Anotasi 
Keputusan Presiden Tahun 2002

 

Keputusan Presiden Nomor 90 Tahun 2002
tentang harga jual eceran bahan bakar minyak dalam negeri Disahkan pada tanggal 31 Desember 2002

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2005 tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri

-

dicabut oleh

Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2005 tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2005 tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri

 

Keputusan Presiden Nomor 89 Tahun 2002
tentang harga jual tenaga listrik tahun 2003 yang disediakan oleh perusahaan perseroan (persero) pt perusahaan listrik negara Disahkan pada tanggal 31 Desember 2002

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diubah oleh

Keputusan Presiden Nomor 76 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 89 Tahun 2002 tentang Harga Jual Tenaga Listrik Tahun 2003 yang disediakan oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 104 Tahun 2003 tentang Harga Jual Tenaga Listrik Tahun 2004 yang disediakan oleh Perusahaan Perseroan (Persero)

 

Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002
tentang rencana aksi nasional penghapusan perdagangan (trafiking) perempuan dan anak Disahkan pada tanggal 30 Desember 2002

 

 

Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002
tentang rencana aksi nasional penghapusan eksploitasi seksual komersial anak Disahkan pada tanggal 30 Desember 2002

 

 

Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 2002
tentang pembentukan badan pengatur penyediaan dan pendistribusian bahan bakar minyak dan kegiatan usaha pengangkutan gas bumi melalui pipa Disahkan pada tanggal 30 Desember 2002

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2005 tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2006 tentang Perubahan Perpres 55-2005 Tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2007 tentang Gaji Dan Penghasilan Serta Hak Lainnya Yang Sah Bagi Ketua Dan Anggota Komite Badan Pengatur Penyediaan Dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak Dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Presdien Nomor 71 Tahun 2005 tentang Penyediaan dna Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu.

-

diubah oleh

Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Badan Pengatur Penyediaan Dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak Dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2007 tentang Gaji dan Penghasilan Serta Hak Lainnya yang Sah Bagi Ketua dan Anggota Komite Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui

 

Keputusan Presiden Nomor 85 Tahun 2002
tentang perubahan atas keputusan presiden nomor 49 tahun 2002 tentang kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja instansi vertikal departemen agama Disahkan pada tanggal 30 Desember 2002

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2008 tentang Organsasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama

 

Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2002
tentang tindakan pengamanan industri dalam negeri dari akibat lonjakan impor Disahkan pada tanggal 16 Desember 2002

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/9/2008 Tahun 2008 tentang Surat Keterangan Asal (Certificate Of Origin) Terhadap Barang Impor Yang Dikenakan Tindakan Pengamanan (Safeguards)

-

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, Dan Tindakan Pengamanan Perdagangan

Pasal 21

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 54/PMK.011/2011 Tahun 2011 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Tali Kawat Baja (Steel Wire Ropes) Dengan Pos Tarif 7312.10.90.00.

Pasal 21

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.011/2011 Tahun 2011 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Tali Kawat Baja (Steel Wire Ropes) Dengan Pos Tarif Ex 7312.10.10.00.

Pasal 21

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 56/PMK.011/2011 Tahun 2011 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Kawat Seng.

Pasal 21

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.011/2011 Tahun 2011 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Kawat Bindrat.

Pasal 21

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58/PMK.011/2011 Tahun 2011 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Berupa Kain Tenunan Dari Kapas Yang Dikelantang Dan Tidak Dikelantang (Woven Fabrics Of Cotton, Bleached And Unbleached).

Pasal 21

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.011/2011 Tahun 2011 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Benang Kapas Selain Benang Jahit (Cotton Yarn Other Than Sewing Thread).

 

Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 2002
tentang perubahan atas keputusan presiden nomor 123 tahun 2001 tentang tim koordinasi pengelolaan sumberdaya air Disahkan pada tanggal 16 Desember 2002

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pembentukan Dewan Sumber Daya Air Nasional

 

Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 2002
tentang pengesahan asean framework agreement on mutual recognition arrangements (perjanjian kerangka asean tentang pengaturan saling pengakuan) Disahkan pada tanggal 29 November 2002

 

 

Keputusan Presiden Nomor 81 Tahun 2002
tentang pengesahan protocol to implement the second package of commitments on financial service under the asean framework agreement on services (protokol pelaksanaan komitmen jasa keuangan paket kedua dalam perjanjian di bidang jasa asean) Disahkan pada tanggal 14 November 2002

 

 

Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2002
tentang pengesahan persetujuan antara pemerintah republik indonesia dan pemerintah republik estonia tentang kerjasama kebudayaan Disahkan pada tanggal 14 November 2002

 

 

Keputusan Presiden Nomor 79 Tahun 2002
tentang pengesahan protocol amed the framework agreement on the asean investment area (protokol perubahan persetujuan kerangka kerja kawasan investasi asean) Disahkan pada tanggal 14 November 2002

 

 

Keputusan Presiden Nomor 78 Tahun 2002
tentang pengesahan protocol to amend teh framework agreement on the asean investment area (protokol perusahaan persetujuan kerangka kerja kawasan investasi asean) Disahkan pada tanggal 14 November 2002

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2011 tentang Pengesahan Asean Comprehensive Investment Agreement (Persetujuan Penanaman Modal Menyeluruh Asean)

 

Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 2002
tentang pengesahan persetujuan antara pemerintah republik indonesia dan pemerintah republik filipina menenai peningkatan dan perlindungan atas penanaman modal Disahkan pada tanggal 14 November 2002

 

 

Keputusan Presiden Nomor 76 Tahun 2002
tentang pengesahan protocol 8 sanitary and phytosanitary measures to implement the asean framework agreement on the facilitation of goods in transit (protokol 8 ketentuan-ketentuan di bidang sanitasi dan fitosanitasi sebagai pelaksanaan perjanjian tentangkemudahan bagi barang-barang dalam transit asean) Disahkan pada tanggal 14 November 2002

 


 

Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 2002
tentang pengesahan agreement establishing the islamic corporation for the development of the private sector (persetujuan pendirian korporasi islam untuk pembangunan sektor swasta Disahkan pada tanggal 5 November 2002

 

 

Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2002
tentang pembentukan kejaksaan negeri cikarang, kejaksaan negeri bengkayang, kejaksaan negeri cilegon, kejaksaan sendawar, kejaksaan negeri sangatta dan kejaksaan negeri tua pusat Disahkan pada tanggal 1 November 2002

 

 

Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2002
tentang penugasan wakil presiden melaksanakan tugas presiden Disahkan pada tanggal 22 Oktober 2002

 

 

Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2002
tentang organisasi dan tata kerja kepolisian negara republik indonesia Disahkan pada tanggal 28 Oktober 2002

