Anotasi 
Keputusan Presiden Tahun 2004

Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2004
tentang pembentukan tim penilai akhir pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural Disahkan pada tanggal 20 Desember 2004

 

Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2004
tentang pengesahan protocol to amend the asean framework agreement on services (protokol perubahan perjanjian bidang jasa asean) Disahkan pada tanggal 20 Desember 2004

 

Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2004
tentang dana alokasi umum daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota tahun anggaran 2005 Disahkan pada tanggal 9 Desember 2004

 

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2004
tentang pernyataan perpanjangan keadaan bahaya dengan tingkatan keadaan darurat sipil di provinsi nanggroe aceh darusalam Disahkan pada tanggal 18 November 2004

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2005 tentang Penghapusan Keadaan Bahaya Dengan Tingkatan Keadaan Darurat Sipil Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2005 tentang Penghapusan Keadaan Bahaya Dengan Tingkatan Keadaan Darurat Sipil Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2004
tentang perubahan sekolah tinggi agama hindu negeri denpasar menjadi institut hindu dharma negeri denpasar Disahkan pada tanggal 8 November 2004

 

Keputusan Presiden Nomor 112 Tahun 2004
tentang penetapan bencana alam gempa bumi dan gelombang tsunami di provinsi nanggroe aceh darussalam dan provinsi sumatera utara sebagai bencana nasional dan hari berkabung nasional Disahkan pada tanggal 27 Desember 2004

 

Keputusan Presiden Nomor 111 Tahun 2004
tentang pembentukan tim pencari fakta kasus meninggalnya munir Disahkan pada tanggal 23 Desember 2004

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

KEPPRES Nomor 6 Tahun 2005 tentang Perpanjngan Masa Tugas Tim Pencari Fakta Meninggalnya Munir

-

diubah oleh

KEPPRES Nomor 12 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 111 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Tim Pencari Fakta Kasus Meninggalnya Munir

Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2004
tentang penugasan wakil presiden melaksanakan tugas presiden Disahkan pada tanggal 25 November 2004

 

Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2004
tentang penugasan wakil presiden melaksanakan tugas presiden Disahkan pada tanggal 17 November 2004

 

Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2004
tentang pembentukan badan penyelesaian sengketa konsumen pada pemerintah kota kupang, kota samarinda, kota sukabumi, kota bogor, kota kediri, kota mataram, kota palangkaraya dan pada kabupaten kupang, kabupaten belitung, kabupaten sukabumi,kabupaten bulungan, kabupaten serang, kabupaten ogan komering ulu dan kabupaten jeneponto Disahkan pada tanggal 18 Oktober 2004

 

Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004
tentang dewan pengupahan Disahkan pada tanggal 18 Oktober 2004

 

Keputusan Presiden Nomor 106 Tahun 2004
tentang tim koordinasi pemulangan tenaga kerja indonesia bermasalah dan keluarganya dari malaysia Disahkan pada tanggal 18 Oktober 2004

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2013 tentang Koordinasi Pemulangan Tenaga Kerja Indonesia

Keputusan Presiden Nomor 105 Tahun 2004
tentang pengelolaan arsip statis Disahkan pada tanggal 18 Oktober 2004

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2005 tentang Tunjangan Pengelolaan Arsip Statis Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia

Keputusan Presiden Nomor 104 Tahun 2004
tentang pengesahan anggaran dasar gerakan pramuka Disahkan pada tanggal 18 Oktober 2004

 

Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2004
tentang perubahan susunan keanggotaan badan amil zakat nasional sebagaimana dimaksud dalam keputusan presiden nomor 8 tahun 2001 tentang badan amil zakat nasional Disahkan pada tanggal 18 Oktober 2004

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh

Nomor 27 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Susunan Keanggotaan Badan Amil Zakat Nasional Sebagaimana Dimaksud Dalam Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2001 Tentang Badan Amil Zakat Nasional

Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2004
tentang honorarium bagi ketua, ketua pengganti, anggota, dan anggota pengganti panitia penyelesaian perselisihan perburuhan pusat Disahkan pada tanggal 18 Oktober 2004

 

Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 2004
tentang tunjangan jabatan fungsional instruktur Disahkan pada tanggal 18 Oktober 2004

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dicabut oleh

Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Instruktur

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Instruktur

Keputusan Presiden Nomor 100 Tahun 2004
tentang tunjangan jabatan fungsional pengendali dampak lingkungan Disahkan pada tanggal 18 Oktober 2004

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dicabut oleh

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan

Keputusan Presiden Nomor 99 Tahun 2004
tentang tunjangan jabatan fungsional pengamat meteorologi dan geofisika Disahkan pada tanggal 18 Oktober 2004

 

Keputusan Presiden Nomor 98 Tahun 2004
tentang pembentukan pengadilan negeri tilamuta dan pengadilan negeri una aha Disahkan pada tanggal 18 Oktober 2004

 

Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 2004
tentang pembentukan pengadilan negeri menggala dan pengadilan negeri donggala Disahkan pada tanggal 18 Oktober 2004

 

Keputusan Presiden Nomor 96 Tahun 2004
tentang pembentukan kejaksaan negeri malinau, kejaksaan negeri batu, kejaksaan negeri puruk cahu, kejaksaan negeri tamiang layang, kejaksaan negeri penajam, kejaksaan negeri melonguane, kejaksaan negeri tobelo,kejaksaan negeri labuha, kejaksaan negeri batulicin, kejaksaaan negeri mukomuko, kejaksaan negeri tais, kejaksaan negeri bintuhan, kejaksaan negeri suwawa, kejaksaan negeri marisa, kejaksaan negeri tomohon dan kejaksaan negeri amurang Disahkan pada tanggal 18 Oktober 2004

 

Keputusan Presiden Nomor 95 Tahun 2004
tentang perubahan kedua atas keputusan presiden nomor 26 tahun 1998 tentang jaminan terhadap kewajiban pembayaran bank umum Disahkan pada tanggal 18 Oktober 2004

 

Keputusan Presiden Nomor 94 Tahun 2004
tentang pengelolaan komplek gelanggang olahraga bung karno Disahkan pada tanggal 18 Oktober 2004

