Anotasi 
Keputusan Presiden Tahun 2000

 

Keputusan Presiden Nomor 289 Tahun 2000
tentang bungaran saragih sebagai menteri pertanian dan nurmahmudi ismail sebagai menteri kehutanan Disahkan pada tanggal 6 November 2000

 

 

Keputusan Presiden Nomor 241 Tahun 2000
tentang hakim agung Disahkan pada tanggal 2 September 2000

 

 

Keputusan Presiden Nomor 234 Tahun 2000
tentang kabinet tahun 1999 - 2004 Disahkan pada tanggal 23 Agustus 2000

 

 

Keputusan Presiden Nomor 181 Tahun 2000
tentang dana alokasi umum daerah propinsi dan daerah kabupaten/kota tahun anggaran 2001 Disahkan pada tanggal 23 Desember 2000

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penggunaan dana kontinjensi untuk bantuan pengalihan Personil, Peralatan, Pembiayaan dan Dokumen (P3D) kepada Pemerintah Daerah

 

Keputusan Presiden Nomor 180 Tahun 2000
tentang pencabutan keputusan presiden no. 56 tahun 1988 tentang penunjukan badan-badan tertentu dan bendaharawan untuk memungut dan menyetor pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah Disahkan pada tanggal 22 Desember 2000

 

 

Keputusan Presiden Nomor 179 Tahun 2000
tentang pembentukan pengadilan agama tarutung, pengadilan agama panyabungan, pengadilan agama pangkalan kerinci, pengadilan agama ujung tanjung, pengadilan agama sarolangun, pengadilan agama muara sabak, pengadilan agama bengkayang,pengadilan agama banjarbaru, pengadilan agama masamba, dan pengadilan agama lewoleba Disahkan pada tanggal 22 Desember 2000

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diubah oleh

Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 179 Tahun 2001 tentang Pembentukan Pengadilan Agama Tarutung, Pengadilan Agama Panyabungan, Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, Pengadilan Agama Ujung Tanjung, Pengadilan Agama Saro langun,Pengadilan Agama Muara Sabak, Pengadilan Agama Bengkayang, Pengadilan Agama Banjarbaru, Pengadilan Agama Masamba, dan Pengadilan Agaa Lewoleba.

-

diubah oleh

Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 179 Tahun 2001 tentang Pembentukan Pengadilan Agama Tarutung, Pengadilan Agama Panyabungan, Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, Pengadilan Agama Ujung Tanjung, Pengadilan Agama Saro langun,Pengadilan Agama Muara Sabak, Pengadilan Agama Bengkayang, Pengadilan Agama Banjarbaru, Pengadilan Agama Masamba, dan Pengadilan Agaa Lewoleba.

 

Keputusan Presiden Nomor 178 Tahun 2000
tentang susunan organisasi dan tugas lembaga pemerintah non departemen Disahkan pada tanggal 15 Desember 2000

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diubah oleh

Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 178 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Lembaga Pemerintah Non Departemen

-

diubah oleh

Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 178 Tahun 2000 tentang susunan organisasi dan tugas lembaga pemerintah non departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 17 tahun 2001

-

diubah oleh

Keputusan Presiden Nomor 60 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 178 Tahun 2000 tentang susunan organisasi dan tugas lembaga pemerintah non departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 2001

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 71 Tahun 2001 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Teknologi Nuklir

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 78 Tahun 2001 tentang Komite Akreditasi Nasional

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 78 Tahun 2001 tentang Komite Akreditasi Nasional

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 79 Tahun 2001 tentang Komite Standar Nasional untuk Satuan Ukuran

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit organisasi dan tugas eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen

 

Keputusan Presiden Nomor 177 Tahun 2000
tentang susunan organisasi dan tugas departemen Disahkan pada tanggal 29 September 2000

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diubah oleh

Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden nomor 177 tahun 2000 tentang susunan organisasi dan tugas departemen

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 2001 tentang Dewan bimbingan massal ketahanan pangan

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 2001 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Bogor dan Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Malang

-

diubah oleh

Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 2001 tentang perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 177 Tahun 2000 tentang susunan organisasi dan tugas departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 2001

-

diubah oleh

Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden nomor 177 tahun 2000 tentang susunan organisasi dan tugas departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 58 tahun 2001

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2001 tentang Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, tata kerja instansi vertikal di lingkungan Departemen Keuangan

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 212/Kpts/LB.720/4/2001 Tahun 2001 tentang Perubahan Lampiran II Keputusan Menteri Pertanian Nomor 422/Kpts/LB.720/1998 Tentang Peraturan Karantina Hewan

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 339/Kpts/KP.150/6/2001 Tahun 2001 tentang Susunan Keanggotaan Komisi Obat Hewan

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 434.1/Kpts/TP.270/7/2001 Tahun 2001 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pestisida

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 469/Kpts/HK.310/8/2001 Tahun 2001 tentang Perubahan Lampiran III Keputusan Menteri Pertanian Nomor 38/Kpts/HK.310/1990 Tentang Syarat-Syarat dan Tindakan Karantina Tumbuhan Untuk Pemasukan Tanaman dan Bibit Tanaman Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia, Terakhir Diubah Dengan Keputusan Ment

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 471/Kpts/LB.720/8/2001 Tahun 2001 tentang Perubahan Lampiran III Keputusan Menteri Pertanian Nomor 422/Kpts/LB.720/1998 Tentang Peraturan Karantina Hewan, Terakhir Diubah Dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 212/Kpts/LB.730/4/2001

-

ditimbang oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 82/Kpts/OT.210/1/2002 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Proyek Pengembangan Usaha Tani Lahan Kering Sulawesi

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 447/Kpts/PL.220/7/2002 Tahun 2002 tentang Penetapan Status Rumah Negara Di Lingkungan Departemen Pertanian

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 279/Kpts/Kp.430/5/2003 Tahun 2003 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Eselon IIA Departemen Pertanian

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 362/Kpts/KP.330/7/2003 Tahun 2003 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Eselon II Departemen Pertanian

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 428/Kpts/KP.330/9/2003 Tahun 2003 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Eselon II Departemen Pertanian

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 559/Kpts/KP.320/11/2003 Tahun 2003 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Eselon I Departemen Pertanian

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 102/Kpts/KP.320/2/2004 Tahun 2004 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Eselon II Departemen Pertanian

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 456/Kpts/KP.450/7/2004 Tahun 2004 tentang Pemberian Penghargaan Kepada Peneliti, Penyuluh dan Perekayasa Berprestasi

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 222/Kpts/KP.330/5/2005 Tahun 2005 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Pemberian Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Departemen Pertanian

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 223/Kpts/KP.330/5/2005 Tahun 2005 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Departemen Pertanian

 

Keputusan Presiden Nomor 176 Tahun 2000
tentang susunan organisasi dan tugas menteri muda Disahkan pada tanggal 29 September 2000

 

 

Keputusan Presiden Nomor 175 Tahun 2000
tentang susunan organisasi dan tugas menteri negara Disahkan pada tanggal 29 September 2000

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diubah oleh

Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 175 Tahun 2000 tentang susunan organisasi dan tugas menteri negara

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2001 tentang Unit organisasi dan tugas eselon I menteri negara

 

Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 2000
tentang susunan organisasi dan tugas menteri negara koordinator Disahkan pada tanggal 15 Desember 2000

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diubah oleh

Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 174 tahun 2000 tentang susunan organisasi dan tugas menteri negara koordinator

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2001 tentang Unit organisasi dan tugas eselon I menteri negara koordinator

 

Keputusan Presiden Nomor 173 Tahun 2000
tentang perubahan atas keputusan presiden no. 166 tahun 2000 tentang kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi dan tata kerja lembaga pemerintah non departemen Disahkan pada tanggal 15 Desember 2000

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 178 Tahun 2000 tentang Susunan organisasi dan tugas lembaga pemerintah non departemen

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 178 Tahun 2000 tentang Susunan organisasi dan tugas lembaga pemerintah non departemen

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 2000 tentang kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi, dan tata kerja lembaga pemerintah non departemen sebagaimana telah diubah dengan KEPPRES No. 173/2000

 

Keputusan Presiden Nomor 172 Tahun 2000
tentang perubahan atas keputusan presiden nomor 165 tahun 2000 tentang kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi dan tata kerja departemen Disahkan pada tanggal 15 Desember 2000

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 177 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Departemen

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 178 Tahun 2000 tentang Susunan organisasi dan tugas lembaga pemerintah non departemen

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan pengakuan kewenangan kabupaten/kota

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 2001 tentang Keputusan Presiden nomor 165 tahun 2000 tentang kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organsiasi, dan tata kerja departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden nomor 172 tahun 2000

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden nomor 177 tahun 2000 tentang susunan organisasi dan tugas departemen

 

Keputusan Presiden Nomor 171 Tahun 2000
tentang perubahan atas keputusan presiden no. 163 tahun 2000 tentang kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi dan tata kerja menteri negara Disahkan pada tanggal 15 Desember 2000

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 175 Tahun 2000 tentang Susunan organisasi dan Tugas Menteri Negara

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 178 Tahun 2000 tentang Susunan organisasi dan tugas lembaga pemerintah non departemen

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 175 Tahun 2000 tentang susunan organisasi dan tugas menteri negara

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 2001 tentang Kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi, dan tata kerja menteri negara


 

Keputusan Presiden Nomor 170 Tahun 2000
tentang perubahan atas keputusan presiden nomor 162 tahun 2000 tentang kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi dan tata kerja menteri koordinator Disahkan pada tanggal 15 Desember 2000

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 2000 tentang Susunan organisasi dan tugas Menteri Negara Koordinator

