Anotasi 
Keputusan Presiden Tahun 1999

Keputusan Presiden Nomor 178 Tahun 1999
tentang pengesahan agreement relating to the implementation of part xi of the united nations convention on the law of the sea of 10 december 1982 Disahkan pada tanggal 30 Desember 1999

 

 

Keputusan Presiden Nomor 177 Tahun 1999
tentang komite kebijakan sektor keuangan Disahkan pada tanggal 28 Desember 1999

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diubah oleh

Keputusan Presiden Nomor 143 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden No. 177 tahun 1999 tentang komite kebijakan sektor keuangan

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pemberian Jaminan Kepastian Hukum kepada Debitur yang telah Menyelesaikan Kewajibannya atau Tindakan Hukum kepada Debitur yang tidak Menyelesaikan Kewajiban Pemegang Saham

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengakhiran Tugas dan Pembubaran Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN)

 

Keputusan Presiden Nomor 176 Tahun 1999
tentang penerbitan surat tugas utang pemerintah dalam rangka pembiayaan kredit program Disahkan pada tanggal 28 Desember 1999

 

 

Keputusan Presiden Nomor 175 Tahun 1999
tentang pencabutan keputusan presiden nomor 172 tahun 1999 tentang penataan kembali tugas dan fungsi departemen pertanian dan departemen kehutanan dan perkebunan Disahkan pada tanggal 27 Desember 1999

 

 

Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999
tentang remisi Disahkan pada tanggal 23 Desember 1999

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 114 Tahun 2000 tentang Pemberian Perubahan menjalani Masa Pidana Penjara Seumur Hidup menjadi Pidana Penjara Sementara kepada para Narapidana yang namanya termaksud dalam Surat Menteri Kehakiman dan Perundang-undangan Republik Indonesia Nomor M.HN.02.01-03 Tanggal 11Juli 2000

-

diingat oleh

KEPPRES Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pemberian Remisi

-

diingat oleh

KEPPRES Nomor 31 Tahun 2008 tentang Remisi Perubahan Penjara Seumur Hidup Menjadi Pidana Sementara (20 Tahun) Atas Nama Michael Loic Blanc

 

Keputusan Presiden Nomor 173 Tahun 1999
tentang pemberian amnesti dan abolisi Disahkan pada tanggal 23 Desember 1999

 

 

Keputusan Presiden Nomor 172 Tahun 1999
tentang penataan kembali tugas dan fungsi departemen pertanian dan departemen kehutanan dan perkebunan Disahkan pada tanggal 22 Desember 1999

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dicabut oleh

Keputusan Presiden Nomor 175 Tahun 1999 tentang Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 172 tahun 1999 tentang Penataan Kembali Tugas dan Fungsi Departemen Pertanian dan Departemen Kehutanan dan Perkebunan

 

Keputusan Presiden Nomor 171 Tahun 1999
tentang badan penanaman modal dan pembinaan badan usaha milik negara Disahkan pada tanggal 22 Desember 1999

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 90 Tahun 2000 tentang Kantor perwakilan perusahaan asing

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 2000 tentang Kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi dan tata kerja lembaga pemerintah non departemen

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 173 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden No. 166 tahun 2000 tentang Kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi dan tata kerja lembaga pemerintah non departemen

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2001 tentang perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 2000 tentang kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi dan tata kerja lembaga pemerintah non departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 16Tahun 2001

 

Keputusan Presiden Nomor 170 Tahun 1999
tentang pengesahan persetujuan antara pemerintah republik indonesia dan pemerintah kerajaan maroko mengenai peningkatan dan perlindungan atas penanaman modal Disahkan pada tanggal 20 Desember 1999

 

 

Keputusan Presiden Nomor 169 Tahun 1999
tentang pengesahan asean framework agreement on the facilitation of goods in transit (perjanjian kerangka kerja asean mengenai pemberian kemudahan terhadap barang-barang transit) Disahkan pada tanggal 20 Desember 1999

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 2000 tentang Pengesahan Protocol 3 Types and Quantity of Road Vehicles dan Protocol 4 Technical Requirements of Vehicles

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2003 tentang Pengesahan Protocol 9 Dangerous Goods (Protokol 9 Barang-barang Berbahaya)

 

Keputusan Presiden Nomor 168 Tahun 1999
tentang pengesahan agreement between the government of the republic of indonesia and the government of the republic of seychelles for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income Disahkan pada tanggal 20 Desember 1999

 

 

Keputusan Presiden Nomor 167 Tahun 1999
tentang pengesahan protocol to amend the agreement among the governments of brunei darussalam, the republic of indonesia, malaysia, the republic of the philippines, and the kingdom of thailand for the promotion and protection of investments(protokol perubahan terhadap perjanjian antara pemerintah-pemerintah brunei darussalam, republik indonesia, malaysia, republik philipina, republik singapura, dan kerajaan thailand untuk peningkatan dan perlindungan investasi) Disahkan pada tanggal 20 Desember 1999

 

 

Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 1999
tentang tim restrukturisasi dan rehabilitasi pt (persero) perusahaan listrik negara Disahkan pada tanggal 18 Desember 1999

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 76 Tahun 2000 tentang Pengusahaan sumber daya panas bumi untuk pembangkitan tenaga listrik

-

diubah oleh

Keputusan Presiden Nomor 133 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden No. 166 tahun 1999 tentang tim restrukturisasi dan rehabilitasi pt (persero) perusahaan listrik negara

 

Keputusan Presiden Nomor 165 Tahun 1999
tentang pembentukan dewan pengembangan usaha nasional Disahkan pada tanggal 16 Desember 1999

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 123 Tahun 2000 tentang Pembubaran Dewan Pengembangan Usaha Nasional

 

Keputusan Presiden Nomor 164 Tahun 1999
tentang kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja tim dokter kepresidenan Disahkan pada tanggal 16 Desember 1999

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 2004 tentang Tim Dokter Kepresidenan

 

Keputusan Presiden Nomor 163 Tahun 1999
tentang hari juang tentara nasional indonesia angkatan darat Disahkan pada tanggal 14 Desember 1999

 

 

Keputusan Presiden Nomor 162 Tahun 1999
tentang pembentukan tim penilai akhir pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural eselon i Disahkan pada tanggal 13 Desember 1999

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Ps. 3

diubah oleh

Keputusan Presiden Nomor 104 Tahun 2001 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 162 tahun 1999 tentang pembentukan tim penilai akhir pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural eselon I

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 104 Tahun 2001 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 162 tahun 1999 tentang pembentukan tim penilai akhir pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural eselon I

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 58/M Tahun 2002 tentang Alih Tugas Pejabat Eselon I Depperindag

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pembentukan Tim Penilai Akhir Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian dalam dan Dari Jabatan Struktural

 

Keputusan Presiden Nomor 161 Tahun 1999
tentang dewan maritim indonesia Disahkan pada tanggal 13 Desember 1999

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2007 tentang Dewan Kelautan Indonesia

-

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2007 tentang Dewan Kelautan Indonesia

 

Keputusan Presiden Nomor 160 Tahun 1999
tentang memberikan amnesti kepada petrus hari hariyanto Disahkan pada tanggal 10 Desember 1999

 

 

Keputusan Presiden Nomor 159 Tahun 1999
tentang memberikan amnesti kepada budiman sujatmiko, suroso, ignatius damianus pranowo, yacobus eko kurniawan, bartholomeus garda sembiring Disahkan pada tanggal 10 Desember 1999

 

 

Keputusan Presiden Nomor 158 Tahun 1999
tentang memberikan amnesti dan abolisi kepada para terbidana Disahkan pada tanggal 10 Desember 1999

 

 

Keputusan Presiden Nomor 157 Tahun 1999
tentang pemberian amnesti kepada marsudi, abu bakar bin m. arifin, ishak bin muhammad daud, m. daud bin abubakar, muh. sudiyanto, mochammad achwan, abdul qodir baraja, jhoni bin yasin, habi manaf, narim ramsah, mustapa bin rozali,munzir bin tgr. ramli, husni ranto bin fathul, yan alfian als. bung yan, idin bin amin Disahkan pada tanggal 10 November 1999

 

 

Keputusan Presiden Nomor 156 Tahun 1999
tentang kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja sekretariat militer presiden Disahkan pada tanggal 9 Desember 1999

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 2000 tentang Sekretariat Negara

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2005 tentang Sekretariat Negara Dan Sekretariat Kabinet

 

Keputusan Presiden Nomor 155 Tahun 1999
tentang tim pengkajian pembentukan lembaga ombudsman Disahkan pada tanggal 8 Desember 1999

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 2000 tentang Komisi Ombudsman Nasional

 

Keputusan Presiden Nomor 154 Tahun 1999
tentang perubahan atas keputusan presiden nomor 26 tahun 1988 tentang badan pertanahan nasional Disahkan pada tanggal 7 Desember 1999

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 95 Tahun 2000 tentang Badan Pertanahan Nasional

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 2000 tentang Kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi dan tata kerja lembaga pemerintah non departemen

 

Keputusan Presiden Nomor 153 Tahun 1999
tentang badan informasi dan komunikasi nasional Disahkan pada tanggal 7 Desember 1999

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diubah oleh

Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden No. 153 tahun 1999 tentang Badan Informasi dan Komunikasi Nasional

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 2000 tentang Kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi dan tata kerja lembaga pemerintah non departemen

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 173 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden No. 166 tahun 2000 tentang Kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi dan tata kerja lembaga pemerintah non departemen

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2001 tentang perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 2000 tentang kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi dan tata kerja lembaga pemerintah non departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 16Tahun 2001

 

Keputusan Presiden Nomor 152 Tahun 1999
tentang badan kesejahteraan sosial nasional Disahkan pada tanggal 7 Desember 1999

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 2000 tentang Kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi dan tata kerja lembaga pemerintah non departemen

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 173 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden No. 166 tahun 2000 tentang Kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi dan tata kerja lembaga pemerintah non departemen

