Anotasi 
Keputusan Presiden Tahun 2001

Keputusan Presiden Nomor 133 Tahun 2001
tentang harga jual tenaga listrik yang disediakan oleh perusahaan perseroan (persero) pt. perusahaan listrik negara Disahkan pada tanggal 31 Desember 2001

 

Keputusan Presiden Nomor 132 Tahun 2001
tentang dewan ketahanan pangan Disahkan pada tanggal 31 Desember 2001

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 05/Kpts/KP.150/1/2003 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Sistem Informasi Ketahanan Pangan (SIKAP)

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 149/Kpts/OT.140/3/2004 Tahun 2004 tentang Pedoman Umum Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (DPM-LUEP) Untuk Pengendalian Harga Gabah/Beras Di Tingkat Petani Tahun 2004

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 5/Kpts/OT.140/1/2005 Tahun 2005 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Menteri Pertanian Nomor 149/Kpts/OT.140/3/2005 Tentang Pedoman Umum Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (DPM-LUEP) Untuk Pengendalian Harga Gabah/Beras Di Tingkat Petani Tahun 2004

-

ditimbang oleh

Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan

Keputusan Presiden Nomor 131 Tahun 2001
tentang dana alokasi umum daerah propinsi dan daerah kabupaten/kota tahun anggaran 2002 Disahkan pada tanggal 31 Desember 2001

 

Keputusan Presiden Nomor 130 Tahun 2001
tentang tunjangan jabatan fungsional jurusita dan jurusita pengganti Disahkan pada tanggal 20 Desember 2001

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dicabut oleh

Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jurusita Dan Jurusita Pengganti

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jurusita Dan Jurusita Pengganti

Keputusan Presiden Nomor 129 Tahun 2001
tentang tim pengkajian pengelolaan komplek kemayoran Disahkan pada tanggal 18 Desember 2001

 

Keputusan Presiden Nomor 128 Tahun 2001
tentang tim pengkajian kelembagaan pengelolaan gelanggang olah raga bung karno Disahkan pada tanggal 18 Desember 2001

 

Keputusan Presiden Nomor 127 Tahun 2001
tentang bidang/jenis usaha yang dicadangkan untuk usaha kecil dan bidang/jenis usaha yang terbuka untuk usaha menengah atau besar dengan syarat kemitraan Disahkan pada tanggal 14 Desember 2001

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36/Permentan/OT.140/8/2006 Tahun 2006 tentang Sistem Perbibitan Ternak Nasional

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal

Keputusan Presiden Nomor 126 Tahun 2001
tentang hari nusantara Disahkan pada tanggal 11 Desember 2001

 

Keputusan Presiden Nomor 125 Tahun 2001
tentang pengesahan persetujuan antara pemerintah republik indonesia dan pemerintah republik rakyat china mengenai pelayaran niaga Disahkan pada tanggal 10 Desember 2001

 

Keputusan Presiden Nomor 124 Tahun 2001
tentang komite penanggulangan kemiskinan Disahkan pada tanggal 7 Desember 2001

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 124 Tahun 2001 tentang Komite Penaggulangan Kemiskinan

-

diubah oleh

Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 124 Tahun 2001 tentang Komite Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2002.

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 124 Tahun 2001 tentang Komite Penaggulangan Kemiskinan

-

diubah oleh

Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 124 Tahun 2001 tentang Komite Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2002.

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

Keputusan Presiden Nomor 123 Tahun 2001
tentang tim koordinasi pengelolaan sumber daya air Disahkan pada tanggal 5 Desember 2001

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Ps. 5

diubah oleh

Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 123 Tahun 2001 tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Sumberdaya Air

-

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pembentukan Dewan Sumber Daya Air Nasional

Keputusan Presiden Nomor 122 Tahun 2001
tentang tim kebijakan privatisasi badan usaha milik negara Disahkan pada tanggal 30 November 2001

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 122 Tahun 2001 tentang Tim Kebijakan Privatisasi Badan Usaha Milik Negara

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 122 Tahun 2001 tentang Tim Kebijakan Privatisasi Badan Usaha Milik Negara

-

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2006 tentang Komite Privatisasi Perusahaan Perseroan (PERSERO)

Keputusan Presiden Nomor 121 Tahun 2001
tentang pengesahan persetujuan perdagangan antara pemerintah republik indonesia dan pemerintah republik belarus Disahkan pada tanggal 29 November 2001

 

Keputusan Presiden Nomor 120 Tahun 2001
tentang honorarium bagi ketua, ketua pengganti, anggota, dan anggota pengganti panitia penyelesaian perselisihan perburuhan pusat Disahkan pada tanggal 27 November 2001

 

Keputusan Presiden Nomor 119 Tahun 2001
tentang komoditi yang dapat dijadikan subjek kontrak berjangka Disahkan pada tanggal 26 November 2001

 

Keputusan Presiden Nomor 118 Tahun 2001
tentang pembukaan, kedutaan besar republik indonesia di tripoli, libya, dan di sufa, fiji dan pembukan konsulat jenderal republik indonesia di guangzhou, cina Disahkan pada tanggal 12 November 2001

 

Keputusan Presiden Nomor 117 Tahun 2001
tentang penugasan wakil presiden melaksanakan tugas presiden Disahkan pada tanggal 4 November 2001

 

Keputusan Presiden Nomor 116 Tahun 2001
tentang honorarium bagi ketua, wakil ketua, dan anggota komisi pimilihan umum Disahkan pada tanggal 17 Oktober 2001

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2003 tentang Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota Komisi Pemilihan Umum beserta Perangkat Penyelenggara Pemilihan Umum serta Pimpinan dan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum

Keputusan Presiden Nomor 115 Tahun 2001
tentang pembentukan tim penataan kelembagaan, kepegawaian, kekayaan negara dan peralatan keuangan serta dokumen dan arsip pada departemen/kantor menteri negara koordinator yang dibentuk/dihapus/digabung/diubah statusnya Disahkan pada tanggal 17 Oktober 2001

 

Keputusan Presiden Nomor 114 Tahun 2001
tentang tunjangan jabatan anggota dan sekretaris pengganti mahkamah pelayaran Disahkan pada tanggal 17 Oktober 2001

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 2004 tentang Tunjangan Jabatan Anggota dan Sekretaris Pengganti Mahkamah Pelayaran

Keputusan Presiden Nomor 113 Tahun 2001
tentang tunjangan jabatan fungsional penyuluh agama Disahkan pada tanggal 17 Oktober 2001

 

Keputusan Presiden Nomor 112 Tahun 2001
tentang penugasan wakil presiden melaksanakan tugas presiden Disahkan pada tanggal 16 Oktober 2001

 

Keputusan Presiden Nomor 111 Tahun 2001
tentang perubahan atas keputusan presiden nomor 3 tahun 2001 tentang badan koordinasi nasional penanggulangan bencana dan pananganan pengungsi Disahkan pada tanggal 12 Oktober 2001

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 112 Tahun 2004 tentang Penetapan Bencana Alam Gempa Bumi dan Gelombang Tsunami di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Provinsi Sumatera Utara sebagai Bencana Nasional dan Hari Berkabung Nasional

-

ditimbang oleh

Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2005 tentang Badan Koordinasi Nasional Penanganan Bencana

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2005 tentang Badan Koordinasi Nasional Penanganan Bencana

Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001
tentang unit organisasi dan tugas eselon i lembaga pemerintah non departemen Disahkan pada tanggal 10 Oktober 2001

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2001 tentang pejabat sementara kepala badan pengkajian dan penerapan teknologi (BPPT)

-

diubah oleh

Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen

-

diubah oleh

Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen

-

diubah oleh

Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah diubah dengan KEPPRES No.5/2002

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2003 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Sandi Negara

-

diubah oleh

Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 2002

-

diubah oleh

Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden No. 32 Tahun 2003

-

diubah oleh

Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 2003

-

diubah oleh

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2005 tentang Perubahan Keenam Atas Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 Tentang Unit Organisasi Dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen

-

ditimbang oleh

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2005 tentang Perubahan Keenam Atas Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 Tentang Unit Organisasi Dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2005 tentang Perubahan Keenam Atas Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 Tentang Unit Organisasi Dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen

-

diubah oleh

Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2005 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 Tentang Unit Organisasi Dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen

-

ditimbang oleh

Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2005 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 Tentang Unit Organisasi Dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2005 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 Tentang Unit Organisasi Dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen

ketentuan mengenai Unit Organisasi dan T

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2006 tentang Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia

-

dicabut oleh

Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

-

dicabut oleh

Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2010 tentang Badan Intelijen Negara

-

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2010 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

-

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2012 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Badan Pengkajian Dan Penerapan Teknologi

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2012 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Badan Pengawasan Obat Dan Makanan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2012 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara

-

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2013 tentang Badan Tenaga Nuklir Nasional

-

diubah oleh

Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Kementerian

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Dilingkungan Badan Standarisasi Nasional

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 101 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia

-

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

-

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2015 tentang Lembaga Penerbangan Dan Antariksa Nasional

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Badan Standardisasi Nasional

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2016 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2016 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi

Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2001
tentang unit organisasi dan tugas eselon i departemen Disahkan pada tanggal 10 Oktober 2001

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diubah oleh

Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2002 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 2002 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Medan, Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Magelang, Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Gowa, dan Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Manokwari

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 58/M Tahun 2002 tentang Alih Tugas Pejabat Eselon I Depperindag

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 05/Kpts/OT.210/1/2002 Tahun 2002 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Menteri Pertanian Nomor 419/Kpts/OT.210/7/2002 Tentang Pedoman Budidaya Ternak Sapi Potong Yang Baik (Good Farming Practice)

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 59/Kpts/OT.210/1/2002 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Penelitian Tanaman Tembakau dan Serat

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 60/Kpts/OT.210/1/2002 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Penelitian Tanaman Rempah dan Obat

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 61/Kpts/OT.210/1/2002 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Loka Penelitian Tanaman Sela Perkebunan

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 62/Kpts/OT.210/1/2002 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Penelitian Tanaman Buah

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 63/Kpts/OT.210/1/2002 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Penelitian Tanaman Hias

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 64/Kpts/OT.210/1/2002 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Penelitian Tanaman Kelapa dan Palma Lain

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 65/Kpts/OT.210/1/2002 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Loka Penelitian Tanaman Jeruk dan Hortikultura Subtropik

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 66/Kpts/OT.210/1/2002 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Loka Penelitian dan Pencemaran Lingkungan Pertanian

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 67/Kpts/OT.210/1/2002 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Penelitian Agroklimat dan Hidrologi

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 69/Kpts/OT.210/1/2002 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Penelitian Tanah

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 70/Kpts/OT.210/1/2002 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Penelitian Veteriner

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 71/Kpts/OT.210/1/2002 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Penelitian Ternak

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 72/Kpts/OT.210/1/2002 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Penelitian Sapi Potong

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 73/Kpts/OT.210/1/2002 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Penelitian Kambing Potong

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 74/Kpts/OT.210/1/2002 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Loka Penelitian Tanaman Sayuran

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 75/Kpts/OT.210/1/2002 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Penelitian Tanaman Kacang-kacangan dan Umbi-umbian

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 76/Kpts/OT.210/1/2002 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Penelitian Pascapanen Pertanian

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 77/Kpts/OT.210/1/2002 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 78/Kpts/OT.210/1/2002 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Penelitian Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 79/Kpts/OT.210/1/2002 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Penelitian Tanaman Padi

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 80/Kpts/OT.210/1/2002 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Penelitian Tanaman Serelia

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 82/Kpts/OT.210/1/2002 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Proyek Pengembangan Usaha Tani Lahan Kering Sulawesi

-

ditimbang oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 136/Kpts/OT.210/2/2002 Tahun 2002 tentang Perubahan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 842/Kpts/OT.210/8/97 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Proyek Pengembangan Agribisnis Hortikultura

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 137/Kpts/OT.210/2/2002 Tahun 2002 tentang Pembentukan Lembaga Sertifikasi Sistem Mutu Produksi Hortikultura

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 170/Kpts/OT.210/3/2002 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Standardisasi Nasional Di Bidang Pertanian

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 175/Kpts/KB.320/3/2002 Tahun 2002 tentang Pengukuhan Forum Komunikasi Perkelapaan Indonesia

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 176/Kpts/OT.210/2/2002 Tahun 2002 tentang Penutupan Proyek Lokal Teh Tapanuli Utara, Sumatera Utara

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 182/Kpts/KP.150/3/2002 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Alat dan Mesin Pertanian

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 194.1/Kpts/OT.210/4/2002 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Proyek Pembinaan Peningkatan Produksi Pangan Perkebunan Pusat

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 194/Kpts/KP.150/4/2002 Tahun 2002 tentang Komisi Pestisida

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 195.1/Kpts/OT.210/4/2002 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Proyek Pengembangan Industri Masyarakat Perkebunan Pusat

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 282/Kpts/OT.210/4/2002 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pembibitan Ternak Unggul Sapi Aceh

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 283/Kpts/OT.210/4/2002 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pembibitan Ternak Unggul Kambing, Domba dan Itik

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 284/Kpts/OT.210/4/2002 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengembangan Mutu Tanaman Pangan dan Hortikultura

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 285/Kpts/OT.210/4/2002 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Peramalan Organisme Pengganggu Tanaman

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 286/Kpts/OT.210/4/2002 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Embrio Ternak

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 287/Kpts/OT.210/4/2002 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Inseminasi Buatan

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 288/Kpts/OT.210/4/2002 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pembibitan Ternak Unggul Babi dan Kerbau

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 289/Kpts/OT.210/4/2002 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 290/Kpts/OT.210/4/2002 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pembibitan Ternak Unggul Sapi Perah

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 291/Kpts/OT.210/4/2002 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pembibitan Ternak Unggul Sapi Dwiguna dan Ayam

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 292/Kpts/OT.210/4/2002 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pembibitan Ternak Unggul Sapi Potong

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 293/Kpts/OT.210/4/2002 Tahun 2002 tentang Pedoman Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Rumpun Ilmu Hayat Lingkup Pertanian

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 330/Kpts/OT.210/5/2002 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Mekanisasi Pertanian

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 331/Kpts/OT.210/5/2002 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Agribisnis Tanaman Pangan dan Tanaman Obat

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 332/Kpts/OT.210/5/2002 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Agribisnis Ternak Potong dan Teknologi Lahan Kering

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 333/Kpts/OT.210/5/2002 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Agribisnis Perkebunan dan Teknologi Pasang Surut

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 334/Kpts/OT.210/5/2002 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Agribisnis Persusuan dan Teknologi Hasil Ternak

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 335/Kpts/OT.210/5/2002 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Agribisnis Hortikultura

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 336/Kpts/OT.210/5/2002 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Agribisnis Peternakan dan Kesehatan Hewan

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 354/Kpts/KP.150/5/2002 Tahun 2002 tentang Komisi Pakan

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 355/Kpts/KP.150/5/2002 Tahun 2002 tentang Komisi Bibit Ternak Nasional

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 357/Kpts/HK.350/5/2002 Tahun 2002 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 361/Kpts/KP.150/5/2002 Tahun 2002 tentang Perubahan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1100.1/Kpts/KP.150/10/1999 Tentang Pembentukan Lembaga Sertifikat Sistem Mutu Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 392/Kpts/OT.210/6/2002 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Industri Masyarakat Perkebunan

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 401/Kpts/OT.210/5/2002 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Perlindungan Varietas Tanaman

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 402/Kpts/OT.210/6/2002 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengujian Mutu Alat dan Mesin Pertanian

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 403/Kpts/OT.210/6/2002 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pengembangan Mekanisasi Pertanian

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 404/Kpts/OT.210/6/2002 Tahun 2002 tentang Pedoman Perizinan dan Pendaftaran Usaha Peternakan

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 471/Kpts/OT.210/5/2002 Tahun 2002 tentang Pelarangan Penggunaan Tepung Daging, Tepung Tulang, Tepung Darah, Tepung Daging dan Tepung Tulang (TDT) dan Bahan Lainnya Asal Ruminansia Sebagai Pakan Ternak Ruminansia

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 473/Kpts/TN.150/8/2002 Tahun 2002 tentang Penetapan Pulau Flores dan Pulau Lembata Propinsi Nusa Tenggara Timur Sebagai Kawasan Karantina Penyakit Anjing Gila (Rabies) Serta Program Pembebasannya

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 478/Kpts/TP.270/8/2002 Tahun 2002 tentang Perubahan Nama Formulasi

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 479/Kpts/TP.270/8/2002 Tahun 2002 tentang Pendaftaran Pestisida Untuk Ekspor

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 480/Kpts/TP.270/8/2002 Tahun 2002 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Tetap Pestisida

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 481/Kpts/TP.270/8/2002 Tahun 2002 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Perluasan Penggunaan Pestisida

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 482/Kpts/TP.270/8/2002 Tahun 2002 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Sementara Pestisida

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 483/Kpts/TP.270/8/2002 Tahun 2002 tentang Perubahan Pemegang Pendaftaran Pestisida

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 484/Kpts/TP.270/8/2002 Tahun 2002 tentang Pencabutan Pendaftaran dan Izin Pestisida

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 487/Kpts/OT.210/8/2002 Tahun 2002 tentang Kewenangan Pembinaan Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 500/Kpts/OT.210/8/2002 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Uji Standar Karantina Tumbuhan

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 501/Kpts/OT.210/8/2002 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai dan Stasiun Karantina Hewan

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 517/Kpts/TP.270/9/2002 Tahun 2002 tentang Pengawasan Pestisida

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 549/Kpts/OT.210/9/2002 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Medan

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 550/Kpts/OT.210/9/2002 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 365Kpts/OT.210/6/2001 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Malang

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 551/Kpts/OT.210/9/2002 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Manokwari

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 552/Kpts/OT.210/9/2002 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Gowa

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 553/Kpts/OT.210/9/2002 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Magelang

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 554/Kpts/OT.210/9/2002 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 368.Kpts/OT.210/6/2001 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Bogor

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 585/Kpts/KP.150/2002 Tahun 2002 tentang Penunjukkan Unit Akuntansi Wilayah dan Pembentukan Organisasi Unit Akuntansi Wilayah

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 667/Kpts/TN.530/10/2002 Tahun 2002 tentang Penyataan Negara Indonesia Tetap Bebas dari Penyakit BOVINE SPONGIFORM ENCEPHALOPATHY (BSE)

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 673/Kpts/OT.210/12/2002 Tahun 2002 tentang Perubahan Bab III Huruf A Lampiran Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1095/Kpts/OT.210/10/1999 Tentang Pedoman Administrasi Perkantoran Departemen Pertanian

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 688/Kpts/KP.150/12/2002 Tahun 2002 tentang Komite Kerjasama Karantina Hewan Nasional

-

diubah oleh

Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 2002

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2003 tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 03/Kpts/KB.410/1/2003 Tahun 2003 tentang Penerapan Secara Wajib SNI Gula Kristal Mentah (SNI 01-3140.1 - 2001)

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 09/Kpts/TP.260/1/2003 Tahun 2003 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk An-Organik

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 38/Kpts/TP.270/1/2003 Tahun 2003 tentang Pendaftaran Pestisida Untuk Eksport

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 41/Kpts/Tp.270/1/2003 Tahun 2003 tentang Perubahan Nama Formulasi, Nama dan Kadar Bahan Aktif

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 42/Kpts/TP.270/1/2003 Tahun 2003 tentang Perubahan Pemegang Pendaftaran Pestisida

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 43/Kpts/TP.270/1/2003 Tahun 2003 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Sementara Pestisida

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 45/Kpts/TP.270/1/2003 Tahun 2003 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Tetap Pestisida

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 95/Kpts/KL.500/2/2003 Tahun 2003 tentang Komite Nasional (KOMNAS) Lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Bidang Pangan dan Pertanian

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 102/Kpts/KB.430/2/2003 Tahun 2003 tentang Pelepasan Secara Terbatas Kapas Transgenik Bt DP 5690B Sebagai Vareitas Unggul Dengan Nama NuCOTN 35B (BOLLGARD)

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 112/Kpts/OT.210/2/2003 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Proyek Desentralisasi Penyuluhan Pertanian dan Kehutanan

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 119/Kpts/TP.240/2/2003 Tahun 2003 tentang Pelepasan Galur Padi Hibrida 93011 Sebagai Varietas Unggul Dengan Nama Hibrindo R-2

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 122/Kpts/TP.240/2/2003 Tahun 2003 tentang Pelepasan Galur Harapan Padi Sawah Aromatik BP50F - MR -30-5 Sebagai Varietas Unggul Dengan Nama Gilirang

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 123/Kpts/TP.240/2/2003 Tahun 2003 tentang Pelepasan Galur Padi Sawah S3429-4D-PN-1-1-2 Sebagai Varietas Unggul Dengan Nama Cigeulis

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 124/Kpts/TP.240/2/2003 Tahun 2003 tentang Pelepasan Galur Padi Sawah OBS-1656/PSJ Sebagai Varietas Unggul Dengan Nama Kahayan

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 125/Kpts/TP.240/2/2003 Tahun 2003 tentang Pelepasan Galur Padi Sawah OBS-1658/PSJ Sebagai Varietas Unggul Dengan Nama Winongo

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 126/Kpts/TP.240/2/2003 Tahun 2003 tentang Pelepasan Galur Padi Sawah Lokal Rojolele Sebagai Varietas Unggul Dengan Nama Rojolele

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 145/Kpts/KP.150/2/2003 Tahun 2003 tentang Pembentukan Tim Pembina Program Aksi Masyarakat Agribisnis Tanaman Pangan (Proksi Mantap)

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 146/Kpts/OT.210/2/2003 Tahun 2003 tentang Pedoman Manajemen Program dan Proyek Pembangunan Pertanian

