Anotasi 
Peraturan Pemerintah Tahun 1980

 

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1980
tentang pengangkatan kepala kelurahan dan perangkat kelurahan menjadi pegawai negeri sipil Disahkan pada tanggal 31 Desember 1980

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Ps. 5

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1982 tentang Pemberian pensiun atau tunjangan penghargaan bagi bekas kepala kelurahan dan perangkat kelurahan

 

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 1980
tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 36 tahun 1974 tentang perusahaan umum telekomunikasi Disahkan pada tanggal 27 Desember 1980

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1984 tentang Perusahaan umum (Perum) Telekomunikasi

 

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 1980
tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 22 tahun 1974 tentang telekomunikasi untuk umum Disahkan pada tanggal 27 Desember 1980

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 1980 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1974 tentang Perusahaan Umum Telekomunikasi

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1984 tentang Perusahaan umum (Perum) Telekomunikasi

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 1987 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 198 Tahun 1968 tentang Penertiban penggunaan pesawat telepon umum di kantor dan rumah

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1991 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi

 

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1980
tentang penyertaan modal negara republik indonesia dalam modal saham pt. indonesian satellite corporation (pt. indosat) Disahkan pada tanggal 27 Desember 1980

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1982 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1971 tentang Pemberian Tambahan Kelonggaran Perpajakan termasuk Pembebasan Bea Masuk Kepada PT. Indonesian Satelitte Corporation (PT. INDOSAT).

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1991 tentang Penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia kedalam modal saham Perusahaan Perseroan (Persero) Telekomunikasi

-

diubah oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 1991 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 52 tahun 1980 tentang Penyerahan modal negara Republik Indonesia dalam modal saham PT. Indonesian Satellite Corporation (PT. Indosat)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2002 tentang Penjualan Saham Milik Negara Republik Indonesia pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Indosat Tbk.

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2002 tentang Penjualan Saham Milik Negara Republik Indonesia pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Indosat Tbk.

 

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1980
tentang penetapan kembali/penyesuaian pensiun pokok bekas pejabat negara Disahkan pada tanggal 27 Desember 1980

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1980
tentang hak keuangan/administratip menteri negara dan bekas menteri negara serta janda/dudanya Disahkan pada tanggal 27 Desember 1980

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1980 tentang Penetapan Kembali/Penyesuaian Pensiun Pokok Bekas Pejabat Negara

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1982 tentang Pemberian uang muka wafat bagi keluarga penerima pensiun

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1982 tentang Tunjangan pangan bagi pegawai negeri dan penerima pensiun, penyediaan pangan bagi pegawai perusahaan dan untuk keperluan khusus serta operasi pasar

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1982 tentang Pemberian uang muka wafat bagi keluarga penerima pensiun

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1982 tentang Tunjangan pangan bagi pegawai negeri dan penerima pensiun, penyediaan pangan bagi pegawai perusahaan dan untuk keperluan khusus serta operasi pasar

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1983 tentang Pemberian gaji/pensiun/tunjangan bulan ketigabelas dalam tahun anggaran 1983/1984 kepada pegawai negeri, pejabat negara dan penerima pensiun/tunjangan

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 1983 tentang Pemotongan atas pensiun bulan ketiga belas dalam tahun Anggaran 1983/1984 dari penerima pensiun pegawai negeri sipil purnawirawan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan bekas pejabat negara

-

diubah oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 50 tahun 1980 tentang Hak keuangan/administratif Menteri Negara dan bekas Menteri Negara serta janda/dudanya

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1985 tentang Hak keuangan/administratif Jaksa Agung, Panglima Angkatan Bersenjata dan Gubernur Bank Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1985 tentang Penetapan pensiun pokok bekas pejabat negara dan janda/dudanya

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1985 tentang Tunjangan jabatan bagi pejabat negara tertentu

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1985 tentang Uang sidang Menteri Negara

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1987 tentang Perlakuan terhadap penerima pensiun/tunjangan yang hilang

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1990 tentang Uang sidang Menteri Negara

Ps. 2

diubah oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 1992 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 50 tahun 1980 tentang Hak keuangan/administratif Menteri Negara dan bekas Menteri Negara serta janda/dudanya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1985

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1992 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 11 tahun 1985 tentang Keuangan/administratif Jaksa Agung, Panglima Angkatan Bersenjata, dan Gubernur Bank Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1992 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 1985 tentang Penetapan pensiun pokok bekas pejabat Negara dan janda/dudanya

Ps. 2

diubah oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1993 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Menteri Negara dan bekas Menteri Negara serta janda/dudanya sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 1992

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1993 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 1985 tentang Hak Keuangan/Administratif Jaksa Agung, Panglima Angkatan Bersenjata, dan Gubernur Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 1992

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1993 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 1985 tentang penetapan pensiun pokok bekas pejabat negara dan janda/dudanya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 1992

-

diubah oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2000 tentang Perubahan atas PP No. 50 Tahun 1980 tentang hak keuangan/administratif menteri negara dan bekas menteri negara serta janda/dudanya sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1993

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2000 tentang Pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan bagi Pegawai Negeri, Hakim dan Pejabat Negara

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2000 tentang Hak keuangan/administratif jaksa agung, panglima tentara nasional Indonesia dan pejabat lain yang kedudukannya atau pengangkatannya setingkat atau disetarakan dengan menteri negara

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2000 tentang Penetapan pensiun pokok mantan pejabat negara dan janda/dudanya

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 168 Tahun 2000 tentang Tunjangan Jabatan bagi Pajabat Negara Tertentu

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2001 tentang Penghentian pemberian tunjangan perbaikan penghasilan bagi pegawai negeri, hakim, dan pejabat negara

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2001 tentang Penghentian pemberian tunjangan perbaikan penghasilan bagi penerima pensiun serta janda/dudanya

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden nomor 168 Tahun 2000 tentang tunjangan jabatan bagi pejabat negara tertentu

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pemberihan Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas dalam Tahun Anggaran 2004 Kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun/Tunjangan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2005 tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas Dalam Tahun Anggaran 2005 Kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara, Dan Penerima Pensiun/Tunjangan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Perekayasa Dan Teknisi Penelitian Dan Perekayasaan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas Dalam Tahun Anggaran 2007 Kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara, Dan Penerima Pensiun/Tunjangan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2008 tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketigabelas Dalam Tahun Anggaran 2008 Kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara Dan Penerima Pensiun/Tunjangan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas Dalam Tahun Anggaran 2009 Kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun/Tunjangan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2009 tentang Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Menteri dan Pejabat Tertentu

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas Dalam Tahun Anggaran 2010 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Negara dan Penerima Pensiun/Tunjangan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.02/2011 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Menteri Dan Pejabat Tertentu.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.02/2011 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Ketua, Wakil Ketua, Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Hakim Mahkamah Konstitusi, Dan Hakim Agung Mahkamah Agung.

