Anotasi 
Peraturan Pemerintah Tahun 1969

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1969
tentang pembentukan dan susunan dewan pertambangan Disahkan pada tanggal 31 Desember 1969

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969
tentang pelaksanaan undang-undang nomor 11 tahun 1969 tentang ketentuan-ketentuan pokok pertambangan Disahkan pada tanggal 31 Desember 1969

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1973 tentang Pengaturan dan Pengawasan Keselamatan Kerja dibidang Pertambangan

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1974 tentang Menugaskan kepada Perusahaan Negara Pertamina untuk mengadakan survey dan eksplorasi sumber-sumber enersi geothermal di Indonesia khususnya di Pulau Jawa

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1975 tentang Ketentuan-ketentuan Perjanjian Bagi-hasil antara P.N. Tambang Batubara dan Shell Mijnbouw N.V.

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1976 tentang Perpajakan dan pungutan-pungutan lain atas usaha pertambangan bukan minyak dan gas bumi

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 1981 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Tambang Batubara antara Perusahaan Negara Tambang Batubara dan Kontraktor Swasta

Ps. 62, 63

diubah oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 1992 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 11 tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan pokok pertambangan

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1993 tentang Ketentuan pokok perjanjian kerjasama pengusaha pertambangan batubara antara Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Tambang Batubara Bukit Asam dan Perusahaan Kontraktor

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1996 tentang Ketentuan pokok perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1998 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Pertambangan dan Energi di Bidang Pertambangan Umum

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2000 tentang Koordinasi penanggulangan masalah pertambangan tanpa izin

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 2001 tentang Tim koordinasi penanggulangan pertambangan tanpa izin, penyalahgunaan bahan bakar minyak serta perusakan instalasi ketenagalistrikan dan pencurian aliran listrik

-

diubah oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1969 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan pokok pertambangan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 06 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Penerapan Kompetensi Profesi Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 04/M-DAG/PER/1/2007 Tahun 2007 tentang Ketentuan Ekspor Timah Batangan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 18 Tahun 2008 tentang Reklamasi dan Penutupan Tambang

-

diingat oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 25 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penetapan Kebijakan Pembatasan Produksi Pertambangan Mineral Nasional

-

diingat oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pengusahaan Gas Metana Batubara

-

diingat oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Bidang Perencanaan Tambang Terbuka Sub Bidang Perencanaan Tambang Terbuka Jangka Panjang Secara Wajib

-

diingat oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Dalam Rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2009

-

diingat oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perubahan Penanaman Modal Dalam Rangka Pelaksanaan Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara

-

diingat oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 33 Tahun 2009 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dibidang Energi dan Sumber daya Mineral Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Dalam Rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2010

-

dicabut oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batu Bara

 

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1969
tentang tarip uang tera Disahkan pada tanggal 8 Desember 1969

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dicabut oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1974 tentang Tarip uang Tera

 

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1969
tentang penyertaan modal negara untuk pendirian perseroan terbatas industri sandang Disahkan pada tanggal 25 November 1969

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1972 tentang Penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia dalam modal saham PT. Kanebo Tomen Sandang Synthetic Mills

 

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1969
tentang penyediaan wilayah kuasa pertambangan kepada perusahaan negara pertambangan minyak dan gas bumi nasional (p.n. pertamina). Disahkan pada tanggal 21 Oktober 1969

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1971 tentang Penetapan Wilayah-wilayah Kuasa Pertambangan Perusahaan Negara Pertamina

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1971 tentang Penetapan Wilayah-wilayah Kuasa Pertambangan Perusahaan Negara Pertamina

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1971 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Industri Perkapalan dan Perusahaan Angkutan menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1972 tentang Penetapan Wilayah-wilayah Kuasa Pertambangan Pertamina sebagai Wilayah Kerja Kontrak Tor berdasarkan perjanjian Production Sharing

Ps. 3

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 1974 tentang Penambahan wilayah-wilayah kuasa Pertambangan Pertamina sebagai wilayah kerja Kontraktor Kontrak Production Sharing

Ps. 3

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1974 tentang Penambahan Wilayah-wilayah Kuasa Pertambangan Pertamina

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 1975 tentang Penetapan Wilayah-wilayah kuasa Pertambangan Pertamina sebagai Wilayah Kerja Kontraktor Kontrak Production Sharing setelah diadakan Penyerahan Kembali

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1975 tentang Penambahan Wilayah-wilayah kuasa Pertambangan Pertamina sebagai Wilayah Kerja Kontraktor Kontrak Production Sharing

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1987 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 41 tahun 1974 tentang Penambahan Wilayah-wilayah kuasa Pertambangan Pertamina

 

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1969
tentang pelaksanaan undang-undang no. 5 tahun 1969 tentang penyertaan berbagai penetapan presiden dan peraturan presiden sebagai undang-undang Disahkan pada tanggal 15 Oktober 1969

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1970 tentang Pemberian Tunjangan kepada Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1974 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 1970 tentang Pemberian tunjangan kepada Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1975 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1970 tentang Pemberian Tunjangan kepada Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan

 

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1969
tentang pelaksanaan undang-undang nomor 7 tahun 1969 tentang penetapan berbagai peraturan pemerintah pengganti undang-undang menjadi undang-undang Disahkan pada tanggal 8 Oktober 1969

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1969
tentang satyalencana perisatiwa gerakan operasi militer ix "raksasa dharma" Disahkan pada tanggal 4 Oktober 1969

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1969
tentang satyalencana pepera Disahkan pada tanggal 15 September 1969

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diubah oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1975 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1969 tentang Satyalancana Pepera

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1982 tentang Penghargaan bagi pejuang pembebasan Irian Barat dari penjajahan Belanda

 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1969
tentang perubahan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan pokok penggajian pegawai perusahaan negara Disahkan pada tanggal 3 September 1969

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1975 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Perkebunan XXV menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) dan Penggabungannya dengan Perusahaan Negara Perkebunan XXIV yang menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1983 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 1983 tentang Tata cara pembinaan dan pengawasan Perusahaan Jawatan (perjan), Perusahaan Umum (perum) dan Perusahaan Perseroan (persero)

 

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1969
tentang perubahan dalam gaji/gaji kehormatan/uang kehormatan ketua, wakil ketua dan anggota-anggota lembaga-lembaga negara tertinggi Disahkan pada tanggal 25 Juni 1969

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 1969 tentang Pembayaran gaji/pensiun ke 13 dan ke 14 tahun 1969 kepada pejabat negara/pegawai negeri/anggota ABRI dan para penerima pensiun/uang tunggak

Ps. 1 (1), (2) dan (3)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1970 tentang Pemberian tunjangan kerja kepada pejabat lembaga-lembaga negara tertinggi termaksud ayat (1) pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1969

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1970 tentang Pemberian tunjangan kerja kepada pejabat lembaga-lembaga negara tertinggi termaksud ayat (1) pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1969

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1970 tentang Pemberian sumbangan Hari Raya tahun 1970/1971 kepada Pejabat Negara/Pegawai Negeri dan para penerima pensiun

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1971 tentang Perubahan ayat (5) Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 209 Tahun 1961 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 250; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 2294)

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 67 Tahun 1971 tentang Pemberian uang jasa sebagai pesangon kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat-Gotong Royong yang berhenti sebagai anggota karena masa jabatannya berakhir

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 76 Tahun 1971 tentang Pemberian Sumbangan Hari Raya tahun 1971/1972 kepada pegawai negeri/ABRI golongan I dan II dan penerima pensiun

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1974 tentang Gaji/gaji kehormatan Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda dan Hakim Anggota pada Mahkamah Agung

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1974 tentang Gaji/Gaji Kehormatan/Uang Kehormatan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara

 

