Anotasi 
Peraturan Pemerintah Tahun 1957

 

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1957
tentang pengubahan peraturan pemerintah nomor 2 tahun 1957 (lembaran negara tahun 1957 nomor 8) tentang organisasi penyelenggaraan pembangunan masyarakat desa Disahkan pada tanggal 0 1957

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dicabut oleh

Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 1960 tentang Organisasi penyelenggaraan pembangunan masyarakat desa

 

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1957
tentang penetapan besarnya pemungutan termaksud dalam pasal 11 "krosok ordonnantie 1937" (staatsblad 1937 nomor 604) untuk tahun 1958 (penjelasan dalam tambahan lembaran negara nomor 1494) Disahkan pada tanggal 0 1957

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1957
tentang penyerahan sebagian dari urusan pemerintah pusat dilapangan perikanan laut, kehutanan dan karet rakyat kepada daerah swatantra tingkat i (penjelasan dalam tambahan lembaran negara nomor 1490) Disahkan pada tanggal 0 1957

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1970 tentang Perencanaan Hutan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1975 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah Pusat di Bidang Perkebunan Besar kepada Daerah Tingkat I

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1975 tentang Pungutan Pengusahaan Perikanan dan Pungutan Hasil Perikanan bagi Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri di Bidang Perikanan

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 1976 tentang Program bantuan penghijauan dan reboisasi

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1977 tentang Program Bantuan Penghijauan dan Reboisasi

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1978 tentang Penambahan Unit Produksi Perusahaan Umum Kehutanan Negara

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 1978 tentang Program Bantuan Penghijauan dan Reboisasi.

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1979 tentang Bantuan Penghijauan dan Reboisasi Tahun 1979/1980.

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 1980 tentang Bantuan Penghijauan dan Reboisasi Tahun 1980/1981

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1980 tentang Penghapusan Jaring Trawl

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1981 tentang Bantuan Penghijauan dan Reboisasi Tahun 1981/1982.

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1982 tentang Bantuan Penghijauan dan Reboisasi Tahun 1982/1983

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1982 tentang Bantuan Penghijauan dan Reboisasi Tahun 1982/1983

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1982 tentang Pengembangan budidaya laut di perairan Indonesia

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 1982 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1980 tentang Penghapusan jaring trawl.

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 85 Tahun 1982 tentang Penggunaan pukat udang

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1983 tentang Bantuan Penghijauan dan Reboisasi Tahun 1983/1984

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1995 tentang Penjualan, pemilikan dan penggunaan gergaji rantai

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1998 tentang Penyerahan sebagian urusan Pemerintahan di Bidang Kehutanan kepada Daerah

 

Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 1957
tentang memperpanjang waktu berlakunya peraturan pemerintah nomor 44 tahun 1952 (lembaran negara no. 72 tahun 1952) mengenai penunjukan daerah indonesia, di mana uang asing dapat diterima sebagai alat pembayaran yang sah dengan mengeyampingkan alat pembayaranindonesia yang sah (tambahan lembaran negara no. 1488) Disahkan pada tanggal 0 1957

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 1958 tentang Menperpanjang waktu berlakunya Peraturan Pemerintah No.44 tahun 1952 (Lembaran Negara tahun 1952 No.72) mengenai penunjukan daerah Indonesia, dimana uang asing dapat diterima sebagai alat pembayaran yang sah dengan menyampingkan alat pembayaranIndonesia yang sah

 

Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1957
tentang pengubahan peraturan pemerintah nomor 55 tahun 1951 (lembaran negara nomor 77 tahun 1951) mengenai "peraturan perbaikan pelabuhan". Disahkan pada tanggal 0 1957

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dicabut oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1962 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah No. 55 tahun 1951 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 62 tahun 1957 tentang Perbaikan Pelabuhan

 

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1957
tentang peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 28 tahun 1956 tentang pengawasan terhadap pemindahan hak atas tanah perkebunan (lembaran negara nomor 73 tahun 1956) dan undang-undang nomor 29 tahun 1956 (lembaran negara no. 74 tahun 1956)(penjelasan dalam tambahan lembaran negara nomor 1487) Disahkan pada tanggal 0 1957

