Anotasi 
Peraturan Pemerintah Tahun 1974

 

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1974
tentang perusahaan umum survai udara (penas) Disahkan pada tanggal 31 Desember 1974

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1991 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Umum (Perum) Survai Udara (PENAS) menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

 

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1974
tentang perubahan batas wilayah daerah khusus ibukota jakarta Disahkan pada tanggal 28 Desember 1974

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1978 tentang Pembentukan Wilayah Kota dan Kecamatan dalam wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1982 tentang Pembentukan Team Koordinasi Pengendalian Pembangunan Kereta Api Jakarta-Bogor-Tangerang-Bekasi (JABOTABEK)

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1983 tentang Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat I Tahun 1983/1984.

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 67 Tahun 1983 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 26 tahun 1982 tentang Pembentukan team koordinasi pengendalian pembangunan kereta api Jakarta - Bogor - Tangerang - Bekasi (JABOTABEK)

 

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1974
tentang pengalihan bentuk perusahaan negara perkebunan xxiv menjadi perusahaan perseroan (persero) Disahkan pada tanggal 13 Desember 1974

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1975 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Perkebunan XXV menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) dan Penggabungannya dengan Perusahaan Negara Perkebunan XXIV yang menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1983 tentang Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat I Tahun 1983/1984.

 

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1974
tentang perubahan perusahaan umum gula bone dan penetapan status pabrik gula bone sebagai unit produksi perusahaan perseroan (persero) ex perusahaan negara perkebunan xx Disahkan pada tanggal 13 Desember 1974

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1991 tentang Penyertaan modal negara Republik Indonesia untuk pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan XXXII

 

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1974
tentang perubahan dan tambahan atas peraturan pemerintah nomor 13 tahun 1974 tentang pemberian uang bantuan pensiun kepada para penerima pensiun/tunjangan yang bersifat pensiun Disahkan pada tanggal 10 Desember 1974

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1975 tentang Pembubaran Dana Kesejahteraan Pegawai Negeri

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1977 tentang Perubahan dan tambahan atas Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1971 tentang pemberian uang bantuan pensiun kepada para penerima pensiun/tunjangan yang bersifat pensiun

 

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1974
tentang tunjangan kerja bagi pegawai negeri dan pejabat negara Disahkan pada tanggal 10 Desember 1974

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1974 tentang Pembagian, penggunaan, cara pemotongan, penyetoran dan besarnya iuran-iuran yang dipungut dari pegawai negeri, pejabat negara dan penerima pensiun

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1975 tentang Pembubaran Dana Kesejahteraan Pegawai Negeri

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1975 tentang Berlakunya Peraturan Gaji Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Tahun 1968 di Propinsi Irian Jaya

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1976 tentang Perbaikan Penghasilan Pegawai Negeri Golongan I

 

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1974
tentang pengambilan sumpah/janji dan pelantikan kepala daerah dan wakil kepala daerah Disahkan pada tanggal 12 November 1974

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Konsultasi Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Pengesahan dan Pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

 

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1974
tentang penambahan penyertaan modal negara ri dalam perusahaan perseroan (persero) pt perkebunan xviii Disahkan pada tanggal 11 November 1974

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1974
tentang perubahan nama kabupaten surabaya Disahkan pada tanggal 1 November 1974

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1974
tentang perusahaan umum angkasa pura Disahkan pada tanggal 21 Oktober 1974

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1980 tentang Pemisahan dan Pengalihan Kekayaan Negara pada Pelabuhan Udara Ngurah Rai, Denpasar untuk dijadikan tambahan Penyertaan Modal Negara dalam Perusahaan Umum Angkasa Pura

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1984 tentang Pemisahan dan Pengalihan Kekayaan Negara Pada Pelabuhan Udara Polonia di Medan dan Juanda di Surabaya untuk Dijadikan Tambahan Penyertaan Modal Negara dalam Perusahaan Umum Angkasa Pura serta Pengembalian sebagian Kekayaan Perusahaan UmumAngkasa Pura kepada Negara

