Anotasi 
Peraturan Pemerintah Tahun 1951

 

Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1951
tentang menyatakan berlakunya epidemie ordonnantie Disahkan pada tanggal 18 Desember 1951

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1951
tentang perubahan-perubahan peraturan pemerintah nomor 50 tahun 1951 mengenai peraturan sementara tentang penetapan gajit tentara angkatan darat Disahkan pada tanggal 20 November 1951

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1952 tentang Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1952 (Lembaran Negara Nomor 34 tahun 1952) bagi para anggota Angkatan Perang, yang digaji menurut Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1951 (Lembaran Negara Nomor 70 tahun 1951)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1954 tentang Mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1951 tentang penetapan Gaji Tentara Angkatan Darat (Lembaran Negara 1951 Nomor 70)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1955 tentang Mengubah/menambah Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1951 tentang Penetapan Gaji Tentara Angkatan Darat

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1957 tentang Peraturan gaji militer (penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Nomor 1355)

 

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1951
tentang pembubaran raad en directorium voor het meet-en kaarteerwezen dan pembentukan dewan pengukuran dan penggambaran peta dan direktorium untuk pengukuran dan penggambaran peta Disahkan pada tanggal 23 November 1951

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1951
tentang peraturan istimewa bagi pemindahan pegawai negeri sipil keluar jawa Disahkan pada tanggal 17 November 1951

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dicabut oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1952 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1951, mengenai Peraturan Istimewa bagi Pemindahan Pegawai Negeri Sipil Keluar Jawa

 

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1951
tentang kedudukan menurut hukum deviden dari perwakilan-perwakilan resmi negara-negara asing di republik indonesia beserta anggota-anggotanya Disahkan pada tanggal 17 November 1951

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1951
tentang kedudukan menurut hukum deviden dari perwakilan-perwakilan republik indonesia diluar negeri dan anggota-anggotanya Disahkan pada tanggal 17 November 1951

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1951
tentang peraturan pembagian beras untuk pegawai negeri Disahkan pada tanggal 8 November 1951

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1952 tentang Memperpanjang Waktu berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1951 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112 tahun 1951) mengenai Pembagian Beras untuk Pegawai Negeri

 

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951
tentang lambang negara Disahkan pada tanggal 17 Oktober 1951

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958 tentang Penggunaan lambang Negara

 

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1951
tentang pelaksanaan penyerahan sebagian dari urusan pemerintah pusat dalam lapangan pendidikan, pengajaran dan kebudayaan kepada propinsi Disahkan pada tanggal 9 November 1951

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diubah oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1957 tentang Pengubahan peraturan-peraturan pemerintah Nomor 44, 45, 46, 65 tahun 1951, No. 45, 51 tahun 1952, No. 18 tahun 1953 dan No. 12 tahun 1954

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 1973 tentang Program bantuan pembangunan Sekolah Dasar

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1974 tentang Program bantuan pembangunan Sekolah Dasar (Tahan Kedua)

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1975 tentang Program Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar 1975/1976

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 1976 tentang Program bantuan Pembangunan Sekolah Dasar (Tahap Kedua), Tahun 1976/1977.

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 1977 tentang Program Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar 1977/1978

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1978 tentang Program Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar (Tahap Kedua), Tahun 1978/1979.

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 1979 tentang Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar Tahun 1979/1980.

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1982 tentang Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar Tahun 1982/1983

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1982 tentang Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar Tahun 1982/1983

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1983 tentang Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar Tahun 1983/1984.

 

Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1951
tentang mengubah peraturan pemerintah nomor 17 tahun 1951 Disahkan pada tanggal 31 Oktober 1951

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 1951
tentang peraturan tata tertib panitia penyelesaian perselisihan perburuhan pusat Disahkan pada tanggal 20 Oktober 1951

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diubah oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1952 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 1951 mengenai Peraturan Tata Tertib Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat

-

dicabut oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1957 tentang Peraturan tata tertib panitia penyelesaian perselisihan perburuhan pusat

 

Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1951
tentang mengubah peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1951 tentang pemberian tunjangan luar biasa kepada para pegawai bangsa asing Disahkan pada tanggal 18 Oktober 1951

