Anotasi 
Peraturan Pemerintah Tahun 1959

 

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1959
tentang penunjukan hasil yang dibikin dengan alkohol-etil yang dalam keadaan-keadaan yang tertentu tidak akan dibebani bea-masuk sebagai barang alkohol-sulingan Disahkan pada tanggal 21 Desember 1959

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1959
tentang perkembangan gerakan koperasi Disahkan pada tanggal 9 Desember 1959

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 140 Tahun 1961 tentang Penyaluran barang-barang dan Bahan-bahan pokok Keperluan Rakyat

-

diingat oleh

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1963 tentang Penyerahan tugas pembantuan dalam pelaksanaan penyaluran bahan-bahan serta barang-barang pokok keperluan rakyat kepada Pemerintah Daerah Tingkat I

 

Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1959
tentang kedudukan keuangan wakil ketua, anggota dan sekretariat jenderal/sekretariat dewan pertimbangan agung Disahkan pada tanggal 9 Desember 1959

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1959
tentang kedudukan keuangan ketua, wakil ketua, anggota dan sekjen/sekretariat dewan perancang nasional Disahkan pada tanggal 9 Desember 1959

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1959
tentang kedudukan dan kedudukan keuangan kepala dan wakil kepala badan pusat intelligence Disahkan pada tanggal 25 November 1959

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1959
tentang sumpah kepala dan wakil kepala badan pusat intelligence Disahkan pada tanggal 26 November 1959

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1959
tentang penetapan retribusi untuk izin ekspor kapok buat tahun lisensi 1959/1960 Disahkan pada tanggal 16 November 1959

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1960 tentang penetapan retribusi untuk izin ekspor kapok buat tahun lisensi 1960/1961

 

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 1959
tentang pengubahan dan tambahan tabaks-accijns-verordening (staatsblad 1932 no. 560) Disahkan pada tanggal 16 November 1959

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 1959
tentang penyakit karantina Disahkan pada tanggal 29 Oktober 1959

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dicabut oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1961 tentang Penyakit Karantina

-

dicabut oleh

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1962 tentang Karantina Laut

 

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1959
tentang penetapan perusahaan percetakan milik belanda yang dikenakan nasionalisasi Disahkan pada tanggal 14 Oktober 1959

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1959
tentang penentuan pengenaan nasionalisasi percetakan kebayoran p.t. Disahkan pada tanggal 14 Oktober 1959

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1963 tentang Pendirian Perusahaan Negara Percetakan Kebayoran

 

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1959
tentang penentuan perusahaan perindustrian/pertambangan milik belanda yang dikenakan nasionalisasi Disahkan pada tanggal 14 Oktober 1959

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1960 tentang Penentuan perusahaan dagang milik Belanda beserta cabang-cabangnya yang dikenakan nasionalisasi. (Penjelasan dalam TLN No. 2027)

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1968 tentang Pengembalian NV. Essence Indonesia kepada pemiliknya

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1968 tentang Pembubaran Badan Pusat Penyelenggaraan Perusahaan-perusahaan Industri dan Tambang

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1972 tentang Penyertaan modal negara Republik Indonesia untuk pendirian Perusahaan Perseroan dalam bidang Penerbitan

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1972 tentang Penyelesaian hak pemilikan atas Firma Tegelfabriek Midden Java

 

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1959
tentang peraturan tata-tertib dewan perancang nasional Disahkan pada tanggal 14 Oktober 1959

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1959
tentang pelaksanaan tugas badan pengawas kegiatan aparatur negara Disahkan pada tanggal 28 September 1959

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 1962 tentang Pembubaran badan pengawas kegiatan aparatur negara

 

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1959
tentang kedudukan dan kedudukan keuangan ketua, wakil ketua dan para anggota badan pengawas kegiatan aparatur negara Disahkan pada tanggal 28 September 1959

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diubah oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1960 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 47 tahun 1959 (Lembaran Negara tahun 1959 No. 117), tentang kedudukan dan kedudukan keuangan Ketua, Wakil Ketua dan para anggota Badan Pengawas Kegiatan Aparatur Negara (Bapekan)