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2003 tentang Tunjangan Jabatan Struktural di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Struktural Di Lingkungan Kepolisian Negara RI

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Struktural Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia

-

dicabut oleh

Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia

 

Keputusan Presiden Nomor 69 Tahun 2002
tentang pengesahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga legiun veteran republik indonesia Disahkan pada tanggal 9 Oktober 2002

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pengesahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Legiun Veteran Republik Indonesia

 

Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 2002
tentang tunjangan khusus propinsi papua Disahkan pada tanggal 31 Agustus 2002

 

 

Keputusan Presiden Nomor 67 Tahun 2002
tentang perubahan atas keppres no. 16 tahun 1999 tentang pembentukan komisi pemilihan umum dan penetapan organisasi dan tata kerja sekretariat umum komisi pemilihan umum sebagaimana telah diubah dengan keppres no.81/2000 Disahkan pada tanggal 31 Agustus 2002

 

 

Keputusan Presiden Nomor 66 Tahun 2002
tentang honorarium bagi ketua, wakil ketua, anggota, tenaga tim asistensi, dan staf administrasi kesekretariatan komisi ombudsman nasional Disahkan pada tanggal 30 September 2002

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2014 tentang Gaji Asisten Ombudsman Republik Indonesia

 

Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 2002
tentang pendapatan ketua, wakil ketua, dan anggota komisi pemeriksa kekayaan penyelenggara negara dan gaji serta tunjangan jabatan bagi pegawai negeri di lingkungan sekretariat jenderal komisi pemerika kekayaan penyelenggara negara Disahkan pada tanggal 31 Agustus 2002

 

 

Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2002
tentang uang kehormatan bagi hakim ad hoc Disahkan pada tanggal 31 Agustus 2002

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diubah oleh

Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2002 Tentang Uang Kehormatan Bagi Hakim Ad Hoc

 

Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 2002
tentang penugasan wakil presiden melaksanakan tugas presiden Disahkan pada tanggal 30 Agustus 2002

 

 

Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 2002
tentang pembentukan pengadilan agam muara tebo, pengadilan agama sengeti, pengadilan agama gunung sugih, pengadilan agama blambangan umpu, pengadilan agama bontang, pengadilan agama sangata, buol, bungku, banggai & tilamuta Disahkan pada tanggal 28 Agustus 2002

 

 

Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 2002
tentang pemberian fasilitas kredit bagi anggota komisi pemeriksa kekayaan penyelenggara negara untuk pembelian kendaraan perorangan Disahkan pada tanggal 27 Agustus 2002

 

 

Keputusan Presiden Nomor 60 Tahun 2002
tentang tunjangan jabatan fungsional analisis kepegawaian Disahkan pada tanggal 13 Agustus 2002

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dicabut oleh

Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian

 

Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002
tentang rencana aksi nasional penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak Disahkan pada tanggal 13 Agustus 2002

 


 

Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 2002
tentang pendirian sekolah tinggi penyuluhan pertanian medan, sekolah tinggi penyuluhan pertanian magelang, sekolah tinggi penyuluhan pertanian gowa, dan sekolah tinggi penyuluhan pertanian manokwari Disahkan pada tanggal 13 Agustus 2002

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 549/Kpts/OT.210/9/2002 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Medan

-

ditimbang oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 551/Kpts/OT.210/9/2002 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Manokwari

-

ditimbang oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 552/Kpts/OT.210/9/2002 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Gowa

-

ditimbang oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 553/Kpts/OT.210/9/2002 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Magelang

-

ditimbang oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 585/Kpts/KP.150/2002 Tahun 2002 tentang Penunjukkan Unit Akuntansi Wilayah dan Pembentukan Organisasi Unit Akuntansi Wilayah

-

ditimbang oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 212/Kpts/OT.140/4/2004 Tahun 2004 tentang Statuta Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian STTP Manokwari

-

ditimbang oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 213/Kpts/OT.140/4/2004 Tahun 2004 tentang Statuta Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian STTP Gowa

-

ditimbang oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 214/Kpts/OT.140/4/2004 Tahun 2004 tentang Statuta Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian STTP Malang

-

ditimbang oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 215/Kpts/OT.140/4/2004 Tahun 2004 tentang Statuta Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Medan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.140/10/2008 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 553/Kpts/OT.210/9/2002 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Magelang

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 44/Permentan/OT.140/10/2008 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 552/Kpts/OT.210/9/2002 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Gowa

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 46/Permentan/OT.140/10/2008 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 551/Kpts/OT.210/9/2002 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Manokwari

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/Permentan/OT.140/10/2008 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 549/Kpts/OT.210/9/2002 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Medan

 

Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 2002
tentang perubahan atas keputusan presiden nomor 169 tahun 2000 tentang pokok-pokok organisasi pertamina Disahkan pada tanggal 12 Agustus 2002

 

 

Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 2002
tentang restrukturisasi kredit usaha kecil, dan menengah Disahkan pada tanggal 29 Juli 2002

 

 

Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 2002
tentang biaya penyelewengan ibadah haji tahun 2003 Disahkan pada tanggal 29 Juli 2002

 

 

Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2002
tentang tim koordinasi peningkatan kelancaran arus barang ekspor dan impor Disahkan pada tanggal 23 Juli 2002

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diubah oleh

KEPPRES Nomor 24 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2002 Tentang Tim Koordinasi Peningkatan Kelancaran Arus Barang Ekspor Dan Impor

-

diubah oleh

Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2002 tentang Tim Koordinasi Peningkatan Kelancaran Arus Barang Ekspor dan Impor

 

Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2002
tentang pemberian amnesti Disahkan pada tanggal 27 September 2002

 

 

Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 2002
tentang pengesahan proposed fourth amendment of the articles of agreement of the international monetary fund (usulan perubahan keempat anggaran dasar dana moneter internasional) Disahkan pada tanggal 10 Juli 2002

 

 

Keputusan Presiden Nomor 51 Tahun 2002
tentang pengeshan convention on facilitation of international maritime traffic, 1965 (konvensi tentang kemudahan lalulintas maritim international 1965) Disahkan pada tanggal 3 Juli 2002

 

 

Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 2002
tentang pemberian uang kehormatan bagi eks anggota dewan perwakilan rakyat daerah propinsi timor timur dan kabupaten se propinsi timor timur Disahkan pada tanggal 1 Juli 2002

 

 

Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2002
tentang kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja instansi vertikal departemen agama Disahkan pada tanggal 1 Juli 2002

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2008 tentang Organsasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama

 

Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 2002
tentang perubahan atas keputusan presiden nomor 110 tahun 2001 tentang unit organisasi dan tugas eselon i lembaga pemerintah non departemen sebagaimana telah diubah dengan keppres no.5/2002 Disahkan pada tanggal 1 Juli 2002