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 176/Kpts/tp.310/3/2003 Tahun 2003 tentang Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2003

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 205/Kpts/OT.210/3/2003 Tahun 2003 tentang Syarat dan Tata Cara Pengujian dan Pemberian Sertifikat Alat dan Mesin Budidaya Tanaman

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 206/Kpts/TN.530/3/2003 Tahun 2003 tentang Penggolongan Jenis-Jenis Hama Penyakit Hewan Karantina, Penggolongan dan Klasifikasi Media Pembawa

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 237/Kpts/OT.210/4/2003 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengawasan Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Pupuk An-Organik

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 238/Kpts/OT.210/4/2003 Tahun 2003 tentang Pedoman Penggunaan Pupuk An-Organik

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 239/Kpts/ot.210/4/2003 Tahun 2003 tentang Pengawasan Formula Pupuk An-Organik

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 240/Kpts/OT.210/4/2003 Tahun 2003 tentang Pedoman Cara Pembuatan Pakan Yang Baik (CPPB)

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 241/Kpts/OT.210/4/2003 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengawasan Mutu Pakan

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 242/Kpts/OT.210/4/2003 Tahun 2003 tentang Pendaftaran dan Labelisasi Pakan

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 250/Kpts/KP.150/4/2003 Tahun 2003 tentang Pembentukan Komisi Minyak Sawit Indonesia

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 267/Kpts/TP.240/5/2003 Tahun 2003 tentang Pelepasan Klon Ubi Jalar Shiroyutaka Sebagai Varietas Unggul Dengan Nama Shiroyutaka

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 288/Kpts/TP.270/5/2003 Tahun 2003 tentang Pendaftaran Pestisida Untuk Ekspor

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 289/Kpts/TP.270/5/2003 Tahun 2003 tentang Pendaftaran dan Permberian Izin Perluasan Penggunaan Pestisida

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 290/Kpts/TP.270/5/20003 Tahun 2003 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Tetap Bahan Teknis Pestisida

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 293/Kpts/TP.270/5/2003 Tahun 2003 tentang Perubahan Nama Formulasi

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 300/Kpts/KP.150/6/2003 Tahun 2003 tentang Pembentukan Tim Kooedinasi Sanitary And Phytosanitary Measures (SPS-WTO)

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 319/Kpts/KP.150/6/2003 Tahun 2003 tentang Komisi Wisata Agro

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 320/Kpts/OT.210/6/2003 Tahun 2003 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Menteri Pertanian Nomor 501/Kpts/OT.210/8/2002 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai dan Stasiun Karantina Hewan

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 321/Kpts/OT.210/6/2003 Tahun 2003 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Menteri Pertanian Nomor 499/Kpts/OT.210/8/2002 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai dan Stasiun Karantina Tumbuhan

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 327/Kpts/TP.240/6/2003 Tahun 2003 tentang Pelepasan Kubis Bunga Hibrida BIMA-45 Sebagai Varietas Unggul

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 328/Kpts/TP.240/6/2003 Tahun 2003 tentang Pelepasan Tomat Hibrida BTM-144 Sebagai Varietas Unggul Dengan Nama GEULIS-144

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 329/Kpts/TP.240/6/2003 Tahun 2003 tentang Pelepasan Sawi Hibrida Hosaku Sebagai Varietas Unggul

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 330/Kpts/TP.240/6/2003 Tahun 2003 tentang Pelepasan Tomat Hibrida BTM-528 Sebagai Varietas Unggul Dengan Nama PLUTO-528

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 331/Kpts/TP.240/6/2003 Tahun 2003 tentang Pelepasan Tomat Hibrida BTM-819 Sebagai Varietas Unggul Dengan Nama IDOLA-819

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 332/Kpts/TP.240/6/2003 Tahun 2003 tentang Pelepasan Cempedak Malinau Sebagai Varietas Unggul

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 333/Kpts/TP.240/6/2003 Tahun 2003 tentang Pelepasan Pisang Gablok Sebagai Varietas Unggul Dengan Nama Samarinda

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 334/Kpts/TP.240/6/2003 Tahun 2003 tentang Pelepasan Cempedak Sebapo Sebagai Varietas Unggul

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 335/Kpts/TP.240/6/2003 Tahun 2003 tentang Pelepasn Nangka Prabu Sebagai Varietas Unggul

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 336/Kpts/TP.240/2/2003 Tahun 2003 tentang Pelepasan Mangga Podang Urang Sebagai Varietas Unggul

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 337/Kpts/TP.240/6/2003 Tahun 2003 tentang Pelepasan Mangga Bengkulu Sebagai Varietas Unggul

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 338/Kpts/TP.240/6/2003 Tahun 2003 tentang Pelepasan Durian Tong Medaye Sebagai Varietas Unggul

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 339/Kpts/TP.240/6/2003 Tahun 2003 tentang Pelepasan Melon Hibrida SWEET M-10 Sebagai Varietas Unggul

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 340/Kpts/TP.240/6/2003 Tahun 2003 tentang Pelepasan Melinjo Enggano Sebagai Varietas Unggul

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 341/Kpts/TP.240/6/2003 Tahun 2003 tentang Pelepasan Paria Tresno Sebagai Varietas Unggul

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 342/Kpts/TP.240/6/2003 Tahun 2003 tentang Pelepasan Terong Gong Sebagai Varietas Unggul

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 343/Kpts/TP.240/6/2003 Tahun 2003 tentang Pelepasan Cabe Rawit Kathur Sebagai Varietas Unggul

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 344/Kpts/TP.240/6/2003 Tahun 2003 tentang Pelepasan Cabe Besar Trisula Sebagai Varietas Unggul

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 345/Kpts/TP.240/6/2003 Tahun 2003 tentang Pelepasan Cabe Besar Hibrida HPZ Sebagai Varietas Unggul Dengan Nama Jetset

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 346/Kpts/TP.240/6/2003 Tahun 2003 tentang Pelepasan Cabe Besar Hibrida HP-7 Sebagai Varietas Unggul Dengan Nama Buana

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 347/Kpts/OT.210/6/2003 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengelolaan Balai Benih Tanaman Pangan dan atau Hortikultura

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 348/Kpts/TP.240/6/2003 Tahun 2003 tentang Pedoman Perizinan Usaha Hortikultura

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 353/Kpts/KB.510/6/2003 Tahun 2003 tentang Perubahan Pertama Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 333/Kpts/KB.510/6/1986 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengembangan Perkebunan Dengan Pola PIR-TRANS

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 354/Kpts/OT.210/6/2003 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 01/Kpts/OT.210/1/2001 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 354.1/Kpts/OT.210/6/2001

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 355/Kpts/OT.210/6/2003 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 99/Kpts/OT.210/2/2001 Tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 392/Kpts/OT.210/7/2001

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 367/Kpts/PD.640/7/2003 Tahun 2003 tentang Pernyataan Papua Bebas Dari Penyakit Anthrax

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 415/Kpts/SR.120/8/2003 Tahun 2003 tentang Pelepasan Varietas Karet BPM 107 Sebagai Varietas/Klon Unggul

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 416/Kpts/SR.120/8/2003 Tahun 2003 tentang Pelepasan Varietas Karet BPM 109 Sebagai Varietas/Klon Unggul

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 417/Kpts/SR.120/8/2003 Tahun 2003 tentang Pelepasan Varietas Karet BP 260 Sebagai Varietas/Klon Unggul

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 418/Kpts/SR.120/8/2003 Tahun 2003 tentang Pelepasan Varietas Kopi Robusta Klon SA 203 Sebagai Varietas/Klon Unggul

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 419/Kpts/SR.120/8/2003 Tahun 2003 tentang Pelepasan Varietas Kopi Robusta Klon BP 936 Sebagai Varietas/Klon Unggul

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 420/Kpts/SR.120/8/2003 Tahun 2003 tentang Pelepasan Varietas Kopi Robusta Klon BP 534 Sebagai Varietas/Klon Unggul

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 421/Kpts/SR.120/8/2003 Tahun 2003 tentang Pelepasan Varietas Kopi Robusta Klon BP 436 Sebagai Varietas/Klon Unggul

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 422/Kpts/SR.120/8/2003 Tahun 2003 tentang Pelepasan Varietas Kopi Robusta Klon BP 920 Sebagai Varietas/Klon Unggul

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 423/Kpts/SR.120/8/2003 Tahun 2003 tentang Pelepasan Varietas Kopi Robusta Klon BP 939 Sebagai Varietas/Klon Unggul

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 425/Kpts/SR.120/8/2003 Tahun 2003 tentang Pelepasan Varietas Kapas Kanesia 9 Sebagai Varietas Unggul

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 427/Kpts/SR.130/8/2003 Tahun 2003 tentang Perubahan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 176/Kpts/TP.310/3/2003 Tentang Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2003

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 432/Kpts/OT.130/9/2003 Tahun 2003 tentang Penunjukan Pusat Standardisasi dan Akreditasi Sebagai Otoritas Kompeten (Competent Authority) Pangan Organik

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 442/Kpts/SR.140/9/2003 Tahun 2003 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Tetap Pestisida

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 444/Kpts/SR.140/9/2003 Tahun 2003 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Perluasan Penggunaan Pestisida

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 487/Kpts/OT.160/10/2003 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Agribisnis Hortikultura

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 488/Kpts/OT.160/10/2003 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Mekanisme Pertanian

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 489/Kpts/OT.160/10/2003 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Agribisnis Persusuan dan Teknologi Hasil Ternak

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 502/Kpts/PD.210/10/2003 Tahun 2003 tentang Pelepasan Bunga Gladiol Klon HX6 Sebagai Varietas Unggul Dengan Nama KAIFA

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 503/Kpts/PD.210/10/2003 Tahun 2003 tentang Pelepasan Bunga Gladiol Klon HX4 Sebagai Varietas Unggul Dengan Nama CLARA

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 504/Kpts/PD.210/10/2003 Tahun 2003 tentang Pelepasan Bunga Anggrek Spathoglottis KSP-1904-7 Sebagai Varietas Unggul Dengan Nama BINTANG MERAH PUTIH

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 506/Kpts/PD.210/10/2003 Tahun 2003 tentang Pelepasan Bunga Anggrek Spathoglottis KSP-1904-1 Sebagai Varietas Unggul Dengan Nama BINTANG SEGUNUNG

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 507/Kpts/PD.210/10/2003 Tahun 2003 tentang Pelepasan Bunga Krisan Klon 32.18 Sebagai Varietas Unggul Dengan Nama PUSPITA PELANGI

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 508/Kpts/PD.210/10/2003 Tahun 2003 tentang Pelepasan Bungan Krisan Klon 111.5 Sebagai Varietas Unggul Dengan Nama PUSPITA ASRI

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 509/Kpts/PD.210/10/2003 Tahun 2003 tentang Pelepasan Bunga Krisan Klon 43.3 Sebagai Varietas Unggul Dengan Nama PUSPITA ARUM

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 515/Kpts/PD.210/10/2003 Tahun 2003 tentang Pelepasan Belimbing Pancur Batu Sebagai Varietas Unggul

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 516/Kpts/PD.210/10/2003 Tahun 2003 tentang Pelepasan Jambu Biji Megah Merah Sebagai Varietas Unggul

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 517/Kpts/PD.210/10/2003 Tahun 2003 tentang Pelepasan Jambu Biji Wijaya Merah Sebagai Varietas Unggul

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 518/Kpts/PD.210/10/2003 Tahun 2003 tentang Pelepasan Rambutan Parakan Sebagai Varietas Unggul

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 519/Kpts/PD.210/10/2003 Tahun 2003 tentang Pelepasan Alpukat Mega Murapi Sebagai Varietas Unggul

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 520/Kpts/PD.210/10/2003 Tahun 2003 tentang Pelepasan Alpukat Mega Paninggahan Sebagai Varietas Unggul

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 521/Kpts/PD.210/10/2003 Tahun 2003 tentang Pelepasan Alpukat Mega Gaguan Sebagai Varietas Unggul

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 522/Kpts/PD.210/10/2003 Tahun 2003 tentang Pelepasan Sawo Plampang Sebagai Varietas Unggul

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 523/Kpts/PD.210/10/2003 Tahun 2003 tentang Pelepasan Duku Woro Sebagai Varietas Unggul

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 524/Kpts/PD.210/10/2003 Tahun 2003 tentang Pelepasan Salak Condet 8592 Sebagai Varietas Unggul

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 525/Kpts/PD.210/10/2003 Tahun 2003 tentang Pelepasan Salak Condet 8590 Sebagai Varietas Unggul

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 526/Kpts/PD.210/10/2003 Tahun 2003 tentang Pelepasan Kubis Hibrida TIA 6 Sebagai Varietas Unggul

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 527/Kpts/PD.210/10/2003 Tahun 2003 tentang Pelepasan Kacang Panjang Mutiara Sebagai Varietas Unggul

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 528/Kpts/PD.210/10/2003 Tahun 2003 tentang Pelepasan Kubis Hibrida TIA 5 Sebagai Varietas Unggul

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 529/Kpts/PD.210/10/2003 Tahun 2003 tentang Pelepasan Bawang Merah Keta Monca Sebagai Varietas Unggul

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 530/Kpts/PD.210/10/2003 Tahun 2003 tentang Pelepasan Kacang Buncis Pena Sebagai Varietas Unggul

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 531/Kpts/PD.210/10/2003 Tahun 2003 tentang Pelepasan Ketimun Padang Sebagai Varietas Unggul

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 532/Kpts/PD.210/10/2003 Tahun 2003 tentang Pelepasan Lidah Buaya Pontianak Sebagai Varietas Unggul

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 534/Kpts/PD.210/10/2003 Tahun 2003 tentang Pelepasan Bunga Mawar PT. Merah Tua Sebagai Varietas Unggul Dengan Nama PERGIWO

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 535/Kpts/PD.210/10/2003 Tahun 2003 tentang Pelepasan Bunga Sedap Malam Bangil Sebagai Varietas Unggul Dengan Nama RORO ANTENG

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 617/Kpts/HK.060/12/2003 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Di Lingkungan Departemen Pertanian

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 618/Kpts/PD.140/12/2003 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Karantina Tumbuhan

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 619/Kpts/PD.140/12/2003 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Karantina Hewan

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 627/Kpts/PD.540/2003 Tahun 2003 tentang Jenis-Jenis Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina Golongan I, Golongan II dan Media Pembawanya

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 628/Kpts/OT.140/12/2003 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pengujian dan Sertifikasi Obat Hewan

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 629/Kpts/OT.140/12/2003 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Veteriner

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 630/Kpts/OT.140/12/2003 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pembibitan Ternak Unggul Sapi Perah

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 631/Kpts/OT.140/12/2003 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi dan Sumberdaya Genetik

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 632/Kpts/OT.140/12/2003 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pascapanen Pertanian

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 633/Kpts/OT.140/12/2003 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 350/Kpts/OT.210/6/2001 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengkajian Teknologi Pertanian

-

diubah oleh

Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2003

-

diubah oleh

Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2004

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Instansi Vertikal di Lingkungan Departemen Keuangan

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2004 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Instansi Vertikal di Lingkungan Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2004 tentang Penggabungan Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri ke dalam Institut Ilmu Pemerintahan

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 2.1/Kpts/OT.160/1/2004 Tahun 2004 tentang Pembentukan Redaksi Situs Web Departemen Pertanian

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 46/Kpts/OT.160/1/2004 Tahun 2004 tentang Komisi Perlindungan Tanaman

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 52/Kpts/SR.120/1/2004 Tahun 2004 tentang Pelepasan Tebu Varietas PS 951 Sebagai Varietas Unggul

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 53/Kpts/SR.120/1/2004 Tahun 2004 tentang Pelapasn Tebu Varietas PS 921 Sebagai Varietas Unggul

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 54/Kpts/SR.120/1/2004 Tahun 2004 tentang Pelepasan Tebu Varietas PSBM 901 Sebagai Varietas Unggul

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 55/Kpts/SR.120/1/2004 Tahun 2004 tentang Pelepasan Tebu Varietas PS 891 Sebagai Varietas Unggul

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 56/Kpts/SR.120/1/2004 Tahun 2004 tentang Pelepasan Tebu Varietas PS 864 Sebagai Varietas Unggul

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 57/Kpts/SR.120/1/2004 Tahun 2004 tentang Pelepasan Varietas Kelapa Sawit Varietas AA- DP TOPAZ 3 Sebagai Varietas Unggul

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 58/Kpts/SR.120/1/2004 Tahun 2004 tentang Pelepasan Varietas Kelapa Sawit Varietas ASIAN AA- DP TOPAZ 2 Sebagai Varietas Unggul

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 59/Kpts/SR.120/1/2004 Tahun 2004 tentang Pelepasan Kelapa Sawit Varietas AA- DP TOPAZ 1 Sebagai Varietas Unggul

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 60/Kpts/SR.120/1/2004 Tahun 2004 tentang Pelepasan Varietas Kelapa Sawit Varietas AA-DP TOPAZ 4 Sebagai Varietas Unggul

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 61/Kpts/SR.120/1/2004 Tahun 2004 tentang Pelepasan Tembakau Virginia Varietas COKER 176 Sebagai Varietas Unggul

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 62/Kpts/SR.120/1/2004 Tahun 2004 tentang Pelepasan Tembakau Virginia Varietas DIXIE BRIGHT 101 Sebagai Varietas Unggul

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 63/Kpts/SR.120/1/2004 Tahun 2004 tentang Pelepasan Varietas Jambu Mete Varietas PK 36 Sebagai Varietas Unggul

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 64/Kpts/SR.120/1/2004 Tahun 2004 tentang Pelepasan Jambu Mete Varietas MR 851 Sebagai Varietas Unggul

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 65/Kpts/SR.120/1/2004 Tahun 2004 tentang Pelepasan Kopi Robusta Klon BP 308 Sebagai Varietas/Klon Unggul

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 96/Kpts/PD.620/2/2004 Tahun 2004 tentang Pernyataan Berjangkitnya Wabah Penyakit Hewan Menular Influensa Pada Unggas (Avian Influenza) Di Beberapa Propinsi Di Wilayah Indonesia

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 103/Kpts/HK.060/M/2/2004 Tahun 2004 tentang Bentuk dan Jenis Dokumen Tindakan Karantina Tumbuhan

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 106/Kpts/SR.130/2/2004 Tahun 2004 tentang Kebutuhan Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2004

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 107/Kpts/SR.130/2/2004 Tahun 2004 tentang Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2004

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 116/Kpts/OT.140/2/2004 Tahun 2004 tentang Organisasi, Keanggotaan, Tugas dan Tata Kerja Kelompok Kerja Dewan Gula Indonesia

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 117/Kpts/PD.540/2/2004 Tahun 2004 tentang Pencabutan Diktum Ketiga Keputusan Menteri Pertanian Nomor 627/Kpts/PD.540/12/2003 Tentang Jenis-Jenis Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina Golongan I, Golongan II dan Media Pembawanya

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 121/Kpts/LB.240/2/2004 Tahun 2004 tentang Pelepasan Jambu Air Dalhari Sebagai Varietas Unggul

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 122/Kpts/LB.240/2/2004 Tahun 2004 tentang Pelepasan Salak Madu Sebagai Varietas Unggul

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 123/Kpts/LB.240/2/2004 Tahun 2004 tentang Pelepasan Salak Manggala Sebagai Varietas Unggul

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 125/Kpts/SR.120/3/2004 Tahun 2004 tentang Pelepasan Tembakau Burley TN 90 Sebagai Varietas Unggul

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 126/Kpts/SR.120/3/2004 Tahun 2004 tentang Pelepasan Tembakau Burley NC 3 Sebagai Varietas Unggul

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 127/Kpts/SR.120/3/2004 Tahun 2004 tentang Pelepasan Varietas Tembakau Virginia PVH 03 Sebagai Varietas Unggul

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 128/Kpts/SR.120/3/2004 Tahun 2004 tentang Pelepasan Varietas Tembakau Virginia PVH 05 Sebagai Varietas Unggul

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 129/Kpts/SR.120/3/2004 Tahun 2004 tentang Pelepasan Varietas Tembakau Virginia PVH 09 Sebagai Varietas Unggul

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 130/Kpts/SR.120/3/2004 Tahun 2004 tentang Pelepasan Tembakau Burley Varietas HB 14 P Sebagai Varietas Unggul

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 131/Kpts/SR.120/3/2004 Tahun 2004 tentang Pelepasan Varietas Kelapa Dalam Bali (DBI) Sebagai Varietas Unggul

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 132/Kpts/SR.120/3/2004 Tahun 2004 tentang Pelepasan Varietas Kelapa Dalam Mapanget (KDT) Sebagai Varietas Unggul

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 133/Kpts/SR.120/3/2004 Tahun 2004 tentang Pelepasan Varietas Kelapa Dalam Palu (DPU) Sebagai Varietas Unggul

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 134/Kpts/SR.120/3/2004 Tahun 2004 tentang Pelepasan Varietas Kelapa Dalam Tenga (DTA) Sebagai Varietas Unggul

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 149/Kpts/OT.140/3/2004 Tahun 2004 tentang Pedoman Umum Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (DPM-LUEP) Untuk Pengendalian Harga Gabah/Beras Di Tingkat Petani Tahun 2004

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 159/Kpts/OT.220/3/2004 Tahun 2004 tentang Tata Hubungan Teknis Fungsional Pemeriksaan, Pengamatan dan Perlakuan Penyakit Hewan Karantina

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 161/Kpts/LB.240/3/2004 Tahun 2004 tentang Pelepasan Jagung Hibrida TB 8701 Sebagai Varietas Unggul Dengan Nama DK-2