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 1962 tentang Pembubaran badan pengawas kegiatan aparatur negara

 

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1959
tentang sumpah ketua, wakil ketua dan anggota badan pengawas kegiatan aparatur negara Disahkan pada tanggal 28 September 1959

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 1962 tentang Pembubaran badan pengawas kegiatan aparatur negara

 

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1959
tentang nasionalisasi perusahaan-perusahaan maritim milik belanda Disahkan pada tanggal 28 September 1959

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1960 tentang Nasionalisasi N.V. Samarangsche Stoomboot en Prauwen Veer (S.S.P.V.) dan N.V. Samarang Veer. (Penjelasan dalam TLN No. 2057)

 

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1959
tentang pengubahan peraturan pemerintah no. 1 tahun 1959 (lembaran negara no. 2 tahun 1959) tentang pelaksanaan undang-undang tentang dewan perancang nasional Disahkan pada tanggal 28 September 1959

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1959
tentang penetapan harga mata uang rupiah Disahkan pada tanggal 24 Agustus 1959

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Penilaian persediaan uang mas dan bahan uang mas pada bank Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1960 tentang Penggunaan mata uang rupiah dalam lalu lintas pembayaran luar negeri

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 1963 tentang Pelaksanaan deklarasi ekonomi dibidang Ekpor

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 1963 tentang Pelaksanaan deklarasi ekonomi dibidang Impor

-

dicabut oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1967 tentang Penarikan Kembali Penetapan Nilai Lawan Rupiah

 

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1959
tentang pungutan ekspor dan impor (pueks dan puim) Disahkan pada tanggal 24 Agustus 1959

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1960 tentang Penggunaan mata uang rupiah dalam lalu lintas pembayaran luar negeri

 

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1959
tentang nasionalisasi perushaaan kereta api dan telpon milik belanda Disahkan pada tanggal 10 Agustus 1959

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1959
tentang nasionalisasi perusahaan-perushaaan kereta api milik belanda Disahkan pada tanggal 10 Agustus 1959

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1959
tentang penentuan perusahaan bank di indonesia milik belanda yang dikenakan nasionalisasi Disahkan pada tanggal 10 Agustus 1959

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1959 tentang Bank umum negara (memori penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara No. 1827)

 

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1959
tentang tanda kehormatan satyalancana kebudayaan Disahkan pada tanggal 26 Juni 1959

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1959
tentang pengangkatan dalam jabatan, pemberhentian, pemberhentian sementara serta pernyataan non-aktip dari jabatan dinas tentara bagi militer sukarela Disahkan pada tanggal 26 Juni 1959

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1981 tentang Pengangkatan Anggota Tentara Nasional Indonesia yang telah selesai menunaikan masa dinasnya menjadi Anggota Cadangan Tentara Nasional Indonesia

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1990 tentang Administrasi prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia

 

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1959
tentang pangkat-pangkat militer khusus, tituler dan kehormatan Disahkan pada tanggal 4 Juli 1959

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Penguasa Perang Tertinggi Nomor 7 Tahun 1962 tentang Perbantuan komponen sipil pada Gubernur Militer Mandala (penjelasan dalam TLN No. 2446)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1973 tentang Kepangkatan Militer/Polisi dalam Angkatan Bersenjata Republik Indonesia

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1974 tentang Pelimpahan wewenang kepada Menteri Pertahanan dan Keamanan/Panglima A.B. untuk melakukan pengangkatan/kenaikan pangkat Anumerta dalam dan kegolongan Perwira Menengah kepada anggota ABRI yang meninggal

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1983 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 1977 tentang Peraturan Gaji anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1983 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 1977 tentang Peraturan Gaji anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1990 tentang Administrasi prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia

 

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1959
tentang penetapan retribusi untuk izin ekspor kapok buat tahun lisensi 1958/1959 Disahkan pada tanggal 26 Juni 1959

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1959 tentang Penetapan retribusi untuk izin ekspor kapok buat tahun lisensi 1959/1960

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1960 tentang penetapan retribusi untuk izin ekspor kapok buat tahun lisensi 1960/1961

 