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1969
tentang perubahan ata peraturan pemerintah nomor 17 tahun 1967 jo peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1968 tentang kedudukan keuangan menteri negara republik indonesia Disahkan pada tanggal 25 Juni 1969

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1970 tentang Pemberian sumbangan Hari Raya tahun 1970/1971 kepada Pejabat Negara/Pegawai Negeri dan para penerima pensiun

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 76 Tahun 1971 tentang Pemberian Sumbangan Hari Raya tahun 1971/1972 kepada pegawai negeri/ABRI golongan I dan II dan penerima pensiun

-

diubah oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1974 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 1969 tentang Kedudukan Keuangan Menteri Negara Republik Indonesia

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1977 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Negara Industri Sandang menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

Ps. 2 (1)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1983 tentang Penyertaan modal Negara Republik Indonesia untuk pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) dalam bidang industri logam

 

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1969
tentang perubahan dan penambahan atas peraturan pemerintah nomor 40 tahun 1965 tentang pendirian perusahaan negara asuransi jiwasraya dan peraturan pemerintah nomor 41 tahun 1965 tentang pendirian perusahaan negara asuransi bendasraya Disahkan pada tanggal 24 Juni 1969

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1971 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Negara Asuransi Bendasraja menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1972 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Negara Asuransi Jiwasraya menjadi Perusahaan Perseroan

 

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1969
tentang pengalihan bentuk perusahaan negara (pn) pupuk sriwijaya menjadi perusahaan perseroan (persero) Disahkan pada tanggal 11 Juni 1969

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1981 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) dalam Bidang Industri Pupuk

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1989 tentang Penambahan penyertaan modal negara RI ke dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) PT. Pupuk Sriwidjaja

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1997 tentang Penambahan penyertaan modal negara republik Indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) pt pupuk sriwijaya

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1997 tentang Penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan (Persero) PT Pupuk Sriwidjaja

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1998 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pupuk Sriwijaya

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2006 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan PT. Pupuk Sriwidjaja

 

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1969
tentang pengalihan bentuk perusahaan negara (pn) semen gresik menjadi perusahaan perseraon (persero) Disahkan pada tanggal 11 Juni 1969

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1981 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) dalam Bidang Industri Semen

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 1998 tentang Pengurangan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia pada Perusahaan Perseroan (Persero) di PT. Semen Gresik Tbk.

 

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1969
tentang pembubaran perusahaan-perusahaan negara pelabuhan dan pengalihan pembinaannya kedalam organisasi pembinaan pelabuhan Disahkan pada tanggal 9 Juni 1969

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1970 tentang Perpanjangan batas waktu penyelesaian pembubaran perusahaan-perusahaan negara pelabuhan dan pengalihan pembinaan pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1969

 

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1969
tentang perubahan dan penambahan peraturan pemerintah nomor 14 tahun 1968 tentang perusahaan negara perkebunan v dan vii Disahkan pada tanggal 30 Mei 1969

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1969
tentang perubahan peraturan presiden nomor 23 tahun 1963, tentang perubahan penggajian pegawai negeri sipil di propinsi irian barat Disahkan pada tanggal 27 Mei 1969

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dicabut oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1973 tentang Berlakunya P.G.P.S. Tahun 1968, Propinsi Irian Jaya

 

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1969
tentang status proyek/pabrik pemintalan bekasi dan palembang Disahkan pada tanggal 21 Mei 1969

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1969 tentang Penyertaan modal negara untuk pendirian Perseroan Terbatas Industri Sandang

 

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1969
tentang pemberian tambahan kelonggaran perpajakan kepada aluminium company of america (alcoa) Disahkan pada tanggal 21 Mei 1969

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1969
tentang penghasilan bagi anggota angkatan bersenjata republik indonesia di daerah propinsi irian barat Disahkan pada tanggal 12 Mei 1969

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1975 tentang Berlakunya Peraturan Gaji Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Tahun 1968 di Propinsi Irian Jaya

 

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1969
tentang perusahaan perseroan (persero) Disahkan pada tanggal 9 Mei 1969

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1969 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Negara (PN) Semen Gresik menjadi Perusahaan Perseraon (Persero)

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1969 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Negara (PN) Pupuk Sriwijaya menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

Ps. 14 (1)

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 1969 tentang Pembentukan Team Penilaian pengalihan bentuk Perusahaan Negara menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1969 tentang Penyertaan modal negara untuk pendirian Perseroan Terbatas Industri Sandang

Ps. 12

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1969 tentang Pembentukan Direktorat Investasi dan Kekayaan Negara pada Departemen Keuangan

Ps. 2 (1)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1970 tentang Penyertaan modal negara Republik Indonesia untuk pendirian Perusahaan Perseroan Terbatas Wisma Nusantara International

Ps. 2

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1970 tentang Penyertaan negara dalam Perseroan Terbatas "Indonesian Plantations" (PT. Indoplant)

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1970 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Negara Gaya Motor menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

Ps. 15 (2)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1970 tentang Perpanjangan Batas Waktu Penyesuaian Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal 15 Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 1969 tentang Perusahaan Perseroan (Persero)

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1970 tentang Pengalihan bentuk perusahaan negara (PN) Dharma Niaga menjadi Perusahaan Perseraon (Persero)

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1970 tentang Pengalihan bentuk Perusahan Negara (PN) Pengolahan Cat dan Vernis Pabrik cat Utama menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1970 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Negara (PN) Mega Elektro (Mensin dan Gaya Elektro) menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1970 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Negara (PN) Percetakan, Penerbitan dan Pabrik tinta Gita Karya menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1970 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Negara (PN) Karya Cotas dan Perusahaan Negara (PN) Permata Nusantara menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1970 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Negara (PN) Kerta Niaga menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

Ps. 2 (1)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1970 tentang Penyertaan modal negara Republik Indonesia untuk pendirian Perusahaan Perseroan PT. Krakatau Steel

Ps. 2 (1)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1970 tentang Penyertaan modal negara untuk pendirian Perusahaan Perseroan Marmer Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1970 tentang Penyertaan modal dalam Perusahaan Perseroan Terbatas Pelita Indonesia Jaya Corporation

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1970 tentang Pengalihan bentuk perusahaan negara (PN) Virama Karya menjadi perusahaan Perseraon (Persero)

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1970 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Negara (PN) Yodha Karya menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1970 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Negara (PN) Waskita Karya menjadi Perusahaan Preseroan (Persero)

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1970 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Negara (PN) Bina Karya menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1970 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Negara (PN) Indra Karya menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1970 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Negara (PN) Reasuransi Umum Indonesia menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1970 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Negara Pembangunan Industri Rakyat (P.N.P.R. LEPPIN KARYA YASA) menjadi Perusahaan Perseroan

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1970 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Negara (PN) Pembangunan Niaga dan Perusahaan Negara (PN) Sapta Motor menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1970 tentang Penyertaan modal negara untuk pendirian Perusahaan Perseroan Terbatas Pertamina Gulf Industrial Processing

Ps. 2 (1)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 1970 tentang Penyertaan modal negara Republik Indonesia untuk Pendidian Perusahaan Perseroan Terbatas Pabrik Cambrics "Primisima" disingkat PT. Primisima

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1970 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Bangunan Negara "Amarta Karya" menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

Ps. 2 (1)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1971 tentang Penyertaan modal negara untuk pendirian Perusahaan Perseroan dalam bidang Perasuransian Kredit

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1971 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Negara (PN) Boma, Perusahaan Negara (PN) Bisma dan Perusahaan Negara (PN) Indra menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Negara (PN) Sabang Merauke, Perusahaan Negara (PN) Barata dan Perusahaan Negara Pelaksanaan Pembangunan Proyek-poyek Industri Dasar menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1971 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Negara Asuransi Bendasraja menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1971 tentang Pemberian Kelonggaran Perpajakan terhadap Perusahaan-perusahaan Negara yang dialihkan bentuk Usahanya menjadi Perusahaan Jawatan dan Perusahaan Perseroan

