Anotasi 
Peraturan Pemerintah Tahun 1968

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1968
tentang pelepasan aktifitas komersiil dari cabang-cabang bank indonesia diwilayah irian barat. (penjelasan dalam tln no. 2877) Disahkan pada tanggal 27 Desember 1968

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1968
tentang tanda kehormatan samkaryanugraha Disahkan pada tanggal 16 Desember 1968

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1968
tentang penambahan modal perusahaan negara "pelayaran nasional indonesia" Disahkan pada tanggal 10 Desember 1968

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1970 tentang Penyertaan modal dalam Perusahaan Perseroan Terbatas Pelita Indonesia Jaya Corporation

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1973 tentang Penanamam Modal Perusahaan Negara Pelayaran Nasional Indonesia dan Perusahaan Negara Dok dan Perkapalan Surabaya

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1973 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Negara Pelayaran Nasional Indonesia menjadi Persero

 

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1968
tentang pembubaran badan pusat penyelenggaraan perusahaan-perusahaan industri dan tambang Disahkan pada tanggal 7 Desember 1968

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1968
tentang pemberian pensiun kepada warakawuri tunjangan kepada anak yatim/piatu dan anak yatim/piatu militer sukarela Disahkan pada tanggal 26 November 1968

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Ps. 5

diubah oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1970 tentang Perubahan/Penambahan Pasal 5 Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 1968

Ps. 12

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penyesuaian/Penetapan Kembali Pokok Pensiun/Onderstan Purnawirawan/Warakawuri dan Tunjangan Anak Yatim Piatu ABRI

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1977 tentang Penyesuaian pokok pensiun Purnawirawan ABRI/Warakawuri dan tunjangan anak yatim piatu ABRI dipropinsi Irian Jaya

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1978 tentang Penyesuaian pensiun pokok bagi purnawirawan dan warakawuri Angkatan Bersenjata R.I. yang telah mencapai usia 70 (tujuh puluh) tahun atau lebih.

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1978 tentang Kedudukan Hukum, Pengaturan Pemberian Perawatan dan jaminan Sosial bagi Sukarelawan Partisan di Timor Timur.

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1979 tentang Penyesuaian Pensiun Pokok bagi Purnawirawan, Warakawuri/Duda, Tunjangan Pokok Anak Yatim/Piatu Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1982 tentang Pemberian uang muka wafat bagi keluarga penerima pensiun

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1982 tentang Pemberian uang muka wafat bagi keluarga penerima pensiun

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1985 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 1977 tentang Penetapan pensiun pokok purnawirawan/warakawuri atau duda, tunjangan anak yatim/piatu dan anak yatim piatu anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1991 tentang Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1994 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1977 tentang Penetapan kembali pensiun pokok purnawirawan/wakawuri atau duda, tunjangan anak yatim/piatu, dan anak yatim-piatu anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia sebagaimana telahdiubah dengan Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 1985

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1997 tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan Warakawuri atau Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu dan Anak Yatim-Piatu Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pemberhentian pegawai negeri dan pembatalan surat keputusan pensiun pegawai negeri pada bekas propinsi Timor Timur

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2001 tentang Penetapan pensiun pokok purnawirawan/warakawuri atau duda, tunjangan anak yatim/piatu dan anak yatim-piatu anggota Tentara Nasional Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2001 tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan/Warakawuri atau Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu dan Anak Yatim-Piatu Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2003 tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan/Warakawuri atau Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu dan Anak Yatim-Piatu Anggota Tentara Nasional Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2003 tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan/Warakawuri atau Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu dan Anak Yatim-Piatu Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pemberihan Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas dalam Tahun Anggaran 2004 Kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun/Tunjangan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2005 tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas Dalam Tahun Anggaran 2005 Kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara, Dan Penerima Pensiun/Tunjangan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2006 tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan/Warakawuri Atau Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu, Anak Yatim Piatu Dan Pemberian Tunjangan Orang Tua Anggota Kepolisian Negara RI

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2006 tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan/Warakawuri Atau Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu, Anak Yatim Piatu Dan Pemberian Tunjangan Orang Tua Prajurit Tentara Nasional Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Perekayasa Dan Teknisi Penelitian Dan Perekayasaan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan, Warakawuri Atau Duda, Tunjangan Anak Yatim Dan/Atau Piatu Dan Tunjangan Orang Tua Prajurit Tentara Nasional Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2007 tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan, Warakawuri Atau Duda, Tunjangan Anak Yatim Dan/Atau Piatu, Dan Tunjangan Orang Tua Anggota Kepolisian Negara RI