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2003 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Sandi Negara

-

diubah oleh

Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 2002

 

Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 2002
tentang perubahan atas keputusan presiden nomor 109 tahun 2001 tentang unit organisasi dan tugas eselon i departemen Disahkan pada tanggal 1 Juli 2002

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2002 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 2002 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Medan, Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Magelang, Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Gowa, dan Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Manokwari

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 549/Kpts/OT.210/9/2002 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Medan

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 550/Kpts/OT.210/9/2002 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 365Kpts/OT.210/6/2001 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Malang

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 551/Kpts/OT.210/9/2002 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Manokwari

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 552/Kpts/OT.210/9/2002 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Gowa

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 553/Kpts/OT.210/9/2002 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Magelang

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 554/Kpts/OT.210/9/2002 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 368.Kpts/OT.210/6/2001 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Bogor

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 585/Kpts/KP.150/2002 Tahun 2002 tentang Penunjukkan Unit Akuntansi Wilayah dan Pembentukan Organisasi Unit Akuntansi Wilayah

-

diubah oleh

Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 2002

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 320/Kpts/OT.210/6/2003 Tahun 2003 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Menteri Pertanian Nomor 501/Kpts/OT.210/8/2002 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai dan Stasiun Karantina Hewan

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 321/Kpts/OT.210/6/2003 Tahun 2003 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Menteri Pertanian Nomor 499/Kpts/OT.210/8/2002 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai dan Stasiun Karantina Tumbuhan

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 354/Kpts/OT.210/6/2003 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 01/Kpts/OT.210/1/2001 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 354.1/Kpts/OT.210/6/2001

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 355/Kpts/OT.210/6/2003 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 99/Kpts/OT.210/2/2001 Tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 392/Kpts/OT.210/7/2001

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 487/Kpts/OT.160/10/2003 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Agribisnis Hortikultura

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 488/Kpts/OT.160/10/2003 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Mekanisme Pertanian

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 489/Kpts/OT.160/10/2003 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Agribisnis Persusuan dan Teknologi Hasil Ternak

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 618/Kpts/PD.140/12/2003 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Karantina Tumbuhan

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 619/Kpts/PD.140/12/2003 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Karantina Hewan

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 628/Kpts/OT.140/12/2003 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pengujian dan Sertifikasi Obat Hewan

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 629/Kpts/OT.140/12/2003 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Veteriner

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 630/Kpts/OT.140/12/2003 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pembibitan Ternak Unggul Sapi Perah

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 631/Kpts/OT.140/12/2003 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi dan Sumberdaya Genetik

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 632/Kpts/OT.140/12/2003 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pascapanen Pertanian

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 633/Kpts/OT.140/12/2003 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 350/Kpts/OT.210/6/2001 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengkajian Teknologi Pertanian

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 212/Kpts/OT.140/4/2004 Tahun 2004 tentang Statuta Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian STTP Manokwari

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 213/Kpts/OT.140/4/2004 Tahun 2004 tentang Statuta Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian STTP Gowa

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 214/Kpts/OT.140/4/2004 Tahun 2004 tentang Statuta Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian STTP Malang

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 215/Kpts/OT.140/4/2004 Tahun 2004 tentang Statuta Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Medan

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 550/Kpts/OT.140/9/2004 Tahun 2004 tentang Lembaga Sertifikasi Produk Hasil Pertanian

-

ditimbang oleh

KEPPRES Nomor 2 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2004 Tentang Komite Standar Akuntansi Pemerintahan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 5/Kpts/OT.140/1/2005 Tahun 2005 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Menteri Pertanian Nomor 149/Kpts/OT.140/3/2005 Tentang Pedoman Umum Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (DPM-LUEP) Untuk Pengendalian Harga Gabah/Beras Di Tingkat Petani Tahun 2004

 

Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 2002
tentang perubahan atas keputusan presiden nomor 103 tahun 2001 tentang kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi, dan tata kerja lembaga pemerintah non departemen sebagaimana telah diubah dengan keppres no.3/2002 Disahkan pada tanggal 1 Juli 2002

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2002 tentang Koordinasi Intelijen oleh Badan Intelijen Negara

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah diubah dengan KEPPRES No.5/2002

-

diubah oleh

Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan PresidenNomor 46 Tahun 2002

 

Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 2002
tentang perubahan atas keputusan presiden nomor 102 tahun 2001 tentang kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi, dan tata kerja departemen Disahkan pada tanggal 1 Juli 2002

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2002 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 2002 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Medan, Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Magelang, Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Gowa, dan Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Manokwari

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 549/Kpts/OT.210/9/2002 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Medan

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 550/Kpts/OT.210/9/2002 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 365Kpts/OT.210/6/2001 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Malang

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 551/Kpts/OT.210/9/2002 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Manokwari

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 552/Kpts/OT.210/9/2002 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Gowa

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 553/Kpts/OT.210/9/2002 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Magelang

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 554/Kpts/OT.210/9/2002 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 368.Kpts/OT.210/6/2001 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Bogor

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 585/Kpts/KP.150/2002 Tahun 2002 tentang Penunjukkan Unit Akuntansi Wilayah dan Pembentukan Organisasi Unit Akuntansi Wilayah

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 2003 tentang Pendirian Institut Seni Indonesia Denpasar

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 2003 tentang Sekretariat Pengadilan Pajak

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 320/Kpts/OT.210/6/2003 Tahun 2003 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Menteri Pertanian Nomor 501/Kpts/OT.210/8/2002 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai dan Stasiun Karantina Hewan

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 321/Kpts/OT.210/6/2003 Tahun 2003 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Menteri Pertanian Nomor 499/Kpts/OT.210/8/2002 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai dan Stasiun Karantina Tumbuhan

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 354/Kpts/OT.210/6/2003 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 01/Kpts/OT.210/1/2001 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 354.1/Kpts/OT.210/6/2001

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 355/Kpts/OT.210/6/2003 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 99/Kpts/OT.210/2/2001 Tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 392/Kpts/OT.210/7/2001

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 487/Kpts/OT.160/10/2003 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Agribisnis Hortikultura

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 488/Kpts/OT.160/10/2003 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Mekanisme Pertanian

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 489/Kpts/OT.160/10/2003 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Agribisnis Persusuan dan Teknologi Hasil Ternak

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 618/Kpts/PD.140/12/2003 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Karantina Tumbuhan

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 619/Kpts/PD.140/12/2003 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Karantina Hewan

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 629/Kpts/OT.140/12/2003 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Veteriner

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 630/Kpts/OT.140/12/2003 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pembibitan Ternak Unggul Sapi Perah