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1971 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Negara (PN) Semen Padang menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1971 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Negara Perkebunan XXIII menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1971 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Negara Perkebunan III menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1971 tentang Pengalihan Perusahaan Negara (PN) Satya Niaga menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1971 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Negara (PN) Zatsas dan Perusahaan Negara (PN) Asam Arang menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1971 tentang Perpanjangan batas waktu penyesuaian Perseroan Terbatas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 1970 (LN 27/1970, TLN No. 2932) jo Pasal 15 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1969(LN. 21/1969, TLN No. 2894)

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1971 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Bangunan Negara "Hutama Karya" menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1971 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Negara Farmasi dan alat Kesehatan "Bhineka Kimia Farma" menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1971 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Negara (PN) Cipta Niaga menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1971 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Bangunan Negara Pembangunan Perumahan menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1971 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Bangunan Negara Wijaya Karya menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1971 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Bangunan Negara Adhi Karya menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1971 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Negara (PN) Intirub menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1971 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Industri Urusan Mekanisasi (P.N.P.R.. Daya Yasa) menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1971 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Negara (PN) Aduma Niaga menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1971 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Negara Perkebunan XXVI menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1971 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara (PN) Indah Karya menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1971 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara (PN) Perhubungan Udara "Garuda Indonesia Airways" menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1971 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Industri Perkapalan dan Perusahaan Angkutan menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1971 tentang Penyertaan modal negara Republik Indonesia dalam modal saham PT. Hotel Indonesia International (PT. Hotel Indonesia International Corporation Limited)

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1971 tentang Penyertaan modal negara Republik Indonesia dalam modal saham PT. Hotel Indonesia International (PT. Hotel Indonesia International Corporation Limited)

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1971 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Negara (PN) Aneka Niaga menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 1971 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk pendirian Perusahaan Perseroan dalam Bidang Perkebunan

Ps. 2 (1)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1972 tentang Penyertaan modal negara Republik Indonesia untuk pendirian Perusahaan Perseroan dalam bidang Penerbitan

Ps. 2 (1)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1972 tentang Penyertaan modal negara RI. dalam pendirian Perseroan Terbatas Atelier Mechanic Indonesia (PT. Atmindo)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1972 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk pendirian Perusahaan Perseroan dalam Bidang Perkebunan

Ps. 2 (1)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1972 tentang Penyertaan Modal Negara Repulbik Indonesia untuk pendirian Perusahaan Perseroan dibidang Perikanan Laut (Riau)

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1972 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Negara Perkebunan VIII menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1972 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Negara Perkebunan XX menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1972 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Negara Perkebunan XXVII menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1972 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Negara Dok Kapal Tanjung Priok menjadi Persero

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1972 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Negara Pabrik Kapal Indonesia menjadi Persero

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1972 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Negara Koja menjadi Persero

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1972 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Bangunan Negara Nindya Karya menjadi Persero

Ps. 2 (1)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1972 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indoneia untuk pendirian Perusahaan Perseroan dibidang Perikanan Laut

Ps. 2 (1)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1972 tentang Penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia dalam modal saham PT. Kanebo Tomen Sandang Synthetic Mills

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1972 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Kehutanan Negara Kalimantan Timur menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1972 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Negara Perkebunan XVIII menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

-

diubah oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1972 tentang Perubahan atas ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 12 Tahun 1969 tentang Perusahaan Perseroan

Ps. 2

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1972 tentang Pemisahan kekayaan negara Republik Indonesia sebagai penyetoran atas saham-saham PT. Barata Metalworks & Engineering

Ps. 2 (1)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1972 tentang Penyertaan modal negara Republik Indonesia untuk pendirian Perusahaan Perseroan Pengembangan Pariwisata Bali

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1972 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Negara Asuransi Jiwasraya menjadi Perusahaan Perseroan

Ps. 2 (1)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1972 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan dibidang Peternakan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1973 tentang Penyertaan modal negara Republik Indonesia dalam perusahaan perseroan terbatas Perusahaan Hotel dan Turis Nasional (Natour Ltd.)

Ps. 2 (1)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1973 tentang Penyertaan modal negara Republik Indonesia dalam pendirian perusahaan perseroan terbatas Unelec Indonesia PT (Unindo PT)

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1973 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Negara Pelayaran Nasional Indonesia menjadi Persero

Ps. 2 (1)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1973 tentang Pengalihan bentuk perusahaan negara Pelayaran Nasional Indonesia menjadi Persero

Ps. 2 (1)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1973 tentang Penyertaan modal negara Republik Indonesia dalam pendirian perusahaan Perseroan dalam bidang Pengembangan Usaha Swasta Nasional

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1973 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Pertanian Negara menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1973 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Negara Perkebunan XXI dan Perusahaan Negara Perkebunan XXII menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1973 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk pendirian Perusahaan Perseroan dibidang Perkebunan

Ps. 2 (1)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1973 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk pendirian perusahaan perseroan (Persero) dalam Bidang Industrial Estate

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1973 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk pendirian perusahaan perseroan (Persero) dalam Bidang Industrial Estate

Ps. 2 (2)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1973 tentang Penyertaan modal negara Republik Indonesia dalam saham P.T. Jakarta International Hotel

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1973 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Negara Perkebunan XV menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

Ps. 2 (1)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1973 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk pendirian Perusahaan Perseroan dibidang Perikanan Laut di Sorong (Irian Jaya)

Ps. 2 (1)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1973 tentang Penyertaan modal negara Republik Indonesia untuk pendirian perusahaan Perseroan dalam bidang Pengembangan Pulau Batam

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1973 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Negara Perkebunan IX menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1973 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Negara Perkebunan XIV menjadi Perusahaan Perseroan (persero)

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1973 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Negara Perkebunan XVI menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 1973 tentang Kepada Menteri Kabinet Pembangunan II, Menteri Keuangan selaku saham dari penyertaan modal negara dalam perusahaan perseroan (persero) agar memperhatikan dan mempergunakan pedoman-pedoman hubungan dan tatakerja antara Menteri-menteri yang bidangnyasesuai dengan tujuan dan lapangan Usaha Persero

Ps. 2 (1)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1974 tentang Penyertaan modal Negara Republik Indonesia dalam Perseroan Terbatas Perusahaan Perkembangan Ekonomi Nasional Rajawali Nusantara Indonesia ("PT. Rajawali Nusantara Indonesia")

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1974 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Negara "Djakarta Lloyd" menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1974 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Negara "Djakarta Lloyd" menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1974 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Negara Perkebunan XVII menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

Ps. 2

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1974 tentang Penambahan penyertaan modal Negara RI dalam modal saham Perusahaan Perseroan (Persero) "PT Pertani"

Ps. 2

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1974 tentang Penambahan penyertaan modal Negara RI dalam modal saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perikanan Samodra Besar

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1974 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Negara Aneka Tambang menjadi Perusahaan Persero (Persero)

Ps. 2 (1)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1974 tentang Penyertaan modal Negara Republik Indonesia untuk pendirian Perusahaan Perseroan dibidang Perikanan di Pekalongan/Jawa Tengah

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1974 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Kehutanan Negara Kalimantan Tengah menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1974 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Kehutanan Negara Kalimantan Selatan menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

Ps. 2 (1)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1974 tentang Penyertaan modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di bidang Industri Telekomunikasi

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1974 tentang Pengalihan bentuk perusahaan Petro Kimia Gresik menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO)

Ps. 2 (1)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1974 tentang Penambahan penyertaan modal Negara RI dalam Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan XVIII

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1974 tentang Penambahan penyertaan modal Negara RI dalam Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan XVIII