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diubah oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1960 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah No. 61 tahun 1957 (Lembaran Negara tahun 1957 No. 164). (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara No. 1941)

 

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1957
tentang pencabutan peraturan pemerintah nomor 55 tahun 1954 (lembaran negara tahun 1954 nomor 96), keputusan-keputusan presiden dan keputusan-keputusan menteri pertahanan tentang penunjukkan/pengangkatan penguasa-penguasa militer Disahkan pada tanggal 0 1957

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1957
tentang penyerahan tugas mengenai menyewa rumah-rumah/pekarangan-pekarangan milik partikelir yang diperlukan oleh instansi pemerintah sipil kepada masing-masing kementrian yang bersangkutan (penjelasan dalam tambahan lembaran negara nomor 1473) Disahkan pada tanggal 0 1957

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1957
tentang pengubahan "uitwateringverordening 1935" (staatsblad 1932 nomor 121) seperti telah diubah dan ditambah, terakhir dengan regeringsverordening dalam staatsblad 1939 nomor 357 (penjelasan dalam tambahan lembaran negara nomor 1472) Disahkan pada tanggal 0 1957

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1957
tentang pengubahan "schepenverordening 1935" (staatsblad 1935 nomor 344) seperti telah diubah dan ditambah, terakhir dengan regeringsverordening dalam staatsblad 1941 nomor 55 (penjelasan dalam tambahan lembaran negara nomor 1471) Disahkan pada tanggal 0 1957

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1957
tentang tambahan pengeluaran uang kertas pemerintah (penjelasan dalam tambahan lembaran negara nomor 1470) Disahkan pada tanggal 0 1957

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1957
tentang pengubahan peraturan pemerintah nomor 7 tahun 1952 (lembaran negara tahun 1952 nomor 11) tentang pembelian barang-barang untuk perlengkapan jawatan dan organisasi-organisasi pemerintah Disahkan pada tanggal 0 1957

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dicabut oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1958 tentang Prosedur pembelian barang-barang Pemerintah

 

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 1957
tentang pengubahan peraturan pemerintah nomor 21 tahun 1957 (lembaran negara tahun 1957 nomor 55, tambahan lembaran negara nomor 1286) tentang pengeluaran surat perbendaharaan untuk tahun 1957 (penjelasan dalam tambahan lembaran negara nomor 1468) Disahkan pada tanggal 0 1957

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1958 tentang Pengeluaran uang kertas perbendaharaan tahun 1958

 

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 1957
tentang pengubahan peraturan pemerintah nomor 1 tahun 1957 tentang penyaluran perusahaan-perusahaan (penjelasan dalam tambahan lembaran negara nomor 1467) Disahkan pada tanggal 0 1957

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1979 tentang Pengadaan, Peredaran dan Pengawasan Pelumas.

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1987 tentang Izin Usaha Industri

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 Tahun 2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11/M-DAG/PER/4/2008 Tahun 2008 tentang Verifikasi Pengangkutan Antar Pulau Komoditas Kelapa Sawit Dan Produk Turunannya

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 32/M-DAG/PER/8/2008 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Perdagangan Dengan Sistem Penjualan Langsung

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 33/M-DAG/PER/8/2008 Tahun 2008 tentang Perusahaan Perantara Perdagangan Properti

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19/M-DAG/PER/5/2009 Tahun 2009 tentang Pendaftaran Petunjuk Pengguna (Manual) dan Kartu Jaminan/Garansi Petunjuk Dalam Bahasa Indonesia Bagi Produk Telematika Dan Elektronika

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43/M-DAG/PER/9/2009 Tahun 2009 tentang Pengadaan,Pengedaran,Penjualan,Pengawasan Dan Pengendalian Minuman Beralkohol

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46/M-DAG/PER/9/2009 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 Tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47/M-DAG/PER/9/2009 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 32/M-DAG/PER/8/2008 Tentang Penyenggaraan Kegiatan Usaha Perdagangan Dengan Sistem Penjualan Langsung