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pembubaran Badan Pengelola Gelanggang Olahraga Bung Karno Dan Direksi Pelaksana Pengelolaan Gelanggang Olahraga Bung Karno

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pembubaran Badan Pengelola Gelanggang Olahraga Bung Karno Dan Direksi Pelaksana Pengelolaan Gelanggang Olahraga Bung Karno

-

dicabut oleh

Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pembubaran Badan Pengelola Gelanggang Olahraga Bung Karno Dan Direksi Pelaksana Pengelolaan Gelanggang Olahraga Bung Karno

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pembubaran Badan Pengelola Gelanggang Olahraga Bung Karno Dan Direksi Pelaksana Pengelolaan Gelanggang Olahraga Bung Karno

Keputusan Presiden Nomor 93 Tahun 2004
tentang pendirian sekolah tinggi agama islam negeri syaikh abdurrahman siddik bangka belitung Disahkan pada tanggal 18 Oktober 2004

 

Keputusan Presiden Nomor 92 Tahun 2004
tentang pendirian sekolah tinggi agama islam negeri al-fatah jayapura Disahkan pada tanggal 18 Oktober 2004

 

Keputusan Presiden Nomor 91 Tahun 2004
tentang perubahan sekolah tinggi agama islam negeri sultan maulana hasanuddin banten serang menjadi institut agama islam negeri sultan maulana hasanuddin banten, sekolah tinggi agama islam negeri mataram menjadi institut agama islam negeri mataram,dan sekolah tinggi agama islam negeri sultan amai gorontalo menjadi institut agama islam negeri sultan amai gorontalo Disahkan pada tanggal 18 Oktober 2004

 

Keputusan Presiden Nomor 90 Tahun 2004
tentang pengesahan amendments to articles 24 and 25 of the constitution of the world health organization (amandemen terhadap pasal 24 dan 25 konstitusi organisasi kesehatan dunia) Disahkan pada tanggal 11 Oktober 2004

 

Keputusan Presiden Nomor 89 Tahun 2004
tentang tunjangan jabatan pranata nuklir Disahkan pada tanggal 6 Oktober 2004

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dicabut oleh

Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Nuklir

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Nuklir

Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004
tentang pengelolaan informasi administrasi kependudukan Disahkan pada tanggal 6 Oktober 2004

 

Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2004
tentang penggabungan sekolah tinggi pemerintahan dalam negeri ke dalam institut ilmu pemerintahan Disahkan pada tanggal 6 Oktober 2004

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diubah oleh

Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2004 tentang Penggabungan Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri ke Dalam Institut Ilmu pemerintahan

Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 2004
tentang pembukaan kantor konsulat jenderal republik indonesia di kuching, sarawak, malaysia Disahkan pada tanggal 5 Oktober 2004

 

Keputusan Presiden Nomor 85 Tahun 2004
tentang pengesahan revised constitution of the asia-pacific telecommunity, new delhi 2002 (konstitusi telekomunitas asia pasifik yang diperbaharui, new delhi 2002) Disahkan pada tanggal 5 Oktober 2004

 

Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2004
tentang komite standar akuntansi pemerintahan Disahkan pada tanggal 5 Oktober 2004

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diubah oleh

KEPPRES Nomor 2 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2004 Tentang Komite Standar Akuntansi Pemerintahan

-

diubah oleh

Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2004 tentang Komite Standar Akuntasi Pemerintahan

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2004 tentang Komite Standar Akuntansi Pemerintahan

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 2016 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2004 tentang Komite Standar Akuntansi Pemerintahan

Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 2004
tentang pelaksanaan paten oleh pemerintah terhadap obat-obat anti retroviral Disahkan pada tanggal 5 Oktober 2004

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diubah oleh

Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Paten Oleh Pemerintah terhadap Obat-Obat Anti Retroviral

-

ditimbang oleh

Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Paten Oleh Pemerintah Terhadap Obat Antiviral Dan Antiretroviral

Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 2004
tentang tim dokter kepresidenan Disahkan pada tanggal 4 Oktober 2004

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2005 tentang Tim Dokter Kepresidenan

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2005 tentang Tim Dokter Kepresidenan

Keputusan Presiden Nomor 81 Tahun 2004
tentang pengadaan rumah bagi mantan presiden dan/atau mantan wakil presiden Disahkan pada tanggal 27 September 2004

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pengadaan dan Standar Rumah bagi Mantan Presiden Dan/Atau Mantan Wakil Presiden Republik Indonesia

-

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pengadaan dan Standar Rumah bagi Mantan Presiden Dan/Atau Mantan Wakil Presiden Republik Indonesia

Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2004
tentang pengesahan instruments amending the constitution and the convention of the international telecommunication unio, marrakesh, 2002 (instrumen perubahan konstitusi dan konvensi perhimpunan telekomunikasi internasional matrrakesh, 2002) Disahkan pada tanggal 27 September 2004

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM26 Tahun 2011 tentang Telekomunikasi Pelayaran

Keputusan Presiden Nomor 79 Tahun 2004
tentang pengesahan protokol perubahan atas persetujuan kerjasama antara pemerintah republik indonesia dan pemerintah amerika serikat mengenai penggunaan tenaga nuklir untuk maksud-maksud damai Disahkan pada tanggal 27 September 2004

 

Keputusan Presiden Nomor 78 Tahun 2004
tentang pengesahan persetujuan antara pemerintah republik indonesia dan pemerintah republik bulgaria mengenai peningkatan dan perlindungan atas penanaman modal Disahkan pada tanggal 27 September 2004

 

Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 2004
tentang pengesahan persetujuan antara pemerintah republik indonesia dan pemerintah republik rakyat demokratik korea mengenai pembebasan visa bagi pemegang paspor diplomatik dan paspor dinas Disahkan pada tanggal 27 September 2004

 

Keputusan Presiden Nomor 76 Tahun 2004
tentang pengesahan persetujuan antara pemerintah republik indonesia dan pemerintah republik peru mengenai pembebasan visa bagi pemegang paspor diplomatik, paspor dinas atau paspor spesial Disahkan pada tanggal 27 September 2004

 

Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 2004
tentang penetapan hari pemungutan suara pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahap kedua tahun 2004 sebagai hari yang diliburkan Disahkan pada tanggal 17 September 2004

 

Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2004
tentang pengesahan wipo performances and phonograms treaty, 1996 (traktat wipo mengenai pertunjukan dan rekaman suara, 1996) Disahkan pada tanggal 10 September 2004

 

Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 2004
tentang penugasan wakil presiden melaksanakan tugas presiden Disahkan pada tanggal 8 September 2004

 

Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004
tentang perubahan atas keputusan presiden nomor 42 tahun 2002 tentang pedoman pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara Disahkan pada tanggal 6 September 2004

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 211/Kpts/KU.510/5/2005 Tahun 2005 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Gubernur Dalam Pengelolaan dan Tanggung Jawab Dana Dekonsentrasi Departemen Pertanian Tahun Anggaran 2005

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 249/Kpts/OT.160/6/2005 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Timur Tengah Bidang Kerjasama Pertanian

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 440/Kpts/KU.510/12/2005 Tahun 2005 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Gubernur Dalam Pengelolaan dan Tanggung Jawab Dana Dekonsentrasi Departemen Pertanian Tahun Anggaran 2006

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 441/Kpts/KU.510/12/2005 Tahun 2005 tentang Penugasan Kepada Gubernur/Bupati/Walikota Dalam Pengelolaan dan Tanggung Jawab Dana Tugas Pembantuan Departemen Pertanian Tahun Anggaran 2006

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat Keppres 80-2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2006 tentang Perubahan PP 29-2005 Tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2005

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03/Pert/HK.060/2/2006 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengujian dan Penyaluran Dana Penguatan Modal Usaha Kelompok Kepada Kelompok Sasaran Pada Kegiatan Pembangunan Pertanian Tahun Anggaran 2006

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 46/Permentan/OT.140/10/2006 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Cadangan Benih Nasional

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 282/Kpts/KU.210/4/2006 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengajuan dan Penyaluran Dana Penguatan Modal Usaha Agribisnis Kepada Lembaga Mandiri Yang Mengakar Di Masyarakat (LM3) Pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Departemen Pertanian Tahun Anggaran 2006

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 734/Kpts/OT.140/12/2006 Tahun 2006 tentang Pembentukan Komisi Nasional Sumber Daya Genetik

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03/Permentan/KP.340/1/2007 Tahun 2007 tentang Penugasan Kepada Gubernur Dalam Pengelolaan dan Tanggung Jawab Dana Tugas Pembantuan Provinsi Tahun Anggaran 2007

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02/Permentan/KP.340/1/2007 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada gubernur Dalam Pengelolaan dan Tanggung Jawab Dana Dekonsentrasi Departemen Pertanian Tahun Anggaran 2007

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 04/Permentan/KP.340/1/2007 Tahun 2007 tentang Penugasan Kepada Bupati/walikota Dalam Pengelolaan dan Tanggungjawab Dana Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2007

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 23/Permentan/SR.120/2/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Peningkatan Produktivitas dan Produksi Padi, Jagung dan Kedelai Melalui Bantuan Benih Tahun 2007

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 24/Permentan/SR.120/2/2007 Tahun 2007 tentang Harga Referensdi Benih Jagung, Padi dan Kedelai Tahun 2007

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 34/Permentan/SR.120/2/2007 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 23/PERMENTAN/SR.120/2/2007 Tentang Pedoman Umum Peningkatan Produktivitas dan Produksi Padi, Jagung dan Keledai Melalui Bantuan Benih Tahun 2007

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/Permentan/OT.140/4/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Harga Pembelian Gabah Oleh Pemerintah

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 46/Permentan/OT.140/5/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum SKIM Pelayanan Pembiayaan Pertanian (SP-3) T.A. 2007

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 47/Permentan/OT.140/5/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Agribisnis Lembaga Mandiri Yang Mengakar Di Masyarakat (LM3) Tahun 2007

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/OT.140/6/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanggulangan Dampak Bencana Di Bidang Pertanian

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 51/Permentan/OT.160/6/2007 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Program Pemberdayaan Perdesaan dan Pembangunan Pertanian Di Sulawesi Tengah (Rural Empowerment and Agricultural Development/Read Programme In Central Sulawesi)

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 52/Permentan/SR.120/7/2007 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Lampiran Peraturan Menteri Pertanian Nomor 23/PERMENTAN/SR.120/3/2007 Juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 34/PERMENTAN/SR.120/3/2007 Tentang Pedoman Umum Peningkatan Produktivitas dan Produksi Padi, Jagung dan Kedelai Melalui Bantuan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 54/Permentan/KP.120/7/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Penilaian Petani Berprestasi

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 56/Permentan/KP.120/7/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Penilaian Guru Sekolah Pertanian Pembangunan (SPP) Berprestasi

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 63/Permentan/OT.140/8/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengajuan dan Penyaluran Dana Penguat Modal Usaha Agribisnis Kepada Lembaga Mandiri Yang Mengakar Di Masyarakat (LM3) Pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Departemen Pertanian Tahun Anggaran 2007

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 73/Permentan/OT.140/12/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembinaan Tenaga Harian Lepas (THL) Tenaga Bantu Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Pengamat Hama dan Penyakit (POPT-PHP)

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 462.1/Kpts/SR.120/8/2007 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Wewenang Penyelesaian Proses Kontrak Kepada Pihak Ketiga Dalam Pelaksanaan Program Peningkatan Produktivitas dan Produksi Padi, Jagung dan Kedelai Melalui Bantuan Benih Tahun 2007

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 649/Kpts/KP.320/11/2007 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Wewenang Untuk Penandatanganan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Di Lingkungan Departemen Pertanian Tahun Anggaran 2008

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03/Permentan/OT.140/1/2008 Tahun 2008 tentang Penugasan Kepada Gubernur Dalam Pengelolaan dan Tanggung Jawab Dana Tugas Pembantuan Propinsi Tahun Anggaran 2008

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 04/Permentan/OT.140/1/2008 Tahun 2008 tentang Penugasan Kepada Bupati/Walikota Dalam Pengelolaan dan Tanggung Jawab Dana Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2008