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Negara Perkebunan XXIV menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Negara Perkebunan XXIV menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1975 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Umum Semen Tonasa menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1975 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum Ban dan Karet Palembang menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1975 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Perkebunan XXV menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) dan Penggabungannya dengan Perusahaan Negara Perkebunan XXIV yang menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

Ps. 2 (1)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1975 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Industri Pupuk

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1975 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Dok dan Perkapalan Surabaya menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1975 tentang Penambahan Penyertaan Negara Republik Indonesia dalam Modal Saham Perseroan Terbatas Perusahaan Hotel dan Tourist Nasional (Natour LTD)

Ps. 2 (1)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1975 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) dalam Bidang Pengusahaan serta Pengembangan Usaha Perlistrikan dan Peleburan Aluminium

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1975 tentang Pengalihan Bentuk dan Penggabungan Perusahaan Negara Perkebunan II dan Perusahaan Negara Perkebunan Sawit Seberang menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1976 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Negara Tambang Timah menjadi Persero (Perusahaan Perseroan)

Ps. 2 (1)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1976 tentang Penyertaan modal negara Republik Indonesia untuk pendirian perusahaan perseroan (Persero) dalam bidang Industri Pesawat Terbang

Ps. 2 (1)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1976 tentang Penyertaan modal negara RI untuk pendirian perusahaan perseroan (Persero) Dana Reksa

Ps. 2 (1)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1976 tentang Penyertaan modal negara RI untuk pendirian perusahaan perseroan (Persero) dibidang Pergudangan

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1977 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Negara Biro Klasifikasi Indonesia menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1977 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Negara Industri Sandang menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1977 tentang Penyertaan modal negara RI dalam perseroan terbatas Pelita Bahari

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1977 tentang Penyertaan modal negara Republik Indonesia untuk pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) dalam Bidang Industri Perkapalan

Ps. 2 (1)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1977 tentang Penyertaan modal Negara RI untuk pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) dibidang industri pupuk

Ps. 22 (1)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1978 tentang Penyertaan modal negara Republik Indonesia dalam pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di bidang pengelolaan, pemeliharaan, dan pengadaan jaringan jalan tol, serta ketentuan-ketentuan pengusahaannya

Ps. 2 (1)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1978 tentang Penyertaan Modal Negara R.I. kedalam Perseroan Terbatas Semen Baturaja yang bergerak dibidang Industri Semen

Ps. 2 (1)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1978 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia kedalam PT. Medan foundry Centre yang bergerak dibidang Industri Pengecoran Logam.

Ps. 2 (1)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1978 tentang Pengalihan Penguasaan Modal Negara Republik Indonesia dalam Perusahaan Perseroan (Persero) PT Merpati Nusantara Airlines kepada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Garuda Indonesia Airways

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1978 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Negara Soda menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1978 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Negara Iglas menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1979 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Negara Perkebunan X menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1979 tentang Penyertaan modal negara RI dalam bidang pengusahaan dan pengembangan industri pupuk urea.

Ps. 2 (1)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1979 tentang Penyertaan modal Negara RI untuk pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) dibidang produksi gula

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1979 tentang Penyertaan modal Negara RI untuk pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) dibidang produksi gula

Ps. 2 (1)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1979 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia dalam Perseroan Terbatas Departemen Store Indonesia Sarinah.

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1979 tentang Pembubaran Perusahaan Negara Perkapalan dan Dok Alirmenjaya dan penggabungannya kedalam Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Galangan Koja Indonesia

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1979 tentang Pengadaan besi baja

Ps. 2 (1)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1980 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan Terbatas "Unilec Indonesia PT" (Unindo. PT.

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1980 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum Dok dan Galangan Kapal menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

Ps. 2 (1)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1980 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Taman Wisata Candi Borobudur dan Prambanan

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1980 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) dalam Bidang Konstruksi Bangunan Pengembangan Sumber-sumber Air

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1980 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) dalam Bidang Konstruksi Bangunan Pengembangan Sumber-sumber Air

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1980 tentang Pemindahan Ibukota Kecamatan Atadei dari Desa Waiteba ke Desa Karangora dan Ibukota Kecamatan Nagawutung dari Desa Boto ke Desa Loang di Kabupaten Daerah Tingkat II Flores Timur

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1980 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Umum Asuransi Kerugian Jasa Raharja menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1980 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Umum Asuransi Kerugian Jasa Raharja menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1980 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Umum Asuransi Kerugian Jasa Raharja menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

Ps. 2 (1)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1980 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Tambang Batu Bara Bukit Asam

Ps. 2 (1)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1980 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia dalam Modal Saham PT. Indonesian Satellite Corporation (PT. Indosat)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1980 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia dalam Modal Saham PT. Indonesian Satellite Corporation (PT. Indosat)

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 1980 tentang Pembangunan Gedung Badan Usaha Milik Negara yang berbentuk Perusahaan Jawatan dan Perusahaan Umum

Ps. 2 (1)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1981 tentang Penyertaan modal negara Republik Indonesia untuk pendirian perusahaan perseroan (Persero) dibidang industri kereta api

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1981 tentang Penyertaan modal negara Republik Indonesia untuk pendirian perusahaan perseroan (Persero) dibidang industri kereta api

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1981 tentang Pembubaran Perusahaan Perikanan Negara Riau dan penggabungannya ke dalam Perusahaan Perseroan (Persero) PT Karya Mina

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1981 tentang Pembubaran Perusahaan Perikanan Negara Jawa Timur dan Perusahaan Perikanan Negara Sulawesi Selatan/Tenggara dan penggabungannya ke dalam Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perikanan Samodra Besar

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1981 tentang Pembubaran Perusahaan Perikanan Negara Kesatuan Jawa Tengah dan Perusahaan Negara hasil laut dan penggabungannya ke dalam Perusahaan Perseroan (Persero) PT Tirta Raya Mina

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1981 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Negara Perkebunan I menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

Ps. 2 (1)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1981 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di bidang Produksi Gula

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1981 tentang Pembubaran Perusahaan Negara Perkebunan XVI dan penggabungannya kedalam Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan XV

Ps. 2 (1)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1981 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Aneka Usaha Perkebunan

Ps. 2 (1)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1981 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) dalam Bidang Usaha Perencanaan, Perekayasaan dan Konstruksi Industri

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1981 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Yodya Karya

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1981 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Bina Karya

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1981 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1981 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Danareksa

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1981 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Indra Karya

Ps. 2 (1)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1981 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) dalam Bidang Industri Semen

Ps. 2 (1)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1981 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) dalam Bidang Industri Pupuk

Ps. 2 (1)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1982 tentang Penyertaan modal negara RI untuk pendirian perusahaan perseroan (Persero) dalam bidang industri kertas

Ps. 2 (1)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1982 tentang Penyertaan modal negara RI untuk pendirian perusahaan perseroan (Persero) dalam bidang industri kertas

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1982 tentang Penambahan penyertaan modal negara RI kedalam modal saham perusahaan perseroan (Persero) PT. Waskita Jaya

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1982 tentang Penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia kedalam modal saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Virama Karya

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1982 tentang Penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia kedalam modal saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Indra Karya

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1982 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Negara Kertas Leces menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO).

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1982 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Umum Kertas Gowa menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1982 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum Kertas Basuki Rachmat menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO).

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1982 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1971 tentang Pemberian Tambahan Kelonggaran Perpajakan termasuk Pembebasan Bea Masuk Kepada PT. Indonesian Satelitte Corporation (PT. INDOSAT).

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1982 tentang Penyertaan modal negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (PERSERO) dalam Bidang Industri Kertas Terpadu.

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1982 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (PERSERO) dalam bidang Usaha Industri Mesin Perkakas.

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1982 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Industri Pesawat Terbang Nurtanio.