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2001 tentang perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 2000 tentang kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi dan tata kerja lembaga pemerintah non departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 16Tahun 2001

 

Keputusan Presiden Nomor 151 Tahun 1999
tentang tim kerja irian jaya, tim kerja maluku, dan tim kerja riau Disahkan pada tanggal 4 Desember 1999

 

 

Keputusan Presiden Nomor 150 Tahun 1999
tentang penasehat wakil presiden Disahkan pada tanggal 4 Desember 1999

 

 

Keputusan Presiden Nomor 149 Tahun 1999
tentang sekretariat presiden Disahkan pada tanggal 4 Desember 1999

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 2000 tentang Sekretariat Presiden


 

Keputusan Presiden Nomor 148 Tahun 1999
tentang pengesahan persetujuan antara pemerintah republik indonesia dan pemerintah federasi rusia tentang penghindaran pajak berganda dan pencegahan pengelakan pajak atas penghasilan Disahkan pada tanggal 3 Desember 1999

 

 

Keputusan Presiden Nomor 147 Tahun 1999
tentang perubahan atas keputusan presiden nomor 136 tahun 1999 tentang kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja departemen Disahkan pada tanggal 1 Desember 1999

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 161 Tahun 1999 tentang Dewan Maritim Indonesia

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 2000 tentang Sekolah Tinggi Transportasi Darat

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2000 tentang Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 2000 tentang Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2000 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Kristen Protestan Negeri

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 165 Tahun 2000 tentang Kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi dan tata kerja departemen

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 453/Kpts/TN.260/9/2000 Tahun 2000 tentang Obat Alami Untuk Hewan

 

Keputusan Presiden Nomor 146 Tahun 1999
tentang perubahan atas keputusan presiden nomor 135 tahun 1999 tentang kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja menteri negara koordinator Disahkan pada tanggal 1 Desember 1999

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 162 Tahun 2000 tentang Kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi dan tata kerja menteri negara koordinator

 

Keputusan Presiden Nomor 145 Tahun 1999
tentang perubahan sebutan menteri eksplorasi laut menjadi menteri eksplorasi laut dan perikanan Disahkan pada tanggal 1 Desember 1999

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 161 Tahun 1999 tentang Dewan Maritim Indonesia

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2000 tentang Panitia nasional pengangkatan dan pemanfaatan benda berharga asal muatan kapal yang tenggelam

 

Keputusan Presiden Nomor 144 Tahun 1999
tentang dewan ekonomi nasional Disahkan pada tanggal 30 November 1999

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 122 Tahun 2000 tentang Pembubaran dewan ekonomi nasional

 

Keputusan Presiden Nomor 143 Tahun 1999
tentang penugasan wakil presiden melaksanakan tugas presiden Disahkan pada tanggal 30 November 1999

 

 

Keputusan Presiden Nomor 142 Tahun 1999
tentang penugasan wakil presiden melaksanakan tugas presiden Disahkan pada tanggal 26 November 1999

 

 

Keputusan Presiden Nomor 141 Tahun 1999
tentang sekretariat presiden Disahkan pada tanggal 22 November 1999

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 149 Tahun 1999 tentang Sekretariat Presiden

 

Keputusan Presiden Nomor 140 Tahun 1999
tentang tunjangan khusus bagi veteran republik indonesia penerima tunjangan veteran yang menetap dan bertempat tinggal di daerah propinsi irian jaya Disahkan pada tanggal 20 November 1999

 

 

Keputusan Presiden Nomor 139 Tahun 1999
tentang penugasan wakil presiden melaksanakan tugas presiden Disahkan pada tanggal 18 November 1999

 

 

Keputusan Presiden Nomor 138 Tahun 1999
tentang badan perencanaan pembangunan nasional Disahkan pada tanggal 18 November 1999

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diubah oleh

Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 138 tahun 1999 tentang badan perencanaan pembangunan nasional

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 2000 tentang Kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi dan tata kerja lembaga pemerintah non departemen

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 173 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden No. 166 tahun 2000 tentang Kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi dan tata kerja lembaga pemerintah non departemen

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2001 tentang perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 2000 tentang kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi dan tata kerja lembaga pemerintah non departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 16Tahun 2001

 

Keputusan Presiden Nomor 137 Tahun 1999
tentang pengesahan persetujuan perdagangan antara pemerintah republik indonesia dan pemerintah rusia Disahkan pada tanggal 18 November 1999

 

 

Keputusan Presiden Nomor 136 Tahun 1999
tentang kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja departemen Disahkan pada tanggal 10 November 1999

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diubah oleh

Keputusan Presiden Nomor 147 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 136 Tahun 1999 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 161 Tahun 1999 tentang Dewan Maritim Indonesia

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2000 tentang Badan Penetapan dan Pengendalian Penyediaan Prasarana dan Sarana Pekerjaan Umum

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pembentukan tim penataan pegawai negeri sipil, kekayaan negara dan peralatan, keuangan, dokumen dan arsip pada Departemen/kantor Menteri Negara/Kantor Menteri Negara Koordinator yang dihapus/digabung/diubah statusnya

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 2000 tentang Sekolah Tinggi Transportasi Darat

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2000 tentang Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 2000 tentang Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2000 tentang Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2000 tentang Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 2000 tentang Koordinasi Penataan Ruang Nasional

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2000 tentang Perubahan atas KEPPRES No. 49 tahun 2000 tentang Dewan pertimbangan otonomi daerah

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2000 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Kristen Protestan Negeri

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 165 Tahun 2000 tentang Kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi dan tata kerja departemen

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 453/Kpts/TN.260/9/2000 Tahun 2000 tentang Obat Alami Untuk Hewan

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan pengakuan kewenangan kabupaten/kota

 

Keputusan Presiden Nomor 135 Tahun 1999
tentang keudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja menteri negara koordinator Disahkan pada tanggal 10 November 1999

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pembentukan tim penataan pegawai negeri sipil, kekayaan negara dan peralatan, keuangan, dokumen dan arsip pada Departemen/kantor Menteri Negara/Kantor Menteri Negara Koordinator yang dihapus/digabung/diubah statusnya

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 2000 tentang Badan Urusan Logistik

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 2000 tentang Pembentukan tim koordinasi tindak lanjut pelaksanaan Undang-undang No. 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dan Undang-undang No. 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 2000 tentang Koordinasi Penataan Ruang Nasional

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 162 Tahun 2000 tentang Kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi dan tata kerja menteri negara koordinator

 

Keputusan Presiden Nomor 134 Tahun 1999
tentang kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja menteri negara Disahkan pada tanggal 10 November 1999

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 171 Tahun 1999 tentang Badan Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2000 tentang Badan Administrasi Kependudukan dan Mobilitas Penduduk

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2000 tentang Badan Penetapan dan Pengendalian Penyediaan Prasarana dan Sarana Pekerjaan Umum

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2000 tentang Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pembentukan tim penataan pegawai negeri sipil, kekayaan negara dan peralatan, keuangan, dokumen dan arsip pada Departemen/kantor Menteri Negara/Kantor Menteri Negara Koordinator yang dihapus/digabung/diubah statusnya

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2000 tentang Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2000 tentang Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 51 Tahun 2000 tentang Badan pengembangan sumber daya koperasi dan pengusaha kecil menengah

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 2000 tentang Pembentukan tim koordinasi tindak lanjut pelaksanaan Undang-undang No. 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dan Undang-undang No. 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 2000 tentang Koordinasi Penataan Ruang Nasional

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2000 tentang Perubahan atas KEPPRES No. 49 tahun 2000 tentang Dewan pertimbangan otonomi daerah

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 163 Tahun 2000 tentang Kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi dan tata kerja menteri negara


 

Keputusan Presiden Nomor 133 Tahun 1999
tentang penugasan wakil presiden melaksanaan tugas presiden Disahkan pada tanggal 10 November 1999

 

 

Keputusan Presiden Nomor 132 Tahun 1999
tentang penugasan wakil presiden melaksanaan tugas presiden Disahkan pada tanggal 5 November 1999

 

 

Keputusan Presiden Nomor 130 Tahun 1999
tentang persiapan pendirian universitas negeri sultan ageng tirtayasa Disahkan pada tanggal 13 Oktober 1999

 

 

Keputusan Presiden Nomor 129 Tahun 1999
tentang pengesahan protocol to implement the second package of commitments under the asean framework agreements on service Disahkan pada tanggal 13 Oktober 1999

 

 

Keputusan Presiden Nomor 128 Tahun 1999
tentang pencabutan keputusan presiden nomor 50 tahun 1996 tentang pengesahan persetujuan antara pemerintah republik indonesia dan pemerintah australia tentang pemeliharaan keamanan Disahkan pada tanggal 13 Oktober 1999

 

 

Keputusan Presiden Nomor 127 Tahun 1999
tentang pembentukan komisi pemeriksa kekayaan penyelenggara negara dan sekretariat jenderal komisi pemeriksa kekayaan penyelenggara negara Disahkan pada tanggal 13 Oktober 1999

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 119 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden No. 9 tahun 1985 tentang jenjang pangkat dan tunjangan jabatan struktural sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden No. 30 tahun 1999

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2001 tentang Honorarium bagi ketua, wakil ketua, dan anggota komisi pemeriksa kekayaan penyelenggara negara dan gaji serta tunjangan jabatan bagi pegawai negeri di lingkungan sekretariat jenderal komisi pemeriksa kekayaan penyelenggara negara

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 2002 tentang Pemberian Fasilitas Kredit bagi Anggota Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara untuk Pembelian Kendaraan Perorangan

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 2002 tentang Pendapatan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara dan Gaji serta Tunjangan Jabatan bagi Pegawai Negeri di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemerika Kekayaan Penyelenggara Negara

 

Keputusan Presiden Nomor 126 Tahun 1999
tentang tim kebijakan reformasi badan usaha milik negara Disahkan pada tanggal 13 Oktober 1999