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1959
tentang penetapan retribusi untuk izin ekspor kapok buat tahun lisensi 1956/1957 Disahkan pada tanggal 26 Juni 1959

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1959 tentang Penetapan retribusi untuk izin ekspor kapok buat tahun lisensi 1958/1959

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1959 tentang Penetapan retribusi untuk izin ekspor kapok buat tahun lisensi 1959/1960

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1960 tentang penetapan retribusi untuk izin ekspor kapok buat tahun lisensi 1960/1961

 

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1959
tentang penentuan perusahaan dagang yang besar milik belanda beserta cabang-cabangnya dan anak-anak perusahaannya yang dikenakan nasionalisasi Disahkan pada tanggal 26 Juni 1959

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1960 tentang Penentuan perusahaan dagang milik Belanda beserta cabang-cabangnya yang dikenakan nasionalisasi. (Penjelasan dalam TLN No. 2027)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1961 tentang Penentuan Perusahaan Dagang Milik Belanda yang dikenakan Nasionalisasi

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1970 tentang Penyelesaian hak pemilikan NV. Alibasyah Trading Company

 

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1959
tentang tanda kehormatan satyalancana kebaktian sosial Disahkan pada tanggal 26 Juni 1959

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1959
tentang tanda kehormatan satyalancana karya satya Disahkan pada tanggal 26 Juli 1959

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1994 tentang Tanda kehormatan Satya Lencana Karya Satya

 

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1959
tentang tanda kehormatan satyalancana pembangunan Disahkan pada tanggal 26 Juni 1959

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1959
tentang tanda kehormatan satyalancana peringatan perjuangan kemerdekaan Disahkan pada tanggal 26 Juni 1959

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1959
tentang tanda kehormatan satyalancana perintis pergerakan kemerdekaan Disahkan pada tanggal 26 Juni 1959

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1959
tentang pos internasional Disahkan pada tanggal 26 Juni 1959

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diubah oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1960 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 No.42) tentang Pos Internasional (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara No. 1961)

-

diubah oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1963 tentang Perubahan/Tambahan Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1959 (Lembaran Negara tahun 1959 No. 42) tentang Pos Internasional

-

dicabut oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1985 tentang Penyelenggaraan Pos

 

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1959
tentang pos dalam negeri Disahkan pada tanggal 26 Juni 1959

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diubah oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1963 tentang Perubahan/Tambahan Peraturan Pemerintah No. 26 tahun 1959 (LN tahun 1959 No. 41) tentang Pos Dalam Negeri yang telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah No. 242 tahun 1961 (LN tahun 1961 No. 308)

-

dicabut oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1985 tentang Penyelenggaraan Pos

 

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1959
tentang pelaksanaan undang-udang no. 10 tahun 1959 tentang pembatalan hak-hak pertambangan Disahkan pada tanggal 26 Juli 1959

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1959
tentang penetapan tanggal berlakunya undang-undang pos (undang-undang no. 4 tahun 1959, lembaran negara no. 12 tahun 1959) Disahkan pada tanggal 26 Juni 1959

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1959
tentang peraturan ujian negera untuk memperoleh gelar universiter bagi mahasiswa perguruan tinggi swasta Disahkan pada tanggal 26 Mei 1959

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1959 tentang Pemberian tunjangan daerah tidak aman kepada pegawai negeri sipil

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi

 

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1959
tentang pemberian sokongan kepada sekolah nasional partikelir Disahkan pada tanggal 26 Mei 1959

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dicabut oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1981 tentang Pemberian Bantuan kepada Sekolah Swasta

 

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1959
tentang pengubahan dan tambahan peraturan pemerintah no. 35 tahun 1956 tentang "pengawasan terhadap pemindahan hak atas tanah-tanah perkebunan konsesi" Disahkan pada tanggal 2 Mei 1959

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1959
tentang pelaksanaan undang-undang tentang persetujuan perjanjian antara republik indonesia dan republik rakyat tiongkok mengenai soal dwikerwarga-negaraan (undang-undang no. 2 tahun 1958, lembaran negara 1958 no. 5) Disahkan pada tanggal 26 Mei 1959