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1953 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1951 tentang Pemberian Tunjangan Luar Biasa kepada para Pegawai Bangsa Asing yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 62 Tahun 1951

 

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1951
tentang peraturan tata tertib dewan menteri Disahkan pada tanggal 29 September 1951

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1956 tentang Dewan Ekonomi dan Perencanaan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1957 tentang Dewan ekonomi dan pembangunan (penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Nomor 1420)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1958 tentang Dewan Bahan Makanan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1958 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 1958 (Lembaran Negara tahun 1958 No. 11) tentang Dewan Bahan Makanan

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 1962 tentang Pedoman kerja administratif (peraturan tata-tertib/aparatur pemerintahan negara pada tingkat tertinggi)

 

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1951
tentang peraturan sementara mengenai pemberian pensiun kepada pegawai negeri dan janda serta anak piatunya (penjelasan dalam tambahan lembaran negara nomor 160) Disahkan pada tanggal 11 Juli 1951

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1951
tentang pengangkatan pegawai negeri tetap Disahkan pada tanggal 13 September 1951

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1953 tentang Penetapan Kedudukan Pegawai pada Jawatan Kereta Api, yang berasal dari Perusahaan Kereta Api Partikelir

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1976 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil

 

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1951
tentang opcenten atas bea keluar atas karet rakyat Disahkan pada tanggal 10 September 1951

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diubah oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1952 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1951 (Lembaran Negara tahun 1951 Nomor 85) mengenai Opsenten atas Bea Keluar atas Karet Rakyat

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1955 tentang Cara penggunaan Uang Opsenten atas Bea Keluar atas Karet Rakyat

 

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1951
tentang pemberian tunjangan kemahalan dan tunjangan keluarga kepada penerima pensiun atau tunjangan Disahkan pada tanggal 6 September 1951

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1952 tentang Pemberian Tunjangan Kemahalan Daerah dan Tunjangan Keluarga kepada Penerima Pensiun dan/atau Tunjangan yang Bersifat Pensiun

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1954 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1952 yang mengenai Batas Tertinggi Jumlah Pokok Pensiun dan Tunjangan Kemahalan Daerah serta Tunjangan Keluarga (Lembaran Negara Tahun 1952 Nomor 77)

 

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1951
tentang pembekuan dewan perwakilan rakyat daerah dan dewan pemerintah daerah sulawesi-selatan, persiapan pembubaran daerah sulawesi selatan dan pembagian wilayahnya dalam lingkungan daerah otonom propinsi sulawesi Disahkan pada tanggal 6 September 1951

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1951
tentang peraturan perbaikan pelabuhan Disahkan pada tanggal 30 Agustus 1951

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diubah oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1957 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 1951 (Lembaran Negara Nomor 77 tahun 1951) mengenai "Peraturan perbaikan pelabuhan".

-

dicabut oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1962 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah No. 55 tahun 1951 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 62 tahun 1957 tentang Perbaikan Pelabuhan

 

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 1951
tentang dinas pencarian dan pemberi pertolongan untuk kepentingan kapal-kapal laut dan udara yang mendapat kecelakaan Disahkan pada tanggal 14 Agustus 1951

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dicabut oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1972 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah No. 54/1951 tentang Dinas pencari dan pemberi pertolongan untuk kapal-kapal laut dan udara yang mendapat kecelakaan

 

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 1951
tentang pemberian istirahat karena hamil Disahkan pada tanggal 2 Agustus 1951

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil

 

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1951
tentang peraturan lebih lanjut hal retribusi guna membiayai pelaksanaan peraturan pembatasan perusahaan berdasarkan bedrijfsreglementeringsordonnantie 1934 (staatsblad 1938 nomor 78) Disahkan pada tanggal 26 Juli 1951

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1951
tentang perubahan rayon kemahalan Disahkan pada tanggal 30 Juli 1951

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1952 tentang Perubahan Rayon Kemahalan

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1952 tentang Pengubahan Jumlah Persentasi Tunjangan Kemahalan Daerah

 