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 178 Tahun 2000 tentang Susunan organisasi dan tugas lembaga pemerintah non departemen

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 2001 tentang Keputusan Presiden nomor 162 tahun 2000 tentang kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi, dan tata kerja menteri negara koordinator sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 170 tahun 2000

 

Keputusan Presiden Nomor 169 Tahun 2000
tentang pokok-pokok organisasi pertamina Disahkan pada tanggal 7 Desember 2000

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diubah oleh

Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 169 Tahun 2000 tentang Pokok-pokok Organisasi Pertamina

 

Keputusan Presiden Nomor 168 Tahun 2000
tentang tunjangan jabatan bagi pajabat negara tertentu Disahkan pada tanggal 4 Desember 2000

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Ps. 1

diubah oleh

Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden nomor 168 Tahun 2000 tentang tunjangan jabatan bagi pejabat negara tertentu

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2003 tentang Tunjangan Jabatan bagi Pejabat Negara di Lingkungan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara

 

Keputusan Presiden Nomor 167 Tahun 2000
tentang pengesahan persetujuan antara pemerintah republik indonesia dan pemerintah republik argentina mengenai peningkatan dan perlindungan atas penanaman modal beserta protokolnya Disahkan pada tanggal 1 Desember 2000

 

 

Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 2000
tentang kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi dan tata kerja lembaga pemerintah non departemen Disahkan pada tanggal 23 November 2000

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diubah oleh

Keputusan Presiden Nomor 173 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden No. 166 tahun 2000 tentang Kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi dan tata kerja lembaga pemerintah non departemen

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 178 Tahun 2000 tentang Susunan organisasi dan tugas lembaga pemerintah non departemen

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 178 Tahun 2000 tentang Susunan organisasi dan tugas lembaga pemerintah non departemen

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan otonomi daerah di bidang pertanahan

-

diubah oleh

Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 2000 tentang kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi, dan tata kerja lembaga pemerintah non departemen sebagaimana telah diubah dengan KEPPRES No. 173/2000

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 178 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Lembaga Pemerintah Non Departemen

-

diubah oleh

Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2001 tentang perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 2000 tentang kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi dan tata kerja lembaga pemerintah non departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 16Tahun 2001

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 178 Tahun 2000 tentang susunan organisasi dan tugas lembaga pemerintah non departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 17 tahun 2001

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 60 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 178 Tahun 2000 tentang susunan organisasi dan tugas lembaga pemerintah non departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 2001

-

diubah oleh

Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 166 tahun 2000 tentang kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi, dan tata kerja lembaga pemerntah non departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan PresidenNomor 42 Tahun 2001

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 71 Tahun 2001 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Teknologi Nuklir

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 78 Tahun 2001 tentang Komite Akreditasi Nasional

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 78 Tahun 2001 tentang Komite Akreditasi Nasional

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 79 Tahun 2001 tentang Komite Standar Nasional untuk Satuan Ukuran

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi dan tata kerja lembaga pemerintah non departemen

 

Keputusan Presiden Nomor 165 Tahun 2000
tentang kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi dan tata kerja departemen Disahkan pada tanggal 23 November 2000

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diubah oleh

Keputusan Presiden Nomor 172 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 165 tahun 2000 tentang kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi dan tata kerja Departemen

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 177 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Departemen

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 178 Tahun 2000 tentang Susunan organisasi dan tugas lembaga pemerintah non departemen

-

diubah oleh

Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 2001 tentang Keputusan Presiden nomor 165 tahun 2000 tentang kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organsiasi, dan tata kerja departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden nomor 172 tahun 2000

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden nomor 177 tahun 2000 tentang susunan organisasi dan tugas departemen

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 2001 tentang Dewan bimbingan massal ketahanan pangan

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 2001 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Bogor dan Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Malang

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 2001 tentang perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 177 Tahun 2000 tentang susunan organisasi dan tugas departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 2001

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2001 tentang Komite Olahraga Nasional Indonesia

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden nomor 177 tahun 2000 tentang susunan organisasi dan tugas departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 58 tahun 2001

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2001 tentang Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, tata kerja instansi vertikal di lingkungan Departemen Keuangan

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 212/Kpts/LB.720/4/2001 Tahun 2001 tentang Perubahan Lampiran II Keputusan Menteri Pertanian Nomor 422/Kpts/LB.720/1998 Tentang Peraturan Karantina Hewan

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 434.1/Kpts/TP.270/7/2001 Tahun 2001 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pestisida

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 469/Kpts/HK.310/8/2001 Tahun 2001 tentang Perubahan Lampiran III Keputusan Menteri Pertanian Nomor 38/Kpts/HK.310/1990 Tentang Syarat-Syarat dan Tindakan Karantina Tumbuhan Untuk Pemasukan Tanaman dan Bibit Tanaman Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia, Terakhir Diubah Dengan Keputusan Ment

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 471/Kpts/LB.720/8/2001 Tahun 2001 tentang Perubahan Lampiran III Keputusan Menteri Pertanian Nomor 422/Kpts/LB.720/1998 Tentang Peraturan Karantina Hewan, Terakhir Diubah Dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 212/Kpts/LB.730/4/2001

-

ditimbang oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 82/Kpts/OT.210/1/2002 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Proyek Pengembangan Usaha Tani Lahan Kering Sulawesi

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 279/Kpts/Kp.430/5/2003 Tahun 2003 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Eselon IIA Departemen Pertanian

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 362/Kpts/KP.330/7/2003 Tahun 2003 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Eselon II Departemen Pertanian

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 428/Kpts/KP.330/9/2003 Tahun 2003 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Eselon II Departemen Pertanian

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 559/Kpts/KP.320/11/2003 Tahun 2003 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Eselon I Departemen Pertanian

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 102/Kpts/KP.320/2/2004 Tahun 2004 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Eselon II Departemen Pertanian

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 456/Kpts/KP.450/7/2004 Tahun 2004 tentang Pemberian Penghargaan Kepada Peneliti, Penyuluh dan Perekayasa Berprestasi

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 222/Kpts/KP.330/5/2005 Tahun 2005 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Pemberian Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Departemen Pertanian

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 223/Kpts/KP.330/5/2005 Tahun 2005 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Departemen Pertanian

 

Keputusan Presiden Nomor 164 Tahun 2000
tentang kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi dan tata kerja menteri muda Disahkan pada tanggal 23 November 2000

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 176 Tahun 2000 tentang Susunan organisasi dan Tugas Menteri Muda

 

Keputusan Presiden Nomor 163 Tahun 2000
tentang kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi dan tata kerja menteri negara Disahkan pada tanggal 23 November 2000

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diubah oleh

Keputusan Presiden Nomor 171 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden No. 163 tahun 2000 tentang kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi dan tata kerja menteri negara

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 175 Tahun 2000 tentang Susunan organisasi dan Tugas Menteri Negara

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 178 Tahun 2000 tentang Susunan organisasi dan tugas lembaga pemerintah non departemen

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 175 Tahun 2000 tentang susunan organisasi dan tugas menteri negara

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 2001 tentang Kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi, dan tata kerja menteri negara

 

Keputusan Presiden Nomor 162 Tahun 2000
tentang kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi dan tata kerja menteri negara koordinator Disahkan pada tanggal 23 November 2000

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 2000 tentang Susunan organisasi dan tugas Menteri Negara Koordinator

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 178 Tahun 2000 tentang Susunan organisasi dan tugas lembaga pemerintah non departemen

-

diubah oleh

Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 2001 tentang Keputusan Presiden nomor 162 tahun 2000 tentang kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi, dan tata kerja menteri negara koordinator sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 170 tahun 2000

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 174 tahun 2000 tentang susunan organisasi dan tugas menteri negara koordinator

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 100 Tahun 2001 tentang Kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi, dan tata kerja menteri negara koordinator

 

Keputusan Presiden Nomor 161 Tahun 2000
tentang penugasan wakil presiden melaksanakan tugas presiden Disahkan pada tanggal 23 November 2000

 

 

Keputusan Presiden Nomor 160 Tahun 2000
tentang pembukaan konsulat jenderal republik indonesia di dubai, uni emirat arab Disahkan pada tanggal 21 November 2000

 

 

Keputusan Presiden Nomor 159 Tahun 2000
tentang pedoman pembentukan badan kepegawaian daerah Disahkan pada tanggal 10 November 2000

 

 

Keputusan Presiden Nomor 158 Tahun 2000
tentang tunjangan jabatan fungsional jaksa Disahkan pada tanggal 10 November 2000

 

 

Keputusan Presiden Nomor 157 Tahun 2000
tentang pembentukan tim kerja pusat implementasi undang-undang no.22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dan undang-undang no.25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah Disahkan pada tanggal 10 November 2000

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penggunaan dana kontinjensi untuk bantuan pengalihan Personil, Peralatan, Pembiayaan dan Dokumen (P3D) kepada Pemerintah Daerah

 

Keputusan Presiden Nomor 156 Tahun 2000
tentang penugasan wakil presiden melaksanakan tugas presiden Disahkan pada tanggal 10 November 2000

 


 

Keputusan Presiden Nomor 155 Tahun 2000
tentang pengesahan persetujuan antara pemerintah republik indonesia dengan pemerintah republik demokratik rakyat aljazair mengenai penghindaran pajak berganda dan pencegahan pengelakan pajak atas penghasilan dan atas kekayaan beserta protokol dan nota pertukarandiplomatik Disahkan pada tanggal 8 November 2000

 

 

Keputusan Presiden Nomor 154 Tahun 2000
tentang pengesahan protocol on the special arrangement for sensitive and highly sensitive products. Disahkan pada tanggal 8 November 2000

 

 