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 162/Kpts/LB.240/3/2004 Tahun 2004 tentang Pelepasan Jagung Hibrida TB 9001 Sebagai Varietas Unggul Dengan Nama DK-3

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 163/Kpts/LB.240/3/2004 Tahun 2004 tentang Pelepasan Galur Padi Sawah Lokal Pandanwangi Cianjur Sebagai Varietas Unggul Dengan Nama Pandanwangi

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 164/Kpts/LB.240/3/2004 Tahun 2004 tentang Pelepasan Jagung Hibrida NT 6651 Sebagai Varietas Unggul Dengan Nama NK 81

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 165/Kpts/LB.240/3/2004 Tahun 2004 tentang Pelepasan Jagung Hibrida 02ALL000327 Sebagai Varietas Unggul Dengan Nama NK 82

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 166/Kpts/LB.240/3/2004 Tahun 2004 tentang Pelepasan Jagung Hibrida 02ALL000314 Sebagai Varietas Unggul Dengan Nama NK 88

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 167/Kpts/LB.240/3/2004 Tahun 2004 tentang Pelepasan Jagung Hibrida 02ALL000315 Sebagai Varietas Unggul Dengan Nama NK 99

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 168/Kpts/LB.240/3/2004 Tahun 2004 tentang Pelepasan Galur Harapan Kedelai W3465-27-2 Sebagai Varietas Unggul Dengan Nama Ratai

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 169/Kpts/LB.240/3/2004 Tahun 2004 tentang Pelepasan Galur Harapan Kedelai W3898-14-3 Sebagai Varietas Unggul Dengan Nama Seulawah

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 170/Kpts/LB.240/3/2004 Tahun 2004 tentang Pelepasan Galur Kacang Tanah K/SHM2-88-B-7 Sebagai Varietas Unggul Dengan Nama Bison

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 171/Kpts/LB.240/3/2004 Tahun 2004 tentang Pelepasan Galur Harapan Kedelai GH-7/BATAN Sebagai Varietas Unggul Dengan Nama Rajabasa

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 172/Kpts/LB.240/2004 Tahun 2004 tentang Pelepasan Galur Kacang Tanah G/PI 259747-92-B-28 Sebagai Varietas Unggul Dengan Nama Domba

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 173/Kpts/LB.240/4/2004 Tahun 2004 tentang Pelepasan Galur Kacang Hijau VC 3902A Sebagai Varietas Unggul Dengan Nama Kutilang

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 174/Kpts/LB.240/3/2004 Tahun 2004 tentang Pelepasan Galur Gandum DWR 162 Sebagai Varietas Unggul Dengan Nama Dewata-DWR 162

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 212/Kpts/OT.140/4/2004 Tahun 2004 tentang Statuta Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian STTP Manokwari

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 213/Kpts/OT.140/4/2004 Tahun 2004 tentang Statuta Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian STTP Gowa

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 214/Kpts/OT.140/4/2004 Tahun 2004 tentang Statuta Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian STTP Malang

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 215/Kpts/OT.140/4/2004 Tahun 2004 tentang Statuta Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Medan

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 223/Kpts/SR.140/4/2004 Tahun 2004 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Tetap Bahan Teknis Pestisida

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 320/Kpts/SR.120/5/2004 Tahun 2004 tentang Pelepasan Varietas Tembakau Madura Prancak N-1 Sebagai Varietas Unggul

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 321/Kpts/SR.120/5/2004 Tahun 2004 tentang Pelepasan Varietas Tembakau Madura Prancak N-2 Sebagai Varietas Unggul

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 322/Kpts/SR.120/5/2004 Tahun 2004 tentang Pelepasan Tebu Vareitas Bululawang Sebagai Varietas Unggul

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 342/Kpts/LB.240/6/2004 Tahun 2004 tentang Pelepasan Melon Hibrida ML 858 Sebagai Varietas Unggul Melindo 7

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 343/Kpts/LB.240/6/2004 Tahun 2004 tentang Pelepasan Melon Hibrida ML 875 Sebagai Varietas Unggul Melindo 8

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 344/Kpts/LB.240/6/2004 Tahun 2004 tentang Pelepasan Melon Hibrida ML 022 Sebagai Varietas Unggul Melindo 9

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 345/Kpts/LB.240/6/2004 Tahun 2004 tentang Pelepasan Melon Hibrida ML 744 Sebagai Varietas Unggul Melindo 10

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 375/Kpts/SR.120/6/2004 Tahun 2004 tentang Pelepasan Jagung Hibrida H 155 Sebagai Varietas Unggul Dengan Nama SHS 11

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 376/Kpts/SR.120/6/2004 Tahun 2004 tentang Pelepasan Jagung Hibrida H 166 Sebagai Varietas Unggul Dengan Nama SHS 12

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 377/Kpts/SR.120/6/2004 Tahun 2004 tentang Pelepasan Jagung Hibrida H 275 Sebagai Varietas Unggul Dengan Nama R - 01

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 390/Kpts/OT.130/6/2004 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Agribisnis Tanaman Pangan dan Tanaman Obat

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 391/Kpts/OT.130/6/2004 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Agribisnis Peternakan dan Kesehatan Hewan

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 392/Kpts/OT.130/6/2004 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 393/Kpts/OT.130/6/2004 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengujian Mutu Produk Tanaman

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 399/Kpts/SR.140/6/2004 Tahun 2004 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Tetap Pestisida

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 401/Kpts/SR.140/6/2004 Tahun 2004 tentang Pendaftaran Pestisida Untuk Ekspor

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 435/Kpts/LB.320/7/2004 Tahun 2004 tentang Pelepasan Varietas Kelapa Sawit D x P Sriwijaya 1 (DP SJ-1) Sebagai Varietas Unggul

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 436/Kpts/LB.320/7/2004 Tahun 2004 tentang Pelepasan Varietas Kelapa Sawit D x P Sriwijaya 2 (DP SJ-2) Sebagai Varietas Unggul

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 437/Kpts/LB.320/7/2004 Tahun 2004 tentang Pelepasan Varietas Kelapa Sawit D x P Sriwijaya 3 (DP SJ-3) Sebagai Varietas Unggul

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 438/Kpts/LB.320/7/2004 Tahun 2004 tentang Pelepasan Varietas Kelapa Sawit D x P Sriwijaya 4 (DP SJ-4) Sebagai Varietas Unggul

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 439/Kpts/LB.320/7/2004 Tahun 2004 tentang Pelepasan Varietas Kelapa Sawit D x P Sriwijaya 5 (DP SJ-5) Sebagai Varietas Unggul

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 440/Kpts/LB.320/7/2004 Tahun 2004 tentang Pelepasan Varietas Kelapa Sawit DP SOCFINDO (L) Sebagai Varietas Unggul

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 441/Kpts/LB.320/7/2004 Tahun 2004 tentang Pelepasan Varietas Kelapa Sawit DP SOCFINDO (Y) Sebagai Varietas Unggul

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 442/Kpts/HK.310/7/2004 Tahun 2004 tentang Syarat dan Tata Cara Permohonan dan Pemberian Hak Perlindungan Varietas Tanaman

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 443/Kpts/KU.330/7/2004 Tahun 2004 tentang Biaya Pengelolaan Hak Perlindungan Varietas Tanaman

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 444/Kpts/OT.160/7/2004 Tahun 2004 tentang Pembentukan Komisi Perlindungan Varietas Tanaman

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 445/Kpts/OT.140/7/2004 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Banding Perlidungan Varietas Tanaman

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 446/Kpts/HK.310/7/2004 Tahun 2004 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Konsultan Perlindungan Varietas Unggul

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 508/Kpts/PD.520/8/2004 Tahun 2004 tentang Klasifikasi Media Pembawa Organisme Pengggangu Tumbuhan Karantina

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 510/Kpts/OT.140/8/2004 Tahun 2004 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Funsional Arsiparis dan Angka Kreditnya Di Lingkungan Departemen Pertanian

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 533/Kpts/PD.210/10/2004 Tahun 2004 tentang Pelepasan Bunga Mawar PT. Merah Muda Sebagai Varietas Unggul Dengan Nama PERGIWATI

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 550/Kpts/OT.140/9/2004 Tahun 2004 tentang Lembaga Sertifikasi Produk Hasil Pertanian

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 568/Kpts/PD.640/10/2004 Tahun 2004 tentang Pernyataan Berjangkitnya Wabah Penyakit Anjing Gila (Rabies) Di Pulau Ambon dan Pulau Seram

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 569/Kpts/SR.120/10/2004 Tahun 2004 tentang Pelepasan Galur Padi Hibrida MCI - 4 Sebagai Varietas Unggul Dengan Nama Manis - 4

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 570/Kpts/SR.120/10/2004 Tahun 2004 tentang Pelepasan Galur Jagung Hibrida EXP. 03. 10 Sebagai Varietas Unggul Dengan Nama BISI - 16

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 572/Kpts/SR.120/10/2004 Tahun 2004 tentang Pelepasan Galur Padi Hibrida MCL-5 Sebagai Varietas Unggul Dengan Nama Manis - 5

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 573/Kpts/SR.120/10/2004 Tahun 2004 tentang Pelepasan Galur Padi Sawah OBS - 1677/PSJ Sebagai Varietas Unggul Dengan Nama Yuwono

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 633/Kpts/OT.140/10/2004 Tahun 2004 tentang Pedoman Kriteria dan Standardisasi Klasifikasi Kimbun

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi Dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia

-

ditimbang oleh

KEPPRES Nomor 2 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2004 Tentang Komite Standar Akuntansi Pemerintahan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03/Kpts/HK.060/1/2005 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyiapan dan Penerapan Teknologi Pertanian

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 5/Kpts/OT.140/1/2005 Tahun 2005 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Menteri Pertanian Nomor 149/Kpts/OT.140/3/2005 Tentang Pedoman Umum Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (DPM-LUEP) Untuk Pengendalian Harga Gabah/Beras Di Tingkat Petani Tahun 2004

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 111/Kpts/OT.140/3/2005 Tahun 2005 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawasan Mutu Pakan dan Angka Kreditnya

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 64/Kpts/SR.130/3/2005 Tahun 2005 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2005

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 66/Kpts/SR.120/3/2005 Tahun 2005 tentang Pelepasan Kacang Hijau Local Belu Sebagai Varietas Unggul Dengan Nama Fore Belu

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 67/Kpts/SR.120/3/2005 Tahun 2005 tentang Pelepasan Kentang Dawmor Sebagai Varietas Unggul

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 68/Kpts/SR.120/3/2005 Tahun 2005 tentang Pelepasan Durian Simemang Sebagai Varietas Unggul

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 69/Kpts/SR.120/3/2005 Tahun 2005 tentang Pelepasan Semangka Hibrida Bali Flower Sebagai Varietas Unggul

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 70/Kpts/SR.120/3/2005 Tahun 2005 tentang Pelepasan Semangka Hibrida Tiara Sebagai Varietas Unggul

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 71/Kpts/SR.120/3/2005 Tahun 2005 tentang Pelepasan Semangka Hibrida Plaza Sebagai Varietas Unggul

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 72/Kpts/SR.120/3/2005 Tahun 2005 tentang Pelepasan Semangka Hibrida Primadona Sebagai Varietas Unggul

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 73/Kpts/SR.120/3/2005 Tahun 2005 tentang Pelepasan Semangka Hibrida Torpedo Sebagai Varietas Unggul

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 74/Kpts/SR.120/3/2005 Tahun 2005 tentang Pelepasan Melon Hibrida Sweet Lady Sebagai Varietas Unggul

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 75/Kpts/SR.120/3/2005 Tahun 2005 tentang Pelepasan Mentimun Hibrida Magic F1 Sebagai Varietas Unggul

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 76/Kpts/SR.120/3/2005 Tahun 2005 tentang Pelepasan Okra Varietas Garibar Sebagai Varietas Unggul

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 77/Kpts/SR.120/3/2005 Tahun 2005 tentang Pelepasan Kacang Panjang Lorea 19 Sebagai Varietas Unggul

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 78/Kpts/SR.120/3/2005 Tahun 2005 tentang Pelepasan Kacang Panjang Hijau 10 Sebagai Varietas Unggul

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 80/Kpts/SR.120/3/2005 Tahun 2005 tentang Pelepasan Cabe Besar Hibrida Dewarengku Sebagai Varietas Unggul

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 81/Kpts/SR.120/3/2005 Tahun 2005 tentang Pelepasan Kentang Granola Kembang Sebagai Varietas Unggul

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 82/Kpts/SR.120/3/2005 Tahun 2005 tentang Pelepasan Caisim Green Boy Sebagai Varietas Unggul

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 83/Kpts/SR.120/3/2005 Tahun 2005 tentang Pelepasan Cabe Besar Hibrida Rekab 355 Sebagai Varietas Unggul

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 84/Kpts/SR.120/3/2005 Tahun 2005 tentang Pelepasan Cabai Besar Hibrida Pertiwi 367 Sebagai Varietas Unggul

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 85/Kpts/SR.120/3/2005 Tahun 2005 tentang Pelepasan Bayam Hibrida Arlite Sebagai Varietas Unggul

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 86/Kpts/SR.120/3/2005 Tahun 2005 tentang Pelepasan Bawang Daun Feast Sebagai Varietas Unggul

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 87/Kpts/SR.120/3/2005 Tahun 2005 tentang Pelepasan Semangka Hibrida Tanpa Biji Top Quality Sebagai Varietas Unggul

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 88/Kpts/SR.120/3/2005 Tahun 2005 tentang Pelepasan Melon Hibrida Lucky 20 Sebagai Varietas Unggul

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 89/Kpts/SR.120/3/2005 Tahun 2005 tentang Pelepasan Mentimun Hibrida Southern Delight Sebagai Varietas Unggul

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 90/Kpts/SR.120/3/2005 Tahun 2005 tentang Pelepasan Kacang Panjang Puspita Super Sebagai Varietas Unggul

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 96/Kpts/SR.120/3/2005 Tahun 2005 tentang Pelepasan Tomat Hibrida TM-42 Sebagai Varietas Unggul

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 97/Kpts/SR.120/3/2005 Tahun 2005 tentang Pelepasan Tang Oh Garland Serrate Leaved Sebagai Varietas Unggul

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 98/Kpts/SR.120/3/2005 Tahun 2005 tentang Pelepasan Terong Panjang Hibrida C 252 Sebagai Varietas Unggul

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 99/Kpts/SR.120/3/2005 Tahun 2005 tentang Pelepasan Selada Merah New Red Fire Sebagai Varietas Unggul

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 100/Kpts/SR.120/3/2005 Tahun 2005 tentang Pelepasan Selada Great Lakes Sebagai Varietas Unggul

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 203/Kpts/SR.120/7/2005 Tahun 2005 tentang Pelepasan Sawi Eikun Sebagai Varietas Unggul

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 205/Kpts/SR.120/4/2005 Tahun 2005 tentang Pelepasan Varietas Kopi Sigarar Utang Sebagai Varietas Unggul

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 212/Kpts/SR.120/5/2005 Tahun 2005 tentang Pelepasan Varietas Kakao Klon KW 118 Sebagai Varietas/Klon Unggul Dengan Nama ICCRI 01

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 213/Kpts/SR.120/5/2005 Tahun 2005 tentang Pelepasan Varietas Kakao Klon KW 109 Sebagai Varietas/Klon Unggul Dengan Nama ICCRI 02

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 245/Kpts/SR.120/6/2005 Tahun 2005 tentang Pelepasan Varietas Kelapa Sawit DxP - TS1 Sebagai Varietas Unggul

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 246/Kpts/SR.120/6/2005 Tahun 2005 tentang Pelepasan Varietas Kelapa Sawit DxP - TS2 Sebagai Varietas Unggul

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 247/Kpts/SR.120/6/2005 Tahun 2005 tentang Pelepasan Varietas Kelapa Sawit DxP - TS3 Sebagai Varietas Unggul

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 265/Kpts/SR.120/7/2005 Tahun 2005 tentang Pelepasan Kentang Fries Sebagai Varietas Unggul

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 266/Kpts/SR.120/7/2005 Tahun 2005 tentang Pelepasan Pepaya Carindo Sebagai Varietas Unggul

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 267/Kpts/SR.120/7/2005 Tahun 2005 tentang Pelepasan Melon Hibrida Indorif Sebagai Varietas Unggul

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 268/Kpts/SR.120/7/2005 Tahun 2005 tentang Pelepasan Melon Hibrida Garmelo Sebagai Varietas Unggul

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 269/Kpts/SR.120/7/2005 Tahun 2005 tentang Pelepasan Melon Kanaya Sebagai Varietas Unggul

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 270/Kpts/SR.120/7/2005 Tahun 2005 tentang Pelepasan Semangka Hibrida Aquila Sebagai Varietas Unggul

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 271/Kpts/SR.120/7/2005 Tahun 2005 tentang Pelepasan Jambu Biji Deli Sebagai Varietas Unggul

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 272/Kpts/SR.120/7/2005 Tahun 2005 tentang Pelepasan Srikaya Langsar Sebagai Varietas Unggul

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 273/Kpts/SR.120/7/2005 Tahun 2005 tentang Pelepasan Kesemek Junggo Sebagai Varietas Unggul

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 274/Kpts/SR.120/7/2005 Tahun 2005 tentang Pelepasan Duku Sabu Sebagai Varietas Unggul

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 275/Kpts/SR.120/M/7/2005 Tahun 2005 tentang Pelepasan Bengkoang Kota Padang Sebagai Varietas Unggul

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 276/Kpts/SR.120/7/2005 Tahun 2005 tentang Pelepasan Kuini Pasaman Sebagai Varietas Unggul

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 277/Kpts/SR.120/7/2005 Tahun 2005 tentang Pelepasan Durian Ripto Sebagai Varietas Unggul

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 278/Kpts/SR.120/7/2005 Tahun 2005 tentang Pelepasan Tomat Hibrida Cheresita F1 Sebagai Varietas Unggul

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 279/Kpts/SR.120/7/2005 Tahun 2005 tentang Pelepasan Ketimun Hibrida Dinasty Sebagai Varietas Unggul

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 280/Kpts/SR.120/7/2005 Tahun 2005 tentang Pelepasan Kubis Hibrida Gutji Sebagai Varietas Unggul

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 281/Kpts/SR.120/7/2005 Tahun 2005 tentang Pelepasan Kubis Hibrida Master Green Sebagai Varietas Unggul

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 282/Kpts/SR.120/7/2005 Tahun 2005 tentang Pelepasan Sawi Hibrida Tahono Sebagai Varietas Unggul

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 283/Kpts/SR.120/7/2005 Tahun 2005 tentang Pelepasan Semangka Hibrida Round Dragon-311 Sebagai Varietas Unggul

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 284/Kpts/SR.120/7/2005 Tahun 2005 tentang Pelepasan Paria Hibrida Petra 756 Sebagai Vareitas Unggul

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 285/Kpts/SR.120/7/2005 Tahun 2005 tentang Pelepasan Paria Hibrida Jamrud 707 Sebagai Varietas Unggul

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 286/Kpts/SR.120/7/2005 Tahun 2005 tentang Pelepasan Paria Hibrida Mutia 747 Sebagai Varietas Unggul

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 287/Kpts/SR.120/7/2005 Tahun 2005 tentang Pelepasan Terong Panjang Hibrida Jelita 568 Sebagai Varietas Unggul

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 288/Kpts/SR.120/7/2005 Tahun 2005 tentang Pelepasan Terong Panjang Hibrida Silila 505 Sebagai Varietas Unggul

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 289/Kpts/SR.120/7/2005 Tahun 2005 tentang Pelepasan Terong Panjang Hibrida Teho 555 Sebagai Varietas Unggul

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 291/Kpts/SR.120/7/2005 Tahun 2005 tentang Pelepasan Cabe Keriting Hibrida TM 888 Sebagai Varietas Unggul

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 292/Kpts/SR.120/7/2005 Tahun 2005 tentang Pelepasan Cabe Keriting Hibrida TM 999 Sebagai Varietas Unggul

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 293/Kpts/SR.120/7/2005 Tahun 2005 tentang Pelepasan Kubis Hibrida Green Hero Sebagai Varietas Unggul

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 294/Kpts/SR.120/7/2005 Tahun 2005 tentang Pelepasan Sawi Itto Sebagai Varietas Unggul

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 295/Kpts/SR.120/7/2005 Tahun 2005 tentang Pelepasan Sawi Eikun Sebagai Varietas Unggul

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 296/Kpts/SR.120/7/2005 Tahun 2005 tentang Pelepasan Semangka Hibrida Tanpa Biji TM Tiger Sebagai Varietas Unggul

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 307/Kpts/SR.120/8/2005 Tahun 2005 tentang Pelepasan Kapas Varietas ISA 205 A Sebagai Varietas Unggul

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 308/Kpts/SR.120/8/2005 Tahun 2005 tentang Pelepasan Tembakau Temanggung Virginia Rajangan Varietas Bojonegoro 1 Sebagai Varietas Unggul

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 309/Kpts/SR.120/8/2005 Tahun 2005 tentang Pelepasan Tembakau Temanggung Varietas Kemloko 2 Sebagai Varietas Unggul

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 310/Kpts/SR.120/8/2005 Tahun 2005 tentang Pelepasan Tembakau Temanggung Varietas Kemloko 3 Sebagai Varietas Unggul

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 311/Kpts/SR.120/8/2005 Tahun 2005 tentang Pelepasan Karet Varietas/Klon IRR 5 Sebagai Varietas/Klon Unggul