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas Dalam Tahun Anggaran 2007 Kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara, Dan Penerima Pensiun/Tunjangan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan/Warakawuri Atau Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu Dan Pemberian Tunjangan Orang Tua Polri

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2008 tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan/Warakawuri Atau Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu Dan Pemberian Tunjangan Orang Tua Prajurit TNI

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2008 tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketigabelas Dalam Tahun Anggaran 2008 Kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara Dan Penerima Pensiun/Tunjangan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2009 tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan, Warakawuri/Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu, Anak Yatim Piatu dan Tunjangan Orang Tua Anggota Tentara Nasional Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2009 tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan, Warakawuri/Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu, Anak Yatim Piatu dan Tunjangan Orang Tua Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas Dalam Tahun Anggaran 2009 Kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun/Tunjangan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2010 tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan, Warakawuri/Duda Tunjangan Anak Yatim/Piatu, Anak Yatim Piatu Dan Tunjangan Orang Tua Anggota Tentara Nasional Indonesia Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2010 tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan, Warakawuri/Duda, Tunjangan Anak Yatim Piatu, Anak Yatim piatu, Dan Tunjangan Orang Tua Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia RI

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas Dalam Tahun Anggaran 2010 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Negara dan Penerima Pensiun/Tunjangan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 257/PMK.02/2010 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perhitungan, Penyediaan, Pencairan, Dan Pertanggungjawaban Dana APBN Yang Kegiatannya Dilaksanakan Oleh PT Asabri (Persero).

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan, Warakawuri/duda, Tunjangan Anak Yatim/piatu, Anak Yatim Piatu, dan Tunjangan Orang Tua Anggota Tentara Nasional Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan, Warakawuri/duda, Tunjangan Anak Yatim/piatu, Anak Yatim Piatu dan Tunjangan Orang Tua Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2012 tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan, Warakawuri/Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu, Anak Yatim Piatu, dan Tunjangan Orang Tua Anggota Tentara Nasional Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2012 tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan, Warakawuri/Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu, Anak Yatim Piatu, dan Tunjangan Orang Tua Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2013 tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan, Warakarawuri/duda, Tunjangan Anak Yatim/piatu, Anak Yatim Piatu, dan Tunjangan Orang Tua Anggota Tentara Nasional Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2013 tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan, Warakarawuri/duda, Tunjangan Anak Yatim/piatu, Anak Yatim Piatu, dan Tunjangan Orang Tua Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pemberian Gaji/pensiun/tunjangan Bulan Ketiga Belas Dalam Tahun Anggaran 2014 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun/tunjangan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2015 tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan, Warakawuri/duda, Tunjangan Anak Yatim/piatu, Anak Yatim Piatu, Dan Tunjangan Orang Tua Anggota Tentara Nasional Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2015 tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan, Warakawuri/duda, Tunjangan Anak Yatim/piatu, Anak Yatim Piatu, Dan Tunjangan Orang Tua Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2015 tentang Pemberian Gaji/pensiun/tunjangan Bulan Ketiga Belas Dalam Tahun Anggaran 2015 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Dan Penerima Pensiun/tunjangan

 

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1968
tentang perubahan dan penembahan atas peraturan pemerintah no. 12 tahun 1967 (p.g.p.s. 1968) dan atas ppn. 14/1967 (p.g. abri-1968) Disahkan pada tanggal 25 November 1968

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1969 tentang Perubahan ata Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 1967 jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1968 tentang Kedudukan Keuangan Menteri Negara Republik Indonesia

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1969 tentang Perubahan dalam Gaji/Gaji Kehormatan/Uang Kehormatan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota-anggota Lembaga-lembaga Negara Tertinggi

-

diubah oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1970 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1967 (PG. ABRI) dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1968

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1974 tentang Gaji/gaji kehormatan Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda dan Hakim Anggota pada Mahkamah Agung

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1974 tentang Tunjangan kerja bagi Pegawai Negeri dan Pejabat Negara

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1976 tentang Perbaikan Penghasilan Pegawai Negeri Golongan I

 

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1968
tentang perbaikan penghasilan pensiun bagi para purnawirawan angkatan bersenjata republik indonesia Disahkan pada tanggal 19 November 1968

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1971 tentang Pemberian Uang Bantuan Pensiun kepada para Penerima Pensiun/Tunjangan yang Bersifat Pensiun