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1951
tentang peraturan sementara tentang penetapan gaji tentara angkatan darat Disahkan pada tanggal 23 Juni 1951

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diubah oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1951 tentang Perubahan-perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1951 mengenai Peraturan Sementara tentang Penetapan Gajit Tentara Angkatan Darat

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1952 tentang Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1952 (Lembaran Negara Nomor 34 tahun 1952) bagi para anggota Angkatan Perang, yang digaji menurut Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1951 (Lembaran Negara Nomor 70 tahun 1951)

-

diubah oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1954 tentang Mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1951 tentang penetapan Gaji Tentara Angkatan Darat (Lembaran Negara 1951 Nomor 70)

-

diubah oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1955 tentang Mengubah/menambah Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1951 tentang Penetapan Gaji Tentara Angkatan Darat

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1957 tentang Peraturan gaji militer (penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Nomor 1355)

 

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1951
tentang pelaksanaan penyerahan sebagian dari urusan pemerintahan pusat dalam lapangan perikanan darat kepada propinsi sumatera utara Disahkan pada tanggal 27 Juni 1951

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1951
tentang pelaksanaan penyerahan sebagian dari urusan pemerintahan pusat dalam lapangan kehewanan kepada propinsi sumatera utara Disahkan pada tanggal 27 Juni 1951

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1951
tentang pelaksanaan penyerahan sebagian dari urusan pemerintahan pusat dalam lapangan pertanian kepada propinsi sumatera utara Disahkan pada tanggal 27 Juni 1951

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1951
tentang pelaksanaan penyerahan sebagian dari urusan pemerintahan pusat dalam lapangan perikanan darat kepada propinsi sumatera tengah Disahkan pada tanggal 27 Juni 1951

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diubah oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1957 tentang Pengubahan peraturan-peraturan pemerintah Nomor 44, 45, 46, 65 tahun 1951, No. 45, 51 tahun 1952, No. 18 tahun 1953 dan No. 12 tahun 1954

 

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1951
tentang pelaksanaan penyerahan sebagian dari urusan pemerintahan pusat dalam lapangan kehewanan kepada propinsi sumatera tengah Disahkan pada tanggal 27 Juni 1951

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diubah oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1957 tentang Pengubahan peraturan-peraturan pemerintah Nomor 44, 45, 46, 65 tahun 1951, No. 45, 51 tahun 1952, No. 18 tahun 1953 dan No. 12 tahun 1954

 

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1951
tentang pelaksanaan penyerahan sebagian dari urusan pemerintahan pusat dalam lapangan pertanian kepada propinsi sumatera tengah Disahkan pada tanggal 27 Juni 1951

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diubah oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1957 tentang Pengubahan peraturan-peraturan pemerintah Nomor 44, 45, 46, 65 tahun 1951, No. 45, 51 tahun 1952, No. 18 tahun 1953 dan No. 12 tahun 1954

 

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1951
tentang pelaksanaan penyerahan sebagian dari urusan pemerintahan pusat dalam lapangan perikanan darat kepada propinsi sumatera selatan Disahkan pada tanggal 27 Juni 1951

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1951
tentang pelaksanaan penyerahan sebagian dari urusan pemerintahan pusat dalam lapangan kehewanan kepada propinsi sumatera selatan Disahkan pada tanggal 27 Juni 1951

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1951
tentang pelaksanaan penyerahan sebagian dari urusan pemerintahan pusat dalam lapangan pertanian kepada propinsi sumatera selatan Disahkan pada tanggal 27 Juni 1951

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1951
tentang pelaksanaan penyerahan sebagian dari urusan pemerintahan pusat dalam lapangan perikanan darat kepada daerah istimewa yogyakarta Disahkan pada tanggal 27 Juni 1951

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1951
tentang pelaksanaan penyerahan sebagian dari urusan pemerintahan pusat dalam lapangan kehewanan kepada daerah istimewa yogyakarta Disahkan pada tanggal 27 Juni 1951

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1951
tentang pelaksanaan penyerahan sebagian dari urusan pemerintahan pusat dalam lapangan pertanian kepada daerah istimewa yogyakarta (penjelasan dalam tambahan lembaran negara nomor 127) Disahkan pada tanggal 27 Juni 1951