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2001 tentang Tim konsultasi privatisasi Badan Usaha Milik Negara

 

Keputusan Presiden Nomor 125 Tahun 1999
tentang bahan peledak Disahkan pada tanggal 11 Oktober 1999

 

 

Keputusan Presiden Nomor 124 Tahun 1999
tentang perubahan institut keguruan dan ilmu pendidikan (ikip) semarang, bandung dan medan menjadi universitas Disahkan pada tanggal 7 Oktober 1999

 

 

Keputusan Presiden Nomor 123 Tahun 1999
tentang perubahan atas keputusan presiden nomor 51 tahun 1976 tentang pokok-pokok organisasi perwakilan republik indonesia di luar negeri Disahkan pada tanggal 6 Oktober 1999

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden No. 51 Tahun 1976 tentang Pokok-pokok organisasi perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden No. 123 Tahun 1999

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pembukaan kedutaan besar Republik Indonesia di Lisabon, Portugal

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 160 Tahun 2000 tentang Pembukaan Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Dubai, Uni Emirat Arab

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2001 tentang Peningkatan konsulat Republik Indonesia di Johor Bahru, Malaysia menjadi Konsulat Jenderal Republik Indonesia

 

Keputusan Presiden Nomor 122 Tahun 1999
tentang perubahan atas keputusan presiden nomor 26 tahun 1980 tentang pembentukan badan koordinasi penanaman modal daerah sebagaimana telah diubah dengan keputusan presiden nomor 116 tahun 1998 Disahkan pada tanggal 6 Oktober 1999

 

 

Keputusan Presiden Nomor 121 Tahun 1999
tentang perubahan atas keputusan presiden nomor 183 tahun 1998 tentang badan koordinasi penanaman modal sebagaimana telah diubah dengan keputusan presiden nomor 37 tahun 1999 Disahkan pada tanggal 6 Oktober 1999

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 171 Tahun 1999 tentang Badan Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara

 

Keputusan Presiden Nomor 120 Tahun 1999
tentang perubahan atas keputusan presiden nomor 33 tahun 1981 tentang badan koordinasi penanaman modal sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan keputusan presiden nomor 113 tahun 1998 Disahkan pada tanggal 6 Oktober 1999

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 121 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 183 tahun 1998 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 37 tahun 1999

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 122 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 26 tahun 1980 tentang pembentukan Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 116 tahun 1998

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 171 Tahun 1999 tentang Badan Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden No. 51 Tahun 1976 tentang Pokok-pokok organisasi perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden No. 123 Tahun 1999

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 127 Tahun 2001 tentang Bidang/jenis usaha yang dicadangkan untuk usaha kecil dan bidang/jenis usaha yang terbuka untuk usaha menengah atau besar dengan syarat kemitraan

-

diubah oleh

Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1981 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 120 Tahun 1999

 

Keputusan Presiden Nomor 119 Tahun 1999
tentang badan peningkatan kerja sama ekonomi indonesia organisasi konferensi islam (oki) Disahkan pada tanggal 6 Oktober 1999

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dicabut oleh

Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2000 tentang Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 119 tahun 1999 tentang badan peningkatan kerja sama ekonomi Indonesia-Organisasi Konferensi Islam (OKI)

 

Keputusan Presiden Nomor 118 Tahun 1999
tentang penentuan dan perolehan kursi hasil pemilihan umum 1999 untuk dprd i propinsi daerah istimewa aceh, dprd ii kabupaten pidie dan aceh utara Disahkan pada tanggal 5 Oktober 1999

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diubah oleh

Keputusan Presiden Nomor 144 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden No. 118 tahun 1999 tentang penentuan dan perolehan kursi hasil pemilihan umum 1999 untuk DPRD I propinsi Daerah Istimewa Aceh, DPRD II kabupaten Pidie dan Aceh Utara


 

Keputusan Presiden Nomor 117 Tahun 1999
tentang perubahan kedua atas keputusan presiden nomor 97 tahun 1993 tentang tata cara penanaman modal Disahkan pada tanggal 30 September 1999

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 122 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 26 tahun 1980 tentang pembentukan Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 116 tahun 1998

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden No. 51 Tahun 1976 tentang Pokok-pokok organisasi perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden No. 123 Tahun 1999

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 90 Tahun 2000 tentang Kantor perwakilan perusahaan asing

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 96 Tahun 2000 tentang Bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan tertentu bagi penanaman modal

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 118 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden No.96 Tahun 2000 tentang Bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan tertentu bagi penanaman modal

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 127 Tahun 2001 tentang Bidang/jenis usaha yang dicadangkan untuk usaha kecil dan bidang/jenis usaha yang terbuka untuk usaha menengah atau besar dengan syarat kemitraan

-

diubah oleh

Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2003 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 177 Tahun 1999 tentang Komite Kebijakan Sektor Keuangan

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1981 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 120 Tahun 1999

 

Keputusan Presiden Nomor 116 Tahun 1999
tentang badan koordinasi narkotika nasional Disahkan pada tanggal 29 September 1999

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional.

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional.

 

Keputusan Presiden Nomor 115 Tahun 1999
tentang perubahan atas keputusan presiden nomor 61 tahun 1998 tentang kedudukan, tugas, susunan organisasi dan tata kerja departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan keputusan presiden nomor 192 tahun 1998 Disahkan pada tanggal 27 September 1999

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 136 Tahun 1999 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 2000 tentang Komoditi yang dapat dijadikan subjek kontrak berjangka

 

Keputusan Presiden Nomor 114 Tahun 1999
tentang penataan ruang kawasan bogor - puncak - cianjur Disahkan pada tanggal 24 September 1999

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur

 

Keputusan Presiden Nomor 113 Tahun 1999
tentang pengesahan persetujuan antara pemerintah republik indonesia dan pemerintah federasi rusia mengenai kerjasama ekonomi dan teknik Disahkan pada tanggal 23 September 1999

 

 

Keputusan Presiden Nomor 112 Tahun 1999
tentang pencabutan keputusan presiden nomor 107 tahun 1999 tentang keadaan darurat militer di daerah propinsi timor-timur Disahkan pada tanggal 23 September 1999

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pemulihan kehidupan masyarakat di daerah propinsi Timor-Timur

 

Keputusan Presiden Nomor 111 Tahun 1999
tentang pembinaan kesejahteraan sosial komunitas adat terpencil Disahkan pada tanggal 13 September 1999

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Presiden Nomor 186 Tahun 2014 tentang Pemberdayaan Sosial Terhadap Komunitas Adat Terpencil

 

Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 1999
tentang dewan buku nasional Disahkan pada tanggal 13 September 1999

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Presiden Nomor 176 Tahun 2014 tentang Pembubaran Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional Republik Indonesia, Lembaga Koordinasi dan Pengendalian Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat, Dewan Buku Nasional, Komisi Hukum Nasional, Badan Kebijaksanaan dan Pengendalian Pembangunan Pe

 

Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 1999
tentang pembentukan kejaksaan negeri balige dan kejaksaan negeri panyabungan Disahkan pada tanggal 11 Agustus 1999

 

 

Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 1999
tentang memberikan amnesti Disahkan pada tanggal 6 September 1999

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 2004 tentang Pembukaan Kantor Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Kuching, Sarawak, Malaysia

 

Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 1999
tentang keadaan darurat militer di daerah propinsi timor timur Disahkan pada tanggal 6 September 1999

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dicabut oleh

Keputusan Presiden Nomor 112 Tahun 1999 tentang Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 1999 tentang keadaan darurat militer di daerah propinsi Timor-Timur

 

Keputusan Presiden Nomor 106 Tahun 1999
tentang badan koordinasi nasional penanggulangan bencana Disahkan pada tanggal 2 September 1999

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 1999 tentang Penanganan pengungsi pasca jajak pendapat rakyat Timor-Tmur

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2001 tentang Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi

 

Keputusan Presiden Nomor 105 Tahun 1999
tentang komite nasional keselamatan transportasi Disahkan pada tanggal 1 September 1999

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM74 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Di Lingkungan Departemen Perhubungan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM33 Tahun 2009 tentang Pemberian Tunjangan Kehormatan dan Honorarium Terkait Output Kegiatan Komite Nasional Keselamatan Transportasi

-

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengesahan Protocol To Implement The Seventh Package of Commitments Under The Asean Framework Agreement On Services (Protokol Untuk Melaksanakan Komitmen Paket Ketujuh Dalam Persetujuan Kerangka Kerja Asean di Bidang Jasa)

 

Keputusan Presiden Nomor 104 Tahun 1999
tentang pembentukan tim nasional untuk perundingan perdagangan multilateral dalam rangka world trade organization Disahkan pada tanggal 1 September 1999

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diubah oleh

Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden nomor 104 tahun 1999 tentang pembentukan tim nasional untuk perlindungan perdagangan multilateral, dalam kerangka world trade organization

-

diubah oleh

Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 2002 tentang Perubahan kedua atas Keputusan Presiden Nomor 104 Tahun 1999 tentang perubahan tentang pembentukan Tim Nasional untuk Perundingan Perdagangan Multilateral dalam kerangka World Trade Organization, sebagaimana telah diubah denganKeputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2001.

-

diubah oleh

Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 2002 tentang Perubahan kedua atas Keputusan Presiden Nomor 104 Tahun 1999 tentang perubahan tentang pembentukan Tim Nasional untuk Perundingan Perdagangan Multilateral dalam kerangka World Trade Organization, sebagaimana telah diubah denganKeputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2001.