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 312/Kpts/SR.120/8/2005 Tahun 2005 tentang Pelepasan Karet Varietas/Klon IRR 32 Sebagai Varietas/Klon Unggul

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 313/Kpts/SR.120/8/2005 Tahun 2005 tentang Pelepasan Karet Varietas/Klon IRR 39 Sebagai Varietas/Klon Unggul

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 314/Kpts/SR.120/8/2005 Tahun 2005 tentang Pelepasan Karet Varietas/Klon IRR 104 Sebagai Varietas/Klon Unggul

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 315/Kpts/SR.120/8/2005 Tahun 2005 tentang Pelepasan Karet Varietas/Klon IRR 118 Sebagai Varietas/Klon Unggul

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 316/Kpts/SR.120/8/2005 Tahun 2005 tentang Pelepasan Kencur Varietas Galesia 1 Sebagai Varietas Unggul

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 317/Kpts/SR.120/8/2005 Tahun 2005 tentang Pelepasan Kencur Varietas Galesia 2 Sebagai Varietas Unggul

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 318/Kpts/SR.120/8/2005 Tahun 2005 tentang Pelepasan Kencur Varietas Galesia 3 Sebagai Varietas Unggul

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 319/Kpts/SR.120/8/2005 Tahun 2005 tentang Pelepasan Nilam Varietas Sidikalang Sebagai Varietas Unggul

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 320/Kpts/SR.120/8/2005 Tahun 2005 tentang Pelepasan Nilam Varietas Lhokseumawe Sebagai Varietas Unggul

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 321/Kpts/SR.120/8/2005 Tahun 2005 tentang Pelepasan Nilam Varietas Tapak Tuan Sebagai Varietas Unggul

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 344/Kpts/SR.120/9/2005 Tahun 2005 tentang Pelepasan Semangka Hibrida Dark Belle Sebagai Varietas Unggul

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 448/Kpts/SR.120/12/2005 Tahun 2005 tentang Pelepasan Tomat Hibrida Victory Sebagai Varietas Unggul

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 449/Kpts/SR.120/12/2005 Tahun 2005 tentang Pelepasan Tomat Hibrida Ovation Sebagai Varietas Unggul

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 450/Kpts/SR.120/12/2005 Tahun 2005 tentang Pelepasan Tomat Hibrida Gress Sebagai Varietas Unggul

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 451/Kpts/SR.120/12/2005 Tahun 2005 tentang Pelepasan Seledri Cut Common Sebagai Varietas Unggul

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 452/Kpts/SR.120/12/2005 Tahun 2005 tentang Pelepasan Ketimun Hibrida Hana Sebagai Varietas Unggul

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 453/Kpts/SR.120/12/2005 Tahun 2005 tentang Pelepasan Ketimun Hibrida Harmony Sebagai Varietas Unggul

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 454/Kpts/SR.120/12/2005 Tahun 2005 tentang Pelepasan Terung Hibrida Ratih Putih - 1 Sebagai Varietas Unggul

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 455/Kpts/SR.120/12/2005 Tahun 2005 tentang Pelepasan Terong Hibrida Ratih Hijau - 1 Sebagai Varietas Unggul

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 456/Kpts/SR.120/12/2005 Tahun 2005 tentang Pelepasan Jagung Manis Hibrida Sweet Boy - 02 Sebagai Varietas Unggul

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 457/Kpts/SR.120/12/2005 Tahun 2005 tentang Pelepasan Sawi Putih Hibrida Excellent Sebagai Varietas Unggul

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 458/Kpts/SR.120/12/2005 Tahun 2005 tentang Pelepasan Sawi Daging Hibrida Green Fut Choy Sebagai Varietas Unggul

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 459/Kpts/SR.120/12/2005 Tahun 2005 tentang Pelepasan Cabe Keriting Hibrida SC-06 Sebagai Varietas Unggul Dengan Nama Princess - 06

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 460/Kpts/SR.120/12/2005 Tahun 2005 tentang Pelepasan Cabai Besar Hibrida RedGloss-2033 Sebagai Varietas Unggul

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 521/Kpts/SR.120/9/2006 Tahun 2006 tentang Pelepasan Varietas Kelapa Genjah Salak (GSK) Sebagai Varietas Unggul

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 522/Kpts/SR.120/9/2006 Tahun 2006 tentang Pelepasan Varietas Kelapa Genjah Kuning Nias (GKN) Sebagai Varietas Unggul

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 523/Kpts/SR.120/9/2006 Tahun 2006 tentang Pelepasan Kelapa Hibrida Khina-4 Sebagai Varietas Unggul

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 524/Kpts/SR.120/9/2006 Tahun 2006 tentang Pelepasan Varietas Kelapa Hibrida Khina-5 Sebagai Varietas Unggul

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 525/Kpts/SR.120/9/2006 Tahun 2006 tentang Pelepasan Varietas Kelapa Dalam Sawarna (DSA) Sebagai Varietas Unggul

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 526/Kpts/SR.120/9/2006 Tahun 2006 tentang Pelepasan Varietas Kelapa Genjah Raja (GRA) Sebagai Varietas Unggul

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 527/Kpts/SR.120/9/2006 Tahun 2006 tentang Pelepasan Varietas Kelapa Genjah Kuning Bali (GKB) Sebagai Varietas Unggul

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 528/Kpts/SR.120/9/2006 Tahun 2006 tentang Pelepasan Varietas Kelapa Dalam Takome (DTE) Sebagai Varietas Unggul

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 529/Kpts/SR.120/9/2006 Tahun 2006 tentang Pelepasan Varietas Kakao Klon KW 48 Sebagai Varietas/Klon Unggul Dengan Nama ICCRI 04

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 530/Kpts/SR.120/9/2006 Tahun 2006 tentang Pelepasan Varietas Kakao Klon KW 30 Sebagai Varietas/Klon Unggul Dengan Nama ICCRI 03

Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2001
tentang unit organisasi dan tugas eselon i menteri negara Disahkan pada tanggal 10 Oktober 2001

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diubah oleh

Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Menteri Negara

-

diubah oleh

Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Menteri Negara

-

diubah oleh

Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Menteri Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden No. 4 Tahun 2002

-

diubah oleh

Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Menteri Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 2003

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2003 tentang Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1976 tentang Pembangunan Pusat Penelitian, Ilmu Pengetahuan, dan Teknologi di Serpong

-

diubah oleh

Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Menteri Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 2003

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 2003

-

diubah oleh

Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Menteri Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2004

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi Dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia

Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2001
tentang unit organisasi dan tugas eselon i menteri negara koordinator Disahkan pada tanggal 10 Oktober 2001

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi Dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia

Keputusan Presiden Nomor 106 Tahun 2001
tentang pengesahan convention on nuclear safety (konvensi tentang keselamatan nuklir) Disahkan pada tanggal 4 Oktober 2001

 

Keputusan Presiden Nomor 105 Tahun 2001
tentang penugasan wakil presiden melaksanakan tugas presiden Disahkan pada tanggal 17 September 2001

 

Keputusan Presiden Nomor 104 Tahun 2001
tentang perubahan keputusan presiden nomor 162 tahun 1999 tentang pembentukan tim penilai akhir pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural eselon i Disahkan pada tanggal 14 September 2001

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 58/M Tahun 2002 tentang Alih Tugas Pejabat Eselon I Depperindag

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pembentukan Tim Penilai Akhir Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian dalam dan Dari Jabatan Struktural

Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001
tentang kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi dan tata kerja lembaga pemerintah non departemen Disahkan pada tanggal 13 September 2001

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit organisasi dan tugas eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit organisasi dan tugas eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2001 tentang pejabat sementara kepala badan pengkajian dan penerapan teknologi (BPPT)

-

diubah oleh

Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2002 tentang Koordinasi Intelijen oleh Badan Intelijen Negara

-

diubah oleh

Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen

-

diubah oleh

Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah diubah dengan KEPPRES No.3/2002

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2003 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Sandi Negara

-

diubah oleh

Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan PresidenNomor 46 Tahun 2002

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 2002

Ps. 114 (6)

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden No. 32 Tahun 2003

-

diubah oleh

Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan PresidenNomor 30 Tahun 2003

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 2003

-

diubah oleh

Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen

-

ditimbang oleh

Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2005 tentang Perubahan Keenam Atas Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 Tentang Unit Organisasi Dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2005 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 Tentang Unit Organisasi Dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen

-

diubah oleh

Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005 tentang Perubahan Keenam Atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerjalembaga Pemerintah Non Departemen

-

ditimbang oleh

Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005 tentang Perubahan Keenam Atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerjalembaga Pemerintah Non Departemen

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005 tentang Perubahan Keenam Atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerjalembaga Pemerintah Non Departemen

-

diingat oleh

KEPPRES Nomor 11 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

ketentuan sepanjang mengenai Badan Perta

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2006 tentang Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia

ketentuan mengenai BAPPENAS

dicabut oleh

Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

ketentuan mengenai BAPPENAS

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2008 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Padang Pariaman dari Wilayah Kota Pariaman ke Nagari Parit Malintang Kecamatan Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat

-

dicabut oleh

Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2010 tentang Badan Intelijen Negara

-

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2010 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

-

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2011 tentang Badan Informasi Geospasial

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2012 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Menduduki Jabatan Fungsional Auditor

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2012 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Menduduki Jabatan Fungsional Arsiparis

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2012 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Menduduki Jabatan Fungsional Pemeriksa

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2012 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Badan Pengkajian Dan Penerapan Teknologi

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2012 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Badan Pengawasan Obat Dan Makanan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2012 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara

-

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2013 tentang Badan Tenaga Nuklir Nasional

-

diubah oleh

Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Kementerian

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Dilingkungan Badan Standarisasi Nasional

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 101 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia

-

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2015 tentang Lembaga Penerbangan Dan Antariksa Nasional

-

diubah oleh

Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan Atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 160 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Badan Standardisasi Nasional

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 167 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 168 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Lembaga Sandi Negara

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 168 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Lembaga Sandi Negara

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2016 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2016 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi

Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001
tentang kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi, dan tata kerja departemen Disahkan pada tanggal 13 September 2001

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit organisasi dan tugas eselon I Departemen

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit organisasi dan tugas eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 2002 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta menjadi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 2002 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta menjadi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

-

diubah oleh

Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2002 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 2002 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Medan, Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Magelang, Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Gowa, dan Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Manokwari

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 58/M Tahun 2002 tentang Alih Tugas Pejabat Eselon I Depperindag

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 67 Tahun 2002 tentang Perubahan atas KEPPRES No. 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum dan Penetapan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan KEPPRES No.81/2000

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 05/Kpts/OT.210/1/2002 Tahun 2002 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Menteri Pertanian Nomor 419/Kpts/OT.210/7/2002 Tentang Pedoman Budidaya Ternak Sapi Potong Yang Baik (Good Farming Practice)

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 59/Kpts/OT.210/1/2002 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Penelitian Tanaman Tembakau dan Serat

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 60/Kpts/OT.210/1/2002 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Penelitian Tanaman Rempah dan Obat

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 61/Kpts/OT.210/1/2002 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Loka Penelitian Tanaman Sela Perkebunan

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 62/Kpts/OT.210/1/2002 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Penelitian Tanaman Buah

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 63/Kpts/OT.210/1/2002 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Penelitian Tanaman Hias

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 64/Kpts/OT.210/1/2002 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Penelitian Tanaman Kelapa dan Palma Lain

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 65/Kpts/OT.210/1/2002 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Loka Penelitian Tanaman Jeruk dan Hortikultura Subtropik

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 66/Kpts/OT.210/1/2002 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Loka Penelitian dan Pencemaran Lingkungan Pertanian

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 67/Kpts/OT.210/1/2002 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Penelitian Agroklimat dan Hidrologi

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 69/Kpts/OT.210/1/2002 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Penelitian Tanah

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 70/Kpts/OT.210/1/2002 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Penelitian Veteriner

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 71/Kpts/OT.210/1/2002 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Penelitian Ternak

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 72/Kpts/OT.210/1/2002 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Penelitian Sapi Potong

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 73/Kpts/OT.210/1/2002 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Penelitian Kambing Potong

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 74/Kpts/OT.210/1/2002 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Loka Penelitian Tanaman Sayuran

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 75/Kpts/OT.210/1/2002 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Penelitian Tanaman Kacang-kacangan dan Umbi-umbian

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 76/Kpts/OT.210/1/2002 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Penelitian Pascapanen Pertanian

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 77/Kpts/OT.210/1/2002 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 78/Kpts/OT.210/1/2002 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Penelitian Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 79/Kpts/OT.210/1/2002 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Penelitian Tanaman Padi

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 80/Kpts/OT.210/1/2002 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Penelitian Tanaman Serelia

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 82/Kpts/OT.210/1/2002 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Proyek Pengembangan Usaha Tani Lahan Kering Sulawesi

-

ditimbang oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 136/Kpts/OT.210/2/2002 Tahun 2002 tentang Perubahan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 842/Kpts/OT.210/8/97 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Proyek Pengembangan Agribisnis Hortikultura

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 137/Kpts/OT.210/2/2002 Tahun 2002 tentang Pembentukan Lembaga Sertifikasi Sistem Mutu Produksi Hortikultura

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 170/Kpts/OT.210/3/2002 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Standardisasi Nasional Di Bidang Pertanian

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 175/Kpts/KB.320/3/2002 Tahun 2002 tentang Pengukuhan Forum Komunikasi Perkelapaan Indonesia

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 176/Kpts/OT.210/2/2002 Tahun 2002 tentang Penutupan Proyek Lokal Teh Tapanuli Utara, Sumatera Utara

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 182/Kpts/KP.150/3/2002 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Alat dan Mesin Pertanian

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 194.1/Kpts/OT.210/4/2002 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Proyek Pembinaan Peningkatan Produksi Pangan Perkebunan Pusat

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 194/Kpts/KP.150/4/2002 Tahun 2002 tentang Komisi Pestisida

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 195.1/Kpts/OT.210/4/2002 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Proyek Pengembangan Industri Masyarakat Perkebunan Pusat

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 282/Kpts/OT.210/4/2002 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pembibitan Ternak Unggul Sapi Aceh

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 283/Kpts/OT.210/4/2002 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pembibitan Ternak Unggul Kambing, Domba dan Itik

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 284/Kpts/OT.210/4/2002 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengembangan Mutu Tanaman Pangan dan Hortikultura

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 285/Kpts/OT.210/4/2002 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Peramalan Organisme Pengganggu Tanaman

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 286/Kpts/OT.210/4/2002 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Embrio Ternak

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 287/Kpts/OT.210/4/2002 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Inseminasi Buatan

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 288/Kpts/OT.210/4/2002 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pembibitan Ternak Unggul Babi dan Kerbau

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 289/Kpts/OT.210/4/2002 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Obat Hewan

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 290/Kpts/OT.210/4/2002 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pembibitan Ternak Unggul Sapi Perah

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 291/Kpts/OT.210/4/2002 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pembibitan Ternak Unggul Sapi Dwiguna dan Ayam

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 292/Kpts/OT.210/4/2002 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pembibitan Ternak Unggul Sapi Potong

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 293/Kpts/OT.210/4/2002 Tahun 2002 tentang Pedoman Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Rumpun Ilmu Hayat Lingkup Pertanian

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 330/Kpts/OT.210/5/2002 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Mekanisasi Pertanian

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 331/Kpts/OT.210/5/2002 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Agribisnis Tanaman Pangan dan Tanaman Obat

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 332/Kpts/OT.210/5/2002 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Agribisnis Ternak Potong dan Teknologi Lahan Kering

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 333/Kpts/OT.210/5/2002 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Agribisnis Perkebunan dan Teknologi Pasang Surut

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 334/Kpts/OT.210/5/2002 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Agribisnis Persusuan dan Teknologi Hasil Ternak

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 335/Kpts/OT.210/5/2002 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Agribisnis Hortikultura

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 336/Kpts/OT.210/5/2002 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Agribisnis Peternakan dan Kesehatan Hewan

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 354/Kpts/KP.150/5/2002 Tahun 2002 tentang Komisi Pakan

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 355/Kpts/KP.150/5/2002 Tahun 2002 tentang Komisi Bibit Ternak Nasional

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 357/Kpts/HK.350/5/2002 Tahun 2002 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 361/Kpts/KP.150/5/2002 Tahun 2002 tentang Perubahan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1100.1/Kpts/KP.150/10/1999 Tentang Pembentukan Lembaga Sertifikat Sistem Mutu Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 392/Kpts/OT.210/6/2002 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Industri Masyarakat Perkebunan

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 401/Kpts/OT.210/5/2002 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Perlindungan Varietas Tanaman

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 402/Kpts/OT.210/6/2002 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengujian Mutu Alat dan Mesin Pertanian

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 403/Kpts/OT.210/6/2002 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pengembangan Mekanisasi Pertanian

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 404/Kpts/OT.210/6/2002 Tahun 2002 tentang Pedoman Perizinan dan Pendaftaran Usaha Peternakan

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 471/Kpts/OT.210/5/2002 Tahun 2002 tentang Pelarangan Penggunaan Tepung Daging, Tepung Tulang, Tepung Darah, Tepung Daging dan Tepung Tulang (TDT) dan Bahan Lainnya Asal Ruminansia Sebagai Pakan Ternak Ruminansia

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 473/Kpts/TN.150/8/2002 Tahun 2002 tentang Penetapan Pulau Flores dan Pulau Lembata Propinsi Nusa Tenggara Timur Sebagai Kawasan Karantina Penyakit Anjing Gila (Rabies) Serta Program Pembebasannya

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 478/Kpts/TP.270/8/2002 Tahun 2002 tentang Perubahan Nama Formulasi

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 479/Kpts/TP.270/8/2002 Tahun 2002 tentang Pendaftaran Pestisida Untuk Ekspor

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 480/Kpts/TP.270/8/2002 Tahun 2002 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Tetap Pestisida

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 481/Kpts/TP.270/8/2002 Tahun 2002 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Perluasan Penggunaan Pestisida

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 482/Kpts/TP.270/8/2002 Tahun 2002 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Sementara Pestisida

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 483/Kpts/TP.270/8/2002 Tahun 2002 tentang Perubahan Pemegang Pendaftaran Pestisida

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 484/Kpts/TP.270/8/2002 Tahun 2002 tentang Pencabutan Pendaftaran dan Izin Pestisida

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 487/Kpts/OT.210/8/2002 Tahun 2002 tentang Kewenangan Pembinaan Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 500/Kpts/OT.210/8/2002 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Uji Standar Karantina Tumbuhan

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 501/Kpts/OT.210/8/2002 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai dan Stasiun Karantina Hewan

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 517/Kpts/TP.270/9/2002 Tahun 2002 tentang Pengawasan Pestisida

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 549/Kpts/OT.210/9/2002 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Medan

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 550/Kpts/OT.210/9/2002 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 365Kpts/OT.210/6/2001 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Malang

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 551/Kpts/OT.210/9/2002 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Manokwari

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 552/Kpts/OT.210/9/2002 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Gowa

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 553/Kpts/OT.210/9/2002 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Magelang

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 554/Kpts/OT.210/9/2002 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 368.Kpts/OT.210/6/2001 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Bogor

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 585/Kpts/KP.150/2002 Tahun 2002 tentang Penunjukkan Unit Akuntansi Wilayah dan Pembentukan Organisasi Unit Akuntansi Wilayah

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 667/Kpts/TN.530/10/2002 Tahun 2002 tentang Penyataan Negara Indonesia Tetap Bebas dari Penyakit BOVINE SPONGIFORM ENCEPHALOPATHY (BSE)

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 673/Kpts/OT.210/12/2002 Tahun 2002 tentang Perubahan Bab III Huruf A Lampiran Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1095/Kpts/OT.210/10/1999 Tentang Pedoman Administrasi Perkantoran Departemen Pertanian

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 688/Kpts/KP.150/12/2002 Tahun 2002 tentang Komite Kerjasama Karantina Hewan Nasional

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 2002

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 2003 tentang Pendirian Institut Seni Indonesia Denpasar

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 2003 tentang Sekretariat Pengadilan Pajak

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 2002

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2003 tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 03/Kpts/KB.410/1/2003 Tahun 2003 tentang Penerapan Secara Wajib SNI Gula Kristal Mentah (SNI 01-3140.1 - 2001)

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 09/Kpts/TP.260/1/2003 Tahun 2003 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk An-Organik

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 38/Kpts/TP.270/1/2003 Tahun 2003 tentang Pendaftaran Pestisida Untuk Eksport

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 41/Kpts/Tp.270/1/2003 Tahun 2003 tentang Perubahan Nama Formulasi, Nama dan Kadar Bahan Aktif

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 42/Kpts/TP.270/1/2003 Tahun 2003 tentang Perubahan Pemegang Pendaftaran Pestisida

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 43/Kpts/TP.270/1/2003 Tahun 2003 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Sementara Pestisida

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 45/Kpts/TP.270/1/2003 Tahun 2003 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Tetap Pestisida

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 95/Kpts/KL.500/2/2003 Tahun 2003 tentang Komite Nasional (KOMNAS) Lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Bidang Pangan dan Pertanian

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 102/Kpts/KB.430/2/2003 Tahun 2003 tentang Pelepasan Secara Terbatas Kapas Transgenik Bt DP 5690B Sebagai Vareitas Unggul Dengan Nama NuCOTN 35B (BOLLGARD)

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 112/Kpts/OT.210/2/2003 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Proyek Desentralisasi Penyuluhan Pertanian dan Kehutanan

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 119/Kpts/TP.240/2/2003 Tahun 2003 tentang Pelepasan Galur Padi Hibrida 93011 Sebagai Varietas Unggul Dengan Nama Hibrindo R-2

