkan pada tanggal 30 Oktober 1981

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1981
tentang penyertaan modal negara republik indonesia untuk pendirian perusahaan perseroan (persero) dalam bidang industri pupuk Disahkan pada tanggal 23 Oktober 1981

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1989 tentang Penambahan penyertaan modal negara RI ke dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) PT. Pupuk Iskandar Muda

 

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1981
tentang penyertaan modal negara republik indonesia untuk pendirian perusahaan perseroan (persero) dalam bidang industri semen Disahkan pada tanggal 23 Oktober 1981

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1984 tentang Penjualan seluruh saham milik Negara Republik Indonesia pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Semen Madura

 

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1981
tentang pembentukan kecamatan binjai utara, kecamatan binjai kota dan kecamatan binjai selatan di kotamadya daerah tingkat ii binjai, kecamatan siantar timur, kecamatan siantar barat, kecamatan siantar utara dan kecamatan siantar selatan di kotamadya daerahtingkat ii pematang siantar, kecamatan sibolga uara, kecamatan sibolga kota, dan kecamatan sibolga selatan di kotamadya daerah tingkat ii sibolga dalam wilayah propinsi daerah tingkat i sumatera utara Disahkan pada tanggal 21 Oktober 1981

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1981
tentang penambahan penyertaan modal negara republik indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) pt. indra karya Disahkan pada tanggal 21 Oktober 1981

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1982 tentang Penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia kedalam modal saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Indra Karya

 

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1981
tentang penambahan penyertaan modal negara republik indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) pt. danareksa Disahkan pada tanggal 6 Oktober 1981

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1981
tentang pembentukan kecamatan tempuran dan lemahabang di kabupaten daerah tingkat ii kerawang dalam wilayah propinsi daerah tingkat i jawa barat Disahkan pada tanggal 6 Oktober 1981

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1981
tentang pengangkatan anggota tentara nasional indonesia yang telah selesai menunaikan masa dinasnya menjadi anggota cadangan tentara nasional indonesia Disahkan pada tanggal 5 Oktober 1981

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1981
tentang pengangkatan tenaga kesenian dalam lingkungan departemen penerangan menjadi pegawai negeri sipil Disahkan pada tanggal 27 Agustus 1981

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1981
tentang pembentukan kecamatan pegasing dan kecamatan bintang di wilayah kabupaten daerah tingkat ii aceh tengah daerah istimewa aceh Disahkan pada tanggal 14 Agustus 1981

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1981
tentang pemberian bantuan kepada sekolah swasta Disahkan pada tanggal 14 Agustus 1981

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1981
tentang penataan fakultas pada universitas/institut negeri Disahkan pada tanggal 14 Agustus 1981

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1981 tentang Pendirian Universitas Tadulako

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 1981 tentang Pendirian Universitas Halu Oleo

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1982 tentang Susunan Organisasi Universitas Syah Kuala

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1982 tentang Pendirian Universitas Bengkulu

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1982 tentang Susunan Organisasi Universitas Syah Kuala

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1982 tentang Pendirian Universitas Bengkulu

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1982 tentang Susunan Organisasi Universitas Sumatera Utara

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 1982 tentang Susunan Organisasi Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Medan

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 1982 tentang Susunan Organisasi Universitas Riau

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1982 tentang Susunan Organisasi Universitas Andalas

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1982 tentang Susunan Organisasi Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Padang

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1982 tentang Susunan Organisasi Universitas Jambi

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 1982 tentang Susunan Organisasi Universitas Sriwijaya

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1982 tentang Susunan Organisasi Universitas Lampung

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1982 tentang Susunan Organisasi Universitas Indonesia

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1982 tentang Susunan Organisasi Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Jakarta

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 1982 tentang Susunan Organisasi Institut Pertanian Bogor

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 1982 tentang Susunan Organisasi Universitas Pajajaran

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 1982 tentang Susunan Organisasi Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Bandung

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 1982 tentang Susunan Organisasi Institut Tehnologi Bandung

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1982 tentang Susunan Organisasi Universitas Jenderal Sudirman

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 51 Tahun 1982 tentang Susunan Organisasi Universitas Diponegoro