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1984 tentang Pemisahan dan Pengalihan Kekayaan Negara Pada Pelabuhan Udara Polonia di Medan dan Juanda di Surabaya untuk Dijadikan Tambahan Penyertaan Modal Negara dalam Perusahaan Umum Angkasa Pura serta Pengembalian sebagian Kekayaan Perusahaan UmumAngkasa Pura kepada Negara

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1985 tentang Perusahaan Umum (Perum) Angkasa Pura

 

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1974
tentang perusahaan umum telekomunikasi Disahkan pada tanggal 11 Oktober 1974

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 1980 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1974 tentang Telekomunikasi untuk Umum

-

diubah oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 1980 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1974 tentang Perusahaan Umum Telekomunikasi

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1984 tentang Perusahaan umum (Perum) Telekomunikasi

 

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1974
tentang pengalihan bentuk perusahaan petro kimia gresik menjadi perusahaan perseroan (persero) Disahkan pada tanggal 8 Oktober 1974

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diubah oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1975 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1974 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 48) tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum Petro Kimia Gresik menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1988 tentang Penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) PT. Petrokimia Gresik

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1993 tentang Penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia kedalam modal saham perusahaan perseroan (Persero) PT. Petrokimia Gresik

 

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1974
tentang penyertaan modal negara republik indonesia untuk pendirian perusahaan perseroan (persero) di bidang industri telekomunikasi Disahkan pada tanggal 23 September 1974

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1990 tentang Penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (persero) PT. Industri Telekomunikasi Indonesia

 

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1974
tentang perusahaan umum perikanan maluku Disahkan pada tanggal 23 September 1974

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1990 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Umum (Perum) Perikanan Maluku menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1998 tentang Pembubaran Perusahaan Umum (Perum) Perikanan Maluku, Penggabungan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perikani, Perusahaan Perseroan (Persero) PT Tirta Raya Mina, dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perikanan Samodra Besar ke dalamPerusahaan Perseroan (Persero) PT Usaha Mina serta penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan (Persero) PT Usaha Mina

 

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1974
tentang pengalihan bentuk perusahaan kehutanan negara kalimantan selatan menjadi perusahaan perseroan (persero) Disahkan pada tanggal 4 September 1974

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2004 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Eksploitasi dan Industri Hutan II (PT Inhutani II)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2004 tentang Pengurangan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia pada Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Eksploitasi dan Industri Hutan II (PT Inhutani II) dan Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal SahamPerusahaan Perseroan (Persero) PT Eksploitasi dan Industri Hutan V (Inhutani V)

 

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1974
tentang pengalihan bentuk perusahaan kehutanan negara kalimantan tengah menjadi perusahaan perseroan (persero) Disahkan pada tanggal 4 September 1974

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2004 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Eksploitasi dan Industri Hutan III (PT Inhutani III)

 

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1974
tentang penyertaan modal negara republik indonesia untuk pendirian perusahaan perseroan dibidang perikanan di pekalongan/jawa tengah Disahkan pada tanggal 26 Agustus 1974

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1981 tentang Pembubaran Perusahaan Perikanan Negara Kesatuan Jawa Tengah dan Perusahaan Negara hasil laut dan penggabungannya ke dalam Perusahaan Perseroan (Persero) PT Tirta Raya Mina

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1990 tentang Pembubaran perusahaan perseroan (persero) PT. Karya Mina dan penambahan penyertaan modal Negara yang berasal dari kekayaan Negara hasil likuidasi perusahaan perseroan (persero) PT. Karya Mina ke dalam modal saham perusahaan perseroan(Persero) PT. Tirta Raya Mina

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1991 tentang Penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia kedalam modal saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Tirta Raya Mina