Keputusan Presiden Nomor 153 Tahun 2000
tentang pendirian universitas negeri papua Disahkan pada tanggal 3 November 2000

 

 

Keputusan Presiden Nomor 152 Tahun 2000
tentang pembentukan tim pengkajian pengembangan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Disahkan pada tanggal 2 November 2000

 

 

Keputusan Presiden Nomor 151 Tahun 2000
tentang perubahan atas keputusan presiden no.49 tahun 2000 tentang dewan pertimbangan otonomi daerah sebagaimana telah diubah dengan keputusan presiden no.84 tahun 2000 Disahkan pada tanggal 26 Oktober 2000

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 181 Tahun 2000 tentang Dana alokasi umum daerah propinsi dan daerah kabupaten/kota tahun anggaran 2001

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 131 Tahun 2001 tentang Dana alokasi umum daerah propinsi dan daerah kabupaten/kota tahun anggaran 2002

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2003 tentang Dana Alokasi Umum Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2004

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2005 tentang Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah

 

Keputusan Presiden Nomor 150 Tahun 2000
tentang kawasan pengembangan ekonomi terpadu Disahkan pada tanggal 19 Oktober 2000

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia

-

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Presiden Nomor 176 Tahun 2014 tentang Pembubaran Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional Republik Indonesia, Lembaga Koordinasi dan Pengendalian Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat, Dewan Buku Nasional, Komisi Hukum Nasional, Badan Kebijaksanaan dan Pengendalian Pembangunan Pe

 

Keputusan Presiden Nomor 149 Tahun 2000
tentang pencabutan keppres no.7 tahun 1990 tentang pajak penghasilan yang terutang oleh perusahaan-perusahaan luar negeri atas pembayaran royalti sehubungan dengan penggunaan jasa teknik, jasa manajemen dan lisensi oleh pt iptn, pt pindad, dan pt pal Disahkan pada tanggal 19 Oktober 2000

 

 

Keputusan Presiden Nomor 148 Tahun 2000
tentang uang kehormatan bagi ketua, anggota, dan sekretaris jenderal dewan tanda-tanda kehormatan republik indonesia serta honorarium bagi kepala dan anggota sekretariat biro dewan tanda-tanda kehormatan republik indonesia Disahkan pada tanggal 19 Oktober 2000

 

 

Keputusan Presiden Nomor 147 Tahun 2000
tentang perubahan atas keputusan presiden no. 64 tahun 1992 tentang perpanjangan batas usia pensiun bagi pegawai negeri sipil yang menduduki jabatan pustakawan Disahkan pada tanggal 19 Oktober 2000

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diubah oleh

Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 1992 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Pegawai Negeri Sipil yang Menduduki Jabatan Pustakawan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 147 Tahun 2000

 

Keputusan Presiden Nomor 146 Tahun 2000
tentang tunjangan jabatan fungsional pustakawan Disahkan pada tanggal 19 Oktober 2000

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 2003 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pustakawan

 

Keputusan Presiden Nomor 145 Tahun 2000
tentang penugasan wakil presiden melaksanakan tugas presiden Disahkan pada tanggal 16 Oktober 2000

 

 

Keputusan Presiden Nomor 144 Tahun 2000
tentang perubahan atas keputusan presiden no. 118 tahun 1999 tentang penentuan dan perolehan kursi hasil pemilihan umum 1999 untuk dprd i propinsi daerah istimewa aceh, dprd ii kabupaten pidie dan aceh utara Disahkan pada tanggal 10 Oktober 2000

 

 

Keputusan Presiden Nomor 143 Tahun 2000
tentang perubahan atas keputusan presiden no. 177 tahun 1999 tentang komite kebijakan sektor keuangan Disahkan pada tanggal 10 Oktober 2000

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pemberian Jaminan Kepastian Hukum kepada Debitur yang telah Menyelesaikan Kewajibannya atau Tindakan Hukum kepada Debitur yang tidak Menyelesaikan Kewajiban Pemegang Saham

 

Keputusan Presiden Nomor 142 Tahun 2000
tentang pemberian rehabilitasi sdr. drs. nurdin ar Disahkan pada tanggal 0 2000

 

 

Keputusan Presiden Nomor 141 Tahun 2000
tentang pemberian amnesti sdr. amir syam, sh., sdr. ridwan ibbas, bsc., sdr. drs. abdullah husen dan sdr. m. thaher daud, sm. hk. Disahkan pada tanggal 0 2000

 


 

Keputusan Presiden Nomor 140 Tahun 2000
tentang pengesahan persetujuan antara pemerintah republik indonesia dan pemerintah kerajaan jordania mengenai kerjasama kebudayaan dan ilmu pengetahuan Disahkan pada tanggal 6 Oktober 2000

 

 

Keputusan Presiden Nomor 139 Tahun 2000
tentang pembentukan kantor pendaftaran fidusia di setiap ibukota propinsi di wilayah negara republik indonesia Disahkan pada tanggal 30 September 2000

 

 

Keputusan Presiden Nomor 138 Tahun 2000
tentang tunjangan panitera Disahkan pada tanggal 28 September 2000

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dicabut oleh

Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2006 tentang Tunjangan Panitera

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2006 tentang Tunjangan Panitera

 

Keputusan Presiden Nomor 137 Tahun 2000
tentang pencabutan keputusan presiden no.56 tahun 1998 tentang kewajiban melaporkan utang luar negeri swasta Disahkan pada tanggal 28 September 2000

 

 

Keputusan Presiden Nomor 136 Tahun 2000
tentang pemberian uang penghargaan atas prestasi kerja bagi mantan anggota komisi pemilihan umum Disahkan pada tanggal 26 September 2000

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 339/Kpts/KP.150/6/2001 Tahun 2001 tentang Susunan Keanggotaan Komisi Obat Hewan

 

Keputusan Presiden Nomor 135 Tahun 2000
tentang harga jual eceran bahan bakar minyak dalam negeri Disahkan pada tanggal 25 September 2000

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 2001 tentang Harga jual eceran bahan bakar minyak dalam negeri

 

Keputusan Presiden Nomor 134 Tahun 2000
tentang penugasan wakil presiden melaksanakan tugas presiden Disahkan pada tanggal 25 September 2000

 

 

Keputusan Presiden Nomor 133 Tahun 2000
tentang perubahan atas keputusan presiden no. 166 tahun 1999 tentang tim restrukturisasi dan rehabilitasi pt (persero) perusahaan listrik negara Disahkan pada tanggal 22 September 2000

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.010/2012 Tahun 2012 tentang Ketentuan Mengenai Batasan Kewajiban Bagi Perusahaan Pembiayaan Di Bidang Ketenagalistrikan.

 

Keputusan Presiden Nomor 132 Tahun 2000
tentang pembentukan kejaksaan negeri sambas, kejaksaan negeri nunukan, kejaksaan negeri bontang, kejaksaan negeri tilamuta, dan kejaksaan negeri una aha Disahkan pada tanggal 22 September 2000

 

 

Keputusan Presiden Nomor 131 Tahun 2000
tentang pembentukan kejaksaan negeri pasir pangaraian, kejaksaan negeri siak sri indrapura, kejaksaan negeri tanjung balai karimun, kejaksaan negeri ranai, kejaksaan negeri teluk kuantan, kejaksaan negeri pangkalan kerinci, dan kejaksaan negeri ujung tanjung Disahkan pada tanggal 22 September 2000

 

 

Keputusan Presiden Nomor 130 Tahun 2000
tentang tim koordinasi penataan kelembagaan instansi pemerintah Disahkan pada tanggal 19 September 2000

 

 

Keputusan Presiden Nomor 129 Tahun 2000
tentang penambahan wilayah kerja perusahaan umum (perum) jasa tirta i di wilayah sungai bengawan solo Disahkan pada tanggal 14 September 2000

 

 

Keputusan Presiden Nomor 128 Tahun 2000
tentang tunjangan jabatan fungsional agen Disahkan pada tanggal 14 September 2000

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 2003 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Agen

 

Keputusan Presiden Nomor 127 Tahun 2000
tentang perubahan institut keguruan dan ilmu pendidikan (ikip) negeri manado menjadi universitas negeri manado Disahkan pada tanggal 13 September 2000

 

 

Keputusan Presiden Nomor 126 Tahun 2000
tentang perubahan atas keputusan presiden no. 27 tahun 1993 tentang pendirian sekolah tinggi perikanan Disahkan pada tanggal 4 September 2000

 


 

Keputusan Presiden Nomor 125 Tahun 2000
tentang rincian pengeluaran pembangunan tahun anggaran 2000 Disahkan pada tanggal 4 September 2000

 

 

Keputusan Presiden Nomor 124 Tahun 2000
tentang penugasan wakil presiden melaksanakan tugas presiden Disahkan pada tanggal 2 September 2000

 

 

Keputusan Presiden Nomor 123 Tahun 2000
tentang pembubaran dewan pengembangan usaha nasional Disahkan pada tanggal 1 September 2000

 

 

Keputusan Presiden Nomor 122 Tahun 2000
tentang pembubaran dewan ekonomi nasional Disahkan pada tanggal 1 September 2000

 

 

Keputusan Presiden Nomor 121 Tahun 2000
tentang penugasan presiden kepada wakil presiden untuk melaksanakan tugas teknis pemerintahan sehari-hari Disahkan pada tanggal 23 Agustus 2000

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 170 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 162 tahun 2000 tentang kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi dan tata kerja Menteri Koordinator

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 171 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden No. 163 tahun 2000 tentang kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi dan tata kerja menteri negara

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 172 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 165 tahun 2000 tentang kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi dan tata kerja Departemen