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16/M-DAG/PER/3/2010 Tahun 2010 tentang Penetapan Alokasi Jenis Dan Jumlah Minuman Beralkohol Yang Penjualannya Dikenakan Pajak (Duty PAid)

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/3/2011 Tahun 2011 tentang Penetapan Alokasi Jenis Dan Jumlah Minuman Beralkohol Yang Dapat Diimpor Yang Penjualannya Dikenakan Pajak

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 39/M-DAG/PER/12/2011 Tahun 2011 tentang Perubahan Keduaatas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 Tentang Penerbitan Surat Ijin Usaha Perdagangan

 

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1957
tentang pengangkatan dan pemberhentian ketua, anggota dan anggota pengganti panitia penyelesaian perselisihan perburuhan daerah Disahkan pada tanggal 0 1957

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 1999 tentang Honorarium bagi ketua, ketua pengganti, anggota, dan anggota pengganti panitia penyelesaian perselisihan perburuhan pusat

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 120 Tahun 2001 tentang Honorarium bagi ketua, ketua pengganti, anggota, dan anggota pengganti panitia penyelesaian perselisihan perburuhan pusat

 

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1957
tentang pengangkatan dan pemberhentian ketua, anggota dan anggota penggantian panitia penyelesaian perselisihan perburuhan pusat Disahkan pada tanggal 0 1957

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 1999 tentang Honorarium bagi ketua, ketua pengganti, anggota, dan anggota pengganti panitia penyelesaian perselisihan perburuhan pusat

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 120 Tahun 2001 tentang Honorarium bagi ketua, ketua pengganti, anggota, dan anggota pengganti panitia penyelesaian perselisihan perburuhan pusat

 

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1957
tentang peraturan tata tertib panitia penyelesaian perselisihan perburuhan pusat Disahkan pada tanggal 0 1957

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1957
tentang penyelesaian pemerintah terhadap pendidikan pelajar veteran pejuang kemerdekaan republik indonesia (penjelasan dalam tambahan lembaran negara nomor 1466) Disahkan pada tanggal 0 1957

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1957
tentang pendirian universita sumatera utara di medan (penjelasan dalam tambahan lembaran negara nomor 1457) Disahkan pada tanggal 0 1957

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1982 tentang Susunan Organisasi Universitas Sumatera Utara

 

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1957
tentang perizinan pelayaran (penjelasan dalam tambahan lembaran negara nomor 1454) Disahkan pada tanggal 0 1957

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diubah oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1958 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 47 tahun 1957 (Lembaran Negara tahun 1957 NO. 104) tentang perizinan pelayaran

-

dicabut oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1964 tentang Penyelenggaraan dan pengusahaan angkutan laut. (Penjelasan dalam TLN No. 2628)

 

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1957
tentang peraturan umum mengenai gaji, uang jalan dan uang penginapan serta penghasilan-penghasilan lain bagi kepada daerah (penjelasan dalam tambahan lembaran negara nomor 1459) Disahkan pada tanggal 0 1957

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957
tentang pembentukan pengadilan agama/mahkamah sjar'iyah diluar jawa madura (penjelasan dalam tambahan lembaran negara nomor 1441) Disahkan pada tanggal 0 1957

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

 

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1957
tentang penetapan peraturan umum mengenai syarat-syarat kecakapan, pengetahuan dan cara pemilihan serta pengesahan kepada daerah (penjelasan dalam tambahan lembaran negara nomor 1458) Disahkan pada tanggal 0 1957

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1957 tentang Peraturan umum mengenai gaji, uang jalan dan uang penginapan serta penghasilan-penghasilan lain bagi kepada daerah (penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Nomor 1459)

 

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1957
tentang pengubahan peraturan pemerintah nomor 61 tahun 1954 (lembaran negara tahun 1954) nomor 107) tentang peraturan mengenai perusahaan muatan kapal laut Disahkan pada tanggal 0 1957

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1958 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah No. 61 tahun 1954 (Lembaran Negara No. 107 tahun 1954) tentang peraturan mengenai perusahaan muatan kapal laut