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1998 tentang Pembubaran Perusahaan Umum (Perum) Perikanan Maluku, Penggabungan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perikani, Perusahaan Perseroan (Persero) PT Tirta Raya Mina, dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perikanan Samodra Besar ke dalamPerusahaan Perseroan (Persero) PT Usaha Mina serta penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan (Persero) PT Usaha Mina

 

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1974
tentang perusahaan umum "pembangunan perumahan nasional" Disahkan pada tanggal 18 Juli 1974

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1988 tentang Penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Umum (PERUM) Pembangunan Perumahan Nasional (PERUMNAS)

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1988 tentang Perusahaan Umum (Perum) Pembangunan Perumahan Nasional

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2004 tentang Perusahaan Umum (Perum) Pembangunan Perumahan Nasional

 

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1974
tentang pemindahan sisa anggaran pembanguna tahun anggaran 1973/1974 kepada tahun anggaran 1974/1975 Disahkan pada tanggal 1 Juli 1974

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1974
tentang tarip uang tera Disahkan pada tanggal 1 Juli 1974

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 1979 tentang Wajib tera dan wajib tera ulang meter gas

-

dicabut oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1983 tentang Tarif Biaya Tera

 

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1974
tentang pengalihan bentuk perusahaan negara aneka tambang menjadi perusahaan persero (persero) Disahkan pada tanggal 14 Juni 1974

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1993 tentang Penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia kedalam modal saham perusahaan perseroan (persero) PT. Aneka Tambang

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1997 tentang Penambahan penyertaan modal negara republik Indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) pt aneka tambang

-

mendasarkan oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2015 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Aneka Tambang Tbk

 

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1974
tentang penambahan penyertaan modal negara ri dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) pt perikanan samodra besar Disahkan pada tanggal 3 Juni 1974

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1974
tentang penambahan penyertaan modal negara ri dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) "pt pertani" Disahkan pada tanggal 3 Juni 1974

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1974
tentang pengalihan bentuk perusahaan negara perkebunan xvii menjadi perusahaan perseroan (persero) Disahkan pada tanggal 24 Mei 1974

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1981 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Aneka Usaha Perkebunan

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 1993 tentang Pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan XVII dan Penambahan Penyertaan Modal Negara RI yang berasal dari sebagian kekayaan negara hasil Likuidasi Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan XVII ke dalam Modal Saham PerusahaanPerseroan (Persero) PT Perkebunan XV-XVI

 

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1974
tentang telekomunikasi untuk umum Disahkan pada tanggal 25 Mei 1974

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1974 tentang Perusahaan Umum Telekomunikasi

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1980 tentang Penugasan kepada Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara/Wakil Ketua Badan perencanaan Pembangunan Nasional Dr. J.B. Sumarlin untuk Mengadakan Perundingan Kembali Semua Kontrak yang diadakan antara Pemerintah Indonesia dan PerumTelekomunikasi dengan pihak International Telephone and Telegraph Corporation, American Cable and Radio Corporation dan PT. Indonesia Satellite Corporation untuk disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Bidang Telekomunikasi, serta

-

diubah oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 1980 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1974 tentang Telekomunikasi untuk Umum

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 1980 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1974 tentang Perusahaan Umum Telekomunikasi

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1984 tentang Perusahaan umum (Perum) Telekomunikasi

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 1987 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 198 Tahun 1968 tentang Penertiban penggunaan pesawat telepon umum di kantor dan rumah

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1991 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi

 

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1974
tentang penetapan status proyek gula "cot girek" sebagai unit produksi perusahaan negara perkebunan xvi Disahkan pada tanggal 25 April 1974

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1981 tentang Pembubaran Perusahaan Negara Perkebunan XVI dan penggabungannya kedalam Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan XV

 

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1974
tentang pengalihan bentuk perusahaan negara "djakarta lloyd" menjadi perusahaan perseroan (persero) Disahkan pada tanggal 22 April 1974

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1992 tentang Penambahan penyertaan modal Negara RI ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pelayaran Samudera Djakarta Lloyd

