Anotasi 
Peraturan Presiden Tahun 2010

 

 

Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2010
tentang jaminan pemeliharaan kesehatan ketua, wakil ketua dan anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, badan pemeriksa keuangan, komisi yudisial, hakim mahkamah konstitusi, dan hakim agung mahkamah agung Disahkan pada tanggal 31 Desember 2010

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pasal 6

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.02/2011 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Ketua, Wakil Ketua, Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Hakim Mahkamah Konstitusi, Dan Hakim Agung Mahkamah Agung.

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2010
tentang perubahan atas peraturan presiden nomor 23 tahun 2008 tentang uang kehormatan dan hak-hak lainnya bagi hakim ad hoc pada pengadilan perikanan di pengadilan negeri Disahkan pada tanggal 30 Desember 2010

 

Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2010
tentang perubahan atas peraturan presiden nomor 49 tahun 2005 tentang uang kehormatan bagi hakim pada pengadilan tindak pidana korupsi Disahkan pada tanggal 30 Desember 2010

 

Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2010
tentang perubahan atas keputusan presiden nomor 64 tahun 2002 tentang uang kehormatan bagi hakim ad hoc Disahkan pada tanggal 30 Desember 2010

 

Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2010
tentang pengesahan joint convention on the safety of spent fuel management and the safety of radioactive waste management (konvensi gabungan tentang keselamatan pengelolaan bahan bakar nuklir bekas dan tentang keselamatan pengelolaan limbah radioaktif) Disahkan pada tanggal 28 Desember 2010

 

Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2010
tentang pemberian uang penghargaan bagi ketua, wakil ketua, dan anggota komisi pemilihan umum; ketua dan anggota komisi pemilihan umum provinsi; dan ketua dan anggota komisi pemilihan umum kabupaten kota sebagai penyelenggara pemilihan umum tahun 2004 Disahkan pada tanggal 28 Desember 2010

 

Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2010
tentang sekretariat kabinet Disahkan pada tanggal 28 Desember 2010

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2006 Tentang Dewan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Nasional

-

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2015 tentang Sekretariat Kabinet 

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010
tentang grand design reformasi birokrasi 2010-2025 Disahkan pada tanggal 21 Desember 2010

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM38 Tahun 2011 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014 Di Lingkungan Kementerian Perhubungan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.01/2011 Tahun 2011 tentang Penundaan Sementara Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil.

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional Dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional Periode Tahun 2015-2019

Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2010
tentang perubahan atas peraturan presiden nomor 58 tahun 2010 tentang kementerian sekretariat negara Disahkan pada tanggal 21 Desember 2010

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2015 tentang Kementerian Sekretariat Negara

Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2010
tentang pengesahan agreement on the asean harmonized electrical and electronic equipment regulatory regime (persetujuan asean mengenai harmonisasi tata cara pengaturan peralatan listrik dan elektronika) Disahkan pada tanggal 21 Desember 2010

 

Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2010
tentang penjaminan infrastruktur dalam proyek kerja sama pemerintah dengan badan usaha yang dilakukan melalui badan usaha penjaminan infrastruktur Disahkan pada tanggal 21 Desember 2010

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pasal 15 (5), 16 (3) & 18 (4)

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 260/PMK.011/2010 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penjaminan Infrastruktur Dalam Proyek Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30/PMK.08/2012 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Cadangan Penjaminan Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Kewajiban Penjaminan Pemerintah.

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 146 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pembangunan Dan Pengembangan Kilang Minyak Di Dalam Negeri

Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2010
tentang tunjangan kinerja pegawai di lingkungan badan pengawasan keuangan dan pembangunan Disahkan pada tanggal 15 Desember 2010

 

Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2010
tentang tunjangan kinerja pegawai di lingkungan kementerian perencanaan pembangunan nasional/badan perencanaan pembangunan nasional Disahkan pada tanggal 15 Desember 2010

 

Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2010
tentang tunjangan kinerja pegawai di lingkungan kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi Disahkan pada tanggal 15 Desember 2010

 

Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2010
tentang tunjangan kinerja pegawai di lingkungan kementerian pertahanan Disahkan pada tanggal 15 Desember 2010

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Pertahanan

Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2010
tentang tunjangan kinerja pegawai di lingkungan kepolisian negara republik indonesia Disahkan pada tanggal 15 Desember 2010

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia 

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2010
tentang tunjangan kinerja pegawai di lingkungan tentara nasional indonesia Disahkan pada tanggal 15 Desember 2010

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia

Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2010
tentang tunjangan kinerja pegawai di lingkungan kementerian koordinator bidang kesejahteraan rakyat Disahkan pada tanggal 15 Desember 2010

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan

Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2010
tentang tunjangan kinerja pegawai di lingkungan kementerian koordinator bidang politik, hukum, dan keamanan Disahkan pada tanggal 15 Desember 2010

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, Dan Keamanan

Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2010
tentang tunjangan kinerja pegawai di lingkungan kementerian koordinator bidang perekonomian Disahkan pada tanggal 15 Desember 2010

 

Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2010
tentang pemberian fasilitas uang muka bagi pejabat negara pada lembaga negara untuk pembelian kendaraan perorangan Disahkan pada tanggal 5 Desember 2010

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diubah oleh

Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2010 Tentang Pemberian Fasilitas Uang Muka Bagi Pejabat Negara Pada Lembaga Negara Untuk Pembelian Kendaraan Perorangan

-

ditimbang oleh

Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pencabutan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pemberian Fasilitas Uang Muka Bagi Pejabat Negara Pada Lembaga Negara Untuk Pembelian Kendaraan Perorangan

Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010
tentang perubahan atas peraturan presiden nomor 24 tahun 2010 tentang kedudukan, tugas, dan fungsi kementerian negara serta susunan organisasi, tugas, dan fungsi eselon i kementerian negara Disahkan pada tanggal 2 Desember 2010

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 13/M-DAG/PER/5/2011 Tahun 2011 tentang Penetapan Harga Patokan Ikan Untuk Penghitungan Pungutan Hasil Perikanan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 38/M-DAG/PER/12/2011 Tahun 2011 tentang Pengalihan Pelaksanaan Kewenangan Di Bidang Standarisasi Perlindungan Konsumen, Metrologi Legal Dan Pengawasan Barang Beredar Dan Jasa

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40/M-DAG/PER/12/2011 Tahun 2011 tentang Verifikasi Atau Penelusuran Teknis Impor Ban

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 41/M-DAG/PER/12/2011 Tahun 2011 tentang Ketentuan Impor Sodium Tripolyphosphate

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44/M-DAG/PER/12/2011 Tahun 2011 tentang Tanda Tera Tahun 2012

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47/M-DAG/PER/12/2011 Tahun 2011 tentang Penugasan Gubernur Atau Bupati/Walikota Dalam Rangka Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Dan Pengembangan Sarana Distribusi yang Didanai Melalui Dana Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2012

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48/M-DAG/PER/12/2011 Tahun 2011 tentang Ketentuan Impor Barang Modal Bukan Baru

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM13 Tahun 2011 tentang Standar, Tata Cara Pengujian dan Sertifikasi Kelaikan Kereta Dengan Penggerak Sendiri

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM14 Tahun 2011 tentang Standar, Tata Cara Pengujian dan Sertifikasi Kelaikan Lokomotif

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM15 Tahun 2011 tentang Standar, Tata Cara Pengujian dan Sertifikasi Kelaikan Kereta Yang Ditarik Lokomotif

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM16 Tahun 2011 tentang Standar, Tata Cara Pengujian dan Sertifikasi Kelaikan Peralatan Khusus

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM17 Tahun 2011 tentang Standar, Tata Cara Pengujian dan Sertifikasi Kelaikan Gerbong

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM18 Tahun 2011 tentang Sertifikat Auditor Perkeretaapian

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM19 Tahun 2011 tentang Sertifikat Kecakapan Penjaga Perlintasan Kereta Api

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM20 Tahun 2011 tentang Akreditasi Badan Hukum Atau Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Perkeretaapian

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM21 Tahun 2011 tentang Sertifikat Kecakapan Pengatur Perjalanan Kereta Api dan Pengendali Perjalanan Kereta Api

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM22 Tahun 2011 tentang Sertifikat Inspektur Perkeretaapian

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM23 Tahun 2011 tentang Sertifikat Kecakapan Awak Sarana Perkeretaapian

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM29 Tahun 2011 tentang Persyaratan Teknis Bangunan Stasiun Kereta Api

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM30 Tahun 2011 tentang Tata cara Pengujian Dan Pemberian Sertifikat Prasarana Perkeretaapian

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM33 Tahun 2011 tentang Jenis, Kelas dan Kegiatan di Stasiun Kereta Api

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM34 Tahun 2011 tentang Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Tarif Angkutan Orang dan Barang Dengan Kereta Api

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM36 Tahun 2011 tentang Perpotongan Dan/Atau Persinggungan Antara Jalur Kereta Api Dengan Bangunan Lain

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM37 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Darat Tegal

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM38 Tahun 2011 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014 Di Lingkungan Kementerian Perhubungan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM39 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Negara Di Lingkungan Kementerian Perhubungan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM41 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Bandar Udara

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM43 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Perkeretaapian Nasional

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM44 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Km 62 Tahun 2010 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM45 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 63 Tahun 2010 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Otoritas Pelabuhan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM46 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Km 64 Tahun 2010 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Syahbandar

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM47 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 65 Tahun 2010 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Pelabuhan Batam

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM49 Tahun 2011 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 172 (Civil Aviation Safety Regulation Part 172) Tentang Penyelenggara Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan (Air Traffic Service Provider)

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM51 Tahun 2011 tentang Terminal Khusus Dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM53 Tahun 2011 tentang Pemanduan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM55 Tahun 2011 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 176 (Civil Aviatlon Safety Regulatlon Part 176) Tentang Pencarian Dan Pertolongan (Search And Rescue)