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

KEPPRES Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pembentukan Tim Nasional Untuk Perundingan Perdagangan Internasional

 

Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 1999
tentang pengesahan scond protokol amending the tresty of amity and cooperation in southeost asia (protokol kedua perubahan traktat persahabatan dan kerjasama di asia tenggara) Disahkan pada tanggal 1 September 1999

 


 

Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 1999
tentang perubahan atas keputusan presiden nomor 198 tahun 1998 tentang pembentukan tim nasional reformasi menuju masyarakat madani sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan keputusan presiden nomor 41 tahun 1999 Disahkan pada tanggal 31 Agustus 1999

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dicabut oleh

Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2000 tentang Pencabutan Keputusan Presiden No. 198 tahun 1998 tentang pembentukan tim nasional reformasi menuju masyarakat madani sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden No. 102 tahun 1999

 

Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 1999
tentang dewan ketahanan nasional dan sekretariat jenderal dewan ketahanan nasional Disahkan pada tanggal 31 Agustus 1999

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 102 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Ketahanan Nasional

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2016 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional

 

Keputusan Presiden Nomor 100 Tahun 1999
tentang sekolah tinggi ilmu administrasi lembaga administrasi negara Disahkan pada tanggal 31 Agustus 1999

 

 

Keputusan Presiden Nomor 99 Tahun 1999
tentang pemberian uang penghargaan atas prestasi kerja ketua, wakil ketua dan anggota dewan perwakilan rakyat republik indonesia periode 1997/2002 Disahkan pada tanggal 24 Agustus 1999

 

 

Keputusan Presiden Nomor 98 Tahun 1999
tentang pengesahan persetujuan antara pemerintah republik indonesia dan pemerintah turkmenistan mengenai kerjasama ekonomi dan teknik Disahkan pada tanggal 19 Agustus 1999

 

 

Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1999
tentang pembentukan pengadilan niaga pada pengadilan negeri ujung pandang, pengadilan negeri medan, pengadilan negeri surabaya, dan pengadilan negeri semarang Disahkan pada tanggal 18 Agustus 1999

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden No. 51 Tahun 1976 tentang Pokok-pokok organisasi perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden No. 123 Tahun 1999

 

Keputusan Presiden Nomor 96 Tahun 1999
tentang biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun 2000 Disahkan pada tanggal 11 Agustus 1999

 

 

Keputusan Presiden Nomor 95 Tahun 1999
tentang badan kepegawaian negara Disahkan pada tanggal 11 Agustus 1999

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 2000 tentang Kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi dan tata kerja lembaga pemerintah non departemen

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 173 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden No. 166 tahun 2000 tentang Kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi dan tata kerja lembaga pemerintah non departemen

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2001 tentang perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 2000 tentang kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi dan tata kerja lembaga pemerintah non departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 16Tahun 2001

 

Keputusan Presiden Nomor 94 Tahun 1999
tentang dewan riset nasional Disahkan pada tanggal 10 Agustus 1999

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2005 tentang Dewan Riset Nasional

 

Keputusan Presiden Nomor 93 Tahun 1999
tentang perubahan institut keguruan dan ilmu pendidikan (ikip) menjadi universitas Disahkan pada tanggal 4 Agustus 1999

 

 

Keputusan Presiden Nomor 92 Tahun 1999
tentang pengesahan penetapan keseluruhan hasil penghitungan suara pemilihan umum tahun 1999 untuk dpr, dprd i, dan dprd ii secara nasional Disahkan pada tanggal 4 Agustus 1999

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 118 Tahun 1999 tentang Penentuan dan perolehan kursi hasil Pemilihan Umum 1999 untuk DPRD I Propinsi Daerah Istimewa Aceh, DPRD II Kabupaten Pidie dan Aceh Utara

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 144 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden No. 118 tahun 1999 tentang penentuan dan perolehan kursi hasil pemilihan umum 1999 untuk DPRD I propinsi Daerah Istimewa Aceh, DPRD II kabupaten Pidie dan Aceh Utara

 

Keputusan Presiden Nomor 91 Tahun 1999
tentang jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional Disahkan pada tanggal 30 Juli 1999

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Peraturan Menkeu Nomor 76/PMK.01/2007 Tahun 2007 tentang tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Departemen Keuangan.

-

ditimbang oleh

Peraturan Menkeu Nomor 76/PMK.01/2007 Tahun 2007 tentang tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Departemen Keuangan.

-

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional

 

Keputusan Presiden Nomor 90 Tahun 1999
tentang komite penilaian independen Disahkan pada tanggal 30 Juli 1999

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengakhiran Tugas dan Pembubaran Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN)

 

Keputusan Presiden Nomor 89 Tahun 1999
tentang komite kebijakan sektor keuangan Disahkan pada tanggal 30 Juli 1999

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 177 Tahun 1999 tentang Komite Kebijakan Sektor Keuangan

 

Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 1999
tentang komisi independen pengusutan tindak kekerasan di aceh Disahkan pada tanggal 30 Juli 1999

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 2000 tentang Perpanjangan masa tugas komisi independen pengusutan tindak kekerasan di Aceh


 

Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999
tentang rumpun jabatan fungsional pegawai negeri sipil Disahkan pada tanggal 30 Juli 1999

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 2000 tentang Tunjangan jabatan fungsional penggerak swadaya masyarakat, instruktur latihan kerja, penera, jagawana, dan teknisi kehutanan

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 128 Tahun 2000 tentang Tunjangan jabatan fungsional agen

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 146 Tahun 2000 tentang Tunjangan jabatan fungsional pustakawan

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 158 Tahun 2000 tentang Tunjangan jabatan fungsional Jaksa

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2001 tentang Tunjangan jabatan fungsional penyuluh keluarga berencana

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 94 Tahun 2001 tentang Tunjangan jabatan fungsional pengamat gunung api

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 113 Tahun 2001 tentang Tunjangan jabatan fungsional penyuluh agama

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 130 Tahun 2001 tentang Tunjangan jabatan fungsional jurusita dan jurusita pengganti

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 130 Tahun 2001 tentang Tunjangan jabatan fungsional jurusita dan jurusita pengganti

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2002 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Auditor

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2002 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Auditor

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 60 Tahun 2002 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Analisis Kepegawaian

-

ditimbang oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 293/Kpts/OT.210/4/2002 Tahun 2002 tentang Pedoman Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Rumpun Ilmu Hayat Lingkup Pertanian

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2003 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Arsiparis

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2003 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Widyaiswara

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 2003 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Agen

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2003 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2003 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 2003 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2003 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Perekayasaan dan Teknisi Penelitian dan Perekayasaan

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 2003 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Perencana

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 2003 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan, Penguji Mutu Barang, dan Penera

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 51 Tahun 2003 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 2003 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Teknik Pengairan, Teknik Jalan dan Jembatan, Teknik Tata Bangunan dan Perumahan, dan Teknik Penyehatan Lingkungan

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 69 Tahun 2003 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan, Pengendali Hama dan Penyakit Ikan, dan Pengawas Benih Ikan

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2003 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penilai Pajak Bumi dan Bangunan, Pemeriksa Pajak, dan Pemeriksa Bea dan Cukai

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 85 Tahun 2003 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pemeriksa Paten dan Pemeriksa Merek

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 2003 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pustakawan

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2004 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyelidik Bumi

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Dokter, Dokter Gigi, Apoteker, Asisten Apoteker, Pranata Laboratorium Kesehatan, Epidemiolog Kesehatan, Entomolog Kesehatan, Sanitarian, Administrator Kesehatan, Penyuluh Kesehatan Masyarakat, Perawat Gigi, Nutrisinis,Bidan, Perawat, Radiogram, Perekam Medis, dan Teknisi Elektromedis.

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2004 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Komputer

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2004 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Statistisi

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2004 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan dan Polisi Kehutanan

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 2004 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan, Perantara Hubungan Industrial dan Pengantar Kerja

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 89 Tahun 2004 tentang Tunjangan Jabatan Pranata Nuklir

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 99 Tahun 2004 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengamat Meteorologi dan Geofisika

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 100 Tahun 2004 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 2004 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Instruktur

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 510/Kpts/OT.140/8/2004 Tahun 2004 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Funsional Arsiparis dan Angka Kreditnya Di Lingkungan Departemen Pertanian

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2005 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pekerja Sosial

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2005 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi Dan Makanan

-

ditimbang oleh

Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2005 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2005 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2005 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Peneliti

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2005 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan, Inspektur Tambang, Dan Inspektur Minyak Dan Gas Bumi

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 111/Kpts/OT.140/3/2005 Tahun 2005 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawasan Mutu Pakan dan Angka Kreditnya

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2006 tentang Tunjangan Petugas Pemasyarakatan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Peneliti

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Perekayasa Dan Teknisi Penelitian Dan Perekayasaan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian, Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan, Pengawas Benih Tanaman, Pengawas Bibit Ternak, Medik Veteriner, Paramedik Veteriner, Pengawas Perikanan, Pengendali Hama Dan Penyakit Ikan, Dan Pengawas Benih Ik

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Ekosistem Hutan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Teknik Pengairan, Teknik Jalan Dan Jembatan, Teknik Tata Bangunan Dan Perumahan, Dan Teknik Penyehatan Lingkungan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyelidik Bumi

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Komputer

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Statistisi

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pemeriksa Paten Dan Pemeriksa Merek

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Perantara Hubungan Industrial

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Perencana

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Arsiparis Dan Pustakawan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Agen

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Agama

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi Dan Makanan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak, Pemeriksa Bea Dan Cukai, Dan Penilai Pajak Bumi Dan Bangunan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Dokter, Dokter Gigi, Apoteker, Asisten Apoteker, Pranata Laboratorium Kesehatan, Epidemiolog Kesehatan, Entomolog Kesehatan, Sanitarian, Administrator Kesehatan, Penyuluh Kesehatan Masyarakat, Perawat Gigi, Nutrisionis, Bid

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Nuklir

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengamat Meteorologi Dan Geofisika

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Instruktur

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Widyaiswara

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Perindustrian Dan Perdagangan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pekerja Sosial

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengantar Kerja

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2006 tentang Tunjangan Tunjangan Tenaga Kependidikan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2006 tentang Tunjangan Dosen