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1983 tentang Tata cara pembinaan dan pengawasan Perusahaan Jawatan (perjan), Perusahaan Umum (perum), dan Perusahaan Perseroan (persero)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1983 tentang Penyertaan modal Negara Republik Indonesia untuk pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) dalam bidang industri logam

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1983 tentang Penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia kedalam modal saham perusahaan perseroan (Persero) PT. Perkebunan XII, Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan XIII dan Perusahaan Persero (Persero) PT. Perkebunan XIV

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1983 tentang Penambahan penyertaan modal negara Repubik Indonesia kedalam modal saham perusahaan perseroan (Persero) PT. Aneka Gas Industri

Ps. 2 (1)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1983 tentang Penyertaan modal Negara Republik Indonesia untuk pendirian Perusahaan Perseroan (persero) di bidang pergudangan barang impor dan ekspor

Ps. 2 (1)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1983 tentang Penyertaan modal negara Republik Indonesia dalam Modal Saham PT. Indonesian Consorsium of Construction Industries (PT. ICCI)

Ps. 2 (1)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1983 tentang Penyertaan modal negara Republik Indonesia untuk pendirian perusahaan perseroan (Persero) dalam jaminan kredit ekspor dan Asuransi Ekspor

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1983 tentang Penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia kedalam modal saham perusahaan perseroan (Persero) PT. Perkebunan III

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1983 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 1983 tentang Tata cara pembinaan dan pengawasan Perusahaan Jawatan (perjan), Perusahaan Umum (perum) dan Perusahaan Perseroan (persero)

Ps. 14

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1984 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Aspal Negara menjadi perusahaan perseron (persero)

Ps. 2 (1)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1984 tentang Penyertaan modal negara Republik Indonesia untuk pendirian perusahaan perseroan (Persero) dibidang kliring dan jaminan bursa komoditi

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1984 tentang Penjualan seluruh saham milik Negara Republik Indonesia pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Semen Madura

Ps. 2 (1)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1984 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) dalam bidang Usaha Distribusi dan Pengolahan Kayu

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1984 tentang Pengalihan Pemilikan dan Penguasaan Modal Negara Republik Indonesia dalam Perusahaan Perseroan Terbatas Pelita Indonesia Djaya Corporation kepada Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pelayaran Nasional Indonesia.

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1984 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Industri Sandang II

Ps. 2 (1)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1984 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) dalam Bidang Usaha Kawasan Industri Medan.

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1984 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Jasa Marga.

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1984 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Kertas Kraft Cilacap.

Ps. 2

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1985 tentang Penyertaan modal negara Republik Indonesia kedalam modal saham PT. Indocement Tunggal Prakarsa

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1985 tentang Penyertaan modal negara Republik Indonesia kedalam modal saham PT. Indocement Tunggal Prakarsa

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1986 tentang Penambahan penyertaan modal Negara RI ke dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) PT. LEPPIN

Ps. 2 (1)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1986 tentang Penyertaan modal Negara RI untuk pendirian perusahaan perseroan (persero) dalam bidang usaha kawasan Industri Cilacap

Ps. 2 (1)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1986 tentang Penyertaan modal Negara RI untuk pendirian perusahaan perseroan (persero) dalam bidang usaha kawasan Industri Ujung Pandang

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1986 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No.31 tahun 1982 tentang penyertaan modal Negara RI untuk pendirian perusahaan perseroan (persero) dalam bidang Industri kertas terpadu

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1986 tentang Pembubaran Perusahaan Perseroan (persero) PT. Bonded Warehouses Indonesia dan Perusahaan Perseroan (persero) PT. Sasana Bhanda serta pendirian Perusahaan Perseroan (persero) dalam bidang pengusahaan kawasan berikat (bonded zone)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1986 tentang Penambahan penyertaan modal Negara RI ke dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) PT. Indah Karya

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1987 tentang Penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan (Persero) PT Perusahaan Hotel dan Tourist Nasional (Natour LTD)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1987 tentang Penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan (Persero) PT. Jasa Marga

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1987 tentang Penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan (Persero) PT. Istaka Karya

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1987 tentang Penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Virama Karya

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1987 tentang Pembubaran Perusahaan Umum (Perum) Perkebunan Kapas Indonesia dan penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan XVIII, Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan XXIII,Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan XXVI, dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan XXVII

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1987 tentang Penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan (Persero) PT Bhanda Ghara Reksa

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1987 tentang Pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Dayaza dan penambahan penyertaan modal yang berasal dari kekayaan Negara hasil likuidasi Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Dayaza ke dalam Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Petrokimia Gresik

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1987 tentang Pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Dayaza dan penambahan penyertaan modal yang berasal dari kekayaan Negara hasil likuidasi Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Dayaza ke dalam Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Petrokimia Gresik

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1987 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1987 tentang Penambahan penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan (Persero) PT. Istaka Karya

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1988 tentang Pembubaran perusahaan Negara metrika dan penambahan penyertaan modal yang berasal dari kekayaan Negara hasil likuidasi perusahaan Negara metrika ke dalam perusahaan perseroan (persero) PT. Krakatau Steel

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1988 tentang Penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) PT. Brantas Abipraya

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1988 tentang Penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) PT. Galangan Kodja Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1988 tentang Penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) PT. Jasa Marga

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1988 tentang Penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) PT. Petrokimia Gresik

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1988 tentang Penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) PT. Perkebunan IX

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1988 tentang Penambahan penyertaan modal Negara RI ke dalam modal saham perseroan terbatas "Unelec Indonesia PT" ("Unindo PT")

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1988 tentang Penambahan penyertaan modal Negara RI ke dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) PT. Semen Tonasa

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1988 tentang Pedoman Penyehatan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Negara.

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1989 tentang Penambahan penyertaan modal negara RI ke dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) PT. Pupuk Sriwidjaja

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1989 tentang Penambahan penyertaan modal negara RI ke dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) PT. Pupuk Iskandar Muda

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1989 tentang Penambahan penyertaan modal negara RI kedalam modal saham perusahaan perseroan (persero) PT.Pelayaran Nasional Indonesia (PT.Pelni)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1989 tentang Penambahan penyertaan modal negara RI. kedalam modal saham perusahaan perseroan (persero) PT.Perkebunan IX

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1989 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) PT.Perkebunan XXXI

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1989 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) PT.Perkebunan XXXI

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1989 tentang Penambahan penyertaan modal negara RI kedalam modal saham perusahaan perseroan (Persero) PT.Kertas Leces

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1990 tentang Penambahan penyertaan modal Negara RepubIik Indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) PT. Perusahaan Perkembangan Ekonomi Nasional Rajawali Nusantara Indonesia (PT. Rajawali Nusantara Indonesia)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1990 tentang Pembubaran perusahaan perseroan (persero) PT. Karya Mina dan penambahan penyertaan modal Negara yang berasal dari kekayaan Negara hasil likuidasi perusahaan perseroan (persero) PT. Karya Mina ke dalam modal saham perusahaan perseroan(Persero) PT. Tirta Raya Mina

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1990 tentang Penjualan seluruh saham perusahaan perseroan (persero) PT. Leppin

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1990 tentang Pengalihan bentuk perusahaan Negara Perkebunan XIX menjadi perusahaan perseroan (persero)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1990 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Umum (Perum) Asuransi Sosial Tenaga Kerja menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1990 tentang Penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) PT. Dok Kapal dan Perkapalan Surabaya

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1990 tentang Penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) PT. Jasa Marga

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1990 tentang Pembubaran perusahaan perseroan (Persero) PT. Pusat Perkayuan Marunda dan penambahan penyertaan modal Negara yang berasal dari kekayaan Negara hasil likuidasi Perusahaan Perseroan (Persero) tersebut ke dalam modal saham Perusahaan Perseoran(Persero) PT. Kawasan Berikat Nusantara