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1982 tentang Susunan Organisasi Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Semarang

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1982 tentang Susunan Organisasi Universitas Gajah Mada

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1982 tentang Susunan Organisasi Universitas Sebelas Maret

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1982 tentang Susunan Organisasi Universitas Airlangga

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 1982 tentang Susunan Organisasi Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Surabaya

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 1982 tentang Susunan Organisasi Institut Tehnologi Sepuluh November

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 1982 tentang Susunan Organisasi Universitas Brawijaya

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 60 Tahun 1982 tentang Susunan Organisasi Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Malang

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1982 tentang Susunan Organisasi Universitas Jember

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 1982 tentang Susunan Organisasi Universitas Udayana

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 1982 tentang Susunan Organisasi Universitas Mataram

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 1982 tentang Susunan Organisasi Universitas Tanjung Pura

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 1982 tentang Susunan Organisasi Universitas Lambung Mangkurat

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 66 Tahun 1982 tentang Susunan Organisasi Universitas Mulawarman

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 67 Tahun 1982 tentang Susunan Organisasi Universitas Palangkaraya

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1982 tentang Susunan Organisasi Universitas Hasanuddin

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 69 Tahun 1982 tentang Susunan Organisasi Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Ujung Pandang

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 1982 tentang Susunan Organisasi Universitas Samratulangi

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 71 Tahun 1982 tentang Susunan Organisasi Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Manado

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 1982 tentang Susunan Organisasi Universitas Nusa Cendana

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1982 tentang Susunan Organisasi Universitas Pattimura

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 1982 tentang Susunan Organisasi Universitas Cenderawasih

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1984 tentang Pendirian Universitas Terbuka

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 1984 tentang Penghargaan terhadap ijazah diploma IV dibidang kepegawaian

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1986 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 68 tahun 1982 tentang Susunan Organisasi Universitas Hasanuddin

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 1986 tentang Tunjangan tugas belajar bagi tenaga pengajar biasa pada Perguruan Tinggi yang ditugaskan mengikuti pendidikan pada Fakultas Pasca Sarjana

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi

 

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1981
tentang pengalihan bentuk perusahaan umum dana tabungan dan asuransi pegawai negeri menjadi perusahaan perseroan (persero) Disahkan pada tanggal 30 Juli 1981

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

mendasarkan oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 05 Tahun 2000 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan (PERSERO) PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 05 Tahun 2000 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan (PERSERO) PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 218/PMK.02/2010 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perhitungan, Penyediaan, Pencairan, Dan Pertanggungjawaban Dana Belanja Pensiun Yang Dilaksanakan Oleh PT Taspen (Persero).

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.010/2011 Tahun 2011 tentang Kesehatan Keuangan Badan Penyelenggara Program Tabungan Hari Tua Pegawai Negeri Sipil.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.010/2012 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.010/2011 tentang Kesehatan Keuangan Badan Penyelenggara Program Tabungan Hari Tua Pegawai Negeri Sipil.

 

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981
tentang asuransi sosial pegawai negeri sipil Disahkan pada tanggal 30 Juli 1981

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1981 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

Ps. 10 (3)

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.02/2008 Tahun 2008 tentang tentang Pengembalian Nilai Tunai Iuran Pensiun Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan tanpa hak pensiun.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 218/PMK.02/2010 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perhitungan, Penyediaan, Pencairan, Dan Pertanggungjawaban Dana Belanja Pensiun Yang Dilaksanakan Oleh PT Taspen (Persero).

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.010/2011 Tahun 2011 tentang Kesehatan Keuangan Badan Penyelenggara Program Tabungan Hari Tua Pegawai Negeri Sipil.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.010/2012 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.010/2011 tentang Kesehatan Keuangan Badan Penyelenggara Program Tabungan Hari Tua Pegawai Negeri Sipil.