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pemberian Gaji/pensiun/tunjangan Bulan Ketiga Belas Dalam Tahun Anggaran 2014 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun/tunjangan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2015 tentang Pemberian Gaji/pensiun/tunjangan Bulan Ketiga Belas Dalam Tahun Anggaran 2015 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Dan Penerima Pensiun/tunjangan

 

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1980
tentang pemberian tunjangan tambahan penghasilan bagi pensiun janda/duda pegawai negeri sipil Disahkan pada tanggal 27 Desember 1980

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1987 tentang Perlakuan terhadap penerima pensiun/tunjangan yang hilang

 

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1980
tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1980 tentang hak keuangan/administratif kepala daerah/wakil kepala daerah dan bekas kepala daerah/bekas wakil kepala daerah serta janda/dudanya Disahkan pada tanggal 27 Desember 1980

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1980 tentang Penetapan Kembali/Penyesuaian Pensiun Pokok Bekas Pejabat Negara

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1982 tentang Pemberian uang muka wafat bagi keluarga penerima pensiun

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1982 tentang Tunjangan pangan bagi pegawai negeri dan penerima pensiun, penyediaan pangan bagi pegawai perusahaan dan untuk keperluan khusus serta operasi pasar

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1982 tentang Pemberian uang muka wafat bagi keluarga penerima pensiun

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1982 tentang Tunjangan pangan bagi pegawai negeri dan penerima pensiun, penyediaan pangan bagi pegawai perusahaan dan untuk keperluan khusus serta operasi pasar

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 1983 tentang Pemotongan atas pensiun bulan ketiga belas dalam tahun Anggaran 1983/1984 dari penerima pensiun pegawai negeri sipil purnawirawan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan bekas pejabat negara

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1985 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1980 tentang Hak keuangan/administratif Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Bekas Kepala Daerah/Bekas Wakil Kepala Daerah serta janda/dudanya

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1992 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1980 tentang Hak keuangan/administratif Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan bekas Kepala Daerah/bekas Wakil Kepala Daerah serta janda/dudanya sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir denganPeraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 1985

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1993 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1980 tentang Hak keuangan/administratif kepala daerah/wakil kepala daerah dan bekas kepala daerah/bekas wakil kepala daerah serta janda/dudanya sebagaimana telah tiga kali diubah, terakhir denganPeraturan Pemerintah Nomor 52 tahun 1992

 

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1980
tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 14 tahun 1980 tentang pemberian tunjangan perbaikan penghasilan bagi pegawai negeri dan pejabat negara Disahkan pada tanggal 27 Desember 1980

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1984 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 1980 tentang pemberian tunjangan perbaikan penghasilan bagi pegawai negeri dan pejabat negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 1980

 

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1980
tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 16 tahun 1980 tentang pemberian tunjangan perbaikan penghasilan bagi perintis pergerakan kebangsaan/kemerdekaan dan bekas anggota komite nasional indonesia pusat Disahkan pada tanggal 27 Desember 1980

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1984 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 16 tahun 1980 tentang pemberian tunjangan perbaikan penghasilan bagi perintis pergerakan kebangsaan/kemerdekaan dan bekas anggota Komite Nasional Indonesia Pusat sebagaimana telah diubah denganPeraturan Pemerintah No. 46 tahun 1980

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1985 tentang Pemberian Tunjangan Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan

 

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1980
tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 15 tahun 1980 tentang pemberian tunjangan perbaikan penghasilan pensiun bagi penerima pensiun/tunjangan yang bersifat pensiun Disahkan pada tanggal 27 Desember 1980

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1984 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 15 tahun 1980 tentang pemberian tunjangan perbaikan penghasilan pensiun bagi penerima pensiun/tunjangan yang bersifat pensiun sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 1980

 

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1980
tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 15 tahun 1974 tentang gaji/gaji kehormatan/uang kehormatan ketua, wakil ketua, dan anggota lembaga tertinggi/tinggi negara Disahkan pada tanggal 27 Desember 1980

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1980 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1980 tentang Pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan bagi Pegawai Negeri dan pejabat Negara

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1980 tentang Penetapan Kembali/Penyesuaian Pensiun Pokok Bekas Pejabat Negara

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1982 tentang Tunjangan pangan bagi pegawai negeri dan penerima pensiun, penyediaan pangan bagi pegawai perusahaan dan untuk keperluan khusus serta operasi pasar

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1982 tentang Tunjangan pangan bagi pegawai negeri dan penerima pensiun, penyediaan pangan bagi pegawai perusahaan dan untuk keperluan khusus serta operasi pasar

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1985 tentang Gaji pokok Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Anggota Lembaga Tinggi Negara serta Uang Kehormatan Anggota Lembaga Tertinggi Negara

 

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1980
tentang pedoman pemberian gelar doktor kehormatan (doctor honoris causa) Disahkan pada tanggal 26 Desember 1980

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1980
tentang penyertaan modal negara republik indonesia untuk pendirian perusahaan perseroan (persero) tambang batu bara bukit asam Disahkan pada tanggal 15 Desember 1980

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1990 tentang Pembubaran Perusahaan Umum (perum) tambang batubara dan penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Tambang Batubara Bukit Asam

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1991 tentang Penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia kedalam modal saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Tambang Batubara Bukit Asam

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1993 tentang Penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia kedalam modal saham perusahaan perseroan (persero) PT. Tambang Batubara Bukit Asam

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1998 tentang Penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) PT. Tambang Batubara Bukit Asam

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2000 tentang Pengurangan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Tambang Batu Bara Bukit Asam

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2002 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Tambang Batubara Bukit Asam

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2002 tentang Penjualan Saham Milik Negara Republik Indonesia pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Tambang Batubara Bukit Asam

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2003 tentang Perubahan Peruntukkan Dana Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Tambang Batubara Bukit Asam sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1998

 

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1980
tentang pelaksanaan undang-undang pemilihan umum Disahkan pada tanggal 10 Desember 1980

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 1980 tentang Lembaga Pemilihan Umum dan Panitia Pemilihan Indonesia

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 1980 tentang Lembaga Pemilihan Umum dan Panitia Pemilihan Indonesia

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1980 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Indonesia dan Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilihan Umum Pusat

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Pemilihan Umum di Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur.