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM57 Tahun 2011 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 171 (Civil Aviation Safety Regulation Part 171) Tentang Penyelenggara Pelayanan Telekomunikasi Penerbangan (Aeronautical Telecommunication Service Providers)

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM59 Tahun 2011 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik Di Lingkungan Kementerian Perhubungan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM60 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Organisasi Di Lingkungan Kementerian Perhubungan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM63 Tahun 2011 tentang Kriteria, Tugas Dan Wewenang Inspektur Penerbangan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM64 Tahun 2011 tentang Kriteria, Tugas Dan Wewenang Teknisi Penerbangan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM72 Tahun 2011 tentang Operasi Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Terpadu Tahun 2011 (1432 H)

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM73 Tahun 2011 tentang Tarif Angkutan Udara Perintis

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM74 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Angkutan Orang Dengan Kereta Api Pelayanan Kelas Ekonomi Tahun Anggaran 2011

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab pengangkut Angkutan Udara

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM78 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Kementerian Perhubungan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM80 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 41 Tahun 2001 Tentang Peraturan Umum Pengoperasian Pesawat Udara (General Operating And Flight Rules)

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM82 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Di Lingkungan Kementerian Perhubungan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM83 Tahun 2011 tentang Standar Biaya Kementerian Perhubungan Tahun Anggaran 2012

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM85 Tahun 2011 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Otoritas Pelabuhan Penyeberangan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM86 Tahun 2011 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Lalu Lintas Angkutan Jalan, Sungai, Danau Dan Penyeberangan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM92 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 77 Tahun 2011 Tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM95 Tahun 2011 tentang Statuta Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM96 Tahun 2011 tentang Statuta Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM97 Tahun 2011 tentang Pedoman Sistem Akuntansi Keuangan (PSAK) Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM98 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 63 Tahun 2011 tentang Kriteria, Tugas, Dan Wewenang Inspektur Penerbangan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM99 Tahun 2011 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Kementerian Perhubungan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM101 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Dan Evaluasi Jabatan Di Lingkungan Kementerian Perhubungan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM58 Tahun 2011 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Di Lingkungan Kementerian Perhubungan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.01/2011 Tahun 2011 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.01/2011 Tahun 2011 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Pengelolaan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Dan Barang Milik Negara.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.01/2011 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.01/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2011 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.01/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 133/PMK.01/2011 Tahun 2011 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Pengolahan Data Dan Dokumen Perpajakan.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.01/2011 Tahun 2011 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Pengolahan Data Eksternal.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.01/2011 Tahun 2011 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Pusat Investasi Pemerintah.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 251/PMK.01/2011 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.01/2011 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Pusat Investasi Pemerintah.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.01/2011 Tahun 2011 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Dana Pendidikan.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 02/M-DAG/PER/1/2012 Tahun 2012 tentang Ketentuan Impor Mutiara

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 03/M.DAG/PER/1/2012 Tahun 2012 tentang Ketentuan Impor Bahan Perusak Lapisan Ozon (BPO)

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 04/M-DAG/PER/1/2012 Tahun 2012 tentang Penggunaan Cadangan Beras Pemerintah Untuk Stabilisasi Harga

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 05/M-DAG/PER/01/2012 Tahun 2012 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor atas Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/2/2012 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12/M-DAG/PER/4/2008 Tentang Ketentuan Impor Dan Ekspor Beras

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M-DAG/PER/2/2012 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/3/2007 Tentang Ketentuan Impor Mesin Multifungsi Berwarna, Mesin Fotokopi Berwarna Dan Mesin Printer Berwarna

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2012 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 54/M-DAG/PER/12/2010 Tentang Ketentuan Impor Besi Atau Baja

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10/M-DAG/PER/02/2012 Tahun 2012 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor atas Barang Ekspor yang dikenakan Bea Keluar

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11/M-DAG/PER/3/2012 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43/M-DAG/PER/9/2009 Tentang Ketentuan Pengadaan, Pengedaran, Penjualan, Pengawasan, Dan Pengendalian Minuman Beralkohol

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 13/M-DAG/PER/3/2012 Tahun 2012 tentang Ketentuan Umum Di Bidang Ekspor

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM2 Tahun 2012 tentang Pedoman Sistem Akuntansi Keuangan (PSAK) Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM4 Tahun 2012 tentang Perubahan Keenam Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 18 Tahun 2002 tentang Persyaratan-Persyaratan Sertifikasi dan Operasi Bagi Perusahaan Angkutan Udara Niaga Untuk Penerbangan Komuter dan Charter

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM5 Tahun 2012 tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 22 Tahun 2002 tentang Persyaratan-Persyaratan Sertifikasi dan Operasi Bagi Perusahaan Angkutan Udara Yang Melakukan Penerbangan Dalam Negeri, Internasional dan Angkutan Udara Niaga Tidak Berjad

Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2010
tentang pengesahan protocol to implement the sixth package of commitments on air transport services under the asean framework agreement on services (protokol untuk melaksanakan paket ke enam komitmen jasa angkutan udara dalam persetujuan kerangka kerja asean dibidang jasa) Disahkan pada tanggal 2 Desember 2010

 

Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2010
tentang pendirian universitas bangka belitung, universitas borneo tarakan, dan universitas musamus Disahkan pada tanggal 19 November 2010

 

Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2010
tentang perubahan atas peraturan presiden nomor 45 tahun 2008 tentang perpanjangan batas usia pensiun bagi pegawai negeri sipil yang menduduki jabatan fungsional teknik pengairan, teknik jalan dan jembatan, teknik tata bangunan dan perumahan, dan teknik penyehatlingkungan. Disahkan pada tanggal 10 November 2010

 

Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2010
tentang perpanjangan batas usia pensiun bagi pegawai negeri sipil yang menduduki jabatan fungsional penilik Disahkan pada tanggal 25 Oktober 2010

 

Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2010
tentang perpanjangan batas usia pensiun bagi pegawai negeri sipil yang menduduki jabatan fungsional penilik Disahkan pada tanggal 25 Oktober 2010

 

Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2010
tentang badan kependudukan dan keluarga berencana nasional Disahkan pada tanggal 13 Oktober 2010

 

Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2010
tentang tunjangan jabatan fungsional penyuluh perikanan Disahkan pada tanggal 7 Oktober 2010

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Presiden Nomor 169 Tahun 2014 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan

Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2010
tentang pengesahan protocol to implement the fifth package of commitments on air transport service under the asean framework agreement on service (protokol untuk melaksanakan paket kelima komitmen jasa angkutan udara dalam persetujuan kerangka kerja aseandi bidang jasa. Disahkan pada tanggal 30 September 2010

 

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2010
tentang pengesahan final acts universal postal union as the results of the 24th geneva congress, swiss 2008 (akta-akta akhir perhimpunan pos sedunia sebagai hasil kongres ke 24 di jenewa swis 2008) Disahkan pada tanggal 30 September 2010

 

Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2010
tentang kementerian sekretariat negara Disahkan pada tanggal 17 September 2010

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diubah oleh

Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2010 tentang Kementerian Sekretariat Negara

-

diubah oleh

Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Kementerian Sekretariat Negara

-

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2015 tentang Kementerian Sekretariat Negara

Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2010
tentang pengesahan agreement on investment of the framework agreement on comprehensive economic cooperation between the association of southeast nations and the people's republic of china(persetujuan mengenai penanaman modal berdasarkan persetujuan kerangkakerja mengenai kerjasama ekonomi menyeluruh antara perhimpunan bangsa-bangsa asia tenggara dan republik rakyat china) Disahkan pada tanggal 30 Agustus 2010

 

Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2010
tentang pengesahan agreement on trade in services under the framework agreement on comprehensive economic cooperation among the governments of the member countries of the association of southeast asian nations and the republic of korea (persetujuan perdagangan j Disahkan pada tanggal 30 Agustus 2010

 

Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2010
tentang perpanjangan batas usia pensiun bagi pegawai negeri sipil yang menduduki jabatan fungsional penyuluh pertanian, penyuluh perikanan, dan penyuluh kehutanan Disahkan pada tanggal 27 Agustus 2010

 

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010
tentang pengadaan barang/jasa pemerintah Disahkan pada tanggal 6 Agustus 2010

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2010 tentang Pemberian Fasilitas Uang Muka Bagi Pejabat Negara Pada Lembaga Negara Untuk Pembelian Kendaraan Perorangan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/9/2010 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintah Dibidang Perdagangan Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Dalam Rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2011

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 42/M-DAG/PER/10/2010 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Sarana Distribusi Melalui Dana Tugas Pembantuan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 49/M-DAG/PER/12/2010 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Sarana Perdagangan Tahun Anggaran 2011

Pasal 14 ayat (1)

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50/M-DAG/PER/12/2010 Tahun 2010 tentang Unit Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Perdagangan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 55/M-DAG/PER/12/2010 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/2010 Tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Di Bidang Perdagangan Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Dalam Rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2011

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM81 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 6 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Tetap Administrasi Pelaksanaan Anggaran Di Lingkungan Departemen Perhubungan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.01/2010 Tahun 2010 tentang Mekanisme Registrasi Dan Verifikasi Penyedia Barang/Jasa Pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kementerian Keuangan.