-

mendasarkan oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 126 Tahun 2015 tentang Perubahan Struktur Kepemilikan Saham Negara melalui Penerbitan Saham Baru pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelayaran Samudera Djakarta Lloyd

-

mendasarkan oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2015 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Pelayaran Samudera Djakarta Lloyd

 

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1974
tentang perubahan dan tambahan atas pp no. 1 tahun 1967 tentang pelaksanaan uu no. 9/1966 (ln tahun 1966 no. 36) tentang keanggotaan kembali repulik indonesia dalam dana moneter internasional dan bank internasional untuk rekonstruksi dan pembangunan Disahkan pada tanggal 20 April 1974

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pengesahan Proposed Amandment Of The Articles Of Agreement Of The International Monetary Fund To Enhance Voice And Participation In The International Monetary Fund (Usulan Perubahan Pasal-Pasal Persetujuan Dana Moneter Internasional Untuk Meningkatkan Su

-

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1966 Tentang Keanggotaan Kembali Republik Indonesia Dalam Dana Moneter Internasional (international Monetary Fund) Dan Bank Internasional Untuk Rekonstruksi Dan Pembangunan (international Bank For Reconst

 

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1974
tentang penyertaan modal negara republik untuk pendirian perusahaan perseroan (persero) dalam bidang pengembangan armada niaga nasional Disahkan pada tanggal 20 April 1974

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1974
tentang pengawasan pelaksanaan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi didaerah lepas pantai Disahkan pada tanggal 18 Maret 1974

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di Bidang Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi

Pasal 21

ditimbang oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Pembongkaran Instalasi Lepas pantai Minyak dan Gas Bumi

 

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1974
tentang pelaksanaan penjualan rumah negeri Disahkan pada tanggal 18 Maret 1974

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1974 tentang Perubahan/penetapan status rumah negeri

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1974 tentang Tatacara penjualan rumah negeri

-

diubah oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1982 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan Penjualan Rumah Negeri

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 81 Tahun 1982 tentang Perubahan atas Keppres No. 13/1974 tentang perubahan/penetapan status rumah negeri

Ps. 2 dan 3

diubah oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor16 tahun 1974 tentang Pelaksanaan penjualan rumah negeri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 1982

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1993 tentang Tempat kediaman jabatan bagi Wakil Presiden

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara.

 

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1974
tentang gaji/gaji kehormatan/uang kehormatan ketua, wakil ketua dan anggota lembaga tertinggi/tinggi negara Disahkan pada tanggal 16 Maret 1974

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 1974 tentang Tunjangan khusus pembinaan pemeriksaan keuangan negara bagi Ketua/wakil Ketua dan Anggota serta pegawai Badan Pemeriksa Keuangan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1974 tentang Tunjangan kerja bagi Pegawai Negeri dan Pejabat Negara

Ps. 1 (5)

diubah oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1975 tentang Perubahan Pasal 1 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1974 tentang Uang Kehormatan bagi Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1976 tentang Penyesuaian Pensiun Pokok bekas Pejabat Negara

-

diubah oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1977 tentang Perubahan atas PP No. 15/1974 tentang gaji/gaji kehormatan/uang kehormatan ketua, wakil ketua dan anggota lembaga tertinggi/tinggi negara

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1977 tentang Penyesuaian Pensiun Pokok bekas Pejabat Negara

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1977 tentang Pensiun wakil ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang tidak merangkap jabatan wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1977 tentang Penyesuaian Pensiun Pokok bekas Pejabat Negara tertentu dan Janda/Dudanya yang telah mencapai Usia 80 (Delapan Puluh) Tahun

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 1977 tentang Tunjangan jabatan bagi pejabat negara tertentu

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1977 tentang Tunjangan jabatan bagi pejabat tertentu yang ditugaskan pada Badan Pemeriksa Keuangan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1978 tentang Penyesuaian Pensiun pokok bekas pejabat negara tertentu dan janda/dudanya yang telah mencapai usia 70 (tujuh puluh) sampai dengan 80 (delapan puluh) tahun.

