Anotasi 
Peraturan Pemerintah Tahun 1953

 

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1953
tentang perubahan status daerah bahagian kota manado menjadi daerah manado yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri Disahkan pada tanggal 26 Desember 1953

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diubah oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1954 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1953 (Lembaran Negara Nomor 87 tahun 1953) tentang Perubahan Status Daerah bahagian Kota Manado menjadi Daerah Manado yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1953
tentang kewajiban melaporkan perusahaan Disahkan pada tanggal 22 Desember 1953

 

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1953
tentang pemindahan kekuasaan menteri urusan pegawai kepada perdana menteri berhubung dengan penghapusan jabatan menteri urusan pegawai Disahkan pada tanggal 3 Desember 1953

 

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1953
tentang cara mengangkat sumpah (menyatakan keterangan) anggota-anggota badan-badan penyelenggara pemilihan Disahkan pada tanggal 27 November 1953

 

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1953
tentang penyerahan resmi sebagian dari pada tugas dan urusan pemerintah pusat dalam lapangan pendidikan, pengajaran dan kebudayaan kepada daerah otonom kota-praja jakarta raya Disahkan pada tanggal 31 Oktober 1953

 

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1953
tentang penetapan gaji wakil ketua dewan pengawas keuangan Disahkan pada tanggal 12 Oktober 1953

 

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1953
tentang mengubah peraturan pemerintah nomor 4 tahun 1950 (lembaran negara nomor 15 tahun 1950) tentang peraturan sementara tentang gaji, biaya perjalanan, biaya penginapan dan lain-lain tunjangan bagi presiden, perdana menteri danmenteri-menteri republik indonesia serikat Disahkan pada tanggal 12 Oktober 1953

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1955 tentang Peraturan sementara tentang Gaji, Biaya Perjalanan, Biaya Penginapan dan lain-lain tunjangan bagi Menteri Muda Republik Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1956 tentang Peraturan perjalanan Dinas dalam Negeri bagi para Menteri

-

dicabut oleh

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1959 tentang Kedudukan keuangan Perdana Menteri, Wakil Perdana Menteri, Menteri dan Menteri Muda Republik Indonesia

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1953
tentang susunan dan pimpinan kementrian pertahanan Disahkan pada tanggal 2 November 1953

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dicabut oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1957 tentang Susunan kementrian pertahanan (penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Nomor 1168)

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1953
tentang penambahan dalam ketentuan tentang tugas dan urusan daerah-daerah otonom kabupaten dan kota besar dalam lingkungan daerah propinsi kalimantan dilapangan pendidikan, pengajaran dan kebudayaan Disahkan pada tanggal 7 September 1953

 

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1953
tentang penambahan tugas dan urusan daerah otonom propinsi kalimantan dalam lapangan pendidikan, pengajaran dan kebudayaan Disahkan pada tanggal 7 September 1953

 

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1953
tentang pembubaran dewan perwakilan rakyat daerah minahasa dan tentang pemilihan anggota-anggota baru dewan perwakilan rakyat daerah minahasa Disahkan pada tanggal 23 September 1953

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diubah oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1954 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1953 (Lembaran Negara Nomor 61 Tahun 1953) tentang Pembubaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Minahasa dan tentang Pemilihan Anggota-anggota baru Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Minahasa

-

diubah oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1954 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1953 jo. Nomor 14 Tahun 1954 (Lembaran Negara Nomor 61 Tahun 1953 jo. Nomor 26 Tahun 1954), mengenai Pembaruan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong Minahasa dan tentang PemilihanAnggota-anggota Baru Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong Minahasa

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1953
tentang penetapan kedudukan pegawai pada jawatan kereta api, yang berasal dari perusahaan kereta api partikelir Disahkan pada tanggal 7 Agustus 1953

 

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1953
tentang tarip ongkos-ongkos dalam ordonansi 17 desember 1909 (staatsblad 1909 nomor 584) Disahkan pada tanggal 29 Juli 1953

 

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1953
tentang pembubaran dewan perwakilan rakyat daerah minahasa dan pemilihan anggota-anggota dewan perwakilan rakyat daerah minahasa baru Disahkan pada tanggal 13 Juli 1953

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1953 tentang Pembubaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Minahasa dan tentang Pemilihan Anggota-anggota Baru Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Minahasa

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1953
tentang pernyataan berlakunya peraturan pemerintah nomor 35 tahun 1950 republik indonesia (yogyakarta) tentang sumpah dan janji anggota dewan pemerintah daerah bagi daerah-daerah otonom diwilayah bekas negara indonesia timur Disahkan pada tanggal 23 Juni 1953

 

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1953
tentang penunjukan rumah-rumah sakit partikulir yang merawat orang-orang yang miskin dan orang-orang yang kurang mampu Disahkan pada tanggal 17 Juni 1953

 