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 631/Kpts/OT.140/12/2003 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi dan Sumberdaya Genetik

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 632/Kpts/OT.140/12/2003 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pascapanen Pertanian

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 633/Kpts/OT.140/12/2003 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 350/Kpts/OT.210/6/2001 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengkajian Teknologi Pertanian

-

diubah oleh

Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 2002

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2004 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Angkutan Terpadu Lebaran

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 212/Kpts/OT.140/4/2004 Tahun 2004 tentang Statuta Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian STTP Manokwari

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 213/Kpts/OT.140/4/2004 Tahun 2004 tentang Statuta Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian STTP Gowa

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 214/Kpts/OT.140/4/2004 Tahun 2004 tentang Statuta Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian STTP Malang

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 215/Kpts/OT.140/4/2004 Tahun 2004 tentang Statuta Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Medan

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 550/Kpts/OT.140/9/2004 Tahun 2004 tentang Lembaga Sertifikasi Produk Hasil Pertanian

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 5/Kpts/OT.140/1/2005 Tahun 2005 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Menteri Pertanian Nomor 149/Kpts/OT.140/3/2005 Tentang Pedoman Umum Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (DPM-LUEP) Untuk Pengendalian Harga Gabah/Beras Di Tingkat Petani Tahun 2004

 

Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 2002
tentang dewan pengembangan kawasan timur indonesia Disahkan pada tanggal 1 Juli 2002

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia

-

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Presiden Nomor 176 Tahun 2014 tentang Pembubaran Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional Republik Indonesia, Lembaga Koordinasi dan Pengendalian Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat, Dewan Buku Nasional, Komisi Hukum Nasional, Badan Kebijaksanaan dan Pengendalian Pembangunan Pe


 

Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 2002
tentang pengesahan persetujuan antara pemerintah republik indonesia dan pemerintah republik kolombia mengenai kerjasama kebudayaan dan pendidikan Disahkan pada tanggal 1 Juli 2002

 

 

Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002
tentang pedoman pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara. Disahkan pada tanggal 28 Juni 2002

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 585/Kpts/KP.150/2002 Tahun 2002 tentang Penunjukkan Unit Akuntansi Wilayah dan Pembentukan Organisasi Unit Akuntansi Wilayah

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 688/Kpts/KP.150/12/2002 Tahun 2002 tentang Komite Kerjasama Karantina Hewan Nasional

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 2003 tentang Rincian Pengeluaran Rutin dan Pembangunan Tahun Anggaran 2003

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 2003 tentang Pemberian Fasilitas Kredit bagi Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara untuk pembelian Kendaraan Perorangan

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 95/Kpts/KL.500/2/2003 Tahun 2003 tentang Komite Nasional (KOMNAS) Lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Bidang Pangan dan Pertanian

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 112/Kpts/OT.210/2/2003 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Proyek Desentralisasi Penyuluhan Pertanian dan Kehutanan

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 145/Kpts/KP.150/2/2003 Tahun 2003 tentang Pembentukan Tim Pembina Program Aksi Masyarakat Agribisnis Tanaman Pangan (Proksi Mantap)

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 146/Kpts/OT.210/2/2003 Tahun 2003 tentang Pedoman Manajemen Program dan Proyek Pembangunan Pertanian

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 250/Kpts/KP.150/4/2003 Tahun 2003 tentang Pembentukan Komisi Minyak Sawit Indonesia

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 300/Kpts/KP.150/6/2003 Tahun 2003 tentang Pembentukan Tim Kooedinasi Sanitary And Phytosanitary Measures (SPS-WTO)

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 319/Kpts/KP.150/6/2003 Tahun 2003 tentang Komisi Wisata Agro

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2004 tentang Dukungan Darurat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2004

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 2004 tentang Rincian Pengeluaran Rutin dan Pengeluaran Pembangunan Tahun Anggaran 2004

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

-

diubah oleh

Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2004 tentang Komite Standar Akuntansi Pemerintahan

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 2.1/Kpts/OT.160/1/2004 Tahun 2004 tentang Pembentukan Redaksi Situs Web Departemen Pertanian

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 149/Kpts/OT.140/3/2004 Tahun 2004 tentang Pedoman Umum Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (DPM-LUEP) Untuk Pengendalian Harga Gabah/Beras Di Tingkat Petani Tahun 2004

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 443/Kpts/KU.330/7/2004 Tahun 2004 tentang Biaya Pengelolaan Hak Perlindungan Varietas Tanaman

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 508/Kpts/PD.520/8/2004 Tahun 2004 tentang Klasifikasi Media Pembawa Organisme Pengggangu Tumbuhan Karantina

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2005 tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2005

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 5/Kpts/OT.140/1/2005 Tahun 2005 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Menteri Pertanian Nomor 149/Kpts/OT.140/3/2005 Tentang Pedoman Umum Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (DPM-LUEP) Untuk Pengendalian Harga Gabah/Beras Di Tingkat Petani Tahun 2004

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 211/Kpts/KU.510/5/2005 Tahun 2005 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Gubernur Dalam Pengelolaan dan Tanggung Jawab Dana Dekonsentrasi Departemen Pertanian Tahun Anggaran 2005

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 249/Kpts/OT.160/6/2005 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Timur Tengah Bidang Kerjasama Pertanian

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 440/Kpts/KU.510/12/2005 Tahun 2005 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Gubernur Dalam Pengelolaan dan Tanggung Jawab Dana Dekonsentrasi Departemen Pertanian Tahun Anggaran 2006

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 441/Kpts/KU.510/12/2005 Tahun 2005 tentang Penugasan Kepada Gubernur/Bupati/Walikota Dalam Pengelolaan dan Tanggung Jawab Dana Tugas Pembantuan Departemen Pertanian Tahun Anggaran 2006

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat Keppres 80-2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2006 tentang Perubahan PP 29-2005 Tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2005

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03/Pert/HK.060/2/2006 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengujian dan Penyaluran Dana Penguatan Modal Usaha Kelompok Kepada Kelompok Sasaran Pada Kegiatan Pembangunan Pertanian Tahun Anggaran 2006

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 46/Permentan/OT.140/10/2006 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Cadangan Benih Nasional

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 282/Kpts/KU.210/4/2006 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengajuan dan Penyaluran Dana Penguatan Modal Usaha Agribisnis Kepada Lembaga Mandiri Yang Mengakar Di Masyarakat (LM3) Pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Departemen Pertanian Tahun Anggaran 2006

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 734/Kpts/OT.140/12/2006 Tahun 2006 tentang Pembentukan Komisi Nasional Sumber Daya Genetik