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/Permentan/OT.140/2/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Sosial Kepada Petani Tahun Anggaran 2008

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 24/Permentan/PP.330/4/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Harga Pembelian Gabah dan Beras Oleh Pemerintah

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 33/Permentan/OT.140/7/2008 Tahun 2008 tentang Harga Referensi Benih Penjenis Tanaman dan Bibit Ternak Lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 96/Kpts/KU.210/1/2008 Tahun 2008 tentang Mekanisme Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Di Lingkungan Departemen Pertanian

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 143/Kpts/LB.310/2/2008 Tahun 2008 tentang Penunjukan Lembaga Riset Perkebunan Indonesia (LRPI) Untuk Melaksanakan Penelitian Di Bidang Perkebunan Mendukung Revitalisasi Perkebunan Indonesia

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2004 tentang Komite Standar Akuntasi Pemerintahan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/7/2009 Tahun 2009 tentang Surat Keterangan Asal (Certificate of Origin) untuk Barang Ekspor Indonesia

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM6 Tahun 2009 tentang Tata Cara Tetap Administrasi Pelaksanaan Anggaran Di Lingkungan Departemen Perhubungan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM30 Tahun 2009 tentang Honorarium Bagi Inspektur dan Teknisi Penerbangan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM31 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Yang Berlaku Pada Bagian Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM80 Tahun 2009 tentang Prosedur Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Yang Sebagian Atau Seluruhnya Dibiayai Dari Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN) Di Lingkungan Departemen Perhubungan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM4 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Serta Pelaporan Keuangan di Lingkungan Departemen Perhubungan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 04/M-DAG/PER/1/2010 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Perdagangan Tahun 2010

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/9/2010 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintah Dibidang Perdagangan Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Dalam Rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2011

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 42/M-DAG/PER/10/2010 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Sarana Distribusi Melalui Dana Tugas Pembantuan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 49/M-DAG/PER/12/2010 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Sarana Perdagangan Tahun Anggaran 2011

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 55/M-DAG/PER/12/2010 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/2010 Tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Di Bidang Perdagangan Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Dalam Rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2011

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 66/Permentan/OT.140/12/2010 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Untuk Pertanian Tahun Anggaran 2011

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 68/Permentan/OT.140/12/2010 Tahun 2010 tentang Penugasan Kepada Bupati/Walikota Dalam Pengelolaan Kegiatan dan Tanggung Jawab Dana Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2011

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70/Permentan/OT.140/12/2010 Tahun 2010 tentang Penugasan Kepada Gubernur Dalam Pengelolaan Kegiatan dan Tanggung Jawab Dana Tugas Pembantuan Provinsi Tahun Anggaran 2011

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 71/Permentan/OT.140/12/2010 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Kepada Gubernur Dalam Pengelolaan Kegiatan dan Tanggung Jawab Dana Dekonsentrasi Provinsi Tahun Anggaran 2011

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM66 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Laporan Keuangan dan Pertanggungjawaban Anggaran Kantor/Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.02/2010 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Belanja Dari BA BUN Pengelola Belanja Lainnya (BA 999.08) Ke Bagian Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2010.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194/PMK.05/2010 Tahun 2010 tentang Penyusunan Dan Pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Luncuran Penerusan Pinjaman (DIPA-L PP) Tahun Anggaran 2010 Sebagai Tambahan Anggaran Tahun Anggaran 2011

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.02/2010 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, Dan Pertanggungjawaban Dana Upaya Khusus Kedelai.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.02/2010 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyediaan Anggaran, Pencairan, Dan Pertanggungjawaban Bantuan Langsung Pupuk Dan Bantuan Langsung Sarana Produksi Pertanian.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 220/PMK.05/2010 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, Pengelolaan, Dan Pertanggungjawaban Dana Bergulir Pengadaan Tanah Untuk Jalan Tol.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 42/M-DAG/PER/12/2011 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Di Bidang Perdagangan Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintahan Dalam Rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2012

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43/M-DAG/PER/12/2011 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Sarana Perdagangan Tahun Anggaran 2012

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47/M-DAG/PER/12/2011 Tahun 2011 tentang Penugasan Gubernur Atau Bupati/Walikota Dalam Rangka Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Dan Pengembangan Sarana Distribusi yang Didanai Melalui Dana Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2012

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 96/Permentan/OT.140/12/2011 Tahun 2011 tentang Penugasan Kepada Gubernur Dalam Pengelolaan Kegiatan dan Tanggung Jawab Dana Tugas Pembantuan Provinsi Tahun Anggaran 2012

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2004 tentang Komite Standar Akuntansi Pemerintahan

Keputusan Presiden Nomor 71 Tahun 2004
tentang pengadaan pegawai negeri sipil tahun anggaran 2004 Disahkan pada tanggal 13 Agustus 2004

 

Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2004
tentang perpanjangan masa tugas tim pemberesan badan penyehatan perbankan nasional Disahkan pada tanggal 12 Agustus 2004

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

KEPPRES Nomor 5 Tahun 2005 tentang Perpanjangan Kedua Kali Masa Tugas Tim Pemberesan Badan Penyehatan Perbankan Nasional

Keputusan Presiden Nomor 69 Tahun 2004
tentang pengesahan framework agreement on comprehensive economic cooperation between the association of southeast asian nations and the republic of india (persetujuan kerangka kerja mengenai kerjasama ekonomi menyeluruh antara negara-negara anggota perhimpunanbangsa-bangsa asia tenggara dan republik india) Disahkan pada tanggal 10 Agustus 2004

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2010 tentang Pengesahan Agreement On Trade In Goods Under The Framework Agreement On Comprehensive Economic Cooperation Between The Association Of Southeast Asian Nations And The Republic Of India (Persetujuan Mengenai Perdagangan Barang Dalam Persetujuan Kerangka Ke

-

 

Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2015 tentang Pengesahan Agreement On Dispute Settlement Mechanism Under The Framework Agreement On Comprehensive Economic Cooperation Between The Association Of Southeast Asian Nations And The Republic Of India (persetujuan Tentang Mekanisme Penyelesaian Sengketa Ber