-

diubah oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil

 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1981
tentang perusahaan umum pengangkutan penumpang djakarta Disahkan pada tanggal 17 Juli 1981

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1984 tentang Perusahaan Umum (Perum) Pengangkutan Penumpang Jakarta

 

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1981
tentang pencabutan peraturan pemerintah nomor 229 tahun 1961 tentang penyerahan perusahaan negara pengangkutan penumpang djakarta oleh pemerintah pusat kepada daerah khusus ibukota jakarta raya Disahkan pada tanggal 17 Juli 1981

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1981 tentang Perusahaan Umum Pengangkutan Penumpang Djakarta

 

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1981
tentang penambahan penyertaan modal negara republik indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) pt. bina karya Disahkan pada tanggal 11 Juli 1981

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1981
tentang penambahan penyertaan modal negara republik indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) pt. yodya karya Disahkan pada tanggal 11 Juli 1981

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1981
tentang pendirian perusahaan umum (perum) indonesia farma Disahkan pada tanggal 11 Juli 1981

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1984 tentang Perusahaan Umum (Perum) Indonesia Farma

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1995 tentang Pengalihan bentuk perusahaan umum (perum) Indonesia Farma menjadi perusahaan perseroan (Persero)

 

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1981
tentang pemindahan sisa anggaran pembangunan tahun anggaran 1980/1981 kepada tahun anggaran 1981/1982 Disahkan pada tanggal 30 Juni 1981

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1982 tentang Pemindahan sisa anggaran pembangunan tahun anggaran 1981/1982 kepada tahun anggaran 1982/1983

 

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1981
tentang bedah mayat klinis dan bedah mayat anatomis serta transplantasi alat dan atau jaringan tubuh manusia Disahkan pada tanggal 16 Juni 1981

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1981
tentang penyertaan modal negara republik indonesia untuk pendirian perusahaan perseroan (persero) dalam bidang usaha perencanaan, perekayasaan dan konstruksi industri Disahkan pada tanggal 11 Juni 1981

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1981
tentang penyertaan modal negara republik indonesia untuk pendirian perusahaan perseroan (persero) di bidang aneka usaha perkebunan Disahkan pada tanggal 3 Juni 1981

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1981
tentang pembentukan kecamatan-kecamatan tulung selapan, pemulutan mesuji, masing-masing di kabupaten daerah tingkat ii ogan komering ilir, kecamatan buyung lincir, talang kelapa masing-masing di kabupaten dati ii musi banyuasin dankecamatan-kecamatan jayaloka, tugumulyo masing-masing di kabupaten daerah tingkat ii musi rawas dalam wilayah propinsi daerah tingkat i sumatera selatan Disahkan pada tanggal 21 Mei 1981

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1981
tentang pembentukan kecamatan-kecamatan keritang, batang tuaka dan tanah merah di kabupaten daerah tingkat ii indragiri hilir dalam wilayah propinsi daerah tingkat i riau Disahkan pada tanggal 21 Mei 1981

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1981
tentang pembentukan kecamatan-kecamatan widasari, bongas masing-masing di kabupaten daerah tingkat ii indramayu dan kecamatan nanggung, bojonggede, caringin masing-masing di kabupaten daerah tingkat ii bogor dalam wilayah propinsidaerah tingkat i jawa barat Disahkan pada tanggal 22 April 1981

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1981
tentang perawatan, tunjangan cacad dan uang duka pegawai negeri sipil Disahkan pada tanggal 28 April 1981

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1983 tentang Perlakuan terhadap calon pegawai negeri sipil yang tewas atau cacat akibat kecelakaan karena dinas

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pemberihan Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas dalam Tahun Anggaran 2004 Kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun/Tunjangan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2005 tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas Dalam Tahun Anggaran 2005 Kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara, Dan Penerima Pensiun/Tunjangan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Perekayasa Dan Teknisi Penelitian Dan Perekayasaan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas Dalam Tahun Anggaran 2007 Kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara, Dan Penerima Pensiun/Tunjangan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2008 tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketigabelas Dalam Tahun Anggaran 2008 Kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara Dan Penerima Pensiun/Tunjangan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas Dalam Tahun Anggaran 2009 Kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun/Tunjangan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas Dalam Tahun Anggaran 2010 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Negara dan Penerima Pensiun/Tunjangan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pemberian Gaji/pensiun/tunjangan Bulan Ketiga Belas Dalam Tahun Anggaran 2014 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun/tunjangan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2015 tentang Pemberian Gaji/pensiun/tunjangan Bulan Ketiga Belas Dalam Tahun Anggaran 2015 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Dan Penerima Pensiun/tunjangan