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1982 tentang Tata cara penyelenggaraan kampanye Pemilihan Umum ketentuan mengenai masa tenang

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1982 tentang Perubahan atas Keppres No. 30 tahun 1977 tentang tatacara pengangkatan anggota tambahan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat dari Golongan Karya Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan Golongan Karya bukanAngkatan Bersenjata Republik Indonesia

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1982 tentang Tata cara penyelenggaraan kampanye Pemilihan Umum ketentuan mengenai masa tenang

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1982 tentang Perubahan atas Keppres No. 30 tahun 1977 tentang tatacara pengangkatan anggota tambahan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat dari Golongan Karya Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan Golongan Karya bukanAngkatan Bersenjata Republik Indonesia

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1982 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksaan untuk keanggotaan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat

Ps. 13 (2)

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1983 tentang Pembubaran Panitia Pemilihan Indonesia dan Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilihan Umum Pusat

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat sebagaimana telah tiga kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1985

 

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1980
tentang pembentukan kecamatan guguk panjang, mandiangin koto selayan dan aur birugo tigo baleh di wilayah kota madya daerah tingkat ii bukittinggi propinsi daerah tingkat i sumatera barat Disahkan pada tanggal 22 November 1980

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1980
tentang pengalihan bentuk perusahaan umum asuransi kerugian jasa raharja menjadi perusahaan perseroan (persero) Disahkan pada tanggal 6 November 1980

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2001 tentang Penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Jasa Raharja

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2003 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Jasa Raharja

 

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1980
tentang pembentukan kecamatan paseh di kabupaten daerah tingkat ii sumedang dan kecamatan jalan cagak di kabupaten daerah tingkat ii subang dalam wilayah propinsi daerah tingkat i jawa barat Disahkan pada tanggal 5 November 1980

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1980
tentang pengangkatan pegawai yayasan televisi republik indonesia menjadi pegawai negeri sipil Disahkan pada tanggal 1 November 1980

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1980
tentang usaha kesejahteraan sosial bagi penderita cacat Disahkan pada tanggal 29 Oktober 1980

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1983 tentang Koordinasi Usaha Kesejahteraan Sosial bagi Penderita Cacat

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat

 

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1980
tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 20 tahun 1970 tentang pembentukan perusahaan umum otorita jatiluhur Disahkan pada tanggal 13 Oktober 1980

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1981 tentang Penetapan Perusahaan Umum "Otorita Jatiluhur" sebagai Perusahaan yang dapat menarik dan menerima Iuran Pembiayaan Eksploitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pengairan

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1990 tentang Perusahaan Umum (Perum) "Otorita Jatiluhur"

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1990 tentang Perusahaan Umum (Perum) "Otorita Jatiluhur"

 

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1980
tentang penambahan penyertaan modal negara ri dalam perusahaan perseroan (persero) pt. pelayaran nasional indonesia. Disahkan pada tanggal 27 September 1980

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1980
tentang pemindahan ibukota kecamatan atadei dari desa waiteba ke desa karangora dan ibukota kecamatan nagawutung dari desa boto ke desa loang di kabupaten daerah tingkat ii flores timur Disahkan pada tanggal 17 September 1980

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi

 

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1980
tentang penyertaan modal negara republik indonesia untuk pendirian perusahaan perseroan (persero) dalam bidang konstruksi bangunan pengembangan sumber-sumber air Disahkan pada tanggal 10 September 1980

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1988 tentang Penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) PT. Brantas Abipraya

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1992 tentang Penambahan penyertaan modal Negara RI ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Brantas Abipraya

-

mendasarkan oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2010 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Brantas Abipraya

 

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980
tentang penanggulangan gelandangan dan pengemis Disahkan pada tanggal 10 September 1980

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Ps. 3

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1983 tentang Koordinasi Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis

 

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980
tentang peraturan disiplin pegawai negeri sipil Disahkan pada tanggal 30 Agustus 1980

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 67 Tahun 1980 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1981 tentang Penyelenggaraan Upacara Pengibaran Bendera Merah Putih

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 71 Tahun 1985 tentang Kewajiban penyampaian laporan pajak-pajak pribadi bagi pejabat negara, pegawai negeri sipil, anggota angkatan bersenjata Republik Indonesia, dan pegawai badan usaha milik negara dan daerah

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1986 tentang Kewajiban penyampaian laporan pajak-pajak pribadi bagi pejabat negara, pegawai negeri sipil, anggota Angkatan Bersenjata RI dan pegawai Badan Usaha Milik Negara dan Daerah

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil

tidak berlaku

 

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1991 tentang Tata cara pemberhentian dengan hormat, pemberhentian tidak dengan hormat dan pemberhentian sementara serta hak-hak Hakim Agung dan Hakim yang dikenakan pemberhentian

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1994 tentang Tanda kehormatan Satya Lencana Karya Satya

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari kerja dilingkungan lembaga pemerintah

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 71 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 67 Tahun 1980 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2000 tentang Pencabutan instruksi presiden nomor 14 tahun 1981 tentang penyelenggaraan upacara pengibaran bendera merah putih

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2004 tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil menjadi Anggota Partai Politik

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 222/Kpts/KP.330/5/2005 Tahun 2005 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Pemberian Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Departemen Pertanian

-

ditimbang oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 223/Kpts/KP.330/5/2005 Tahun 2005 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Departemen Pertanian

-

diingat oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Hari dan Jam Kerja Pusat Pendidikan dan Pelatihan Minyak dan Gas Bumi (Pusdiklat Migas) dan Perguruan Tinggi Kedinasan (PTK) Akamigas, Badan Pendidikan dan Pelatihan Energi dan Sumber Daya Mineral (Badiklat ESDM), Departemen Energi dan Sumber D

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 27/Permentan/OT.140/5/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pertanian

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM74 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Di Lingkungan Departemen Perhubungan

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

-

dicabut oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.01/2010 Tahun 2010 tentang Pemberian Peringatan Tertulis Kepada Pegawai Di Lingkungan Kementerian Keuangan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 30/M-DAG/PER/6/2010 Tahun 2010 tentang Wilayah Tertib Administrasi Di Lingkungan Kementerian Perdagangan

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41/PMK.01/2011 Tahun 2011 tentang Penegakan Disiplin Dalam Kaitannya Dengan Pemberian Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara Kepada Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Kementerian Keuangan.