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dinyatakan berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1960 tentang Penegasan mulainya berlaku Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 1959 tentang Pelaksanaan Undang-undang tentang Persetujuan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok mengenai soal Dwikerwarga-negaraan

-

diubah oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1961 tentang Perubahan dan tambahan Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 1959 tentang pelaksanaan Undang-undang tentang Persetujuan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok mengenai soal Dwikewarganegaraan

 

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1959
tentang penentuan perusahaan pertanian/perkebunan milik belanda yang dikenakan nasionalisasi Disahkan pada tanggal 2 Mei 1959

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1959 tentang Penentuan perusahaan dagang yang besar milik Belanda beserta cabang-cabangnya dan anak-anak perusahaannya yang dikenakan nasionalisasi

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1960 tentang Penentuan perusahaan dagang milik Belanda beserta cabang-cabangnya yang dikenakan nasionalisasi. (Penjelasan dalam TLN No. 2027)

 

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1959
tentang penentuan perusahaan listrik dan/atau gas milik belanda yang dikenakan nasionalisasi Disahkan pada tanggal 17 April 1959

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1959
tentang pengeluaran kertas perbendaharaan untuk tahun 1959 Disahkan pada tanggal 30 April 1959

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1959
tentang pemberian tunjangan daerah tidak aman kepada pegawai negeri sipil Disahkan pada tanggal 17 April 1959

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1959
tentang pengubahan dan penambahan peraturan pemerintah no. 38 tahun 1958 tentang pendaftaran, penyaringan dan pengakuan veteran pejuang kemerdekaan republik indonesia Disahkan pada tanggal 17 April 1959

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1960 tentang Penegasan mulainya berlaku Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 1959 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 1958 setelah diubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah No. 15 tahun 1959

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1960 tentang perubahan Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 1958 setelah diubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah No. 15 tahun 1959 tentang Pendaftaran, Penyaringan dan Pengakuan Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1960 tentang Pemberian tunjangan kepada Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia yang berhubung perikehidupannya membutuhkan bantuan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1960 tentang Pemberian tunjangan kepada janda dan anak yatim/yatim-piatu dari Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia

 

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1959
tentang penetapan persentasi dari beberapa penerimaan negara untuk daerah Disahkan pada tanggal 17 April 1959

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1960 tentang Perpanjangan waktu berlakunya Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 1959 tentang Penetapan persentasi dari beberapa penerimaan negara untuk daerah

 

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1959
tentang pengubahan peraturan pemerintah no. 56 tahun 1958 tentang pokok-pokok penylenggaraan transmigrasi Disahkan pada tanggal 17 April 1959

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1959
tentang penentuan perusahaan peternakan milik belanda yang dikenakan nasionalisasi Disahkan pada tanggal 2 April 1959

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1959
tentang pengertian istilah "lumbung desa" termaksud dalam "rijst-ordonnantie 1948" Disahkan pada tanggal 2 April 1959

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1976 tentang Sumpah bagi anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia

 

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1959
tentang militerisasi kepolisian negara Disahkan pada tanggal 8 April 1959

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dicabut oleh

Peraturan Penguasa Perang Tertinggi Nomor 16 Tahun 1960 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1959 (Lembaran Negara 1959 No. 17) tentang Militerisasi Kepolisian Negara

-

ditimbang oleh

Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri

 

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1959
tentang tugas kewajiban panitia penetapan ganti kerugian perusahaan-perusahaan milik belanda yang dikenakan nasionalisasi dan cara mengajukan permintaan ganti kerugian Disahkan pada tanggal 2 April 1959

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1959
tentang penambahan peraturan pemerintah no. 22 tahun 1958 tentang penetapan semua bank belanda dibawah penguasaan pemerintah republik indonesia dan pembentukan badan pengawas bank-bank belanda Disahkan pada tanggal 20 Maret 1959

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1959
tentang kenaikan gaji pokok menurut "p.g.p.n. 1955" serta perusahaan dan pengharapan beberapa dinas tunjangan bagi pegawai negeri dan pemberian tambahan penghasilan kepada bekas pegawai negeri, janda dan/atau anak yatim piatu yang menerima pensiundan/atau tunjangan yang bersifat pensiun Disahkan pada tanggal 4 Maret 1959