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Auditor

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengamat Gunungapi

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Teknisi Siaran, Andalan Siaran, Dan Adikara Siaran

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Teknisi Penerbangan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang Dan Penera

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian, Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan, Pengawas Benih Tanaman, Pengawas Bibit Ternak, Medik Veteriner, Paramedik Veteriner, Pengawas Perikanan, Pengendali Hama Dan Penyakit Ikan, Dan Pengawas Benih Ik

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Teknik Pengairan, Teknik Jalan Dan Jembatan, Teknik Tata Bangunan Dan Perumahan, Dan Teknik Penyehatan Lingkungan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyelidik Bumi

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Komputer

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Komputer

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Statistisi

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pemeriksa Paten Dan Pemeriksa Merek

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Perantara Hubungan Industrial

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Perencana

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Arsiparis

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pustakawan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Agen

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Agama

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Dokter, Dokter Gigi, Apoteker, Asisten Apoteker, Pranata Laboratoriurn Kesehatan, Epidemiolog Kesehatan, Entomolog Kesehatan, Sanitarian, Administrator Kesehatan, Penyuluh Kesehatan Masyarakat, Perawat Gigi, Nutrisionis, Bi

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Nuklir

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengamat Meteorologi Dan Geofisika

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Instruktur

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2007 tentang Tunjangan Tenaga Kependidikan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.140/10/2008 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 553/Kpts/OT.210/9/2002 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Magelang

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 44/Permentan/OT.140/10/2008 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 552/Kpts/OT.210/9/2002 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Gowa

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 45/Permentan/OT.140/10/2008 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 554/Kpts/OT.210/9/2002 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 368/Kpts/OT.210/6/2001 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Bogor

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 46/Permentan/OT.140/10/2008 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 551/Kpts/OT.210/9/2002 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Manokwari

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 47/Permentan/OT.140/10/2008 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 550/Kpts/OT.210/9/2002 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 367/Kpts/OT.210/6/2001 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Malang

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/Permentan/OT.140/10/2008 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pertanian Nomor 549/Kpts/OT.210/9/2002 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Medan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2009 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Sosial

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang Menduduki Jabatan Fungsional Sandiman

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2009 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2009 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Psikolog Klinis, Fisikawan Medis, dan Dokter Pendidik Klinis.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Pendidikan dan Pelatihan Terstruktur

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Bidan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2010 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2008 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Menduduki Jabatan Fungsional Teknik Pengairan, Teknik Jalan dan Jembatan, Teknik Tata Bangunan dan Perumahan, dan Teknik PenyehatLingkungan.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 07/M-DAG/PER/3/2010 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan Kemetrologian

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48/M-DAG/PER/12/2010 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kemetrologian

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM36 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Statisi Di Lingkungan Kementerian Perhubungan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM37 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pranata Komputer Di Lingkungan Kementerian Perhubungan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 34/Permentan/OT.140/6/2011 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Karya Ilmiah Bagi Pejabat Fungsional Rumpun Ilmu Hayat Lingkup Pertanian

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2012 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2012 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Menduduki Jabatan Fungsional Auditor

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2012 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Menduduki Jabatan Fungsional Arsiparis

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2012 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Menduduki Jabatan Fungsional Pemeriksa

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM1 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan Di Lingkungan Kementerian Perhubungan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2013 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian, Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan, Pengawas Benih Tanaman, Pengawas Bibit Ternak, Medik Veteriner, Paramedik Veteriner, dan Pengawas Mutu Pakan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2013 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2013 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2013 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2013 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penata Ruang

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2013 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Pendidikan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2013 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2013 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Bagi Pegawai Negeri Sipil yang Menduduki Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2013 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pustakawan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2013 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pamong Belajar dan Penilik

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2014 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Auditor

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2014 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Pertanian

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2014 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2014 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 171 Tahun 2014 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 170 Tahun 2014 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 169 Tahun 2014 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 168 Tahun 2014 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2015 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyelidik Bumi

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2015 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Nuklir

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2016 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Rescuer

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2016 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Agama

-

diingat oleh

Peratura Presiden Nomor 109 Tahun 2016 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2016 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Statistik

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2016 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Assessor Sumber Daya Manusia Aparatur.

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2016 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pembimbing Kesehatan Kerja.

 

Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 1999
tentang susunan organisasi dan tata kerja kejaksaaan republik indonesia Disahkan pada tanggal 30 Juli 1999

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kejaksaan Negeri Balige dan Kejaksaan Negeri Panyabungan

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kejaksaan Tinggi Maluku Utara

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kejaksaan Negeri Sarolangun, Kejaksaan Negeri Muaro Tebo, Kejaksaan Negeri Sengeti, dan Kejaksaan Negeri Muaro Sabak

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kejaksaan Negeri Menggala dan Kejaksaan Negeri Kota Agung

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 78 Tahun 2000 tentang Pembentukan kejaksaan negeri Gunung Sugih, kejaksaan negeri Sukadana, kejaksaan negeri Blambangan Umpu, kejaksaan negeri Masamba, kejaksaan negeri Tanjung Selor dan kejaksaan negeri Timika

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 131 Tahun 2000 tentang Pembentukan kejaksaan negeri Pasir Pangaraian, kejaksaan negeri Siak Sri Indrapura, kejaksaan negeri Tanjung Balai Karimun, kejaksaan negeri Ranai, kejaksaan negeri Teluk Kuantan, kejaksaan negeri Pangkalan Kerinci, dan Kejaksaan Negeri Ujung Tanjung

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 132 Tahun 2000 tentang Pembentukan kejaksaan negeri Sambas, kejaksaan negeri Nunukan, kejaksaan negeri Bontang, kejaksaan negeri Tilamuta, dan kejaksaan negeri Una Aha

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kejaksaan Tinggi Banten, Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung, dan Kejaksaan Tinggi Gorontalo.

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kejaksaan Tinggi Banten, Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung, dan Kejaksaan Tinggi Gorontalo.

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 89 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kajen, Kejari Namlea, Kejari Saumlaki, Kejari Buol, Kejari Banggai, Kejari Lewoleba, Kejari Ngabang, Kejari Prabumulih, Kejari Pagar Alam, Kejari Baa, Kejari Parigi dan Kejari Banjar

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 96 Tahun 2004 tentang Pembentukan Kejaksaan Negeri Malinau, Kejaksaan Negeri Batu, Kejaksaan Negeri Puruk Cahu, Kejaksaan Negeri Tamiang Layang, Kejaksaan Negeri Penajam, Kejaksaan Negeri Melonguane, Kejaksaan Negeri Tobelo,Kejaksaan Negeri Labuha, Kejaksaan Negeri Batulicin, Kejaksaaan Negeri Mukomuko, Kejaksaan Negeri Tais, Kejaksaan Negeri Bintuhan, Kejaksaan Negeri Suwawa, Kejaksaan Negeri Marisa, Kejaksaan Negeri Tomohon dan Kejaksaan Negeri Amurang

-

diingat oleh

KEPPRES Nomor 27 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kejaksaan Negeri Kasongan, Kejaksaan Negeri Kuala Pembuang, Kejaksaan Negeri Sukamara, Kejaksaan Negeri Nanga Bulik, Kejaksaan Negeri Kuala Kurun, Kejaksaan Negeri Pulang Pisau, Kejaksaan Negeri Air Madidi, Kejaksaan Negeri Tubei

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau

-

diingat oleh

KEPPRES Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kejaksaan Negeri Suka Makmur, Kejaksaan Negeri Blang Pidie, Kejaksaan Negeri Wangi-wangi, Kejaksaan Negeri Punjung, Kejaksaan Negeri Padang Aro, Dan Kejaksaan Negeri Singaparna

-

diingat oleh

KEPPRES Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kejaksaan Negeri Paringin, Kejaksaan Negeri Toboali, Kejaksaan Negeri Korba, Kejaksaan Negeri Labuan Bajo, Kejaksaan Negeri Lasusua, Kejaksaan Negeridiek Lingga, Kejaksaan Negeri Sekadau, Kejaksaan Negeri Simpang Tiga Redelong, Kejaksaan Nege

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri, Kejaksaan Negeri Andoolo, Kejaksaan Negeri Sei Rampah, Kejaksaan Negeri Pasangkayu. Kejaksaan Negeri Pasarwajo, dan Kejaksaan Negeri Oelamasi

-

dicabut oleh

Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia

 

Keputusan Presiden Nomor 85 Tahun 1999
tentang badan pengembangan kehidupan bernegara Disahkan pada tanggal 19 Juli 1999

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 2000 tentang Kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi dan tata kerja lembaga pemerintah non departemen

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 173 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden No. 166 tahun 2000 tentang Kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi dan tata kerja lembaga pemerintah non departemen

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2001 tentang perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 2000 tentang kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi dan tata kerja lembaga pemerintah non departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 16Tahun 2001

 

Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 1999
tentang pemanfaatan seni dan budaya Disahkan pada tanggal 19 Juli 1999

 

 

Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 1999
tentang lembaga koordinasi dan pengendalian peningkatan kesejahteraan sosial penyandang cacat Disahkan pada tanggal 19 Juli 1999

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Presiden Nomor 176 Tahun 2014 tentang Pembubaran Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional Republik Indonesia, Lembaga Koordinasi dan Pengendalian Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat, Dewan Buku Nasional, Komisi Hukum Nasional, Badan Kebijaksanaan dan Pengendalian Pembangunan Pe

 

Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1999
tentang perubahan atas keputusan presiden nomor 104 tahun 1998 tentang kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja sekretariat negara Disahkan pada tanggal 19 Juli 1999

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 2000 tentang Sekretariat Wakil Presiden

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 2000 tentang Sekretariat Negara

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2000 tentang Sekretariat Kabinet

 

Keputusan Presiden Nomor 81 Tahun 1999
tentang pembentukan komisi pemeriksa kekayaan penyelenggara negara Disahkan pada tanggal 14 Juli 1999