-

diubah oleh

Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemeerintah

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2006 Tentang Penugasan Kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Untuk Melakukan Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Yang Menggunakan Batubara

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2011 tentang Pengadaan Barang/Jasa Untuk Penyelenggaraan South East Asian Games (Sea Games) XXVI Tahun 2011 Dan Asean Para Games VI Tahun 2011

Pasal 111 ayat (2), 131 ayat (1) & (2),

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16/M-DAG/PER/6/2011 Tahun 2011 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kementerian Perdagangan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 42/M-DAG/PER/12/2011 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Di Bidang Perdagangan Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintahan Dalam Rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2012

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43/M-DAG/PER/12/2011 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Sarana Perdagangan Tahun Anggaran 2012

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47/M-DAG/PER/12/2011 Tahun 2011 tentang Penugasan Gubernur Atau Bupati/Walikota Dalam Rangka Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Dan Pengembangan Sarana Distribusi yang Didanai Melalui Dana Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2012

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM24 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Kerugian Negara Di Lingkungan Kementerian Perhubungan

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM27 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Yang Dibiayai Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) Rupiah Murni Di Lingkungan Kementerian Perhubungan Yang Proses Penetapannya Dilakukan Oleh Menteri Dan Prosedur Menjawab Sanggahan Banding

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM39 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Negara Di Lingkungan Kementerian Perhubungan

Pasal 131

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM59 Tahun 2011 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik Di Lingkungan Kementerian Perhubungan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM87 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Km 6 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Tetap Administrasi Pelaksanaan Anggaran Di Lingkungan Departemen Perhubungan

Pasal 111

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM58 Tahun 2011 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Di Lingkungan Kementerian Perhubungan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.08/2011 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.08/2008 tentang Penjualan Surat Utang Negara Dalam Valuta Asing Di Pasar Perdana Internasional.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.08/2011 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.06/2006 tentang Penjualan Obligasi Negara Ritel Di Pasar Perdana.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.08/2011 Tahun 2011 tentang Penerbitan Dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara Dalam Valuta Asing Di Pasar Perdana Internasional.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.08/2011 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 218/PMK.08/2008 tentang Penerbitan Dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara Ritel Di Pasar Perdana Dalam Negeri.

Pasal 52 ayat (2)

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194/PMK.02/2011 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan Persetujuan Kontrak Tahun Jamak (Multi Years Contract) Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.06/2011 Tahun 2011 tentang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.06/2011 Tahun 2011 tentang Standar Barang Dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara Berupa Tanah Dan/Atau Bangunan.

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penugasan Kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Sekretaris Negara, Menteri Keuangan, dan Jaksa Agung Untuk Melakukan Penanganan Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Terkait Kasus Pt Bank Century, Tbk., yang Berada di Luar Negeri

-

diubah oleh

Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41/PMK.08/2012 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.08/2009 tentang Penjualan Surat Utang Negara Di Pasar Perdana Dalam Denominasi Yen Di Jepang.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.04/2012 Tahun 2012 tentang Penyediaan Pita Cukai Dan Tanda Pelunasan Cukai Lainnya.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.08/2012 Tahun 2012 tentang Penjualan Surat Utang Negara Dalam Valuta Asing Di Pasar Perdana Domestik Dengan Cara Bookbuilding.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.01/2012 Tahun 2012 tentang Mekanisme Registrasi, Verifikasi Dan Penilaian Kinerja Penyedia Barang/Jasa Pada Pusat Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kementerian Keuangan.

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2012 tentang Penugasan Menteri Hukum Dan Ham, Menteri Dalam Negeri, Jaksa Agung, Dan Kepala Bkpm Sebagai Kuasa Hukum Presiden Ri Dalam Penanganan Gugatan Arbitrase Di International Centre For Settlement Of Investment Disputes Terkait Gugatan Churchill Mining Kepada P

-

ditimbang oleh

Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah Dalam Rangka Percepatan Pembangunan Provinsi Papua Dan Provinsi Papua Barat

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pembangunan Jalan dalam Rangka Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

-

ditimbang oleh

Peraturan Presiden Nomor 172 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

-

diubah oleh

Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2010 Tentang Pemberian Fasilitas Uang Muka Bagi Pejabat Negara Pada Lembaga Negara Untuk Pembelian Kendaraan Perorangan

Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010
tentang perubahan kedua atas keputusan presiden nomor 42 tahun 2002 tentang pedoman pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara Disahkan pada tanggal 6 Agustus 2010

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2010 tentang Pemberian Fasilitas Uang Muka Bagi Pejabat Negara Pada Lembaga Negara Untuk Pembelian Kendaraan Perorangan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 218/PMK.02/2010 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perhitungan, Penyediaan, Pencairan, Dan Pertanggungjawaban Dana Belanja Pensiun Yang Dilaksanakan Oleh PT Taspen (Persero).

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 227/PMK.011/2010 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyediaan Dan Pencairan Anggaran Dalam Rangka Pemberian Pinjaman Dengan Persyaratan Lunak Kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Dari Rekening Kas Negara Ke Rekening Induk Dana Investasi Pada Pusat Investasi Pemerintah.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK.05/2010 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, Pengelolaan, Dan Pertanggungjawaban Endowment Fund Dan Dana Cadangan Pendidikan.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.05/2010 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pencairan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Bagian Atas Beban Anggaran Bendahara Umum Negara Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 257/PMK.02/2010 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perhitungan, Penyediaan, Pencairan, Dan Pertanggungjawaban Dana APBN Yang Kegiatannya Dilaksanakan Oleh PT Asabri (Persero).

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.02/2011 Tahun 2011 tentang Tata Cara Perhitungan, Penyediaan, Pencairan, Dan Pertanggungjawaban Dana APBN Yang Kegiatannya Dilaksanakan Oleh PT Askes (Persero).

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.02/2011 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Menteri Dan Pejabat Tertentu.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.02/2011 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Ketua, Wakil Ketua, Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Hakim Mahkamah Konstitusi, Dan Hakim Agung Mahkamah Agung.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.05/2011 Tahun 2011 tentang Penyesuaian Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil Dan Janda/Dudanya Serta Purnawirawan, Warakawuri/Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu, Anak Yatim Piatu, Dan Tunjangan Orang Tua Anggota Tentara Nasional Indonesia Dan Anggota Kepolisian Negara Republi

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.02/2011 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyediaan Anggaran, Penghitungan, Pembayaran, Dan Pertanggungjawaban Subsidi Pupuk.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.02/2011 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyediaan, Penghitungan, Pembayaran, Dan Pertanggungjawaban Dana Cadangan Beras Pemerintah.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.05/2011 Tahun 2011 tentang Mekanisme Pengelolaan Dana Operasional Khusus Pengamanan Penerimaan Negara.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.02/2011 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyediaan, Penghitungan, Pembayaran, Dan Pertanggungjawaban Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.02/2011 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Belanja Dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelola Belanja Lainnya (Ba 999.08) Ke Bagian Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2011.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.05/2011 Tahun 2011 tentang Kredit Investasi Pemerintah.

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194/PMK.02/2011 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan Persetujuan Kontrak Tahun Jamak (Multi Years Contract) Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.02/2011 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyediaan Anggaran, Penghitungan, Pembayaran, Dan Pertanggungjawaban Subsidi Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 218/PMK.02/2011 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyediaan Anggaran, Penghitungan, Pembayaran, Dan Pertanggungjawaban Subsidi Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 Kilogram.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.06/2011 Tahun 2011 tentang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.05/2012 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Pembayaran Tunjangan Kehormatan Kepada Bekas Anggota Komite Nasional Indonesia Pusat Dan Janda/Dudanya, Tunjangan Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan, Dan Tunjangan Veteran Kepada Veteran Republik Indonesia.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.05/2012 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas Dalam Tahun Anggaran 2012 Kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara, Dan Penerima Pensiun/Tunjangan.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 Tahun 2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.02/2012 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, Dan Pertanggungjawaban Dana Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Bidang Angkutan Kereta Api Kelas Ekonomi.

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 2012 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Belanja Pemerintah Pusat

Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010
tentang susunan organisasi dan tata kerja kepolisian negara republik indonesia Disahkan pada tanggal 4 Agustus 2010

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia 

Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2010
tentang biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun 1431 h/2010 m Disahkan pada tanggal 29 Agustus 2010

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2011 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1432H/2011M

Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2010
tentang satuan tugas unit polisi berseragam (formed police unit/fpu) indonesia dalam misi pemeliharaan perdamaian di darfur, sudan Disahkan pada tanggal 19 Juli 2010

 

Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2010
tentang tunjangan operasi pengamanan bagi prajurit tentara nasional indonesia dan pegawai negeri sipil yang bertugas dalam operasi pengamanan pada pulau-pulau kecil terluar dan wilayah perbatasan Disahkan pada tanggal 19 Juli 2010

 

Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2010
tentang pengesahan persetujuan dukungan penanaman modal antara pemerintah republik indonesia dan pemerintah amerika serikat (investment support agreement between the government of the republic of indonesia and the government of the united states of america) beserta pengaturan pelaksanaan antara pemerintah republik indonesia dan pemerintah amerika serikat mengenai prosedur notifikasi (implementing arrangement between the government of the republic of indonesia and the government of the united states of america r Disahkan pada tanggal 19 Juli 2010

 

Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2010
tentang pengesahan persetujuan antara pemerintah republik indonesia dan pemerintah republik peru mengenai kerja sama ekonomi dan teknik (agreement between the government of the republic of indonesia and the government of the republic of peru on technical and eco Disahkan pada tanggal 19 Juli 2010

 

Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010
tentang badan nasional penanggulangan terorisme (bnpt) Disahkan pada tanggal 16 Juli 2010

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diubah oleh

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 Tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme

Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2010
tentang pengesahan persetujuan antara pemerintah republik indonesia dan pemerintah republik bulgaria mengenai kerja sama ekonomi (agreement between the government of the republic of indonesia and the government of the republic of bulgaria on economic cooperation Disahkan pada tanggal 21 Juni 2010

 

Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2010
tentang pengesahan persetujuan antara pemerintah republik indonesia dan pemerintah republik bulgaria mengenai pembebasan visa bagi pemegang paspor diplomatik dan paspor dinas (agreement between the government of the republic of indonesia and the government ofthe republic of bulgaria on visa exemption for holders diplomatic and service passports) Disahkan pada tanggal 17 Juni 2010

 

Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2010
tentang pengesahan persetujuan antara pemerintah republik indonesia dan pemerintah republik slovakia mengenai pembebasan visa bagi pemegang paspor diplomatik dan paspor dinas (agreement between the government of the republic of indonesia and the government ofthe slovakia republic on visa exemption for holders of diplomatic passports and service passports) Disahkan pada tanggal 17 Juni 2010

 

Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2010
tentang komite kebijakan industri pertahanan Disahkan pada tanggal 17 Juni 2010

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2013 tentang Organisasi, Tata Kerja, dan Sekretariat Komite Kebijakan Industri Pertahanan

Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2010
tentang kebijakan umum pertahanan negara tahun 2010-2014 Disahkan pada tanggal 17 Juni 2010

 

Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2010
tentang pengesahan agreement on trade in goods under the framework agreement on comprehensive economic cooperation between the association of southeast asian nations and the republic of india (persetujuan mengenai perdagangan barang dalam persetujuan kerangkakerja mengenai kerja sama ekonomi menyeluruh antara perhimpunan bangsa-bangsa asia tenggara dan republik india) Disahkan pada tanggal 15 Juni 2010

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 33/M-DAG/PER/8/2010 Tahun 2010 tentang Surat Keterangan Asal (Certificate Of Origin) Untuk Barang Ekspor Indonesia

-

 

Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2015 tentang Pengesahan Agreement On Dispute Settlement Mechanism Under The Framework Agreement On Comprehensive Economic Cooperation Between The Association Of Southeast Asian Nations And The Republic Of India (persetujuan Tentang Mekanisme Penyelesaian Sengketa Ber

Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2010
tentang komisi keamanan hayati produk rekayasa genetik Disahkan pada tanggal 0 2010

 

Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010
tentang badan nasional penanggulangan terorisme (bnpt) Disahkan pada tanggal 16 Juli 2010

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diubah oleh

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 Tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme

Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2010
tentang pengesahan persetujuan antara pemerintah republik indonesia dan pemerintah republik bulgaria mengenai kerja sama ekonomi (agreement between the government of the republic of indonesia and the government of the republic of bulgaria on economic cooperation Disahkan pada tanggal 21 Juni 2010

 

Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2010
tentang pengesahan persetujuan antara pemerintah republik indonesia dan pemerintah republik bulgaria mengenai pembebasan visa bagi pemegang paspor diplomatik dan paspor dinas (agreement between the government of the republic of indonesia and the government ofthe republic of bulgaria on visa exemption for holders diplomatic and service passports) Disahkan pada tanggal 17 Juni 2010

 

Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2010
tentang pengesahan persetujuan antara pemerintah republik indonesia dan pemerintah republik slovakia mengenai pembebasan visa bagi pemegang paspor diplomatik dan paspor dinas (agreement between the government of the republic of indonesia and the government ofthe slovakia republic on visa exemption for holders of diplomatic passports and service passports) Disahkan pada tanggal 17 Juni 2010

 

Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2010
tentang komite kebijakan industri pertahanan Disahkan pada tanggal 17 Juni 2010

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2013 tentang Organisasi, Tata Kerja, dan Sekretariat Komite Kebijakan Industri Pertahanan

Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2010
tentang kebijakan umum pertahanan negara tahun 2010-2014 Disahkan pada tanggal 17 Juni 2010

 

Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2010
tentang pengesahan agreement on trade in goods under the framework agreement on comprehensive economic cooperation between the association of southeast asian nations and the republic of india (persetujuan mengenai perdagangan barang dalam persetujuan kerangkakerja mengenai kerja sama ekonomi menyeluruh antara perhimpunan bangsa-bangsa asia tenggara dan republik india) Disahkan pada tanggal 15 Juni 2010

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 33/M-DAG/PER/8/2010 Tahun 2010 tentang Surat Keterangan Asal (Certificate Of Origin) Untuk Barang Ekspor Indonesia

-

 

Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2015 tentang Pengesahan Agreement On Dispute Settlement Mechanism Under The Framework Agreement On Comprehensive Economic Cooperation Between The Association Of Southeast Asian Nations And The Republic Of India (persetujuan Tentang Mekanisme Penyelesaian Sengketa Ber

Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2010
tentang komisi keamanan hayati produk rekayasa genetik Disahkan pada tanggal 0 2010

 

Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010
tentang organisasi dan tata kerja kejaksaan republik indonesia Disahkan pada tanggal 0 2010

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pembentukan Kejaksaan Negeri Cimahi, Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun, Kejaksaan Negeri Teluk Dalam, Kejaksaan Negeri Dolok Sanggul, Kejaksaan Negeri Ampana, dan Kejaksaan Negeri Meurendu

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2011 tentang Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai Di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi, Kejaksaan Negeri Lima Puluh, dan Kejaksaan Negeri Boroko

-

diubah oleh

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia

Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2010
tentang syarat dan tatacara pencatatan pengalihan paten Disahkan pada tanggal 0 2010

 

Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010
tentang daftar bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal Disahkan pada tanggal 0 2010

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 39/M-DAG/PER/12/2011 Tahun 2011 tentang Perubahan Keduaatas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 Tentang Penerbitan Surat Ijin Usaha Perdagangan

Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2010
tentang perubahan atas peraturan presiden nomor 26 tahun 2009 tentang penerapan kartu tanda penduduk berbasis nomor induk kependudukan secara nasional Disahkan pada tanggal 0 2010

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pembentukan Tim Pengarah Penerbitan Nomor Induk Kependudukan Dan Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional

Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2010
tentang badan intelijen negara Disahkan pada tanggal 0 2010

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2012 tentang Badan Intelijen Negara

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2010
tentang dewan nasional dan dewan kawasan kawasan ekonomi khusus Disahkan pada tanggal 0 2010

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diubah oleh

Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2010 Tentang Dewan Nasional Dan Dewan Kawasan Ekonomi Khusus

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2012 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Provinsi Sumatera Utara

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 2012 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Provinsi Banten

-

ditimbang oleh

Peraturan Presiden Nomor 150 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2010 tentang Dewan Nasional dan Dewan Kawasan Kek

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus Provinsi Kalimantan Timur

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2010
tentang komite inovasi nasional Disahkan pada tanggal 20 Mei 2010

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan Bagi Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Anggota Komite Inovasi Nasional

-

ditimbang oleh

Peraturan Presiden Nomor 164 Tahun 2014 tentang Pembubaran Komite Inovasi Nasional

-

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Presiden Nomor 164 Tahun 2014 tentang Pembubaran Komite Inovasi Nasional

Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2010
tentang komite ekonomi nasional Disahkan pada tanggal 20 Mei 2010

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diubah oleh

Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2010 Tentang Komite Ekonomi Nasional

-

diubah oleh

Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2010 tentang Komite Ekonomi Nasional

Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2010
tentang pengesahan protokol perubahan persetujuan penghindaran pajak berganda antara pemerintah republik indonesia dan pemerintah malaysia dan protokolnya yang ditandatangani di kuala lumpur tanggal 12 september 1991 (protocol amending the agreement between thegovernment of the republic of indonesia and the government of malaysia for avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income and its protocol signed at kuala lumpur on 12 september 1991) Disahkan pada tanggal 17 Mei 2010

 

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2010
tentang rencana kerja pemerintah tahun 2011 Disahkan pada tanggal 14 Mei 2010

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 2010 tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2011

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 49/M-DAG/PER/12/2010 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Sarana Perdagangan Tahun Anggaran 2011

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 68/Permentan/OT.140/12/2010 Tahun 2010 tentang Penugasan Kepada Bupati/Walikota Dalam Pengelolaan Kegiatan dan Tanggung Jawab Dana Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2011

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70/Permentan/OT.140/12/2010 Tahun 2010 tentang Penugasan Kepada Gubernur Dalam Pengelolaan Kegiatan dan Tanggung Jawab Dana Tugas Pembantuan Provinsi Tahun Anggaran 2011

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 71/Permentan/OT.140/12/2010 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Kepada Gubernur Dalam Pengelolaan Kegiatan dan Tanggung Jawab Dana Dekonsentrasi Provinsi Tahun Anggaran 2011

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM51 Tahun 2010 tentang Rencana Kerja Kementerian Perhubungan Tahun 2011

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK.07/2010 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Dan Alokasi Sementara Bantuan Operasional Sekolah Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Dan Kota Tahun Anggaran 2011.

Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2010
tentang tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota komisi pengawas haji indonesia Disahkan pada tanggal 11 Mei 2010

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2016 tentang Honorarium Bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Pengawas Haji Indonesia

Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2010
tentang hak keuangan dan fasilitas bagi ketua harian dan anggota dewan energi nasional Disahkan pada tanggal 5 Mei 2010

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2010 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Bagi Ketua Harian dan Anggota Dewan Energi Nasional

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2010 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Bagi Ketua Harian dan Anggota Dewan Energi Nasional

Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2010
tentang transparansi pendapatan negara dan pendapatan daerah yang diperoleh dari industri ekstraktif Disahkan pada tanggal 23 April 2010

 

Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2010
tentang penyesuaian gaji pokok pegawai negeri sipil menurut peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2009 ke dalam gaji pokok pegawai negeri sipil menurut peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2010 Disahkan pada tanggal 16 April 2010

 

Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010
tentang kedudukan, tugas, dan fungsi kementerian negara serta susunan organisasi, tugas, dan fungsi eselon i kementerian negara Disahkan pada tanggal 14 April 2010

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diubah oleh

Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara

Pasal 707

ditimbang oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 18 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22/M-DAG/PER/5/2010 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 62/M-DAG/PER/12/2008 Tentang Kewajiban Pencantuman Label pada Barang

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23/M-DAG/PER/5/2010 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M-DAG/PER/3/2009 Tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 27/M-DAG/PER/6/2010 Tahun 2010 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10/M-DAG/PER/3/2009 Tentang Ekspor Barang Yang Wajib Menggunakan Letter Of Credit Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57/M-DAG/PER/10/2009