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1972 tentang Perubahan dan tambahan atas Peraturan Pemerintah No. 18/1971 tentang Pemberian uang bantuan kepada para penerima pensiun/tunjangan yang bersifat pensiun

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1973 tentang Perubahan dan atau Tambahan atas Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1972 tentang Pemberian Uang Bantuan Pensiun kepada Para Penerima Pensiun/Tunjangan yang Bersifat Pensiun

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penyesuaian/Penetapan Kembali Pokok Pensiun/Onderstan Purnawirawan/Warakawuri dan Tunjangan Anak Yatim Piatu ABRI

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1974 tentang Perubahan dan Tambahan atas Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 1973 tentang Pemberian Uang Bantuan Pensiun kepada Para Penerima Pensiun/Tunjangan yang Bersifat Pensiun

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1974 tentang Perubahan dan tambahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 1974 tentang Pemberian uang Bantuan Pensiun kepada para penerima pensiun/tunjangan yang bersifat pensiun

 

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1968
tentang perubahan atas peraturan pemerintah republik indonesia nomor 14 tahun 1967 tentang peraturan gaji anggota angkatan bersenjata republik indonesia sebagaimana telah dirubah dengan peraturan-pemerintah republik indonesia nomor 5 tahun 1968 Disahkan pada tanggal 28 Oktober 1968

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1968
tentang pemberian kelonggaran perpajakan kepada nv. billiton maatschappij (penjelasan dalam tln no. 2859) Disahkan pada tanggal 11 Oktober 1968

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1968
tentang pembubaran badan pimpinan umum minyak dan gas bumi Disahkan pada tanggal 1 Oktober 1968

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1968
tentang pembubaran badan pimpinan umum perusahaan dagang negara Disahkan pada tanggal 28 September 1968

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1968
tentang pengembalian nv. essence indonesia kepada pemiliknya Disahkan pada tanggal 7 September 1968

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1968
tentang pembubaran perusahaan peternakan negara Disahkan pada tanggal 20 Agustus 1968

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1968
tentang pendirian perusahaan negara pertambangan minyak dan gas bumi nasional (pn. pertamina) Disahkan pada tanggal 20 Agustus 1968

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1969 tentang Penyediaan wilayah kuasa pertambangan kepada Perusahaan Negara Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Nasional (P.N. Pertamina).

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1970 tentang Penyertaan modal negara Republik Indonesia untuk pendirian Perusahaan Perseroan PT. Krakatau Steel

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1970 tentang Penyertaan modal negara untuk pendirian Perusahaan Perseroan Terbatas Pertamina Gulf Industrial Processing

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Proyek Pembangunan Pulau Batam

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1971 tentang Penetapan Wilayah-wilayah Kuasa Pertambangan Perusahaan Negara Pertamina

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1971 tentang Pelaksanaan berlakunya Undang-undang No. 8/1971 secara efektif

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1971 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Industri Perkapalan dan Perusahaan Angkutan menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

 

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1968
tentang pencabutan peraturan pemerintah no. 45 tahun 1958 tentang peraturan tata tempat Disahkan pada tanggal 12 Agustus 1968

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 265 Tahun 1968 tentang Peraturan tata tempat bagi pejabat-pejabat negara sipil/militer pada upacara-upacara kenegaraan/pertemuan-pertemuan resmi

 

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1968
tentang pelaksanaan persetujuan keanggotaan republik indonesia pada international development association. (penjelasan dalam tln no. 2857) Disahkan pada tanggal 3 Agustus 1968

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 1981 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Tambang Batubara antara Perusahaan Negara Tambang Batubara dan Kontraktor Swasta

 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1968
tentang pemberian kelonggaran perpajakan kepada international nickel company of canada ltd. (inco) c.q. pt. internatioanal nickel indonesia. (penjealsan dalam tln no. 2856) Disahkan pada tanggal 25 Juli 1968

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1968
tentang pendirian perusahaan negara tambang batu bara Disahkan pada tanggal 5 Juli 1968

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1975 tentang Ketentuan-ketentuan Perjanjian Bagi-hasil antara P.N. Tambang Batubara dan Shell Mijnbouw N.V.