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1951
tentang pelaksanaan penyerahan sebagian dari urusan pemerintahan pusat dalam lapangan perikanan darat kepada propinsi jawa timur (penjelasan dalam tambahan lembaran negara nomor 126) Disahkan pada tanggal 27 Juni 1951

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1951
tentang pelaksanaan penyerahan sebagian dari urusan pemerintahan pusat dalam lapangan kehewanan kepada propinsi jawa timur (penjelasan dalam tambahan lembaran negara nomor 125) Disahkan pada tanggal 27 Juni 1951

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1951
tentang pelaksanaan penyerahan sebagian dari urusan pemerintahan pusat dalam lapangan pertanian kepada propinsi jawa timur (penjelasan dalam tambahan lembaran negara nomor 124) Disahkan pada tanggal 27 Juni 1951

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1951
tentang pelaksanaan penyerahan sebagian dari urusan pemerintahan pusat dalam lapangan perikanan darat kepada propinsi jawa tengah (penjelasan dalam tambahan lembaran negara nomor 123) Disahkan pada tanggal 27 Juni 1951

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1951
tentang pelaksanaan penyerahan sebagian dari urusan pemerintahan pusat dalam lapangan kehewanan kepada propinsi jawa tengah (penjelasan dalam tambahan lembaran negara nomor 122) Disahkan pada tanggal 27 Juni 1951

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1951
tentang pelaksanaan penyerahan sebagian dari urusan pemerintahan pusat dalam lapangan pertanian kepada propinsi jawa tengah (penjelasan dalam tambahan lembaran negara nomor 121) Disahkan pada tanggal 27 Juni 1951

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1951
tentang pelaksanaan penyerahan sebagian dari urusan pemerintahan pusat dalam lapangan perikanan darat kepada propinsi jawa barat (penjelasan dalam tambahan lembaran negara nomor 120) Disahkan pada tanggal 27 Juni 1951

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1951
tentang pelaksanaan penyerahan sebagian dari urusan pemerintahan pusat dalam lapangan kehewanan kepada propinsi jawa barat (penjelasan dalam tambahan lembaran negara nomor 119) Disahkan pada tanggal 27 Juni 1951

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1951
tentang pelaksanaan penyerahan sebagian dari urusan pemerintahan pusat dalam lapangan pertanian kepada propinsi jawa barat (penjelasan dalam tambahan lembaran negara nomor 118) Disahkan pada tanggal 27 Juli 1951

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1951
tentang mengubah peraturan lalu lintas jalan (wegverkeerverordening staatsblad 1936 nomor 451) (penjelasan dalam tambahan lembaran negara nomor 117) Disahkan pada tanggal 1 Juli 1951

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1958 tentang Penyerahan urusan lalu lintas jalan kepada Daerah Tingkat ke-I

Ps. 110

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1985 tentang Kewenangan penyidikan terhadap pelanggaran lalulintas dan angkutan jalan raya

 

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1951
tentang memperpanjang jangka waktu yang ditentukan dalam pasal 3 dari peraturan pemerintah nomor 1 tahun 1951 (penjelasan dalam tambahan lembaran negara nomor 113) Disahkan pada tanggal 4 Juli 1951

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1951
tentang mengubah peraturan film 1940 (filmverordening 1940, staatsblad 1940 nomor 539) ((penjelasan dalam tambahan lembaran negara nomor 105) Disahkan pada tanggal 19 April 1951

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diubah oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1954 tentang Mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1951 (Lembaran Negara Nomor 38 tahun 1951) tentang mengubah peraturan Pilem Tahun 1940 (Filmverordening 1940, Staatsblad 1940 Nomor 539)

 

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1951
tentang peraturan mengenai bank rakyat indonesia (penjelasan dalam tambahan lembaran negara nomor 104) Disahkan pada tanggal 20 April 1951

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dibacakan oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1954 tentang Mengubah Peraturan tentang Bank Rakyat Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1960 tentang Perubahan Undang-Undang nomor 12 tahun 1951 (Lembaran Negara tahun 1951 nomor 80) tentang penghapusan badan hukum Algemene Volkscredietbank