 

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1957
tentang pengubahan lebih lanjut "internationale postverordening 1948" (staatsblad 1949 no. 76), sebagaimana telah kerap diubah dan ditambah, terakhir dengan peraturan pemerintah nomor 7 tahun 1953 (lembaran negara tahun 1953 nomor 13) Disahkan pada tanggal 0 1957

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dicabut oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pos Internasional

 

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1957
tentang pengubahan "postbesluit dienststukken 1935" (penjelasan dalam tambahan lembaran negara nomor 1426) Disahkan pada tanggal 0 1957

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1957
tentang mengadakan jabatan sekretaris kementrian perdagangan dan kementrian perindustrian Disahkan pada tanggal 0 1957

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1957
tentang pengubahan lebih lanjut "postverordening 1935" (staatsblad no. 721) sebagaimana telah kerap kali diubah dan ditambah, terakhir dengan peraturan pemerintah nomor 21 tahun 1955 (lembaran negara tahun 1955 nomor 45) Disahkan pada tanggal 0 1957

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dicabut oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1959 tentang Pos Dalam Negeri

 

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1957
tentang menambah peraturan pemerintah nomor 15 tahun 1953 tentang pemberian istirahat dalam negeri Disahkan pada tanggal 0 1957

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1957
tentang pendirian universitas pajajaran di bandung (penjelasan dalam tambahan lembaran negara nomor 1422) Disahkan pada tanggal 0 1957

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 1982 tentang Susunan Organisasi Universitas Pajajaran

 

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1957
tentang pengubahan peraturan pemerintah nomor 32 tahun 1957 tentang dasar-dasar pemilihan dan penggantian anggota-anggota dewan pemerintah daerah Disahkan pada tanggal 0 1957

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1957
tentang pemberian tunjangan kemahalan umum (penjelasan dalam tambahan lembaran negara nomor 1421) Disahkan pada tanggal 0 1957

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diubah oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1958 tentang Mengubah Peraturan Pemerintah No. 35 tahun 1957 (Lembaran Negara 1957 No. 89) tentang pemberian tunjangan kemahalan umum

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1959 tentang Kenaikan gaji pokok menurut "P.G.P.N. 1955" serta perusahaan dan pengharapan beberapa dinas tunjangan bagi pegawai negeri dan pemberian tambahan penghasilan kepada bekas pegawai negeri, janda dan/atau anak yatim piatu yang menerima pensiundan/atau tunjangan yang bersifat pensiun

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 1959 tentang Kenaikan gaji pokok menurut P.G.M. 1956 serta perubahan beberapa jenis tunjangan bagi anggota tentara dan penghapusan pemberian tambahan penghasilan c.q. hak kesejahteraan kepada tenaga ahli kesehatan di dalam lingkungan angkatan-angkatan perang dan pemb

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 1963 tentang Pemberian perbaikan penghasilan/penghasilan peralihan kepada bekas pegawai negeri sipil anggota Kepolisian Negara serta janda dan anak yatim/piatunya. (penjelasan dalam T.L.N. No. 2546)

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 1963 tentang Pemberian perbaikan penghasilan kepada penerima tunjangan bekas presiden (penjelasan T.L.N. No. 2581)

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 1963 tentang Pemberian perbaikan penghasilan/penghasilan peralihan kepada bekas menteri negara dan ketua/anggota Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong, serta janda dan anak yatim-piatunya (penjelasan dalam T.L.N. No. 2582)

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 1963 tentang Pemberian perbaikan penghasilan/penghasilan peralihan kepada bekas anggota militer serta janda dan anak yatim/piatunya

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 1964 tentang Pemberian perbaikan penghasilan kepada bekas pegawai negeri sipil/anggota Kepolisian Negara/anggota Militer/Menteri Negara dan ketua/anggota Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong serta janda dan anak yatim piatunya (penjelasan dalam T.L.N. No. 2719)

 

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1957
tentang dewan ekonomi dan pembangunan (penjelasan dalam tambahan lembaran negara nomor 1420) Disahkan pada tanggal 0 1957