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1978 tentang Penghasilan Terendah bagi Penerima Pensiun

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1979 tentang Penyesuaian Pensiun Pokok bekas Pejabat Negara Tertentu dan Janda/Dudanya

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1979 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden No. 14/1977 tentang tunjangan jabatan bagi pejabat negara tertentu

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1980 tentang Pensiun bagi Bekas Ketua dan Bekas Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara serta Jandanya

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1980 tentang Tunjangan Penghargaan bagi Bekas Ketua/Ex Wakil Ketua/Ex Anggota Dewan Pertimbangan Agung & Badan Pemeriksa Keuangan/Dewan Pengawas Keuangan yang diangkat sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 3 Tahun 1967 dan Undang-undang Nomor 17 Tahun 1965serta Janda/Dudanya

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1980 tentang Pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan bagi Pegawai Negeri dan Pejabat Negara

-

diubah oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1980 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1974 tentang Gaji/Gaji Kehormatan/Uang Kehormatan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1980 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1980 tentang Pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan bagi Pegawai Negeri dan pejabat Negara

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1980 tentang Penetapan Kembali/Penyesuaian Pensiun Pokok Bekas Pejabat Negara

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1982 tentang Tunjangan pangan bagi pegawai negeri dan penerima pensiun, penyediaan pangan bagi pegawai perusahaan dan untuk keperluan khusus serta operasi pasar

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1982 tentang Tunjangan pangan bagi pegawai negeri dan penerima pensiun, penyediaan pangan bagi pegawai perusahaan dan untuk keperluan khusus serta operasi pasar

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1983 tentang Pemberian gaji/pensiun/tunjangan bulan ketigabelas dalam tahun anggaran 1983/1984 kepada pegawai negeri, pejabat negara dan penerima pensiun/tunjangan

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1985 tentang Gaji pokok Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Anggota Lembaga Tinggi Negara serta Uang Kehormatan Anggota Lembaga Tertinggi Negara

 

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1974
tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 22 tahun 1969 tentang kedudukan keuangan menteri negara republik indonesia Disahkan pada tanggal 16 Maret 1974

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1974 tentang Tunjangan kerja bagi Pegawai Negeri dan Pejabat Negara

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1976 tentang Penyesuaian Pensiun Pokok bekas Pejabat Negara

-

diubah oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1977 tentang Perubahan atas PP 17/1967 tentang kedudukan keuangan Menteri Negara RI

 

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1974
tentang perubahan dan tambahan atas peraturan pemerintah no. 13 tahun 1973 tentang pemberian uang bantuan pensiun kepada para penerima pensiun/tunjangan yang bersifat pensiun Disahkan pada tanggal 16 Maret 1974

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diubah oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1974 tentang Perubahan dan tambahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 1974 tentang Pemberian uang Bantuan Pensiun kepada para penerima pensiun/tunjangan yang bersifat pensiun

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1975 tentang Pembubaran Dana Kesejahteraan Pegawai Negeri

 

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1974
tentang tunjangan kerja khusus bagi guru, petugas paramedis, peneliti, hakim dan panitera Disahkan pada tanggal 16 Maret 1974

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1974 tentang Tunjangan kerja bagi Pegawai Negeri dan Pejabat Negara

 

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1974
tentang perubahan atas peraturan pemerintah no. 35 tahun 1973 tentang peningkatan tunjangan kerja bagi pegawai negeri dan pejabat negara Disahkan pada tanggal 16 Maret 1974

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1974 tentang Tunjangan Kerja Khusus bagi Guru, petugas Paramedis, Peneliti, Hakim dan Panitera

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 1974 tentang Tunjangan khusus pembinaan pemeriksaan keuangan negara bagi Ketua/wakil Ketua dan Anggota serta pegawai Badan Pemeriksa Keuangan

 