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pengesahan Protokol To Amend The Framework Agreement On Comprehensive Economic Cooperation Between The Association Of Southeast Asian Nations And The Republic Of India (protokol Perubahan Kerangka Kerja Persetujuan Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh Antara As

Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 2004
tentang pengesahan persetujuan antara republik indonesia dan republik federal jerman tentang peningkatan dan perlindungan timbal balik penanaman modal beserta protokol Disahkan pada tanggal 10 Agustus 2004

 

Keputusan Presiden Nomor 67 Tahun 2004
tentang pengesahan persetujuan antara pemerintah republik indonesia dan pemerintah negara meksiko serikat untuk penghindaran pajak berganda dan pencegahan pengelakan pajak yang berkenaan dengan pajak atas penghasilan beserta protokol Disahkan pada tanggal 10 Agustus 2004

 

Keputusan Presiden Nomor 66 Tahun 2004
tentang tunjangan kerja bagi ketua, wakil ketua, sekretaris, dan anggota lembaga sensor film Disahkan pada tanggal 9 Agustus 2004

 

Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 2004
tentang penugasan wakil presiden melaksanakan tugas presiden Disahkan pada tanggal 5 Agustus 2004

 

Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2004
tentang kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja instansi vertikal di lingkungan departemen kehakiman dan hak asasi manusia Disahkan pada tanggal 5 Agustus 2004

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2012 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia

Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 2004
tentang pengamanan obyek vital nasional Disahkan pada tanggal 5 Agustus 2004

 

Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 2004
tentang penetapan ketua dan wakil ketua bidang panitia nasional penyelenggara konferensi tingkat tinggi asia afrika 2005 dan peringatan 50 tahun konferensi asia afrika Disahkan pada tanggal 5 Agustus 2004

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

KEPPRES Nomor 9 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 2004 Tentang Panitia Nasional Penyelenggara Konferensi Tingkat Tinggi Asia Afrika 2005 Dan Peringatan 50 Tahun Konferensi Asia Afrika

Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 2004
tentang perubahan atas keputusan presiden nomor 80 tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah Disahkan pada tanggal 5 Agustus 2004

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 23/Permentan/SR.120/2/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Peningkatan Produktivitas dan Produksi Padi, Jagung dan Kedelai Melalui Bantuan Benih Tahun 2007

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 24/Permentan/SR.120/2/2007 Tahun 2007 tentang Harga Referensdi Benih Jagung, Padi dan Kedelai Tahun 2007

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 34/Permentan/SR.120/2/2007 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 23/PERMENTAN/SR.120/2/2007 Tentang Pedoman Umum Peningkatan Produktivitas dan Produksi Padi, Jagung dan Keledai Melalui Bantuan Benih Tahun 2007

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 47/Permentan/OT.140/5/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Agribisnis Lembaga Mandiri Yang Mengakar Di Masyarakat (LM3) Tahun 2007

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 52/Permentan/SR.120/7/2007 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Lampiran Peraturan Menteri Pertanian Nomor 23/PERMENTAN/SR.120/3/2007 Juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 34/PERMENTAN/SR.120/3/2007 Tentang Pedoman Umum Peningkatan Produktivitas dan Produksi Padi, Jagung dan Kedelai Melalui Bantuan

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 462.1/Kpts/SR.120/8/2007 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Wewenang Penyelesaian Proses Kontrak Kepada Pihak Ketiga Dalam Pelaksanaan Program Peningkatan Produktivitas dan Produksi Padi, Jagung dan Kedelai Melalui Bantuan Benih Tahun 2007

Keputusan Presiden Nomor 60 Tahun 2004
tentang peningkatan status kantor urusan kepentingan republik indonesia menjadi kedutaan besar republik indonesia di dili, republik demokratik timor leste Disahkan pada tanggal 26 Juli 2004

 

Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2004
tentang pembentukan pengadilan tindak pidana korupsi pada pengadilan negeri jakarta pusat Disahkan pada tanggal 26 Juli 2004

 

Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 2004
tentang penanganan gula yang diimpor secara tidak sah Disahkan pada tanggal 26 Juli 2004

 

Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 2004
tentang penetapan gula sebagai barang dalam pengawasan Disahkan pada tanggal 26 Juli 2004

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/5/2010 Tahun 2010 tentang Penetapan Harga Patokan Petani (HPP) Gula Kristal Putih (Plantation White Sugar)

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11/M-DAG/PER/5/2011 Tahun 2011 tentang Penetapan Harga Patokan Petani (Hpp) Gula Kristal Putih (Plantation White Sugar)

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 28/M-DAG/PER/5/2012 Tahun 2012 tentang Penetapan Harga Patokan Petani Gula Kristal Putih

Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 2004
tentang pengalihan organisasi, administrasi, dan finansial pengadilan dalam lingkungan peradilan militer dari markas besar tentara nasional indonesia ke mahkamah agung Disahkan pada tanggal 9 Juli 2004

 

Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 2004
tentang penetapan hari pemungutan suara pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahap pertama tahun 2004 sebagai hari yang diliburkan Disahkan pada tanggal 1 Juli 2004

 

Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2004
tentang perubahan institut keguruan dan ilmu pendidikan negeri gorontalo menjadi universitas negeri gorontalo Disahkan pada tanggal 23 Juni 2004

 

Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2004
tentang pengesahan persetujuan antara pemerintah republik indonesia dan pemerintah republik polandia tentang kerjasama kebudayaan dan pendidikan Disahkan pada tanggal 23 Juni 2004

 

Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 2004
tentang komisi nasional lanjut usia Disahkan pada tanggal 22 Juni 2004

 

Keputusan Presiden Nomor 51 Tahun 2004
tentang sekretariat jenderal dan kepaniteraan mahkamah konstitusi Disahkan pada tanggal 22 Juni 2004

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan Dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi

Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 2004
tentang perubahan institut agama islam negeri sunan kalijaga yogyakarta menjadi universitas islam negeri sunan kalijaga yogyakarta dan sekolah tinggi agama islam negeri malang menjadi universitas islam negeri malang Disahkan pada tanggal 21 Juni 2004

 

Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2004
tentang biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun 2005 Disahkan pada tanggal 21 Juni 2004

 

Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 2004
tentang pengesahan framework agreement on comprehensive economic co-operation between the association of south east asian nations and the peoples of china (persetujuan kerangka kerja mengenai kerjasama ekonomi menyeluruh antara negara-negaraanggota asosiasi bangsa-bangsa asia tenggara dan republik rakyat china) Disahkan pada tanggal 15 Juni 2004

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengesahan Agreement On Trade In Services Of The Framework Agreement On Comprehensive Economic Co-Operation Between The Association Of Southeast Asian Nations And The People"s Republic Of China (Persetujuan Perdagangan Jasa Dalam Persetujuan Kerangka K

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117/PMK.011/2012 Tahun 2012 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka Asean-China Free Trade Area (ACFTA).