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 173 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden No. 166 tahun 2000 tentang Kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi dan tata kerja lembaga pemerintah non departemen

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 2000 tentang Susunan organisasi dan tugas Menteri Negara Koordinator

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 175 Tahun 2000 tentang Susunan organisasi dan Tugas Menteri Negara

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 176 Tahun 2000 tentang Susunan organisasi dan Tugas Menteri Muda

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 177 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Departemen

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 178 Tahun 2000 tentang Susunan organisasi dan tugas lembaga pemerintah non departemen

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 2001 tentang Keputusan Presiden nomor 165 tahun 2000 tentang kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organsiasi, dan tata kerja departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden nomor 172 tahun 2000

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2001 tentang Langkah-langkah komprehensif dalam rangka penyelesaian masalah Aceh

-

dicabut oleh

Keputusan Presiden Nomor 91 Tahun 2001 tentang pencabutan Keputusan Presiden Nomor 121 Tahun 2000 tentang penugasan presiden kepada wakil presiden untuk melaksanakan tugas teknis pemerintahan sehari-hari

 

Keputusan Presiden Nomor 120 Tahun 2000
tentang penyesuaian gaji pokok hakim menurut pp no. 33 tahun 1994 tentang peraturan gaji hakim ke dalam gaji pokok hakim menurut pp no. 8 tahun 2000 tentang peraturan gaji hakim peradilan umum, peradilan tata usaha negara dan peradilan agama Disahkan pada tanggal 21 Agustus 2000

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 2001 tentang Penyesuaian gaji pokok hakim menurut Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2000 tentang peraturan gaji hakim peradilan umum, peradilan tata usaha negara, dan peradilan agama kedalam gaji pokok hakim menurut Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2001

 

Keputusan Presiden Nomor 119 Tahun 2000
tentang perubahan atas keputusan presiden no. 9 tahun 1985 tentang jenjang pangkat dan tunjangan jabatan struktural sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan keputusan presiden no. 30 tahun 1999 Disahkan pada tanggal 21 Agustus 2000

 

 

Keputusan Presiden Nomor 118 Tahun 2000
tentang perubahan atas keputusan presiden no.96 tahun 2000 tentang bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan tertentu bagi penanaman modal Disahkan pada tanggal 26 Juli 2000

 

 

Keputusan Presiden Nomor 117 Tahun 2000
tentang sekretariat negara Disahkan pada tanggal 16 Agustus 2000

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diubah oleh

Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden nomor 117 tahun 2000 tentang Sekretariat Negara

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit organisasi dan tugas eselon I Departemen

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2005 tentang Sekretariat Negara Dan Sekretariat Kabinet

 

Keputusan Presiden Nomor 116 Tahun 2000
tentang rincian pengeluaran rutin tahun anggaran 2000 Disahkan pada tanggal 7 Agustus 2000

 

 

Keputusan Presiden Nomor 115 Tahun 2000
tentang pemberian abolisi kepada sdr. theys h. elauy, sdr. drs don a.l. flassy, ma., sdr drs. lawrence mahue, sdr. barnabas jufuway dan sdr. samuel yaru Disahkan pada tanggal 0 2000

 

 

Keputusan Presiden Nomor 114 Tahun 2000
tentang pemberian perubahan menjalani masa pidana penjara seumur hidup menjadi pidana penjara sementara kepada para narapidana yang namanya termaksud dalam surat menteri kehakiman dan perundang-undangan republik indonesia nomor m.hn.02.01-03 tanggal 11juli 2000 Disahkan pada tanggal 4 Agustus 2000

 

 

Keputusan Presiden Nomor 113 Tahun 2000
tentang perubahan keempat atas keputusan presiden no. 41 tahun 1973 tentang daerah industri pulau batam Disahkan pada tanggal 4 Agustus 2000

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 320/Kpts/OT.210/6/2003 Tahun 2003 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Menteri Pertanian Nomor 501/Kpts/OT.210/8/2002 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai dan Stasiun Karantina Hewan

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 321/Kpts/OT.210/6/2003 Tahun 2003 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Menteri Pertanian Nomor 499/Kpts/OT.210/8/2002 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai dan Stasiun Karantina Tumbuhan

-

ditimbang oleh

KEPPRES Nomor 25 Tahun 2005 tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1973 Tentang Daerah Industri Pulau Batam

 

Keputusan Presiden Nomor 112 Tahun 2000
tentang pengesahan sixth additional protocol to the constitution of the universal postal union (protokol tambahan keenam pada konstitusi perhimpunan pos sedunia) Disahkan pada tanggal 1 Agustus 2000

 

 

Keputusan Presiden Nomor 111 Tahun 2000
tentang sekretariat kabinet Disahkan pada tanggal 1 Agustus 2000

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2005 tentang Sekretariat Negara Dan Sekretariat Kabinet


 

Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2000
tentang penetapan jumlah dan tata cara pengisian keanggotaan dewan perwakilan rakyat daerah propinsi dan kabupaten/kota yang dibentuk setelah pemilihan umum 1999 Disahkan pada tanggal 26 Juli 2000

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2001 tentang Penetapan jumlah dan tata cara pengisian keanggotaan dewan perwakilan rakyat daerah propinsi dan kabupaten/kota yang baru dibentuk setelah pemilihan umum 1999

 

Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2000
tentang dewan gula nasional Disahkan pada tanggal 26 Juli 2000

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 2003 tentang Dewan Gula Indonesia

 

Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2000
tentang pendirian sekolah tinggi agama kristen protestan negeri Disahkan pada tanggal 0 2000

 

 

Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2000
tentang panitia nasional pengangkatan dan pemanfaatan benda berharga asal muatan kapal yang tenggelam Disahkan pada tanggal 26 Juli 2000

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2007 tentang Panitia Nasional Pengangkatan dan Pemanfaatan Benda Berharga Asal Muatan Kapal yang Tenggelam

 

Keputusan Presiden Nomor 106 Tahun 2000
tentang perubahan atas keputusan presiden nomor 33 tahun 1996 tentang tunjangan petugas pemasyarakatan Disahkan pada tanggal 26 Juli 2000

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dicabut oleh

Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2006 tentang Tunjangan Petugas Pemasyarakatan

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2006 tentang Tunjangan Petugas Pemasyarakatan

 

Keputusan Presiden Nomor 105 Tahun 2000
tentang perubahan atas keputusan presiden nomor 28 tahun 1989 tentang tunjangan jabatan penyuluh pertanian Disahkan pada tanggal 26 Juli 2000

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2003 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian

 

Keputusan Presiden Nomor 104 Tahun 2000
tentang perubahan atas keputusan presiden nomor 27 tahun 1985 tentang tunjangan jabatan pengamat gunung api Disahkan pada tanggal 26 Juli 2000

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 94 Tahun 2001 tentang Tunjangan jabatan fungsional pengamat gunung api

 

Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2000
tentang perubahan atas keputusan presiden nomor 22 tahun 1985 tentang tunjangan jabatan peneliti Disahkan pada tanggal 26 Juli 2000

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2005 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Peneliti

 

Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2000
tentang perubahan atas keputusan presiden nomor 1999 tahun 1998 tentang tunjangan dosen Disahkan pada tanggal 26 Juli 2000

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2001 tentang Tunjangan Dosen

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 79 Tahun 2001 tentang Komite Standar Nasional untuk Satuan Ukuran

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 44/Permentan/OT.140/5/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Berlaboratorium Veteriner Yang Baik (Good Veterinary Laboratory Practice)

 

Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 2000
tentang perubahan atas keputusan presiden nomor 23 tahun 1995 tentang tunjangan tenaga kependidikan sebagaimana telah diubah dengan keputusan presiden nomor 9 tahun 1997 Disahkan pada tanggal 26 Juli 2000

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Tunjangan Tenaga Kependidikan

 

Keputusan Presiden Nomor 100 Tahun 2000
tentang tunjangan tenaga kesehatan Disahkan pada tanggal 26 Juli 2000

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

mendasarkan oleh

Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Dokter, Dokter Gigi, Apoteker, Asisten Apoteker, Pranata Laboratorium Kesehatan, Epidemiolog Kesehatan, Entomolog Kesehatan, Sanitarian, Administrator Kesehatan, Penyuluh Kesehatan Masyarakat, Perawat Gigi, Nutrisinis,Bidan, Perawat, Radiogram, Perekam Medis, dan Teknisi Elektromedis.