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 127 Tahun 1999 tentang Pembentukan Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara dan Sekretariat Jenderal Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara

 

Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 1999
tentang pedoman umum perencanaan dan pengelolaan kawasan pengembangan lahan gambut di kalimantan tengah Disahkan pada tanggal 13 Juli 1999

 

 

Keputusan Presiden Nomor 79 Tahun 1999
tentang pengesahan persetujuan antara pemerintah republik indonesia dan pemerintah republik namibiya mengenai kerjasama ekonomi dan teknik Disahkan pada tanggal 9 Juli 1999

 

 

Keputusan Presiden Nomor 78 Tahun 1999
tentang pengesahan agreement on the establishment of the asean centre for energy Disahkan pada tanggal 9 Juli 1999

 

 

Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 1999
tentang lembaga sandi negara Disahkan pada tanggal 9 Juli 1999

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 2000 tentang Kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi dan tata kerja lembaga pemerintah non departemen

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 173 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden No. 166 tahun 2000 tentang Kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi dan tata kerja lembaga pemerintah non departemen

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2001 tentang perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 2000 tentang kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi dan tata kerja lembaga pemerintah non departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 16Tahun 2001

 

Keputusan Presiden Nomor 76 Tahun 1999
tentang tata cara pencalonan anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan rakyat daerah tingkat i (propinsi), dan dewan perwakilan rakyat daerah tingkat ii (kabupaten/kota) dari angkatan bersenjata republik indonesia Disahkan pada tanggal 9 Juli 1999

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2000 tentang Penetapan jumlah dan tata cara pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah propinsi dan kabupaten/kota yang dibentuk setelah pemilihan umum 1999

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2000 tentang Penetapan jumlah dan tata cara pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah propinsi dan kabupaten/kota yang dibentuk setelah pemilihan umum 1999

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2001 tentang Penetapan jumlah dan tata cara pengisian keanggotaan dewan perwakilan rakyat daerah propinsi dan kabupaten/kota yang baru dibentuk setelah pemilihan umum 1999

 

Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999
tentang komisi pengawas persaingan usaha Disahkan pada tanggal 8 Juli 1999

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2002 tentang Honorarium bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2002 tentang Honorarium bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha

-

diingat oleh

KEPPRES Nomor 10 Tahun 2005 tentang Pembentukan Panitia Seleksi Pemilihan Calon Anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha

-

diubah oleh

Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 Tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha

-

diubah oleh

Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 Tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2013 tentang Honorarium Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha

 

Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 1999
tentang perubahan atas keputuran presiden nomor 12 tahun 1995 tentang tunjangan panitera Disahkan pada tanggal 5 Juli 1999

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 138 Tahun 2000 tentang Tunjangan Panitera

 

Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1999
tentang perubahan atas keppres no. 53 tahun 1985 tentang badan pengelola komplek kemayoran sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan keppres nomor 3 tahun 1991 Disahkan pada tanggal 5 Juli 1999

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 2001 tentang Tim Pengkajian Pengelolaan Komplek Kemayoran

-

 

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2001 tentang Pusat informasi berbasis teknologi informatika di kompleks Kemayoran

-

mendasarkan oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2004 tentang Pengurangan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkasa Pura I

-

ditimbang oleh

Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2008 tentang Pembubaran Badan Pengelola Komplek Kemayoran Dan Direksi Pelaksana Pengendalian Pembangunan Komplek Kemayoran

-

dicabut oleh

Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2008 tentang Pembubaran Badan Pengelola Komplek Kemayoran Dan Direksi Pelaksana Pengendalian Pembangunan Komplek Kemayoran

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2008 tentang Pembubaran Badan Pengelola Komplek Kemayoran Dan Direksi Pelaksana Pengendalian Pembangunan Komplek Kemayoran


 

Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 1999
tentang perubahan atas keppres nomor 4 tahun 1984 tentang badan pengelola gelanggang olah raga senayan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan keppres nomor 35 tahun 1997 Disahkan pada tanggal 5 Juli 1999

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2001 tentang Perubahan nama gelanggang olahraga Senayan menjadi gelanggang olahraga Bung Karno

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2001 tentang Tim pengkajian kelembagaan pengelolaan Gelanggang Olahraga Bung Karno

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 94 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Komplek Gelanggang Olahraga Bung Karno

 

Keputusan Presiden Nomor 71 Tahun 1999
tentang pembentukan pengadilan negeri kota timika Disahkan pada tanggal 5 Juli 1999

 

 

Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 1999
tentang pengesahan agreement for the establishment of the centre for space science and technology education in asia and the pasific-affiliated to united nations (persetujuan pendirian pusat pendidikan ilmu pengetahuan dan teknologi antariksadi asia dan pasifik - berafiliasi pada perserikatan bangsa-bangsa) Disahkan pada tanggal 5 Juli 1999

 

 

Keputusan Presiden Nomor 69 Tahun 1999
tentang pengurangan masa pidana (remisi) Disahkan pada tanggal 5 Juli 1999

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi

 

Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1999
tentang pemberian amnesti dita indah sari Disahkan pada tanggal 2 Juli 1999

 

 

Keputusan Presiden Nomor 67 Tahun 1999
tentang tim koordinasi tindak lanjut pelaksanaan undang - undang no. 22/1999 tentang pemerintah daerah dan undang - undang no. 25/1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah Disahkan pada tanggal 2 Juli 1999

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 2000 tentang Pembentukan tim koordinasi tindak lanjut pelaksanaan Undang-undang No. 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dan Undang-undang No. 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah

 

Keputusan Presiden Nomor 66 Tahun 1999
tentang tunjangan bahaya radiasi bagi pegawai negeri di lingkungan badan pengawas tenaga nuklir Disahkan pada tanggal 2 Juli 1999

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2005 tentang Tunjangan Bahaya Radiasi Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2005 tentang Tunjangan Bahaya Radiasi Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir

 

Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 1999
tentang panitia negara perayaan hari - hari nasional dan penerimaan kepala negara/pemerintah asing/pimpinan organisasi internasional Disahkan pada tanggal 25 Juni 1999

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Panitia Peringatan 100 Tahun Hari Kebangkitan Nasional

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2011 tentang Panitia Nasional Keketuaan Indonesia Untuk Association Of South East Asian Nations Tahun 2011

 

Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 1999
tentang keanggotaan indonesia dan kontribusi pemerintah republik indonesia pada organisasi - organisasi internasional Disahkan pada tanggal 24 Juni 1999

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2001 tentang Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1987 tentang Pengesahan agreement for the establishment of the intergovermental organization for marketing information and technical advisory services for fishery products in the asia pacific region (INFOFISH)

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pengesahan Agreement on C.A.B. International

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2013 tentang Pengesahan Agreement For The Establishment Of The International Anti-corruption Academy As An International Organization (persetujuan Pendirian Akademi Antikorupsi Internasional Sebagai Organisasi Internasional)

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penetapan Keanggotaan Indonesia pada International Institute For Democracy And Electrocal Assistance

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penetapan Keanggotaan Indonesia Pada The World Road Association-permanent International Association Of Road Congress

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penetapan Keanggotaan Indonesia Pada The World Road Association-permanent International Association Of Road Congress

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penetapan Keanggotaan Indonesia pada Asean Institute For Peace and Reconciliation

 

Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 1999
tentang pencabutan keputusan presiden nomor 44 tahun 1994 tentang badan pengendalian pelaksanaan pembangunan wilayah perbatasan di kalimantan Disahkan pada tanggal 24 Juni 1999

 

 

Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 1999
tentang inspektur jenderal pembangunan Disahkan pada tanggal 24 Juni 1999

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 60 Tahun 2000 tentang Sekretariat Pengendalian Pemerintahan

 

Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1999
tentang pengesahan persetujuan antara pemerintah republik indonesia dan pemerintah rumania mengenai peningkatan dan perlindungan atas penanaman modal Disahkan pada tanggal 24 Juni 1999

 

 

Keputusan Presiden Nomor 60 Tahun 1999
tentang pengesahan persetujuan antara pemerintah republik indonesia dan pemerintah turkmenistan mengenai peningkatan dan perlindungan atas penanaman modal Disahkan pada tanggal 22 Juni 1999

 

 

Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 1999
tentang pemberian fasilitas kredit kepada anggota dewan pertimbangan agung republik indonesia untuk pembelian kendaraan perorangan Disahkan pada tanggal 15 Juni 1999

 

 

Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 1999
tentang pemberian fasilitas kredit kepada para hakim agung pada mahkamah agung republik indonesia untuk pembelian kendaraan perorangan Disahkan pada tanggal 15 Juni 1999

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 2003 tentang Pemberian Fasilitas Kredit bagi Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara untuk pembelian Kendaraan Perorangan


 

Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 1999
tentang honorarium bagi ketua, ketua pengganti, anggota, dan anggota pengganti panitia penyelesaian perselisihan perburuhan pusat Disahkan pada tanggal 15 Juni 1999

 

 

Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1999
tentang pendirian sekolah tinggi seni indonesia padang panjang Disahkan pada tanggal 15 Juni 1999

 

 

Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1999
tentang pengesahan perjanjian antara pemerintah republik indonesia dan pemerintah republik federal jerman di bidang pelayaran Disahkan pada tanggal 11 Juni 1999

 

 

Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 1999
tentang pengesahan general agreement on development cooperation between the government of the republic of indonesia and the government of australia Disahkan pada tanggal 3 Juni 1999

 

 

Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1999
tentang penetapan hari pemungutan suara pemilihan umum tahun 1999 sebagai hari libur nasional Disahkan pada tanggal 3 Juni 1999

 

 

Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1999
tentang pengesahan protocol of 1992 to amend the international convention on civil liability for oil pollution damage, 1969 (protokol 1992 tentang perubahan terhadap konvensi internasional tentang tanggungjawab perdata untuk kerusakanakibat pencemaran minyak, 1969) Disahkan pada tanggal 28 Mei 1999