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2013 tentang pengesahan protocol to implement the second package of spesific commitments under the agreement on trade in services of the framework agreement on comprehensive economic co-operation between the association of southeast asian nationa and the people's rep

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pengesahan Protocol To Incorporate Technical Barriers To Trade And Sanitary And Phytosanitary Measures Into the Agreement on Trade In Goods of the Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-Operation Between the Association of Southeast Asian Natio

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2014 tentang Pengesahan Third Protocol To Amend the Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation Between Association of Southeast Asian Nations And the People`S Republic of China (Protokol Ketiga Untuk Mengubah Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerja S

Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 2004
tentang panitia nasional penyelenggara konferensi tingkat tinggi asia afrika 2005 dan peringatan 50 tahun konferensi asia afrika Disahkan pada tanggal 1 Juni 2004

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Ps. 4 (2)

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 2004 tentang Penetapan Ketua dan Wakil Ketua Bidang Panitia Nasional Penyelenggara Konferensi Tingkat Tinggi Asia Afrika 2005 dan Peringatan 50 Tahun Konferensi Asia Afrika

-

diubah oleh

KEPPRES Nomor 9 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 2004 Tentang Panitia Nasional Penyelenggara Konferensi Tingkat Tinggi Asia Afrika 2005 Dan Peringatan 50 Tahun Konferensi Asia Afrika

Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 2004
tentang pengesahan persetujuan perdagangan antara pemerintah republik indonesia dan pemerintah republik bulgaria Disahkan pada tanggal 31 Mei 2004

 

Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 2004
tentang pengalihan organisasi, administrasi, dan finansial sekretariat jenderal komisi pemeriksa kekayaan penyelenggara negara ke komisi pemberantasan tindak pidana korupsi Disahkan pada tanggal 27 Mei 2004

 

Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 2004
tentang pembubaran tim koordinator penanggulangan pertambangan tanpa ijin, penyalahgunaan bahan bakar minyak serta perusakan instalasi ketenagalistrikan dan pencurian aliran listrik Disahkan pada tanggal 18 Mei 2004

 

Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 2004
tentang pernyataan perubahan status keadaan bahaya dengan tingkatan keadaan darurat militer menjadi keadaan bahaya dengan tingkat keadaan darurat sipil di provinsi nanggroe aceh darussalam Disahkan pada tanggal 18 Mei 2004

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pernyataan Perpanjangan Keadaan Bahaya Dengan Tingkatan Keadaan Darurat Sipil Di Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam

-

ditimbang oleh

Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2005 tentang Penghapusan Keadaan Bahaya Dengan Tingkatan Keadaan Darurat Sipil Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2005 tentang Penghapusan Keadaan Bahaya Dengan Tingkatan Keadaan Darurat Sipil Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam


Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2004
tentang tunjangan bahaya nuklir bagi pegawai negeri sipil di linkungan badan tenaga nuklir nasional Disahkan pada tanggal 14 Mei 2004

 

Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 2004
tentang perizinan atau perjanjian dibidang pertambangan yang berada di kawasan hutan Disahkan pada tanggal 12 Mei 2004

 

Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2004
tentang rencana aksi nasional hak asasi manusia indonesia tahun 2004-2009 Disahkan pada tanggal 11 Mei 2004

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia Tahun 2011-2014

Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 2004
tentang rincian pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan tahun anggaran 2004 Disahkan pada tanggal 10 Mei 2004

 

Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 2004
tentang perubahan atas keputusan presiden nomor 108 tahun 2001 tentang unit organisasi dan tugas eselon i menteri negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan keputusan presiden nomor 10 tahun 2004 Disahkan pada tanggal 10 Mei 2004

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi Dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia

Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 2004
tentang perubahan atas keputusan presiden nomor 84 tahun 2001 tentang kedudukan, tugas, fungsi, dan susunan organisasi, dan tata kerja instansi vertikal di lingkungan departemen keuangan Disahkan pada tanggal 10 Mei 2004

 

Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 2004
tentang perubahan atas keputusan presiden nomor 109 tahun 2001 tentang unit organisasi dan tugas eselon i departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan keputusan presiden nomor 23 tahun 2004 Disahkan pada tanggal 27 April 2004

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Instansi Vertikal di Lingkungan Departemen Keuangan

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2004 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Instansi Vertikal di Lingkungan Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 390/Kpts/OT.130/6/2004 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Agribisnis Tanaman Pangan dan Tanaman Obat

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 391/Kpts/OT.130/6/2004 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Agribisnis Peternakan dan Kesehatan Hewan

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 392/Kpts/OT.130/6/2004 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 393/Kpts/OT.130/6/2004 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengujian Mutu Produk Tanaman

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi Dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia

Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 2004
tentang perubahan atas keputusan presiden nomor 102 tahun 2001 tentang kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi, dan tata kerja departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan keputusan presiden nomor 22 tahun 2004 Disahkan pada tanggal 27 April 2004

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2004

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Instansi Vertikal di Lingkungan Departemen Keuangan

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2004 tentang Penggabungan Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri ke dalam Institut Ilmu Pemerintahan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Denpasar Menjadi Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 390/Kpts/OT.130/6/2004 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Agribisnis Tanaman Pangan dan Tanaman Obat

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 391/Kpts/OT.130/6/2004 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Agribisnis Peternakan dan Kesehatan Hewan

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 392/Kpts/OT.130/6/2004 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 393/Kpts/OT.130/6/2004 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengujian Mutu Produk Tanaman