-

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara

 

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1981
tentang pembubaran perusahaan negara perkebunan xvi dan penggabungannya kedalam perusahaan perseroan (persero) pt. perkebunan xv Disahkan pada tanggal 1 April 1981

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1988 tentang Penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) PT. Perkebunan IX

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 1993 tentang Pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan XVII dan Penambahan Penyertaan Modal Negara RI yang berasal dari sebagian kekayaan negara hasil Likuidasi Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan XVII ke dalam Modal Saham PerusahaanPerseroan (Persero) PT Perkebunan XV-XVI

 

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1981
tentang penyertaan modal negara republik indonesia untuk pendirian perusahaan perseroan (persero) di bidang produksi gula Disahkan pada tanggal 1 April 1981

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1983 tentang Penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia kedalam modal saham perusahaan perseroan (Persero) PT. Perkebunan XII, Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan XIII dan Perusahaan Persero (Persero) PT. Perkebunan XIV

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1993 tentang Penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia kedalam modal saham perusahaan perseroan (Persero) PT. Rajawali Nusantara Indonesia

 

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981
tentang pelaksanaan penertiban perjudian Disahkan pada tanggal 28 Maret 1981

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981
tentang perlindungan upah Disahkan pada tanggal 2 Maret 1981

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan

-

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan

 

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1981
tentang pengalihan bentuk perusahaan negara perkebunan i menjadi perusahaan perseroan (persero) Disahkan pada tanggal 2 Maret 1981

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1981
tentang iuran pembiayaan ekploitasi dan pemeliharaan prasarana pengairan Disahkan pada tanggal 25 Februari 1981

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Ps. 7

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1981 tentang Penetapan Perusahaan Umum "Otorita Jatiluhur" sebagai Perusahaan yang dapat menarik dan menerima Iuran Pembiayaan Eksploitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pengairan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1990 tentang Perusahaan umum (perum) Jasa Tirta

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1990 tentang Perusahaan Umum (Perum) "Otorita Jatiluhur"

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 1990 tentang Penetapan Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta sebagai perusahaan yang dapat menarik dan menerima iuran pembiayaan eksploitasi dan pemeliharaan prasarana pengairan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 1999 tentang Perusahaan Umum (PERUM) Jasa Tirta I

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 1999 tentang Perusahaan Umum (PERUM) Jasa Tirta II

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 129 Tahun 2000 tentang Penambahan wilayah kerja perusahaan umum (perum) jasa tirta I di wilayah Sungai Bengawan Solo

-

dicabut oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air

 

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1981
tentang pembubaran perusahaan perikanan negara kesatuan jawa tengah dan perusahaan negara hasil laut dan penggabungannya ke dalam perusahaan perseroan (persero) pt tirta raya mina Disahkan pada tanggal 10 Februari 1981

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1981
tentang pembubaran perusahaan perikanan negara jawa timur dan perusahaan perikanan negara sulawesi selatan/tenggara dan penggabungannya ke dalam perusahaan perseroan (persero) pt perikanan samodra besar Disahkan pada tanggal 10 Februari 1981

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1981
tentang pembubaran perusahaan perikanan negara riau dan penggabungannya ke dalam perusahaan perseroan (persero) pt karya mina Disahkan pada tanggal 10 Februari 1981

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1981
tentang pemberian tambahan kelonggaran perpajakan dalam rangka penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing Disahkan pada tanggal 3 Februari 1981

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1981
tentang penyertaan modal negara republik indonesia untuk pendirian perusahaan perseroan (persero) dibidang industri kereta api Disahkan pada tanggal 3 Januari 1981

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1991 tentang Penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia kedalam modal saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Industri Kereta Api

 

 

PT Tatanusa

Address : Jl. Gelagah No. 47, Pisangan Timur

Kota      :  Ciputat - Tangerang Selatan 15419

Telpon   : (021) 743 4810

Email    : penerbit@tatanusa.co.id