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 1959 tentang Kenaikan gaji pokok menurut P.G.M. 1956 serta perubahan beberapa jenis tunjangan bagi anggota tentara dan penghapusan pemberian tambahan penghasilan c.q. hak kesejahteraan kepada tenaga ahli kesehatan di dalam lingkungan angkatan-angkatan perang dan pemb

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 1960 tentang Tata susunan kepangkatan Kepolisian Negara

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1960 tentang Perbaikan penghasilan pegawai negeri Bangsa Asing

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 1961 tentang pemberian tambahan penghasilan kepada bekas menteri Republik Indonesia dahulu dan bekas anggota Badan Pekerja Komite Nasional Pusat, serta janda atau anak yatim-piatunya (penjelasan dalam TLN No. 2144)

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 1963 tentang Pemberian perbaikan penghasilan/penghasilan peralihan kepada bekas pegawai negeri sipil anggota Kepolisian Negara serta janda dan anak yatim/piatunya. (penjelasan dalam T.L.N. No. 2546)

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 1964 tentang Pemberian perbaikan penghasilan kepada bekas pegawai negeri sipil/anggota Kepolisian Negara/anggota Militer/Menteri Negara dan ketua/anggota Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong serta janda dan anak yatim piatunya (penjelasan dalam T.L.N. No. 2719)

 

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1959
tentang pendirian institut teknologi Disahkan pada tanggal 28 Februari 1959

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pendirian Institut Teknologi 10 Nopember di Surabaya

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 1982 tentang Susunan Organisasi Institut Tehnologi Bandung

 

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1959
tentang pengubahan peraturan pemerintah no. 27 tahun 1954 mengenai pemberian persekot hari raya kepada pegawai negeri Disahkan pada tanggal 24 Februari 1959

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1959
tentang penentuan perusahaan pertanian/perkebunan tembakau milik belanda yang dikenakan nasionalisasi Disahkan pada tanggal 23 Februari 1959

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1959 tentang Penentuan perusahaan dagang yang besar milik Belanda beserta cabang-cabangnya dan anak-anak perusahaannya yang dikenakan nasionalisasi

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1960 tentang Penentuan perusahaan dagang milik Belanda beserta cabang-cabangnya yang dikenakan nasionalisasi. (Penjelasan dalam TLN No. 2027)

 

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1959
tentang pembentukan badan nasionalisasi perusahaan belanda Disahkan pada tanggal 23 Februari 1959

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1959 tentang Penentuan perusahaan pertanian/perkebunan tembakau milik Belanda yang dikenakan nasionalisasi

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1959 tentang Penentuan perusahaan peternakan milik Belanda yang dikenakan Nasionalisasi

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1959 tentang Penentuan Perusahaan Listrik dan/atau Gas Milik Belanda yang dikenakan nasionalisasi

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1959 tentang Penentuan perusahaan pertanian/perkebunan milik Belanda yang dikenakan nasionalisasi

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1959 tentang Penentuan perusahaan dagang yang besar milik Belanda beserta cabang-cabangnya dan anak-anak perusahaannya yang dikenakan nasionalisasi

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1959 tentang Penentuan perusahaan bank di Indonesia milik Belanda yang dikenakan Nasionalisasi

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1959 tentang Nasionalisasi Perusahaan-perushaaan Kereta Api Milik Belanda

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1959 tentang Nasionalisasi perushaaan Kereta Api dan Telpon Milik Belanda

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1959 tentang Nasionalisasi Perusahaan-perusahaan Maritim milik Belanda

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1959 tentang Penentuan perusahaan perindustrian/pertambangan milik Belanda yang dikenakan Nasionalisasi

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1959 tentang Penentuan pengenaan nasionalisasi Percetakan Kebayoran P.T.