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dicabut oleh

Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 1959 tentang Dewan ekonomi dan pembangunan

 

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1957
tentang pengubahan peraturan pemerintah nomor 5 tahun 1957 (lembaran negara nomor 12 tahun 1957) tentang panitia negara perimbangan keuangan Disahkan pada tanggal 0 1957

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1957
tentang dasar-dasar pemilihan dan penggantian anggota-anggota dewan pemerintah daerah (penjelasan dalam tambahan lembaran negara nomor 1403) Disahkan pada tanggal 0 1957

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diubah oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1957 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1957 tentang dasar-dasar pemilihan dan penggantian anggota-anggota dewan pemerintah daerah

 

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1957
tentang pengubahan peraturan-peraturan pemerintah nomor 44, 45, 46, 65 tahun 1951, no. 45, 51 tahun 1952, no. 18 tahun 1953 dan no. 12 tahun 1954 Disahkan pada tanggal 0 1957

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1957
tentang lembaga administrasi negara (penjelasan dalam tambahan lembaran negara nomor 1359) Disahkan pada tanggal 0 1957

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 306 Tahun 1968 tentang Pembentukan dewan penasehat lembaga administrasi negara

-

dicabut oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1971 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1957 (Lembaran Negara 1957 Nomor 74) tentang Lembaga Administrasi Negara

 

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1957
tentang pembentukan pengadilan agama/mahkamah sjar'ijah di propinsi aceh (penjelasan dalam tambahan lembaran negara nomor 1358) Disahkan pada tanggal 0 1957

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dicabut oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 tentang Pembentukan pengadilan agama/mahkamah Sjar'iyah diluar Jawa Madura (penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Nomor 1441)

 

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1957
tentang penyerahan urusan rekonstruksi nasional kepada menteri urusan veteran (penjelasan dalam tambahan lembaran negara nomor 1357) Disahkan pada tanggal 0 1957

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1957
tentang pengubahan peraturan pemerintah nomor 2 tahun 1957 (lembaran negara tahun 1957 nomor 8) tentang organisasi penyelenggaraan pembangunan masyarakat desa Disahkan pada tanggal 0 1957

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1957 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 1957 (Lembaran Negara tahun 1957 Nomor 8) tentang organisasi penyelenggaraan pembangunan masyarakat desa

-

dicabut oleh

Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 1960 tentang Organisasi penyelenggaraan pembangunan masyarakat desa

 

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1957
tentang peraturan gaji militer (penjelasan dalam tambahan lembaran negara nomor 1355) Disahkan pada tanggal 0 1957

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 1959 tentang Kenaikan gaji pokok menurut P.G.M. 1956 serta perubahan beberapa jenis tunjangan bagi anggota tentara dan penghapusan pemberian tambahan penghasilan c.q. hak kesejahteraan kepada tenaga ahli kesehatan di dalam lingkungan angkatan-angkatan perang dan pemb

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 176 Tahun 1961 tentang Uang saku, uang kompensasi, uang pesangon dan tunjangan-tunjangan bagi militer wajib

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1964 tentang Pemberian Tunjangan Pengabdian Pegawai Negeri/Pejabat Negara

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1966 tentang Pemberian cuti kepada anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1967 tentang Peraturan gaji anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia

 

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1957
tentang mengubah peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1957 tentang tunjangan kejuruan (penjelasan dalam tambahan lembaran negara nomor 1354) Disahkan pada tanggal 0 1957

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1959 tentang Kenaikan gaji pokok menurut "P.G.P.N. 1955" serta perusahaan dan pengharapan beberapa dinas tunjangan bagi pegawai negeri dan pemberian tambahan penghasilan kepada bekas pegawai negeri, janda dan/atau anak yatim piatu yang menerima pensiundan/atau tunjangan yang bersifat pensiun

 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1957
tentang peraturan pangkat-pangkat militer dalam angkatan perang republik indonesia Disahkan pada tanggal 0 1957

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1959 tentang Pangkat-pangkat militer khusus, tituler dan kehormatan