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 122/Kpts/TP.240/2/2003 Tahun 2003 tentang Pelepasan Galur Harapan Padi Sawah Aromatik BP50F - MR -30-5 Sebagai Varietas Unggul Dengan Nama Gilirang

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 123/Kpts/TP.240/2/2003 Tahun 2003 tentang Pelepasan Galur Padi Sawah S3429-4D-PN-1-1-2 Sebagai Varietas Unggul Dengan Nama Cigeulis

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 124/Kpts/TP.240/2/2003 Tahun 2003 tentang Pelepasan Galur Padi Sawah OBS-1656/PSJ Sebagai Varietas Unggul Dengan Nama Kahayan

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 125/Kpts/TP.240/2/2003 Tahun 2003 tentang Pelepasan Galur Padi Sawah OBS-1658/PSJ Sebagai Varietas Unggul Dengan Nama Winongo

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 126/Kpts/TP.240/2/2003 Tahun 2003 tentang Pelepasan Galur Padi Sawah Lokal Rojolele Sebagai Varietas Unggul Dengan Nama Rojolele

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 145/Kpts/KP.150/2/2003 Tahun 2003 tentang Pembentukan Tim Pembina Program Aksi Masyarakat Agribisnis Tanaman Pangan (Proksi Mantap)

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 146/Kpts/OT.210/2/2003 Tahun 2003 tentang Pedoman Manajemen Program dan Proyek Pembangunan Pertanian

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 176/Kpts/tp.310/3/2003 Tahun 2003 tentang Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2003

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 205/Kpts/OT.210/3/2003 Tahun 2003 tentang Syarat dan Tata Cara Pengujian dan Pemberian Sertifikat Alat dan Mesin Budidaya Tanaman

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 206/Kpts/TN.530/3/2003 Tahun 2003 tentang Penggolongan Jenis-Jenis Hama Penyakit Hewan Karantina, Penggolongan dan Klasifikasi Media Pembawa

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 237/Kpts/OT.210/4/2003 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengawasan Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Pupuk An-Organik

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 238/Kpts/OT.210/4/2003 Tahun 2003 tentang Pedoman Penggunaan Pupuk An-Organik

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 239/Kpts/ot.210/4/2003 Tahun 2003 tentang Pengawasan Formula Pupuk An-Organik

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 240/Kpts/OT.210/4/2003 Tahun 2003 tentang Pedoman Cara Pembuatan Pakan Yang Baik (CPPB)

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 241/Kpts/OT.210/4/2003 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengawasan Mutu Pakan

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 242/Kpts/OT.210/4/2003 Tahun 2003 tentang Pendaftaran dan Labelisasi Pakan

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 250/Kpts/KP.150/4/2003 Tahun 2003 tentang Pembentukan Komisi Minyak Sawit Indonesia

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 267/Kpts/TP.240/5/2003 Tahun 2003 tentang Pelepasan Klon Ubi Jalar Shiroyutaka Sebagai Varietas Unggul Dengan Nama Shiroyutaka

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 288/Kpts/TP.270/5/2003 Tahun 2003 tentang Pendaftaran Pestisida Untuk Ekspor

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 289/Kpts/TP.270/5/2003 Tahun 2003 tentang Pendaftaran dan Permberian Izin Perluasan Penggunaan Pestisida

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 290/Kpts/TP.270/5/20003 Tahun 2003 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Tetap Bahan Teknis Pestisida

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 293/Kpts/TP.270/5/2003 Tahun 2003 tentang Perubahan Nama Formulasi

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 300/Kpts/KP.150/6/2003 Tahun 2003 tentang Pembentukan Tim Kooedinasi Sanitary And Phytosanitary Measures (SPS-WTO)

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 302/Kpts/KP.150/6/2003 Tahun 2003 tentang Pembentukan Panitia Penilai Cara Pembuatan Obat Hewan Yang Baik (CPOHB)

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 319/Kpts/KP.150/6/2003 Tahun 2003 tentang Komisi Wisata Agro

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 320/Kpts/OT.210/6/2003 Tahun 2003 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Menteri Pertanian Nomor 501/Kpts/OT.210/8/2002 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai dan Stasiun Karantina Hewan

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 321/Kpts/OT.210/6/2003 Tahun 2003 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Menteri Pertanian Nomor 499/Kpts/OT.210/8/2002 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai dan Stasiun Karantina Tumbuhan

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 327/Kpts/TP.240/6/2003 Tahun 2003 tentang Pelepasan Kubis Bunga Hibrida BIMA-45 Sebagai Varietas Unggul

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 328/Kpts/TP.240/6/2003 Tahun 2003 tentang Pelepasan Tomat Hibrida BTM-144 Sebagai Varietas Unggul Dengan Nama GEULIS-144

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 329/Kpts/TP.240/6/2003 Tahun 2003 tentang Pelepasan Sawi Hibrida Hosaku Sebagai Varietas Unggul

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 330/Kpts/TP.240/6/2003 Tahun 2003 tentang Pelepasan Tomat Hibrida BTM-528 Sebagai Varietas Unggul Dengan Nama PLUTO-528

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 331/Kpts/TP.240/6/2003 Tahun 2003 tentang Pelepasan Tomat Hibrida BTM-819 Sebagai Varietas Unggul Dengan Nama IDOLA-819

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 332/Kpts/TP.240/6/2003 Tahun 2003 tentang Pelepasan Cempedak Malinau Sebagai Varietas Unggul

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 333/Kpts/TP.240/6/2003 Tahun 2003 tentang Pelepasan Pisang Gablok Sebagai Varietas Unggul Dengan Nama Samarinda

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 334/Kpts/TP.240/6/2003 Tahun 2003 tentang Pelepasan Cempedak Sebapo Sebagai Varietas Unggul

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 335/Kpts/TP.240/6/2003 Tahun 2003 tentang Pelepasn Nangka Prabu Sebagai Varietas Unggul

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 336/Kpts/TP.240/2/2003 Tahun 2003 tentang Pelepasan Mangga Podang Urang Sebagai Varietas Unggul

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 337/Kpts/TP.240/6/2003 Tahun 2003 tentang Pelepasan Mangga Bengkulu Sebagai Varietas Unggul

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 338/Kpts/TP.240/6/2003 Tahun 2003 tentang Pelepasan Durian Tong Medaye Sebagai Varietas Unggul

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 339/Kpts/TP.240/6/2003 Tahun 2003 tentang Pelepasan Melon Hibrida SWEET M-10 Sebagai Varietas Unggul

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 340/Kpts/TP.240/6/2003 Tahun 2003 tentang Pelepasan Melinjo Enggano Sebagai Varietas Unggul

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 341/Kpts/TP.240/6/2003 Tahun 2003 tentang Pelepasan Paria Tresno Sebagai Varietas Unggul

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 342/Kpts/TP.240/6/2003 Tahun 2003 tentang Pelepasan Terong Gong Sebagai Varietas Unggul

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 343/Kpts/TP.240/6/2003 Tahun 2003 tentang Pelepasan Cabe Rawit Kathur Sebagai Varietas Unggul

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 344/Kpts/TP.240/6/2003 Tahun 2003 tentang Pelepasan Cabe Besar Trisula Sebagai Varietas Unggul

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 345/Kpts/TP.240/6/2003 Tahun 2003 tentang Pelepasan Cabe Besar Hibrida HPZ Sebagai Varietas Unggul Dengan Nama Jetset

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 346/Kpts/TP.240/6/2003 Tahun 2003 tentang Pelepasan Cabe Besar Hibrida HP-7 Sebagai Varietas Unggul Dengan Nama Buana

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 347/Kpts/OT.210/6/2003 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengelolaan Balai Benih Tanaman Pangan dan atau Hortikultura

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 348/Kpts/TP.240/6/2003 Tahun 2003 tentang Pedoman Perizinan Usaha Hortikultura

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 353/Kpts/KB.510/6/2003 Tahun 2003 tentang Perubahan Pertama Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 333/Kpts/KB.510/6/1986 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengembangan Perkebunan Dengan Pola PIR-TRANS

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 354/Kpts/OT.210/6/2003 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 01/Kpts/OT.210/1/2001 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 354.1/Kpts/OT.210/6/2001

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 355/Kpts/OT.210/6/2003 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 99/Kpts/OT.210/2/2001 Tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 392/Kpts/OT.210/7/2001

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 367/Kpts/PD.640/7/2003 Tahun 2003 tentang Pernyataan Papua Bebas Dari Penyakit Anthrax

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 415/Kpts/SR.120/8/2003 Tahun 2003 tentang Pelepasan Varietas Karet BPM 107 Sebagai Varietas/Klon Unggul

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 416/Kpts/SR.120/8/2003 Tahun 2003 tentang Pelepasan Varietas Karet BPM 109 Sebagai Varietas/Klon Unggul

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 417/Kpts/SR.120/8/2003 Tahun 2003 tentang Pelepasan Varietas Karet BP 260 Sebagai Varietas/Klon Unggul

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 418/Kpts/SR.120/8/2003 Tahun 2003 tentang Pelepasan Varietas Kopi Robusta Klon SA 203 Sebagai Varietas/Klon Unggul

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 419/Kpts/SR.120/8/2003 Tahun 2003 tentang Pelepasan Varietas Kopi Robusta Klon BP 936 Sebagai Varietas/Klon Unggul

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 420/Kpts/SR.120/8/2003 Tahun 2003 tentang Pelepasan Varietas Kopi Robusta Klon BP 534 Sebagai Varietas/Klon Unggul

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 421/Kpts/SR.120/8/2003 Tahun 2003 tentang Pelepasan Varietas Kopi Robusta Klon BP 436 Sebagai Varietas/Klon Unggul

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 422/Kpts/SR.120/8/2003 Tahun 2003 tentang Pelepasan Varietas Kopi Robusta Klon BP 920 Sebagai Varietas/Klon Unggul

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 423/Kpts/SR.120/8/2003 Tahun 2003 tentang Pelepasan Varietas Kopi Robusta Klon BP 939 Sebagai Varietas/Klon Unggul

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 425/Kpts/SR.120/8/2003 Tahun 2003 tentang Pelepasan Varietas Kapas Kanesia 9 Sebagai Varietas Unggul

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 427/Kpts/SR.130/8/2003 Tahun 2003 tentang Perubahan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 176/Kpts/TP.310/3/2003 Tentang Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2003

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 432/Kpts/OT.130/9/2003 Tahun 2003 tentang Penunjukan Pusat Standardisasi dan Akreditasi Sebagai Otoritas Kompeten (Competent Authority) Pangan Organik

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 442/Kpts/SR.140/9/2003 Tahun 2003 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Tetap Pestisida

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 444/Kpts/SR.140/9/2003 Tahun 2003 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Perluasan Penggunaan Pestisida

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 487/Kpts/OT.160/10/2003 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Agribisnis Hortikultura

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 488/Kpts/OT.160/10/2003 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Mekanisme Pertanian

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 489/Kpts/OT.160/10/2003 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Agribisnis Persusuan dan Teknologi Hasil Ternak

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 502/Kpts/PD.210/10/2003 Tahun 2003 tentang Pelepasan Bunga Gladiol Klon HX6 Sebagai Varietas Unggul Dengan Nama KAIFA

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 503/Kpts/PD.210/10/2003 Tahun 2003 tentang Pelepasan Bunga Gladiol Klon HX4 Sebagai Varietas Unggul Dengan Nama CLARA

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 504/Kpts/PD.210/10/2003 Tahun 2003 tentang Pelepasan Bunga Anggrek Spathoglottis KSP-1904-7 Sebagai Varietas Unggul Dengan Nama BINTANG MERAH PUTIH

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 506/Kpts/PD.210/10/2003 Tahun 2003 tentang Pelepasan Bunga Anggrek Spathoglottis KSP-1904-1 Sebagai Varietas Unggul Dengan Nama BINTANG SEGUNUNG

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 507/Kpts/PD.210/10/2003 Tahun 2003 tentang Pelepasan Bunga Krisan Klon 32.18 Sebagai Varietas Unggul Dengan Nama PUSPITA PELANGI

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 508/Kpts/PD.210/10/2003 Tahun 2003 tentang Pelepasan Bungan Krisan Klon 111.5 Sebagai Varietas Unggul Dengan Nama PUSPITA ASRI

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 509/Kpts/PD.210/10/2003 Tahun 2003 tentang Pelepasan Bunga Krisan Klon 43.3 Sebagai Varietas Unggul Dengan Nama PUSPITA ARUM

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 515/Kpts/PD.210/10/2003 Tahun 2003 tentang Pelepasan Belimbing Pancur Batu Sebagai Varietas Unggul

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 516/Kpts/PD.210/10/2003 Tahun 2003 tentang Pelepasan Jambu Biji Megah Merah Sebagai Varietas Unggul

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 517/Kpts/PD.210/10/2003 Tahun 2003 tentang Pelepasan Jambu Biji Wijaya Merah Sebagai Varietas Unggul

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 518/Kpts/PD.210/10/2003 Tahun 2003 tentang Pelepasan Rambutan Parakan Sebagai Varietas Unggul

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 519/Kpts/PD.210/10/2003 Tahun 2003 tentang Pelepasan Alpukat Mega Murapi Sebagai Varietas Unggul

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 520/Kpts/PD.210/10/2003 Tahun 2003 tentang Pelepasan Alpukat Mega Paninggahan Sebagai Varietas Unggul

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 521/Kpts/PD.210/10/2003 Tahun 2003 tentang Pelepasan Alpukat Mega Gaguan Sebagai Varietas Unggul

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 522/Kpts/PD.210/10/2003 Tahun 2003 tentang Pelepasan Sawo Plampang Sebagai Varietas Unggul

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 523/Kpts/PD.210/10/2003 Tahun 2003 tentang Pelepasan Duku Woro Sebagai Varietas Unggul

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 524/Kpts/PD.210/10/2003 Tahun 2003 tentang Pelepasan Salak Condet 8592 Sebagai Varietas Unggul

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 525/Kpts/PD.210/10/2003 Tahun 2003 tentang Pelepasan Salak Condet 8590 Sebagai Varietas Unggul

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 526/Kpts/PD.210/10/2003 Tahun 2003 tentang Pelepasan Kubis Hibrida TIA 6 Sebagai Varietas Unggul

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 527/Kpts/PD.210/10/2003 Tahun 2003 tentang Pelepasan Kacang Panjang Mutiara Sebagai Varietas Unggul

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 528/Kpts/PD.210/10/2003 Tahun 2003 tentang Pelepasan Kubis Hibrida TIA 5 Sebagai Varietas Unggul

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 529/Kpts/PD.210/10/2003 Tahun 2003 tentang Pelepasan Bawang Merah Keta Monca Sebagai Varietas Unggul

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 530/Kpts/PD.210/10/2003 Tahun 2003 tentang Pelepasan Kacang Buncis Pena Sebagai Varietas Unggul

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 531/Kpts/PD.210/10/2003 Tahun 2003 tentang Pelepasan Ketimun Padang Sebagai Varietas Unggul

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 532/Kpts/PD.210/10/2003 Tahun 2003 tentang Pelepasan Lidah Buaya Pontianak Sebagai Varietas Unggul

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 534/Kpts/PD.210/10/2003 Tahun 2003 tentang Pelepasan Bunga Mawar PT. Merah Tua Sebagai Varietas Unggul Dengan Nama PERGIWO

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 535/Kpts/PD.210/10/2003 Tahun 2003 tentang Pelepasan Bunga Sedap Malam Bangil Sebagai Varietas Unggul Dengan Nama RORO ANTENG

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 617/Kpts/HK.060/12/2003 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Di Lingkungan Departemen Pertanian

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 618/Kpts/PD.140/12/2003 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Karantina Tumbuhan

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 619/Kpts/PD.140/12/2003 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Karantina Hewan

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 627/Kpts/PD.540/2003 Tahun 2003 tentang Jenis-Jenis Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina Golongan I, Golongan II dan Media Pembawanya

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 629/Kpts/OT.140/12/2003 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Veteriner

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 630/Kpts/OT.140/12/2003 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pembibitan Ternak Unggul Sapi Perah

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 631/Kpts/OT.140/12/2003 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi dan Sumberdaya Genetik

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 632/Kpts/OT.140/12/2003 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pascapanen Pertanian

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 633/Kpts/OT.140/12/2003 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 350/Kpts/OT.210/6/2001 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengkajian Teknologi Pertanian

-

diubah oleh

Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 2002

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2003

-

diubah oleh

Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2004

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2004

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Instansi Vertikal di Lingkungan Departemen Keuangan

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 2004 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta menjadi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Malang menjadi Universitas Islam Negeri Malang

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2004 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Instansi Vertikal di Lingkungan Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2004 tentang Penggabungan Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri ke dalam Institut Ilmu Pemerintahan

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 91 Tahun 2004 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten Serang menjadi Institut Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mataram Menjadi Institut Agama Islam Negeri Mataram,dan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo menjadi Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2004 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Angkutan Terpadu Lebaran

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Denpasar Menjadi Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 2.1/Kpts/OT.160/1/2004 Tahun 2004 tentang Pembentukan Redaksi Situs Web Departemen Pertanian

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 46/Kpts/OT.160/1/2004 Tahun 2004 tentang Komisi Perlindungan Tanaman

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 52/Kpts/SR.120/1/2004 Tahun 2004 tentang Pelepasan Tebu Varietas PS 951 Sebagai Varietas Unggul

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 53/Kpts/SR.120/1/2004 Tahun 2004 tentang Pelapasn Tebu Varietas PS 921 Sebagai Varietas Unggul

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 54/Kpts/SR.120/1/2004 Tahun 2004 tentang Pelepasan Tebu Varietas PSBM 901 Sebagai Varietas Unggul

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 55/Kpts/SR.120/1/2004 Tahun 2004 tentang Pelepasan Tebu Varietas PS 891 Sebagai Varietas Unggul

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 56/Kpts/SR.120/1/2004 Tahun 2004 tentang Pelepasan Tebu Varietas PS 864 Sebagai Varietas Unggul

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 57/Kpts/SR.120/1/2004 Tahun 2004 tentang Pelepasan Varietas Kelapa Sawit Varietas AA- DP TOPAZ 3 Sebagai Varietas Unggul

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 58/Kpts/SR.120/1/2004 Tahun 2004 tentang Pelepasan Varietas Kelapa Sawit Varietas ASIAN AA- DP TOPAZ 2 Sebagai Varietas Unggul

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 59/Kpts/SR.120/1/2004 Tahun 2004 tentang Pelepasan Kelapa Sawit Varietas AA- DP TOPAZ 1 Sebagai Varietas Unggul

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 60/Kpts/SR.120/1/2004 Tahun 2004 tentang Pelepasan Varietas Kelapa Sawit Varietas AA-DP TOPAZ 4 Sebagai Varietas Unggul

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 61/Kpts/SR.120/1/2004 Tahun 2004 tentang Pelepasan Tembakau Virginia Varietas COKER 176 Sebagai Varietas Unggul

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 62/Kpts/SR.120/1/2004 Tahun 2004 tentang Pelepasan Tembakau Virginia Varietas DIXIE BRIGHT 101 Sebagai Varietas Unggul

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 63/Kpts/SR.120/1/2004 Tahun 2004 tentang Pelepasan Varietas Jambu Mete Varietas PK 36 Sebagai Varietas Unggul

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 64/Kpts/SR.120/1/2004 Tahun 2004 tentang Pelepasan Jambu Mete Varietas MR 851 Sebagai Varietas Unggul

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 65/Kpts/SR.120/1/2004 Tahun 2004 tentang Pelepasan Kopi Robusta Klon BP 308 Sebagai Varietas/Klon Unggul

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 96/Kpts/PD.620/2/2004 Tahun 2004 tentang Pernyataan Berjangkitnya Wabah Penyakit Hewan Menular Influensa Pada Unggas (Avian Influenza) Di Beberapa Propinsi Di Wilayah Indonesia

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 103/Kpts/HK.060/M/2/2004 Tahun 2004 tentang Bentuk dan Jenis Dokumen Tindakan Karantina Tumbuhan

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 106/Kpts/SR.130/2/2004 Tahun 2004 tentang Kebutuhan Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2004

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 107/Kpts/SR.130/2/2004 Tahun 2004 tentang Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2004

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 116/Kpts/OT.140/2/2004 Tahun 2004 tentang Organisasi, Keanggotaan, Tugas dan Tata Kerja Kelompok Kerja Dewan Gula Indonesia

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 117/Kpts/PD.540/2/2004 Tahun 2004 tentang Pencabutan Diktum Ketiga Keputusan Menteri Pertanian Nomor 627/Kpts/PD.540/12/2003 Tentang Jenis-Jenis Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina Golongan I, Golongan II dan Media Pembawanya

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 121/Kpts/LB.240/2/2004 Tahun 2004 tentang Pelepasan Jambu Air Dalhari Sebagai Varietas Unggul

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 122/Kpts/LB.240/2/2004 Tahun 2004 tentang Pelepasan Salak Madu Sebagai Varietas Unggul

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 123/Kpts/LB.240/2/2004 Tahun 2004 tentang Pelepasan Salak Manggala Sebagai Varietas Unggul

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 125/Kpts/SR.120/3/2004 Tahun 2004 tentang Pelepasan Tembakau Burley TN 90 Sebagai Varietas Unggul

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 126/Kpts/SR.120/3/2004 Tahun 2004 tentang Pelepasan Tembakau Burley NC 3 Sebagai Varietas Unggul

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 127/Kpts/SR.120/3/2004 Tahun 2004 tentang Pelepasan Varietas Tembakau Virginia PVH 03 Sebagai Varietas Unggul