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1959 tentang Penetapan perusahaan Percetakan milik Belanda yang dikenakan nasionalisasi

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1960 tentang Penetapan Perusahaan-perusahaan Pharmasi milik Belanda yang dikenakan nasionalisasi. (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara No. 1926)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1960 tentang Penentuan pemborongan milik Belanda yang dikenakan nasionalisasi

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1960 tentang Penentuan perusahaan asuransi kerugian milik Belanda yang dikenakan nasionalisasi. (Penjelasan dalam TLN No. 1928)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1960 tentang Penentuan perusahaan Bank di Indonesia milik Belanda yang dikenakan nasionalisasi. (Penjelasan dalam TLN No. 1960)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1960 tentang Penentuan perusahaan pertanian/perkebunan milik Belanda yang dikenakan nasionalisasi. (Penjelasan dalam TLN No. 2026)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1960 tentang Penentuan perusahaan dagang milik Belanda beserta cabang-cabangnya yang dikenakan nasionalisasi. (Penjelasan dalam TLN No. 2027)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1960 tentang Penentuan perusahaan di Indonesia milik Belanda yang dikenakan nasionalisasi. (Penjelasan dalam TLN No. 2035)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1960 tentang Nasionalisasi perusahaan N.V. K.P.M. di Indonesia. (Penjelasan dalam TLN No. 2045)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1960 tentang Nasionalisasi N.V. Samarangsche Stoomboot en Prauwen Veer (S.S.P.V.) dan N.V. Samarang Veer. (Penjelasan dalam TLN No. 2057)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1960 tentang Penambahan Peraturan Pemerintah No. 13 tahun 1960 (Lembaran Negara tahun 1960 No. 35) tentang penentuan perusahaan Bank di Indonesia milik Belanda yang dikenakan nasionalisasi. (Penjelasan dalam TLN No. 2099)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1960 tentang Penentuan perusahaan pertanggungan jiwa milik Belanda yang dikenakan nasionalisasi. (Penjelasan dalam TLN No. 2098)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1960 tentang Penambahan Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1960 (Lembaran Negara tahun 1960 No. 4) tentang penentuan perusahaan-perusahaan Farmasi Milik Belanda yang dikenakan nasionalisasi

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1960 tentang Nasionalisasi milik perusahaan Royal Interocean Lines (R.I.L.) (Penjelasan dalam TLN No. 2111)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1961 tentang Penentuan Perusahaan Dagang Milik Belanda yang dikenakan Nasionalisasi

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1961 tentang Penentuan Perusahaan-perusahaan Milik Belanda yang dikenakan Nasionalisasi

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1962 tentang Nasionalisasi Stoomvaart Maatschppij Nederland (S.M.N.) di Indonesia. (Penjelasan dalam TLN No. 2386)

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1963 tentang Pembubaran Badan Nasionalisasi Perusahaan Belanda

 

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1959
tentang pokok-pokok pelaksanaan undang-undang nasionalisasi perusahaan belanda (undang-undang no. 86 tahun 1958) Disahkan pada tanggal 23 Februari 1959

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1959 tentang Penentuan perusahaan pertanian/perkebunan tembakau milik Belanda yang dikenakan nasionalisasi

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1959 tentang Tugas kewajiban Panitia Penetapan Ganti Kerugian perusahaan-perusahaan milik Belanda yang dikenakan nasionalisasi dan cara mengajukan permintaan ganti kerugian

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1959 tentang Penentuan perusahaan peternakan milik Belanda yang dikenakan Nasionalisasi

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1959 tentang Penentuan Perusahaan Listrik dan/atau Gas Milik Belanda yang dikenakan nasionalisasi

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1959 tentang Penentuan perusahaan pertanian/perkebunan milik Belanda yang dikenakan nasionalisasi

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1959 tentang Penentuan perusahaan dagang yang besar milik Belanda beserta cabang-cabangnya dan anak-anak perusahaannya yang dikenakan nasionalisasi

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1959 tentang Penentuan perusahaan bank di Indonesia milik Belanda yang dikenakan Nasionalisasi

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1959 tentang Nasionalisasi Perusahaan-perushaaan Kereta Api Milik Belanda

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1959 tentang Nasionalisasi perushaaan Kereta Api dan Telpon Milik Belanda

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1959 tentang Nasionalisasi Perusahaan-perusahaan Maritim milik Belanda

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1959 tentang Penentuan perusahaan perindustrian/pertambangan milik Belanda yang dikenakan Nasionalisasi

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1959 tentang Penentuan pengenaan nasionalisasi Percetakan Kebayoran P.T.