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1990 tentang Penarikan kembali sebagian kekayaan Negara yang tertanam dalam modal saham Perusahaan Perseroan (persero) industri sandang I

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1990 tentang Penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (persero) PT. Kimia Farma

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1990 tentang Pendirian Perusahaan Perseroan (persero) dalam bidang pengelolaan kawasan industri tertentu yang diberikan status sebagai kawasan berikat

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1990 tentang Penjualan seluruh saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Industri Marmer Indonesia Tulungagung

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1990 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Umum (Perum) Perikanan Maluku menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1990 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Perikanan Negara (PN Perikani) Sulawesi Utara/Tengah menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1990 tentang Penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (persero) PT. Pengusahaan Daerah Industri Pulau Batam (PT. Persero Batam)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1990 tentang Penambahan penyertaan modal Negara RI ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (persero) PT. Perusahaan Perkembangan Ekonomi Nasional Rajawali Nusantara Indonesia (PT. Rajawali Nusantara Indonesia)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1990 tentang Penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (persero) PT. Semen Padang

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1990 tentang Penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (persero) PT. Virama Karya

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1990 tentang Penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (persero) PT. Indah Karya

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 1990 tentang Penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (persero) PT. Industri Pesawat Terbang Nusantara

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1990 tentang Perusahaan Perseroan (persero) yang menjual sahamnya kepada masyarakat melalui pasar modal

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1990 tentang Pembubaran Perusahaan Umum (perum) tambang batubara dan penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Tambang Batubara Bukit Asam

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1990 tentang Penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (persero) PT. Industri Telekomunikasi Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1990 tentang Penggabungan Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Dok dan perkapalan Tanjung Priok, Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pelita Bahari, dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Kodja

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1991 tentang Penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia kedalam modal saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Semen Padang

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1991 tentang Penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia kedalam modal saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Semen Baturaja

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1991 tentang Penyertaan modal negara Republik Indonesia kedalam modal saham Perseroan Terbatas Semen Kupang

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1991 tentang Penyertaan modal negara Republik Indonesia untuk pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan XXXII

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1991 tentang Penyertaan modal negara Republik Indonesia untuk pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan XXXII

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1991 tentang Penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia kedalam modal saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Kertas Gowa

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1991 tentang Penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia kedalam modal saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Industri Kereta Api

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1991 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Umum (Perum) pengerukan menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1991 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Negara Blabak menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1991 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Umum (Perum) Garam menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1991 tentang Penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia kedalam modal saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perusahaan Penerbangan Garuda Indonesia

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1991 tentang Penyertaan modal negara Republik Indonesia untuk pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) dalam bidang industri elektronika profesional dan komponen

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1991 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Umum (Perum) Dahana menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1991 tentang Penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia kedalam modal saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Industri Pesawat Terbang Nusantara

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1991 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) bidang Pengusahaan Hutan di Sumatera Bagian Utara

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1991 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) bidang Pengusahaan Hutan di Sumatera Bagian Utara

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1991 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) bidang Pengusahaan Hutan di Sumatera Bagian Selatan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1991 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) bidang Pengusahaan Hutan di Sumatera Bagian Selatan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1991 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Umum (Perum) Telekomunikasi menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1991 tentang Pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Kertas Kraft Cilacap dan penambahan penyertaan modal negara yang berasal dari sebagian kekayaan negara hasil likuidasi Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Kertas Kraft Cilacap ke dalam modal sahamPerusahaan Perseroan (Persero) PT Blapak

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1991 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Negara Padalarang menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1991 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1990 tentang Penarikan kembali sebagian kekayaan negara yang pertama dalam modal saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Industri Sandang I

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1991 tentang Penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia kedalam modal saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Tambang Batubara Bukit Asam

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1991 tentang Penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia kedalam modal saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pupuk Kalimantan Timur

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1991 tentang Penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia kedalam modal saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Tirta Raya Mina

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1991 tentang Penyertaan modal Negara Republik Indonesia untuk pendirian Perseroan Terbatas dalam bidang jasa pemeriksaan pra-pengapalan barang-barang impor Indonesia di luar negeri

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1991 tentang Pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Gita Karya dan penambahan penyertaan modal negara yang berasal dari kekayaan negara hasil likuidasi Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Gita Karya kedalam modal Perusahaan Umum (Perum)Percetakan Negara Republik Indonesia dan ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pradya Pramita

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1991 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Umum (Perum) Survai Udara (PENAS) menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1991 tentang Penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia kedalam modal saham Perusahaan Perseroan (Persero) Telekomunikasi

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1991 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Umum (Perum) Pelabuhan I menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1991 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Umum (Perum) Pelabuhan II menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1991 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Umum (Perum) Pelabuhan III menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1991 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Umum (Perum) Pelabuhan IV menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1991 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Umum (Perum) Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 1991 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 52 tahun 1980 tentang Penyerahan modal negara Republik Indonesia dalam modal saham PT. Indonesian Satellite Corporation (PT. Indosat)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1992 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Umum (Perum) Angkasa Pura I menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1992 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Umum (Perum) Husada Bhakti menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1992 tentang Penambahan penyertaan modal Negara RI ke dalam modal saham Perusahaan perseroan (Persero) PT. Rajawali Nusantara Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1992 tentang Penambahan penyertaan modal Negara RI ke dalam modal saham Perusahaan perseroan (Persero) PT. Rajawali Nusantara Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1992 tentang Penambahan penyertaan modal Negara RI ke dalam modal saham Perusahaan perseroan (Persero) PT. Rajawali Nusantara Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1992 tentang Penambahan penyertaan modal Negara RI ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pelayaran Bahtera Adhiguna

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1992 tentang Penggabungan Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Dok dan Galangan Kapal Nusantara ke dalam Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1992 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Umum (Perum) Angkasa Pura II menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1992 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Umum (Perum) angkutan sungai, danau dan penyeberangan menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1992 tentang Penyesuaian bentuk hukum Bank Negara Indonesia 1946 menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1992 tentang Penyesuaian bentuk hukum Bank Dagang Negara menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1992 tentang Penyesuaian bentuk hukum Bank Rakyat Indonesia menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1992 tentang Penyesuaian bentuk hukum Bank Ekspor Impor Indonesia menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1992 tentang Penyesuaian bentuk hukum Bank Bumi Daya menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penyesuaian bentuk hukum Bank Tabungan Negara menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1992 tentang Penyesuaian bentuk hukum Bank Pembangunan Indonesia menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1992 tentang Penambahan penyertaan modal Negara RI ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Rajawali Nusantara Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1992 tentang Penambahan penyertaan modal Negara RI ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Brantas Abipraya

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1992 tentang Penambahan penyertaan modal Negara RI ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Barata Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1992 tentang Penambahan penyertaan modal Negara RI ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perusahaan Penerbangan Garuda Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1992 tentang Penambahan penyertaan modal Negara RI ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pelayaran Nasional Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1992 tentang Penambahan penyertaan modal Negara RI ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Industri Pesawat Terbang Nusantara

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1992 tentang Penambahan penyertaan modal Negara RI ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perhotelan dan Perkantoran Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1992 tentang Penambahan penyertaan modal Negara RI ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (Persero) Angkasa Pura I

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1992 tentang Penambahan penyertaan modal Negara RI ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (Persero) Pelabuhan I

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1992 tentang Penambahan penyertaan modal Negara RI ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (Persero) Pelabuhan II

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1992 tentang Penambahan penyertaan modal Negara RI ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (Persero) Pelabuhan III

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1992 tentang Penambahan penyertaan modal Negara RI ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (Persero) Pelabuhan IV

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1992 tentang Penambahan penyertaan modal Negara RI ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pelayaran Samudera Djakarta Lloyd