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 28/M-DAG/PER/6/2010 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10/M-DAG/PER/3/2006 Tentang Ketentuan Dan Tata Cara Penerbitan Surat Izin Usaha Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 30/M-DAG/PER/6/2010 Tahun 2010 tentang Wilayah Tertib Administrasi Di Lingkungan Kementerian Perdagangan

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/7/2010 Tahun 2010 tentang Organisasi Dan tata Kerja Kementerian Perdagangan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 32/M-DAG/PER/8/2010 Tahun 2010 tentang Unit Pelayanan Perdagangan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 33/M-DAG/PER/8/2010 Tahun 2010 tentang Surat Keterangan Asal (Certificate Of Origin) Untuk Barang Ekspor Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/9/2010 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintah Dibidang Perdagangan Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Dalam Rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2011

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 38/M-DAG/PER/10/2010 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24/M-DAG/PER/6/2006 Tentang Ketentuan Impor Bahan Perusak Lapisan Ozon

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 39/M-DAG/PER/10/2010 Tahun 2010 tentang Ketentuan Impor Barang Jadi Oleh Produsen

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 42/M-DAG/PER/10/2010 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Sarana Distribusi Melalui Dana Tugas Pembantuan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43/M-DAG/PER/11/2010 Tahun 2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kemetrologian Di Lingkungan Kementerian Perdagangan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44/M-DAG/PER/11/2010 Tahun 2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Pengawasan Mutu Barang Di Lingkungan Kementerian Perdagangan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 45/M-DAG/PER/11/2010 Tahun 2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Pendidikan Dan Pelatihan Di Lingkungan Kementerian Perdagangan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47/M-DAG/PER/12/2010 Tahun 2010 tentang Tanda Tera Tahun 2011

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48/M-DAG/PER/12/2010 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kemetrologian

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 49/M-DAG/PER/12/2010 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Sarana Perdagangan Tahun Anggaran 2011

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50/M-DAG/PER/12/2010 Tahun 2010 tentang Unit Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Perdagangan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/12/2010 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43/M-DAG/PER/9/2009 Tentang Ketentuan Pengadaan, Pengedaran, Penjualan, Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 54/M-DAG/PER/12/2010 Tahun 2010 tentang Ketentuan Impor Besi atau Baja

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 55/M-DAG/PER/12/2010 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/2010 Tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Di Bidang Perdagangan Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Dalam Rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2011

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57/M-DAG/PER/12/2010 Tahun 2010 tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 58/M-DAG/PER/12/2010 Tahun 2010 tentang Ketentuan Impor Barang Modal Bukan Baru

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 66/Permentan/OT.140/12/2010 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Untuk Pertanian Tahun Anggaran 2011

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67/Permentan/OT.140/12/2010 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Bidang Pertanian Tahun Anggaran 2011

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 68/Permentan/OT.140/12/2010 Tahun 2010 tentang Penugasan Kepada Bupati/Walikota Dalam Pengelolaan Kegiatan dan Tanggung Jawab Dana Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2011

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70/Permentan/OT.140/12/2010 Tahun 2010 tentang Penugasan Kepada Gubernur Dalam Pengelolaan Kegiatan dan Tanggung Jawab Dana Tugas Pembantuan Provinsi Tahun Anggaran 2011

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 71/Permentan/OT.140/12/2010 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Kepada Gubernur Dalam Pengelolaan Kegiatan dan Tanggung Jawab Dana Dekonsentrasi Provinsi Tahun Anggaran 2011

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM30 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 42 Tahun 2001 tentang Sertifikasi Penerbang dan Instruktur Terbang

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM32 Tahun 2010 tentang Pedoman Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Kementerian Perhubungan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM33 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 2 Tahun 2009 tentang Tarif Angkutan Penyeberangan Lintas Antar Propinsi

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM34 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 18 Tahun 2007 tentang Tarif Angkutan Udara Perintis

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM36 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Statisi Di Lingkungan Kementerian Perhubungan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM37 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pranata Komputer Di Lingkungan Kementerian Perhubungan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM38 Tahun 2010 tentang Pedoman Penetapan Tarif Angkutan Orang Dengan Kereta Api

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM40 Tahun 2010 tentang Standar Spesifikasi Teknis Lokomotif

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM41 Tahun 2010 tentang Standar Spesifikasi Teknis Kereta Yang Ditarik Lokomotif

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM42 Tahun 2010 tentang Standar Spesifikasi Teknis Kereta Dengan Penggerak Sendiri

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM43 Tahun 2010 tentang Standar Spesifikasi Teknis Gerbong

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM44 Tahun 2010 tentang Standar Spesifikasi Teknis Peralatan Khusus

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM45 Tahun 2010 tentang Standar Spesifikasi Teknis Penomoran Sarana Perkeretaapian

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM47 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 2 Tahun 2009 tentang Tarif Angkutan Penyeberangan Lintas Antar Propinsi

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM50 Tahun 2010 tentang Operasi Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Terpadu Tahun 2010 (1431 H)

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM51 Tahun 2010 tentang Rencana Kerja Kementerian Perhubungan Tahun 2011

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM52 Tahun 2010 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 174 (Civil Aviation Safety Regulations Part 174) Tentang Pelayanan Informasi Meteorologi Penerbangan (Aeronautical Meteorological Information Services)

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM53 Tahun 2010 tentang Penetapan Standar Pelayanan Minimal Pada Akademi Teknik Dan Keselamatan Penerbangan Surabaya

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM54 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 35 Tahun 2010 tentang Tarif Angkutan Orang Dengan Kereta Api Kelas Ekonomi

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM55 Tahun 2010 tentang Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan Di Sekitar Bandar Udara Lombok Baru

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM56 Tahun 2010 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 60 (Civil Aviation Safety Regulations Part 60) Tentang Persyaratan Alat Bantu Pelatihan Sintetis (Synthetic Training Devices)

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM57 Tahun 2010 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 141 (Civil Aviation Safety Regulations Part 141) Tentang Persyaratan Sertifikasi Dan Operasi Untuk Sekolah Penerbang (Certification And Operating Requirement For Pilots Schools)

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM58 Tahun 2010 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 142 (Civil Aviatlon Safety Regulations Part 142) Tentang Persyaratan Sertifikasi Dan Operasi Pusat Pendidikan Dan Pelatihan (Certification And Operatlng Requirements For Training Centers)

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM59 Tahun 2010 tentang Sistem Administrasi Perkantoran Kementerian Perhubungan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM62 Tahun 2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM63 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Pelabuhan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM64 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Syahbandar

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM65 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelabuhan Batam

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM66 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Laporan Keuangan dan Pertanggungjawaban Anggaran Kantor/Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM70 Tahun 2010 tentang Standar Biaya Tahun 2011 di Lingkungan Kementerian Perhubungan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM72 Tahun 2010 tentang Standar Prosedur Operasional Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Perhubungan

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM84 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas Wakil Menteri Perhubungan

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM60 Tahun 2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM71 Tahun 2010 tentang Tarif Angkutan Penyeberangan Lintas Antar Provinsi

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM73 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 22 Tahun 2010 Tentang Pengangkutan Barang/Muatan Antarpelabuhan Laut di Dalam Negeri

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM78 Tahun 2010 tentang Kode Klasifikasi Arsip Kementerian Perhubungan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM79 Tahun 2010 tentang Jadwal Retensi Arsip Kementerian Perhubungan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM83 Tahun 2010 tentang Panduan Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur Transportasi

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM85 Tahun 2010 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Kementerian Perhubungan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM86 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Di Lingkungan Kementerian Perhubungan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM87 Tahun 2010 tentang Pedoman Evaluasi Terhadap Laporan Akuntabilitas Kinerja Di Lingkungan Kementerian Perhubungan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM88 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengukuran Indikator Kinerja Di Lingkungan Kementerian Perhubungan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM89 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengumpulan Data Kinerja Di Lingkungan Kementerian Perhubungan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM90 Tahun 2010 tentang Pembentukan Simpul Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) Kementerian Perhubungan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM91 Tahun 2010 tentang Sistem Akuntansi Balai Besar Pendidikan dan Peningkatan Ilmu Pelayaran (BP3IP) Jakarta

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM92 Tahun 2010 tentang Tenaga Pemeriksa Sarana Perkeretaapian

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM93 Tahun 2010 tentang Tenaga Pemeriksa Prasarana Perkeretaapian

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM94 Tahun 2010 tentang Tenaga Perawatan Sarana Perkeretaapian

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM95 Tahun 2010 tentang Tenaga Perawatan Prasarana Perkeretaapian

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM96 Tahun 2010 tentang Sertifikat Keahlian Tenaga Penguji Sarana Perkeretaapian

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM97 Tahun 2010 tentang Sertifikat Keahlian Tenaga Penguji Prasarana Perkeretaapian

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2010 Tahun 2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2011 tentang Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai Di Lingkungan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2011 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama

-

diubah oleh

Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2006 Tentang Dewan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Nasional

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 03/M-DAG/PER/3/2011 Tahun 2011 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Kementerian Perdagangan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 04/M-DAG/PER/3/2011 Tahun 2011 tentang Pedoman Tertib Pengelolaan Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Komunikasi (TIK) Di Lingkungan Kementerian Perdagangan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/3/2011 Tahun 2011 tentang Penetapan Alokasi Jenis Dan Jumlah Minuman Beralkohol Yang Dapat Diimpor Yang Penjualannya Dikenakan Pajak

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 09/M-DAG/PER/4/2011 Tahun 2011 tentang Tata Kerja Kelompok Kerja Peningkatan Ekspor

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10/M-DAG/PER/5/2011 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 41/M-DAG/PER/9/2009 Tentang Ketentuan Ekspor Kopi

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11/M-DAG/PER/5/2011 Tahun 2011 tentang Penetapan Harga Patokan Petani (Hpp) Gula Kristal Putih (Plantation White Sugar)

