Anotasi 
Keputusan Presiden Tahun 1998

 

Keputusan Presiden Nomor 204 Tahun 1998
tentang perubahan atas keppres no. 18 tahun 1986 tentang pajak pertambahan nilai yang terutang atas impor dan penyerahan barang kena pajak dan jasa kena pajak tertentu yang ditanggung oleh pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubahterakhir dengan keputusan presiden nomor 37 tahun 1998 Disahkan pada tanggal 31 Desember 1998

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 146 Tahun 2000 tentang Impor dan atau penyerahan barang kena pajak tertentu dan atau penyerahan jasa kena pajak tertentu yang dibebaskan dari pengenaan pajak pertambahan nilai

 

Keputusan Presiden Nomor 203 Tahun 1998
tentang memberikan rehabilitasi. Disahkan pada tanggal 31 Desember 1998

 

 

Keputusan Presiden Nomor 202 Tahun 1998
tentang memberikan amnesti dan abolisi. Disahkan pada tanggal 31 Desember 1998

 

 

Keputusan Presiden Nomor 201 Tahun 1998
tentang pengesahan protokol persetujuan antara pemerintah republik indonesia dan pemerintah kanada untuk penghindaran pajak berganda dan pencegahan pengelakan pajak atas penghasilan. Disahkan pada tanggal 31 Desember 1998

 

 

Keputusan Presiden Nomor 200 Tahun 1998
tentang pengesahan agreement between the government of the republic of indonesia and the government of the people's republic of bangladesh concerning the promotion and protection of investment. Disahkan pada tanggal 28 Desember 1998

 

 

Keputusan Presiden Nomor 199 Tahun 1998
tentang tunjangan dosen. Disahkan pada tanggal 9 Desember 1998

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diubah oleh

Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden nomor 1999 tahun 1998 tentang tunjangan dosen

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2001 tentang Tunjangan Dosen

 

Keputusan Presiden Nomor 198 Tahun 1998
tentang pembentukan tim nasional reformasi menuju masyarakat madani Disahkan pada tanggal 7 Desember 1998

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diubah oleh

Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1999 tentang Perubahan atas keputusan presiden Nomor 198 Tahun 1998 tentang pembentukan tim nasional reformasi menuju masyarakat madani

-

diubah oleh

Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden No. 198 tahun 1998 tentang pembentukan tim nasional, reformasi menuju masyarakat madani sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden No. 18 tahun 1999

-

diubah oleh

Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 198 Tahun 1998 tentang pembentukan tim nasional reformasi menuju masyarakat madani sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1999

-

dicabut oleh

Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2000 tentang Pencabutan Keputusan Presiden No. 198 tahun 1998 tentang pembentukan tim nasional reformasi menuju masyarakat madani sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden No. 102 tahun 1999

 

Keputusan Presiden Nomor 197 Tahun 1998
tentang badan tenaga nuklir nasional. Disahkan pada tanggal 26 November 1998

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 2000 tentang Kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi dan tata kerja lembaga pemerintah non departemen

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 173 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden No. 166 tahun 2000 tentang Kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi dan tata kerja lembaga pemerintah non departemen

 

Keputusan Presiden Nomor 196 Tahun 1998
tentang badan pengendalian dampak lingkungan Disahkan pada tanggal 0 1998

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2000 tentang Badan Pengendalian Dampak Lingkungan

 

Keputusan Presiden Nomor 195 Tahun 1998
tentang koordinasi pelaksanaan operasional yayasan supersemar, dharmais, dakab, amal bhakti muslim pancasila, dana sejahtera mandiri, dana gotong royong dan trikora Disahkan pada tanggal 24 November 1998

 

 

Keputusan Presiden Nomor 194 Tahun 1998
tentang pengesahan persetujuan antara pemerintah republik indonesia dan pemerintah republik slovenia mengenai kerjasama ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi Disahkan pada tanggal 13 November 1998

 

 

Keputusan Presiden Nomor 193 Tahun 1998
tentang jaminan terhadap kewajiban pembayaran bank perkreditan rakyat Disahkan pada tanggal 13 November 1998

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2005 tentang Pengakhiran Jaminan Pemerintah Terhadap Kewajiban Embayaran Bank Perkreditan Rakyat

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2005 tentang Pengakhiran Jaminan Pemerintah Terhadap Kewajiban Embayaran Bank Perkreditan Rakyat

-

ditimbang oleh

Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/33/PBI/2005 Tahun 2005 tentang Pencabutan Atas Peraturan Bank Indonesia No. 5/17/PBI/2003 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pelaksanaan Jaminan Pemerintah Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Perkreditan Rakyat

 

Keputusan Presiden Nomor 192 Tahun 1998
tentang perubahan atas keputusan presiden nomor 61 tahun 1998 tentang kedudukan, tugas, susunan organisasi dan tata kerja departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan keputusan presiden nomor 144 tahun 1998. Disahkan pada tanggal 10 November 1998

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Kristen Protestan Negeri

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1999 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Seni Indonesia Padang Panjang

-

diubah oleh

Keputusan Presiden Nomor 115 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 61 tahun 1998 tentang kedudukan, tugas, susunan organisasi dan tata kerja departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden nomor 192 tahun 1998

 

Keputusan Presiden Nomor 191 Tahun 1998
tentang dewan penegakan keamanan dan sistem hukum Disahkan pada tanggal 0 1998

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dicabut oleh

Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2000 tentang Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 191 Tahun 1998 tentang Dewan Penegakan Keamanan dan Sistem Hukum


 

Keputusan Presiden Nomor 191 Tahun 1998
tentang dewan penegakan keamanan dan sistem hukum Disahkan pada tanggal 9 November 1998

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dicabut oleh

Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2000 tentang Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 191 Tahun 1998 tentang Dewan Penegakan Keamanan dan Sistem Hukum

 

Keputusan Presiden Nomor 190 Tahun 1998
tentang pembentukan gugus tugas peningkatan jaring pengaman sosial Disahkan pada tanggal 3 November 1998

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 124 Tahun 2001 tentang Komite penanggulangan kemiskinan

 

Keputusan Presiden Nomor 189 Tahun 1998
tentang pencabutan keputusan presiden nomor 34 tahun 1986 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan keputusan presiden nomor 26 tahun 1995 Disahkan pada tanggal 29 Oktober 1998

 

 

Keputusan Presiden Nomor 188 Tahun 1998
tentang tata cara mempersiapkan rancangan undang-undang. Disahkan pada tanggal 29 Oktober 1998

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik penyusunan peraturan perundang-undangan dan bentuk rancangan undang-undang, rancangan peraturan pemerintah dan rancangan keputusan presiden

-

dicabut oleh

Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, Dan Rancangan Peraturan Presiden

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, Dan Rancangan Peraturan Presiden

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 340/Kpts/OT.160/9/2005 Tahun 2005 tentang Panitia Antar Departemen Untuk Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Pengesahan Internasional Treaty On Plant Genetic Resouces For Food and Agriculture (Traktat Internasional Mengenai Sumberdaya Genetik Tanaman Untuk Pangan dan Pertanian)

 

Keputusan Presiden Nomor 187 Tahun 1998
tentang pencabutan keputusan presiden nomor 93 tahun 1996 tentang bantuan pinjaman kepada pt. kiani kerta Disahkan pada tanggal 22 Oktober 1998

 

 

Keputusan Presiden Nomor 186 Tahun 1998
tentang tim koordinasi telematika indonesia Disahkan pada tanggal 20 Oktober 1998

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 2000 tentang Tim Koordinasi Telematika Indonesia

 

Keputusan Presiden Nomor 185 Tahun 1998
tentang pembentukan pengadilan negeri liwa Disahkan pada tanggal 20 Oktober 1998

 

 

Keputusan Presiden Nomor 184 Tahun 1998
tentang tim koordinasi dan sub tim koordinasi kerjasama ekonomi sub regional. Disahkan pada tanggal 20 Oktober 1998

 

 

Keputusan Presiden Nomor 183 Tahun 1998
tentang badan koordinasi penanaman modal. Disahkan pada tanggal 14 Oktober 1998

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diubah oleh

Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden No. 183 tahun 1998 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 117 Tahun 1999 tentang Perubahan kedua atas Keputusan Presiden Nomor 97 tahun 1993 tentang tata cara penanaman modal

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 120 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 33 tahun 1981 tentang badan koordinasi penanaman modal sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan keputusan Presiden Nomor 113 tahun 1998

-

diubah oleh

Keputusan Presiden Nomor 121 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 183 tahun 1998 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 37 tahun 1999

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 171 Tahun 1999 tentang Badan Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara

 

Keputusan Presiden Nomor 182 Tahun 1998
tentang badan pembina badan usaha milik negara Disahkan pada tanggal 13 Oktober 1998

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 171 Tahun 1999 tentang Badan Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara

 

Keputusan Presiden Nomor 181 Tahun 1998
tentang komisi nasional anti kekerasan terhadap perempuan Disahkan pada tanggal 9 Oktober 1998

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2005 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2005 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan


 

Keputusan Presiden Nomor 180 Tahun 1998
tentang perubahan atas keputusan presiden no.78 tahun 1998 tentang peninjauan kembali harga jual eceran bahan bakar minyak dalam negeri Disahkan pada tanggal 1 Oktober 1998

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1999 tentang Harga jual eceran bahan bakar minyak dalam negeri

 