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1993 tentang Penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia kedalam modal saham perusahaan perseroan (Persero) PT. Rajawali Nusantara Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1993 tentang Penyertaan modal negara Republik Indonesia kedalam modal saham PT. Konservasi energi abadi (PT. Koneba)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1993 tentang Penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia kedalam modal saham perusahaan perseroan (Persero) PT. Petrokimia Gresik

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1993 tentang Penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia kedalam modal saham perusahaan perseroan (persero) PT. Pindad

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1993 tentang Pengalihan bentuk perusahaan negara Lokananta menjadi perusahaan perseroan (persero)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1993 tentang Penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia kedalam modal saham perusahaan perseroan (persero) PT. Kertas Kraft Aceh

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1993 tentang Penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia kedalam modal saham perusahaan perseroan (persero) PT. Tambang Batubara Bukit Asam

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1993 tentang Penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia kedalam modal saham perusahaan perseroan (persero) PT. Perusahaan Penerbangan Garuda Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1993 tentang Penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia kedalam modal saham perusahaan perseroan (persero) PT. Garam

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1993 tentang Penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia kedalam modal saham perusahaan perseroan (persero) PT. Pupuk Kalimantan Timur

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1993 tentang Penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia kedalam modal saham perusahaan perseroan (persero) PT. Semen Kupang

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1993 tentang Penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia kedalam modal saham perusahaan perseroan (persero) PT. Kawasan Industri Cilacap

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1993 tentang Penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia kedalam modal saham perusahaan perseroan (persero) PT. PAL Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1993 tentang Penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia kedalam modal saham perusahaan perseroan (persero) PT. Aneka Tambang

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1993 tentang Penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia kedalam modal saham perusahaan perseroan (persero) PT. Barata Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1993 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1993 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perseroan Terbatas dalam Bidang Jasa Pengolahan Limbah Industri Bahan Berbahaya dan Beracun di Cileungsi - Bogor, Jawa Barat

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1993 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 1993 tentang Pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan XVII dan Penambahan Penyertaan Modal Negara RI yang berasal dari sebagian kekayaan negara hasil Likuidasi Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan XVII ke dalam Modal Saham PerusahaanPerseroan (Persero) PT Perkebunan XV-XVI

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 1993 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Len Industri

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1993 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pengembangan Pariwisata Bali

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1994 tentang Penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia kedalam modal saham perusahaan perseroan (Persero) PT. Adhi Karya

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1994 tentang Penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia kedalam modal saham perusahaan perseroan (Persero) PT. Rajawali Nusantara Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1994 tentang Penyertaan modal negara Republik Indonesia kedalam modal saham Perseroan Terbatas Bank Bukopin

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1994 tentang Pengalihan bentuk perusahaan umum (Perum) Listrik Negara menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1994 tentang Penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia kedalam modal saham perusahaan perseroan (Persero) PT. Wijaya Karya

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1994 tentang Penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia kedalam modal saham perusahaan perseroan (Persero) PT. Angkasa Pura II

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1994 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Umum (Perum) Gas Negara menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1994 tentang Penggabungan perusahaan perseroan (Persero) PT. Pengelolaan Kawasan Berikat Indonesia kedalam perusahaan perseroan (Persero) PT. Kawasan Berikat Nusantara

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1994 tentang Penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia kedalam modal saham perusahaan perseroan (Persero) PT. Tambang Timah

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1995 tentang Pengalihan bentuk perusahaan umum (Perum) Pos dan Giro menjadi perusahaan perseroan (Persero)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1995 tentang Pembubaran perusahaan perseroan (Persero) PT. Kertas Gowa

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1995 tentang Penambahan penyertaan modal negara RI kedalam modal saham perusahaan perseroan (Persero) PT. Semen Tonasa

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1995 tentang Pengalihan bentuk perusahaan umum (Perum) Sang Hyang Seri menjadi perusahaan perseroan (Persero)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1995 tentang Penambahan penyertaan modal negara Republik Indoensia kedalam modal saham perusahaan perseroan (Persero) PT. Tambang Timah

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1995 tentang Penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia kedalam modal saham perusahaan perseroan (persero) PT. Angkasa Pura II

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1995 tentang Penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia kedalam modal saham perusahaan perseroan (persero) PT. Semen Padang

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1995 tentang Penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia kedalam modal saham perusahaan perseroan (persero) PT. Telekomunikasi Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1995 tentang Pengalihan bentuk perusahaan umum (perum) Indonesia Farma menjadi perusahaan perseroan (Persero)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1995 tentang Penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia kedalam modal saham perusahaan perseroan (Persero) PT. Indah Karya

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1995 tentang Penetapan Badan Penyelenggara Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1995 tentang Penambahan penyertaan modal negara RI kedalam modal saham perusahaan perseroan (Persero) PT. Angkasa Pura I

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1996 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) dalam Bidang Nuklir

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1996 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) dalam Bidang Nuklir

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1996 tentang Penambahan penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri Sandang II

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1996 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Negara Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1996 tentang Penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia I

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1996 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Negara Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1996 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 55/1990 tentang Perusahaan Perseroan (Persero) yang menjual Sahamnya kepada Masyarakat Melalui Pasar Modal

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1996 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pos Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1996 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Indonesia Farma

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 1996 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri Pesawat Terbang Nusantara

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1996 tentang Pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri Mesin Perkakas Indonesia dan Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Krakatau Steel

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1996 tentang Pengalihan bentuk perusahaan Umum (Perum) Penerbitan dan Percetakan Balai Pustaka Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) Penerbitan dan Percetakan Balai Pustaka

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1996 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan Terbatas dalam Bidang Usaha Kawasan Industri

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1997 tentang Pengalihan bentuk perusahaan umum (Perum) Bio Farma menjadi perusahaan perseroan (Persero)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1997 tentang Penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia kedalam modal saham perusahaan perseroan (Persero) PT. Angkasa Pura I

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1997 tentang Penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia kedalam modal saham perusahaan perseroan (Persero) PT. Adhi Karya

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia kedalam modal saham perusahaan perseroan (Persero) PT. Bio Farma

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1997 tentang Penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia kedalam modal saham perusahaan perseroan (persero) PT. Jasa Marga

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1997 tentang Penambahan penyertaan modal negara republik Indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) pt dok dan perkapalan Surabaya

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1997 tentang Penyertaan modal negara Republik Indonesia dalam rangka pengalihan bentuk PT. Merpati Nusantara Airlines menjadi perusahaan perseroan (Persero)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1997 tentang Penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia kedalam modal saham perusahaan perseroan (Persero) PT. Pelabuhan Indonesia III

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1997 tentang Penambaan penyertaan modal negara Republik Indonesia kedalam modal saham perusahaan perseroan (Persero) PT. Industri Sandang II

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1997 tentang Penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia kedalam modal saham perseroan (persero) PT. Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1997 tentang Penambahan penyertaan modal negara republik Indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) pt aneka tambang

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1997 tentang Penambahan penyertaan modal negara republik Indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) pt pupuk sriwijaya

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1997 tentang Penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) PT. Sang Hyang Seri

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1997 tentang Penambahan penyertaan modal negara republik Indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) pt rajawali nusantara Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1997 tentang Penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) PT Asuransi Kredit Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1997 tentang Penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan (Persero) PT Pupuk Sriwidjaja

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1997 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perikani.