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1953
tentang perubahan peraturan pemerintah nomor 8 tahun 1952, mengenai pemberhentian dari pekerjaan untuk sementara waktu dan pemberhentian dari jabatan negeri sambil menunggu keputusan lebih lanjut bagi pegawai negeri sipil Disahkan pada tanggal 28 Mei 1953

 

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1953
tentang pemberian penggantian pembayaran uang penginapan umum bagi menteri republik indonesia Disahkan pada tanggal 18 Mei 1953

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1955 tentang Peraturan sementara tentang Gaji, Biaya Perjalanan, Biaya Penginapan dan lain-lain tunjangan bagi Menteri Muda Republik Indonesia

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1953
tentang pemberian uang duka/penghibur kepada janda/ahli waris pegawai yang tewas dalam melakukan kewajibannya Disahkan pada tanggal 9 Mei 1953

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diubah oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1954 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1953 mengenai Pemberian Uang Duka/Penghibur kepada Janda/Ahli Waris Pegawai yang Tewas dalam melakukan Kewajibannya

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1981 tentang Perawatan, Tunjangan Cacad dan Uang Duka Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1953
tentang peraturan pembungkusan bahan-bahan pembeku karet Disahkan pada tanggal 21 Mei 1953

 

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1953
tentang pencabutan peraturan pemerintah nomor 22 tahun 1953, tentang pencabutan peraturan pemerintah nomor 16 tahun 1953 (lembaran negara nomor 28 tahun 1953) dan penetapan pengubahan "jachtverordening java en madura 1940" (staatsblad 1940 nomor 247) Disahkan pada tanggal 9 Mei 1953

 

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1953
tentang perubahan peraturan pemerintah nomor 15 tahun 1953, mengenai pemberian istirahat dalam negeri (penjelasan dalam tambahan lembaran negara nomor 404) Disahkan pada tanggal 0 1953

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1953
tentang pengeluaran uang kertas pemerintah Disahkan pada tanggal 11 Mei 1953

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Undang-Undang Darurat Nomor 2 Tahun 1954 tentang Mencabut Sifat sebagai Alat Pembayar yang Sah dari Uang Kertas Pemerintah yang dikeluarkan sebelum Penyerahan Kedaulatan

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1954 tentang Tambahan Pengeluaran Uang Kertas Pemerintah

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1955 tentang Tambahan pengeluaran Uang Kertas Pemerintah

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1957 tentang Tambahan pengeluaran uang kertas Pemerintah (penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Nomor 1470)

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1953
tentang perubahan beberapa pasal dari reglemen dewan-dewan perumahan yang tercantum dalam staatsblad 1948 nomor 33, sebagaimana yang terakhir dengan keputusan didalam staatsblad 1948 nomor 217 Disahkan pada tanggal 10 April 1953

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1958 tentang Penyerahan tugas urusan perumahan kepada Pemerintah Daerah Tingkat ke-I

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1953
tentang pelaksanaan penyerahan sebagaian dari urusan pemerintah pusat mengenai pekerjaan umum kepada propinsi dan penegasan tugas mengenai pekerjaan umum dari kabupaten, kota besar dan kota kecil di jawa Disahkan pada tanggal 16 April 1953

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diubah oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1957 tentang Pengubahan peraturan-peraturan pemerintah Nomor 44, 45, 46, 65 tahun 1951, No. 45, 51 tahun 1952, No. 18 tahun 1953 dan No. 12 tahun 1954

-

ditimbang oleh

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan pengelolaan pengairan (Pengaturan air dan pemeliharaan jaringan Irigasi)

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan sebagian urusan Pemerintahan dibidang Pekerjaan Umum Kepada Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1953
tentang perubahan peraturan pemerintah republik indonesia dahulu nomor 42 tahun 1950 dan peraturan pemerintah nomor 21 tahun 1951, mengenai jumlah tunjangan tertinggi yang dapat diberikan berturut-turut kepada bekas presiden/wakil presiden dan menterinegara republik indonesia Disahkan pada tanggal 11 April 1953

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1955 tentang Peraturan sementara tentang Gaji, Biaya Perjalanan, Biaya Penginapan dan lain-lain tunjangan bagi Menteri Muda Republik Indonesia

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1953
tentang pengubahan "jachtverordening java en madura 1940" (staatsblad 1940 nomor 247) Disahkan pada tanggal 11 Maret 1953

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dicabut oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1953 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1953, tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1953 (Lembaran Negara Nomor 28 tahun 1953) dan penetapan pengubahan "Jachtverordening Java en Madura 1940" (Staatsblad 1940 Nomor 247)

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1953
tentang istirahat dalam negeri Disahkan pada tanggal 11 Maret 1953

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diubah oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1951 tentang Pemberian Tunjangan kepada Bekas Menteri Negara Republik Indonesia yang telah Meletakkan Jabatannya

-

diubah oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1954 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1953 tentang Pemberian Istirahat Dalam Negeri (Lembaran Negara 1953 Nomor 26)

-

ditambah oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1957 tentang Menambah Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 1953 tentang pemberian istirahat dalam negeri

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 66 Tahun 1968 tentang Memberhentikan dengan hormat Sdr. Soerjadi, S.H.sebagai Ketua Mahkamah Agung dan mengangkat Sdr. Soebekti, S.H.