-

dicabut oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1973 tentang Kepangkatan Militer/Polisi dalam Angkatan Bersenjata Republik Indonesia

 

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1957
tentang pembekuan badan-badan koordinasi keamanan daerah dan koordinasi keamanan kabupaten sebagai yang dimaksud dalam peraturan pemerintah nomor 14 tahun 1955 (lembaran negara tahun 1995 nomor 23) tentang dewan keamanan Disahkan pada tanggal 0 1957

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1957
tentang menambah pangkat-pangkat organik dalam peraturan gaji pegawai negeri sipil republik indonesia (peraturan pemerintah nomor 23 tahun 1955) Disahkan pada tanggal 0 1957

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1957
tentang pengeluaran surat perbendaharaan untuk tahun 1957 (penjelasan dalam tambahan lembaran negara nomor 1286) Disahkan pada tanggal 0 1957

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diubah oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 1957 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 1957 (Lembaran Negara tahun 1957 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1286) tentang pengeluaran surat perbendaharaan untuk tahun 1957 (penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Nomor 1468)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1958 tentang Pengeluaran uang kertas perbendaharaan tahun 1958

 

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1957
tentang pemberian penggantian pembayaran uang penginapan dan uang makan dirumah penginapan umum bagi ketua konstituante republik indonesia Disahkan pada tanggal 0 1957

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1957
tentang peraturan untuk mengubah peraturan gaji pengawai negeri sipil "p.g.p.n. 1955" (peraturan pemerintah nomor 23 tahun 1955 sebagaimana diubah dan ditambah kemudian (penjelasan dalam tambahan lembaran negara nomor 1273) Disahkan pada tanggal 0 1957

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1959 tentang Kenaikan gaji pokok menurut "P.G.P.N. 1955" serta perusahaan dan pengharapan beberapa dinas tunjangan bagi pegawai negeri dan pemberian tambahan penghasilan kepada bekas pegawai negeri, janda dan/atau anak yatim piatu yang menerima pensiundan/atau tunjangan yang bersifat pensiun

 

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1957
tentang pengubahan peraturan pemerintah nomor 14 tahun 1955 (lembaran negara nomor 23 tahun 1955) tentang dewan keamanan Disahkan pada tanggal 0 1957

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1957
tentang pengubahan peraturan pemerintah tentang penunjukan penguasa-penguasa militer Disahkan pada tanggal 0 1957

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1957
tentang memperpanjang waktu berlakunya peraturan pemerintah nomor 44 tahun 1952 (penjelasan dalam tambahan lembaran negara nomor 1229) tentangpenunjukan daerah di indonesia, dimana uang asing dapat diterima sebagai alat pembayaran yang sah, dengan menyampingkan alat pembayaran indonesia yang sah Disahkan pada tanggal 0 1957

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 1957 tentang Memperpanjang waktu berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 1952 (Lembaran Negara No. 72 tahun 1952) mengenai penunjukan daerah Indonesia, di mana uang asing dapat diterima sebagai alat pembayaran yang sah dengan mengeyampingkan alat pembayaranIndonesia yang sah (Tambahan Lembaran Negara No. 1488)

 

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1957
tentang susunan tingkat pengajaran pada fakultas gajah mada (penjelasan dalam tambahan lembaran negara nomor 1228) Disahkan pada tanggal 0 1957

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1957 tentang Pendirian Universita Sumatera Utara di Medan (penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Nomor 1457)

 

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1957
tentang pengubahan peraturan pemerintah nomor 4 tahun 1950 (lembaran negara tahun 1950 nomor 15) dan peraturan pemerintah nomor 27 tahun 1950 (lembaran negara tahun 1950 nomor 69) tentangperaturan sementara tentang gaji, biaya perjalanan, biaya penginapan dan lain-lain tunjangan bagi presiden, perdana menteri dan menteri-menteri republik indonesia serikat Disahkan pada tanggal 0 1957

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1958 tentang Gaji, biaya perjalanan, biaya penginapan dan lain-lain. tunjangan bagi pejabat yang menjalankan jabatan Presiden sebagai yang dimaksud dalam Undang-undang 29 tahun 1957 (Lembaran Negara tahun 1957 No. 101)