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03/Permentan/KP.340/1/2007 Tahun 2007 tentang Penugasan Kepada Gubernur Dalam Pengelolaan dan Tanggung Jawab Dana Tugas Pembantuan Provinsi Tahun Anggaran 2007

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02/Permentan/KP.340/1/2007 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada gubernur Dalam Pengelolaan dan Tanggung Jawab Dana Dekonsentrasi Departemen Pertanian Tahun Anggaran 2007

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 04/Permentan/KP.340/1/2007 Tahun 2007 tentang Penugasan Kepada Bupati/walikota Dalam Pengelolaan dan Tanggungjawab Dana Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2007

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 23/Permentan/SR.120/2/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Peningkatan Produktivitas dan Produksi Padi, Jagung dan Kedelai Melalui Bantuan Benih Tahun 2007

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 24/Permentan/SR.120/2/2007 Tahun 2007 tentang Harga Referensdi Benih Jagung, Padi dan Kedelai Tahun 2007

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 34/Permentan/SR.120/2/2007 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 23/PERMENTAN/SR.120/2/2007 Tentang Pedoman Umum Peningkatan Produktivitas dan Produksi Padi, Jagung dan Keledai Melalui Bantuan Benih Tahun 2007

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/Permentan/OT.140/4/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Harga Pembelian Gabah Oleh Pemerintah

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41/Permentan/OT.140/5/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Langsung Masyarakat Untuk Keringanan Investasi Pertanian (BLM-KIP)

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 46/Permentan/OT.140/5/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum SKIM Pelayanan Pembiayaan Pertanian (SP-3) T.A. 2007

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 47/Permentan/OT.140/5/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Agribisnis Lembaga Mandiri Yang Mengakar Di Masyarakat (LM3) Tahun 2007

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/OT.140/6/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanggulangan Dampak Bencana Di Bidang Pertanian

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 51/Permentan/OT.160/6/2007 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Program Pemberdayaan Perdesaan dan Pembangunan Pertanian Di Sulawesi Tengah (Rural Empowerment and Agricultural Development/Read Programme In Central Sulawesi)

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 52/Permentan/SR.120/7/2007 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Lampiran Peraturan Menteri Pertanian Nomor 23/PERMENTAN/SR.120/3/2007 Juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 34/PERMENTAN/SR.120/3/2007 Tentang Pedoman Umum Peningkatan Produktivitas dan Produksi Padi, Jagung dan Kedelai Melalui Bantuan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 54/Permentan/KP.120/7/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Penilaian Petani Berprestasi

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 55/Permentan/KP.120/7/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Penilaian Penyuluh Pertanian Berprestasi

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 56/Permentan/KP.120/7/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Penilaian Guru Sekolah Pertanian Pembangunan (SPP) Berprestasi

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 63/Permentan/OT.140/8/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengajuan dan Penyaluran Dana Penguat Modal Usaha Agribisnis Kepada Lembaga Mandiri Yang Mengakar Di Masyarakat (LM3) Pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Departemen Pertanian Tahun Anggaran 2007

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 73/Permentan/OT.140/12/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembinaan Tenaga Harian Lepas (THL) Tenaga Bantu Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Pengamat Hama dan Penyakit (POPT-PHP)

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 462.1/Kpts/SR.120/8/2007 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Wewenang Penyelesaian Proses Kontrak Kepada Pihak Ketiga Dalam Pelaksanaan Program Peningkatan Produktivitas dan Produksi Padi, Jagung dan Kedelai Melalui Bantuan Benih Tahun 2007

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 649/Kpts/KP.320/11/2007 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Wewenang Untuk Penandatanganan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Di Lingkungan Departemen Pertanian Tahun Anggaran 2008

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2008 tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2009

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03/Permentan/OT.140/1/2008 Tahun 2008 tentang Penugasan Kepada Gubernur Dalam Pengelolaan dan Tanggung Jawab Dana Tugas Pembantuan Propinsi Tahun Anggaran 2008

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02/Permentan/OT.140/1/2008 Tahun 2008 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Gubernur Dalam Pengelolaan dan Tanggung Jawab Dana Dekonsentrasi Departemen Pertanian Tahun Anggaran 2008

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01/Permentan/OT.140/1/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembinaan Tenaga Harian Lepas (THL) Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 04/Permentan/OT.140/1/2008 Tahun 2008 tentang Penugasan Kepada Bupati/Walikota Dalam Pengelolaan dan Tanggung Jawab Dana Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2008

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/Permentan/OT.140/2/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Sosial Kepada Petani Tahun Anggaran 2008

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 24/Permentan/PP.330/4/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Harga Pembelian Gabah dan Beras Oleh Pemerintah

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 33/Permentan/OT.140/7/2008 Tahun 2008 tentang Harga Referensi Benih Penjenis Tanaman dan Bibit Ternak Lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 96/Kpts/KU.210/1/2008 Tahun 2008 tentang Mekanisme Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Di Lingkungan Departemen Pertanian

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 143/Kpts/LB.310/2/2008 Tahun 2008 tentang Penunjukan Lembaga Riset Perkebunan Indonesia (LRPI) Untuk Melaksanakan Penelitian Di Bidang Perkebunan Mendukung Revitalisasi Perkebunan Indonesia

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2004 tentang Komite Standar Akuntasi Pemerintahan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2009 tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2010

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/7/2009 Tahun 2009 tentang Surat Keterangan Asal (Certificate of Origin) untuk Barang Ekspor Indonesia

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM6 Tahun 2009 tentang Tata Cara Tetap Administrasi Pelaksanaan Anggaran Di Lingkungan Departemen Perhubungan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM31 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Yang Berlaku Pada Bagian Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM35 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM80 Tahun 2009 tentang Prosedur Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Yang Sebagian Atau Seluruhnya Dibiayai Dari Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN) Di Lingkungan Departemen Perhubungan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM4 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Serta Pelaporan Keuangan di Lingkungan Departemen Perhubungan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM71 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 6 Tahun 2009 tentang Tata Cara Tetap Administrasi Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Departemen Perhubungan

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 2010 tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2011

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2010 tentang Pemberian Fasilitas Uang Muka Bagi Pejabat Negara Pada Lembaga Negara Untuk Pembelian Kendaraan Perorangan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 04/M-DAG/PER/1/2010 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Perdagangan Tahun 2010

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/9/2010 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintah Dibidang Perdagangan Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Dalam Rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2011

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 42/M-DAG/PER/10/2010 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Sarana Distribusi Melalui Dana Tugas Pembantuan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 49/M-DAG/PER/12/2010 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Sarana Perdagangan Tahun Anggaran 2011

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 55/M-DAG/PER/12/2010 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/2010 Tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Di Bidang Perdagangan Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Dalam Rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2011