Keputusan Presiden Nomor 179 Tahun 1998
tentang pemberlakuan peraturan pemerintah no. 21 tahun 1997 tentang pajak bahan bakar kendaraan bermotor Disahkan pada tanggal 1 Oktober 1998

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 180 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden No.78 Tahun 1998 tentang Peninjauan kembali harga jual eceran bahan bakar minyak dalam negeri

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1999 tentang Harga jual eceran bahan bakar minyak dalam negeri

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 135 Tahun 2000 tentang Harga jual eceran bahan bakar minyak dalam negeri

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 2001 tentang Harga jual eceran bahan bakar minyak dalam negeri

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 2001 tentang Harga jual eceran bahan bakar minyak dalam negeri

 

Keputusan Presiden Nomor 178 Tahun 1998
tentang pengesahan persetujuan antara pemerintah republik indonesia dan pemerintah republik mali mengenai kerjasama ekonomi dan teknik. Disahkan pada tanggal 29 September 1998

 

 

Keputusan Presiden Nomor 177 Tahun 1998
tentang pengesahan persetujuan antara pemerintah republik indonesia dan pemerintah republik sosialis vietnam tentang penghindaran pajak berganda dan pencegahan engelakan pajak atas panghasilan berserta protokol Disahkan pada tanggal 29 September 1998

 

 

Keputusan Presiden Nomor 176 Tahun 1998
tentang pengesahan persetujuan antara pemerintah republik indonesia dan pemerintah republik arab suriah tentang penghindaran pajak berganda dan pencegahan pengelakan pajak atas penghasilan Disahkan pada tanggal 29 September 1998

 

 

Keputusan Presiden Nomor 175 Tahun 1998
tentang pengesahan persetujuan antara pemerintah republik indonesia dan pemerintah meksiko serikat mengenai kerjasama teknik dan ilmu pengetahuan Disahkan pada tanggal 29 September 1998

 

 

Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1998
tentang pemanfaatan kapal ikan asing yang dinyatakan di rampas untuk negara Disahkan pada tanggal 28 September 1998

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2000 tentang Pemanfaatan kapal perikanan yang dinyatakan dirampas untuk negara

 

Keputusan Presiden Nomor 173 Tahun 1998
tentang perubahan atas keputusan presiden no.120 tahun 1993 tentang dewan pengembangan kawasan timur indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan keputusan presiden no. 75 tahun 1998 Disahkan pada tanggal 24 September 1998

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 2000 tentang Dewan Pengembangan Kawasan Timur Indonesia

 

Keputusan Presiden Nomor 172 Tahun 1998
tentang tim penanggulangan masalah utang-utang perusahaan swasta indonesia Disahkan pada tanggal 24 September 1998

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembentukan badan restrukturisasi utang luar negeri perusahaan indonesia (Indonesian Debt Restructuring Agency)

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 2000 tentang Pembubaran tim penanggulangan masalah utang-utang perusahaan swasta Indonesia

 

Keputusan Presiden Nomor 171 Tahun 1998
tentang kawasan pengembangan ekonomi terpadu sabang Disahkan pada tanggal 22 September 1998

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perlakuan perpajakan di kawasan pengembangan ekonomi terpadu

-

ditimbang oleh

Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2000 tentang Pembangunan pulau sabang menjadi daerah perdagangan bebas dan pelabuhan bebas

 

Keputusan Presiden Nomor 170 Tahun 1998
tentang penetapan kawasan pengembangan ekonomi terpadu daerah aliran sungai kahayan, kapuas dan barito Disahkan pada tanggal 22 September 1998

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perlakuan perpajakan di kawasan pengembangan ekonomi terpadu

 

Keputusan Presiden Nomor 169 Tahun 1998
tentang penetapan kawasan pengembangan ekonomi terpadu betano, natarbora dan viqueque Disahkan pada tanggal 22 September 1998

 

 

Keputusan Presiden Nomor 168 Tahun 1998
tentang penetapan kawasan pengembangan ekonomi terpadu buton, kolaka dan kendari Disahkan pada tanggal 22 September 1998

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perlakuan perpajakan di kawasan pengembangan ekonomi terpadu

 

Keputusan Presiden Nomor 167 Tahun 1998
tentang penetapan kawasan pengembangan ekonomi terpadu batui Disahkan pada tanggal 22 Desember 1998

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perlakuan perpajakan di kawasan pengembangan ekonomi terpadu

 

Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 1998
tentang penetapan kawasan pengembangan ekonomi terpadu bima Disahkan pada tanggal 22 September 1998

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perlakuan perpajakan di kawasan pengembangan ekonomi terpadu

 

 

Keputusan Presiden Nomor 165 Tahun 1998
tentang penetapan kawasan pengembangan ekonomi terpadu seram Disahkan pada tanggal 22 September 1998

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perlakuan perpajakan di kawasan pengembangan ekonomi terpadu

 

Keputusan Presiden Nomor 164 Tahun 1998
tentang penetapan kawasan pengembangan ekonomi terpadu pare-pare Disahkan pada tanggal 22 September 1998

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perlakuan perpajakan di kawasan pengembangan ekonomi terpadu

 

Keputusan Presiden Nomor 163 Tahun 1998
tentang sekolah tinggi ilmu statistik Disahkan pada tanggal 11 September 1998

 

 

Keputusan Presiden Nomor 162 Tahun 1998
tentang penunjukan pengacara dan penasehat hukum indonesia untuk membantu satuan tugas khusus masalah pulau ligitan dan pulau sipadan di mahkamah internasional Disahkan pada tanggal 18 September 1998

 

 

Keputusan Presiden Nomor 161 Tahun 1998
tentang pengesahan persetujuan antara pemerintah republik indonesia dan pemerintah republik uzbekistan tentang penghindaran pajak berganda dan pencegahan pengelakan pajak atas penghasilan (laba usaha) Disahkan pada tanggal 18 September 1998

 

 

Keputusan Presiden Nomor 160 Tahun 1998
tentang pengesahan persetujuan antara pemerintah republik indonesia dan pemerintah turki tentang penghindaran pajak berganda dan pencegahan pengelakan pajak atas penghasilan beserta protokol Disahkan pada tanggal 18 September 1998

 

 

Keputusan Presiden Nomor 159 Tahun 1998
tentang pengesahan persetujuan antara pemerintah republik indonesia dan pemerintah republik arab suriah mengenai peningkatan dan perlindungan atas penanaman modal Disahkan pada tanggal 18 September 1998

 

 

Keputusan Presiden Nomor 158 Tahun 1998
tentang pengesahan persetujuan penghindaran pajak berganda dan pencegahan pengelakan pajak dan penghindaran pajak atas penghasilan antara republik indonesia dan republik venezuela beserta protokol. Disahkan pada tanggal 18 September 1998

 

 

Keputusan Presiden Nomor 157 Tahun 1998
tentang pengesahan persetujuan antara pemerintah republik indonesia dan pemerintah mongolia mengenai penghindaran pajak berganda dan pencegahan pengelakan pajak atas penghasilan Disahkan pada tanggal 18 September 1998

 

 

Keputusan Presiden Nomor 156 Tahun 1998
tentang pengesahan persetujuan antara pemerintah republik indonesia dan pemerintah uni emirat arab tentang penghindaran pajak berganda dan pencegahan pengelakan pajak atas penghasilan beserta protokol. Disahkan pada tanggal 18 September 1998

 

 

Keputusan Presiden Nomor 155 Tahun 1998
tentang pengesahan persetujuan antara pemerintah republik indonesia dan pemerintah ukraina tentang penghindaran pajak berganda dan pencegahan pengelakan pajak atas penghasilan beserta protokol Disahkan pada tanggal 18 September 1998

 

 

Keputusan Presiden Nomor 154 Tahun 1998
tentang pengesahan protocol on the extension of the cooperation agreement between the european community and the member countries of asean to the socialist republic of vietnam. Disahkan pada tanggal 18 September 1998

 

 

Keputusan Presiden Nomor 153 Tahun 1998
tentang pengesahan persetujuan antara pemerintah republik indonesia dan pemerintah republik arab mesir tentang penghindaran pajak berganda dan pencegahan pengelakan pajak atas penghasilan Disahkan pada tanggal 18 September 1998

 

 

Keputusan Presiden Nomor 152 Tahun 1998
tentang pengesahan persetujuan antara pemerintah r.i. dan pemerintah negara kuwait tentang penghindaran pajak berganda dan pencegahan pengelakan pajak atas penghasilan dan modal Disahkan pada tanggal 18 September 1998

Keputusan Presiden Nomor 151 Tahun 1998
tentang pengesahan persetujuan antara pemerintah r.i. dan pemerintah kerajaan yordania hashimiah tentang penghindaran pajak berganda dan pencegahan pengelakan pajak atas penghasilan Disahkan pada tanggal 18 September 1998

 

 

Keputusan Presiden Nomor 150 Tahun 1998
tentang pengesahan persetujuan antara pemerintah republik indonesia dan pemerintah republik sudan tentang penghindaran pajak berganda yang berhubungan dengan pajak atas penghasilan Disahkan pada tanggal 16 September 1998

 

 

Keputusan Presiden Nomor 149 Tahun 1998
tentang pengesahan agreement between the republic of indonesia and the kingdom of belgium for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income beserta protocol Disahkan pada tanggal 18 September 1998

 

 

Keputusan Presiden Nomor 148 Tahun 1998
tentang pengesahan agreement between the goverment of the republic of indonesia and the goverment of the republic of south africa for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income Disahkan pada tanggal 18 September 1998

 

 

Keputusan Presiden Nomor 147 Tahun 1998
tentang pengesahan persetujuan antara pemerintah republik indonesia dengan pemerintah romania mengenai penghindaran pajak berganda dan pencegahan pengelakan pajak atas penghasilan Disahkan pada tanggal 18 September 1998

 

 

Keputusan Presiden Nomor 146 Tahun 1998
tentang pengesahan persetujuan perdagangan antara pemerintah republik indonesia dan pemerintah republik sudan Disahkan pada tanggal 16 September 1998

 

 

Keputusan Presiden Nomor 145 Tahun 1998
tentang pembentukan pengadilan agama natuna, tulang bawang, tanggamus, cikarang, kajen, giri menang, badung, ermera, manatuto, sentani, mimika dan paniai Disahkan pada tanggal 16 September 1998

 

 

Keputusan Presiden Nomor 144 Tahun 1998
tentang perubahan atas keputusan presiden no.61 tahun 1998 tentang kedudukan, tugas, susunan organisasi dan tata kerja departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan keppres no.142 tahun 1998 Disahkan pada tanggal 15 September 1998

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 192 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1998 tentang Kedudukan, tugas, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 144 Tahun 1998.