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 128/Kpts/SR.120/3/2004 Tahun 2004 tentang Pelepasan Varietas Tembakau Virginia PVH 05 Sebagai Varietas Unggul

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 129/Kpts/SR.120/3/2004 Tahun 2004 tentang Pelepasan Varietas Tembakau Virginia PVH 09 Sebagai Varietas Unggul

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 130/Kpts/SR.120/3/2004 Tahun 2004 tentang Pelepasan Tembakau Burley Varietas HB 14 P Sebagai Varietas Unggul

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 131/Kpts/SR.120/3/2004 Tahun 2004 tentang Pelepasan Varietas Kelapa Dalam Bali (DBI) Sebagai Varietas Unggul

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 132/Kpts/SR.120/3/2004 Tahun 2004 tentang Pelepasan Varietas Kelapa Dalam Mapanget (KDT) Sebagai Varietas Unggul

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 133/Kpts/SR.120/3/2004 Tahun 2004 tentang Pelepasan Varietas Kelapa Dalam Palu (DPU) Sebagai Varietas Unggul

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 134/Kpts/SR.120/3/2004 Tahun 2004 tentang Pelepasan Varietas Kelapa Dalam Tenga (DTA) Sebagai Varietas Unggul

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 149/Kpts/OT.140/3/2004 Tahun 2004 tentang Pedoman Umum Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (DPM-LUEP) Untuk Pengendalian Harga Gabah/Beras Di Tingkat Petani Tahun 2004

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 159/Kpts/OT.220/3/2004 Tahun 2004 tentang Tata Hubungan Teknis Fungsional Pemeriksaan, Pengamatan dan Perlakuan Penyakit Hewan Karantina

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 161/Kpts/LB.240/3/2004 Tahun 2004 tentang Pelepasan Jagung Hibrida TB 8701 Sebagai Varietas Unggul Dengan Nama DK-2

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 162/Kpts/LB.240/3/2004 Tahun 2004 tentang Pelepasan Jagung Hibrida TB 9001 Sebagai Varietas Unggul Dengan Nama DK-3

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 163/Kpts/LB.240/3/2004 Tahun 2004 tentang Pelepasan Galur Padi Sawah Lokal Pandanwangi Cianjur Sebagai Varietas Unggul Dengan Nama Pandanwangi

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 164/Kpts/LB.240/3/2004 Tahun 2004 tentang Pelepasan Jagung Hibrida NT 6651 Sebagai Varietas Unggul Dengan Nama NK 81

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 165/Kpts/LB.240/3/2004 Tahun 2004 tentang Pelepasan Jagung Hibrida 02ALL000327 Sebagai Varietas Unggul Dengan Nama NK 82

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 166/Kpts/LB.240/3/2004 Tahun 2004 tentang Pelepasan Jagung Hibrida 02ALL000314 Sebagai Varietas Unggul Dengan Nama NK 88

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 167/Kpts/LB.240/3/2004 Tahun 2004 tentang Pelepasan Jagung Hibrida 02ALL000315 Sebagai Varietas Unggul Dengan Nama NK 99

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 168/Kpts/LB.240/3/2004 Tahun 2004 tentang Pelepasan Galur Harapan Kedelai W3465-27-2 Sebagai Varietas Unggul Dengan Nama Ratai

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 169/Kpts/LB.240/3/2004 Tahun 2004 tentang Pelepasan Galur Harapan Kedelai W3898-14-3 Sebagai Varietas Unggul Dengan Nama Seulawah

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 170/Kpts/LB.240/3/2004 Tahun 2004 tentang Pelepasan Galur Kacang Tanah K/SHM2-88-B-7 Sebagai Varietas Unggul Dengan Nama Bison

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 171/Kpts/LB.240/3/2004 Tahun 2004 tentang Pelepasan Galur Harapan Kedelai GH-7/BATAN Sebagai Varietas Unggul Dengan Nama Rajabasa

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 172/Kpts/LB.240/2004 Tahun 2004 tentang Pelepasan Galur Kacang Tanah G/PI 259747-92-B-28 Sebagai Varietas Unggul Dengan Nama Domba

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 173/Kpts/LB.240/4/2004 Tahun 2004 tentang Pelepasan Galur Kacang Hijau VC 3902A Sebagai Varietas Unggul Dengan Nama Kutilang

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 174/Kpts/LB.240/3/2004 Tahun 2004 tentang Pelepasan Galur Gandum DWR 162 Sebagai Varietas Unggul Dengan Nama Dewata-DWR 162

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 212/Kpts/OT.140/4/2004 Tahun 2004 tentang Statuta Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian STTP Manokwari

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 213/Kpts/OT.140/4/2004 Tahun 2004 tentang Statuta Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian STTP Gowa

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 214/Kpts/OT.140/4/2004 Tahun 2004 tentang Statuta Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian STTP Malang

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 215/Kpts/OT.140/4/2004 Tahun 2004 tentang Statuta Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Medan

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 223/Kpts/SR.140/4/2004 Tahun 2004 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Tetap Bahan Teknis Pestisida

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 320/Kpts/SR.120/5/2004 Tahun 2004 tentang Pelepasan Varietas Tembakau Madura Prancak N-1 Sebagai Varietas Unggul

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 321/Kpts/SR.120/5/2004 Tahun 2004 tentang Pelepasan Varietas Tembakau Madura Prancak N-2 Sebagai Varietas Unggul

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 322/Kpts/SR.120/5/2004 Tahun 2004 tentang Pelepasan Tebu Vareitas Bululawang Sebagai Varietas Unggul

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 342/Kpts/LB.240/6/2004 Tahun 2004 tentang Pelepasan Melon Hibrida ML 858 Sebagai Varietas Unggul Melindo 7

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 343/Kpts/LB.240/6/2004 Tahun 2004 tentang Pelepasan Melon Hibrida ML 875 Sebagai Varietas Unggul Melindo 8

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 344/Kpts/LB.240/6/2004 Tahun 2004 tentang Pelepasan Melon Hibrida ML 022 Sebagai Varietas Unggul Melindo 9

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 345/Kpts/LB.240/6/2004 Tahun 2004 tentang Pelepasan Melon Hibrida ML 744 Sebagai Varietas Unggul Melindo 10

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 375/Kpts/SR.120/6/2004 Tahun 2004 tentang Pelepasan Jagung Hibrida H 155 Sebagai Varietas Unggul Dengan Nama SHS 11

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 376/Kpts/SR.120/6/2004 Tahun 2004 tentang Pelepasan Jagung Hibrida H 166 Sebagai Varietas Unggul Dengan Nama SHS 12

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 377/Kpts/SR.120/6/2004 Tahun 2004 tentang Pelepasan Jagung Hibrida H 275 Sebagai Varietas Unggul Dengan Nama R - 01

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 390/Kpts/OT.130/6/2004 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Agribisnis Tanaman Pangan dan Tanaman Obat

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 391/Kpts/OT.130/6/2004 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Agribisnis Peternakan dan Kesehatan Hewan

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 392/Kpts/OT.130/6/2004 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 393/Kpts/OT.130/6/2004 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengujian Mutu Produk Tanaman

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 399/Kpts/SR.140/6/2004 Tahun 2004 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Tetap Pestisida

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 401/Kpts/SR.140/6/2004 Tahun 2004 tentang Pendaftaran Pestisida Untuk Ekspor

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 435/Kpts/LB.320/7/2004 Tahun 2004 tentang Pelepasan Varietas Kelapa Sawit D x P Sriwijaya 1 (DP SJ-1) Sebagai Varietas Unggul

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 436/Kpts/LB.320/7/2004 Tahun 2004 tentang Pelepasan Varietas Kelapa Sawit D x P Sriwijaya 2 (DP SJ-2) Sebagai Varietas Unggul

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 437/Kpts/LB.320/7/2004 Tahun 2004 tentang Pelepasan Varietas Kelapa Sawit D x P Sriwijaya 3 (DP SJ-3) Sebagai Varietas Unggul

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 438/Kpts/LB.320/7/2004 Tahun 2004 tentang Pelepasan Varietas Kelapa Sawit D x P Sriwijaya 4 (DP SJ-4) Sebagai Varietas Unggul

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 439/Kpts/LB.320/7/2004 Tahun 2004 tentang Pelepasan Varietas Kelapa Sawit D x P Sriwijaya 5 (DP SJ-5) Sebagai Varietas Unggul

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 440/Kpts/LB.320/7/2004 Tahun 2004 tentang Pelepasan Varietas Kelapa Sawit DP SOCFINDO (L) Sebagai Varietas Unggul

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 441/Kpts/LB.320/7/2004 Tahun 2004 tentang Pelepasan Varietas Kelapa Sawit DP SOCFINDO (Y) Sebagai Varietas Unggul

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 442/Kpts/HK.310/7/2004 Tahun 2004 tentang Syarat dan Tata Cara Permohonan dan Pemberian Hak Perlindungan Varietas Tanaman

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 444/Kpts/OT.160/7/2004 Tahun 2004 tentang Pembentukan Komisi Perlindungan Varietas Tanaman

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 445/Kpts/OT.140/7/2004 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Banding Perlidungan Varietas Tanaman

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 446/Kpts/HK.310/7/2004 Tahun 2004 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Konsultan Perlindungan Varietas Unggul

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 508/Kpts/PD.520/8/2004 Tahun 2004 tentang Klasifikasi Media Pembawa Organisme Pengggangu Tumbuhan Karantina

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 510/Kpts/OT.140/8/2004 Tahun 2004 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Funsional Arsiparis dan Angka Kreditnya Di Lingkungan Departemen Pertanian

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 533/Kpts/PD.210/10/2004 Tahun 2004 tentang Pelepasan Bunga Mawar PT. Merah Muda Sebagai Varietas Unggul Dengan Nama PERGIWATI

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 550/Kpts/OT.140/9/2004 Tahun 2004 tentang Lembaga Sertifikasi Produk Hasil Pertanian

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 568/Kpts/PD.640/10/2004 Tahun 2004 tentang Pernyataan Berjangkitnya Wabah Penyakit Anjing Gila (Rabies) Di Pulau Ambon dan Pulau Seram

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 569/Kpts/SR.120/10/2004 Tahun 2004 tentang Pelepasan Galur Padi Hibrida MCI - 4 Sebagai Varietas Unggul Dengan Nama Manis - 4

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 570/Kpts/SR.120/10/2004 Tahun 2004 tentang Pelepasan Galur Jagung Hibrida EXP. 03. 10 Sebagai Varietas Unggul Dengan Nama BISI - 16

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 572/Kpts/SR.120/10/2004 Tahun 2004 tentang Pelepasan Galur Padi Hibrida MCL-5 Sebagai Varietas Unggul Dengan Nama Manis - 5

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 573/Kpts/SR.120/10/2004 Tahun 2004 tentang Pelepasan Galur Padi Sawah OBS - 1677/PSJ Sebagai Varietas Unggul Dengan Nama Yuwono

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 633/Kpts/OT.140/10/2004 Tahun 2004 tentang Pedoman Kriteria dan Standardisasi Klasifikasi Kimbun

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2005 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Pekanbaru Menjadi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03/Kpts/HK.060/1/2005 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyiapan dan Penerapan Teknologi Pertanian

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 5/Kpts/OT.140/1/2005 Tahun 2005 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Menteri Pertanian Nomor 149/Kpts/OT.140/3/2005 Tentang Pedoman Umum Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (DPM-LUEP) Untuk Pengendalian Harga Gabah/Beras Di Tingkat Petani Tahun 2004

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 64/Kpts/SR.130/3/2005 Tahun 2005 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2005

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 66/Kpts/SR.120/3/2005 Tahun 2005 tentang Pelepasan Kacang Hijau Local Belu Sebagai Varietas Unggul Dengan Nama Fore Belu

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 67/Kpts/SR.120/3/2005 Tahun 2005 tentang Pelepasan Kentang Dawmor Sebagai Varietas Unggul

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 68/Kpts/SR.120/3/2005 Tahun 2005 tentang Pelepasan Durian Simemang Sebagai Varietas Unggul

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 69/Kpts/SR.120/3/2005 Tahun 2005 tentang Pelepasan Semangka Hibrida Bali Flower Sebagai Varietas Unggul

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 70/Kpts/SR.120/3/2005 Tahun 2005 tentang Pelepasan Semangka Hibrida Tiara Sebagai Varietas Unggul

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 71/Kpts/SR.120/3/2005 Tahun 2005 tentang Pelepasan Semangka Hibrida Plaza Sebagai Varietas Unggul

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 72/Kpts/SR.120/3/2005 Tahun 2005 tentang Pelepasan Semangka Hibrida Primadona Sebagai Varietas Unggul

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 73/Kpts/SR.120/3/2005 Tahun 2005 tentang Pelepasan Semangka Hibrida Torpedo Sebagai Varietas Unggul

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 74/Kpts/SR.120/3/2005 Tahun 2005 tentang Pelepasan Melon Hibrida Sweet Lady Sebagai Varietas Unggul

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 75/Kpts/SR.120/3/2005 Tahun 2005 tentang Pelepasan Mentimun Hibrida Magic F1 Sebagai Varietas Unggul

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 76/Kpts/SR.120/3/2005 Tahun 2005 tentang Pelepasan Okra Varietas Garibar Sebagai Varietas Unggul

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 77/Kpts/SR.120/3/2005 Tahun 2005 tentang Pelepasan Kacang Panjang Lorea 19 Sebagai Varietas Unggul

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 78/Kpts/SR.120/3/2005 Tahun 2005 tentang Pelepasan Kacang Panjang Hijau 10 Sebagai Varietas Unggul

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 80/Kpts/SR.120/3/2005 Tahun 2005 tentang Pelepasan Cabe Besar Hibrida Dewarengku Sebagai Varietas Unggul

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 81/Kpts/SR.120/3/2005 Tahun 2005 tentang Pelepasan Kentang Granola Kembang Sebagai Varietas Unggul

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 82/Kpts/SR.120/3/2005 Tahun 2005 tentang Pelepasan Caisim Green Boy Sebagai Varietas Unggul

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 83/Kpts/SR.120/3/2005 Tahun 2005 tentang Pelepasan Cabe Besar Hibrida Rekab 355 Sebagai Varietas Unggul

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 84/Kpts/SR.120/3/2005 Tahun 2005 tentang Pelepasan Cabai Besar Hibrida Pertiwi 367 Sebagai Varietas Unggul

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 85/Kpts/SR.120/3/2005 Tahun 2005 tentang Pelepasan Bayam Hibrida Arlite Sebagai Varietas Unggul

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 86/Kpts/SR.120/3/2005 Tahun 2005 tentang Pelepasan Bawang Daun Feast Sebagai Varietas Unggul

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 87/Kpts/SR.120/3/2005 Tahun 2005 tentang Pelepasan Semangka Hibrida Tanpa Biji Top Quality Sebagai Varietas Unggul

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 88/Kpts/SR.120/3/2005 Tahun 2005 tentang Pelepasan Melon Hibrida Lucky 20 Sebagai Varietas Unggul

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 89/Kpts/SR.120/3/2005 Tahun 2005 tentang Pelepasan Mentimun Hibrida Southern Delight Sebagai Varietas Unggul

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 90/Kpts/SR.120/3/2005 Tahun 2005 tentang Pelepasan Kacang Panjang Puspita Super Sebagai Varietas Unggul

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 96/Kpts/SR.120/3/2005 Tahun 2005 tentang Pelepasan Tomat Hibrida TM-42 Sebagai Varietas Unggul

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 97/Kpts/SR.120/3/2005 Tahun 2005 tentang Pelepasan Tang Oh Garland Serrate Leaved Sebagai Varietas Unggul

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 98/Kpts/SR.120/3/2005 Tahun 2005 tentang Pelepasan Terong Panjang Hibrida C 252 Sebagai Varietas Unggul

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 99/Kpts/SR.120/3/2005 Tahun 2005 tentang Pelepasan Selada Merah New Red Fire Sebagai Varietas Unggul

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 100/Kpts/SR.120/3/2005 Tahun 2005 tentang Pelepasan Selada Great Lakes Sebagai Varietas Unggul

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 203/Kpts/SR.120/7/2005 Tahun 2005 tentang Pelepasan Sawi Eikun Sebagai Varietas Unggul

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 205/Kpts/SR.120/4/2005 Tahun 2005 tentang Pelepasan Varietas Kopi Sigarar Utang Sebagai Varietas Unggul

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 212/Kpts/SR.120/5/2005 Tahun 2005 tentang Pelepasan Varietas Kakao Klon KW 118 Sebagai Varietas/Klon Unggul Dengan Nama ICCRI 01

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 213/Kpts/SR.120/5/2005 Tahun 2005 tentang Pelepasan Varietas Kakao Klon KW 109 Sebagai Varietas/Klon Unggul Dengan Nama ICCRI 02

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 245/Kpts/SR.120/6/2005 Tahun 2005 tentang Pelepasan Varietas Kelapa Sawit DxP - TS1 Sebagai Varietas Unggul

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 246/Kpts/SR.120/6/2005 Tahun 2005 tentang Pelepasan Varietas Kelapa Sawit DxP - TS2 Sebagai Varietas Unggul

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 247/Kpts/SR.120/6/2005 Tahun 2005 tentang Pelepasan Varietas Kelapa Sawit DxP - TS3 Sebagai Varietas Unggul

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 265/Kpts/SR.120/7/2005 Tahun 2005 tentang Pelepasan Kentang Fries Sebagai Varietas Unggul

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 266/Kpts/SR.120/7/2005 Tahun 2005 tentang Pelepasan Pepaya Carindo Sebagai Varietas Unggul

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 267/Kpts/SR.120/7/2005 Tahun 2005 tentang Pelepasan Melon Hibrida Indorif Sebagai Varietas Unggul

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 268/Kpts/SR.120/7/2005 Tahun 2005 tentang Pelepasan Melon Hibrida Garmelo Sebagai Varietas Unggul

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 269/Kpts/SR.120/7/2005 Tahun 2005 tentang Pelepasan Melon Kanaya Sebagai Varietas Unggul

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 270/Kpts/SR.120/7/2005 Tahun 2005 tentang Pelepasan Semangka Hibrida Aquila Sebagai Varietas Unggul

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 271/Kpts/SR.120/7/2005 Tahun 2005 tentang Pelepasan Jambu Biji Deli Sebagai Varietas Unggul

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 272/Kpts/SR.120/7/2005 Tahun 2005 tentang Pelepasan Srikaya Langsar Sebagai Varietas Unggul

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 273/Kpts/SR.120/7/2005 Tahun 2005 tentang Pelepasan Kesemek Junggo Sebagai Varietas Unggul

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 274/Kpts/SR.120/7/2005 Tahun 2005 tentang Pelepasan Duku Sabu Sebagai Varietas Unggul

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 275/Kpts/SR.120/M/7/2005 Tahun 2005 tentang Pelepasan Bengkoang Kota Padang Sebagai Varietas Unggul

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 276/Kpts/SR.120/7/2005 Tahun 2005 tentang Pelepasan Kuini Pasaman Sebagai Varietas Unggul

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 277/Kpts/SR.120/7/2005 Tahun 2005 tentang Pelepasan Durian Ripto Sebagai Varietas Unggul

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 278/Kpts/SR.120/7/2005 Tahun 2005 tentang Pelepasan Tomat Hibrida Cheresita F1 Sebagai Varietas Unggul

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 279/Kpts/SR.120/7/2005 Tahun 2005 tentang Pelepasan Ketimun Hibrida Dinasty Sebagai Varietas Unggul

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 280/Kpts/SR.120/7/2005 Tahun 2005 tentang Pelepasan Kubis Hibrida Gutji Sebagai Varietas Unggul

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 281/Kpts/SR.120/7/2005 Tahun 2005 tentang Pelepasan Kubis Hibrida Master Green Sebagai Varietas Unggul

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 282/Kpts/SR.120/7/2005 Tahun 2005 tentang Pelepasan Sawi Hibrida Tahono Sebagai Varietas Unggul

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 283/Kpts/SR.120/7/2005 Tahun 2005 tentang Pelepasan Semangka Hibrida Round Dragon-311 Sebagai Varietas Unggul

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 284/Kpts/SR.120/7/2005 Tahun 2005 tentang Pelepasan Paria Hibrida Petra 756 Sebagai Vareitas Unggul

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 285/Kpts/SR.120/7/2005 Tahun 2005 tentang Pelepasan Paria Hibrida Jamrud 707 Sebagai Varietas Unggul

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 286/Kpts/SR.120/7/2005 Tahun 2005 tentang Pelepasan Paria Hibrida Mutia 747 Sebagai Varietas Unggul

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 287/Kpts/SR.120/7/2005 Tahun 2005 tentang Pelepasan Terong Panjang Hibrida Jelita 568 Sebagai Varietas Unggul

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 288/Kpts/SR.120/7/2005 Tahun 2005 tentang Pelepasan Terong Panjang Hibrida Silila 505 Sebagai Varietas Unggul

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 289/Kpts/SR.120/7/2005 Tahun 2005 tentang Pelepasan Terong Panjang Hibrida Teho 555 Sebagai Varietas Unggul

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 291/Kpts/SR.120/7/2005 Tahun 2005 tentang Pelepasan Cabe Keriting Hibrida TM 888 Sebagai Varietas Unggul

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 292/Kpts/SR.120/7/2005 Tahun 2005 tentang Pelepasan Cabe Keriting Hibrida TM 999 Sebagai Varietas Unggul

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 293/Kpts/SR.120/7/2005 Tahun 2005 tentang Pelepasan Kubis Hibrida Green Hero Sebagai Varietas Unggul