-

dicabut oleh

Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Dokter, Dokter Gigi, Apoteker, Asisten Apoteker, Pranata Laboratorium Kesehatan, Epidemiolog Kesehatan, Entomolog Kesehatan, Sanitarian, Administrator Kesehatan, Penyuluh Kesehatan Masyarakat, Perawat Gigi, Nutrisionis, Bid

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Dokter, Dokter Gigi, Apoteker, Asisten Apoteker, Pranata Laboratorium Kesehatan, Epidemiolog Kesehatan, Entomolog Kesehatan, Sanitarian, Administrator Kesehatan, Penyuluh Kesehatan Masyarakat, Perawat Gigi, Nutrisionis, Bid

 

Keputusan Presiden Nomor 99 Tahun 2000
tentang tunjangan jabatan struktural Disahkan pada tanggal 26 Juli 2000

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 279/Kpts/Kp.430/5/2003 Tahun 2003 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Eselon IIA Departemen Pertanian

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 362/Kpts/KP.330/7/2003 Tahun 2003 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Eselon II Departemen Pertanian

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 428/Kpts/KP.330/9/2003 Tahun 2003 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Eselon II Departemen Pertanian

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 559/Kpts/KP.320/11/2003 Tahun 2003 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Eselon I Departemen Pertanian

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 102/Kpts/KP.320/2/2004 Tahun 2004 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Eselon II Departemen Pertanian

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Struktural

 

Keputusan Presiden Nomor 98 Tahun 2000
tentang pembukaan kedutaan besar republik indonesia di lisabon, portugal Disahkan pada tanggal 26 Juli 2000

 

 

Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 2000
tentang biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun 2001 Disahkan pada tanggal 26 Juli 2000

 

 

Keputusan Presiden Nomor 96 Tahun 2000
tentang bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan tertentu bagi penanaman modal Disahkan pada tanggal 20 Juli 2000

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diubah oleh

Keputusan Presiden Nomor 118 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden No.96 Tahun 2000 tentang Bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan tertentu bagi penanaman modal

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 404/Kpts/OT.210/6/2002 Tahun 2002 tentang Pedoman Perizinan dan Pendaftaran Usaha Peternakan

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal


 

Keputusan Presiden Nomor 95 Tahun 2000
tentang badan pertanahan nasional Disahkan pada tanggal 19 Juli 2000

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 173 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden No. 166 tahun 2000 tentang Kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi dan tata kerja lembaga pemerintah non departemen

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan otonomi daerah di bidang pertanahan

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2001 tentang perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 2000 tentang kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi dan tata kerja lembaga pemerintah non departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 16Tahun 2001

 

Keputusan Presiden Nomor 94 Tahun 2000
tentang pengesahan agreement establishing the southeast asian fisheries development center beserta protocol (perjanjian pembentukan pusat pengembangan perikanan asia tenggara beserta protokol) Disahkan pada tanggal 11 Juli 2000

 

 

Keputusan Presiden Nomor 93 Tahun 2000
tentang pemberian abolisi dan rehabilitasi pada saudara r. sawito kartowibowo Disahkan pada tanggal 11 Juli 2000

 

 

Keputusan Presiden Nomor 92 Tahun 2000
tentang pemberian amnesti kepada saudara romo i. sandyawan sumardi s.j. dan saudara benny sumardi Disahkan pada tanggal 11 Juli 2000

 

 

Keputusan Presiden Nomor 91 Tahun 2000
tentang pemberian amnesti kepada izak yapsenang, john mak napo, lodwik hembring, simion ohe dan abdul jalil Disahkan pada tanggal 11 Juli 2000

 

 

Keputusan Presiden Nomor 90 Tahun 2000
tentang kantor perwakilan perusahaan asing Disahkan pada tanggal 10 Juli 2000

 

 

Keputusan Presiden Nomor 89 Tahun 2000
tentang kedudukan kepolisian negara republik indonesia Disahkan pada tanggal 1 Juli 2000

 

 

Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2000
tentang keadaan darurat sipil di propinsi maluku dan propinsi maluku utara Disahkan pada tanggal 26 Juni 2000

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 2002 tentang Pembentukan Tim Penyelidik Independen Nasional untuk Konflik Maluku.

-

diubah oleh

Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2000 tentang Keadaan Darurat Sipil di Propinsi Maluku dan Propinsi Maluku Utara.

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 2002 tentang Pembentukan Tim Penyelidik Independen Nasional untuk Konflik Maluku.

-

diubah oleh

Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2000 tentang Keadaan Darurat Sipil di Propinsi Maluku dan Propinsi Maluku Utara.

-

dihapuskan oleh

Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 2003 tentang Penghapusan Keadaan Darurat Sipil di Propinsi Maluku Utara

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 71 Tahun 2003 tentang Penghapusan Keadaan Darurat Sipil di Provinsi Maluku

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 71 Tahun 2003 tentang Penghapusan Keadaan Darurat Sipil di Provinsi Maluku

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2003 tentang Percepatan Pemulihan Pembangunan Propinsi Maluku dan Propinsi Maluku Utara Pasca Konflik

 

Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2000
tentang pemberian fasilitas kredit bagi anggota dewan perwakilan rakyat republik indonesia untuk pembelian kendaraan perorangan Disahkan pada tanggal 23 Juni 2000

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 2003 tentang Pemberian Fasilitas Kredit bagi Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara untuk pembelian Kendaraan Perorangan

 

Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 2000
tentang pengesahan protocol 3 types and quantity of road vehicles dan protocol 4 technical requirements of vehicles Disahkan pada tanggal 23 Juni 2000

 

 

Keputusan Presiden Nomor 85 Tahun 2000
tentang pencabutan keppres no. 22 tahun 1990 tentang pembinaan usaha peternakan ayam ras Disahkan pada tanggal 23 Juni 2000

 

 

Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2000
tentang perubahan atas keppres no. 49 tahun 2000 tentang dewan pertimbangan otonomi daerah Disahkan pada tanggal 7 Juni 2000

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2005 tentang Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah

 

Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 2000
tentang perubahan atas keputusan presiden nomor 138 tahun 1999 tentang badan perencanaan pembangunan nasional Disahkan pada tanggal 7 Juni 2000

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 2000 tentang Kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi dan tata kerja lembaga pemerintah non departemen

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 173 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden No. 166 tahun 2000 tentang Kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi dan tata kerja lembaga pemerintah non departemen

 

Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 2000
tentang perubahan atas keputusan presiden no. 136 tahun 1998 tentang pokok-pokok organisasi lembaga pemerintah non departemen Disahkan pada tanggal 30 Mei 2000

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 138 tahun 1999 tentang badan perencanaan pembangunan nasional

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 95 Tahun 2000 tentang Badan Pertanahan Nasional

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 2000 tentang Kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi dan tata kerja lembaga pemerintah non departemen

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 173 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden No. 166 tahun 2000 tentang Kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi dan tata kerja lembaga pemerintah non departemen

 

Keputusan Presiden Nomor 81 Tahun 2000
tentang pembubaran komisi pemilihan umum sebagaimana diatur dalam keppres no.16 tahun 1999 tentang pembentukan komisi pemilihan umum dan penetapan organisasi dan tata kerja sekretariat umum komisi pemilihan umum Disahkan pada tanggal 7 Juni 2000

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 136 Tahun 2000 tentang Pemberian uang penghargaan atas prestasi kerja bagi mantan anggota komisi pemilihan umum

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 67 Tahun 2002 tentang Perubahan atas KEPPRES No. 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum dan Penetapan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan KEPPRES No.81/2000

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum


 

Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2000
tentang komite antar departemen bidang kehutanan Disahkan pada tanggal 7 Juni 2000

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Presiden Nomor 176 Tahun 2014 tentang Pembubaran Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional Republik Indonesia, Lembaga Koordinasi dan Pengendalian Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat, Dewan Buku Nasional, Komisi Hukum Nasional, Badan Kebijaksanaan dan Pengendalian Pembangunan Pe

 

Keputusan Presiden Nomor 79 Tahun 2000
tentang penugasan wakil presiden melaksanakan tugas presiden Disahkan pada tanggal 7 Juni 2000

 

 

Keputusan Presiden Nomor 78 Tahun 2000
tentang pembentukan kejaksaan negeri gunung sugih, kejaksaan negeri sukadana, kejaksaan negeri blambangan umpu, kejaksaan negeri masamba, kejaksaan negeri tanjung selor dan kejaksaan negeri timika Disahkan pada tanggal 6 Juni 2000

 

 

Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 2000
tentang perubahan atas keppres no.23 tahun 1994 tentang pengangkatan bidan sebagai pegawai tidak tetap Disahkan pada tanggal 2 Juni 2000

 

 

Keputusan Presiden Nomor 76 Tahun 2000
tentang pengusahaan sumber daya panas bumi untuk pembangkitan tenaga listrik Disahkan pada tanggal 31 Mei 2000

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.011/2011 Tahun 2011 tentang Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah Dan Penghitungan Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Hasil Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi Untuk Pembangkitan Energi/Listrik Tahun Anggaran 2011.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.011/2012 Tahun 2012 tentang Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah Dan Penghitungan Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Hasil Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi Untuk Pembangkitan Energi/Listrik Tahun Anggaran 2012.

 

Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 2000
tentang pembentukan tim terpadu penyelesaian masalah aceh Disahkan pada tanggal 31 Mei 2000

 

 

Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2000
tentang perubahan atas keputusan presiden no. 51 tahun 1976 tentang pokok-pokok organisasi perwakilan republik indonesia di luar negeri, sebagaimana telah diubah dengan keputusan presiden no. 123 tahun 1999 Disahkan pada tanggal 30 Mei 2000

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 118 Tahun 2001 tentang Pembukaan, kedutaan besar Republik Indonesia di Tripoli, Libya, dan di Sufa, Fiji dan pembukan konsulat jenderal Republik Indonesia di Guangzhou, Cina

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 119 Tahun 2001 tentang Komoditi yang dapat dijadikan subjek kontrak berjangka

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2003 tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri

 

Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 2000
tentang komoditi yang dapat dijadikan subjek kontrak berjangka Disahkan pada tanggal 30 Mei 2000

 

 

Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2000
tentang pengesahan persetujuan antara pemerintah republik indonesia dan pemerintah republik italia mengenai kerjasama kebudayaan Disahkan pada tanggal 29 Mei 2000

 

 

Keputusan Presiden Nomor 71 Tahun 2000
tentang pengesahan persetujuan antara pemerintah republik indonesia dan pemerintah republik suriname mengenai kerjasama kebudayaan Disahkan pada tanggal 29 Mei 2000

 

 

Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2000
tentang pengesahan persetujuan antara pemerintah republik indonesia dan pemerintah republik kuba mengenai kerjasama kebudayaan Disahkan pada tanggal 29 Mei 2000

 

 