-

dicabut oleh

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1960 tentang Peleburan bank rakyat Indonesia kedalam bank koperasi tani dan nelayan

 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1951
tentang kedudukan pegawai-pegawai negara-negara bagian republik indonesia serikat dan pegawai-pegawai negeri yang diperbantukan pada negara-negara bagian (penjelasan dalam tambahan lembaran negara nomor 100) Disahkan pada tanggal 9 April 1951

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1951
tentang pejabatan-pejabatan hidrografi pelayaran sipil Disahkan pada tanggal 31 Maret 1951

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1951
tentang pemberian tunjangan jabatan (penjelasan dalam tambahan lembaran negara nomor 98) Disahkan pada tanggal 17 Maret 1951

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dicabut oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1964 tentang Pemberian Tunjangan Jabatan kepada Pegawai Negeri yang Memangku Jabatan tertentu

 

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1951
tentang pemberian tunjangan kepada bekas menteri negara republik indonesia yang telah meletakkan jabatannya Disahkan pada tanggal 17 Maret 1951

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1955 tentang Peraturan sementara tentang Gaji, Biaya Perjalanan, Biaya Penginapan dan lain-lain tunjangan bagi Menteri Muda Republik Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 1963 tentang Pemberian perbaikan penghasilan/penghasilan peralihan kepada bekas menteri negara dan ketua/anggota Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong, serta janda dan anak yatim-piatunya (penjelasan dalam T.L.N. No. 2582)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1967 tentang Perbaikan pensiun pegawai negeri bekas Menteri Negara RepubIik Indonesia, Ketua/Wakil Ketua serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat - Gotong Royong

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1968 tentang Perubahan dan tambahan atas Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 1967 tentang perbaikan penghasilan pensiun bekas Menteri Negara Republik, Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat - Gotong Royong

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1976 tentang Penyesuaian Pensiun Pokok bekas Pejabat Negara

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1977 tentang Penyesuaian Pensiun Pokok bekas Pejabat Negara

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1977 tentang Penyesuaian Pensiun Pokok bekas Pejabat Negara tertentu dan Janda/Dudanya yang telah mencapai Usia 80 (Delapan Puluh) Tahun

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1978 tentang Penyesuaian Pensiun pokok bekas pejabat negara tertentu dan janda/dudanya yang telah mencapai usia 70 (tujuh puluh) sampai dengan 80 (delapan puluh) tahun.

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1979 tentang Penyesuaian Pensiun Pokok bekas Pejabat Negara Tertentu dan Janda/Dudanya

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratip Menteri Negara dan Bekas Menteri Negara serta Janda/Dudanya

 

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1951
tentang mengubahan peraturan pemerintah nomor 12 tahun 1951 (penjelasan dalam tambahan lembaran negara nomor 95) Disahkan pada tanggal 13 Maret 1951

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dicabut oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1952 tentang Susunan dan Tugas Dewan serta Biro Rekonstruksi Nasional

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1954 tentang Urusan Rekonstruksi Nasional

 

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1951
tentang peraturan mengenai kedudukan presiden universitet negeri gajah mada di yogyakarta dan presiden balai perguruan tinggi republik indonesia di jakarta Disahkan pada tanggal 15 Maret 1951

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1951
tentang peraturan sementara mengenai rumah dinas bagi ketua mahkamah agung, jaksa agung dan ketua dewan pengawas keuangan Disahkan pada tanggal 5 Maret 1951

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diubah oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1952 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1951 (penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Nomor 266) tentang Peraturan sementara mengenai Rumah Dinas bagi Ketua Mahkamah Agung, Jaksa Agung dan Ketua Dewan Pengawas Keuangan

 

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1951
tentang mengubah peraturan pemerintah r.i.s. nomor 16 tahun 1950 (penjelasan dalam tambahan lembaran negara nomor 94) Disahkan pada tanggal 1 Maret 1951

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diubah oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1951 tentang Mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 1951

 