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 294/Kpts/SR.120/7/2005 Tahun 2005 tentang Pelepasan Sawi Itto Sebagai Varietas Unggul

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 295/Kpts/SR.120/7/2005 Tahun 2005 tentang Pelepasan Sawi Eikun Sebagai Varietas Unggul

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 296/Kpts/SR.120/7/2005 Tahun 2005 tentang Pelepasan Semangka Hibrida Tanpa Biji TM Tiger Sebagai Varietas Unggul

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 307/Kpts/SR.120/8/2005 Tahun 2005 tentang Pelepasan Kapas Varietas ISA 205 A Sebagai Varietas Unggul

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 308/Kpts/SR.120/8/2005 Tahun 2005 tentang Pelepasan Tembakau Temanggung Virginia Rajangan Varietas Bojonegoro 1 Sebagai Varietas Unggul

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 309/Kpts/SR.120/8/2005 Tahun 2005 tentang Pelepasan Tembakau Temanggung Varietas Kemloko 2 Sebagai Varietas Unggul

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 310/Kpts/SR.120/8/2005 Tahun 2005 tentang Pelepasan Tembakau Temanggung Varietas Kemloko 3 Sebagai Varietas Unggul

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 311/Kpts/SR.120/8/2005 Tahun 2005 tentang Pelepasan Karet Varietas/Klon IRR 5 Sebagai Varietas/Klon Unggul

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 312/Kpts/SR.120/8/2005 Tahun 2005 tentang Pelepasan Karet Varietas/Klon IRR 32 Sebagai Varietas/Klon Unggul

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 313/Kpts/SR.120/8/2005 Tahun 2005 tentang Pelepasan Karet Varietas/Klon IRR 39 Sebagai Varietas/Klon Unggul

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 314/Kpts/SR.120/8/2005 Tahun 2005 tentang Pelepasan Karet Varietas/Klon IRR 104 Sebagai Varietas/Klon Unggul

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 315/Kpts/SR.120/8/2005 Tahun 2005 tentang Pelepasan Karet Varietas/Klon IRR 118 Sebagai Varietas/Klon Unggul

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 316/Kpts/SR.120/8/2005 Tahun 2005 tentang Pelepasan Kencur Varietas Galesia 1 Sebagai Varietas Unggul

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 317/Kpts/SR.120/8/2005 Tahun 2005 tentang Pelepasan Kencur Varietas Galesia 2 Sebagai Varietas Unggul

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 318/Kpts/SR.120/8/2005 Tahun 2005 tentang Pelepasan Kencur Varietas Galesia 3 Sebagai Varietas Unggul

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 319/Kpts/SR.120/8/2005 Tahun 2005 tentang Pelepasan Nilam Varietas Sidikalang Sebagai Varietas Unggul

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 320/Kpts/SR.120/8/2005 Tahun 2005 tentang Pelepasan Nilam Varietas Lhokseumawe Sebagai Varietas Unggul

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 321/Kpts/SR.120/8/2005 Tahun 2005 tentang Pelepasan Nilam Varietas Tapak Tuan Sebagai Varietas Unggul

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 344/Kpts/SR.120/9/2005 Tahun 2005 tentang Pelepasan Semangka Hibrida Dark Belle Sebagai Varietas Unggul

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 448/Kpts/SR.120/12/2005 Tahun 2005 tentang Pelepasan Tomat Hibrida Victory Sebagai Varietas Unggul

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 449/Kpts/SR.120/12/2005 Tahun 2005 tentang Pelepasan Tomat Hibrida Ovation Sebagai Varietas Unggul

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 450/Kpts/SR.120/12/2005 Tahun 2005 tentang Pelepasan Tomat Hibrida Gress Sebagai Varietas Unggul

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 451/Kpts/SR.120/12/2005 Tahun 2005 tentang Pelepasan Seledri Cut Common Sebagai Varietas Unggul

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 452/Kpts/SR.120/12/2005 Tahun 2005 tentang Pelepasan Ketimun Hibrida Hana Sebagai Varietas Unggul

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 453/Kpts/SR.120/12/2005 Tahun 2005 tentang Pelepasan Ketimun Hibrida Harmony Sebagai Varietas Unggul

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 454/Kpts/SR.120/12/2005 Tahun 2005 tentang Pelepasan Terung Hibrida Ratih Putih - 1 Sebagai Varietas Unggul

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 455/Kpts/SR.120/12/2005 Tahun 2005 tentang Pelepasan Terong Hibrida Ratih Hijau - 1 Sebagai Varietas Unggul

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 456/Kpts/SR.120/12/2005 Tahun 2005 tentang Pelepasan Jagung Manis Hibrida Sweet Boy - 02 Sebagai Varietas Unggul

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 457/Kpts/SR.120/12/2005 Tahun 2005 tentang Pelepasan Sawi Putih Hibrida Excellent Sebagai Varietas Unggul

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 458/Kpts/SR.120/12/2005 Tahun 2005 tentang Pelepasan Sawi Daging Hibrida Green Fut Choy Sebagai Varietas Unggul

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 459/Kpts/SR.120/12/2005 Tahun 2005 tentang Pelepasan Cabe Keriting Hibrida SC-06 Sebagai Varietas Unggul Dengan Nama Princess - 06

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 460/Kpts/SR.120/12/2005 Tahun 2005 tentang Pelepasan Cabai Besar Hibrida RedGloss-2033 Sebagai Varietas Unggul

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 521/Kpts/SR.120/9/2006 Tahun 2006 tentang Pelepasan Varietas Kelapa Genjah Salak (GSK) Sebagai Varietas Unggul

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 522/Kpts/SR.120/9/2006 Tahun 2006 tentang Pelepasan Varietas Kelapa Genjah Kuning Nias (GKN) Sebagai Varietas Unggul

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 523/Kpts/SR.120/9/2006 Tahun 2006 tentang Pelepasan Kelapa Hibrida Khina-4 Sebagai Varietas Unggul

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 524/Kpts/SR.120/9/2006 Tahun 2006 tentang Pelepasan Varietas Kelapa Hibrida Khina-5 Sebagai Varietas Unggul

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 525/Kpts/SR.120/9/2006 Tahun 2006 tentang Pelepasan Varietas Kelapa Dalam Sawarna (DSA) Sebagai Varietas Unggul

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 526/Kpts/SR.120/9/2006 Tahun 2006 tentang Pelepasan Varietas Kelapa Genjah Raja (GRA) Sebagai Varietas Unggul

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 527/Kpts/SR.120/9/2006 Tahun 2006 tentang Pelepasan Varietas Kelapa Genjah Kuning Bali (GKB) Sebagai Varietas Unggul

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 528/Kpts/SR.120/9/2006 Tahun 2006 tentang Pelepasan Varietas Kelapa Dalam Takome (DTE) Sebagai Varietas Unggul

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 529/Kpts/SR.120/9/2006 Tahun 2006 tentang Pelepasan Varietas Kakao Klon KW 48 Sebagai Varietas/Klon Unggul Dengan Nama ICCRI 04

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 530/Kpts/SR.120/9/2006 Tahun 2006 tentang Pelepasan Varietas Kakao Klon KW 30 Sebagai Varietas/Klon Unggul Dengan Nama ICCRI 03

Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 2001
tentang kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi, dan tata kerja menteri negara Disahkan pada tanggal 13 September 2001

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2001 tentang Unit organisasi dan tugas eselon I menteri negara

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit organisasi dan tugas eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Menteri Negara

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Menteri Negara

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2003 tentang Tim Koordinasi Telematika Indonesia

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 1985 tentang Pendidikan dan Latihan Ahli Multi Media

-

diubah oleh

Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2002

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Menteri Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden No. 4 Tahun 2002

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 2002

-

diubah oleh

Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 2003

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Menteri Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 2003

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2003 tentang Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1976 tentang Pembangunan Pusat Penelitian, Ilmu Pengetahuan, dan Teknologi di Serpong

-

diubah oleh

Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Menteri Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 2003

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Menteri Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 2003

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 2003

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Menteri Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2004

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia

Keputusan Presiden Nomor 100 Tahun 2001
tentang kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi, dan tata kerja menteri negara koordinator Disahkan pada tanggal 13 September 2001

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2001 tentang Unit organisasi dan tugas eselon I menteri negara koordinator

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit organisasi dan tugas eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 124 Tahun 2001 tentang Komite penanggulangan kemiskinan

Ps. 11

diubah oleh

Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 100 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara Koordinator

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 124 Tahun 2001 tentang Komite Penaggulangan Kemiskinan

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2002 tentang Langkah-langkah Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

Ps. 11

diubah oleh

Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 100 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara Koordinator

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 124 Tahun 2001 tentang Komite Penaggulangan Kemiskinan

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 2002

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia

Keputusan Presiden Nomor 99 Tahun 2001
tentang biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun 2002 Disahkan pada tanggal 30 Agustus 2001

 

Keputusan Presiden Nomor 98 Tahun 2001
tentang penugasan wakil presiden melaksanakan tugas presiden Disahkan pada tanggal 20 Agustus 2001

 

Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 2001
tentang pencabutan keputusan presiden nomor 77 tahun 2001 tentang perubahan atas keputusan presiden nomor 54 tahun 2001 tentang organisasi dan tata kerja kepolisian negara republik indonesia Disahkan pada tanggal 2 Agustus 2001

 

Keputusan Presiden Nomor 96 Tahun 2001
tentang perubahan atas keputusan presiden nomor 53 tahun 2001 tentang pembentukan pengadilan hak asasi manusia ad hoc pada pengadilan negeri jakarta pusat Disahkan pada tanggal 1 Agustus 2001

 

Keputusan Presiden Nomor 95 Tahun 2001
tentang pendirian universitas malikussaleh Disahkan pada tanggal 1 Agustus 2001

 

Keputusan Presiden Nomor 94 Tahun 2001
tentang tunjangan jabatan fungsional pengamat gunung api Disahkan pada tanggal 1 Agustus 2001

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dicabut oleh

Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengamat Gunungapi

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengamat Gunungapi

Keputusan Presiden Nomor 93 Tahun 2001
tentang pendanaan korps pegawan republik indonesia dan perlindungan bagi pegawai negeri sipil yang ditugaskan pada sekretariat dewan pengurus korps pegawai republik indonesia Disahkan pada tanggal 1 Agustus 2001

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pengesahan Anggaran Dasar Korps Pegawai Republik Indonesia

Keputusan Presiden Nomor 92 Tahun 2001
tentang pencabutan keputusan presiden nomor 15 tahun 2001 tentang penugasan wakil presiden untuk menandatangani keputusan presiden mengenai penganugerahan gelar dan tanda-tanda kehormatan Disahkan pada tanggal 26 Juli 2001

 

Keputusan Presiden Nomor 91 Tahun 2001
tentang pencabutan keputusan presiden nomor 121 tahun 2000 tentang penugasan presiden kepada wakil presiden untuk melaksanakan tugas teknis pemerintahan sehari-hari Disahkan pada tanggal 26 Juli 2001

 

Keputusan Presiden Nomor 90 Tahun 2001
tentang pembentukan badan penyelesaian sengketa konsumen pada pemerintah kota medan, kota palembang, kota jakarta pusat, kota jakarta barat, kota bandung, kota semarang, kota yogyakarta, kota surabaya, kota malang, dan kota makassar Disahkan pada tanggal 21 Juli 2001

 

Keputusan Presiden Nomor 89 Tahun 2001
tentang tunjangan hakim Disahkan pada tanggal 20 Juli 2001

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 2004 tentang Tunjangan Hakim pada Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Militer

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2005 tentang Uang Kehormatan Bagi Hakim Pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi


Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2001
tentang abolisi kepada sdr. drs. wimanjaya k. liotohe Disahkan pada tanggal 16 Juli 2001

 

Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2001
tentang panitia nasional pertemuan tingkat menteri komisi persiapan konferensi tingkat tinggi dunia untuk pembangunan berkelanjutan Disahkan pada tanggal 11 Juli 2001

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2002 tentang Panitia Nasional Pertemuan Tingkat Menteri Komisi Persiapan Konferensi Tingkat Tinggi Dunia untuk Pembangunan Berkelanjutan

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2002 tentang Panitia Nasional Pertemuan Tingkat Menteri Komisi Persiapan Konferensi Tingkat Tinggi Dunia untuk Pembangunan Berkelanjutan

Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 2001
tentang pengesahan agreement between the government of the republic of indonesia and the asean foundation on the headquarters seat of the foundation (persetujuan antara pemerintah republik indonesia dan yayasan asean tentang kedudukan markas besar yayasanasean ) Disahkan pada tanggal 10 Juli 2001

 

Keputusan Presiden Nomor 85 Tahun 2001
tentang pendirian universitas trunodjoyo madura Disahkan pada tanggal 5 Juli 2001

 

Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2001
tentang kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, tata kerja instansi vertikal di lingkungan departemen keuangan Disahkan pada tanggal 2 Juli 2001

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diubah oleh

Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Instansi Vertikal di Lingkungan Departemen Keuangan

Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 2001
tentang harga jual tenaga listrik yang disediakan oleh perusahaan perseroan (persero) pt. perusahaan listrik negara Disahkan pada tanggal 30 Juni 2001

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 133 Tahun 2001 tentang Harga jual tenaga listrik yang disediakan oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perusahaan Listrik Negara

Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 2001
tentang perubahan atas keputusan presiden nomor 177 tahun 2000 tentang susunan organisasi dan tugas departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan keputusan presiden nomor 58 tahun 2001 Disahkan pada tanggal 25 Juni 2001

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2001 tentang Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, tata kerja instansi vertikal di lingkungan Departemen Keuangan

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit organisasi dan tugas eselon I Departemen

Keputusan Presiden Nomor 81 Tahun 2001
tentang komite kebijakan percepatan pembangunan infrastruktur Disahkan pada tanggal 21 Juni 2001

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2005 tentang Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur

-

dicabut oleh

Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2005 tentang Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2005 tentang Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur

Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2001
tentang penetapan jalan bebas hambatan pondok aren-bintaro viaduct sebagai jalan tol dan penetapan jenis kendaraan serta besarnya tarif tol Disahkan pada tanggal 21 Juni 2001

 

Keputusan Presiden Nomor 79 Tahun 2001
tentang komite standar nasional untuk satuan ukuran Disahkan pada tanggal 21 Juni 2001

 

Keputusan Presiden Nomor 78 Tahun 2001
tentang komite akreditasi nasional Disahkan pada tanggal 21 Juni 2001

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 14/M-DAG/PER/3/2007 Tahun 2007 tentang Standardisasi Jasa Bidang Perdagangan Dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (Sni) Wajib Terhadap Barang Dan Jasa Yang Diperdagangkan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10/M-DAG/PER/4/2008 Tahun 2008 tentang Ketentuan Karet Alam Spesifikasi Teknis Indonesia (SIR) Yang Diperdagangkan Ke Luar Negeri

Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 2001
tentang perubahan atas keputusan presiden nomor 54 tahun 2001 tentang organisasi dan ata kerja kepolisian negara republik indonesia Disahkan pada tanggal 21 Juni 2001

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dicabut oleh

Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 2001 tentang Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 2001 tentang perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 54 tahun 2001 tentang organisasi dan tata kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia

Keputusan Presiden Nomor 76 Tahun 2001
tentang pencabutan keputusan presiden nomor 9 tahun 1996 tentang pengesahan agreement on c.a.b. international Disahkan pada tanggal 21 Juni 2001

 

Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 2001
tentang pengesahan e-asean framework agreement (kerangka persetujuan e-asean) Disahkan pada tanggal 21 Juni 2001

 

Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001
tentang tata cara pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah Disahkan pada tanggal 18 Juni 2001

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 82/Kpts/OT.210/1/2002 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Proyek Pengembangan Usaha Tani Lahan Kering Sulawesi

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 136/Kpts/OT.210/2/2002 Tahun 2002 tentang Perubahan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 842/Kpts/OT.210/8/97 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Proyek Pengembangan Agribisnis Hortikultura

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 146/Kpts/OT.210/2/2003 Tahun 2003 tentang Pedoman Manajemen Program dan Proyek Pembangunan Pertanian


Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 2001
tentang harga jual eceran bahan bakar minyak dalam negeri Disahkan pada tanggal 15 Juni 2001

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2002 tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2002 tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri

Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2001
tentang komite olahraga nasional indonesia Disahkan pada tanggal 14 Juli 2001

 

Keputusan Presiden Nomor 71 Tahun 2001
tentang pendirian sekolah tinggi teknologi nuklir Disahkan pada tanggal 8 Juni 2001

 

Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2001
tentang pembentukan komisi pemilihan umum Disahkan pada tanggal 5 Juni 2001

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 116 Tahun 2001 tentang Honorarium bagi ketua, wakil ketua, dan anggota komisi pimilihan umum

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 67 Tahun 2002 tentang Perubahan atas KEPPRES No. 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum dan Penetapan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan KEPPRES No.81/2000

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum

Keputusan Presiden Nomor 69 Tahun 2001
tentang komite nasional agenda habitat ii Disahkan pada tanggal 18 Mei 2001

 

Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 2001
tentang perubahan atas keputusan presiden nomor 168 tahun 2000 tentang tunjangan jabatan bagi pejabat negara tertentu Disahkan pada tanggal 18 Mei 2001

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2003 tentang Tunjangan Jabatan bagi Pejabat Negara di Lingkungan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara

-

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2014 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Agung dan Hakim Konstitusi

Keputusan Presiden Nomor 67 Tahun 2001
tentang penyesuaian gaji pokok anggota kepolisian negara republik indonesia menurut peraturan pemerintah nomor 7 tahun 1997 ke dalam peraturan pemerintah nomor 29 tahun 2001 Disahkan pada tanggal 18 Mei 2001

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 67 Tahun 2003 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menurut Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2001 ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2003

Keputusan Presiden Nomor 66 Tahun 2001
tentang penyesuaian gaji pokok anggota tentara nasional indonesia menurut peraturan pemerintah nomor 7 tahun 1997 ke dalam peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2001 Disahkan pada tanggal 18 Mei 2001

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 66 Tahun 2003 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Anggota Tentara Nasional Indonesia menurut Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2003

Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 2001
tentang penyesuaian gaji pokok hakim menurut peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2000 tentang peraturan gaji hakim peradilan umum, peradilan tata usaha negara, dan peradilan agama kedalam gaji pokok hakim menurut peraturan pemerintah nomor 27 tahun 2001 Disahkan pada tanggal 18 Mei 2001

 

Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2001
tentang penyesuaian gaji pokok pegawai negeri sipil menurut peraturan pemerintah nomor 6 tahun 1997 ke dalam peraturan pemerintah nomor 26 tahun 2001 Disahkan pada tanggal 18 Mei 2001

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2003 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil menurut Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2001 ke dalam Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil menurut Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2003

Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 2001
tentang perubahan atas keputusan presiden nomor 9 tahun 2001 tentang tunjangan dosen Disahkan pada tanggal 18 Mei 2001

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dicabut oleh

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2006 tentang Tunjangan Dosen

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2006 tentang Tunjangan Dosen

Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 2001
tentang perubahan atas keputusan presiden nomor 166 tahun 2000 tentang kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi, dan tata kerja lembaga pemerntah non departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan keputusan presidennomor 42 tahun 2001 Disahkan pada tanggal 17 Mei 2001

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 71 Tahun 2001 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Teknologi Nuklir

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 78 Tahun 2001 tentang Komite Akreditasi Nasional

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 78 Tahun 2001 tentang Komite Akreditasi Nasional

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 79 Tahun 2001 tentang Komite Standar Nasional untuk Satuan Ukuran

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi dan tata kerja lembaga pemerintah non departemen

Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 2001
tentang tim pengkajian pengelolaan komplek kemayoran Disahkan pada tanggal 16 Mei 2001

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 129 Tahun 2001 tentang Tim Pengkajian Pengelolaan Komplek Kemayoran

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 129 Tahun 2001 tentang Tim Pengkajian Pengelolaan Komplek Kemayoran

Keputusan Presiden Nomor 60 Tahun 2001
tentang perubahan atas keputusan presiden nomor 178 tahun 2000 tentang susunan organisasi dan tugas lembaga pemerintah non departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan keputusan presiden nomor 43 tahun 2001 Disahkan pada tanggal 16 Mei 2001

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 71 Tahun 2001 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Teknologi Nuklir

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 78 Tahun 2001 tentang Komite Akreditasi Nasional

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 79 Tahun 2001 tentang Komite Standar Nasional untuk Satuan Ukuran

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit organisasi dan tugas eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen

Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2001
tentang tunjangan kompensasi kerja bagi pegawai negeri yang ditugaskan di bidang persandian Disahkan pada tanggal 16 Mei 2001

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2008 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Padang Pariaman dari Wilayah Kota Pariaman ke Nagari Parit Malintang Kecamatan Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat


Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 2001
tentang perubahan atas keputusan presiden nomor 177 tahun 2000 tentang susunan organisasi dan tugas departemen sebagaimana telah diubah dengan keputusan presiden nomor 38 tahun 2001 Disahkan pada tanggal 16 Mei 2001

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden nomor 177 tahun 2000 tentang susunan organisasi dan tugas departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 58 tahun 2001

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 456/Kpts/KP.450/7/2004 Tahun 2004 tentang Pemberian Penghargaan Kepada Peneliti, Penyuluh dan Perekayasa Berprestasi

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 222/Kpts/KP.330/5/2005 Tahun 2005 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Pemberian Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Departemen Pertanian

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 223/Kpts/KP.330/5/2005 Tahun 2005 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Departemen Pertanian

Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 2001
tentang perubahan atas keputusan presiden nomor 175 tahun 2000 tentang susunan organisasi dan tugas menteri negara Disahkan pada tanggal 16 Mei 2001