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124/PMK.09/2011 Tahun 2011 tentang Penggunaan Metode Penentuan Jenis Hukuman Disiplin Dalam Rangka Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Kementerian Keuangan.

 

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980
tentang pelaksanaan pengumpulan sumbangan Disahkan pada tanggal 28 Agustus 1980

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1980
tentang pemberian tambahan kelonggaran perpajakan kepada pt. indonesia asahan aluminium (pt. inalum) Disahkan pada tanggal 25 Agustus 1980

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980
tentang penggolongan bahan-bahan galian Disahkan pada tanggal 15 Agustus 1980

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 1982 tentang Susunan Organisasi Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Yogyakarta

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1998 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Pertambangan dan Energi di Bidang Pertambangan Umum

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 1998 tentang tarip atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Departemen Pertambangan dan Energi di bidang pertambangan umum

-

dicabut oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batu Bara

 

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1980
tentang pemisahan dan pengalihan kekayaan negara pada pelabuhan udara ngurah rai, denpasar untuk dijadikan tambahan penyertaan modal negara dalam perusahaan umum angkasa pura Disahkan pada tanggal 17 Juli 1980

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1984 tentang Pemisahan dan Pengalihan Kekayaan Negara Pada Pelabuhan Udara Polonia di Medan dan Juanda di Surabaya untuk Dijadikan Tambahan Penyertaan Modal Negara dalam Perusahaan Umum Angkasa Pura serta Pengembalian sebagian Kekayaan Perusahaan UmumAngkasa Pura kepada Negara

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1985 tentang Perusahaan Umum (Perum) Angkasa Pura

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1989 tentang Pemisahan dan pengalihan kekayaan negara pada sentra operasi keselamatan penerbangan (SENOPEN) di Medan, Surabaya, Bali, Ujungpandang dan Unit Keselamatan penerbangan di Balikpapan untuk dijadikan tambahan penyertaan modal negara dalam perusahaan umum(Perum) Angkasa Pura I

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1992 tentang Tata cara penanaman modal

 

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1980
tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 26 tahun 1965 tentang apotik Disahkan pada tanggal 14 Juli 1980

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1980
tentang pembentukan kecamatan bekasi dan kecamatan piani di kabupaten daerah tingkat ii tapin, kecamatan laksado dan kecamatan kalumpang di kabupaten daerah tingkat ii hulu sungai selatan, kecamatan halong di kabupaten daerah tingkat iihulu sungai utara, kecamatan murung pudak di kabupaten daerah tingkat ii tabalong, kecamatan tabukan di kabupaten derah tingkat ii barito kuala, kecamatan kintap dan kecamatan panyipatan di kabupaten daerah tingkat ii tanah laut, kec. hampang, sungai dur Disahkan pada tanggal 10 Juli 1980

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1980
tentang pembentukan kecamatan cipongkor, katapang, ibun, marga asih, ngamprah, kertasari, cikancung masing-masing di kabupaten daerah tingkat ii bandung dan kecamatan serang di kabupaten daerah tingkat ii bekasi dalam wilayah propinsi derah tingkat i jawa barat Disahkan pada tanggal 9 Juli 1980

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1980
tentang pemindahan atas sisa anggaran pembangunan tahun anggaran 1979/1980 kepada tahun anggaran 1980/1981 Disahkan pada tanggal 30 Juni 1980

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1981 tentang Pemindahan Sisa Anggaran Pembangunan Tahun Anggaran 1980/1981 kepada Tahun Anggaran 1981/1982

 

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1980
tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 22 tahun 1967 tentang iuran hak pengusahaan hutan dan iuran hasil hutan Disahkan pada tanggal 23 Juni 1980

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 1980 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan Pungutan dan Perimbangan Pembagian Penerimaan Iuran Hasil Hutan dan Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA)

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 1985 tentang Pengenaan, pemungutan dan pembagian iuran hasil hutan

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1989 tentang Perubahan Keputusan Presiden no.77 tahun 1985 tentang pengenaan, pemungutan, dan pembagian iuran hasil hutan

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1990 tentang Pengenaan, pemungutan dan pembagian iuran hasil hutan

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1993 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 30 tahun 1990 tentang pengenaan, pemungutan dan pembagian iuran hasil hutan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 29 tahun 1991

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1998 tentang Provisi Sumber Daya Hutan

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 67 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1990 tentang Pengenaan, Pemungutan dan Pembagian Iuran Hasil Hutan sebagaimana telah Beberapa Kali Diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1993

 

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1980
tentang perubahan dan tambahan atas peraturan pemerintah nomor 21 tahun 1967 tentang radio amatirisme di indonesia Disahkan pada tanggal 23 Juni 1980

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi

 

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1980
tentang pemindahan ibukota kabupaten daerah tingkat ii asahan dari wilayah kotamadya daerah tingkat ii tanjung balai ke kota kisaran Disahkan pada tanggal 30 April 1980

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1982 tentang Pembentukan Kota Administratif Kisaran.

 

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1980
tentang transfusi darah Disahkan pada tanggal 19 April 1980

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Kebutuhan Pinjaman Luar Negeri Tahun 2010-2014

 

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980
tentang perubahan batas wilayah kotamadya daerah tingkat ii padang Disahkan pada tanggal 21 Maret 1980

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pemindahan Pusat Pemerintahan Kota Padang Dari Wilayah Kecamatan Padang Barat Ke Wilayah Kecamatan Kototangah Kota Padang Provinsi Sumatera Barat

 

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1980
tentang pemberian tunjangan perbaikan penghasilan bagi perintis pergerakan kebangsaan/kemerdekaan dan bekas anggota komite nasional indonesia pusat Disahkan pada tanggal 15 Maret 1980

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1980 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1980 tentang Pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan bagi Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan dan Bekas Anggota Komite Nasional Indonesia Pusat

-

diubah oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1984 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 16 tahun 1980 tentang pemberian tunjangan perbaikan penghasilan bagi perintis pergerakan kebangsaan/kemerdekaan dan bekas anggota Komite Nasional Indonesia Pusat sebagaimana telah diubah denganPeraturan Pemerintah No. 46 tahun 1980

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1985 tentang Pemberian Tunjangan Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan

 