 

 

Keputusan Presiden Nomor 51 Tahun 1999
tentang pengesahan persetujuan antara pemerintah republik indonesia dan pemerintah republik suriname mengenai pembangunan dan kerjasama yang lebih erat dan pembentukan konsultasi bilateral Disahkan pada tanggal 28 Mei 1999

 

 

Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1999
tentang pengesahan persetujuan antara pemerintah republik indonesia dan pemerintah republik ceko mengenai peningkatan dan perlindungan atas penanaman modal Disahkan pada tanggal 28 Mei 1999

 

 

Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 1999
tentang organisasi sekretariat jenderal majelis permusyawaratan rakyat republik indonesia Disahkan pada tanggal 27 Mei 1999

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2016 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia

 

Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 1999
tentang tim pengkajian kebijaksanaan dan peraturan perundang-undangan dalam rangka pelaksanaan landreform Disahkan pada tanggal 27 Mei 1999

 

 

Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 1999
tentang pemberian uang penghargaan atas prestasi kerja ketua, wakil ketua dan anggota dewan perwakilan rakyat republik indonesia periode 1997/2002 Disahkan pada tanggal 20 Mei 1999

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 99 Tahun 1999 tentang Pemberian uang penghargaan atas prestasi kerja Ketua, Wakil Ketua dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia periode 1997/2002

 

Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 1999
tentang pengesahan persetujuan antara pemerintah republik indonesia dan pemerintah republik zimbabwe mengenai peningkatan dan perlindungan atas penanaman modal Disahkan pada tanggal 19 Mei 1999

 

 

Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1999
tentang pengesahan persetujuan antara pemerintah republik indonesia dan pemerintah republik kuba mengenai peningkatan dan perlindungan atas penanaman modal Disahkan pada tanggal 19 Mei 1999

 

 

Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999
tentang teknik penyusunan peraturan perundang-undangan dan bentuk rancangan undang-undang, rancangan peraturan pemerintah dan rancangan keputusan presiden Disahkan pada tanggal 19 Mei 1999

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 617/Kpts/HK.060/12/2003 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Di Lingkungan Departemen Pertanian

 

Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1999
tentang tim pengamanan pelaksanaan persetujuan antara republik indonesia dan republik portugal mengenai masalah timor-timur Disahkan pada tanggal 18 Mei 1999

 


 

Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 1999
tentang perubahan atas keputusan presiden no. 21 tahun 1999 tentang tim kerja terpadu pengkajian pelaksanaan ketetapan majelis permusyawaratan rakyat republik indonesia no. x/mpr/1998 berkaitan dengan pemisahan yang tegas antar fungsi-fungsiyudikatif dari eksekutif Disahkan pada tanggal 18 Mei 1999

 

 

Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1999
tentang perubahan atas keputusan presiden no. 198 tahun 1998 tentang pembentukan tim nasional, reformasi menuju masyarakat madani sebagaimana telah diubah dengan keputusan presiden no. 18 tahun 1999 Disahkan pada tanggal 17 Mei 1999

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diubah oleh

Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 198 Tahun 1998 tentang pembentukan tim nasional reformasi menuju masyarakat madani sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1999

 

Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1999
tentang dewan pembina industri strategis Disahkan pada tanggal 17 Mei 1999

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 2000 tentang Pembubaran Dewan Pembina Industri Strategis

 

Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1999
tentang pengecualian terhadap perusahaan perseroan (persero) pt. kereta api dari pengalihan kedudukan, tugas dan kewenangan menteri keuangan selaku rapat umum pemegang saham (rups) kepada menteri negara pendayagunaanbadan usaha milik negara Disahkan pada tanggal 17 Mei 1999

 

 

Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 1999
tentang jenis dan kriteria perusahaan perseroan tertentu yang dapat dikecualikan dari pengalihan kedudukan, tugas dan kewenangan menteri keuangan selaku pemegang saham atau rapat umum pemegang saham (rups) kepada menteri negara pendayagunaan bumn Disahkan pada tanggal 17 Mei 1999

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1999 tentang Pengecualian terhadap perusahaan perseroan (Persero) PT. Kereta Api dari pengalihan kedudukan, tugas dan kewenangan menteri keuangan selaku rapat umum pemegang saham (RUPS) kepada menteri negara pendayagunaanBadan Usaha Milik Negara

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1999 tentang Pengecualian terhadap perusahaan perseroan (Persero) PT. Kereta Api dari pengalihan kedudukan, tugas dan kewenangan menteri keuangan selaku rapat umum pemegang saham (RUPS) kepada menteri negara pendayagunaanBadan Usaha Milik Negara

 

Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 1999
tentang perubahan atas keputusan presiden no. 183 tahun 1998 tentang badan koordinasi penanaman modal Disahkan pada tanggal 17 Mei 1999

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 117 Tahun 1999 tentang Perubahan kedua atas Keputusan Presiden Nomor 97 tahun 1993 tentang tata cara penanaman modal

-

diubah oleh

Keputusan Presiden Nomor 121 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 183 tahun 1998 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 37 tahun 1999

 

Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1999
tentang pengesahan persetujuan antara republik indonesia dan kerajaan spanyol untuk penghindaran pajak berganda dan pencegahan pengelakan pajak yang berhubungan dengan pajak-pajak atas penghasilan dan atas modal beserta protokol Disahkan pada tanggal 7 Mei 1999

 

 

Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 1999
tentang pengesahan agreement on the recognition of commercial vehicle inspection certificates for goods vehicles and public service vehicles issued by asean member countries Disahkan pada tanggal 7 Mei 1999

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diubah oleh

Keputusan Presiden Nomor 146 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 135 Tahun 1999 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara Koordinator

 

Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1999
tentang pengesahan anggaran dasar gerakan pramuka Disahkan pada tanggal 3 Mei 1999

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 104 Tahun 2004 tentang Pengesahan Anggaran Dasar Gerakan Pramuka

 

Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1999
tentang rincian pengeluaran pembangunan tahun anggaran 1999/2000 Disahkan pada tanggal 30 April 1999

 

 

Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1999
tentang rincian pengeluaran rutin tahun anggaran 1999/2000 Disahkan pada tanggal 30 April 1999

 

 

Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1999
tentang pembentukan badan restrukturisasi utang luar negeri perusahaan indonesia (indonesian debt restructuring agency) Disahkan pada tanggal 16 April 1999

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembubaran Badan Restrukturisasi Utang Luar Negeri Perusahaan Indonesia (Indonesian Debt Restructuring Agency)

 

Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1999
tentang perubahan atas keputusan presiden nomor 9 tahun 1985 tentang jenjang pangkat dan tunjangan jabatan struktural sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan keputusan presiden nomor 58 tahun 1998 Disahkan pada tanggal 14 April 1999

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1999 tentang Penetapan hari pemungutan suara pemilihan umum tahun 1999 sebagai hari libur nasional

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 99 Tahun 2000 tentang Tunjangan jabatan struktural

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 119 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden No. 9 tahun 1985 tentang jenjang pangkat dan tunjangan jabatan struktural sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden No. 30 tahun 1999

 

Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1999
tentang badan koordinasi penempatan tenaga kerja indonesia Disahkan pada tanggal 14 April 1999

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diubah oleh

Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 29 tahun 1999 tentang Badan Koordinasi Penempatan Tenaga Kerja Indonesia

 

Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1999
tentang pengesahan framework agreement on the asean investment area (kerangka kerja perjanjian kawasan investasi asean) Disahkan pada tanggal 6 April 1999

 


 

Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1999
tentang pencabutan keputusan presiden no. 10 tahun 1979 tentang badan pembinaan pendidikan pelaksanaan pedoman penghayatan dan pengamalan pancasila Disahkan pada tanggal 31 Maret 1999

 

 

Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1999
tentang tata cara penyediaan dan penyaluran dana gaji bagi pegawai daerah Disahkan pada tanggal 29 Maret 1999

 

 

Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1999
tentang hari film nasional Disahkan pada tanggal 29 Maret 1999

 

 

Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1999
tentang pengesahan perubahan anggaran dasar dewan koperasi indonesia Disahkan pada tanggal 24 Maret 1999

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pengesahan Anggaran Dasar Dewan Koperasi Indonesia

 

Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1999
tentang pendirian kantor seksi kepentingan (interest section) republik indonesia di lisbon, portugal Disahkan pada tanggal 17 Maret 1999

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dicabut oleh

Keputusan Presiden Nomor 85 Tahun 2000 tentang Pencabutan KEPPRES No. 22 Tahun 1990 tentang Pembinaan usaha peternakan ayam ras

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pembukaan kedutaan besar Republik Indonesia di Lisabon, Portugal

 

Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1999
tentang tim kerja terpadu pengkajian pelaksanaan ketetapan majelis permusyawaratan rakyat republik nomor x/mpr/1998 berkaitan dengan pemisahan yang tegas antar fungsi-fungsi yudikatif dari eksekutif Disahkan pada tanggal 17 Maret 1999

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diubah oleh

Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Keputusan presiden No. 21 tahun 1999 tentang tim kerja terpadu pengkajian pelaksanaan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia No. X/MPR/1998 berkaitan dengan pemisahan yang tegas antar fungsi-fungsiyudikatif dari eksekutif

 

Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 1999
tentang pendirian sekolah tinggi agama hindu negeri Disahkan pada tanggal 3 Maret 1999

 

 

Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1999
tentang pendirian sekolah tinggi agama kristen protestan negeri Disahkan pada tanggal 3 Maret 1999

 

 

Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1999
tentang perubahan atas keputusan presiden nomor 198 tahun 1998 tentang pembentukan tim nasional reformasi menuju masyarakat madani Disahkan pada tanggal 24 Februari 1999

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diubah oleh

Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden No. 198 tahun 1998 tentang pembentukan tim nasional, reformasi menuju masyarakat madani sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden No. 18 tahun 1999

 

Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1999
tentang perubahan atas keputusan presiden no. 71 tahun 1996 tentang pembangunan pulau natuna sebagai kawasan pengembangan ekonomi terpadu Disahkan pada tanggal 23 Februari 1999

 

 

Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999
tentang pembentukan komisi pemilihan umum dan penetapan organisasi dan tata kerja sekretariat umum komisi pemilihan umum Disahkan pada tanggal 19 Februari 1999

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 81 Tahun 2000 tentang Pembubaran komisi pemilihan umum sebagaimana diatur dalam KEPPRES No.16 tahun 1999 tentang Pembentukan komisi pemilihan umum dan penetapan organisasi dan tata kerja sekretariat umum komisi pemilihan umum

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 136 Tahun 2000 tentang Pemberian uang penghargaan atas prestasi kerja bagi mantan anggota komisi pemilihan umum

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum

-

diubah oleh

Keputusan Presiden Nomor 67 Tahun 2002 tentang Perubahan atas KEPPRES No. 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum dan Penetapan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan KEPPRES No.81/2000

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum

 

Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1999
tentang penempatan sdr. jose alexandre gusmao alias kay raya xanana gusmao alias xanana di lembaga pemasyarakatan khusus Disahkan pada tanggal 4 Februari 1999

 

 

Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 1999
tentang pengesahan amended convention on the international mobile satellite organization (konvensi tentang organisasi satelit bergerak internasional yang telah diubah) Disahkan pada tanggal 29 Januari 1999

 

 

Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1999
tentang pengesahan fifth protocol to the general agreement on trade in services Disahkan pada tanggal 27 Januari 1999

 

 

Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1999
tentang komoditi yang dapat dijadikan subjek kontrak berjangka Disahkan pada tanggal 27 Januari 1999

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 2000 tentang Komoditi yang dapat dijadikan subjek kontrak berjangka

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 119 Tahun 2001 tentang Komoditi yang dapat dijadikan subjek kontrak berjangka


 

Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1999
tentang penetapan jalan bebas hambatan serpong-pondok aren barat sebagai jalan tol dan penetapan jenis kendaraan bermotor serta besarnya tarif tol Disahkan pada tanggal 27 Januari 1999

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 2003 tentang Penetapan Golongan Jenis Kendaraan Bermotor dan besarnya Tarif Tol pada beberapa Jalan Tol

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 2003 tentang Penetapan Golongan Jenis Kendaraan Bermotor dan besarnya Tarif Tol pada beberapa Jalan Tol

 

Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1999
tentang harga jual eceran bahan bakar minyak dalam negeri Disahkan pada tanggal 26 Januari 1999

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 135 Tahun 2000 tentang Harga jual eceran bahan bakar minyak dalam negeri

 

Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1999
tentang pembentukan tim koordinasi kebijaksanaan pendayagunaan sungai dan pemeliharaan kelestarian daerah aliran sungai Disahkan pada tanggal 14 Januari 1999

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pembaharuan kebijaksanaan pengelolaan irigasi

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 123 Tahun 2001 tentang Tim koordinasi pengelolaan sumber daya air

 

Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1999
tentang lembaga administrasi negara Disahkan pada tanggal 14 Januari 1999

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 100 Tahun 1999 tentang Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 100 Tahun 1999 tentang Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

-

diubah oleh

Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 8 tahun 1999 tentang Lembaga Administrasi Negara

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 2000 tentang Kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi dan tata kerja lembaga pemerintah non departemen

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 173 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden No. 166 tahun 2000 tentang Kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi dan tata kerja lembaga pemerintah non departemen

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2001 tentang perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 2000 tentang kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi dan tata kerja lembaga pemerintah non departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 16Tahun 2001

 

Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1999
tentang kriteria penilaian pemberian fasilitas perpajakan di bidang usaha industri tertentu Disahkan pada tanggal 14 Januari 1999

 

 

Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 1999
tentang perubahan atas keputusan presiden nomor 16 tahun 1994 tentang pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan keputusan presiden nomor 8 tahun 1997 Disahkan pada tanggal 11 Januari 1999

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1999 tentang Tata cara penyediaan dan penyaluran dana gaji bagi pegawai daerah

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1999 tentang Rincian pengeluaran rutin tahun anggaran 1999/2000

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1999 tentang Rincian pengeluaran pembangunan tahun anggaran 1999/2000

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 1999 tentang Pemberian fasilitas kredit kepada para Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk pembelian kendaraan perorangan

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 1999 tentang Pemberian fasilitas kredit kepada anggota Dewan Pertimbangan Agung Republik Indonesia untuk pembelian kendaraan perorangan

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 1999 tentang Keanggotaan Indonesia dan kontribusi pemerintah Republik Indonesia pada organisasi - organisasi internasional

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1999 tentang Penerbitan rekening departemen/lembaga pemerintah non departemen

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2000 tentang Badan Penetapan dan Pengendalian Penyediaan Prasarana dan Sarana Pekerjaan Umum

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa instansi pemerintah

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

 

Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1999
tentang pengesahan agreement between the government of the republic of indonesia and the government of the hashemite kingdom of jordan concerning the promotion and protection of investments Disahkan pada tanggal 8 Januari 1999

 

 

Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1999
tentang pengesahan agreement on the rescue of astronauts, the return of astronauts and the return of objects launched into outer space (persetujuan tentang pertolongan astronot, pengembalian astronot dan pengembalian benda-benda yang diluncurkan ke antariksa) Disahkan pada tanggal 8 Januari 1999

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Federasi Rusia Mengenai Kerja Sama Di Bidang Eksplorasi Dan Pemanfaatan Antariksa Untuk Maksud Damai (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Govern

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Kabinet Menteri Ukraina Mengenai Kerjasama Eksplorasi dan Pemanfaatan Antariksa Untuk Maksud Damai ( Agreement Between the Government of the Republic of Indonesia and the Cabinet of Minister

 

Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1999
tentang pernyataan persetujuan atas kenaikan kuota republik indonesia pada dana moneter internasional Disahkan pada tanggal 8 Januari 1999

 

 

Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 1999
tentang perubahan atas keputusan presiden nomor 46 tahun 1980 tentang badan koordinasi energi nasional sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan keputusan presiden nomor 75 tahun 1984 Disahkan pada tanggal 7 Januari 1999

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden No. 46 tahun 1980 tentang Badan Koordinasi Energi Nasional sebagaimana telah tiga kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden No. 2 tahun 1999

 

Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1999
tentang penundaan pemberlakuan harga jual tenaga listrik yang disediakan oleh perusahaan perseroan (persero) pt. perusahaan listrik negara Disahkan pada tanggal 7 Januari 1999

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 2000 tentang Harga jual tenaga listrik yang disediakan oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara

 

Instruksi Presiden Nomor 16 Tahun 1999
tentang persiapan perubahan tahun anggaran dari tahun fiskal menjadi tahun takwim Disahkan pada tanggal 10 Oktober 1999

 

 

Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 1999
tentang pengumuman laporan audit bentuk long form oleh price waterhouse coopers tentang bank bali Disahkan pada tanggal 2 November 1999

 

 

Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1999
tentang pengelolaan program aksi kependudukan di indonesia Disahkan pada tanggal 7 Oktober 1999

 

 

Instruksi Presiden Nomor 13 Tahun 1999
tentang bantuan kepada komisi pencari fakta pelanggaran hak asasi manusia pasca jajak pendapat di daerah propinsi timor-timur Disahkan pada tanggal 23 September 1999

 


 

Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 1999
tentang pemulihan kehidupan masyarakat di daerah propinsi timor-timur Disahkan pada tanggal 23 September 1999

 

 

Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 1999
tentang penanganan pengungsi pasca jajak pendapat rakyat timor-tmur Disahkan pada tanggal 17 September 1999

 

 

Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 1999
tentang pemberdayaan usaha menengah Disahkan pada tanggal 11 Agustus 1999

 

 

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1999
tentang penerbitan rekening departemen/lembaga pemerintah non departemen Disahkan pada tanggal 26 Juli 1999

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2000 tentang Penertiban rekening departemen/lembaga pemerintah non departemen

 

Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 1999
tentang gerakan nasional penanggulangan masalah pangan dan gizi Disahkan pada tanggal 10 Juli 1999

 

 

Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999
tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Disahkan pada tanggal 15 Juni 1999

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM85 Tahun 2010 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Kementerian Perhubungan

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM86 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Di Lingkungan Kementerian Perhubungan

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM87 Tahun 2010 tentang Pedoman Evaluasi Terhadap Laporan Akuntabilitas Kinerja Di Lingkungan Kementerian Perhubungan

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM88 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengukuran Indikator Kinerja Di Lingkungan Kementerian Perhubungan

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM89 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengumpulan Data Kinerja Di Lingkungan Kementerian Perhubungan

-

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

 

Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1999
tentang langkah-langkah pemantapan dalam rangka pelaksanaan persetujuan antara republik indonesia dan republik portugal mengenai masalah timor timur Disahkan pada tanggal 24 Mei 1999

 

 

Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1999
tentang melaksanakan ketentuan keputuran presiiden nomor 56 tahun 1996 tentang bukti kewarganegaraan republik indonesia Disahkan pada tanggal 5 Mei 1999

 

 

Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 1999
tentang pembaharuan kebijaksanaan pengelolaan irigasi Disahkan pada tanggal 26 April 1999

 

 

Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1999
tentang langkah-langkah kebijakan dalam rangka pemisahan kepolisian negara republik indonesia dari angkatan bersenjata republik indonesia Disahkan pada tanggal 1 April 1999

 

 

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1999
tentang pengiriman dokumen pertanggungjawaban keuangan negara kepada badan pemeriksa keuangan Disahkan pada tanggal 31 Maret 1999

 

 

PT Tatanusa

Address : Jl. Gelagah No. 47, Pisangan Timur

Kota      :  Ciputat - Tangerang Selatan 15419

Telpon   : (021) 743 4810 ; WA : +6281 6135 6892

Email    : penerbit@tatanusa.co.id