-

dicabut oleh

Undang-undang Nomor 11 Tahun 1959 tentang Kedudukan Keuangan Presiden, Wakil Presiden dan Pejabat yang menjalankan pekerjaan jabatan Presiden Republik Indonesia

-

dicabut oleh

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1959 tentang Kedudukan keuangan Perdana Menteri, Wakil Perdana Menteri, Menteri dan Menteri Muda Republik Indonesia

 

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1957
tentang pengubahan peraturan pemerintah tentang penunjukan penguasa-penguasa militer (penjelasan dalam tambahan lembaran negara nomor 1226) Disahkan pada tanggal 0 1957

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diubah oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1957 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah tentang penunjukan penguasa-penguasa militer

 

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1957
tentang penetapan besarnya pemungutan termaksud dalam pasal 11 "krosok ordonnantie 1937" (lembaran negara tahun 1937 no. 604) untuk tahun 1957 (penjelasan dalam tambahan lembaran negara nomor 1205) Disahkan pada tanggal 0 1957

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1957
tentang penurunan porto bagi pengiriman surat kabar dan lampiran, dan mengubah lebih lanjut "algemene bepalingen ter uitvoering van de postordonnantie 1935" (postverordening 1935, lembaran negara 1934, lembaran negara 1934 no. 721) Disahkan pada tanggal 0 1957

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1957
tentang pemberian tunjangan kejuruan (penjelasan dalam tambahan lembaran negara nomor 1192) Disahkan pada tanggal 0 1957

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diubah oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1957 tentang Mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1957 tentang tunjangan kejuruan (penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Nomor 1354)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1959 tentang Kenaikan gaji pokok menurut "P.G.P.N. 1955" serta perusahaan dan pengharapan beberapa dinas tunjangan bagi pegawai negeri dan pemberian tambahan penghasilan kepada bekas pegawai negeri, janda dan/atau anak yatim piatu yang menerima pensiundan/atau tunjangan yang bersifat pensiun

 

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1957
tentang pengubahan peraturan pemerintah nomor 5 tahun 1950 (lembaran negara tahun 1950 nomor 17) tentang peraturan pemberian sokongan kepada janda dan anak piatu dari anggota tentara republik indonesia serikat/bekas tentara nasional indonesia Disahkan pada tanggal 0 1957

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 1958 tentang Mengubah/menambah Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 1954 (Lembaran Negara tahun 1954 No. 72)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1960 tentang Pemberian tunjangan kepada janda dan anak yatim/yatim-piatu dari Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1964 tentang Pemberian kenaikan tunjangan dan pemberian tambahan serta perbaikan penghasilan kepada janda dan anak yatim/yatim piatu dari veteran pejuang kemerdekaan Republik Indonesia yang menerima tunjangan menurut Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 1960

 

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1957
tentang pembebasan dari bea masuk atas dasar hubungan internasional (penjelasan dalam tambahan lembaran negara nomor 1170) Disahkan pada tanggal 0 1957

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1957
tentang susunan kementrian pertahanan (penjelasan dalam tambahan lembaran negara nomor 1168) Disahkan pada tanggal 0 1957

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diubah oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1957 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1952 (Lembaran Negara tahun 1952 Nomor 11) tentang pembelian barang-barang untuk perlengkapan jawatan dan organisasi-organisasi pemerintah

 

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1957
tentang tunjangan yang bersifat pensiun kepada bekas pemegang jabatan-jabatan presiden dan wakil presiden republik indonesia Disahkan pada tanggal 0 1957

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 1963 tentang Pemberian perbaikan penghasilan kepada penerima tunjangan bekas presiden (penjelasan T.L.N. No. 2581)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 1971 tentang Perbaikan tunjangan yang bersifat pensiun kepada bekas pemegang Jabatan Jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia yang pertama

 

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1957
tentang panitia negara perimbangan keuangan (penjelasan dalam tambahan lembaran negara nomor 1157) Disahkan pada tanggal 0 1957