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1980
tentang pemberian tunjangan perbaikan penghasilan pensiun bagi penerima pensiun/tunjangan yang bersifat pensiun Disahkan pada tanggal 13 Maret 1980

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diubah oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1980 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1980 tentang Pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan Pensiun bagi Penerima Pensiun/Tunjangan yang Bersifat Pensiun

-

diubah oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1984 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 15 tahun 1980 tentang pemberian tunjangan perbaikan penghasilan pensiun bagi penerima pensiun/tunjangan yang bersifat pensiun sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 1980

 

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1980
tentang pemberian tunjangan perbaikan penghasilan bagi pegawai negeri dan pejabat negara Disahkan pada tanggal 13 Maret 1980

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diubah oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1980 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1980 tentang Pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan bagi Pegawai Negeri dan pejabat Negara

Ps. 2

diubah oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1984 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 1980 tentang pemberian tunjangan perbaikan penghasilan bagi pegawai negeri dan pejabat negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 1980

 

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1980
tentang perubahan dan penambahan atas peraturan pemerintah nomor 7 tahun 1977 tentang peraturan gaji pegawai negeri sipil Disahkan pada tanggal 13 Maret 1980

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1981 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 230 Tahun 1968 tentang Peraturan Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri Penerima Pensiun serta Anggota Keluarganya

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1983 tentang Pemotongan atas gaji pegawai negeri bulan ketigabelas untuk sumbangan wajib koperasi

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 1983 tentang Pemotongan atas pensiun bulan ketiga belas dalam tahun Anggaran 1983/1984 dari penerima pensiun pegawai negeri sipil purnawirawan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan bekas pejabat negara

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1985 tentang Penetapan pensiun pokok pensiunan pegawai negeri sipil serta janda/dudanya

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1985 tentang Tunjangan Jabatan Hakim pada Peradilan Agama

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1985 tentang Tunjangan jabatan bagi Ketua dan Anggota Mahkamah Pelayaran

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1985 tentang Tunjangan Jabatan Jaksa

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 1985 tentang Tunjangan jabatan Pendidikan

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1985 tentang Tunjangan Jabatan Dosen pada Perguruan Tinggi

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1985 tentang Tunjangan Jabatan Peneliti

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1985 tentang Tunjangan jabatan bagi pegawai negeri yang menjadi tenaga kesehatan

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1985 tentang Tunjangan jabatan bagi pegawai negeri yang ditugaskan dibidang persandian

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1985 tentang Tunjangan jabatan bagi pegawai negeri sipil yang diangkat menjadi penatar tingkat Nasional dan ditugaskan pada Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1985 tentang Tunjangan bahaya nuklir bagi pegawai negeri dilingkungan Badan Tenaga Atom Nasional

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1985 tentang Tunjangan jabatan pengamat gunung api

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1985 tentang Tunjangan pengamanan dan penyelamatan pelayaran bagi pegawai negeri sipil yang ditugaskan pada Instalasi Keamanan dan Keselamatan Pelayaran

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1985 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 9 tahun 1985 tentang jenjang pangkat dan tunjangan jabatan struktural

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1985 tentang Penyesuaian gaji pokok pegawai negeri sipil menurut Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 kedalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1985

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1985 tentang Tunjangan Khusus Irian Jaya

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1985 tentang Tunjangan Khusus Timor Timur

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1985 tentang Peningkatan kegiatan Koperasi Pegawai Negeri

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1985 tentang Peningkatan kegiatan Koperasi Penerima Pensiun

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1986 tentang Pemberian tunjangan penghargaan/santunan janda/duda bekas pegawai Pemerintah sementara Timor Timur/pensiun bekas pegawai Pemerintah Koloni Timor Portugis di Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1987 tentang Tunjangan jabatan kesyahbandaran

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1989 tentang Tunjangan jabatan penyuluh pertanian

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1989 tentang Tunjangan jabatan penyuluh keluarga berencana

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 1989 tentang Tunjangan jabatan Widyaiswara

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1990 tentang Tunjangan kompensasi kerja bagi pegawai negeri yang ditugaskan dibidang persandian

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1992 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 1985

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1992 tentang Tunjangan bahaya nuklir bagi Pegawai Negeri di lingkungan Badan Tenaga Atom Nasional

 

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1980
tentang tunjangan penghargaan bagi bekas ketua/ex wakil ketua/ex anggota dewan pertimbangan agung & badan pemeriksa keuangan/dewan pengawas keuangan yang diangkat sebelum berlakunya undang-undang nomor 3 tahun 1967 dan undang-undang nomor 17 tahun 1965serta janda/dudanya Disahkan pada tanggal 13 Maret 1980

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1980
tentang pengangkatan pegawai balai besar penelitian dan pengembangan industri tekstil, balai besar penelitian dan pengembangan industri selulosa, dan balai besar pengembangan logam dan mesin menjadi pegawai negeri sipil Disahkan pada tanggal 13 Maret 1980

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1980
tentang pemberian tunjangan kehormatan kepada bekas anggota komite nasional indonesia pusat dan janda/dudanya Disahkan pada tanggal 13 Maret 1980

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1980 tentang Pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan bagi Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan dan Bekas Anggota Komite Nasional Indonesia Pusat

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1980 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1980 tentang Pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan bagi Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan dan Bekas Anggota Komite Nasional Indonesia Pusat

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pemberian tambahan penghasilan kepada Pensiunan Bekas Ketua dan Bekas Anggota BP-KNIP serta Jandanya

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1982 tentang Pemberian uang muka wafat bagi keluarga penerima pensiun

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1982 tentang Pemberian uang muka wafat bagi keluarga penerima pensiun

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1983 tentang Pemberian gaji/pensiun/tunjangan bulan ketigabelas dalam tahun anggaran 1983/1984 kepada pegawai negeri, pejabat negara dan penerima pensiun/tunjangan

Ps. 1 dan 3 (1)

diubah oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1985 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1980 tentang Pemberian tunjangan Kehormatan kepada Bekas Anggota Komite Nasional Indonesia Pusat dan janda/dudanya

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1987 tentang Perlakuan terhadap penerima pensiun/tunjangan yang hilang

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1989 tentang Pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan bagi Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan, Bekas Anggota Komite Nasional Indonesia Pusat dan Penerima Tunjangan Veteran

Ps. 1, 3

diubah oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 1992 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1980 tentang Pemberian tunjangan kehormatan kepada bekas anggota Komite Nasional Indonesia Pusat dan janda/dudanya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 13 tahun 1985