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1997 tentang Penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) PT Pos Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1997 tentang Penambahan penyertaan modal negara republik Indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) pt adhi karya

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1998 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perusahaan Listrik Negara

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1998 tentang Penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) PT. Danareksa

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1998 tentang Penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) PT. Angkasa Pura II

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1998 tentang Penambahan penyertaan modal negara Republik Indonesia ke dalam modal saham perusahaan perseroan (persero) PT. Tambang Batubara Bukit Asam

-

dicabut oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (Persero)

 

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1969
tentang perubahan dan tambahan peraturan pemerintah nomor 19 tahun 1965 tentang pembubaran badan pimpinan umum perusahaan listrik negara dan pendirian perusahaan listrik negara dan pendirian perusahaan gas negara (pgn) Disahkan pada tanggal 28 April 1969

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1970 tentang Perubahan pasal 11 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1965

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1972 tentang Perusahaan Umum "Listrik Negara"

 

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1969
tentang pelaksanaan persetujuan keanggotaan republik indonesia pada bank pembangunan asia (asian development bank) Disahkan pada tanggal 28 April 1969

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1986 tentang Penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham Bank Pembangunan Asia

 

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1969
tentang pemakaian isotop radioaktip dan radiasi Disahkan pada tanggal 18 April 1969

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dicabut oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1975 tentang Izin Pemakaian Zat Radioaktip dan atau Sumber Radiasi lainnya

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1983 tentang Penyertaan modal Negara Republik Indonesia untuk pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) dalam bidang industri logam

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1992 tentang Penambahan penyertaan modal Negara RI ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (Persero) Pelabuhan IV

 

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1969
tentang penunjukan bank umum swasta nasional sebagai bank devisa Disahkan pada tanggal 26 Maret 1969

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1969
tentang perubahan bentuk perusahaan negara pegadaian menjadi jawatan pegadaian Disahkan pada tanggal 11 Maret 1969

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 51 Tahun 1981 tentang Pokok-pokok Organisasi dan Tatakerja Perusahaan Jawatan Pegadaian

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1985 tentang Pokok-pokok Organisasi dan Tatakerja Perusahaan Jawatan Pegadaian

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1990 tentang Pengalihan bentuk perusahaan jawatan (perjan) pegadaian menjadi perusahaan umum (perum) pegadaian

 

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1969
tentang pembebanan atas impor Disahkan pada tanggal 4 April 1969

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 1969 tentang Pencabutan Keputusan Presiden RI No. 163 tahun 1968 dan pembebanan bea masuk/cukai dan pungutan-pungutan lainnya atas pemasukan hasil tembakau buatan luar negeri

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1971 tentang Pemberian tambahan kelonggaran perpajakan termasuk pembebasan bea masuk kepada PT. Indonesian Satelite Corporation (PT. Indosat)

-

diubah oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1973 tentang Perubahan dan Tambahan atas Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 1969 tentang Pembebanan atas Impor

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1976 tentang Perpajakan dan pungutan-pungutan lain atas usaha pertambangan bukan minyak dan gas bumi

-

ditambah oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1977 tentang Tambahan atas PP No. 6/1969 tentang pembebasan atas impor

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1981 tentang Pajak Perseroan dan Pajak atas Bunga, Dividen dan Royalty pada Pelaksanaan Kuasa Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi dan Kontrak Operasi Bersama (Joint Operation Contract) antara Pertamina dan Kontraktor dalam Pengusahaan Sumberdaya Panas Bumi

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 1981 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Tambang Batubara antara Perusahaan Negara Tambang Batubara dan Kontraktor Swasta

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1982 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1971 tentang Pemberian Tambahan Kelonggaran Perpajakan termasuk Pembebasan Bea Masuk Kepada PT. Indonesian Satelitte Corporation (PT. INDOSAT).

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1986 tentang Bea Masuk Tambahan atas Barang Impor

Ps. 1 dan 2

diubah oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1988 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No.6 tahun 1969 tentang pembebanan atas impor sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah No.35 tahun 1977

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1993 tentang Fasilitas dan kemudahan pabean, perpajakan dan tata niaga impor bagi entrepot produksi untuk tujuan ekspor (EPTE)

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 95 Tahun 1993 tentang Perubahan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1993 tentang Fasilitas dan Kemudahan Pabean, Perpajakan dan Tata Niaga Impor Bagi Entrepot Produksi untuk Tujuan Ekspor (EPTE)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1995 tentang Bea masuk, bea masuk tambahan, pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah dan pajak penghasilan dalam rangka pelaksanaan proyek pemerintah yang dibiayai dengan hibah atau dana pinjaman luar negeri

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1995 tentang Bea masuk, bea masuk tambahan, pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah, dan pajak penghasilan dalam rangka pelaksanaan proyek pemerintah yang dibiayai dengan dana pinjaman luar negeri

 

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1969
tentang pelaksanaan undang-udang nomor 10 tahun 1968 tentang penyerahan pajak-pajak negara: bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bangsa asing dan pajak radio kepada daerah Disahkan pada tanggal 1 Maret 1969

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1971 tentang Pemberian tambahan kelonggaran perpajakan termasuk pembebasan bea masuk kepada PT. Indonesian Satelite Corporation (PT. Indosat)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1982 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1971 tentang Pemberian Tambahan Kelonggaran Perpajakan termasuk Pembebasan Bea Masuk Kepada PT. Indonesian Satelitte Corporation (PT. INDOSAT).

 

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1969
tentang pemberian tambahan kelonggaran perpajakan kepada pt. pacific nickel indonesia Disahkan pada tanggal 17 Februari 1969

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1969
tentang pendirian perusahaan negara farmasai dan alat-alat kesehatan "bhineka kimia farma" Disahkan pada tanggal 23 Januari 1969

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1971 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Negara Farmasi dan alat Kesehatan "Bhineka Kimia Farma" menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

 

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1969
tentang penyelenggaraan dan pengusahaan angkutan laut Disahkan pada tanggal 18 Januari 1969

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1969 tentang Penertiban/Pengaturan kembali pengoperasian kapal-kapal yang dimiliki oleh instansi-instansi pemerintah, termasuk kapal-kapal Angkatan Persenjata Repulik Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1975 tentang Pengangkutan Zat Radioaktip

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1978 tentang Tatacara pemasukan dan pengeluaran serta pemindahan barang ke dalam dan ke luar wilayah usaha bonded warehouse

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1978 tentang Tatacara pemasukan dan pengeluaran serta pemindahan barang ke dalam dan ke luar wilayah usaha Bonded Warehouse di daerah industri pulau Batam

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1979 tentang Penyertaan modal Negara RI untuk pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) dibidang produksi gula

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1982 tentang Pengangkutan muatan barang ekspor dan impor milik Pemerintah Indonesia

Ps. 12

diubah oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1985 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1969 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut

-

dicabut oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1988 tentang Penyelenggaraan dan pengusahaan angkutan laut

 

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1969
tentang susunan dan tata kerja kepelabuhan dan daerah pelayaran Disahkan pada tanggal 18 Januari 1969

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1969 tentang Pembubaran Perusahaan-perusahaan Negara Pelabuhan dan Pengalihan Pembinaannya kedalam Organisasi Pembinaan Pelabuhan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1970 tentang Perpanjangan batas waktu penyelesaian pembubaran perusahaan-perusahaan negara pelabuhan dan pengalihan pembinaan pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1969

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1972 tentang Bonded Warehouse

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1978 tentang Tatacara pemasukan dan pengeluaran serta pemindahan barang ke dalam dan ke luar wilayah usaha bonded warehouse

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1978 tentang Tatacara pemasukan dan pengeluaran serta pemindahan barang ke dalam dan ke luar wilayah usaha Bonded Warehouse di daerah industri pulau Batam

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1982 tentang Pengangkutan muatan barang ekspor dan impor milik Pemerintah Indonesia

-

dicabut oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1983 tentang Pembinaan Kepelabuhanan

 

 

PT Tatanusa

Address : Jl. Gelagah No. 47, Pisangan Timur

Kota      :  Ciputat - Tangerang Selatan 15419

Telpon   : (021) 743 4810 ; WA : +6281 6135 6892

Email    : penerbit@tatanusa.co.id