 

Keputusan Presiden Nomor 143 Tahun 1998
tentang badan administrasi kepegawaian negara Disahkan pada tanggal 14 September 1998

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 95 Tahun 1999 tentang Badan Kepegawaian Negara

 

Keputusan Presiden Nomor 142 Tahun 1998
tentang perubahan atas keputusan presiden nomor 61 tahun 1998 tentang kedudukan, tugas, susunan organsiasi dan tata kerja departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan keputusan presiden nomor 138 tahun 1998. Disahkan pada tanggal 14 September 1998

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 144 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden No.61 Tahun 1998 tentang Kedudukan, tugas, susunan organisasi dan tata kerja departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan KEPPRES No.142 Tahun 1998

 

Keputusan Presiden Nomor 141 Tahun 1998
tentang perincian pengeluaran pembangunan tahun anggaran 1998/1999 Disahkan pada tanggal 11 September 1998

 

 

Keputusan Presiden Nomor 140 Tahun 1998
tentang perincian pengeluaran rutin tahun anggaran 1998/1999 Disahkan pada tanggal 11 September 1998

 

 

Keputusan Presiden Nomor 139 Tahun 1998
tentang tim restrukturisasi dan rehabilitasi pt (persero) perusahaan listrik negara Disahkan pada tanggal 11 September 1998

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 1999 tentang Tim Restrukturisasi dan Rehabilitasi PT (Persero) Perusahaan Listrik Negara

 

Keputusan Presiden Nomor 138 Tahun 1998
tentang perubahan atas keputusan presiden nomor 61 tahun 1998 tentang kedudukan, tugas, susunan organisasi, dan tata kerja departemen sebagaimana telah diubah dengan keputusan presiden nomor 102 tahun 1998. Disahkan pada tanggal 2 September 1998

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 142 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1998 tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organsiasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 138 Tahun 1998.

 

Keputusan Presiden Nomor 137 Tahun 1998
tentang pencabutan keputusan presiden nomor 119 tahun 1993 tentang pembentukan tim penasehat presiden mengenai pelaksanaan pedoman penghayatan dan pengamalan pancasila. Disahkan pada tanggal 2 September 1998

Keputusan Presiden Nomor 136 Tahun 1998
tentang pokok-pokok organisasi lembaga pemerintah non departemen Disahkan pada tanggal 31 Agustus 1998

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 143 Tahun 1998 tentang Badan Administrasi Kepegawaian Negara

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 183 Tahun 1998 tentang Badan koordinasi penanaman modal

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 196 Tahun 1998 tentang Badan Pengendalian Dampak Lingkungan

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden No. 183 tahun 1998 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 1999 tentang Lembaga Sandi Negara

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 85 Tahun 1999 tentang Badan Pengembangan Kehidupan Bernegara

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 95 Tahun 1999 tentang Badan Kepegawaian Negara

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 1999 tentang Dewan ketahanan nasional dan sekretariat jenderal Dewan Ketahanan Nasional

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 121 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 183 tahun 1998 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 37 tahun 1999

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 138 Tahun 1999 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 152 Tahun 1999 tentang Badan Kesejahteraan Sosial Nasional

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 153 Tahun 1999 tentang Badan Informasi dan Komunikasi Nasional

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 171 Tahun 1999 tentang Badan Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2000 tentang Badan Administrasi Kependudukan dan Mobilitas Penduduk

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden No. 153 tahun 1999 tentang Badan Informasi dan Komunikasi Nasional

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2000 tentang Badan Pengendalian Dampak Lingkungan

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2000 tentang Badan Pengembangan Pariwisata dan Kesenian

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2000 tentang Badan Penetapan dan Pengendalian Penyediaan Prasarana dan Sarana Pekerjaan Umum

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2000 tentang Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 2000 tentang Badan Urusan Logistik

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 8 tahun 1999 tentang Lembaga Administrasi Negara

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 51 Tahun 2000 tentang Badan pengembangan sumber daya koperasi dan pengusaha kecil menengah

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 67 Tahun 2000 tentang Perpustakaan Nasional Republik Indonesia

-

diubah oleh

Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden No. 136 tahun 1998 tentang pokok-pokok organisasi lembaga pemerintah non departemen

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 95 Tahun 2000 tentang Badan Pertanahan Nasional

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 2000 tentang Kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi dan tata kerja lembaga pemerintah non departemen

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 173 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden No. 166 tahun 2000 tentang Kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi dan tata kerja lembaga pemerintah non departemen

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2001 tentang perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 2000 tentang kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi dan tata kerja lembaga pemerintah non departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 16Tahun 2001

 

Keputusan Presiden Nomor 135 Tahun 1998
tentang pengesahan the united nations convention to combat desertification in those countries experiencing serious drought and/or desertification, particularly in africa (konvensi perserikatan bangsa-bangsa untuk memerangi penggurunan di negara-negarayang mengalami kekeringan Disahkan pada tanggal 28 Agustus 1998

 

 

Keputusan Presiden Nomor 134 Tahun 1998
tentang perubahan atas keputusan presiden nomor 100 tahun 1998 tentang kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja menteri negara koordinator. Disahkan pada tanggal 27 Agustus 1998

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 135 Tahun 1999 tentang Keudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara Koordinator

 

Keputusan Presiden Nomor 133 Tahun 1998
tentang perubahan atas keputusan presiden nomor 82 tahun 1995 tentang pengembangan lahan gambut untuk pertanian tanaman pangan di kalimantan tengah sebagaimana telah diubah dengan keputusan presiden nomor 74 tahun 1998. Disahkan pada tanggal 20 Agustus 1998

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 1999 tentang Pedoman umum perencanaan dan pengelolaan kawasan pengembangan lahan gambut di Kalimantan Tengah

 

Keputusan Presiden Nomor 132 Tahun 1998
tentang perubahan atas keputusan presiden nomor 99 tahun 1993 tentang dewan penerbangan dan antariksa nasional republik indonesia. Disahkan pada tanggal 20 Agustus 1998

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Presiden Nomor 176 Tahun 2014 tentang Pembubaran Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional Republik Indonesia, Lembaga Koordinasi dan Pengendalian Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat, Dewan Buku Nasional, Komisi Hukum Nasional, Badan Kebijaksanaan dan Pengendalian Pembangunan Pe

 

Keputusan Presiden Nomor 131 Tahun 1998
tentang perubahan atas keputusan presiden no. 23 tahun 1975 tentang dewan pertimbangan otonomi daerah sebagaimana telah diubah dengan keppres no.250/m tahun 1983 Disahkan pada tanggal 20 Agustus 1998

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2000 tentang Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2000 tentang Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah

 

Keputusan Presiden Nomor 130 Tahun 1998
tentang pengesahan asean agreement on customs (persetujuan asean di bidang kepabeanan) Disahkan pada tanggal 18 Agustus 1998

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2014 tentang Pegesahan Asean Agreement on Custem

 

Keputusan Presiden Nomor 129 Tahun 1998
tentang rencana aksi nasional hak-hak asasi manusia indonesia Disahkan pada tanggal 15 Agustus 1998

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diubah oleh

Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 129 Tahun 1998 tentang Rencana Aksi Nasional Hak-hak Asasi Manusia Indonesia

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2004 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia Tahun 2004-2009

 

Keputusan Presiden Nomor 128 Tahun 1998
tentang perubahan keppres no. 18 tahun 1998 tentang tim ahli pada dewan pemantapan ketahanan ekonomi dan keuangan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan keppres no. 29 tahun 1998 Disahkan pada tanggal 15 Agustus 1998

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 144 Tahun 1999 tentang Dewan Ekonomi Nasional

 

Keputusan Presiden Nomor 127 Tahun 1998
tentang memberikan amnesti dan rehabilitasi kepada terpidana drs. haji andi mappetahang fatwa Disahkan pada tanggal 15 Agustus 1998

 

 

Keputusan Presiden Nomor 126 Tahun 1998
tentang memberikan amnesti dan rehabilitasi kepada terpidana ir. h. m. sanusi Disahkan pada tanggal 15 Agustus 1998

 