Ps. 1 dan Ps. 3

diubah oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1993 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1980 tentang pemberian tunjangan kehormatan kepada bekas anggota Komite Nasional Indonesia Pusat dan Janda/dudanya sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 1992

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2000 tentang Pemberian tunjangan perbaikan penghasilan bagi penerima pensiun serta janda/dudanya

-

diubah oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1980 tentang pemberian tunjangan kehormatan kepada bekas anggota komite nasional Indonesia pusat dan janda/dudanya sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17Tahun 1993

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pemberihan Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas dalam Tahun Anggaran 2004 Kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun/Tunjangan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2005 tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas Dalam Tahun Anggaran 2005 Kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara, Dan Penerima Pensiun/Tunjangan

-

diubah oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2006 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1980 Tentang Pemberian Tunjangan Kehormatan Kepada Bekas Anggota Komite Nasional Indonesia Pusat Dan Janda/Dudanya

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2006 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1980 Tentang Pemberian Tunjangan Kehormatan Kepada Bekas Anggota Komite Nasional Indonesia Pusat Dan Janda/Dudanya

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2006 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1980 Tentang Pemberian Tunjangan Kehormatan Kepada Bekas Anggota Komite Nasional Indonesia Pusat Dan Janda/Dudanya

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Perekayasa Dan Teknisi Penelitian Dan Perekayasaan

-

diubah oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2007 tentang Perubahan Keenam PP 10-1980 Tentang Pemberian Tunjangan Kehormatan Kepada Bekas Anggota Komite Nasional Indonesia Pusat Dan Janda/Dudanya

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2007 tentang Perubahan Keenam PP 10-1980 Tentang Pemberian Tunjangan Kehormatan Kepada Bekas Anggota Komite Nasional Indonesia Pusat Dan Janda/Dudanya

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2007 tentang Perubahan Keenam PP 10-1980 Tentang Pemberian Tunjangan Kehormatan Kepada Bekas Anggota Komite Nasional Indonesia Pusat Dan Janda/Dudanya

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas Dalam Tahun Anggaran 2007 Kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara, Dan Penerima Pensiun/Tunjangan

-

diubah oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketujuh PP 10-1980 Tentang Pemberian Tunjangan Kehormatan Kepada Bekas Anggota Komite Nasional Indonesia Pusat Dan Janda/Dudanya

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketujuh PP 10-1980 Tentang Pemberian Tunjangan Kehormatan Kepada Bekas Anggota Komite Nasional Indonesia Pusat Dan Janda/Dudanya

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketujuh PP 10-1980 Tentang Pemberian Tunjangan Kehormatan Kepada Bekas Anggota Komite Nasional Indonesia Pusat Dan Janda/Dudanya

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2008 tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketigabelas Dalam Tahun Anggaran 2008 Kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara Dan Penerima Pensiun/Tunjangan

-

diubah oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedelapan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1980 tentang Pemberian Tunjangan Kehormatan Kepada Bekas Anggota Komite Nasional Indonesia Pusat dan Janda/Dudanya

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedelapan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1980 tentang Pemberian Tunjangan Kehormatan Kepada Bekas Anggota Komite Nasional Indonesia Pusat dan Janda/Dudanya

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedelapan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1980 tentang Pemberian Tunjangan Kehormatan Kepada Bekas Anggota Komite Nasional Indonesia Pusat dan Janda/Dudanya

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas Dalam Tahun Anggaran 2009 Kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun/Tunjangan

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2010 tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1980 Tentang Pemberian Tunjangan Kehormatan Kepada Bekas Anggota Komite Nasional Indonesia Pusat Dan Janda/Dudanya

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas Dalam Tahun Anggaran 2010 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Negara dan Penerima Pensiun/Tunjangan

-

diubah oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan Kesepuluh atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1980 Tentang Pemberian Tunjangan Kehormatan Kepada Bekas Anggota Komite Nasional Indonesia Pusat dan Janda/Dudanya

-

diubah oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perubahan Kesebelas atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1980 Tentang Pemberian Tunjangan Kehormatan Kepada Bekas Anggota Komite Nasional Indonesia Pusat dan Janda/Dudanya

Pasal 6

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.05/2012 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Pembayaran Tunjangan Kehormatan Kepada Bekas Anggota Komite Nasional Indonesia Pusat Dan Janda/Dudanya, Tunjangan Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan, Dan Tunjangan Veteran Kepada Veteran Republik Indonesia.

-

diubah oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1980 tentang Pemberian Tunjangan Kehormatan Kepada Bekas Anggota Komite Nasional Indonesia Pusat dan Janda/dudanya

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pemberian Gaji/pensiun/tunjangan Bulan Ketiga Belas Dalam Tahun Anggaran 2014 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun/tunjangan

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1980 Tentang Pemberian Tunjangan Kehormatan Kepada Bekas Anggota Komite Nasional Indonesia Pusat Dan Janda/dudanya

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2015 tentang Pemberian Gaji/pensiun/tunjangan Bulan Ketiga Belas Dalam Tahun Anggaran 2015 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Dan Penerima Pensiun/tunjangan

 

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980
tentang hak keuangan/administratif kepala daerah/wakil kepala daerah dan bekas kepala daerah/bekas wakil kepala daerah serta janda/dudanya Disahkan pada tanggal 13 Maret 1980

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1980 tentang Pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan bagi Pegawai Negeri dan Pejabat Negara

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1980 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1980 tentang Pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan bagi Pegawai Negeri dan pejabat Negara

-

diubah oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1980 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan bekas Kepala Daerah/bekas Wakil Kepala Daerah serta Janda/Dudanya

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1980 tentang Penetapan Kembali/Penyesuaian Pensiun Pokok Bekas Pejabat Negara

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1980 tentang Penetapan Kembali/Penyesuaian Pensiun Pokok Bekas Pejabat Negara

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1982 tentang Pemberian uang muka wafat bagi keluarga penerima pensiun

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1982 tentang Tunjangan pangan bagi pegawai negeri dan penerima pensiun, penyediaan pangan bagi pegawai perusahaan dan untuk keperluan khusus serta operasi pasar

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1982 tentang Pemberian uang muka wafat bagi keluarga penerima pensiun

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1982 tentang Tunjangan pangan bagi pegawai negeri dan penerima pensiun, penyediaan pangan bagi pegawai perusahaan dan untuk keperluan khusus serta operasi pasar