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 66/Permentan/OT.140/12/2010 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Untuk Pertanian Tahun Anggaran 2011

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 68/Permentan/OT.140/12/2010 Tahun 2010 tentang Penugasan Kepada Bupati/Walikota Dalam Pengelolaan Kegiatan dan Tanggung Jawab Dana Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2011

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70/Permentan/OT.140/12/2010 Tahun 2010 tentang Penugasan Kepada Gubernur Dalam Pengelolaan Kegiatan dan Tanggung Jawab Dana Tugas Pembantuan Provinsi Tahun Anggaran 2011

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 71/Permentan/OT.140/12/2010 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Kepada Gubernur Dalam Pengelolaan Kegiatan dan Tanggung Jawab Dana Dekonsentrasi Provinsi Tahun Anggaran 2011

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM66 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Laporan Keuangan dan Pertanggungjawaban Anggaran Kantor/Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.02/2010 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Belanja Dari BA BUN Pengelola Belanja Lainnya (BA 999.08) Ke Bagian Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2010.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194/PMK.05/2010 Tahun 2010 tentang Penyusunan Dan Pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Luncuran Penerusan Pinjaman (DIPA-L PP) Tahun Anggaran 2010 Sebagai Tambahan Anggaran Tahun Anggaran 2011

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.02/2010 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, Dan Pertanggungjawaban Dana Upaya Khusus Kedelai.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.02/2010 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyediaan Anggaran, Pencairan, Dan Pertanggungjawaban Bantuan Langsung Pupuk Dan Bantuan Langsung Sarana Produksi Pertanian.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 218/PMK.02/2010 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perhitungan, Penyediaan, Pencairan, Dan Pertanggungjawaban Dana Belanja Pensiun Yang Dilaksanakan Oleh PT Taspen (Persero).

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 220/PMK.05/2010 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, Pengelolaan, Dan Pertanggungjawaban Dana Bergulir Pengadaan Tanah Untuk Jalan Tol.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 227/PMK.011/2010 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyediaan Dan Pencairan Anggaran Dalam Rangka Pemberian Pinjaman Dengan Persyaratan Lunak Kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Dari Rekening Kas Negara Ke Rekening Induk Dana Investasi Pada Pusat Investasi Pemerintah.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK.05/2010 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, Pengelolaan, Dan Pertanggungjawaban Endowment Fund Dan Dana Cadangan Pendidikan.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.05/2010 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pencairan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Bagian Atas Beban Anggaran Bendahara Umum Negara Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 257/PMK.02/2010 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perhitungan, Penyediaan, Pencairan, Dan Pertanggungjawaban Dana APBN Yang Kegiatannya Dilaksanakan Oleh PT Asabri (Persero).

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 42/M-DAG/PER/12/2011 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Di Bidang Perdagangan Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintahan Dalam Rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2012

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43/M-DAG/PER/12/2011 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Sarana Perdagangan Tahun Anggaran 2012

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47/M-DAG/PER/12/2011 Tahun 2011 tentang Penugasan Gubernur Atau Bupati/Walikota Dalam Rangka Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Dan Pengembangan Sarana Distribusi yang Didanai Melalui Dana Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2012

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 96/Permentan/OT.140/12/2011 Tahun 2011 tentang Penugasan Kepada Gubernur Dalam Pengelolaan Kegiatan dan Tanggung Jawab Dana Tugas Pembantuan Provinsi Tahun Anggaran 2012

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.02/2011 Tahun 2011 tentang Tata Cara Perhitungan, Penyediaan, Pencairan, Dan Pertanggungjawaban Dana APBN Yang Kegiatannya Dilaksanakan Oleh PT Askes (Persero).

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.02/2011 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Menteri Dan Pejabat Tertentu.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.02/2011 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Ketua, Wakil Ketua, Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Hakim Mahkamah Konstitusi, Dan Hakim Agung Mahkamah Agung.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.05/2011 Tahun 2011 tentang Penyesuaian Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil Dan Janda/Dudanya Serta Purnawirawan, Warakawuri/Duda, Tunjangan Anak Yatim/Piatu, Anak Yatim Piatu, Dan Tunjangan Orang Tua Anggota Tentara Nasional Indonesia Dan Anggota Kepolisian Negara Republi

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.02/2011 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyediaan Anggaran, Penghitungan, Pembayaran, Dan Pertanggungjawaban Subsidi Pupuk.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.02/2011 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyediaan, Penghitungan, Pembayaran, Dan Pertanggungjawaban Dana Cadangan Beras Pemerintah.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.05/2011 Tahun 2011 tentang Mekanisme Pengelolaan Dana Operasional Khusus Pengamanan Penerimaan Negara.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.02/2011 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyediaan, Penghitungan, Pembayaran, Dan Pertanggungjawaban Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.02/2011 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Belanja Dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelola Belanja Lainnya (Ba 999.08) Ke Bagian Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2011.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.05/2011 Tahun 2011 tentang Kredit Investasi Pemerintah.

Pasal 16 ayat (1)

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194/PMK.02/2011 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan Persetujuan Kontrak Tahun Jamak (Multi Years Contract) Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.02/2011 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyediaan Anggaran, Penghitungan, Pembayaran, Dan Pertanggungjawaban Subsidi Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 218/PMK.02/2011 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyediaan Anggaran, Penghitungan, Pembayaran, Dan Pertanggungjawaban Subsidi Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 Kilogram.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.06/2011 Tahun 2011 tentang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.05/2012 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Pembayaran Tunjangan Kehormatan Kepada Bekas Anggota Komite Nasional Indonesia Pusat Dan Janda/Dudanya, Tunjangan Perintis Pergerakan Kebangsaan/Kemerdekaan, Dan Tunjangan Veteran Kepada Veteran Republik Indonesia.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.05/2012 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas Dalam Tahun Anggaran 2012 Kepada Pegawai Negeri, Pejabat Negara, Dan Penerima Pensiun/Tunjangan.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 Tahun 2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.02/2012 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, Dan Pertanggungjawaban Dana Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Bidang Angkutan Kereta Api Kelas Ekonomi.

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 2012 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Belanja Pemerintah Pusat

-

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2004 tentang Komite Standar Akuntansi Pemerintahan

 

Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 2002
tentang tim delegasi pemerintah republik indonesia ke negara timor lorosae. Disahkan pada tanggal 18 Juni 2002

 

 

Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2002
tentang perubahan atas keputusan presiden nomor 88 tahun 2000 tentang keadaan darurat sipil di propinsi maluku dan propinsi maluku utara. Disahkan pada tanggal 8 Juni 2002

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dihapuskan oleh

Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 2003 tentang Penghapusan Keadaan Darurat Sipil di Propinsi Maluku Utara

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 71 Tahun 2003 tentang Penghapusan Keadaan Darurat Sipil di Provinsi Maluku

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 71 Tahun 2003 tentang Penghapusan Keadaan Darurat Sipil di Provinsi Maluku

 

Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 2002
tentang penugasan wakil presiden melaksanakan tugas presiden Disahkan pada tanggal 6 Juni 2002

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 2002 tentang Tim Delegasi Pemerintah Republik Indonesia ke Negara Timor Lorosae.