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1974
tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 13 tahun 1970 tentang pemberian tunjangan kepada perintis pergerakan kebangsaan/kemerdekaan Disahkan pada tanggal 16 Maret 1974

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1975 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1970 tentang Pemberian Tunjangan kepada Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan

 

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974
tentang perubahan dan penambahan atas peraturan pemerintah nomor 3 tahun 1966 tentang pemberian tunjangan kepada veteran republik indonesia Disahkan pada tanggal 16 Maret 1974

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1974 tentang Perubahan dan Tambahan atas Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 1973 tentang Pemberian Uang Bantuan Pensiun kepada Para Penerima Pensiun/Tunjangan yang Bersifat Pensiun

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1974 tentang Perubahan dan tambahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 1974 tentang Pemberian uang Bantuan Pensiun kepada para penerima pensiun/tunjangan yang bersifat pensiun

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1977 tentang Perubahan dan tambahan atas Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1971 tentang pemberian uang bantuan pensiun kepada para penerima pensiun/tunjangan yang bersifat pensiun

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1977 tentang Pemberian Tunjangan Veteran kepada Veteran RI

 

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1974
tentang penyesuaian/penetapan kembali pokok pensiun bekas pegawai negeri sipil serta janda dan anak yatim/piatunya Disahkan pada tanggal 16 Maret 1974

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1974 tentang Perubahan dan Tambahan atas Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 1973 tentang Pemberian Uang Bantuan Pensiun kepada Para Penerima Pensiun/Tunjangan yang Bersifat Pensiun

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1974 tentang Perubahan dan tambahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 1974 tentang Pemberian uang Bantuan Pensiun kepada para penerima pensiun/tunjangan yang bersifat pensiun

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1976 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1977 tentang Penyesuaian pokok pensiun bekas pegawai negeri sipil, janda/duda dan anak yatim piatunya di propinsi Irian Jaya

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1977 tentang Penetapan pensiun pokok bekas Pegawai Negeri Sipil dan janda/duda

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1977 tentang Perubahan dan tambahan atas Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1971 tentang pemberian uang bantuan pensiun kepada para penerima pensiun/tunjangan yang bersifat pensiun

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1978 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 18 Tahun 1971 tentang Pemberian uang bantuan Pensiun kepada Para Penerima Pensiun/Tunjangan yang bersifat Pensiun

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1979 tentang Penyesuaian Pensiun Pokok Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun Janda/Dudanya

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1979 tentang Penetapan kembali dan penyesuaian pensiun pokok bagi pensiunan perusahaan Negara tertentu serta janda/dudanya

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1982 tentang Penyesuaian/Penetapan Kembali Pensiun Pokok Bekas Guru Dalam Dinas Tetap Sekolah Swasta Bersubsidi.

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1982 tentang Penetapan pensiun bagi pegawai negeri sipil bekas pegawai perusahaan negara garam

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 1983 tentang Pemotongan atas pensiun bulan ketiga belas dalam tahun Anggaran 1983/1984 dari penerima pensiun pegawai negeri sipil purnawirawan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan bekas pejabat negara

 

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1974
tentang penyesuaian/penetapan kembali pokok pensiun/onderstan purnawirawan/warakawuri dan tunjangan anak yatim piatu abri Disahkan pada tanggal 16 Maret 1974

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1974 tentang Perubahan dan Tambahan atas Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 1973 tentang Pemberian Uang Bantuan Pensiun kepada Para Penerima Pensiun/Tunjangan yang Bersifat Pensiun

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1974 tentang Perubahan dan tambahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 1974 tentang Pemberian uang Bantuan Pensiun kepada para penerima pensiun/tunjangan yang bersifat pensiun

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1977 tentang Penyesuaian pokok pensiun Purnawirawan ABRI/Warakawuri dan tunjangan anak yatim piatu ABRI dipropinsi Irian Jaya

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1977 tentang Perubahan dan tambahan atas Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1971 tentang pemberian uang bantuan pensiun kepada para penerima pensiun/tunjangan yang bersifat pensiun

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1978 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 18 Tahun 1971 tentang Pemberian uang bantuan Pensiun kepada Para Penerima Pensiun/Tunjangan yang bersifat Pensiun

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1978 tentang Penyesuaian pensiun pokok bagi purnawirawan dan warakawuri Angkatan Bersenjata R.I. yang telah mencapai usia 70 (tujuh puluh) tahun atau lebih.