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2001 tentang Unit organisasi dan tugas eselon I menteri negara

Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 2001
tentang pengesahan persetujuan antara pemerintah republik indonesia dan pemerintah republik belarus mengenai kerjasama ekonomi dan teknik Disahkan pada tanggal 11 Mei 2001

 

Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 2001
tentang dewan pengembangan kawasan timur indonesia Disahkan pada tanggal 25 April 2001

 

Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2001
tentang organisasi dan tata kerja kepolisian negara republik indonesia Disahkan pada tanggal 25 April 2001

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden nomor 54 Tahun 2001 tentang organisasi dan ata kerja kepolisian negara Republik Indonesia

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 2001 tentang Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 2001 tentang perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 54 tahun 2001 tentang organisasi dan tata kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia

Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2001
tentang pembentukan pengadilah hak asasi manusia ad hoc pada pengadilan negeri jakarta pusat Disahkan pada tanggal 23 April 2001

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Ps. 2

diubah oleh

Keputusan Presiden Nomor 96 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2001 tentang Pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 2001
tentang perubahan atas keputusan presiden nomor 117 tahun 2000 tentang sekretariat negara Disahkan pada tanggal 20 April 2001

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2005 tentang Sekretariat Negara Dan Sekretariat Kabinet

Keputusan Presiden Nomor 51 Tahun 2001
tentang pengesahan persetujuan perdagangan antara pemerintah republik indonesia dan pemerintah papua new guinea Disahkan pada tanggal 17 April 2001

 

Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 2001
tentang pendirian sekolah tinggi penyuluhan pertanian bogor dan sekolah tinggi penyuluhan pertanian malang Disahkan pada tanggal 11 April 2001

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 550/Kpts/OT.210/9/2002 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 365Kpts/OT.210/6/2001 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Malang

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 554/Kpts/OT.210/9/2002 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 368.Kpts/OT.210/6/2001 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Bogor

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 45/Permentan/OT.140/10/2008 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 554/Kpts/OT.210/9/2002 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 368/Kpts/OT.210/6/2001 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Bogor

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 47/Permentan/OT.140/10/2008 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 550/Kpts/OT.210/9/2002 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 367/Kpts/OT.210/6/2001 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Malang

Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001
tentang penataan lembaga ketahanan masyarakat desa atau sebutan lain Disahkan pada tanggal 10 April 2001

 

Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 2001
tentang sekretariat jenderal komisi nasional hak asasi manusia Disahkan pada tanggal 6 April 2001

 

Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 2001
tentang panitia penyelidik masalah konstitusi Disahkan pada tanggal 6 April 2001

 

Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 2001
tentang permohonan ekstradisi yang diajukan pemerintah philipina atas nama dennis austin standeffer, warga negara ameriksa serikat yang dituduh melakukan kejahatan perkosaan dalam wilayah yurisdiksi negara philipina. Disahkan pada tanggal 5 April 2001

 

Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 2001
tentang harga jual eceran bahan bakar minyak dalam negeri Disahkan pada tanggal 29 Maret 2001

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 2001 tentang Harga jual eceran bahan bakar minyak dalam negeri

Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 2001
tentang pengesahan persetujuan antara pemerintah republik indonesia dan pemerintah republik demokrasi rakyat aljazair mengenai peninggkatan dan perlindungan atas penanaman modal Disahkan pada tanggal 29 Maret 2001

 

Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 2001
tentang perubahan atas keputusan presiden nomor 178 tahun 2000 tentang susunan organisasi dan tugas lembaga pemerintah non departemen sebagaimana telah diubah dengan keputusan presiden nomor 17 tahun 2001 Disahkan pada tanggal 27 Maret 2001

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 60 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 178 Tahun 2000 tentang susunan organisasi dan tugas lembaga pemerintah non departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 2001

Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2001
tentang perubahan atas keputusan presiden nomor 166 tahun 2000 tentang kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi dan tata kerja lembaga pemerintah non departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan keputusan presiden nomor 16tahun 2001 Disahkan pada tanggal 27 Maret 2001

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 166 tahun 2000 tentang kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi, dan tata kerja lembaga pemerntah non departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan PresidenNomor 42 Tahun 2001

Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 2001
tentang dewan bimbingan massal ketahanan pangan Disahkan pada tanggal 27 Maret 2001

 

Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2001
tentang pedoman kelembagaan dan pengelolaan rumah sakit daerah Disahkan pada tanggal 27 Maret 2001

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 9, dan Pasal 10

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit

Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 2001
tentang penggunaan dana kontinjensi untuk bantuan pengalihan personil, peralatan, pembiayaan dan dokumen (p3d) kepada pemerintah daerah Disahkan pada tanggal 22 Maret 2001

 

Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 2001
tentang perubahan atas keputusan presiden nomor 177 tahun 2000 tentang susunan organisasi dan tugas departemen Disahkan pada tanggal 22 Maret 2001

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 2001 tentang Dewan bimbingan massal ketahanan pangan

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 2001 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Bogor dan Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Malang

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 2001 tentang perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 177 Tahun 2000 tentang susunan organisasi dan tugas departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 2001

Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 2001
tentang keputusan presiden nomor 165 tahun 2000 tentang kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organsiasi, dan tata kerja departemen sebagaimana telah diubah dengan keputusan presiden nomor 172 tahun 2000 Disahkan pada tanggal 22 Maret 2001

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 2001 tentang Dewan bimbingan massal ketahanan pangan

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 2001 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Bogor dan Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Malang

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 2001 tentang perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 177 Tahun 2000 tentang susunan organisasi dan tugas departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 2001

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2001 tentang Komite Olahraga Nasional Indonesia

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 212/Kpts/LB.720/4/2001 Tahun 2001 tentang Perubahan Lampiran II Keputusan Menteri Pertanian Nomor 422/Kpts/LB.720/1998 Tentang Peraturan Karantina Hewan

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 339/Kpts/KP.150/6/2001 Tahun 2001 tentang Susunan Keanggotaan Komisi Obat Hewan

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 434.1/Kpts/TP.270/7/2001 Tahun 2001 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pestisida

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 469/Kpts/HK.310/8/2001 Tahun 2001 tentang Perubahan Lampiran III Keputusan Menteri Pertanian Nomor 38/Kpts/HK.310/1990 Tentang Syarat-Syarat dan Tindakan Karantina Tumbuhan Untuk Pemasukan Tanaman dan Bibit Tanaman Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia, Terakhir Diubah Dengan Keputusan Ment

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 471/Kpts/LB.720/8/2001 Tahun 2001 tentang Perubahan Lampiran III Keputusan Menteri Pertanian Nomor 422/Kpts/LB.720/1998 Tentang Peraturan Karantina Hewan, Terakhir Diubah Dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 212/Kpts/LB.730/4/2001

Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 2001
tentang perubahan atas keputusan presiden nomor 174 tahun 2000 tentang susunan organisasi dan tugas menteri negara koordinator Disahkan pada tanggal 22 Maret 2001

 

Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 2001
tentang keputusan presiden nomor 162 tahun 2000 tentang kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi, dan tata kerja menteri negara koordinator sebagaimana telah diubah dengan keputusan presiden nomor 170 tahun 2000 Disahkan pada tanggal 22 Maret 2001

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 174 tahun 2000 tentang susunan organisasi dan tugas menteri negara koordinator

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 100 Tahun 2001 tentang Kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi, dan tata kerja menteri negara koordinator

Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2001
tentang honorarium bagi ketua, wakil ketua, dan anggota komisi pemeriksa kekayaan penyelenggara negara dan gaji serta tunjangan jabatan bagi pegawai negeri di lingkungan sekretariat jenderal komisi pemeriksa kekayaan penyelenggara negara Disahkan pada tanggal 20 Maret 2001

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 2002 tentang Pendapatan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara dan Gaji serta Tunjangan Jabatan bagi Pegawai Negeri di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemerika Kekayaan Penyelenggara Negara

Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 2001
tentang pengesahan amendments agreement establishing the pacific institute for broadcasting development (perubahan atas persetujuan pendirian institut pengembangan penyiaran asia pasifik) Disahkan pada tanggal 19 Maret 2001

 

Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 2001
tentang pendirian universitas sultan ageng tirtayasa Disahkan pada tanggal 19 Maret 2001

 

Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 2001
tentang pembentukan pengadilan hak asasi manusia pada pengadilan negeri jakarta pusat, pengadilan negeri surabaya, pengadilan negeri medan, dan pengadilan negeri makassar Disahkan pada tanggal 12 Maret 2001

 

Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 2001
tentang honorarium bagi ketua, wakil ketua, anggota, tenaga tim asistensi dan staf administrasi kesekretariatan komisi ombudsman nasional Disahkan pada tanggal 9 Maret 2001

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 66 Tahun 2002 tentang Honorarium bagi Ketua, Wakil Ketua, Anggota, Tenaga Tim Asistensi, dan Staf Administrasi Kesekretariatan Komisi Ombudsman Nasional

Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 2001
tentang pengesahan persetujuan antara pemerintah republik indonesia dan pemerintah republik demokrasi rakyat korea mengenai peningkatan dan perlindungan atas penanaman modal Disahkan pada tanggal 8 Maret 2001

 

Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 2001
tentang pengesahan persetujuan antara pemerintah republik indonesia dan pemerintah republik federasi nigeria mengenai kerjasama ekonomi dan teknik Disahkan pada tanggal 22 Februari 2001

 

Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 2001
tentang pendirian sekolah tingga agama hindu tampung penyang, palangkaraya dan sekolah tinggi agama hindu gde pudja, mataram Disahkan pada tanggal 21 Februari 2001

 

Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 2001
tentang penugasan wakil presiden melaksanakan tugas presiden Disahkan pada tanggal 21 Februari 2001

 

Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 2001
tentang tim koordinasi penanggulangan pertambangan tanpa izin, penyalahgunaan bahan bakar minyak serta perusakan instalasi ketenagalistrikan dan pencurian aliran listrik Disahkan pada tanggal 21 Februari 2001

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 2004 tentang Pembubaran Tim Koordinator Penanggulangan Pertambangan Tanpa Ijin, Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak serta Perusakan Instalasi Ketenagalistrikan dan Pencurian Aliran Listrik

Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2001
tentang tim konsultasi privatisasi badan usaha milik negara Disahkan pada tanggal 21 Februari 2001

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 122 Tahun 2001 tentang Tim kebijakan privatisasi badan usaha milik negara

Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2001
tentang tim pengkajian kelembagaan pengelolaan gelanggang olahraga bung karno Disahkan pada tanggal 19 Februari 2001

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 128 Tahun 2001 tentang Tim pengkajian kelembagaan pengelolaan Gelanggang Olah Raga Bung Karno

Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2001
tentang badan pengelola dana abadi umat Disahkan pada tanggal 14 Februari 2001

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dicabut oleh

Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2008 tentang Badan Pengelola Dana Abadi Umat

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2008 tentang Badan Pengelola Dana Abadi Umat

Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2001
tentang penyediaan dan pelayanan pelumas Disahkan pada tanggal 14 Februari 2001

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 42/M-DAG/PER/9/2009 Tahun 2009 tentang Ketentuan Ekspor Dan Impor Minyak Dan Gas Bumi

-

diingat oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kilang Minyak Bumi Dalam rangka Pendidikan dan Pelatihan, dan Pengelolaan Fasilitas Lube Oil Blending Plant Dalam Rangka Penelitian

Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2001
tentang pembentukan panitia nasional konperensi tingkat tinggi xi kelompok-15 Disahkan pada tanggal 5 Februari 2001

 

Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2001
tentang perubahan sekolah tinggi keguruan dan ilmu pendidikan gorontalo menjadi institut keguruan dan ilmu pendidikan negara gorontalo dan sekolah tinggi keguruan dan ilmu pendidikan singaraja menjadi institut keguruan dan ilmu pendidikan negara singaraja Disahkan pada tanggal 5 Februari 2001

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2006 tentang Perubahan Institut Keguruan Dan Pendidikan Negeri Singaraja Menjadi Universitas Pendidikan Ganesha

Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2001
tentang perubahan atas keputusan presiden nomor 104 tahun 1999 tentang pembentukan tim nasional untuk perlindungan perdagangan multilateral, dalam kerangka world trade organization Disahkan pada tanggal 29 Januari 2001

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 2002 tentang Perubahan kedua atas Keputusan Presiden Nomor 104 Tahun 1999 tentang perubahan tentang pembentukan Tim Nasional untuk Perundingan Perdagangan Multilateral dalam kerangka World Trade Organization, sebagaimana telah diubah denganKeputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2001.

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 2002 tentang Perubahan kedua atas Keputusan Presiden Nomor 104 Tahun 1999 tentang perubahan tentang pembentukan Tim Nasional untuk Perundingan Perdagangan Multilateral dalam kerangka World Trade Organization, sebagaimana telah diubah denganKeputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2001.

Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2001
tentang perubahan atas keputusan presiden nomor 178 tahun 2000 tentang susunan organisasi dan tugas lembaga pemerintah non departemen Disahkan pada tanggal 23 Januari 2001

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 178 Tahun 2000 tentang susunan organisasi dan tugas lembaga pemerintah non departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 17 tahun 2001

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 182/Kpts/KP.150/3/2002 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Alat dan Mesin Pertanian

Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 2001
tentang perubahan atas keputusan presiden nomor 166 tahun 2000 tentang kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi, dan tata kerja lembaga pemerintah non departemen sebagaimana telah diubah dengan keppres no. 173/2000 Disahkan pada tanggal 23 Januari 2001

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 178 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Lembaga Pemerintah Non Departemen

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2001 tentang perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 2000 tentang kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi dan tata kerja lembaga pemerintah non departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 16Tahun 2001

Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2001
tentang penugasan wakil presiden untuk menandatangani keputusan presiden mengenai penganugerahan gelar dan tanda-tanda kehormatan Disahkan pada tanggal 23 Januari 2001

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dicabut oleh

Keputusan Presiden Nomor 92 Tahun 2001 tentang pencabutan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2001 tentang penugasan Wakil Presiden untuk menandatangani Keputusan Presiden mengenai penganugerahan gelar dan tanda-tanda kehormatan

Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2001
tentang pendirian sekolah tinggi kesejahteraan sosial bandung Disahkan pada tanggal 18 Januari 2001

 

Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 2001
tentang tim koordinasi kerjasama ekonomi sub regional Disahkan pada tanggal 18 Januari 2001

 

Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2001
tentang komite aksi nasional penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak Disahkan pada tanggal 17 Januari 2001

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan terburuk untuk Anak

-

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Presiden Nomor 176 Tahun 2014 tentang Pembubaran Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional Republik Indonesia, Lembaga Koordinasi dan Pengendalian Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat, Dewan Buku Nasional, Komisi Hukum Nasional, Badan Kebijaksanaan dan Pengendalian Pembangunan Pe

Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2001
tentang peningkatan konsulat republik indonesia di johor bahru, malaysia menjadi konsulat jenderal republik indonesia Disahkan pada tanggal 17 Januari 2001

 

Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2001
tentang pelaksanaan otonomi daerah di bidang pertanahan Disahkan pada tanggal 17 Januari 2001

 

Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2001
tentang tunjangan dosen Disahkan pada tanggal 17 Januari 2001

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Lampiran I

diubah oleh

Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 9 tahun 2001 tentang tunjangan dosen

-

dicabut oleh

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2006 tentang Tunjangan Dosen

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2006 tentang Tunjangan Dosen

Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2001
tentang badan amil zakat nasional Disahkan pada tanggal 17 Januari 2001

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2004 tentang Perubahan Susunan Keanggotaan Badan Amil Zakat Nasional sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2001 tentang Badan Amil Zakat Nasional

-

diubah oleh

KEPPRES Nomor 27 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Susunan Keanggotaan Badan Amil Zakat Nasional Sebagaimana Dimaksud Dalam Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2001 Tentang Badan Amil Zakat Nasional

Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2001
tentang perubahan nama gelanggang olahraga senayan menjadi gelanggang olahraga bung karno Disahkan pada tanggal 17 Januari 2001

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2001 tentang Tim pengkajian kelembagaan pengelolaan Gelanggang Olahraga Bung Karno

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 128 Tahun 2001 tentang Tim pengkajian kelembagaan pengelolaan Gelanggang Olah Raga Bung Karno

Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2001
tentang penetapan jumlah dan tata cara pengisian keanggotaan dewan perwakilan rakyat daerah propinsi dan kabupaten/kota yang baru dibentuk setelah pemilihan umum 1999 Disahkan pada tanggal 12 Januari 2001

 

Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2001
tentang pelaksanaan pengakuan kewenangan kabupaten/kota Disahkan pada tanggal 12 Januari 2001

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 112/Kpts/OT.210/2/2003 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Proyek Desentralisasi Penyuluhan Pertanian dan Kehutanan

Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2001
tentang tunjangan jabatan fungsional penyuluh keluarga berencana Disahkan pada tanggal 11 Januari 2001

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dicabut oleh

Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana

Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2001
tentang badan koordinasi nasional penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi Disahkan pada tanggal 9 Januari 2001

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Ps. 3

diubah oleh

Keputusan Presiden Nomor 111 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 3 tahun 2001 tentang Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Pananganan Pengungsi

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 112 Tahun 2004 tentang Penetapan Bencana Alam Gempa Bumi dan Gelombang Tsunami di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Provinsi Sumatera Utara sebagai Bencana Nasional dan Hari Berkabung Nasional

-

ditimbang oleh

Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2005 tentang Badan Koordinasi Nasional Penanganan Bencana

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2005 tentang Badan Koordinasi Nasional Penanganan Bencana

Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2001
tentang pengesahan persetujuan antara pemerintah republik indonesia dan pemerintah republik slovakia tentang penghindaran pajak berganda dan pencegahan pengelakan pajak atas penghasilan beserta protokol Disahkan pada tanggal 5 Januari 2001

 

Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2001
tentang pencabutan keputusan presiden nomor 31 tahun 1987 tentang pengesahan agreement for the establishment of the intergovermental organization for marketing information and technical advisory services for fishery products in the asia pacific region (infofish) Disahkan pada tanggal 5 Januari 2001

 

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2001
tentang penetapan kebijakan perberasan Disahkan pada tanggal 31 Desember 2001

 

Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2001
tentang pejabat sementara kepala badan pengkajian dan penerapan teknologi (bppt) Disahkan pada tanggal 18 Desember 2001

 

Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2001
tentang langkah-langkah komprehensif dalam rangka penyelesaian masalah aceh Disahkan pada tanggal 11 Oktober 2001

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2002 tentang Peningkatan langkah Konprehensif dalam rangka percepatan penyesuaian masalah Aceh.

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2002 tentang Peningkatan langkah Konprehensif dalam rangka percepatan penyesuaian masalah Aceh.

Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001
tentang pengembangan dan pendayagunaan telematika di indonesia Disahkan pada tanggal 24 April 2001

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pedoman Sistem Informasi Kepegawaian Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral

-

diperhatikan oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pedoman Sistem Informasi Kepegawaian Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM59 Tahun 2011 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik Di Lingkungan Kementerian Perhubungan

Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2001
tentang pemberantasan penebangan kayu ilegal (illegal logging) dan peredaran hasil hutan illegal di kawasan ekosistem leuser dan taman nasional tanjung puting Disahkan pada tanggal 19 April 2001

 

Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2001
tentang langkah-langkah komprehensif dalam rangka penyelesaian masalah aceh Disahkan pada tanggal 11 April 2001

 

Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2001
tentang penerapan dan pengembangan teknologi tepat guna Disahkan pada tanggal 9 Maret 2001

 

Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2001
tentang penggunaan komputer dengan aplikasi komputer berbahasa indonesia Disahkan pada tanggal 21 Februari 2001

 

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2001
tentang pusat informasi berbasis teknologi informatika di kompleks kemayoran Disahkan pada tanggal 21 Februari 2001

 

 

PT Tatanusa

Address : Jl. Gelagah No. 47, Pisangan Timur

Kota      :  Ciputat - Tangerang Selatan 15419

Telpon   : (021) 743 4810 ; WA : +6281 6135 6892

Email    : penerbit@tatanusa.co.id

dashpricesusa.xyz dashpricesusa.xyz dashpricesusa.xyz dashpricesusa.xyz dashpricesusa.xyz dashpricesusa.xyz dashpricesusa.xyz dashpricesusa.xyz Pendik escort istanbul escort Ankara escort Antalya escort istanbul escort Kadıköy escort İzmir escort Sincan escort Ankara escort Maltepe escort Kartal escort Pendik escort Ataşehir escort Ataşehir escort Bahçeşehir escort Ankara escort Etlik escort Çankaya escort Kadıköy escort Beylikdüzü escort izmir escort Ankara escort Ankara escort Beylikdüzü escort izmir escort Beylikdüzü escort Ankara escort Anadolu yakası escort Eryaman escort izmit escort Porno izle mersin escort iptv iptv iptv sirinevler escort anal escort halkali sisli escort escort esenyurt escort mecidiyekoy escort istanbul escort bayan istanbul istanbul escort escort bayan halkali escort bayan sirinevler bahcesehir escort escort bahcesehir
php shell hacklink hacklink satışı paykasa youtube video indir youtube video download wso shell indoxploit shell istanbul evden eve nakliyat hacklink Google bedava bonus canlı bahis deneme bonusu canlı bahis bostancı escort 1xbet canlı bahis sex hattı kayseri escort eryaman escort mersin escort adana escort sex hikayeleri bahis siteleri bahis siteleri bahis siteleri bahis siteleri bahis siteleri bahis siteleri betpas supertotobet süperbahis

Tether Price Bitcoin Price Ethereum price Litecoin Price Eos Price XRP Price Bitcoin Cash Price Tron Price Bitcoin Vs Price Ethereum Classic Price