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1951
tentang mengubah pembagian rayon sebagaimana termaksud dalam peraturan pemerintah r.i.s. nr. 16 dan 17 tahun 1950 Disahkan pada tanggal 1 Maret 1951

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1951 tentang Perubahan Rayon Kemahalan

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1951 tentang Pemberian Tunjangan Kemahalan dan Tunjangan Keluarga kepada Penerima Pensiun atau Tunjangan

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1952 tentang Perubahan Rayon Kemahalan

 

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1951
tentang peraturan yang mengatur penghasilan pegawai negeri warga negara yang tidak atas kemauan sendiri diperhentikan dengan hormat dari pekerjaannya (penjelasan dalam tambahan lembaran negara nomor 93) Disahkan pada tanggal 1 Maret 1951

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Instruksi Presdien Nomor 12 Tahun 1970 tentang Memberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil dengan hak pensiun terhitung mulai tanggal 1 Juli 1971, para pegawai negeri sipil yang menjadi wewenangnya yang pada tanggal 1 Juli 1971 itu telah mencapai usaia 56 tahun

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil

 

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1951
tentang tarip uang tera (penjelasan dalam tambahan lembaran negara nomor 90) Disahkan pada tanggal 14 Februari 1951

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditambah oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1958 tentang Melengkapi Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 1951 tentang tarip uang tera

-

dicabut oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1962 tentang Tarip uang Tera. (Penjelasan dalam TLN No. 2392)

 

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1951
tentang memperpanjang waktu masih terbukanya dinas tahun anggaran 1949 Disahkan pada tanggal 8 Februari 1951

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1951
tentang dewan dan biro rekonstruksi nasional (penjelasan dalam tambahan lembaran negara nomor 89) Disahkan pada tanggal 10 Februari 1951

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diubah oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1951 tentang Mengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1951 (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Nomor 95)

-

dicabut oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1952 tentang Susunan dan Tugas Dewan serta Biro Rekonstruksi Nasional

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1954 tentang Urusan Rekonstruksi Nasional

 

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1951
tentang penetapan berlakunya peraturan pemerintah nomor 2 tahun 1951, mengenai pemberian pensiun dan onderstand kepada anggota angkatan laut dan angkatan udara Disahkan pada tanggal 5 Februari 1951

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1954 tentang Mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1951 tentang pemberian Pensiun kepada Janda-janda dan Onderstan kepada Anak-anak Yatim/Piatu dari para Anggota Tentara Angkatan Darat (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 5)

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 1959 tentang Kenaikan gaji pokok menurut P.G.M. 1956 serta perubahan beberapa jenis tunjangan bagi anggota tentara dan penghapusan pemberian tambahan penghasilan c.q. hak kesejahteraan kepada tenaga ahli kesehatan di dalam lingkungan angkatan-angkatan perang dan pemb

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1965 tentang Penanggungan iuran-iuran pensiun anggota Militer beserta janda dan anak yatim/piatunya oleh Negara

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1968 tentang Pemberian pensiun kepada Warakawuri tunjangan kepada anak yatim/piatu dan anak yatim/piatu militer sukarela

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penyesuaian/Penetapan Kembali Pokok Pensiun/Onderstan Purnawirawan/Warakawuri dan Tunjangan Anak Yatim Piatu ABRI

 

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1951
tentang pemberian tunjangan luar biasa kepada para pegawai bangsa asing (penjelasan dalam tambahan lembaran negara nomor 88) Disahkan pada tanggal 3 Februari 1951

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diubah oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1951 tentang Mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1951 tentang Pemberian Tunjangan Luar Biasa kepada para Pegawai Bangsa Asing

-

diubah oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1953 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1951 tentang Pemberian Tunjangan Luar Biasa kepada para Pegawai Bangsa Asing yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 62 Tahun 1951

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1960 tentang Perbaikan penghasilan pegawai negeri Bangsa Asing

 

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1951
tentang pengeluaran surat perbendaharaan (penjelasan dalam tambahan lembaran negara nomor 87) Disahkan pada tanggal 3 Februari 1951

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1952 tentang Pengeluaran Surat Perbendaharaan untuk Tahun 1952

 