 

Keputusan Presiden Nomor 125 Tahun 1998
tentang memberikan amnesti dan rehabilitasi kepada terpidana abdul qadir djaelani Disahkan pada tanggal 15 Agustus 1998

 

 

Keputusan Presiden Nomor 124 Tahun 1998
tentang rehabilitasi terhadap sdr. almarhum hartono rekso dharsono Disahkan pada tanggal 15 Agustus 1998

 

 

Keputusan Presiden Nomor 123 Tahun 1998
tentang memberikan amnesti dan abolisi. Disahkan pada tanggal 15 Agustus 1998

 

 

Keputusan Presiden Nomor 122 Tahun 1998
tentang biaya perjalanan haji tahun 1999 Disahkan pada tanggal 14 Agustus 1998

 


 

Keputusan Presiden Nomor 121 Tahun 1998
tentang perubahan atas keputusan presiden nomor 17 tahun 1998 tentang dewan pemantapan ketahanan ekonomi dan keuangan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan keputusan presiden nomor 81 tahun 1998. Disahkan pada tanggal 14 Agustus 1998

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 128 Tahun 1998 tentang Perubahan KEPPRES No. 18 Tahun 1998 tentang Tim ahli pada dewan pemantapan ketahanan ekonomi dan keuangan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan KEPPRES No. 29 Tahun 1998

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 144 Tahun 1999 tentang Dewan Ekonomi Nasional

 

Keputusan Presiden Nomor 120 Tahun 1998
tentang penerbitan jaminan bank indonesia, serta penerbitan jaminan bank oleh bank persero dan bank pembangunan daerah untuk pinjaman luar negeri. Disahkan pada tanggal 12 Agustus 1998

 

 

Keputusan Presiden Nomor 119 Tahun 1998
tentang perubahan atas keputusan presiden nomor 62 tahun 1995 tentang penyelenggaraan urusan haji sebagaimana telah diubah dengan keputusan presiden nomor 81 tahun 1995. Disahkan pada tanggal 11 Agustus 1998

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 122 Tahun 1998 tentang Biaya perjalanan haji tahun 1999

 

Keputusan Presiden Nomor 118 Tahun 1998
tentang tim pemantau ketahanan pangan. Disahkan pada tanggal 11 Agustus 1998

 

 

Keputusan Presiden Nomor 117 Tahun 1998
tentang badan pengkajian dan penerapan teknologi. Disahkan pada tanggal 4 Agustus 1998

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 2000 tentang Kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi dan tata kerja lembaga pemerintah non departemen

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 173 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden No. 166 tahun 2000 tentang Kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi dan tata kerja lembaga pemerintah non departemen

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2001 tentang perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 2000 tentang kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi dan tata kerja lembaga pemerintah non departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 16Tahun 2001

 

Keputusan Presiden Nomor 116 Tahun 1998
tentang perubahan atas keputusan presiden nomor 26 tahun 1980 tentang pembentukan badan koordinasi penanaman modal daerah. Disahkan pada tanggal 28 Juli 1998

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 120 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 33 tahun 1981 tentang badan koordinasi penanaman modal sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan keputusan Presiden Nomor 113 tahun 1998

-

diubah oleh

Keputusan Presiden Nomor 122 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 26 tahun 1980 tentang pembentukan Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 116 tahun 1998

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 122 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 26 tahun 1980 tentang pembentukan Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 116 tahun 1998

 

Keputusan Presiden Nomor 115 Tahun 1998
tentang perubahan atas keputusan presiden nomor 97 tahun 1993 tentang tata cara penanaman modal. Disahkan pada tanggal 28 Juli 1998

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 116 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1980 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah.

-

diperhatikan oleh

Intruksi Presiden Nomor 23 Tahun 1998 tentang Penghapusan ketentuan kewajiban memiliki surat persetujuan prinsip dalam pelaksanaan realisasi Penanaman Modal di Daerah

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 117 Tahun 1999 tentang Perubahan kedua atas Keputusan Presiden Nomor 97 tahun 1993 tentang tata cara penanaman modal

 

Keputusan Presiden Nomor 114 Tahun 1998
tentang perubahan atas keputusan presiden nomor 25 tahun 1991 tentang kedudukan, tugas, fungsi, dan susunan organisasi badan koordinasi penanaman modal. Disahkan pada tanggal 28 Juli 1998

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 115 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1993 tentang Tata Cara Penanaman Modal.

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 116 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1980 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah.

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 183 Tahun 1998 tentang Badan koordinasi penanaman modal

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 121 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 183 tahun 1998 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 37 tahun 1999

 

Keputusan Presiden Nomor 113 Tahun 1998
tentang perubahan atas keputusan presiden nomor 33 tahun 1981 tentang badan koordinasi penanaman modal. Disahkan pada tanggal 28 Juli 1998

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 115 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1993 tentang Tata Cara Penanaman Modal.

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 116 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1980 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah.

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 183 Tahun 1998 tentang Badan koordinasi penanaman modal

-

diubah oleh

Keputusan Presiden Nomor 120 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 33 tahun 1981 tentang badan koordinasi penanaman modal sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan keputusan Presiden Nomor 113 tahun 1998

 

Keputusan Presiden Nomor 112 Tahun 1998
tentang pengesahan persetujuan angkutan udara antara pemerintah republik indonesia dan pemerintah republik uzbekistan. Disahkan pada tanggal 27 Juli 1998

 

 

Keputusan Presiden Nomor 111 Tahun 1998
tentang pengesahan persetujuan angkutan udara antara pemerintah republik indonesia dan pemerintah ukrania. Disahkan pada tanggal 27 Juli 1998

 

 

Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 1998
tentang pengesahan agreement between the government of the republic of indonesia and the government of the republik of mauristius on the promotion and protection of investment. Disahkan pada tanggal 27 Juli 1998

 

 

Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 1998
tentang pengesahan persetujuan antara pemerintah republik indonesia dan pemerintah yaman mengenai peningkatan dan perlindungan atas penanaman modal Disahkan pada tanggal 27 Juli 1998

 

 

 

Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 1998
tentang pengesahan persetujuan antara pemerintah republik indonesia dan pemerintah mongolia mengenai peningkatan dan perlindungan atas penanaman modal Disahkan pada tanggal 27 Juli 1998

 

 

 

Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 1998
tentang pengesahan persetujuan antara pemerintah republik indonesia dan pemerintah republik turki mengenai peningkatan dan perlindungan atas penanaman modal Disahkan pada tanggal 27 Juli 1998

 

Keputusan Presiden Nomor 106 Tahun 1998
tentang tim dokter ahli presiden dan penasehat tim dokter ahli presiden Disahkan pada tanggal 23 Juli 1998

 

 

Keputusan Presiden Nomor 105 Tahun 1998
tentang pemberian amnesti kepada para terpidana Disahkan pada tanggal 23 Juli 1998

 

 

Keputusan Presiden Nomor 104 Tahun 1998
tentang kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja sekretariat negara Disahkan pada tanggal 23 Juli 1998

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Intruksi Presiden Nomor 28 Tahun 1998 tentang Pelaksanaan tugas Sekretariat Wakil Presiden.

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 104 tahun 1998 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Negara

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 156 Tahun 1999 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Militer Presiden

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 2000 tentang Sekretariat Wakil Presiden

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 2000 tentang Sekretariat Negara

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2000 tentang Sekretariat Kabinet

 

Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 1998
tentang tim evaluasi privatisasi badan usaha milik negara Disahkan pada tanggal 20 Juli 1998

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2001 tentang Tim konsultasi privatisasi Badan Usaha Milik Negara

 

Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 1998
tentang perubahan atas keputusan presiden nomor 61 tahun 1998 tentang kedudukan, tugas, susunan organisasi dan tata kerja departemen Disahkan pada tanggal 20 Juli 1998

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 136 Tahun 1998 tentang Pokok-pokok Organisasi Lembaga Pemerintah Non Departemen

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 138 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1998 tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 1998.

 

Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 1998
tentang kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tatakerja menteri negara. Disahkan pada tanggal 20 Juli 1998

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 117 Tahun 1998 tentang Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi.

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 136 Tahun 1998 tentang Pokok-pokok Organisasi Lembaga Pemerintah Non Departemen

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 196 Tahun 1998 tentang Badan Pengendalian Dampak Lingkungan

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 134 Tahun 1999 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pengelolaan program aksi kependudukan di Indonesia

 

Keputusan Presiden Nomor 100 Tahun 1998
tentang kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tatakerja menteri negara koordinator. Disahkan pada tanggal 20 Juli 1998

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diubah oleh

Keputusan Presiden Nomor 134 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 100 tahun 1998 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara Koordinator.