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1979 tentang Penyesuaian Pensiun Pokok bagi Purnawirawan, Warakawuri/Duda, Tunjangan Pokok Anak Yatim/Piatu Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 1983 tentang Pemotongan atas pensiun bulan ketiga belas dalam tahun Anggaran 1983/1984 dari penerima pensiun pegawai negeri sipil purnawirawan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan bekas pejabat negara

 

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1974
tentang pembatasan kegiatan pegawai negeri dalam usaha swasta Disahkan pada tanggal 5 Maret 1974

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1974 tentang Beberapa pembatasan kegiatan pegawai negeri dalam rangka pendayagunaan aparatur negara dan kesederhanaan hidup

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 1992 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden No. 10 tahun 1974 tentang Beberapa pembatasan kegiatan Pegawai Negeri dalam rangka Pendayagunaan Aparatur Negara dan kesederhanaan hidup

 

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1974
tentang penyertaan modal negara republik indonesia dalam perseroan terbatas perusahaan perkembangan ekonomi nasional rajawali nusantara indonesia ("pt. rajawali nusantara indonesia") Disahkan pada tanggal 1 Maret 1974

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1990 tentang Penambahan penyertaan modal Negara RepubIik Indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) PT. Perusahaan Perkembangan Ekonomi Nasional Rajawali Nusantara Indonesia (PT. Rajawali Nusantara Indonesia)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1990 tentang Penambahan penyertaan modal Negara RI ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (persero) PT. Perusahaan Perkembangan Ekonomi Nasional Rajawali Nusantara Indonesia (PT. Rajawali Nusantara Indonesia)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1992 tentang Penambahan penyertaan modal Negara RI ke dalam modal saham Perusahaan perseroan (Persero) PT. Rajawali Nusantara Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1992 tentang Penambahan penyertaan modal Negara RI ke dalam modal saham Perusahaan perseroan (Persero) PT. Rajawali Nusantara Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1992 tentang Penambahan penyertaan modal Negara RI ke dalam modal saham Perusahaan perseroan (Persero) PT. Rajawali Nusantara Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1992 tentang Penambahan penyertaan modal Negara RI ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Rajawali Nusantara Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1993 tentang Penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia kedalam modal saham perusahaan perseroan (Persero) PT. Rajawali Nusantara Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1994 tentang Penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia kedalam modal saham perusahaan perseroan (Persero) PT. Rajawali Nusantara Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1997 tentang Penambahan penyertaan modal negara republik Indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) pt rajawali nusantara Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kota Administratif Bima

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2004 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia kedalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Rajawali Nusantara Indonesia

 

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1974
tentang penyertaan modal negara republik indonesia untuk pendirian perusahaan perseroan (persero) dalam bidang usaha wilayah industri (industri estate) Disahkan pada tanggal 19 Februari 1974

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1974
tentang pendirian perusahaan umum kertas martapura Disahkan pada tanggal 6 Februari 1974

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1978 tentang Pembubaran Perusahaan Umum Kertas Martapura

 

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1974
tentang gaji/gaji kehormatan ketua, wakil ketua, ketua muda dan hakim anggota pada mahkamah agung Disahkan pada tanggal 24 Januari 1974

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1974
tentang perubahan/tambahan peraturan pemerintah no. 14 tahun 1967 tentang peraturan gaji anggota angkatan bersenjata republik indonesia Disahkan pada tanggal 19 Januari 1974

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1974 tentang Tunjangan kerja bagi Pegawai Negeri dan Pejabat Negara