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2005 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Pekanbaru Menjadi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia

Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2004
tentang tunjangan panitera pada pengadilan dalam lingkungan peradilan militer Disahkan pada tanggal 27 April 2004

 

Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 2004
tentang tunjangan hakim pada pengadilan dalam lingkungan peradilan militer Disahkan pada tanggal 27 April 2004

 

Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 2004
tentang honorarium bagi ketua, sekretaris, dan anggota komisi hukum nasional dan staf sekretariat komisi hukum nasional Disahkan pada tanggal 27 April 2004

 

Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 2004
tentang pengamanan dan pengawalan calon presiden dan calon wakil presiden dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden Disahkan pada tanggal 26 April 2004

 

Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 2004
tentang pembentukan pengadilan negeri gunung sugih, pengadilan negeri sukadana, dan pengadilan negeri blambangan umpu Disahkan pada tanggal 13 April 2004

 

Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 2004
tentang penyelenggaraan penanaman modal dalam rangka penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri melalui sistem pelayanan satu atap Disahkan pada tanggal 12 April 2004

 

Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 2004
tentang perubahan atas keputusan presiden nomor 33 tahun 1981 tentang badan koordinasi penanaman modal sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan keputusan presiden nomor 120 tahun 1999 Disahkan pada tanggal 12 April 2004

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal dalam rangka Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri melalui Sistem Pelayanan Satu Atap


Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 2004
tentang pendirian sekolah tinggi agama kristen negeri palangkaraya dan sekolah tinggi agama kristen negeri toraja Disahkan pada tanggal 12 April 2004

 

Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 2004
tentang penetapan hari pemungutan suara pemilihan umum anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah tahun 2004 sebagai hari yang diliburkan Disahkan pada tanggal 2 April 2004

 

Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 2004
tentang tunjangan jabatan fungsional pengawas ketenagakerjaan, perantara hubungan industrial dan pengantar kerja Disahkan pada tanggal 24 Maret 2004

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dicabut oleh

Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Perantara Hubungan Industrial

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Perantara Hubungan Industrial

-

dicabut oleh

Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan

-

dicabut oleh

Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengantar Kerja

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengantar Kerja

Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2004
tentang tunjangan jabatan fungsional pengendali ekosistem hutan dan polisi kehutanan Disahkan pada tanggal 24 Maret 2004

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dicabut oleh

Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Ekosistem Hutan

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Ekosistem Hutan

-

dicabut oleh

Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan

Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2004
tentang perubahan atas keputusan presiden nomor 109 tahun 2001 tentang unit organisasi dan tugas eselon i departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan keputusan presiden nomor 88 tahun 2003 Disahkan pada tanggal 23 Maret 2004

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diubah oleh

Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2004

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Instansi Vertikal di Lingkungan Departemen Keuangan

Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2004
tentang perubahan atas keputusan presiden nomor 102 tahun 2001 tentang kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi dan tatakerja departemen sebagaimana telah diubah dengan keputusan presiden nomor 45 tahun 2002 Disahkan pada tanggal 23 Maret 2004

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2003

-

diubah oleh

Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2004

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 2004 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta menjadi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Malang menjadi Universitas Islam Negeri Malang

Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2004
tentang pengalihan organisasi, administrasi, dan finansial di lingkungan peradilan umum dan peradilan tata usaha negara, dan peradilan agama ke mahkamah agung Disahkan pada tanggal 23 Maret 2004

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 2002

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2003

-

diingat oleh

KEPPRES Nomor 14 Tahun 2005 tentang Pembentukan Pengadilan Negeri Lembata, Rote-ndao, Pelalawan, Rokan Hilir, Nunukan, Dan Malinau

-

diingat oleh

KEPPRES Nomor 20 Tahun 2005 tentang Pembentukan Pengadilan Negeri Depok, Pengadilan Negeri Kota Agung, Dan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pembentukan Pengadilan Negeri Tanjung Selor

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pembentukan Pengadilan Negeri Sarolangun, Pengadilan Negeri Kutai Barat, Pengadilan Negeri Mandailing Nata, dan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pembentukan Pengadilan Negeri Marisa

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 2006 tentang Pembentukan Pengadilan Negeri Ariwadidi

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pembentukan Pengadilan Negeri Sambas, Pengadilan Negeri Bengkayang, dan Pengadilan Negeri Buol

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pembentukan Pengadilan Negeri Oelamasi, Pengadilan Negeri Pasangkayu, Pengadilan Negeri Andoolo, dan Pengadilan Negeri Pasarwajo

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pembentukan Pengadilan Negeri Ngabang

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Dan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden

Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2004
tentang dukungan darurat anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi, kabupaten/kota tahun anggaran 2004 Disahkan pada tanggal 18 Maret 2004

 

Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2004
tentang tunjangan jabatan fungsional statistisi Disahkan pada tanggal 17 Maret 2004

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dicabut oleh

Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Statistisi

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Statistisi

Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2004
tentang pendirian universitas khairun Disahkan pada tanggal 17 Maret 2004

 

Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2004
tentang perubahan atas keputusan presiden no. 26 tahun 1998 tentang jaminan terhadap kewajiban pembayaran bank umum Disahkan pada tanggal 27 Februari 2004

 

Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 2004
tentang pembentukan tim pemberesan badan penyehatan perbankan nasional Disahkan pada tanggal 27 Februari 2004

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2004 tentang Perpanjangan Masa Tugas Tim Pemberesan Badan Penyehatan Perbankan Nasional

-

ditimbang oleh

KEPPRES Nomor 5 Tahun 2005 tentang Perpanjangan Kedua Kali Masa Tugas Tim Pemberesan Badan Penyehatan Perbankan Nasional

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pengakhiran Tugas dan Pembubaran Tim Pemberesan Badan Penyehatan Perbankan Nasional

Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2004
tentang pengakhiran tugas dan pembubaran badan penyehatan perbankan nasional (bppn) Disahkan pada tanggal 27 Februari 2004

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pendirian Perusahaan Persero (Persero) dibidang Pengelolaan Aset

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 2004 tentang Pembentukan Tim Pemberesan Badan Penyehatan Perbankan Nasional