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1983 tentang Pemberian gaji/pensiun/tunjangan bulan ketigabelas dalam tahun anggaran 1983/1984 kepada pegawai negeri, pejabat negara dan penerima pensiun/tunjangan

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 1983 tentang Pemotongan atas pensiun bulan ketiga belas dalam tahun Anggaran 1983/1984 dari penerima pensiun pegawai negeri sipil purnawirawan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan bekas pejabat negara

Ps. 4 (1)

diubah oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1985 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1980 tentang Hak keuangan/administratif Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Bekas Kepala Daerah/Bekas Wakil Kepala Daerah serta janda/dudanya

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1985 tentang Penetapan pensiun pokok bekas pejabat negara dan janda/dudanya

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1985 tentang Tunjangan jabatan bagi pejabat negara tertentu

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1987 tentang Perlakuan terhadap penerima pensiun/tunjangan yang hilang

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1989 tentang Pemberian tunjangan perbaikan penghasilan bagi pegawai negeri dan pejabat negara

Ps. 4

diubah oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1992 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1980 tentang Hak keuangan/administratif Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan bekas Kepala Daerah/bekas Wakil Kepala Daerah serta janda/dudanya sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir denganPeraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 1985

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1992 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 1985 tentang Penetapan pensiun pokok bekas pejabat Negara dan janda/dudanya

Ps. 4

diubah oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1993 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1980 tentang Hak keuangan/administratif kepala daerah/wakil kepala daerah dan bekas kepala daerah/bekas wakil kepala daerah serta janda/dudanya sebagaimana telah tiga kali diubah, terakhir denganPeraturan Pemerintah Nomor 52 tahun 1992

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1993 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 1985 tentang penetapan pensiun pokok bekas pejabat negara dan janda/dudanya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 1992

-

diubah oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2000 tentang Perubahan atas PP No. 9 tahun 1980 tentang Hak keuangan/administratif kepala daerah/wakil kepala daerah dan bekas kepala daerah/bekas wakil kepala daerah serta janda/dudanya sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP 16/1993

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2000 tentang Pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan bagi Pegawai Negeri, Hakim dan Pejabat Negara

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2000 tentang Penetapan pensiun pokok mantan pejabat negara dan janda/dudanya

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 168 Tahun 2000 tentang Tunjangan Jabatan bagi Pajabat Negara Tertentu

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2001 tentang Penghentian pemberian tunjangan perbaikan penghasilan bagi pegawai negeri, hakim, dan pejabat negara

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2001 tentang Penghentian pemberian tunjangan perbaikan penghasilan bagi penerima pensiun serta janda/dudanya

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden nomor 168 Tahun 2000 tentang tunjangan jabatan bagi pejabat negara tertentu

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pemberihan Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas dalam Tahun Anggaran 2004 Kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun/Tunjangan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2005 tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas Dalam Tahun Anggaran 2005 Kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara, Dan Penerima Pensiun/Tunjangan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Perekayasa Dan Teknisi Penelitian Dan Perekayasaan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas Dalam Tahun Anggaran 2007 Kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara, Dan Penerima Pensiun/Tunjangan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2008 tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketigabelas Dalam Tahun Anggaran 2008 Kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara Dan Penerima Pensiun/Tunjangan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas Dalam Tahun Anggaran 2009 Kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun/Tunjangan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas Dalam Tahun Anggaran 2010 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Negara dan Penerima Pensiun/Tunjangan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pemberian Gaji/pensiun/tunjangan Bulan Ketiga Belas Dalam Tahun Anggaran 2014 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun/tunjangan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2015 tentang Pemberian Gaji/pensiun/tunjangan Bulan Ketiga Belas Dalam Tahun Anggaran 2015 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Dan Penerima Pensiun/tunjangan

 

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1980
tentang pensiun bagi bekas ketua dan bekas wakil ketua majelis permusyawaratan rakyat sementara serta jandanya Disahkan pada tanggal 13 Maret 1980

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1980 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1980 tentang Pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan Pensiun bagi Penerima Pensiun/Tunjangan yang Bersifat Pensiun

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1983 tentang Pemberian gaji/pensiun/tunjangan bulan ketigabelas dalam tahun anggaran 1983/1984 kepada pegawai negeri, pejabat negara dan penerima pensiun/tunjangan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1985 tentang Penyesuaian pensiun pokok bekas Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan janda/dudanya

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1993 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 1985 tentang penyesuaian pensiun pokok bekas pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan janda/dudanya

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 1995 tentang Penetapan jalan bebas hambatan lingkar luar Jakarta seksi Sisi ruas Pondok Pinang-Lenteng Agung sebagai jalan tol dan penetapan jenis kendaraan bermotor serta besarnya tarip tol

 

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1980
tentang penyertaan modal negara republik indonesia untuk pendirian perusahaan perseroan (persero) taman wisata candi borobudur dan prambanan Disahkan pada tanggal 3 Maret 1980

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pengelolaan taman wisata Candi Borobudur dan taman wisata Candi Prambanan serta pengendalian lingkungan kawasannya

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1993 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko

 

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1980
tentang organisasi biro pusat statistik Disahkan pada tanggal 20 Februari 1980

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1982 tentang Perubahan pada lampiran A, B dan E Keputusan Presiden Nomor 15 tahun 1977 tentang tunjangan jabatan strukturil sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 69 tahun 1980

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1983 tentang Sensus Pertanian

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1983 tentang Sensus Pertanian 1983.

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1985 tentang Sensus Ekonomi

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1985 tentang Sensus Ekonomi 1986.