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1968 tentang Istirahat besar 9 (sembilan) bulan Sdr. Soerjadi, S.H. ex Ketua Mahkamah Agung

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil


Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1953
tentang perubahan peraturan penyelenggara ordonnantie op de loonbelasting Disahkan pada tanggal 26 Februari 1953

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diubah oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1954 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1953 (Lembaran Negara Nomor 24 Tahun 1953) tentang penyelenggaraan Ordonnantie op de Loonbelasting

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1953
tentang mengubah dan menambah lebih lanjut "aglemeene bepalingen ter uitveoring van de postordonnatie 1935" (postverordening 1935, staatsblad 1934 nomor 721) Disahkan pada tanggal 5 Maret 1953

 

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1953
tentang perubahan peraturan pemerintah nomor 10 tahun 1951 tentang pemberian tunjangan luar biasa kepada para pegawai bangsa asing yang telah diubah dengan peraturan pemerintah no. 62 tahun 1951 Disahkan pada tanggal 14 Februari 1953

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1960 tentang Perbaikan penghasilan pegawai negeri Bangsa Asing

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1953
tentang pembubaran daerah sulawesi utara dan pembentukan daerah tersebut sebagai daerah yang bersifat satuan kenegaraan yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri Disahkan pada tanggal 9 Februari 1953

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diubah oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1954 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1953 (Lembaran Negara Nomor 17 tahun 1953)

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1954 tentang Pembentukan Wilayah Gabungan Bolaang Mongondow sebagai daerah yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1953
tentang pelanjutan pemungutan opsenten atas bea keluar atas karet rakyat Disahkan pada tanggal 31 Januari 1953

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1955 tentang Cara penggunaan Uang Opsenten atas Bea Keluar atas Karet Rakyat

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1953
tentang gaji pejabat thesaurir jenderal dan perubahan kedudukan anggota dewan pengawas keuangan Disahkan pada tanggal 24 Januari 1953

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1953 tentang Penetapan Gaji Wakil Ketua Dewan Pengawas Keuangan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953
tentang penguasaan tanah-tanah negara Disahkan pada tanggal 24 Januari 1953

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1953
tentang mengubah "algemene bepalingen ter uitvoering van het internationaal postbesluit 1948" (internationle postverordening 1948, staatsblad 1948 nomor 76) Disahkan pada tanggal 16 Januari 1953

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diubah oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1957 tentang Pengubahan lebih lanjut "Internationale Postverordening 1948" (Staatsblad 1949 No. 76), sebagaimana telah kerap diubah dan ditambah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1953 (Lembaran Negara tahun 1953 Nomor 13)

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1953
tentang gaji para pejabat sekretaris jenderal pada pelbagai kementrian Disahkan pada tanggal 10 Januari 1953

 

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1953
tentang peraturan pemerintah untuk merubah uang ganti rugi maximum tersebut dalam pasal 21 industriebaan-verordening (staatsblad 1939 nomor 39) Disahkan pada tanggal 7 Januari 1953

 

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1953
tentang pengeluaran surat perbendaharaan untuk tahun 1953 Disahkan pada tanggal 7 Januari 1953

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1954 tentang Pengeluaran Surat Perbendaharaan untuk Tahun 1954

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1953
tentang mengubah peraturan pemerintah nomor 35 tahun 1952 ("peraturan tentang pembubaran daerah maluku selatan dan pembentukan daerah maluku tengah dan daerah maluku tenggara", lembaran negara 1952 nomor 49) Disahkan pada tanggal 7 Januari 1953

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kota Ambon sebagai daerah yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1953
tentang mengubah peraturan pemerintah nomor 34 tahun 1952 ("peraturan tentang pembubaran daerah sulawesi selatan dan pembagian wilayahnya dalam daerah-daerah swatantra", lembaran negara 1952 nomor 48) Disahkan pada tanggal 7 Januari 1953

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengeluaran Surat Perbendaharaan untuk Tahun 1955

-

ditimbang oleh

Undang-Undang Darurat Nomor 2 Tahun 1957 tentang Pembubaran daerah Makassar, dan pembentukan daerah Gowa, daerah Makassar dan daerah Jeneponto-Takalar (penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara nomor 1137)

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1953
tentang mengubah peraturan pemerintah nomor 33 tahun 1952 ("peraturan tentang pembubaran daerah sulawesi tengah dan pembagian wilayahnya dalam daerah-daerah swatantra", lembaran negara nomor 47 tahun 1952) Disahkan pada tanggal 7 Januari 1953

 

 

PT Tatanusa

Address : Jl. Gelagah No. 47, Pisangan Timur

Kota      :  Ciputat - Tangerang Selatan 15419

Telpon   : (021) 743 4810 ; WA : +6281 6135 6892

Email    : penerbit@tatanusa.co.id