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 2002 tentang Tim Delegasi Pemerintah Republik Indonesia ke Negara Timor Lorosae.

 

Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 2002
tentang pembentukan tim penyelidik independen nasional untuk konflik maluku. Disahkan pada tanggal 6 Juni 2002

 

 

Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 2002
tentang pengesahan protocol 5 asean scheme of compulsory motor vehicle insurance (protokol 5 skim asuransi wajib kendaraan bermotor asean) Disahkan pada tanggal 29 Mei 2002

 

 

Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 2002
tentang pengesahan ilo convention no. 88 concerning the organization of the empolyment service (konvensi ilo no. 88 mengenai lembaga pelayanan penempatan tenaga kerja) Disahkan pada tanggal 29 Mei 2002

 

 

Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 2002
tentang daerah hukum pengadilan negeri malang Disahkan pada tanggal 29 Mei 2002

 

 

Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2002
tentang perubahan atas keputusan presiden nomor 124 tahun 2001 tentang komite penanggulangan kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan keputusan presiden nomor 8 tahun 2002. Disahkan pada tanggal 23 Mei 2002

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

 

Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 2002
tentang pengendalian dan pengawasan pengusahaan pasir laut. Disahkan pada tanggal 23 Mei 2002

 

 

Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 2002
tentang pengesahan international coffe agreement, 2001 (perjanjian kopi internasional, 2001). Disahkan pada tanggal 20 Mei 2002

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dicabut oleh

Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pengesahan International Coffee Agreement 2007 (Persetujuan Kopi Internasional 2007)

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pengesahan International Coffee Agreement 2007 (Persetujuan Kopi Internasional 2007)

 

Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 2002
tentang perubahan institut agama islam negeri syarif hidayatullah jakarta menjadi universitas islam negeri syarif hidayatullah jakarta Disahkan pada tanggal 20 Mei 2002

 

 

Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 2002
tentang pembentukan kejaksaan negeri kapanjen dan kejaksaan negeri banjarbaru. Disahkan pada tanggal 20 Mei 2002

 

 

Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 2002
tentang staf khusus wakil presiden Disahkan pada tanggal 20 Mei 2002

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2011 tentang Staf Khusus Presiden dan Staf Khusus Wakil Presiden

 

Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 2002
tentang pengesahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga akaedmi ilmu pengetahuan indonesia. Disahkan pada tanggal 6 Mei 2002

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pengesahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia

 

Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 2002
tentang perubahan atas keputusan presiden nomor 9 tahun 2002 tentang harga jual eceran bahan bakar minyak dalam negeri. Disahkan pada tanggal 30 April 2002

 

 

Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 2002
tentang pengesahan amendments of the agreement relating to the international telecommunications satellite organization intelsat (perubahan terhadap perjanjian berkaitan dengan organisasi satelit telekomunikasi internasional "intelsat".) Disahkan pada tanggal 30 April 2002

 

 

Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 2002
tentang pengesahan instruments amending the constitution and the convention of the international telecommunication union, minneapolis, 1998 (instrumen perubahan konstitusi dan konvensi perhimpunan telekomunikasi internasional minneapolis, 1998). Disahkan pada tanggal 30 April 2002

 

 

Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2002
tentang pengesahan persetujuan antara pemerintah republik indonesia dan pemerintah republik sudan mengenai peningkatan dan perlindungan atas penanaman modal Disahkan pada tanggal 25 April 2002

 

 

Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2002
tentang tunjangan jabatan fungsional auditor Disahkan pada tanggal 17 April 2002

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dicabut oleh

Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Auditor

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Auditor

 

Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2002
tentang panitia nasional pertemuan tingkat menteri komisi persiapan konferensi tingkat tinggi dunia untuk pembangunan berkelanjutan Disahkan pada tanggal 17 April 2002

 

 

Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2002
tentang rincian pengeluaran rutin dan pembangunan tahun anggaran 2002. Disahkan pada tanggal 10 April 2002

 

 

Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2002
tentang pembentukan tim sistem jaminan sosial nasional. Disahkan pada tanggal 10 April 2002

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diubah oleh

Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2002 tentang Pembentukan Tim Sistem Jaminan Sosial Nasional

 

Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2002
tentang hari tahun baru imlek. Disahkan pada tanggal 9 April 2002

 

 

Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2002
tentang perubahan atas keputusan presiden nomor 1 tahun 1985 tentang penyelenggaraan peringatan hari kebangkitan nasional. Disahkan pada tanggal 22 Maret 2002

 

 

Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002
tentang badan narkotika nasional. Disahkan pada tanggal 22 Maret 2002

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2002 tentang Penanggulanan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Nartkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif lainnya

-

ditimbang oleh

Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, Dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota

-

dicabut oleh

Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, Dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, Dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota

 

Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 2002
tentang perubahan kedua atas keputusan presiden nomor 104 tahun 1999 tentang perubahan tentang pembentukan tim nasional untuk perundingan perdagangan multilateral dalam kerangka world trade organization, sebagaimana telah diubah dengankeputusan presiden nomor 18 tahun 2001. Disahkan pada tanggal 22 Maret 2002

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

KEPPRES Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pembentukan Tim Nasional Untuk Perundingan Perdagangan Internasional

 

Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2002
tentang pencabutan keputusan presiden nomor 39 tahun 1997 tentang penangguhan/pengkajian kembali proyek pemerintah, badan usaha milik negara, dan swasta yang berkaitan dengan pemerintah/badan usaha milik negara. Disahkan pada tanggal 22 Maret 2002

 

 

Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2002
tentang penugasan wakil presiden melaksanakan tugas presiden Disahkan pada tanggal 22 Maret 2002

 


 

Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 2002
tentang pembentukan kejaksaan tinggi banten, kejaksaan tinggi kepulauan bangka belitung, dan kejaksaan tinggi gorontalo. Disahkan pada tanggal 14 Maret 2002

 

 

Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2002
tentang tim kerja dalam rangka kerjasama ekonomi indonesia - jepang. Disahkan pada tanggal 13 Maret 2002

 

 

Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2002
tentang perubahan atas keputusan presiden nomor 179 tahun 2001 tentang pembentukan pengadilan agama tarutung, pengadilan agama panyabungan, pengadilan agama pangkalan kerinci, pengadilan agama ujung tanjung, pengadilan agama saro langun,pengadilan agama muara sabak, pengadilan agama bengkayang, pengadilan agama banjarbaru, pengadilan agama masamba, dan pengadilan agaa lewoleba. Disahkan pada tanggal 8 Maret 2002

 

 

Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2002
tentang pembentukan komisi penyelidik nasional kasus theys hiyo aluay Disahkan pada tanggal 5 Februari 2002

 

 

Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2002
tentang harga jual eceran bahan bakar minyak dalam negeri Disahkan pada tanggal 16 Januari 2002

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diubah oleh

Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2002 tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri.