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 136 Tahun 1998 tentang Pokok-pokok Organisasi Lembaga Pemerintah Non Departemen

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 106 Tahun 1999 tentang Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 135 Tahun 1999 tentang Keudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara Koordinator

 

Keputusan Presiden Nomor 99 Tahun 1998
tentang bidang/jenis usaha yang dicadangkan untuk usaha kecil dan bidang/jenis usaha yang terbuka untuk usaha menengah atau usaha besar dengan syarat kemitraan Disahkan pada tanggal 14 Juli 1998

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 85 Tahun 2000 tentang Pencabutan KEPPRES No. 22 Tahun 1990 tentang Pembinaan usaha peternakan ayam ras

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 357/Kpts/HK.350/5/2002 Tahun 2002 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 392/Kpts/OT.210/6/2002 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Industri Masyarakat Perkebunan

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 633/Kpts/OT.140/10/2004 Tahun 2004 tentang Pedoman Kriteria dan Standardisasi Klasifikasi Kimbun

 

Keputusan Presiden Nomor 98 Tahun 1998
tentang pencabutan keputusan presiden nomor 90 tahun 1995 tentang perlakuan pajak penghasilan atas bantuan yang diberikan untuk pembinaan keluarga prasejahtera dan keluarga sejahtera i sebagaimana telah diubah dan ditambah dengankeputusan presiden nomor 92 tahun 1996 Disahkan pada tanggal 7 Juli 1998

 

 

Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1998
tentang pencabutan keputusan presiden nomor 34 tahun 1988 tentang pengumpulan dana cadangan umum Disahkan pada tanggal 7 Juli 1998

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2001 tentang perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 2000 tentang kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi dan tata kerja lembaga pemerintah non departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 16Tahun 2001

 

Keputusan Presiden Nomor 96 Tahun 1998
tentang daftar bidang usaha yang tertutup bagi penanaman modal Disahkan pada tanggal 2 Juli 1998

 

 

Keputusan Presiden Nomor 95 Tahun 1998
tentang pembentukan badan restrukturisasi utang luar negeri perusahaan swasta indonesia (indonesian debt restructuring agency) Disahkan pada tanggal 2 Juli 1998

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembentukan badan restrukturisasi utang luar negeri perusahaan indonesia (Indonesian Debt Restructuring Agency)

 

Keputusan Presiden Nomor 94 Tahun 1998
tentang perubahan atas keputusan presiden nomor 41 tahun 1973 tentang daerah industri pulau batam sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan keputusan presiden nomor 58 tahun 1989 Disahkan pada tanggal 29 Juni 1998

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Intruksi Presiden Nomor 24 Tahun 1998 tentang Pemulihan kewenangan Menteri Pertambangan dan Energi dalam pemberian ijin usaha pertambangan pasir laut di daerah lepas pantai perairan pulau Batam dan sekitarnya.

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 320/Kpts/OT.210/6/2003 Tahun 2003 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Menteri Pertanian Nomor 501/Kpts/OT.210/8/2002 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai dan Stasiun Karantina Hewan

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 321/Kpts/OT.210/6/2003 Tahun 2003 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Menteri Pertanian Nomor 499/Kpts/OT.210/8/2002 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai dan Stasiun Karantina Tumbuhan

 

Keputusan Presiden Nomor 93 Tahun 1998
tentang hari jadi tentara nasional indonesia angkatan darat Disahkan pada tanggal 25 Juni 1998

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dicabut oleh

Keputusan Presiden Nomor 163 Tahun 1999 tentang Hari Juang Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat

 

Keputusan Presiden Nomor 92 Tahun 1998
tentang pengesahan montreal protocol on substances that deplete the ozone layer, copenhagen, 1992 (protokol montreal tentang zat-zat yang merusak lapisan ozon, copenhagen, 1992 Disahkan pada tanggal 23 Juni 1998

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2005 tentang Pengesahan Beijing Amendment To The Montreal Protocol On Substances That Deplete The Ozone Layer (Amendemen Beijing Atas Protokol Montreal Tentang Bahan-Bahan Yang Merusak Lapisan Ozon)

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2005 tentang Pengesahan Beijing Amendment To The Montreal Protocol On Substances That Deplete The Ozone Layer (Amendemen Beijing Atas Protokol Montreal Tentang Bahan-Bahan Yang Merusak Lapisan Ozon)

-

ditimbang oleh

Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2005 tentang Pengesahan Montreal Amendment To The Montreal Protocol On Substances That Deplete The Ozone Layer (Amendemen Montreal Atas Protokol Montreal Tentang Bahan-Bahan Yang Merusak Lapisan Ozon)

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2005 tentang Pengesahan Montreal Amendment To The Montreal Protocol On Substances That Deplete The Ozone Layer (Amendemen Montreal Atas Protokol Montreal Tentang Bahan-Bahan Yang Merusak Lapisan Ozon)

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/12/2007 Tahun 2007 tentang Ketentuan Impor Metil Bromida Untuk Keperluan Karantina Dan Pra Pengapalan

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 38/M-DAG/PER/10/2010 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24/M-DAG/PER/6/2006 Tentang Ketentuan Impor Bahan Perusak Lapisan Ozon

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 03/M.DAG/PER/1/2012 Tahun 2012 tentang Ketentuan Impor Bahan Perusak Lapisan Ozon (BPO)


 

Keputusan Presiden Nomor 91 Tahun 1998
tentang pengesahan persetujuan perdagangan antara pemerintah republik indonesia dan pemerintah republik yaman Disahkan pada tanggal 23 Juni 1998

 

 

Keputusan Presiden Nomor 90 Tahun 1998
tentang pengesahan persetujuan antara pemerintah republik indonesia dan pemerintah kerajaan thailand mengenai peningkatan dan perlindungan atas penanaman modal Disahkan pada tanggal 23 Juni 1998

 

 

Keputusan Presiden Nomor 89 Tahun 1998
tentang pengesahan persetujuan perdagangan antara pemerintah republik indonesia dan pemerintah republik kroasia mengenai kerjasama ekonomi dan teknik Disahkan pada tanggal 23 Juni 1998

 

 

Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 1998
tentang pengesahan persetujuan perdagangan antara pemerintah republik indonesia dan pemerintah republik afrika selatan Disahkan pada tanggal 23 Juni 1998

 

 

Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1998
tentang badan koordinasi survei dan pemetaan nasional Disahkan pada tanggal 17 Juni 1998

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 2000 tentang Kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi dan tata kerja lembaga pemerintah non departemen

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 173 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden No. 166 tahun 2000 tentang Kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi dan tata kerja lembaga pemerintah non departemen

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2001 tentang perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 2000 tentang kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi dan tata kerja lembaga pemerintah non departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 16Tahun 2001

 

Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 1998
tentang badan pusat statistik Disahkan pada tanggal 17 Juni 1998

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 163 Tahun 1998 tentang Sekolah Tinggi Ilmu Statistik

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 2000 tentang Kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi dan tata kerja lembaga pemerintah non departemen

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 173 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden No. 166 tahun 2000 tentang Kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi dan tata kerja lembaga pemerintah non departemen

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2001 tentang perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 2000 tentang kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi dan tata kerja lembaga pemerintah non departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 16Tahun 2001

 

Keputusan Presiden Nomor 85 Tahun 1998
tentang memberikan amnesti dan abolisi kepada sdr. cancio antoni h.g., sdr. bendito amaral, sdr. thomas agusto coreia, sdr. hermenegildo dacosta, sdr. coky yahya runasia tanel guntur aritonang,sdr. jose gomes, sdr. lius pereira, sdr. antoni gusmao freitas Disahkan pada tanggal 9 Juni 1998

 

 

Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 1998
tentang pembentukan kejaksaan negeri depok Disahkan pada tanggal 9 Juni 1998

 

 

Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 1998
tentang pengesahan convention (number 87) concerning freedom of association and protection of the right to organise (konvensi nomor 87 tentang kebebasan berserikat dan perlindungan hak untuk berorganisasi Disahkan pada tanggal 5 Juni 1998

 

 

Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1998
tentang memberikan amnesti dan abolisi Disahkan pada tanggal 28 Mei 1998

 

 

Keputusan Presiden Nomor 81 Tahun 1998
tentang perubahan atas keputusan presiden nomor 17 tahun 1998 tentang dewan pemantapan ketahanan ekonomi dan keuangan, sebagaimana telah diubah dengan keputusan presiden nomor 47 tahun 1998 Disahkan pada tanggal 28 Mei 1998

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 121 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1998 tentang Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi dan Keuangan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 81 Tahun 1998.

 

Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 1998
tentang memberikan amnesti dan atau abolisi Disahkan pada tanggal 25 Mei 1998

 

 

Keputusan Presiden Nomor 79 Tahun 1998
tentang perubahan harga jual tenaga listrik yang disediakan oleh perusahaan perseroan (persero) pt perusahaan listrik negara Disahkan pada tanggal 15 Mei 1998

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1999 tentang Penundaan pemberlakuan harga jual tenaga listrik yang disediakan oleh perusahaan perseroan (Persero) PT. Perusahaan Listrik Negara

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 2000 tentang Harga jual tenaga listrik yang disediakan oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara

 

Keputusan Presiden Nomor 78 Tahun 1998
tentang peninjauan kembali harga jual eceran bahan bakar minyak dalam negeri Disahkan pada tanggal 15 Mei 1998

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diubah oleh

Keputusan Presiden Nomor 180 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden No.78 Tahun 1998 tentang Peninjauan kembali harga jual eceran bahan bakar minyak dalam negeri

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 180 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden No.78 Tahun 1998 tentang Peninjauan kembali harga jual eceran bahan bakar minyak dalam negeri

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1999 tentang Harga jual eceran bahan bakar minyak dalam negeri

 

Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 1998
tentang perubahan atas keputusan presiden nomor 60 tahun 1998 tentang kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja menteri negara Disahkan pada tanggal 8 Mei 1998

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 1998 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tatakerja Menteri Negara.