Keputusan Presiden Nomor 69 Tahun 2000
tentang pencabutan keputusan presiden nomor 264 tahun 1962 tentang larangan adanya organisasi liga demokrasi, rotary club, divine life society, vrijmetselaren-loge (loge agung indonesia), moral rearmament movement, ancient mystical organization of rosi crucians(amorc), dan organisasi baha' i Disahkan pada tanggal 23 Mei 2000

 

 

Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 2000
tentang sekretariat presiden Disahkan pada tanggal 19 Mei 2000

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2005 tentang Sekretariat Negara Dan Sekretariat Kabinet

 

Keputusan Presiden Nomor 67 Tahun 2000
tentang perpustakaan nasional republik indonesia Disahkan pada tanggal 15 Mei 2000

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 2000 tentang Kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi dan tata kerja lembaga pemerintah non departemen

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 173 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden No. 166 tahun 2000 tentang Kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi dan tata kerja lembaga pemerintah non departemen

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2001 tentang perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 2000 tentang kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi dan tata kerja lembaga pemerintah non departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 16Tahun 2001

 

Keputusan Presiden Nomor 66 Tahun 2000
tentang perubahan atas keputusan presiden nomor 42 tahun 1997 tentang pembentukan tim peningkatan ekspor Disahkan pada tanggal 11 Mei 2000

 


 

Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 2000
tentang pengesahan trade agreement between the government of the republic of indonesia and the government of the czech republic beserta protocol to the 1994 trade agreement between the government of the republic of indonesia and the government of the czezhrepublic Disahkan pada tanggal 8 Mei 2000

 

 

Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2000
tentang perubahan status pelaksanaan beberapa proyek pemerintah, badan usaha milik negara dan swasta yang berkaitan dengan pemerintah/badan usaha milik negara yang semula ditangguhkan atau dikaji kembali Disahkan pada tanggal 8 Mei 2000

 

 

Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 2000
tentang badan kebijaksanaan dan pengendalian pembangunan perumahan dan permukiman nasional Disahkan pada tanggal 8 Mei 2000

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Presiden Nomor 176 Tahun 2014 tentang Pembubaran Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional Republik Indonesia, Lembaga Koordinasi dan Pengendalian Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat, Dewan Buku Nasional, Komisi Hukum Nasional, Badan Kebijaksanaan dan Pengendalian Pembangunan Pe

 

Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 2000
tentang koordinasi penataan ruang nasional Disahkan pada tanggal 8 Mei 2000

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2009 tentang Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional

 

Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 2000
tentang persetujuan perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga kamar dagang dan industri Disahkan pada tanggal 8 Mei 2000

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dicabut oleh

Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2004 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang dan Industri

 

Keputusan Presiden Nomor 60 Tahun 2000
tentang sekretariat pengendalian pemerintahan Disahkan pada tanggal 25 April 2000

 

 

Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2000
tentang sekretariat kabinet Disahkan pada tanggal 25 April 2000

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 111 Tahun 2000 tentang Sekretariat kabinet

 

Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 2000
tentang sekretariat negara Disahkan pada tanggal 25 April 2000

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 2000 tentang Sekretariat Presiden

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 117 Tahun 2000 tentang Sekretariat Negara

 

Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 2000
tentang pengesahan agreement between the government of the republic of indonesia and the government of brunei darussalam for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income berseta protokolnya Disahkan pada tanggal 20 April 2000

 

 

Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 2000
tentang sekretariat wakil presiden Disahkan pada tanggal 20 April 2000

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2001 tentang Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 70/M/2002 Tahun 2002 tentang Pengangkatan Prof. Dr. Prijono Tjiptoherijanto sebagai Sekretaris Wakil Presiden Republik Indonesia

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2005 tentang Sekretariat Negara Dan Sekretariat Kabinet

 

Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 2000
tentang pengesahan perjanjian antara pemerintah republik indonesia dan pemerintah republik chile mengenai promosi dan perlindungan penanaman modal secara timbal balik beserta protokol dan nota pertukaran diplomat Disahkan pada tanggal 18 April 2000

 

 

Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2000
tentang pengesahan agreement on economic, scientific and technical cooperation between the government of the republic of indonesia and the government of the republic of lebanon Disahkan pada tanggal 18 April 2000

 

 

Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2000
tentang penugasan wakil presiden melaksanakan tugas presiden Disahkan pada tanggal 8 April 2000

 

 

Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 2000
tentang pembentukan tim koordinasi tindak lanjut pelaksanaan undang-undang no. 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dan undang-undang no. 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah Disahkan pada tanggal 7 April 2000

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 157 Tahun 2000 tentang Pembentukan tim kerja pusat implementasi Undang-undang No.22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang No.25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah

 

Keputusan Presiden Nomor 51 Tahun 2000
tentang badan pengembangan sumber daya koperasi dan pengusaha kecil menengah Disahkan pada tanggal 7 April 2000

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 2000 tentang Kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi dan tata kerja lembaga pemerintah non departemen

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 173 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden No. 166 tahun 2000 tentang Kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi dan tata kerja lembaga pemerintah non departemen

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2001 tentang perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 2000 tentang kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi dan tata kerja lembaga pemerintah non departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 16Tahun 2001


 

Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 2000
tentang tim koordinasi telematika indonesia Disahkan pada tanggal 7 April 2000

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

 

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2001 tentang Pusat informasi berbasis teknologi informatika di kompleks Kemayoran

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan dan pendayagunaan telematika di Indonesia

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2003 tentang Tim Koordinasi Telematika Indonesia

 

Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2000
tentang dewan pertimbangan otonomi daerah Disahkan pada tanggal 7 April 2000

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diubah oleh

Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2000 tentang Perubahan atas KEPPRES No. 49 tahun 2000 tentang Dewan pertimbangan otonomi daerah

-

diubah oleh

Keputusan Presiden Nomor 151 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden No.49 tahun 2000 tentang dewan pertimbangan otonomi daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden No.84 tahun 2000

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 151 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden No.49 tahun 2000 tentang dewan pertimbangan otonomi daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden No.84 tahun 2000

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 181 Tahun 2000 tentang Dana alokasi umum daerah propinsi dan daerah kabupaten/kota tahun anggaran 2001

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 131 Tahun 2001 tentang Dana alokasi umum daerah propinsi dan daerah kabupaten/kota tahun anggaran 2002

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2003 tentang Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2003

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2003 tentang Dana Alokasi Umum Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2004

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2004 tentang Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten, dan Kota Tahun Anggaran 2005

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2005 tentang Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah

 

Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 2000
tentang harga jual tenaga listrik yang disediakan oleh perusahaan perseroan (persero) pt perusahaan listrik negara Disahkan pada tanggal 31 Maret 2000

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 2001 tentang Harga jual tenaga listrik yang disediakan oleh perusahaan perseroan (persero) PT. Perusahaan Listrik Negara

 

Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 2000
tentang pembentukan satuan tugas penanganan perundingan indonesia dengan united nations transitional administration in east timor (untaet) Disahkan pada tanggal 24 Maret 2000

 

 

Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 2000
tentang perubahan atas keputusan presiden nomor 29 tahun 1999 tentang badan koordinasi penempatan tenaga kerja indonesia Disahkan pada tanggal 23 Maret 2000

 

 

Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 2000
tentang pembubaran dewan pembina industri strategis Disahkan pada tanggal 10 Maret 2000

 

 

Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 2000
tentang komisi ombudsman nasional Disahkan pada tanggal 10 Maret 2000

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

 

Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 2001 tentang Honorarium bagi ketua, wakil ketua, anggota, tenaga tim asistensi dan staf administrasi kesekretariatan Komisi Ombudsman Nasional

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 66 Tahun 2002 tentang Honorarium bagi Ketua, Wakil Ketua, Anggota, Tenaga Tim Asistensi, dan Staf Administrasi Kesekretariatan Komisi Ombudsman Nasional

-

mendasarkan oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Pada Ombudsman Republik Indonesia

 

Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 2000
tentang sekolah tinggi penerbangan indonesia Disahkan pada tanggal 10 Maret 2000

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM31 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Yang Berlaku Pada Bagian Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan

 

Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2000
tentang sekolah tinggi ilmu pelayaran Disahkan pada tanggal 10 Maret 2000

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM31 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Yang Berlaku Pada Bagian Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM68 Tahun 2009 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM78 Tahun 2009 tentang Sistem Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM20 Tahun 2010 tentang Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM95 Tahun 2011 tentang Statuta Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM96 Tahun 2011 tentang Statuta Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar

 

Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 2000
tentang sekolah tinggi transportasi darat Disahkan pada tanggal 10 Maret 2000

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM31 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Yang Berlaku Pada Bagian Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM21 Tahun 2010 tentang Statuta Sekolah Tinggi Transportasi Darat

 

Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2000
tentang perubahan atas keputusan presiden nomor 8 tahun 1999 tentang lembaga administrasi negara Disahkan pada tanggal 10 Maret 2000

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 2000 tentang Kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi dan tata kerja lembaga pemerintah non departemen

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 173 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden No. 166 tahun 2000 tentang Kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi dan tata kerja lembaga pemerintah non departemen

 

Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 2000
tentang pencabutan keputusan presiden nomor 16 tahun 1990 tentang penelitian khusus bagi pegawai negeri republik indonesia Disahkan pada tanggal 10 Maret 2000

 

 

Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 2000
tentang pembubaran badan koordinasi bantuan pemantapan stabilitas nasional Disahkan pada tanggal 10 Maret 2000

 

 

Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 2000
tentang pembentukan kejaksaan negeri menggala dan kejaksaan negeri kota agung Disahkan pada tanggal 10 Maret 2000

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 119 Tahun 2001 tentang Komoditi yang dapat dijadikan subjek kontrak berjangka

 

Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 2000
tentang pembentukan kejaksaan negeri sarolangun, kejaksaan negeri muaro tebo, kejaksaan negeri sengeti, dan kejaksaan negeri muaro sabak Disahkan pada tanggal 10 Maret 2000

 


 

Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 2000
tentang pembentukan kejaksaan tinggi maluku utara Disahkan pada tanggal 10 Maret 2000

 

 

Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2000
tentang pembentukan pengadilan negeri kepanjen Disahkan pada tanggal 10 Maret 2000

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 2002 tentang Daerah Hukum Pengadilan Negeri Malang

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 2002 tentang Daerah Hukum Pengadilan Negeri Malang

 

Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 2000
tentang pencabutan instruksi presiden no. 1 tahun 1980 tentang larangan pemasukan dan pemberian izin pengoperasian pesawat terbang Disahkan pada tanggal 2 Maret 2000

 

 

Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 2000
tentang pengesahan persetujuan antara pemerintah republik indonesia dan pemerintah federasi rusia mengenai kerjasama kebudayaan Disahkan pada tanggal 28 Februari 2000

 

 

Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 2000
tentang pengesahan persetujuan antara pemerintah republik indonesia dan pemerintah republik demokrasi rakyat aljazair mengenai kerjasama ekonomi dan teknik Disahkan pada tanggal 28 Februari 2000

 

 

Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 2000
tentang pembubaran tim penanggulangan masalah utang-utang perusahaan swasta indonesia Disahkan pada tanggal 26 Februari 2000

 

 

Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 2000
tentang badan urusan logistik Disahkan pada tanggal 26 Februari 2000

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 2000 tentang Kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi dan tata kerja lembaga pemerintah non departemen

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 173 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden No. 166 tahun 2000 tentang Kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi dan tata kerja lembaga pemerintah non departemen

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2001 tentang perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 2000 tentang kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi dan tata kerja lembaga pemerintah non departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 16Tahun 2001

 

Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 2000
tentang pembukaan kantor urusan kepentingan republik indonesia di dili, timor timur Disahkan pada tanggal 24 Februari 2000

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 60 Tahun 2004 tentang Peningkatan Status Kantor Urusan Kepentingan Republik Indonesia menjadi Kedutaan Besar Republik Indonesia di Dili, Republik Demokratik Timor Leste

 

Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 2000
tentang perpanjangan masa tugas komisi independen pengusutan tindak kekerasan di aceh Disahkan pada tanggal 24 Februari 2000

 

 

Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 2000
tentang pengesahan perubahan anggaran dasar korps pegawai republik indonesia Disahkan pada tanggal 24 Februari 2000

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

KEPPRES Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Korps Pegawai Republik Indonesia

 

Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 2000
tentang pembentukan tim penataan pegawai negeri sipil, kekayaan negara dan peralatan, keuangan, dokumen dan arsip pada departemen/kantor menteri negara/kantor menteri negara koordinator yang dihapus/digabung/diubah statusnya Disahkan pada tanggal 23 Februari 2000

 

 

Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2000
tentang pencabutan keputusan presiden nomor 119 tahun 1999 tentang badan peningkatan kerja sama ekonomi indonesia-organisasi konferensi islam (oki) Disahkan pada tanggal 23 Februari 2000

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pengesahan Instruments Amending the Constitution and the Convention of the International Telecommunication Union, Minneapolis, 1998 (Instrumen Perubahan Konstitusi dan Konvensi Perhimpunan Telekomunikasi Internasional Minneapolis, 1998).

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pengesahan Instruments Amending the Constitution and the Convention of the International Telecommunication Union, Minneapolis, 1998 (Instrumen Perubahan Konstitusi dan Konvensi Perhimpunan Telekomunikasi Internasional Minneapolis, 1998).

 

Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2000
tentang perubahan atas keputusan presiden no. 46 tahun 1980 tentang badan koordinasi energi nasional sebagaimana telah tiga kali diubah terakhir dengan keputusan presiden no. 2 tahun 1999 Disahkan pada tanggal 23 Februari 2000

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dicabut oleh

Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dewan Energi Nasional Dan Tata Cara Penyaringan Calon Anggota Dewan Energi Nasional

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dewan Energi Nasional Dan Tata Cara Penyaringan Calon Anggota Dewan Energi Nasional

 

Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2000
tentang pencabutan keputusan presiden no. 198 tahun 1998 tentang pembentukan tim nasional reformasi menuju masyarakat madani sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan keputusan presiden no. 102 tahun 1999 Disahkan pada tanggal 21 Februari 2000

 

 

Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2000
tentang pencabutan keputusan presiden nomor 191 tahun 1998 tentang dewan penegakan keamanan dan sistem hukum Disahkan pada tanggal 21 Februari 2000

 


 

Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2000
tentang badan koordinasi keluarga berencana nasional Disahkan pada tanggal 21 Februari 2000

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 2000 tentang Kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi dan tata kerja lembaga pemerintah non departemen

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 173 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden No. 166 tahun 2000 tentang Kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi dan tata kerja lembaga pemerintah non departemen

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2001 tentang perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 2000 tentang kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi dan tata kerja lembaga pemerintah non departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 16Tahun 2001

 

Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2000
tentang tunjangan hakim Disahkan pada tanggal 21 Februari 2000

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 89 Tahun 2001 tentang Tunjangan Hakim

-

dicabut oleh

Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2006 tentang Perubahan Institut Keguruan Dan Pendidikan Negeri Singaraja Menjadi Universitas Pendidikan Ganesha

 

Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000
tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa instansi pemerintah Disahkan pada tanggal 21 Februari 2000

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2000 tentang Pemberian fasilitas kredit bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk pembelian kendaraan perorangan

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 585/Kpts/KP.150/2002 Tahun 2002 tentang Penunjukkan Unit Akuntansi Wilayah dan Pembentukan Organisasi Unit Akuntansi Wilayah

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 2003 tentang Pemberian Fasilitas Kredit bagi Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara untuk pembelian Kendaraan Perorangan

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 146/Kpts/OT.210/2/2003 Tahun 2003 tentang Pedoman Manajemen Program dan Proyek Pembangunan Pertanian

 

Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2000
tentang pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara Disahkan pada tanggal 21 Februari 2000

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2000 tentang Pemberian fasilitas kredit bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk pembelian kendaraan perorangan

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2000 tentang Penertiban rekening departemen/lembaga pemerintah non departemen

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 116 Tahun 2000 tentang Rincian Pengeluaran Rutin tahun Anggaran 2000

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 125 Tahun 2000 tentang Rincian pengeluaran pembangunan tahun anggaran 2000

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2002 tentang Rincian Pengeluaran Rutin dan Pembangunan Tahun Anggaran 2002.

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 2002 tentang Tim Delegasi Pemerintah Republik Indonesia ke Negara Timor Lorosae.

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2002 tentang Rincian Pengeluaran Rutin dan Pembangunan Tahun Anggaran 2002.

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 2002 tentang Tim Delegasi Pemerintah Republik Indonesia ke Negara Timor Lorosae.

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 82/Kpts/OT.210/1/2002 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Proyek Pengembangan Usaha Tani Lahan Kering Sulawesi

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 136/Kpts/OT.210/2/2002 Tahun 2002 tentang Perubahan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 842/Kpts/OT.210/8/97 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Proyek Pengembangan Agribisnis Hortikultura

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 176/Kpts/OT.210/2/2002 Tahun 2002 tentang Penutupan Proyek Lokal Teh Tapanuli Utara, Sumatera Utara

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 194.1/Kpts/OT.210/4/2002 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Proyek Pembinaan Peningkatan Produksi Pangan Perkebunan Pusat

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 195.1/Kpts/OT.210/4/2002 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Proyek Pengembangan Industri Masyarakat Perkebunan Pusat

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 447/Kpts/PL.220/7/2002 Tahun 2002 tentang Penetapan Status Rumah Negara Di Lingkungan Departemen Pertanian

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM40 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif Jasa Pengujian Tipe, Dan Pengujian Sampling Kendaraan Bermotor

 

Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 2000
tentang tunjangan jabatan fungsional penggerak swadaya masyarakat, instruktur latihan kerja, penera, jagawana, dan teknisi kehutanan Disahkan pada tanggal 21 Februari 2000

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 2003 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan, Penguji Mutu Barang, dan Penera

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2004 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan dan Polisi Kehutanan

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 2004 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Instruktur

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat

 

Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2000
tentang komisi hukum nasional Disahkan pada tanggal 18 Februari 2000

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 2004 tentang Honorarium bagi Ketua, Sekretaris, dan Anggota Komisi Hukum Nasional dan Staf Sekretariat Komisi Hukum Nasional

-

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Presiden Nomor 176 Tahun 2014 tentang Pembubaran Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional Republik Indonesia, Lembaga Koordinasi dan Pengendalian Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat, Dewan Buku Nasional, Komisi Hukum Nasional, Badan Kebijaksanaan dan Pengendalian Pembangunan Pe

 

Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2000
tentang pemanfaatan kapal perikanan yang dinyatakan dirampas untuk negara Disahkan pada tanggal 28 Januari 2000

 

 

Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 2000
tentang dewan pengembangan kawasan timur indonesia Disahkan pada tanggal 28 Januari 2000

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 2001 tentang Dewan Pengembangan Kawasan Timur Indonesia

 

Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2000
tentang badan penetapan dan pengendalian penyediaan prasarana dan sarana pekerjaan umum Disahkan pada tanggal 28 Januari 2000

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 2000 tentang Kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi dan tata kerja lembaga pemerintah non departemen

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 173 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden No. 166 tahun 2000 tentang Kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi dan tata kerja lembaga pemerintah non departemen

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2001 tentang perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 2000 tentang kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi dan tata kerja lembaga pemerintah non departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 16Tahun 2001

 

Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2000
tentang badan pengembangan pariwisata dan kesenian Disahkan pada tanggal 28 Januari 2000

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 2000 tentang Kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi dan tata kerja lembaga pemerintah non departemen

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 173 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden No. 166 tahun 2000 tentang Kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi dan tata kerja lembaga pemerintah non departemen

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2001 tentang perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 2000 tentang kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi dan tata kerja lembaga pemerintah non departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 16Tahun 2001

 

Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2000
tentang badan pengendalian dampak lingkungan Disahkan pada tanggal 28 Januari 2000

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 2000 tentang Kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi dan tata kerja lembaga pemerintah non departemen

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 173 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden No. 166 tahun 2000 tentang Kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi dan tata kerja lembaga pemerintah non departemen

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2001 tentang perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 2000 tentang kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi dan tata kerja lembaga pemerintah non departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 16Tahun 2001

 

Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2000
tentang penugasan wakil presiden melaksanakan tugas presiden Disahkan pada tanggal 27 Januari 2000

 

 

Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2000
tentang penugasan wakil presiden untuk melaksanakan tugas presiden dalam hal presiden berada di luar negeri Disahkan pada tanggal 26 Januari 2000

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penugasan Wakil Presiden melaksanakan Tugas Presiden

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 79 Tahun 2000 tentang Penugasan Wakil Presiden melaksanakan tugas Presiden

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 124 Tahun 2000 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan tugas Presiden

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 134 Tahun 2000 tentang Penugasan Wakil Presiden melaksanakan Tugas Presiden

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 145 Tahun 2000 tentang Penugasan Wakil Presiden melaksanakan tugas Presiden

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 156 Tahun 2000 tentang Penugasan Wakil Presiden melaksanakan tugas Presiden

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 161 Tahun 2000 tentang Penugasan Wakil Presiden melaksanakan tugas Presiden

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 2001 tentang Penugasan Wakil Presiden melaksanakan Tugas Presiden

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 98 Tahun 2001 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 105 Tahun 2001 tentang Penugasan Wakil Presiden melaksanakan Tugas Presiden

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 112 Tahun 2001 tentang Penugasan Wakil Presiden melaksanakan Tugas Presiden

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 112 Tahun 2001 tentang Penugasan Wakil Presiden melaksanakan Tugas Presiden

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 117 Tahun 2001 tentang Penugasan Wakil Presiden melaksanakan Tugas Presiden

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2002 tentang Penugasan Wakil Presiden melaksanakan tugas Presiden

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 2002 tentang Penugasan Wakil Presiden melaksanakan tugas Presiden

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 2002 tentang Tim Delegasi Pemerintah Republik Indonesia ke Negara Timor Lorosae.

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2002 tentang Penugasan Wakil Presiden melaksanakan tugas Presiden

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 2002 tentang Penugasan Wakil Presiden melaksanakan tugas Presiden

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 2002 tentang Tim Delegasi Pemerintah Republik Indonesia ke Negara Timor Lorosae.

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2003 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2003 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2003 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2003 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2003 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 78 Tahun 2003 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 100 Tahun 2003 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2004 tentang Penugasan Wakil Presiden melaksanakan tugas Presiden

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 2004 tentang Penugasan Wakil Presiden melaksanakan Tugas Presiden

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2004 tentang Penugasan Wakil Presiden melaksanakan Tugas Presiden

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2004 tentang Penugasan Wakil Presiden melaksanakan Tugas Presiden

-

diingat oleh

KEPPRES Nomor 4 Tahun 2005 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden

-

diingat oleh

KEPPRES Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden

-

diingat oleh

KEPPRES Nomor 13 Tahun 2005 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden

-

diingat oleh

KEPPRES Nomor 17 Tahun 2005 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden

-

diingat oleh

KEPPRES Nomor 19 Tahun 2005 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden

-

diingat oleh

KEPPRES Nomor 26 Tahun 2005 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden

-

diingat oleh

KEPPRES Nomor 29 Tahun 2005 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden

-

diingat oleh

KEPPRES Nomor 30 Tahun 2005 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2006 tentang Penugasan Wakil Presiden melaksanakan Tugas Presiden

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Penugasan Wakil Presiden melaksanakan Tugas Presiden

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2006 tentang Penugasan Wakil Presiden melaksanakan Tugas Presiden

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2006 tentang Penugasan Wakil Presiden melaksanakan Tugas Presiden

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2006 tentang Penugsan Wakil Presiden melaksanakan Tugas Presiden

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2006 tentang Penugasan Wakil Presiden melaksanakan Tugas Presiden

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2007 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2008 tentang

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2008 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2008 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden

-

diingat oleh

KEPPRES Nomor 25 Tahun 2008 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden

-

ditimbang oleh

KEPPRES Nomor 28 Tahun 2008 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2009 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2009 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden.

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 2009 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden.

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 2009 tentang Penugasan Wakil Presiden melaksanakan Tugas Presiden.

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2010 tentang

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2010 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 2010 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2010 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 2010 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 2013 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2013 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 2013 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 2013 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2015 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 2016 tentang Penugasan Wakil Presiden Melaksanakan Tugas Presiden

 

Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2000
tentang perubahan atas keputusan presiden no. 153 tahun 1999 tentang badan informasi dan komunikasi nasional Disahkan pada tanggal 19 Januari 2000

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 2000 tentang Kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi dan tata kerja lembaga pemerintah non departemen

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 173 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden No. 166 tahun 2000 tentang Kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi dan tata kerja lembaga pemerintah non departemen

 

Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2000
tentang pencabutan instruksi presiden no. 14 tahun 1967 tentang agama, kepercayaan, dan adat istiadat cina Disahkan pada tanggal 17 Januari 2000

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hari Tahun Baru Imlek.

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hari Tahun Baru Imlek.


 

Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2000
tentang pencabutan instruksi presiden nomor 14 tahun 1967 tentang agama, kepercayaan, dan adat istiadat cina Disahkan pada tanggal 17 Januari 2000

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hari Tahun Baru Imlek.

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hari Tahun Baru Imlek.

 

Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2000
tentang badan administrasi kependudukan dan mobilitas penduduk Disahkan pada tanggal 11 Januari 2000

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 2000 tentang Kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi dan tata kerja lembaga pemerintah non departemen

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 173 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden No. 166 tahun 2000 tentang Kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi dan tata kerja lembaga pemerintah non departemen

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2001 tentang perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 2000 tentang kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi dan tata kerja lembaga pemerintah non departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 16Tahun 2001

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 51/Permentan/OT.160/6/2007 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Program Pemberdayaan Perdesaan dan Pembangunan Pertanian Di Sulawesi Tengah (Rural Empowerment and Agricultural Development/Read Programme In Central Sulawesi)

 

Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2000
tentang pengangkatan sekretaris kabinet sebagai kepala sekretariat kabinet Disahkan pada tanggal 4 Januari 2000

 

 

Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2000
tentang sekretaris pengendalian pemerintahan Disahkan pada tanggal 4 Januari 2000

 

 

Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2000
tentang pengesahan persetujuan antara pemerintah repbulik indonesia dan pemerintah kerajaan kamboja mengenai peningkatan dan perlindungan atass pananaman modal Disahkan pada tanggal 3 Januari 2000

 

 

Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2000
tentang pengesahan agreement between the government of the republic of indonesia and the government of mongolia on economic and technical cooperation Disahkan pada tanggal 3 Januari 2000

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 175/Kpts/KB.320/3/2002 Tahun 2002 tentang Pengukuhan Forum Komunikasi Perkelapaan Indonesia

 

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000
tentang pengarusutamaan gender dalam pembangunan nasional Disahkan pada tanggal 19 Desember 2000

 

 

Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2000
tentang penetapan harga dasar gabah serta harga pembelian gabah dan beras Disahkan pada tanggal 10 November 2000

 

 

Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2000
tentang pemberian visa bagi warga negara republik rakyat cina Disahkan pada tanggal 17 Juli 2000

 

 

Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2000
tentang pencabutan instruksi presiden nomor 14 tahun 1981 tentang penyelenggaraan upacara pengibaran bendera merah putih Disahkan pada tanggal 12 Juli 2000

 

 

Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2000
tentang koordinasi penanggulangan masalah penyalahgunaan pada penyediaan dan pelayanan bahan bakar minyak Disahkan pada tanggal 10 Juli 2000

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 2001 tentang Tim koordinasi penanggulangan pertambangan tanpa izin, penyalahgunaan bahan bakar minyak serta perusakan instalasi ketenagalistrikan dan pencurian aliran listrik

 

Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2000
tentang penertiban rekening departemen/lembaga pemerintah non departemen Disahkan pada tanggal 11 Mei 2000

 

 

Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2000
tentang koordinasi penanggulangan masalah pertambangan tanpa izin Disahkan pada tanggal 3 April 2000

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 2001 tentang Tim koordinasi penanggulangan pertambangan tanpa izin, penyalahgunaan bahan bakar minyak serta perusakan instalasi ketenagalistrikan dan pencurian aliran listrik

 

Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2000
tentang pembangunan pulau sabang menjadi daerah perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Disahkan pada tanggal 24 Januari 2000

 

 

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2000
tentang melakukan pertemuan dan dialog di negeri belanda dengan orang-orang indonesia yang berada di luar negeri yang terhalang pulang ke tanah air sejak terjadinya peristiwa g.30.s/pki tahun 1965. Disahkan pada tanggal 3 Januari 2000

 


 

 

PT Tatanusa

Address : Jl. Gelagah No. 47, Pisangan Timur

Kota      :  Ciputat - Tangerang Selatan 15419

Telpon   : (021) 743 4810 ; WA : +6281 6135 6892

Email    : penerbit@tatanusa.co.id