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1980 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Tambang Batu Bara Bukit Asam

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1984 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Amarta Karya

 

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1968
tentang pendirian perusahaan negara aneka tambang Disahkan pada tanggal 5 Juli 1968

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1974 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Negara Aneka Tambang menjadi Perusahaan Persero (Persero)

 

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1968
tentang pendirian perusahaan negara tambang timah Disahkan pada tanggal 5 Juli 1968

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1976 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Negara Tambang Timah menjadi Persero (Perusahaan Perseroan)

 

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968
tentang berlakunya undang-undang no. 9 tahun 1967 dan pelaksanaan pemerintahan di propinsi bengkulu Disahkan pada tanggal 5 Juli 1968

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1976 tentang Pemindahan ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkulu Utara dari kota Bengkulu (Kotamadya daerah Tingkat II Bengkulu) ke Arga Makmur di Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkulu Utara

 

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1968
tentang satyalencana peristiwa gerakan operasi militer viii "dharma phala" Disahkan pada tanggal 25 Juni 1968

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1968
tentang penertiban pemasukan barang-barang/alat-alat angkatan bersenjata republik indonesia Disahkan pada tanggal 25 Juni 1968

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1968 tentang Pemberian pensiun kepada Warakawuri tunjangan kepada anak yatim/piatu dan anak yatim/piatu militer sukarela

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 312 Tahun 1968 tentang Pembentukan Panitia Penelitian Barang-barang/alat-alat ABRI

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1969 tentang Penambahan keanggotaan pada Panitya Penelitian Barang-barang/Alat-alat ABRI dengan seorang penjabat Bank Indonesia yang ditunjuk oleh Gubernur Bank Indonesia

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1970 tentang Pemberian sumbangan Hari Raya tahun 1970/1971 kepada Pejabat Negara/Pegawai Negeri dan para penerima pensiun

 

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1968
tentang satyalencana dwidya sistha Disahkan pada tanggal 24 Juni 1968

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1968
tentang status dan organisasi biro pusat statistik Disahkan pada tanggal 29 Mei 1968

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Instruksi Presdien Nomor 2 Tahun 1970 tentang Menyelenggarakan sensus penduduk pada tahun 1971

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan sensus penduduk 1971

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1972 tentang Sensus dan survey kopi tahun 1972/1973

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1972 tentang Sensus Pertanian Tahun 1973

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1973 tentang Pelaksanaan sensus Pertanian 1973

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 1974 tentang Sensus Industri Tahun 1974/1975

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 1977 tentang Penyelenggaraan Sensus Konstruksi Tahun 1977

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan sensus penduduk

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 16 Tahun 1979 tentang Penyelenggaraan Sensus Penduduk 1980

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1980 tentang Organisasi Biro Pusat Statistik

-

dicabut oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1980 tentang Organisasi Biro Pusat Statistik

 

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1968
tentang kedudukan keuangan ketua dewan pertimbangan agung Disahkan pada tanggal 22 Mei 1968

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 309 Tahun 1968 tentang Pemberian tunjangan hari raya tahun 1968/1969 kepada pejabat negara/pegawai negeri dan para penerima pensiun

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 1969 tentang Pembayaran gaji/pensiun ke 13 dan ke 14 tahun 1969 kepada pejabat negara/pegawai negeri/anggota ABRI dan para penerima pensiun/uang tunggak

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1970 tentang Pemberian tunjangan kerja kepada pejabat lembaga-lembaga negara tertinggi termaksud ayat (1) pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1969

 

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1968
tentang pendirian perusahaan negara perkebunan (aneka tanaman negara) Disahkan pada tanggal 13 April 1968

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diubah oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1969 tentang Perubahan dan penambahan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1968 tentang Perusahaan Negara Perkebunan V dan VII

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1970 tentang Pendirian Perusahan Negara Perkebunan Sawit Sebrang

-

diubah oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1970 tentang Perubahan dan penambahan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1968 tentang Pendirian Perusahaan Negara Perkebunan (Aneka Tanaman Negara)

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1971 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Negara Perkebunan XXIII menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1971 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Negara Perkebunan III menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1971 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Negara Perkebunan XXVI menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1972 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Negara Perkebunan VIII menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1972 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Negara Perkebunan XX menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1972 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Negara Perkebunan XXVII menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1972 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Negara Perkebunan XVIII menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1972 tentang Pendirian Perusahaan Umum Perkebunan Kapas Indonesia

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1973 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Negara Perkebunan XXI dan Perusahaan Negara Perkebunan XXII menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

Ps. 6 (2)