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 13/M-DAG/PER/5/2011 Tahun 2011 tentang Penetapan Harga Patokan Ikan Untuk Penghitungan Pungutan Hasil Perikanan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16/M-DAG/PER/6/2011 Tahun 2011 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kementerian Perdagangan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17/M-DAG/PER/6/2011 Tahun 2011 tentang Pengadaan Dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/7/2011 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 45/M-Dag/Per/9/2009 Tentang Angka Pengenal Importir (API)

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21/M-DAG/PER/8/2011 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 59/M-DAG/PER/12/2009 Tentang Lembaga Contoh Standar Karet Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23/M-DAG/PER/9/2011 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44/M-Dag/Per/9/2009 Tentang Pengadaan, Distribusi, Dan Pengawasan Bahan Berbahaya

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25/M-DAG/PER/9/2011 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17/M-DAG/Per/5/2009 Tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Barang Ekspor Yang Dikenakan Bea Keluar

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/10/2011 Tahun 2011 tentang Barang Dalam Keadaan Terbungkus

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35/M-DAG/PER/II/2011 Tahun 2011 tentang Ketentuan Ekspor Rotan Dan Produk Rotan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/II/2011 Tahun 2011 tentang Pengangkutan Rotan Antar Pulau

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/II/2011 Tahun 2011 tentang Barang yang Dapat Disimpan Di Gudang Dalam Penyelenggaraan Sistem Resi Gudang

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 38/M-DAG/PER/12/2011 Tahun 2011 tentang Pengalihan Pelaksanaan Kewenangan Di Bidang Standarisasi Perlindungan Konsumen, Metrologi Legal Dan Pengawasan Barang Beredar Dan Jasa

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 39/M-DAG/PER/12/2011 Tahun 2011 tentang Perubahan Keduaatas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 Tentang Penerbitan Surat Ijin Usaha Perdagangan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40/M-DAG/PER/12/2011 Tahun 2011 tentang Verifikasi Atau Penelusuran Teknis Impor Ban

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 41/M-DAG/PER/12/2011 Tahun 2011 tentang Ketentuan Impor Sodium Tripolyphosphate

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 42/M-DAG/PER/12/2011 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Di Bidang Perdagangan Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintahan Dalam Rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2012

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43/M-DAG/PER/12/2011 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Sarana Perdagangan Tahun Anggaran 2012

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44/M-DAG/PER/12/2011 Tahun 2011 tentang Tanda Tera Tahun 2012

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47/M-DAG/PER/12/2011 Tahun 2011 tentang Penugasan Gubernur Atau Bupati/Walikota Dalam Rangka Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Dan Pengembangan Sarana Distribusi yang Didanai Melalui Dana Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2012

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48/M-DAG/PER/12/2011 Tahun 2011 tentang Ketentuan Impor Barang Modal Bukan Baru

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 06/Permentan/SR.130/2/2011 Tahun 2011 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2011

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/Permentan/SR.130/3/2011 Tahun 2011 tentang Komponen Harga Pokok Penjualan Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18/Permentan/OT.140/3/2011 Tahun 2011 tentang Pelayanan Dokumen Karantina Pertanian Dalam Sistem Elektronik

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/3/2011 Tahun 2011 tentang Pedoman Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 20/Permentan/OT.140/3/2011 Tahun 2011 tentang Pengawasan Keamanan Pangan Segar Asal Hewan dan/atau Pangan Segar Asal Tumbuhan Dari Negara Jepang Terhadap Kontaminasi Zat Radioaktif

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 24/Permentan/SR.140/4/2011 Tahun 2011 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pestisida

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 27/Permentan/OT.210/5/2011 Tahun 2011 tentang Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Di lingkungan Kementerian Pertanian

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 Tahun 2011 tentang Pengolaan dan Pelayanan Informasi Publik Di Lindungan Kementerian Pertanian

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 34/Permentan/OT.140/6/2011 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Karya Ilmiah Bagi Pejabat Fungsional Rumpun Ilmu Hayat Lingkup Pertanian

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35/Permentan/OT.140/7/2011 Tahun 2011 tentang Pengendalian Ternak Ruminansia Betina Produktif

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/SR.140/8/2011 Tahun 2011 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk An-Organik

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70/Permentan/SR.140/10/2011 Tahun 2011 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenah Tanah

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 96/Permentan/OT.140/12/2011 Tahun 2011 tentang Penugasan Kepada Gubernur Dalam Pengelolaan Kegiatan dan Tanggung Jawab Dana Tugas Pembantuan Provinsi Tahun Anggaran 2012

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM1 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 71 Tahun 2010 Tentang Tarif Angkutan Penyeberangan Lintas Antar Provinsi

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM8 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Keselamatan Transportasi Darat Tahun Anggaran 2011

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM9 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimum Untuk Angkutan Orang Dengan Kereta Api

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM10 Tahun 2011 tentang Persyaratan Teknis Peralatan Persinyalan Perkeretaapian

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM11 Tahun 2011 tentang Persyaratan Teknis Peralatan Telekomunikasi Perkeretaapian

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM12 Tahun 2011 tentang Persyaratan Teknis Instalasi Listrik Perkeretaapian

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM13 Tahun 2011 tentang Standar, Tata Cara Pengujian dan Sertifikasi Kelaikan Kereta Dengan Penggerak Sendiri

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM14 Tahun 2011 tentang Standar, Tata Cara Pengujian dan Sertifikasi Kelaikan Lokomotif

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM15 Tahun 2011 tentang Standar, Tata Cara Pengujian dan Sertifikasi Kelaikan Kereta Yang Ditarik Lokomotif

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM16 Tahun 2011 tentang Standar, Tata Cara Pengujian dan Sertifikasi Kelaikan Peralatan Khusus

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM17 Tahun 2011 tentang Standar, Tata Cara Pengujian dan Sertifikasi Kelaikan Gerbong

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM18 Tahun 2011 tentang Sertifikat Auditor Perkeretaapian

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM19 Tahun 2011 tentang Sertifikat Kecakapan Penjaga Perlintasan Kereta Api

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM20 Tahun 2011 tentang Akreditasi Badan Hukum Atau Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Perkeretaapian

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM21 Tahun 2011 tentang Sertifikat Kecakapan Pengatur Perjalanan Kereta Api dan Pengendali Perjalanan Kereta Api

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM22 Tahun 2011 tentang Sertifikat Inspektur Perkeretaapian

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM23 Tahun 2011 tentang Sertifikat Kecakapan Awak Sarana Perkeretaapian

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM24 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Kerugian Negara Di Lingkungan Kementerian Perhubungan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM25 Tahun 2011 tentang Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM29 Tahun 2011 tentang Persyaratan Teknis Bangunan Stasiun Kereta Api

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM30 Tahun 2011 tentang Tata cara Pengujian Dan Pemberian Sertifikat Prasarana Perkeretaapian

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM31 Tahun 2011 tentang Standar Dan Tata Cara Pemeriksaan Prasarana Perkeretaapian

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM32 Tahun 2011 tentang Standar dan Tata Cara Perawatan Prasarana Perkeretaapian

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM33 Tahun 2011 tentang Jenis, Kelas dan Kegiatan di Stasiun Kereta Api

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM34 Tahun 2011 tentang Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Tarif Angkutan Orang dan Barang Dengan Kereta Api

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM36 Tahun 2011 tentang Perpotongan Dan/Atau Persinggungan Antara Jalur Kereta Api Dengan Bangunan Lain

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM37 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Darat Tegal

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM38 Tahun 2011 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014 Di Lingkungan Kementerian Perhubungan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM39 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Negara Di Lingkungan Kementerian Perhubungan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM41 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Bandar Udara

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM43 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Perkeretaapian Nasional

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM44 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Km 62 Tahun 2010 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM45 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 63 Tahun 2010 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Otoritas Pelabuhan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM46 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Km 64 Tahun 2010 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Syahbandar

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM47 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 65 Tahun 2010 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Pelabuhan Batam

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM48 Tahun 2011 tentang Tata Cara Dan Persyaratan Pemberian Izin Penggunaan Kapal Asing Untuk Kegiatan Lain yang Tidak Termasuk Kegiatan Mengangkut Penumpang Dan/Atau Barang Dalam Kegiatan Angkutan Laut Dalam Negeri

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM49 Tahun 2011 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 172 (Civil Aviation Safety Regulation Part 172) Tentang Penyelenggara Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan (Air Traffic Service Provider)

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM51 Tahun 2011 tentang Terminal Khusus Dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM52 Tahun 2011 tentang Pengerukan dan Reklamasi

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM53 Tahun 2011 tentang Pemanduan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM55 Tahun 2011 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 176 (Civil Aviatlon Safety Regulatlon Part 176) Tentang Pencarian Dan Pertolongan (Search And Rescue)

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM57 Tahun 2011 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 171 (Civil Aviation Safety Regulation Part 171) Tentang Penyelenggara Pelayanan Telekomunikasi Penerbangan (Aeronautical Telecommunication Service Providers)

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM59 Tahun 2011 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik Di Lingkungan Kementerian Perhubungan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM60 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Organisasi Di Lingkungan Kementerian Perhubungan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM63 Tahun 2011 tentang Kriteria, Tugas Dan Wewenang Inspektur Penerbangan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM64 Tahun 2011 tentang Kriteria, Tugas Dan Wewenang Teknisi Penerbangan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM72 Tahun 2011 tentang Operasi Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Terpadu Tahun 2011 (1432 H)

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM73 Tahun 2011 tentang Tarif Angkutan Udara Perintis

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM74 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Angkutan Orang Dengan Kereta Api Pelayanan Kelas Ekonomi Tahun Anggaran 2011

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab pengangkut Angkutan Udara

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM78 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Kementerian Perhubungan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM80 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 41 Tahun 2001 Tentang Peraturan Umum Pengoperasian Pesawat Udara (General Operating And Flight Rules)