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden No. 26 Tahun 1998 tentang Jaminan terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum

Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2004
tentang persetujuan perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga kamar dagang dan industri Disahkan pada tanggal 18 Februari 2004

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dicabut oleh

Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 2006 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang dan Industri

Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 2004
tentang tunjangan jabatan anggota dan sekretaris pengganti mahkamah pelayaran Disahkan pada tanggal 17 Februari 2004

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Anggota Dan Sekretaris Pengganti Mahkamah Pelayaran


Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2004
tentang penugasan wakil presiden melaksanakan tugas presiden Disahkan pada tanggal 16 Februari 2004

 

Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2004
tentang perubahan atas keputusan presiden nomor 110 tahun 2001 tentang unit organisasi dan tugas eselon i lembaga pemerintah non departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan keputusan presiden nomor 62 tahun 2003 Disahkan pada tanggal 30 Januari 2004

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2005 tentang Perubahan Keenam Atas Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 Tentang Unit Organisasi Dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2005 tentang Perubahan Keenam Atas Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 Tentang Unit Organisasi Dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen

Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2004
tentang perubahan atas keputusan presiden nomor 108 tahun 2001 tentang unit organisasi dan tugas eselon i menteri negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan keputusan presiden nomor 30 tahun 2003 Disahkan pada tanggal 30 Januari 2004

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 2003

-

diubah oleh

Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Menteri Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2004

Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2004
tentang perubahan atas keputusan presiden nomor 103 tahun 2001 tentang kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi, dan tata kerja lembaga pemerintah non departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan keputusan presidennomor 30 tahun 2003 Disahkan pada tanggal 30 Januari 2004

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 2003

Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2004
tentang perubahan atas keputusan presiden nomor 101 tahun 2001 tentang kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi dan tatakerja menteri negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan keputusan presiden nomor 47 tahun 2003 Disahkan pada tanggal 30 Januari 2004

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Menteri Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 2003

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 2003

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Menteri Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2004

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia

Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2004
tentang pengesahan persetujuan antara republik indonesia dan republik portugal untuk penghindaran pajak berganda dan pencegahan pengelakan pajak yang berkenaan dengan pajak atas penghasilan beserta protokol Disahkan pada tanggal 26 Januari 2004

 

Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2004
tentang tunjangan jabatan fungsional pranata komputer Disahkan pada tanggal 19 Januari 2004

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dicabut oleh

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Komputer

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Komputer

Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2004
tentang tunjangan jabatan fungsional dokter, dokter gigi, apoteker, asisten apoteker, pranata laboratorium kesehatan, epidemiolog kesehatan, entomolog kesehatan, sanitarian, administrator kesehatan, penyuluh kesehatan masyarakat, perawat gigi, nutrisinis,bidan, perawat, radiogram, perekam medis, dan teknisi elektromedis. Disahkan pada tanggal 19 Januari 2004

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dicabut oleh

Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Dokter, Dokter Gigi, Apoteker, Asisten Apoteker, Pranata Laboratorium Kesehatan, Epidemiolog Kesehatan, Entomolog Kesehatan, Sanitarian, Administrator Kesehatan, Penyuluh Kesehatan Masyarakat, Perawat Gigi, Nutrisionis, Bid

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Dokter, Dokter Gigi, Apoteker, Asisten Apoteker, Pranata Laboratorium Kesehatan, Epidemiolog Kesehatan, Entomolog Kesehatan, Sanitarian, Administrator Kesehatan, Penyuluh Kesehatan Masyarakat, Perawat Gigi, Nutrisionis, Bid

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 77/Kpts/OT.140/2/2006 Tahun 2006 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1095/KPTS/OT.210/X/1999 Tentang Pedoman Administrasi Perkantoran Departemen Pertanian

Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2004
tentang tunjangan jabatan fungsional penyelidik bumi Disahkan pada tanggal 19 Januari 2004

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dicabut oleh

Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyelidik Bumi

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyelidik Bumi

Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2004
tentang kepegawaian pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan Disahkan pada tanggal 19 Januari 2004

 

Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2004
tentang pendirian sekolah tinggi agama islam negeri malikussaleh lhokseumawe Disahkan pada tanggal 5 Januari 2004

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2016 tentang Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe

Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2004
tentang komite koordinasi nasional pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang Disahkan pada tanggal 5 Januari 2004

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2012 tentang Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004
tentang percepatan pemberantasan korupsi Disahkan pada tanggal 9 Desember 2004

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/OT.140/8/2008 Tahun 2008 tentang Modul Pakta Integritas Departemen Pertanian

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM32 Tahun 2010 tentang Pedoman Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Kementerian Perhubungan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM38 Tahun 2011 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014 Di Lingkungan Kementerian Perhubungan

Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2004
tentang pengambilan kebijaksanaan di tingkat kementerian negara dan lembaga pemerintah non departemen Disahkan pada tanggal 2 Desember 2004

 

Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2004
tentang koordinasi penyelenggaraan angkutan terpadu lebaran Disahkan pada tanggal 19 Oktober 2004

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM59 Tahun 2009 tentang Rencana Operasi Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Terpadu Tahun 2009 (1430 H)

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM50 Tahun 2010 tentang Operasi Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Terpadu Tahun 2010 (1431 H)

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM72 Tahun 2011 tentang Operasi Penyelenggaraan Angkutan Lebaran Terpadu Tahun 2011 (1432 H)


Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2004
tentang dukungan kelancaran pelaksanaan proses hukum oleh komisi pemberantasan tindak pidana korupsi dan penyelenggaraan pemerintahan di provinsi nanggroe aceh darussalam Disahkan pada tanggal 20 Juli 2004

 

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2004
tentang pelaksanaan operasi terpadu dalam keadaan bahaya dengan tingkatan keadaan darurat sipil di provinsi nanggroe aceh darussalam Disahkan pada tanggal 1 Juni 2004

 

 

 

PT Tatanusa

Address : Jl. Gelagah No. 47, Pisangan Timur

Kota      :  Ciputat - Tangerang Selatan 15419

Telpon   : (021) 743 4810 ; WA : +6281 6135 6892

Email    : penerbit@tatanusa.co.id