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1951
tentang perubahan tabaksaccijnsverordening (staatsblad 1932 nomor 560) Disahkan pada tanggal 20 Januari 1951

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1951
tentang mengubah algemene bepalingen ter uitvoering van het international postbesluit 1948 (internationale postverordening 1948, staatsblad 1949 nomor 76) Disahkan pada tanggal 17 Januari 1951

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1951
tentang mengubah dan menambah lebih lanjut algemene bepalingen ter uitvoering van de postordonnatie 1935 (postverordening 1935 staatsblad 1934 nomor 721) Disahkan pada tanggal 17 Januari 1951

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1951
tentang jaminan uang kertas bank, sisa-sisa rekening koran dan hutang-hutang lain dari de javashe bank yang sekaligus dapat ditagih Disahkan pada tanggal 12 Januari 1951

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1951
tentang pernyataan berlakunya peraturan pemerintah tahun 1948 nomor 7 sebagaimana diubah dengan peraturan pemerintah tahun 1950 nomor 12 dan peraturan pemerintah nomor 13 dari republik indonesia untuk seluruh indonesia Disahkan pada tanggal 0 1951

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1951
tentang pernyataan berlakunya peraturan kecelakaan tahun 1947 (peraturan pemerintah nomor 2 tahun 1948), dari republik indonesia, sebagaimana telah diubah dalam peraturan pemerintah nomor 18 tahun 1948 untuk seluruh indonesia Disahkan pada tanggal 6 Januari 1951

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan program jaminan sosial tenaga kerja

 

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1951
tentang peraturan pemberian pensiun kepada janda-janda dan onderstand kepada anak-anak yatim/piatu dari para anggota angkatan darat Disahkan pada tanggal 8 Januari 1951

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dinyatakan berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1951 tentang Penetapan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1951, mengenai pemberian Pensiun dan Onderstand kepada anggota Angkatan Laut dan Angkatan Udara

-

diubah oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1954 tentang Mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1951 tentang pemberian Pensiun kepada Janda-janda dan Onderstan kepada Anak-anak Yatim/Piatu dari para Anggota Tentara Angkatan Darat (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 5)

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 1959 tentang Kenaikan gaji pokok menurut P.G.M. 1956 serta perubahan beberapa jenis tunjangan bagi anggota tentara dan penghapusan pemberian tambahan penghasilan c.q. hak kesejahteraan kepada tenaga ahli kesehatan di dalam lingkungan angkatan-angkatan perang dan pemb

-

dinyatakan berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 1960 tentang Penetapan berlakunya Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 1951 tentang pemberian pensiun kepada janda dan onderstan kepada anak-anak yatim/piatu dari para anggota Angkatan Perang Republik Indonesia yang berulang kali telah diubah dan ditambah,terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 40 tahun 1956, bagi para janda anggota Tentara Nasional Indonesia (Darat/laut/Udara) yang meninggal dunia sebelum tahun 1950

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1964 tentang Pemberian kenaikan tunjangan dan pemberian tambahan serta perbaikan penghasilan kepada janda dan anak yatim/yatim piatu dari veteran pejuang kemerdekaan Republik Indonesia yang menerima tunjangan menurut Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 1960

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1965 tentang Pemberian tunjangan yang bersifat pensiun kepada bekas militer wajib

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1965 tentang Penanggungan iuran-iuran pensiun anggota Militer beserta janda dan anak yatim/piatunya oleh Negara

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1966 tentang Pemberian tunjangan kepada veteran Republik Indonesia

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1968 tentang Pemberian pensiun kepada Warakawuri tunjangan kepada anak yatim/piatu dan anak yatim/piatu militer sukarela

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1978 tentang Penyesuaian pensiun pokok bagi purnawirawan dan warakawuri Angkatan Bersenjata R.I. yang telah mencapai usia 70 (tujuh puluh) tahun atau lebih.