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM82 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian Di Lingkungan Kementerian Perhubungan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM83 Tahun 2011 tentang Standar Biaya Kementerian Perhubungan Tahun Anggaran 2012

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM85 Tahun 2011 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Otoritas Pelabuhan Penyeberangan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM86 Tahun 2011 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Lalu Lintas Angkutan Jalan, Sungai, Danau Dan Penyeberangan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM91 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian Khusus

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM92 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 77 Tahun 2011 Tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM95 Tahun 2011 tentang Statuta Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM96 Tahun 2011 tentang Statuta Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM97 Tahun 2011 tentang Pedoman Sistem Akuntansi Keuangan (PSAK) Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM98 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 63 Tahun 2011 tentang Kriteria, Tugas, Dan Wewenang Inspektur Penerbangan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM99 Tahun 2011 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Kementerian Perhubungan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM101 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Dan Evaluasi Jabatan Di Lingkungan Kementerian Perhubungan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM58 Tahun 2011 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Di Lingkungan Kementerian Perhubungan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.01/2011 Tahun 2011 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.01/2011 Tahun 2011 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Pengelolaan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Dan Barang Milik Negara.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.02/2011 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyediaan Anggaran, Penghitungan, Pembayaran, Dan Pertanggungjawaban Subsidi Pupuk.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.01/2011 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.01/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2011 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.01/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 133/PMK.01/2011 Tahun 2011 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Pengolahan Data Dan Dokumen Perpajakan.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.01/2011 Tahun 2011 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Pengolahan Data Eksternal.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.01/2011 Tahun 2011 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Pusat Investasi Pemerintah.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 251/PMK.01/2011 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.01/2011 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Pusat Investasi Pemerintah.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.01/2011 Tahun 2011 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Dana Pendidikan.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 01/M-DAG/PER/1/2012 Tahun 2012 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Penanaman Modal Di Bidang Perdagangan Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 02/M-DAG/PER/1/2012 Tahun 2012 tentang Ketentuan Impor Mutiara

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 03/M.DAG/PER/1/2012 Tahun 2012 tentang Ketentuan Impor Bahan Perusak Lapisan Ozon (BPO)

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 04/M-DAG/PER/1/2012 Tahun 2012 tentang Penggunaan Cadangan Beras Pemerintah Untuk Stabilisasi Harga

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 05/M-DAG/PER/01/2012 Tahun 2012 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor atas Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/2/2012 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12/M-DAG/PER/4/2008 Tentang Ketentuan Impor Dan Ekspor Beras

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M-DAG/PER/2/2012 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/3/2007 Tentang Ketentuan Impor Mesin Multifungsi Berwarna, Mesin Fotokopi Berwarna Dan Mesin Printer Berwarna

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2012 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 54/M-DAG/PER/12/2010 Tentang Ketentuan Impor Besi Atau Baja

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 09/M-DAG/PER/2/2012 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan Untuk Penghitungan Provisi Sumber Daya Hutan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10/M-DAG/PER/02/2012 Tahun 2012 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor atas Barang Ekspor yang dikenakan Bea Keluar

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11/M-DAG/PER/3/2012 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43/M-DAG/PER/9/2009 Tentang Ketentuan Pengadaan, Pengedaran, Penjualan, Pengawasan, Dan Pengendalian Minuman Beralkohol

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12/M-DAG/PER/3/2012 Tahun 2012 tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan Untuk Penghitungan Provisi Sumber Daya Hutan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 13/M-DAG/PER/3/2012 Tahun 2012 tentang Ketentuan Umum Di Bidang Ekspor

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 14/M-DAG/PER/3/2012 Tahun 2012 tentang Petunjuk Penggunaan Pakaian Seragam Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Kementerian Perdagangan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/3/2012 Tahun 2012 tentang Ketentuan Pengadaan, Pengedaran, Penjualan, Pengawasan, dan Pengendalian Minuman Beralkohol

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16/M-DAG/PER/3/2012 Tahun 2012 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Barang Ekspor Yang Dikenakan Bea Keluar

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18/M-DAG/PER/3/2012 Tahun 2012 tentang Pendelegasian Wewenang Penerbitan Perijinan Kepada Koordinator Dan Pelaksana Unit Pelayanan Perdagangan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19/M-DAG/PER/3/2012 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 32/M-DAG/PER/8/2010 Tentang Unit Pelayanan Perdagangan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23/M-DAG/PER/4/2012 Tahun 2012 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Barang Ekspor Yang Dikenakan Bea Keluar

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24/M-DAG/PER/4/2012 Tahun 2012 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 39/M-DAG/PER/10/2010 tentang Ketentuan Impor Barang Jadi Oleh Produsen

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 28/M-DAG/PER/5/2012 Tahun 2012 tentang Penetapan Harga Patokan Petani Gula Kristal Putih

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29/M-DAG/PER/5/2012 Tahun 2012 tentang Ketentuan Ekspor Produk Pertambangan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 30/M-DAG/PER/5/2012 Tahun 2012 tentang Ketentuan Impor Produk Hortikultura

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 32/M-DAG/PER/5/2012 Tahun 2012 tentang Penetapan Harga Patokan Ikan Untuk Penghitungan Hasil Perikanan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM1 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan Di Lingkungan Kementerian Perhubungan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM2 Tahun 2012 tentang Pedoman Sistem Akuntansi Keuangan (PSAK) Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM3 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Keselamatan Transportasi Darat

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM4 Tahun 2012 tentang Perubahan Keenam Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 18 Tahun 2002 tentang Persyaratan-Persyaratan Sertifikasi dan Operasi Bagi Perusahaan Angkutan Udara Niaga Untuk Penerbangan Komuter dan Charter

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM5 Tahun 2012 tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 22 Tahun 2002 tentang Persyaratan-Persyaratan Sertifikasi dan Operasi Bagi Perusahaan Angkutan Udara Yang Melakukan Penerbangan Dalam Negeri, Internasional dan Angkutan Udara Niaga Tidak Berjad

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM8 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Multimoda

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM10 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Massal Berbasis Jalan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM11 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Trase Jalur Kereta Api

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM15 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM18 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.58 Tahun 2003 tentang Mekanisme Penetapan dan Formulasi Perhitungan Tarif Angkutan Penyeberangan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM19 Tahun 2012 tentang Tarif Angkutan Penyeberangan Lintas Antar Provinsi

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM23 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengangkatan Dewan Pengawas Pada Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Kementerian Perhubungan Yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM25 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran Malahayati Aceh Besar

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM26 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM27 Tahun 2012 tentang Keprotokolan di Lingkungan Kementerian Perhubungan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM28 Tahun 2012 tentang Pedoman Perhitungan Dan Penetapan Tarif Angkutan Orang Dengan Kereta Api

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM29 Tahun 2012 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Umum Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Perhubungan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM31 Tahun 2012 tentang Perizinan Penyelenggaraan Sarana Perkeretaapian Umum

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM33 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Teknik Penerbangan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM34 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran Utama

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM35 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Pelabuhan Utama

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM36 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM37 Tahun 2012 tentang Jam Kerja Dan Daftar Hadir Pegawai Di Lingkungan Kementerian Perhubungan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM39 Tahun 2012 tentang Penggunaan Bahan Bakar Gas Jenis Compressed Natural Gas (CNG) Pada Kendaraan Bermotor

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM40 Tahun 2012 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja Kementerian Perhubungan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.01/2012 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.01/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 42/PMK.01/2012 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Kementerian Keuangan.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.011/2012 Tahun 2012 tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping Terhadap Impor Produk Canai Lantaian Dari Besi Atau Baja Bukan Paduan Tidak Dalam Gulungan Dari Negara Republik Rakyat Tiongkok, Singapura, Dan Ukraina.

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2012 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 101 Tahun 2012 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementrian Perindustrian

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 102 Tahun 2012 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementrian Riset Dan Teknologi

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2012 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementrian Pertanian

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2012 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementrian Perumahan Rakyat

-

diubah oleh

Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementrian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara

-

diubah oleh

Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2013 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Bagi Pegawai Negeri Sipil yang Menduduki Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Dilingkungan Kementerian dalam Negeri

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Dilingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Kehutanan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2013 tentang Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Kesehatan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Lingkungan Hidup

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Luar Negeri

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Perdagangan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Perhubungan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Sosial

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pembentukan Tim Nasional untuk Perundingan Perdagangan International

-

ditimbang oleh

Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negaraa

-

ditimbang oleh

Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2014 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 156 Tahun 2014 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Keuangan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja

-

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

-

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan

-

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri

-

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi

-

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi

-

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan

-

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat

-

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan

-

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria Dan Tata Ruang

-

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kementerian Ketenagakerjaan

-

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kementerian Pariwisata

-

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan

-

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan

-

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian

-

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian

-

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kementerian Kesehatan

-

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan

sepanjang mengatur ketentuan mengenai Kementerian Badan Usaha Milik Negara

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2015 tentang Kementerian Badan Usaha Milik Negara

sepanjang mengatur ketentuan mengenai Kementerian Badan Usaha Milik Negara

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2015 tentang Kementerian Badan Usaha Milik Negara

-

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, Dan Keamanan 

-

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia

-

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian

-

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial

-

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial

-

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial

-

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial

-

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan

-

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi

-

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2015 tentang Kementerian Komunikasi Dan Informatika

-

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kementerian Luar Negeri

-

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2015 tentang Kementerian Pemuda Dan Olahraga

-

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertahanan

-

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2015 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan

-

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2015 tentang Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah

-

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan Dan Perikanan

-

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional

-

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral 

-

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara

Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010
tentang badan narkotika nasional Disahkan pada tanggal 12 April 2010

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 159 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Badan Narkotika Nasional

Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2010
tentang program indonesia emas Disahkan pada tanggal 27 Maret 2010