 

Keputusan Presiden Nomor 76 Tahun 1998
tentang badan pengawas tenaga nuklir Disahkan pada tanggal 8 Mei 1998

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 66 Tahun 1999 tentang Tunjangan bahaya radiasi bagi pegawai negeri di lingkungan badan pengawas tenaga nuklir

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 66 Tahun 1999 tentang Tunjangan bahaya radiasi bagi pegawai negeri di lingkungan badan pengawas tenaga nuklir

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 2000 tentang Kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi dan tata kerja lembaga pemerintah non departemen

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 173 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden No. 166 tahun 2000 tentang Kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi dan tata kerja lembaga pemerintah non departemen

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2001 tentang perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 2000 tentang kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi dan tata kerja lembaga pemerintah non departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 16Tahun 2001

 

Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1998
tentang perubahan atas keputusan presiden nomor 120 tahun 1993 tentang dewan pengembangan kawasan timur indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan keputusan presiden nomor 54 tahun 1995 Disahkan pada tanggal 7 Mei 1998

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 164 Tahun 1998 tentang Penetapan kawasan pengembangan ekonomi terpadu Pare-pare

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 1998 tentang Penetapan kawasan pengembangan ekonomi terpadu Bima

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 167 Tahun 1998 tentang Penetapan kawasan pengembangan ekonomi terpadu Batui

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 168 Tahun 1998 tentang Penetapan kawasan pengembangan ekonomi terpadu Buton, Kolaka dan Kendari

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 169 Tahun 1998 tentang Penetapan kawasan pengembangan ekonomi terpadu Betano, Natarbora dan Viqueque

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 170 Tahun 1998 tentang Penetapan kawasan pengembangan ekonomi terpadu daerah aliran sungai Kahayan, Kapuas dan Barito

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 171 Tahun 1998 tentang Kawasan pengembangan ekonomi terpadu Sabang

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 173 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden No.120 Tahun 1993 tentang Dewan pengembangan kawasan timur Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden No. 75 Tahun 1998

 

Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 1998
tentang perubahan atas keputusan presiden nomor 82 tahun 1995 tentang pengembangan lahan gambut untuk pertanian tanaman pangan di kalimantan tengah Disahkan pada tanggal 7 Mei 1998

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 133 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 82 tahun 1995 tentang Pengembangan Lahan Gambut untuk Pertanian Tanaman Pangan di Kalimantan Tengah sebagaimana telah Diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 74 tahun 1998.

 

Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1998
tentang tim evaluasi dalam rangka pengadaan barang dan jasa pemerintah serta proyek dan kegiatan kerjasama pemerintah dan swasta di bidang infrastruktur Disahkan pada tanggal 6 Mei 1998

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 1999 tentang Perubahan atas keputusan presiden nomor 16 tahun 1994 tentang pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan keputusan presiden nomor 8 tahun 1997

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 81 Tahun 2001 tentang Komite Kebijakan Percepatan Pembangunan Infrastruktur

 

Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 1998
tentang tim evaluasi privatisasi badan usaha milik negara Disahkan pada tanggal 6 Mei 1998

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 1998 tentang Tim Evaluasi Privatisasi Badan Usaha Milik Negara

 

Keputusan Presiden Nomor 71 Tahun 1998
tentang perubahan atas keputusan presiden nomor 67 tahun 1980 tentang badan pertimbangan kepegawaian Disahkan pada tanggal 4 Mei 1998

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian

 

Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 1998
tentang harga jual tenaga listrik yang disediakan oleh perusahaan perseroan (persero) pt perusahaan listrik negara Disahkan pada tanggal 4 Mei 1998

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 79 Tahun 1998 tentang Perubahan Harga Jual Tenaga Listrik yang Disediakan oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1999 tentang Penundaan pemberlakuan harga jual tenaga listrik yang disediakan oleh perusahaan perseroan (Persero) PT. Perusahaan Listrik Negara

 

Keputusan Presiden Nomor 69 Tahun 1998
tentang harga jual eceran bahan bakar minyak dalam negeri Disahkan pada tanggal 4 Mei 1998

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 78 Tahun 1998 tentang Peninjauan Kembali Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri

 

Keputusan Presiden Nomor 67 Tahun 1998
tentang perubahan atas keputusan presiden nomor 30 tahun 1990 tentang pengenaan, pemungutan dan pembagian iuran hasil hutan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan keputusan presiden nomor 41 tahun 1993 Disahkan pada tanggal 20 April 1998

 

 

Keputusan Presiden Nomor 66 Tahun 1998
tentang perubahan atas keputusan presiden nomor 32 tahun 1993 tentang tim koordinasi pembangunan propinsi riau sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan keputusan presiden nomor 27 tahun 1996 Disahkan pada tanggal 15 April 1998

 

 

Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 1998
tentang pengesahan amendment to article 43 paragraph 2 of the convention on the rights of the child (perubahan terhadap pasal 43 ayat (2) konvensi tentang hak-hak anak Disahkan pada tanggal 13 April 1998

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44/M-DAG/PER/9/2009 Tahun 2009 tentang Pengadaan,Distribusi,Dan Pengawasan Bahan Berbahaya

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23/M-DAG/PER/9/2011 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44/M-Dag/Per/9/2009 Tentang Pengadaan, Distribusi, Dan Pengawasan Bahan Berbahaya

 

Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 1998
tentang badan pengelola badan usaha milik negara Disahkan pada tanggal 13 April 1998

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 182 Tahun 1998 tentang Badan pembina badan usaha milik negara

 

Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 1998
tentang tugas dan susunan organisasi sekretariat wakil presiden republik indonesia Disahkan pada tanggal 13 April 1998

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 198 Tahun 1998 tentang Pembentukan tim nasional reformasi menuju masyarakat madani

-

ditimbang oleh

Intruksi Presiden Nomor 28 Tahun 1998 tentang Pelaksanaan tugas Sekretariat Wakil Presiden.

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 2000 tentang Sekretariat Wakil Presiden

 

Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 1998
tentang kedudukan, tugas, fungsi, dan susunan organisasi sekretariat negara Disahkan pada tanggal 13 April 1998

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 1998 tentang Tugas dan Susunan Organisasi Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 104 Tahun 1998 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Negara

 

Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1998
tentang kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja departemen Disahkan pada tanggal 13 April 1998

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diubah oleh

Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1998 tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 136 Tahun 1998 tentang Pokok-pokok Organisasi Lembaga Pemerintah Non Departemen

-

diubah oleh

Keputusan Presiden Nomor 138 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1998 tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 1998.

-

diubah oleh

Keputusan Presiden Nomor 142 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1998 tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organsiasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 138 Tahun 1998.

-

diubah oleh

Keputusan Presiden Nomor 144 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden No.61 Tahun 1998 tentang Kedudukan, tugas, susunan organisasi dan tata kerja departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan KEPPRES No.142 Tahun 1998

-

diubah oleh

Keputusan Presiden Nomor 192 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1998 tentang Kedudukan, tugas, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 144 Tahun 1998.

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 699/Kpts/TP.120/8/98 Tahun 1998 tentang Izin Pelepasan Serangga CARMENTA - MIMOSA Untuk Pengendalian Hayati GULMA KLAPIS AIR (MIMOSA - PIGRA)

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1017/Kpts/TP.120/12/98 Tahun 1998 tentang Izin Produksi Benih Bina, Izin Pemasukan Benih dan Pengeluaran Benih Bina

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Kristen Protestan Negeri

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1999 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Seni Indonesia Padang Panjang

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 105 Tahun 1999 tentang Komite Nasional Keselamatan Transportasi

-

diubah oleh

Keputusan Presiden Nomor 115 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 61 tahun 1998 tentang kedudukan, tugas, susunan organisasi dan tata kerja departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden nomor 192 tahun 1998

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 136 Tahun 1999 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 466/Kpts/TN.260/V/99 Tahun 1999 tentang Pedoman Cara Pembuatan Obat Hewan Yang Baik

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 2000 tentang Komoditi yang dapat dijadikan subjek kontrak berjangka


 

Keputusan Presiden Nomor 60 Tahun 1998
tentang kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja menteri negara Disahkan pada tanggal 13 April 1998

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diubah oleh

Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 60 Tahun 1998 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 1998 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tatakerja Menteri Negara.

 

Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 1998
tentang kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja menteri negara koordinator Disahkan pada tanggal 13 April 1998

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 100 Tahun 1998 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tatakerja Menteri Negara Koordinator.

