Anotasi PERPU 1991-2000

You are here: Home

Anotasi PerPu 1991-2000

Anotasi
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Tahun 1991-2000

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2000
tentang kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas sabang Disahkan pada tanggal 1 September 2000

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	diangkat menjadi UU oleh	UU Nomor 37 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2000 tentang Kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Sabang menjadi Undang-Undang
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2008 tentang Dewan Nasional Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas
-	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemerintah Kepada Dewan Kawasan Sabang
-	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Pada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Sabang

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2000
tentang kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Disahkan pada tanggal 1 September 2000

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang
-	diangkat menjadi UU oleh	UU Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi Undang-undang
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 152 Tahun 2000 tentang Pembentukan tim pengkajian pengembangan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas
-	diangkat menjadi UU oleh	Undang-undang Nomor 44 Tahun 2007 tentang Penetapan Perpu 1-2007 Tentang Perubahan UU 36-2000 Tentang Penetapan Perpu 1-2000 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang
-	ditimbang oleh	Undang-undang Nomor 44 Tahun 2007 tentang Penetapan Perpu 1-2007 Tentang Perubahan UU 36-2000 Tentang Penetapan Perpu 1-2000 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang
-	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batan
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batan
-	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Bintan
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Bintan
-	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Karimun
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Karimun
-	diingat oleh	Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2008 tentang Dewan Nasional Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas
-	ditimbang oleh	Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2008 tentang Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
-	ditimbang oleh	Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2008 tentang Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan
-	ditimbang oleh	Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2008 tentang Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun
-	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan, dan Cukai serta Pengawasan atas Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari serta Berada di Kawasan Yang Telah Ditunjuk sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan, dan Cukai serta Pengawasan atas Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari serta Berada di Kawasan Yang Telah Ditunjuk sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
-	ditimbang oleh	Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2011 tentang Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi dan Kabupaten/kota Tahun Anggaran 2011
-	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bandar Udara Hang Nadim Batam oleh Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Tempat Penimbunan Berikat

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1999
tentang pengadilan hak asasi manusia Disahkan pada tanggal 8 Oktober 1999

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	dicabut oleh	Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 1998
tentang pencabutan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 2 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat dimuka umum Disahkan pada tanggal 28 September 1998

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 1998
tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum Disahkan pada tanggal 24 Juli 1998

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	dicabut oleh	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 1998 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Dimuka Umum

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1998
tentang perubahan atas undang-undang tentang kepailitan Disahkan pada tanggal 22 April 1998

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	ditimbang oleh	Undan-undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang tentang Kepailitan Menjadi Undang-undang
-	ditimbang oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 1998 tentang Perhitungan Jumlah Hak Suara Kreditor
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2000 tentang Permohonan pernyataan pailit untuk kepentingan umum
-	diingat oleh	Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2002 tentang Uang Kehormatan bagi Hakim Ad Hoc
-	dicabut oleh	Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
-	dinyatakan tidak berlaku oleh	Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1997
tentang penangguhan mulai berlakunya undang-undang nomor 21 tahun 1997 tentang bea perolehan hak atas tanah dan bangunan Disahkan pada tanggal 31 Desember 1997

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	diangkat menjadi UU oleh	Undang-undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1997 tentang Penangguhan mulai berlakunya Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan menjadi Undang-undang
-	diingat oleh	Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 21 tahun 1997 tentang bea perolehan hak atas tanah dan bangunan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1992
tentang penangguhan mulai berlakunya undang-undang nomor 14 tahun 1992 tentang lalu lintas dan angkutan jalan Disahkan pada tanggal 11 Agustus 1992

PASAL	STATUS	PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
-	ditimbang oleh	Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1992 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 tahun 1992 tentang Penangguhan mulai berlakunya Undang-undang No. 14 tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan angkutan jalan menjadi Undang-undang
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan lalu lintas jalan
-	diingat oleh	Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan pengemudi