-

diubah oleh

Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2002 tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri.

 

Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2002
tentang perubahan atas keputusan presiden nomor 124 tahun 2001 tentang komite penaggulangan kemiskinan Disahkan pada tanggal 14 Januari 2002

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 124 Tahun 2001 tentang Komite Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2002.

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 124 Tahun 2001 tentang Komite Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2002.

 

Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2002
tentang perubahan atas keputusan presiden nomor 122 tahun 2001 tentang tim kebijakan privatisasi badan usaha milik negara Disahkan pada tanggal 11 Januari 2002

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2006 tentang Komite Privatisasi Perusahaan Perseroan (PERSERO)

 

Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2002
tentang honorarium bagi ketua, wakil ketua, dan anggota komisi pengawas persaingan usaha Disahkan pada tanggal 8 Januari 2002

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2013 tentang Honorarium Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha

 

Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2002
tentang perubahan atas keputusan presiden nomor 110 tahun 2001 tentang unit organisasi dan tugas eselon i lembaga pemerintah non departemen Disahkan pada tanggal 7 Januari 2002

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah diubah dengan KEPPRES No.5/2002

 

Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2002
tentang perubahan atas keputusan presiden nomor 108 tahun 2001 tentang unit organisasi dan tugas eselon i menteri negara Disahkan pada tanggal 7 Januari 2002

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diubah oleh

Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Menteri Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden No. 4 Tahun 2002

 

Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2002
tentang perubahan atas keputusan presiden nomor 103 tahun 2001 tentang kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi, dan tata kerja lembaga pemerintah non departemen Disahkan pada tanggal 7 Januari 2002

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah diubah dengan KEPPRES No.3/2002

-

mendasarkan oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Umum (Perum) Bulog

 

Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2002
tentang perubahan atas keputusan presiden nomor 101 tahun 2001 tentang kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi, dan tata kerja menteri negara Disahkan pada tanggal 7 Januari 2002

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2003 tentang Tim Koordinasi Telematika Indonesia

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 1985 tentang Pendidikan dan Latihan Ahli Multi Media

-

diubah oleh

Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2002

 

Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2002
tentang perubahan atas keputusan presiden nomor 100 tahun 2001 tentang kedudukan, tugas, fungsi kewenangan, susunan organisasi dan tata kerja menteri negara koordinator Disahkan pada tanggal 7 Januari 2002

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2002 tentang Langkah-langkah Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 2002

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia

 

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2002
tentang penetapan dana pensiun Disahkan pada tanggal 31 Desember 2002

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 149/Kpts/OT.140/3/2004 Tahun 2004 tentang Pedoman Umum Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (DPM-LUEP) Untuk Pengendalian Harga Gabah/Beras Di Tingkat Petani Tahun 2004

 

Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2002
tentang pemberian jaminan kepastian hukum kepada debitur yang telah menyelesaikan kewajibannya atau tindakan hukum kepada debitur yang tidak menyelesaikan kewajiban pemegang saham Disahkan pada tanggal 30 Desember 2002

 


 

Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2002
tentang pelaksanaan kebijakan dan strategi nasional percepatan pembangunan kawasan timur indonesia Disahkan pada tanggal 27 November 2002

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2003 tentang Percepatan Pemulihan Pembangunan Propinsi Maluku dan Propinsi Maluku Utara Pasca Konflik

 

Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2002
tentang penyelenggaraan pameran produksi indonesia (ppi) 2003 Disahkan pada tanggal 19 November 2002

 

 

Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2002
tentang koordinasi intelijen oleh badan intelijen negara Disahkan pada tanggal 22 Oktober 2002

 

 

Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2002
tentang langkah-langkah pemberantasan tindak pidana terorisme Disahkan pada tanggal 22 Oktober 2002

 

 

Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2002
tentang penanggulanan penyalahgunaan dan peredaran gelap nartkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya Disahkan pada tanggal 24 September 2002

 

 

Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2002
tentang pengendalian penambangan pasir laut Disahkan pada tanggal 13 Maret 2002

 

 

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2002
tentang peningkatan langkah konprehensif dalam rangka percepatan penyesuaian masalah aceh. Disahkan pada tanggal 10 Februari 2002

 


 

 

PT Tatanusa

Address : Jl. Gelagah No. 47, Pisangan Timur

Kota      :  Ciputat - Tangerang Selatan 15419

Telpon   : (021) 743 4810 ; WA : +6281 6135 6892

Email    : penerbit@tatanusa.co.id

dashpricesusa.xyz dashpricesusa.xyz dashpricesusa.xyz dashpricesusa.xyz dashpricesusa.xyz dashpricesusa.xyz dashpricesusa.xyz dashpricesusa.xyz Pendik escort istanbul escort Ankara escort Antalya escort istanbul escort Kadıköy escort İzmir escort Sincan escort Ankara escort Maltepe escort Kartal escort Pendik escort Ataşehir escort Ataşehir escort Bahçeşehir escort Ankara escort Etlik escort Çankaya escort Kadıköy escort Beylikdüzü escort izmir escort Ankara escort Ankara escort Beylikdüzü escort izmir escort Beylikdüzü escort Ankara escort Anadolu yakası escort Eryaman escort izmit escort Porno izle mersin escort iptv iptv iptv sirinevler escort anal escort halkali sisli escort escort esenyurt escort mecidiyekoy escort istanbul escort bayan istanbul istanbul escort escort bayan halkali escort bayan sirinevler bahcesehir escort escort bahcesehir
php shell hacklink hacklink satışı paykasa youtube video indir youtube video download wso shell indoxploit shell istanbul evden eve nakliyat hacklink Google bedava bonus canlı bahis deneme bonusu canlı bahis bostancı escort 1xbet canlı bahis sex hattı kayseri escort eryaman escort mersin escort adana escort sex hikayeleri bahis siteleri bahis siteleri bahis siteleri bahis siteleri bahis siteleri bahis siteleri betpas supertotobet süperbahis

Tether Price Bitcoin Price Ethereum price Litecoin Price Eos Price XRP Price Bitcoin Cash Price Tron Price Bitcoin Vs Price Ethereum Classic Price