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1959 tentang Penetapan perusahaan Percetakan milik Belanda yang dikenakan nasionalisasi

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1960 tentang Penetapan Perusahaan-perusahaan Pharmasi milik Belanda yang dikenakan nasionalisasi. (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara No. 1926)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1960 tentang Penentuan pemborongan milik Belanda yang dikenakan nasionalisasi

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1960 tentang Penentuan perusahaan asuransi kerugian milik Belanda yang dikenakan nasionalisasi. (Penjelasan dalam TLN No. 1928)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1960 tentang Penentuan perusahaan Bank di Indonesia milik Belanda yang dikenakan nasionalisasi. (Penjelasan dalam TLN No. 1960)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1960 tentang Penentuan perusahaan pertanian/perkebunan milik Belanda yang dikenakan nasionalisasi. (Penjelasan dalam TLN No. 2026)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1960 tentang Penentuan perusahaan dagang milik Belanda beserta cabang-cabangnya yang dikenakan nasionalisasi. (Penjelasan dalam TLN No. 2027)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1960 tentang Penentuan perusahaan di Indonesia milik Belanda yang dikenakan nasionalisasi. (Penjelasan dalam TLN No. 2035)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1960 tentang Nasionalisasi perusahaan N.V. K.P.M. di Indonesia. (Penjelasan dalam TLN No. 2045)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1960 tentang Nasionalisasi N.V. Samarangsche Stoomboot en Prauwen Veer (S.S.P.V.) dan N.V. Samarang Veer. (Penjelasan dalam TLN No. 2057)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1960 tentang Penambahan Peraturan Pemerintah No. 13 tahun 1960 (Lembaran Negara tahun 1960 No. 35) tentang penentuan perusahaan Bank di Indonesia milik Belanda yang dikenakan nasionalisasi. (Penjelasan dalam TLN No. 2099)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1960 tentang Penentuan perusahaan pertanggungan jiwa milik Belanda yang dikenakan nasionalisasi. (Penjelasan dalam TLN No. 2098)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1960 tentang Penambahan Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1960 (Lembaran Negara tahun 1960 No. 4) tentang penentuan perusahaan-perusahaan Farmasi Milik Belanda yang dikenakan nasionalisasi

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1960 tentang Nasionalisasi milik perusahaan Royal Interocean Lines (R.I.L.) (Penjelasan dalam TLN No. 2111)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1961 tentang Penentuan Perusahaan Dagang Milik Belanda yang dikenakan Nasionalisasi

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1961 tentang Penentuan Perusahaan-perusahaan Milik Belanda yang dikenakan Nasionalisasi

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1962 tentang Nasionalisasi Stoomvaart Maatschppij Nederland (S.M.N.) di Indonesia. (Penjelasan dalam TLN No. 2386)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1963 tentang Nasionalisasi perusahaan-perusahaan milik Belanda. (Penjelasan dalam TLN No. 2564)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1968 tentang Pengembalian NV. Essence Indonesia kepada pemiliknya

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1970 tentang Penyelesaian hak pemilikan NV. Alibasyah Trading Company

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1972 tentang Penyelesaian hak pemilikan atas NV. Voorheen Machine Fabriek En Ingenieursbureau (L.T.H.G. Gout)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1972 tentang Penyelesaian hak pemilikan atas Firma Tegelfabriek Midden Java

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan Penyelesaian Persoalan Efek-efek antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Belanda

 

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1959
tentang pelaksanaan undang-undang dewan perancang nasional Disahkan pada tanggal 14 Januari 1959

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diubah oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1959 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1959 (Lembaran Negara No. 2 tahun 1959) tentang Pelaksanaan Undang-undang tentang Dewan Perancang Nasional

 

 

PT Tatanusa

Address : Jl. Gelagah No. 47, Pisangan Timur

Kota      :  Ciputat - Tangerang Selatan 15419

Telpon   : (021) 743 4810 ; WA : +6281 6135 6892

Email    : penerbit@tatanusa.co.id