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1979 tentang Penyesuaian Pensiun Pokok bagi Purnawirawan, Warakawuri/Duda, Tunjangan Pokok Anak Yatim/Piatu Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1985 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 1977 tentang Penetapan pensiun pokok purnawirawan/warakawuri atau duda, tunjangan anak yatim/piatu dan anak yatim piatu anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1994 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1977 tentang Penetapan kembali pensiun pokok purnawirawan/wakawuri atau duda, tunjangan anak yatim/piatu, dan anak yatim-piatu anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia sebagaimana telahdiubah dengan Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 1985

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1997 tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan Warakawuri atau Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu dan Anak Yatim-Piatu Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2001 tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan/Warakawuri atau Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu dan Anak Yatim-Piatu Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2003 tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan/Warakawuri atau Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu dan Anak Yatim-Piatu Anggota Tentara Nasional Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2003 tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan/Warakawuri atau Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu dan Anak Yatim-Piatu Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2006 tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan/Warakawuri Atau Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu, Anak Yatim Piatu Dan Pemberian Tunjangan Orang Tua Anggota Kepolisian Negara RI

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2006 tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan/Warakawuri Atau Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu, Anak Yatim Piatu Dan Pemberian Tunjangan Orang Tua Prajurit Tentara Nasional Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan, Warakawuri Atau Duda, Tunjangan Anak Yatim Dan/Atau Piatu Dan Tunjangan Orang Tua Prajurit Tentara Nasional Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2007 tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan, Warakawuri Atau Duda, Tunjangan Anak Yatim Dan/Atau Piatu, Dan Tunjangan Orang Tua Anggota Kepolisian Negara RI

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan/Warakawuri Atau Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu Dan Pemberian Tunjangan Orang Tua Polri

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2008 tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan/Warakawuri Atau Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu Dan Pemberian Tunjangan Orang Tua Prajurit TNI

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2009 tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan, Warakawuri/Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu, Anak Yatim Piatu dan Tunjangan Orang Tua Anggota Tentara Nasional Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2009 tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan, Warakawuri/Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu, Anak Yatim Piatu dan Tunjangan Orang Tua Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2010 tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan, Warakawuri/Duda Tunjangan Anak Yatim/Piatu, Anak Yatim Piatu Dan Tunjangan Orang Tua Anggota Tentara Nasional Indonesia Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2010 tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan, Warakawuri/Duda, Tunjangan Anak Yatim Piatu, Anak Yatim piatu, Dan Tunjangan Orang Tua Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia RI

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan, Warakawuri/duda, Tunjangan Anak Yatim/piatu, Anak Yatim Piatu, dan Tunjangan Orang Tua Anggota Tentara Nasional Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan, Warakawuri/duda, Tunjangan Anak Yatim/piatu, Anak Yatim Piatu dan Tunjangan Orang Tua Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2012 tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan, Warakawuri/Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu, Anak Yatim Piatu, dan Tunjangan Orang Tua Anggota Tentara Nasional Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2012 tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan, Warakawuri/Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu, Anak Yatim Piatu, dan Tunjangan Orang Tua Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2013 tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan, Warakarawuri/duda, Tunjangan Anak Yatim/piatu, Anak Yatim Piatu, dan Tunjangan Orang Tua Anggota Tentara Nasional Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2013 tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan, Warakarawuri/duda, Tunjangan Anak Yatim/piatu, Anak Yatim Piatu, dan Tunjangan Orang Tua Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2015 tentang Penetapan Pensiun Pokok Purnawirawan, Warakawuri/duda, Tunjangan Anak Yatim/piatu, Anak Yatim Piatu, Dan Tunjangan Orang Tua Anggota Tentara Nasional Indonesia

 

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1951
tentang pembentukan dewan perwakilan rakyat propinsi dan badan eksekutip propinsi sumatera tengah dan cara bagaimana mengatur pemerintahan daerah di propinsi sumatera tengah untuk sementara waktu Disahkan pada tanggal 5 Januari 1951

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Ps. 3

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1951 tentang Memperpanjang Jangka Waktu yang ditentukan dalam Pasal 3 dari Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1951 (penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Nomor 113)

 

 

PT Tatanusa

Address : Jl. Gelagah No. 47, Pisangan Timur

Kota      :  Ciputat - Tangerang Selatan 15419

Telpon   : (021) 743 4810 ; WA : +6281 6135 6892

Email    : penerbit@tatanusa.co.id