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1975 tentang Berlakunya Peraturan Gaji Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Tahun 1968 di Propinsi Irian Jaya

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1976 tentang Perbaikan Penghasilan Pegawai Negeri Golongan I

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1977 tentang Penyesuaian pokok pensiun Purnawirawan ABRI/Warakawuri dan tunjangan anak yatim piatu ABRI dipropinsi Irian Jaya

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1977 tentang Peraturan gaji anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1985 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 1977 tentang Penetapan pensiun pokok purnawirawan/warakawuri atau duda, tunjangan anak yatim/piatu dan anak yatim piatu anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia

 

 

PT Tatanusa

Address : Jl. Gelagah No. 47, Pisangan Timur

Kota      :  Ciputat - Tangerang Selatan 15419

Telpon   : (021) 743 4810 ; WA : +6281 6135 6892

Email    : penerbit@tatanusa.co.id

dashpricesusa.xyz dashpricesusa.xyz dashpricesusa.xyz dashpricesusa.xyz dashpricesusa.xyz dashpricesusa.xyz dashpricesusa.xyz dashpricesusa.xyz Ankara escort Free porn Pendik escort istanbul escort Ankara escort Antalya escort istanbul escort Kadıköy escort İzmir escort Sincan escort Maltepe escort Kartal escort Pendik escort Ataşehir escort Ataşehir escort Bahçeşehir escort Ankara escort Etlik escort Çankaya escort Kadıköy escort Beylikdüzü escort izmir escort Ankara escort Ankara escort izmir escort Beylikdüzü escort Ankara escort Anadolu yakası escort Eryaman escort izmit escort Porno izle Porno izle mersin escort istanbul escort altyazılı porno Ankara escort altyazılı porno iptv ip tv iptv bayilik halkali escort bahcesehir escort esenyurt escort escort esenyurt sirinevler escort escort bahcesehir esenyurt escort bayan escort bayan esenyurt escort halkali halkali escort bayan escort bayan halkali escort bayan bahcesehir bahcesehir escort bayan halkali escort sirinevler escort escort sirinevler şirinevler escort bahçelievler escort istanbul escort escort free follower for instagram free follower for instagram instagram giris yap instagram giris yap instagram takipci hilesi instagram free followers instagram begeni hilesi twitter begeni instagram takipçi instagram free followers instagram beğeni hilesi instagram takipçi hilesi 1080p Dizi izle Canlı Bahis Canlı Bahis Canlı Bahis Canlı Bahis instagram takipçi hilesi instagram followers instagram beğeni hilesi instagram takipçi kazan instagram takipçi hilesi instagram takipci hilesi instagram takipçi Eskişehir Genç Escort Adana Anal Escort Mersin Anal Escort Mersin Anal Escort Eryaman Anal Escort Eryaman Anal Escort Adana Anal Escort Kayseri Anal Escort Mersin Anal Escort Mersin Anal Escort Mersin Anal Escort Mersin Anal Escort Mersin Anal Escort Eryaman Anal Escort Eryaman Anal Escort Eryaman Anal Escort Adana Anal Escort Adana Anal Escort Adana Anal Escort ataşehir escort kadıköy escort bostancı escort ataşehir escort kadıköy escort
php shell hacklink hacklink satışı paykasa youtube video indir youtube video download wso shell indoxploit shell istanbul evden eve nakliyat hacklink Google bedava bonus canlı bahis deneme bonusu canlı bahis bostancı escort 1xbet canlı bahis sex hattı kayseri escort eryaman escort mersin escort adana escort sex hikayeleri bahis siteleri bahis siteleri bahis siteleri bahis siteleri bahis siteleri bahis siteleri betpas supertotobet süperbahis

Tether Price Bitcoin Price Ethereum price Litecoin Price Eos Price XRP Price Bitcoin Cash Price Tron Price Bitcoin Vs Price Ethereum Classic Price