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1973 tentang Penarikan sebagian dari kekayaan negara yang tertanam sebagai modal dalam Perusahaan Negara Perkebunan III dan penyerahannya kepada Proyek Pengembangan Perkebunan Rakyat Sumatera Utara

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1973 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Negara Perkebunan XV menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1973 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Negara Perkebunan IX menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1973 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Negara Perkebunan XIV menjadi Perusahaan Perseroan (persero)

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1973 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Negara Perkebunan XVI menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1974 tentang Penetapan Status Proyek Gula "Cot Girek" sebagai Unit Produksi Perusahaan Negara Perkebunan XVI

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1974 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Negara Perkebunan XVII menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1974 tentang Perubahan Perusahaan Umum Gula Bone dan penetapan status pabrik gula Bone sebagai unit produksi Perusahaan Perseroan (Persero) ex Perusahaan Negara Perkebunan XX

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Negara Perkebunan XXIV menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1975 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Perkebunan XXV menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) dan Penggabungannya dengan Perusahaan Negara Perkebunan XXIV yang menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1975 tentang Pengalihan Bentuk dan Penggabungan Perusahaan Negara Perkebunan II dan Perusahaan Negara Perkebunan Sawit Seberang menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1979 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Negara Perkebunan X menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1981 tentang Pengalihan bentuk Perusahaan Negara Perkebunan I menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1981 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di bidang Produksi Gula

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1981 tentang Pembubaran Perusahaan Negara Perkebunan XVI dan penggabungannya kedalam Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan XV

Ps. 1 (2)

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1985 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 30 tahun 1984 tentang Tim Pengendali Pengadaan Barang/Peralatan Pemerintah di Departemen/Lembaga

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1990 tentang Pengalihan bentuk perusahaan Negara Perkebunan XIX menjadi perusahaan perseroan (persero)

 

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1968
tentang perubahan badan pimpinan umum perusahaan perkebunan negara gula dan karung goni, badan pimpinan umum perusahaan perkebunan negara karet, badan pimpinan umum perusahaan perkebunan negara aneka tanaman danbadan pimpinan umum perusahaan perkebunan negara tembakau Disahkan pada tanggal 27 Maret 1968

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 231 Tahun 1968 tentang Mencabut Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 250 Tahun 1964

 

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1968
tentang kedudukan keuangan, wakil ketua, anggota dan sekretaris jenderal/sekretaris dewan pertimbangan agung sementara sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah no. 21 tahun 1961 yang telah diubah dan ditambah terakhir denganperaturan pemerintah no. 20 tahun 1967 Disahkan pada tanggal 27 Maret 1968

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1968 tentang Kedudukan keuangan ketua Dewan Pertimbangan Agung

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 1969 tentang Pembayaran gaji/pensiun ke 13 dan ke 14 tahun 1969 kepada pejabat negara/pegawai negeri/anggota ABRI dan para penerima pensiun/uang tunggak

 

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1968
tentang perubahan dan tambahan atas peraturan pemerintah no. 19 tahun 1967 tentang perbaikan penghasilan pensiun bekas menteri negara republik, ketua, wakil ketua dan anggota dewan perwakilan rakyat - gotong royong Disahkan pada tanggal 27 Maret 1968

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1968
tentang perubahan dan tambahan atas peraturan pemerintah no. 18 tahun 1967 tentang perbaikan penghasilan pensiun bekas pegawai negeri sipil Disahkan pada tanggal 27 Maret 1968

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1968 tentang Perubahan dan tambahan atas Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 1967 tentang perbaikan penghasilan pensiun bekas Menteri Negara Republik, Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat - Gotong Royong

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1968 tentang Pemberian pensiun kepada Warakawuri tunjangan kepada anak yatim/piatu dan anak yatim/piatu militer sukarela

 

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1968
tentang perubahan dan tambahan atas peraturan pemerintah no. 17 tahun 1967 tentang kedudukan keuangan menteri negara republik indonesia Disahkan pada tanggal 27 Maret 1968

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diubah oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1969 tentang Perubahan ata Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 1967 jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1968 tentang Kedudukan Keuangan Menteri Negara Republik Indonesia

 

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1968
tentang perubahan dan tambahan atas peraturan pemerintah tentang kedudukan keuangan ketua, wakil ketua dan anggota majelis permusyawaratan rakyat sementara sebagaimana diatur dengan peraturan pemerintah no. 208 tahun 1961 dantelah dirubah dan ditambah terakhir dengan peraturan pemerintah no. 16 tahun 1967 Disahkan pada tanggal 27 Maret 1968