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diubah oleh

Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2o1o tentang Program Indonesia Emas

Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2010
tentang program indonesia emas Disahkan pada tanggal 27 Maret 2010

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diubah oleh

Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2o1o tentang Program Indonesia Emas

Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2010
tentang pengawasan ketenagakerjaan Disahkan pada tanggal 19 Maret 2010

 

Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2010
tentang pengesahan persetujuan antara pemerintah republik indonesia dan pemerintah negara kuwait mengenai kerjasama ekonomi dan teknik (agreement between the government of the republic of indonesia and the government of the state of kuwait on economic andtechnical co-operation) Disahkan pada tanggal 18 Maret 2010

 

Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2010
tentang pengesahan persetujuan antara pemerintah republik indonesia dan pemerintah negara kuwait mengenai kerjasama ekonomi dan teknik ( agreement between the government of the republic of indonesia and the government of the state of kuwait on economic and techn Disahkan pada tanggal 18 Maret 2010

 

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2010
tentang pengesahan agreement on investment under the framework agreement on comprehensive economic cooperation among the government of the member countries of the association of south east asian nations and the republic of korea (persetujuan mengenai penanamanmodal berdasarkan persetujuan kerangka kerja mengenai kerjasama ekonomi menyeluruh diantara pemerintah negara-negara anggota perhimpunan bangsa-bangsa asia tenggara dan republik korea) Disahkan pada tanggal 18 Maret 2010

 

Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2010
tentang pengesahan instrument for the amendment of the constitution of the international labour organisation, 1997 (instrumen perubahan konstitusi organisasi ketenagakerjaan internasional, 1997) Disahkan pada tanggal 18 Maret 2010

 

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2010
tentang penggunaan bahasa indonesia dalam pidato resmi presiden dan/atau wakil presiden serta pejabat negara lainnya Disahkan pada tanggal 1 Maret 2010

 

Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010
tentang percepatan penanggulangan kemiskinan Disahkan pada tanggal 25 Februari 2010

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.07/2011 Tahun 2011 tentang Indeks Fiskal Dan Kemiskinan Daerah Dalam Rangka Perencanaan Pendanaan Urusan Bersama Pusat Dan Daerah Untuk Penanggulangan Kemiskinan Tahun Anggaran 2012.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 54/PMK.07/2012 Tahun 2012 tentang Indeks Fiskal Dan Kemiskinan Daerah Dalam Rangka Perencanaan Pendanaan Urusan Bersama Pusat Dan Daerah Untuk Penanggulangan Kemiskinan Tahun Anggaran 2013.

-

diubah oleh

Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

-

diubah oleh

Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2010
tentang pengesahan proposed amendment of the articles of agreement of the international monetary fund to enhance voice and participation in the international monetary fund (usul perubahan pasal-pasal persetujuan dana moneter internasional untuk meningkatkan suara dan keikutsertaan dalam dana moneter nasional ) dan proposal amandment of the atricles of agreement of the international monetary fund to expand the invesment authority of the international monetary fund (usulan perubahan pasal-pasal persetujuan dana m Disahkan pada tanggal 8 Februari 2010

 

Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2010
tentang pengesahan proposed amandment of the articles of agreement of the international monetary fund to enhance voice and participation in the international monetary fund (usulan perubahan pasal-pasal persetujuan dana moneter internasional untuk meningkatkan su Disahkan pada tanggal 8 Februari 2010

 

Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2010
tentang perubahan atas peraturan presiden nomor 67 tahun 2005 tentang kerjasama pemerintah dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur Disahkan pada tanggal 28 Januari 2010

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2010 tentang Penjaminan Infrastruktur dalam Proyek Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha yang Dilakukan Melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM83 Tahun 2010 tentang Panduan Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur Transportasi

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM90 Tahun 2010 tentang Pembentukan Simpul Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) Kementerian Perhubungan

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 260/PMK.011/2010 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penjaminan Infrastruktur Dalam Proyek Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha.

-

ditimbang oleh

Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 Tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010
tentang badan nasional pengelola perbatasan Disahkan pada tanggal 28 Januari 2010

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2012 tentang Tunjangan Khusus Wilayah Pulau - Pulau Kecil Terluar dan atau Wilayah Perbatasan bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia yang Bertugas Secara Penuh pada Wilayah Pulau - Pulau Kecil Terluar dan atau Wilayah Perbatasan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 119 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Badan Nasional Pengelola Perbatasan

Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2010
tentang kerjasama pemerintah aceh dengan lembaga atau badan di luar negeri Disahkan pada tanggal 28 Januari 2010

 

Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2010
tentang susunan organisasi tentara nasional indonesia Disahkan pada tanggal 28 Januari 2010

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2010 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional Indonesia

Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2010
tentang tunjangan jabatan fungsional bidan Disahkan pada tanggal 25 Januari 2010

 

Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2010
tentang pengesahan protocol to implement the fifth packkage of commitments under the asean framework agreement on service (protokol untuk melaksanakan paket komitmenkelima dalam persetujuan kerangka kerja asean di bidang jasa) Disahkan pada tanggal 22 Januari 2010

 

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2010
tentang pengesahan intergovernmental agreement on the asian highway network (persetujuan antar negara tentang jaringan jalan asia) Disahkan pada tanggal 22 Januari 2010

 

Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2010
tentang perubahan atas peraturan presiden nomor 72 tahun 2006 tentang tim koordinasi percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik Disahkan pada tanggal 22 Januari 2010

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2011 tentang Pembubaran Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik

-

ditimbang oleh

Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2006 Tentang Penugasan Kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Untuk Melakukan Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Yang Menggunakan Batubara

-

ditimbang oleh

Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penugasan Kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Untuk Melakukan Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Yang Menggunakan Energi Terbarukan, Batubara, Dan Gas

Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010
tentang rencana pembangunan jangka menengah nasional Disahkan pada tanggal 20 Januari 2010

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2010 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2011

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2010 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2010-2014

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pembentukan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional

Pasal 2

ditimbang oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 04 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2010-2014

-

diingat oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 04 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2010-2014

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 03/M-DAG/PER/1/2010 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Perdagangan Tahun 2010 - 2014

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 42/M-DAG/PER/10/2010 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Sarana Distribusi Melalui Dana Tugas Pembantuan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM83 Tahun 2010 tentang Panduan Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur Transportasi

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM90 Tahun 2010 tentang Pembentukan Simpul Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) Kementerian Perhubungan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Kebutuhan Pinjaman Luar Negeri Tahun 2010-2014

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Implementasi Rekomendasi Komisi Kebenaran Dan Persahabatan Republik Indonesia Dan Republik Demokratik Timor-Leste

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 04/M-DAG/PER/1/2012 Tahun 2012 tentang Penggunaan Cadangan Beras Pemerintah Untuk Stabilisasi Harga

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2012 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2013

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2014

Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2010
tentang penugasan kepada pt perusahaan listrik negara (persero) untuk melakukan percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik yang menggunakan energi terbarukan, batu bara, dan gas Disahkan pada tanggal 8 Januari 2010

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pasal 3 ayat (3) & Pasal 6 ayat (3)

ditimbang oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 02 Tahun 2010 tentang Daftar Proyek-Proyek Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang Menggunakan Energi Baru Terbarukan, Batubara, dan Gas Serta Transmisi Terkait

-

diingat oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 02 Tahun 2010 tentang Daftar Proyek-Proyek Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang Menggunakan Energi Baru Terbarukan, Batubara, dan Gas Serta Transmisi Terkait

-

diingat oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 15 Tahun 2010 tentang Daftar Proyek-Proyek Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang Menggunakan Energi Baru Terbarukan, Batubara dan Gas Serta Transmisi Terkait

-

diubah oleh

Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penugasan Kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Untuk Melakukan Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Yang Menggunakan Energi Terbarukan, Batubara, Dan Gas

Pasal 3

ditimbang oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penugasan Kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) untuk Melakukan Pembelian Listrik Dari Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi dan Harga Patokan Pembelian Tenaga Listrik Oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dari Pembangkit Listrik Tenaga Pana

Pasal 7 ayat (2)

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2011 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Penjaminan Kelayakan Usaha PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Untuk Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Dan/Atau Transmisi Dengan Menggunakan Energi Terbarukan, Batubara, Dan Gas Yang Dilakukan Melalui Kerjasama Dengan Pengemban

pasal 7 ayat (2)

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.011/2011 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian Jaminan Kelayakan Usaha PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Untuk Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Dengan Menggunakan Energi Terbarukan, Batubara, Dan Gas Yang Dilakukan Melalui Kerja Sama Dengan Pengembang Listrik Swasta.

Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2010
tentang pengesahan memorandum saling pengertian antara pemerintah republik indonesia dan pemerintah federasi rusia tentang kerja sama di bidang pemberantasan terorisme (memorandum of understanding between the government of the republic of indonesia and the gove Disahkan pada tanggal 5 Januari 2010

 

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2010
tentang pengesahan asean trade in goods agreement (persetujuan perdagangan barang asean) Disahkan pada tanggal 5 Januari 2010

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pengesahan Protocol To Amend Certain Asean Economic Agreements Related To Trade In Goods (Protokol Untuk Mengubah Perjanjian Ekonomi Asean Tertentu Terkait Perdagangan Barang)

Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2010
tentang pengesahan persetujuan antara pemerintah republik indonesia dan pemerintah federasi rusia mengenai kerja sama di bidang eksplorasi dan pemanfaatan antariksa untuk maksud damai (agreement between the government of the republic of indonesia and the govern Disahkan pada tanggal 5 Januari 2010

 

 

PT Tatanusa

Address : Jl. Gelagah No. 47, Pisangan Timur

Kota      :  Ciputat - Tangerang Selatan 15419

Telpon   : (021) 743 4810 ; WA : +6281 6135 6892

Email    : penerbit@tatanusa.co.id