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diubah oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1957 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1957 (Lembaran Negara Nomor 12 tahun 1957) tentang Panitia negara perimbangan keuangan

 

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1957
tentang pemberian ganjaran, subsidi dan sumbangan kepada daerah (penjelasan dalam tambahan lembaran negara nomor 1156) Disahkan pada tanggal 0 1957

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1957
tentang penyerahan pajak negara kepada daerah (penjelasan dalam tambahan lembaran negara nomor 1155) Disahkan pada tanggal 0 1957

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1957
tentang organisasi penyelenggaraan pembangunan masyarakat desa (penjelasan dalam tambahan lembaran negara nomor 1154) Disahkan pada tanggal 0 1957

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diubah oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1957 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 1957 (Lembaran Negara tahun 1957 Nomor 8) tentang Organisasi penyelenggaraan pembangunan masyarakat desa

-

diubah oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1957 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 1957 (Lembaran Negara tahun 1957 Nomor 8) tentang organisasi penyelenggaraan pembangunan masyarakat desa

-

dicabut oleh

Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 1960 tentang Organisasi penyelenggaraan pembangunan masyarakat desa

 

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1957
tentang penyaluran perusahaan-perusahaan (penjelasan dalam tambahan lembaran negara nomor 1144) Disahkan pada tanggal 0 1957

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diubah oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 1957 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 1957 tentang penyaluran perusahaan-perusahaan (penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Nomor 1467)

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 1959 tentang Larangan bagi usaha perdagangan kecil dan eceran yang bersifat asing diluar ibukota daerah swatantra tingakt I dan II serta Karesidenan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1962 tentang Penyerahan tugas dan wewenang serta penyerahan perusahaan tertentu Departemen Perindustrian Rakyat kepada Daerah Tingkat I

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1977 tentang Pengakhiran Kegiatan Usaha Asing dalam Bidang Perdagangan

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1979 tentang Pengadaan, Peredaran dan Pengawasan Pelumas.

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1987 tentang Izin Usaha Industri

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 Tahun 2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11/M-DAG/PER/4/2008 Tahun 2008 tentang Verifikasi Pengangkutan Antar Pulau Komoditas Kelapa Sawit Dan Produk Turunannya

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 32/M-DAG/PER/8/2008 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Perdagangan Dengan Sistem Penjualan Langsung

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 33/M-DAG/PER/8/2008 Tahun 2008 tentang Perusahaan Perantara Perdagangan Properti

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19/M-DAG/PER/5/2009 Tahun 2009 tentang Pendaftaran Petunjuk Pengguna (Manual) dan Kartu Jaminan/Garansi Petunjuk Dalam Bahasa Indonesia Bagi Produk Telematika Dan Elektronika

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43/M-DAG/PER/9/2009 Tahun 2009 tentang Pengadaan,Pengedaran,Penjualan,Pengawasan Dan Pengendalian Minuman Beralkohol

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46/M-DAG/PER/9/2009 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 Tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47/M-DAG/PER/9/2009 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 32/M-DAG/PER/8/2008 Tentang Penyenggaraan Kegiatan Usaha Perdagangan Dengan Sistem Penjualan Langsung

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16/M-DAG/PER/3/2010 Tahun 2010 tentang Penetapan Alokasi Jenis Dan Jumlah Minuman Beralkohol Yang Penjualannya Dikenakan Pajak (Duty PAid)

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/3/2011 Tahun 2011 tentang Penetapan Alokasi Jenis Dan Jumlah Minuman Beralkohol Yang Dapat Diimpor Yang Penjualannya Dikenakan Pajak

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 39/M-DAG/PER/12/2011 Tahun 2011 tentang Perubahan Keduaatas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 Tentang Penerbitan Surat Ijin Usaha Perdagangan

 

 

PT Tatanusa

Address : Jl. Gelagah No. 47, Pisangan Timur

Kota      :  Ciputat - Tangerang Selatan 15419

Telpon   : (021) 743 4810 ; WA : +6281 6135 6892

Email    : penerbit@tatanusa.co.id