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1968
tentang kedudukan keuangan ketua, wakil ketua dan anggota dewan perwakilan rakyat - gotong royong sebagaimana diatur dengan peraturan pemerintah no. 209 tahun 1961 dan yang telah dirubah dan ditambah terakhir dengan peraturan pemerintah no. 15 tahun 1967 Disahkan pada tanggal 27 Maret 1968

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1968
tentang penarikan urusan kehutanan dari daerah kehutanan kabupaten ke propinsi di wilayah indonesia bagian timur Disahkan pada tanggal 28 Februari 1968

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1977 tentang Program Bantuan Penghijauan dan Reboisasi

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 1978 tentang Program Bantuan Penghijauan dan Reboisasi.

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1979 tentang Bantuan Penghijauan dan Reboisasi Tahun 1979/1980.

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 1980 tentang Bantuan Penghijauan dan Reboisasi Tahun 1980/1981

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1981 tentang Bantuan Penghijauan dan Reboisasi Tahun 1981/1982.

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1982 tentang Bantuan Penghijauan dan Reboisasi Tahun 1982/1983

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1982 tentang Bantuan Penghijauan dan Reboisasi Tahun 1982/1983

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1983 tentang Bantuan Penghijauan dan Reboisasi Tahun 1983/1984

 

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1968
tentang perubahan dan tambahan atas peraturan pemerintah no. 14 tahun 1967, tentang peraturan gaji anggota angkatan bersenjata republik indonesia Disahkan pada tanggal 21 Februari 1968

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1968 tentang Pemberian pensiun kepada Warakawuri tunjangan kepada anak yatim/piatu dan anak yatim/piatu militer sukarela

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 122 Tahun 1968 tentang Pembagian, penggunaan, cara pemotongan dan penyetoran atas potongan wajib sebesar 10% dari gaji pokok pegawai negeri

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1969 tentang Perubahan Keputusan Presiden No. 122 tahun 1968 tentang pembagian penggunaan, cara pemotongan dan penyetoran atas potongan wajib sebesar 10% dari gaji pokok pegawai negeri

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perubahan/tambahan Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 1967 tentang Peraturan Gaji anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia

 

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1968
tentang perubahan dan penambahan atas peraturan pemerintah nomor 12 tahun 1967 tentang peraturan gaji pegawai negeri sipil republik indonesia tahun 1968 (p.g.p.s.1968) Disahkan pada tanggal 21 Februari 1968

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1968 tentang Kedudukan keuangan ketua, wakil ketua dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat - Gotong Royong sebagaimana diatur dengan Peraturan Pemerintah No. 209 tahun 1961 dan yang telah dirubah dan ditambah terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 15 tahun 1967

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1968 tentang Perubahan dan tambahan atas Peraturan Pemerintah tentang kedudukan keuangan ketua, wakil ketua dan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara sebagaimana diatur dengan Peraturan Pemerintah No. 208 tahun 1961 dantelah dirubah dan ditambah terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 16 tahun 1967

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1968 tentang Perubahan dan tambahan atas Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 1967 tentang Kedudukan keuangan Menteri Negara Republik Indonesia

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1968 tentang Perubahan dan tambahan atas Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1967 tentang Perbaikan penghasilan pensiun bekas pegawai negeri sipil

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1968 tentang Perubahan dan tambahan atas Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 1967 tentang perbaikan penghasilan pensiun bekas Menteri Negara Republik, Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat - Gotong Royong

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1968 tentang Kedudukan keuangan, Wakil Ketua, Anggota dan Sekretaris Jenderal/Sekretaris Dewan Pertimbangan Agung Sementara sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 1961 yang telah diubah dan ditambah terakhir denganPeraturan Pemerintah No. 20 tahun 1967

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1968 tentang Kedudukan keuangan ketua Dewan Pertimbangan Agung

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1968 tentang Pemberian pensiun kepada Warakawuri tunjangan kepada anak yatim/piatu dan anak yatim/piatu militer sukarela

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 122 Tahun 1968 tentang Pembagian, penggunaan, cara pemotongan dan penyetoran atas potongan wajib sebesar 10% dari gaji pokok pegawai negeri

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 230 Tahun 1968 tentang Peraturan pemeliharaan kesehatan pegawai negeri, penerima pensiun serta anggota keluargannya