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1992 tentang Organisasi Biro Pusat Statistik

 

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1980
tentang pokok-pokok organisasi universitas/institut negeri Disahkan pada tanggal 14 Februari 1980

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1980 tentang Pedoman Pemberian Gelar Doktor Kehormatan (Doctor Honoris Causa)

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1981 tentang Penataan Fakultas pada Universitas/Institut Negeri

Ps. 57

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1981 tentang Pendirian Universitas Tadulako

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1981 tentang Pendirian Universitas Tadulako

Ps. 57

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 1981 tentang Pendirian Universitas Halu Oleo

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1982 tentang Susunan Organisasi Universitas Syah Kuala

Ps. 57

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1982 tentang Pendirian Universitas Bengkulu

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1982 tentang Susunan Organisasi Universitas Syah Kuala

Ps. 57

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1982 tentang Pendirian Universitas Bengkulu

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1982 tentang Susunan Organisasi Universitas Sumatera Utara

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 1982 tentang Susunan Organisasi Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Medan

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 1982 tentang Susunan Organisasi Universitas Riau

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 1982 tentang Susunan Organisasi Universitas Riau

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1982 tentang Susunan Organisasi Universitas Andalas

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1982 tentang Susunan Organisasi Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Padang

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1982 tentang Susunan Organisasi Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Padang

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1982 tentang Susunan Organisasi Universitas Jambi

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 1982 tentang Susunan Organisasi Universitas Sriwijaya

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1982 tentang Susunan Organisasi Universitas Lampung

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1982 tentang Susunan Organisasi Universitas Indonesia

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1982 tentang Susunan Organisasi Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Jakarta

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 1982 tentang Susunan Organisasi Institut Pertanian Bogor

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 1982 tentang Susunan Organisasi Universitas Pajajaran

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 1982 tentang Susunan Organisasi Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Bandung

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 1982 tentang Susunan Organisasi Institut Tehnologi Bandung

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1982 tentang Susunan Organisasi Universitas Jenderal Sudirman

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1982 tentang Susunan Organisasi Universitas Jenderal Sudirman

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 51 Tahun 1982 tentang Susunan Organisasi Universitas Diponegoro

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1982 tentang Susunan Organisasi Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Semarang

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1982 tentang Susunan Organisasi Universitas Gajah Mada

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 1982 tentang Susunan Organisasi Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Yogyakarta

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1982 tentang Susunan Organisasi Universitas Sebelas Maret

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1982 tentang Susunan Organisasi Universitas Airlangga

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 1982 tentang Susunan Organisasi Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Surabaya

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 1982 tentang Susunan Organisasi Institut Tehnologi Sepuluh November

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 1982 tentang Susunan Organisasi Universitas Brawijaya

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 60 Tahun 1982 tentang Susunan Organisasi Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Malang

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 60 Tahun 1982 tentang Susunan Organisasi Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Malang

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1982 tentang Susunan Organisasi Universitas Jember

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 1982 tentang Susunan Organisasi Universitas Udayana

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 1982 tentang Susunan Organisasi Universitas Mataram

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 1982 tentang Susunan Organisasi Universitas Tanjung Pura

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 1982 tentang Susunan Organisasi Universitas Lambung Mangkurat

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 66 Tahun 1982 tentang Susunan Organisasi Universitas Mulawarman

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 67 Tahun 1982 tentang Susunan Organisasi Universitas Palangkaraya

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1982 tentang Susunan Organisasi Universitas Hasanuddin

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 69 Tahun 1982 tentang Susunan Organisasi Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Ujung Pandang

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 1982 tentang Susunan Organisasi Universitas Samratulangi

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 71 Tahun 1982 tentang Susunan Organisasi Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Manado

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 1982 tentang Susunan Organisasi Universitas Nusa Cendana

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1982 tentang Susunan Organisasi Universitas Pattimura

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 1982 tentang Susunan Organisasi Universitas Cenderawasih

Ps. 57

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1984 tentang Pendirian Institut Seni Indonesia Yogyakarta

Ps. 57

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1984 tentang Pendirian Universitas Terbuka

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1986 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 68 tahun 1982 tentang Susunan Organisasi Universitas Hasanuddin

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 1986 tentang Tunjangan tugas belajar bagi tenaga pengajar biasa pada Perguruan Tinggi yang ditugaskan mengikuti pendidikan pada Fakultas Pasca Sarjana

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1991 tentang Pencabutan Keputusan Presiden tentang Susunan organisasi Universitas/Institut Negeri

 

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1980
tentang pengalihan bentuk perusahaan umum dok dan galangan kapal menjadi perusahaan perseroan (persero) Disahkan pada tanggal 28 Januari 1980

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1993 tentang Penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia kedalam modal saham perusahaan perseroan (persero) PT. PAL Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1998 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pal Indonesia

 

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1980
tentang pengangkatan dalam pangkat pegawai negeri sipil Disahkan pada tanggal 22 Januari 1980

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1980 tentang Pengangkatan Pegawai Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Industri Tekstil, Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Industri Selulosa, dan Balai Besar Pengembangan Logam dan Mesin menjadi Pegawai Negeri Sipil

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1980 tentang Pengangkatan Pegawai Yayasan Televisi Republik Indonesia menjadi Pegawai Negeri Sipil

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1980 tentang Pengangkatan Kepala Kelurahan dan Perangkat Kelurahan menjadi Pegawai Negeri Sipil

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1981 tentang Pengangkatan Tenaga Kesenian dalam lingkungan Departemen Penerangan menjadi Pegawai Negeri Sipil

Ps. 15

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1981 tentang Team Penilai Penemuan Baru yang Bermanfaat bagi Negara

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1983 tentang Perlakuan terhadap calon pegawai negeri sipil yang tewas atau cacat akibat kecelakaan karena dinas

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 1984 tentang Penghargaan terhadap ijazah diploma IV dibidang kepegawaian

Ps. 12

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 1986 tentang Batas Usia Pensiun Pegawai Negeri Sipil yang menjabat Jabatan Fungsional Widyaiswara dan Penyuluh Pertanian.

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1987 tentang Batas usia pensiun bagi pejabat Diplomatik Konsuler Departemen Luar Negeri

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1989 tentang Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil serta pemberian Pensiun Janda/Dudanya

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1990 tentang Jalan tol

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1991 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil secara langsung

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 1992 tentang Perpanjangan batas usia pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan pranata nuklir dan pengawas radiasi

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan fungsional pegawai negeri sipil

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 1994 tentang Kantor dagang dan ekonomi Indonesia di Taipei

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 51 Tahun 1995 tentang Pengangkatan pegawai Badan Urusan Logistik menjadi pegawai negeri sipil

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan pangkat pegawai negeri sipil

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan pangkat pegawai negeri sipil

 

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1980
tentang penambahan penyertaan modal negara republik indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan terbatas "unilec indonesia pt" (unindo. pt. Disahkan pada tanggal 16 Januari 1980

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1980
tentang ketentuan penanaman papaver koka dan ganja Disahkan pada tanggal 9 Januari 1980

 

 

 

PT Tatanusa

Address : Jl. Gelagah No. 47, Pisangan Timur

Kota      :  Ciputat - Tangerang Selatan 15419

Telpon   : (021) 743 4810 ; WA : +6281 6135 6892

Email    : penerbit@tatanusa.co.id