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1969 tentang Perubahan Keputusan Presiden No. 122 tahun 1968 tentang pembagian penggunaan, cara pemotongan dan penyetoran atas potongan wajib sebesar 10% dari gaji pokok pegawai negeri

 

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1968
tentang bank asing Disahkan pada tanggal 16 Februari 1968

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dicabut oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1999 tentang Ketentuan dan tata cara pembukaan kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor perwakilan dari bank yang berkedudukan di Luar Negeri

 

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1968
tentang perubahan dan tambahan atas peraturan pemerintah no. 14 tahun 1967 tentang peraturan gaji anggota angkatan bersenjata republik indonesia Disahkan pada tanggal 1 Februari 1968

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1968 tentang Perubahan dan tambahan atas Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 1967, tentang Peraturan gaji anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1968 tentang Pemberian pensiun kepada Warakawuri tunjangan kepada anak yatim/piatu dan anak yatim/piatu militer sukarela

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 122 Tahun 1968 tentang Pembagian, penggunaan, cara pemotongan dan penyetoran atas potongan wajib sebesar 10% dari gaji pokok pegawai negeri

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1969 tentang Perubahan Keputusan Presiden No. 122 tahun 1968 tentang pembagian penggunaan, cara pemotongan dan penyetoran atas potongan wajib sebesar 10% dari gaji pokok pegawai negeri

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perubahan/tambahan Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 1967 tentang Peraturan Gaji anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia

 

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1968
tentang perubahan dan penambahan atas peraturan pemerintah no. 12 tahun 1967 (lembaran negara tahun 1967 no. 24 tambahan lembaran negara no. 2833) tentang peraturan gaji pegawai negeri sipil republik indonesia tahun 1968 (p.g.p.s. 1968) Disahkan pada tanggal 1 Februari 1968

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1968 tentang Perubahan dan penambahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 1967 tentang Peraturan gaji Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia tahun 1968 (P.G.P.S.1968)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1968 tentang Kedudukan keuangan ketua, wakil ketua dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat - Gotong Royong sebagaimana diatur dengan Peraturan Pemerintah No. 209 tahun 1961 dan yang telah dirubah dan ditambah terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 15 tahun 1967

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1968 tentang Perubahan dan tambahan atas Peraturan Pemerintah tentang kedudukan keuangan ketua, wakil ketua dan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara sebagaimana diatur dengan Peraturan Pemerintah No. 208 tahun 1961 dantelah dirubah dan ditambah terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 16 tahun 1967

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1968 tentang Perubahan dan tambahan atas Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 1967 tentang Kedudukan keuangan Menteri Negara Republik Indonesia

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1968 tentang Perubahan dan tambahan atas Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1967 tentang Perbaikan penghasilan pensiun bekas pegawai negeri sipil

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1968 tentang Perubahan dan tambahan atas Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 1967 tentang perbaikan penghasilan pensiun bekas Menteri Negara Republik, Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat - Gotong Royong

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1968 tentang Kedudukan keuangan, Wakil Ketua, Anggota dan Sekretaris Jenderal/Sekretaris Dewan Pertimbangan Agung Sementara sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 1961 yang telah diubah dan ditambah terakhir denganPeraturan Pemerintah No. 20 tahun 1967

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1968 tentang Kedudukan keuangan ketua Dewan Pertimbangan Agung

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1968 tentang Pemberian pensiun kepada Warakawuri tunjangan kepada anak yatim/piatu dan anak yatim/piatu militer sukarela

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 122 Tahun 1968 tentang Pembagian, penggunaan, cara pemotongan dan penyetoran atas potongan wajib sebesar 10% dari gaji pokok pegawai negeri

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 230 Tahun 1968 tentang Peraturan pemeliharaan kesehatan pegawai negeri, penerima pensiun serta anggota keluargannya

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 243 Tahun 1968 tentang Tunjangan pangan bagi pegawai Organik Daerah Otonom

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1969 tentang Perubahan Keputusan Presiden No. 122 tahun 1968 tentang pembagian penggunaan, cara pemotongan dan penyetoran atas potongan wajib sebesar 10% dari gaji pokok pegawai negeri

 

 

 

PT Tatanusa

Address : Jl. Gelagah No. 47, Pisangan Timur

Kota      :  Ciputat - Tangerang Selatan 15419

Telpon   : (021) 743 4810 ; WA : +6281 6135 6892

Email    : penerbit@tatanusa.co.id