 

Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 1998
tentang perubahan atas keputusan presiden nomor 9 tahun 1985 tentang jenjang pangkat dan tunjangan jabatan struktural Disahkan pada tanggal 13 April 1998

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diubah oleh

Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1985 tentang jenjang pangkat dan tunjangan jabatan struktural sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 1998

 

Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 1998
tentang penetapan jalan bebas hambatan ujung pandang sebagai jalan tol dan penetapan jenis kendaraan bermotor serta besarnya tarif tol Disahkan pada tanggal 13 April 1998

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 2003 tentang Penetapan Golongan Jenis Kendaraan Bermotor dan besarnya Tarif Tol pada beberapa Jalan Tol

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 2003 tentang Penetapan Golongan Jenis Kendaraan Bermotor dan besarnya Tarif Tol pada beberapa Jalan Tol

 

Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1998
tentang kewajiban melaporkan utang luar negeri swasta Disahkan pada tanggal 8 April 1998

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 95 Tahun 1998 tentang Pembentukan Badan Restrukturisasi Utang Luar Negeri Perusahaan Swasta Indonesia (Indonesian Debt Restructuring Agency)

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembentukan badan restrukturisasi utang luar negeri perusahaan indonesia (Indonesian Debt Restructuring Agency)

-

dicabut oleh

Keputusan Presiden Nomor 137 Tahun 2000 tentang Pencabutan Keputusan Presiden No.56 tahun 1998 tentang kewajiban melaporkan utang luar negeri swasta

 

Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1998
tentang pinjaman dalam negeri dalam bentuk surat utang Disahkan pada tanggal 6 April 1998

 

 

Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 1998
tentang perubahan atas keputusan presiden nomor 14 tahun 1995 tentang pengembangan proyek natuna sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan keputusan presiden nomor 35 tahun 1998 Disahkan pada tanggal 31 Maret 1998

 

 

Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1998
tentang pengesahan protocol to implement the initial package of commitments under the asean framework agreement on services Disahkan pada tanggal 31 Maret 1998

 

 

Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1998
tentang pengesahan persetujuan antara pemerintah republik indonesia dan pemerintah republik djibouti mengenai kerjasama ekonomi dan teknik. Disahkan pada tanggal 24 Maret 1998

 

 

Keputusan Presiden Nomor 51 Tahun 1998
tentang perubahan atas keputusan presiden nomor 47 tahun 1994 tentang badan pertimbangan jabatan tingkatan nasional. Disahkan pada tanggal 24 Maret 1998

 

 

Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1998
tentang penetapan kawasan terbatas lalu lintas di wilayah daerah khusus ibu kota jakarta Disahkan pada tanggal 27 Maret 1998

 

 

Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 1998
tentang pengesahan additional protocol to the constitution of the asian-pacific postal union (protokol tambahan pada konstitusi perhimpunan pos asia-pasifik) Disahkan pada tanggal 21 Maret 1998

 

 

Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 1998
tentang perubahan atas keputusan presiden nomor 17 tahun 1998 tentang dewan pemanfaatan ketahanan ekonomi dan keuangan Disahkan pada tanggal 19 Maret 1998

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 81 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1998 tentang Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi dan Keuangan, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 1998

 

Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 1998
tentang pengesahan persetujuan antara pemerintah republik indonesia dan pemerintah republik italia mengenai kerjasama ilmu pengetahuan dan teknologi Disahkan pada tanggal 10 Maret 1998

 

 

Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1998
tentang pengesahan air transport agreement between the government of the republic of indonesia and the government of the lao people's democratic republic Disahkan pada tanggal 10 Maret 1998

 


 

Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1998
tentang pengesahan air transport agreement between the government of the republic of indonesia and the government of the republic of south afrika Disahkan pada tanggal 10 Maret 1998

 

 

Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1998
tentang pengesahan air transport agreement between the government of the republic of indonesia and the government of the republic of croatia Disahkan pada tanggal 10 Maret 1998

 

 

Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 1998
tentang pengesahan persetujuan antara pemerintah republik indonesia dan pemerintah republik mozambik mengenai kerjasama ekonomi dan teknik Disahkan pada tanggal 10 Maret 1998

 

 

Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1998
tentang pencabutan keputusan presiden nomor 19 tahun 1978 tentang pengesahan international convention on the establishment of an international fund for compensation for oil pollution damage, 1971 Disahkan pada tanggal 10 Maret 1998

 

 

Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1998
tentang pengesahan persetujuan perdagangan antara pemerintah republik indonesia dan pemerintah kerajaan kamboja Disahkan pada tanggal 10 Maret 1998

 

 

Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1998
tentang pencabutan atas keputusan presiden nomor 74 tahun 1995 tentang perlakuan pabean dan perpajakan atas impor atau penyerahan komponen dan kendaraan bermotor jenis sedan untuk dipergunakan dalam usaha pertaksian Disahkan pada tanggal 9 Maret 1998

 

 

Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 1998
tentang perubahan atas keputusan presiden nomor 37 tahun 1992 tentang usaha penyediaan tenaga listrik oleh swasta Disahkan pada tanggal 9 Maret 1998

 

 

Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 1998
tentang perubahan atas keputusan presiden nomor 18 tahun 1986 tentang pajak pertambahan nilai yang terutang atas impor dan penyerahan barang kena pajak dan jasa kena pajak tertentu yang ditanggung oleh pemerintah sebagaimana telah beberapa kalidiubah terakhir dengan keputusan presiden no. 22 tahun 1997 Disahkan pada tanggal 9 Maret 1998

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 204 Tahun 1998 tentang Perubahan atas KEPPRES No. 18 Tahun 1986 tentang Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas impor dan penyerahan barang kena pajak dan jasa kena pajak tertentu yang ditanggung oleh pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubahterakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 37 tahun 1998

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 204 Tahun 1998 tentang Perubahan atas KEPPRES No. 18 Tahun 1986 tentang Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas impor dan penyerahan barang kena pajak dan jasa kena pajak tertentu yang ditanggung oleh pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubahterakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 37 tahun 1998

 

Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1998
tentang pemberian fasilitas kredit kepada anggota dewan perwakilan rakyat republik indonesia untuk pembelian kendaraan perorangan Disahkan pada tanggal 7 Maret 1998

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2000 tentang Pemberian fasilitas kredit bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk pembelian kendaraan perorangan

 

Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 1998
tentang perubahan atas keputusan presiden nomor 14 tahun 1995 tentang pengembangan proyek natuna sebagaimana telah diubah dengan keputusan presiden nomor 39 tahun 1995 Disahkan pada tanggal 6 Maret 1998

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 1995 tentang Pengembangan Proyek Natuna sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 1998

 

Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1998
tentang tugas dan kewenangan badan penyehatan perbankan nasional Disahkan pada tanggal 5 Maret 1998

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1998 tentang Pinjaman Dalam Negeri dalam Bentuk Surat Utang

-

ditimbang oleh

Intruksi Presiden Nomor 20 Tahun 1998 tentang Penertiban Sumber-sumber Dana Yayasan

 

Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1998
tentang pengelolaan kawasan ekosistem leuser Disahkan pada tanggal 28 Februari 1998

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2001 tentang perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 2000 tentang kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi dan tata kerja lembaga pemerintah non departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 16Tahun 2001

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pemberantasan penebangan kayu ilegal (illegal logging) dan peredaran hasil hutan illegal di kawasan ekosistem leuser dan taman nasional Tanjung Puting

 

Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1998
tentang perubahan atas keputusan presiden nomor 29 tahun 1990 tentang dana reboisasi sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan keputusan presiden nomor 53 tahun 1997 Disahkan pada tanggal 25 Februari 1998

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 187 Tahun 1998 tentang Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 93 Tahun 1996 tentang Bantuan Pinjaman Kepada PT. Kiani Kerta

 

Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1998
tentang kemudahan bagi wisatawan lanjut usia mancanegara Disahkan pada tanggal 23 Februari 1998

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

 

Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1998
tentang pengangkatan penasehat ahli pada dewan pemantapan ketahanan ekonomi dan keuangan Disahkan pada tanggal 14 Februari 1998

Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1998
tentang perubahan atas keputusan presiden nomor 18 tahun 1998 tentang tim ahli pada dewan pemantapan ketahanan ekonomi dan keuangan, sebagaimana telah diubah dengan keputusan presiden nomor 28 tahun 1998 Disahkan pada tanggal 10 Februari 1998

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diubah oleh

Keputusan Presiden Nomor 128 Tahun 1998 tentang Perubahan KEPPRES No. 18 Tahun 1998 tentang Tim ahli pada dewan pemantapan ketahanan ekonomi dan keuangan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan KEPPRES No. 29 Tahun 1998

 

Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1998
tentang perubahan atas keputusan presiden nomor 18 tahun 1998 tentang tim ahli dewan pemantapan ketahanan ekonomi dan keuangan Disahkan pada tanggal 29 Januari 1998

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1998 tentang Tim Ahli pada Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi dan Keuangan, sebagaimana telah Diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1998

 

Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1998
tentang pembentukan badan penyehatan perbankan nasional Disahkan pada tanggal 26 Januari 1998

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1998 tentang Tugas dan Kewenangan Badan Penyehatan Perbankan Nasional

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1998 tentang Pinjaman Dalam Negeri dalam Bentuk Surat Utang

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 89 Tahun 1999 tentang Komite kebijakan sektor keuangan

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 90 Tahun 1999 tentang Komite penilaian independen

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 2002 tentang Restrukturisasi Kredit Usaha Kecil, dan Menengah

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengakhiran Tugas dan Pembubaran Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN)

 

Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1998
tentang jaminan terhadap kewajiban pembayaran bank umum Disahkan pada tanggal 24 Januari 1998

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1998 tentang Pembentukan Badan Penyehatan Perbankan Nasional

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1998 tentang Pinjaman Dalam Negeri dalam Bentuk Surat Utang

-

diubah oleh

Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden No. 26 Tahun 1998 tentang Jaminan terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum

-

diubah oleh

Keputusan Presiden Nomor 95 Tahun 2004 tentang Perubahan kedua atas Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.05/2005 Tahun 2005 tentang

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.05/2005 Tahun 2005 tentang tentang Pengakhiran Tugas dan Pembubaran Unit Pelaksana Penjamin Pemerintah

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.05/2005 Tahun 2005 tentang

-

ditimbang oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.05/2005 Tahun 2005 tentang tentang Pengakhiran Tugas dan Pembubaran Unit Pelaksana Penjamin Pemerintah

 

Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1998
tentang penetapan jalan bebas hambatan plumbon-kanci sebagai jalan tol dan penetapan jenis kendaraan bermotor serta besarnya tarif tol Disahkan pada tanggal 24 Januari 1998

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 2003 tentang Penetapan Jalan Bebas Hambatan Palimanan-Plumbon sebagai Jalan Tol, Penambahan Simpang Susun Kaligawe sebagai bagian dari Jalan Tol Semarang, Penambahan Gerbang Tol Cikarang Timur pada Jalan Tol Jakarta-Cikampek,penambahan Ramp Masuk Kembangan sebagai bagian dari Golongan Jenis Kendaraan Bermotor serta besarnya Tarif Tol pada Jalan Tol Palimanan-Plumbon dan Gerbang Tol Cikarang Timur

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 2003 tentang Penetapan Golongan Jenis Kendaraan Bermotor dan besarnya Tarif Tol pada beberapa Jalan Tol

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 2003 tentang Penetapan Golongan Jenis Kendaraan Bermotor dan besarnya Tarif Tol pada beberapa Jalan Tol

 

Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1998
tentang penerbitan jaminan bank indonesia, serta penerbitan jaminan bank untuk penerimaan pinjaman luar negeri oleh bank persero dan bank pembangunan daerah yang telah diizinkan melakukan kegiatan dalam valuta asing Disahkan pada tanggal 23 Januari 1998

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 120 Tahun 1998 tentang Penerbitan Jaminan Bank Indonesia, serta Penerbitan Jaminan Bank oleh Bank Persero dan Bank Pembangunan Daerah untuk Pinjaman Luar Negeri.

 

Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1998
tentang pemberian kewenangan kepada bank indonesia di bidang pengendalian moneter Disahkan pada tanggal 21 Januari 1998

 

 

Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1998
tentang impor kapal niaga dan kapal ikan dalam keadaan baru dan bukan baru Disahkan pada tanggal 21 Januari 1998

 

 

Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1998
tentang perdagangan cengkeh Disahkan pada tanggal 21 Januari 1998

 

 

Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 1998
tentang pencabutan keputusan presiden nomor 42 tahun 1996 tentang pembuatan mobil nasional Disahkan pada tanggal 21 Januari 1998

 

 

Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1998
tentang perubahan atas keputusan presiden nomor 50 tahun 1995 tentang badan urusan logistik sebagaimana telah diubah dengan keputusan presiden nomor 45 tahun 1997 Disahkan pada tanggal 21 Januari 1998

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 2000 tentang Badan Urusan Logistik

 

Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1998
tentang tim ahli pada dewan pemantapan ketahanan ekonomi dan keuangan Disahkan pada tanggal 21 Januari 1998

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diubah oleh

Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1998 tentang Tim Ahli Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi dan Keuangan

-

diubah oleh

Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1998 tentang Tim Ahli pada Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi dan Keuangan, sebagaimana telah Diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1998

-

diubah oleh

Keputusan Presiden Nomor 128 Tahun 1998 tentang Perubahan KEPPRES No. 18 Tahun 1998 tentang Tim ahli pada dewan pemantapan ketahanan ekonomi dan keuangan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan KEPPRES No. 29 Tahun 1998

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 144 Tahun 1999 tentang Dewan Ekonomi Nasional

 

Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1998
tentang dewan pemantapan ketahanan ekonomi dan keuangan Disahkan pada tanggal 21 Januari 1998

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1998 tentang Tim Ahli pada Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi dan Keuangan

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1998 tentang Pembentukan Badan Penyehatan Perbankan Nasional

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1998 tentang Tim Ahli Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi dan Keuangan

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1998 tentang Tim Ahli pada Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi dan Keuangan, sebagaimana telah Diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1998

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1998 tentang Pengangkatan Penasehat Ahli pada Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi dan Keuangan

-

diubah oleh

Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1998 tentang Dewan Pemanfaatan Ketahanan Ekonomi dan Keuangan

-

diubah oleh

Keputusan Presiden Nomor 81 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1998 tentang Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi dan Keuangan, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 1998

-

diubah oleh

Keputusan Presiden Nomor 121 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1998 tentang Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi dan Keuangan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 81 Tahun 1998.

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 128 Tahun 1998 tentang Perubahan KEPPRES No. 18 Tahun 1998 tentang Tim ahli pada dewan pemantapan ketahanan ekonomi dan keuangan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan KEPPRES No. 29 Tahun 1998

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 144 Tahun 1999 tentang Dewan Ekonomi Nasional

 

Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1998
tentang penetapan jalan bebas hambatan jangli-kaligawe sebagai jalan tol, penetapan jenis kendaraan bermotor dan besarnya tarif tol, serta penyesuaian besarnya tarif tol ruas jalan tol srondol-jatingaleh Disahkan pada tanggal 20 Januari 1998

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 2003 tentang Penetapan Golongan Jenis Kendaraan Bermotor dan besarnya Tarif Tol pada beberapa Jalan Tol

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 2003 tentang Penetapan Golongan Jenis Kendaraan Bermotor dan besarnya Tarif Tol pada beberapa Jalan Tol

 

Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1998
tentang penetapan kawasan pengembangan ekonomi terpadu mbay Disahkan pada tanggal 19 Januari 1998

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perlakuan perpajakan di kawasan pengembangan ekonomi terpadu


 

Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 1998
tentang penetapan kawasan pengembangan ekonomi terpadu manado-bitung Disahkan pada tanggal 19 Januari 1998

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perlakuan perpajakan di kawasan pengembangan ekonomi terpadu

 

Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1998
tentang penetapan kawasan pengembangan ekonomi terpadu sanggau Disahkan pada tanggal 19 Januari 1998

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perlakuan perpajakan di kawasan pengembangan ekonomi terpadu

 

Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1998
tentang penetapan kawasan pengembangan ekonomi terpadu samarinda, sanga-sanga, muara jawa, dan balikpapan Disahkan pada tanggal 19 Januari 1998

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perlakuan perpajakan di kawasan pengembangan ekonomi terpadu

 

Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1998
tentang penetapan kawasan pengembangan ekonomi terpadu batulicin Disahkan pada tanggal 19 Januari 1998

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perlakuan perpajakan di kawasan pengembangan ekonomi terpadu

 

Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1998
tentang perubahan atas keputusan presiden nomor 90 tahun 1996 tentang penetapan kawasan pengembangan ekonomi terpadu biak Disahkan pada tanggal 19 Januari 1998

 

 

Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1998
tentang perubahan atas keputusan presiden nomor 89 tahun 1996 tentang kawasan pengembangan ekonomi terpadu Disahkan pada tanggal 19 Januari 1998

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 90 Tahun 1996 tentang Penetapan Kawasan Pengembangan Ekonomi terpadu Biak

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1998 tentang Penetapan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Batulicin

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1998 tentang Penetapan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Samarinda, Sanga-sanga, Muara Jawa, dan Balikpapan

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1998 tentang Penetapan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Sanggau

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 1998 tentang Penetapan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Manado-Bitung

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1998 tentang Penetapan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Mbay

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 164 Tahun 1998 tentang Penetapan kawasan pengembangan ekonomi terpadu Pare-pare

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 165 Tahun 1998 tentang Penetapan kawasan pengembangan ekonomi terpadu Seram

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 1998 tentang Penetapan kawasan pengembangan ekonomi terpadu Bima

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 167 Tahun 1998 tentang Penetapan kawasan pengembangan ekonomi terpadu Batui

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 168 Tahun 1998 tentang Penetapan kawasan pengembangan ekonomi terpadu Buton, Kolaka dan Kendari

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 169 Tahun 1998 tentang Penetapan kawasan pengembangan ekonomi terpadu Betano, Natarbora dan Viqueque

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 170 Tahun 1998 tentang Penetapan kawasan pengembangan ekonomi terpadu daerah aliran sungai Kahayan, Kapuas dan Barito

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 171 Tahun 1998 tentang Kawasan pengembangan ekonomi terpadu Sabang

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden No. 71 Tahun 1996 tentang pembangunan pulau Natuna sebagai kawasan pengembangan ekonomi terpadu

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 150 Tahun 2000 tentang Kawasan pengembangan ekonomi terpadu

 

Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1998
tentang pembentukan pengadilan negeri cibinong Disahkan pada tanggal 12 Januari 1998

 

 

Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1998
tentang kerjasama pemerintah dan badan usaha swasta dalam pembangunan dan atau pengelolaan infrastruktur Disahkan pada tanggal 12 Januari 1998

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1998 tentang Tim Evaluasi dalam rangka Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah serta Proyek dan Kegiatan Kerjasama Pemerintah dan Swasta di bidang Infrastruktur

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2000 tentang Badan Penetapan dan Pengendalian Penyediaan Prasarana dan Sarana Pekerjaan Umum

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 76 Tahun 2000 tentang Pengusahaan sumber daya panas bumi untuk pembangkitan tenaga listrik

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 81 Tahun 2001 tentang Komite Kebijakan Percepatan Pembangunan Infrastruktur

 

Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 1998
tentang pengesahan agreement between the government of the republic of indonesia and the government of the republic of mauritius for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income Disahkan pada tanggal 12 Januari 1998

 

 

Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1998
tentang pencabutan keputusan presiden nomor 47 tahun 1997 tentang perubahan status pelaksanaan beberapa proyek pemerintah, badan usaha milik negara dan swasta yang berkaitan dengan pemerintah/badan usaha milik negara yang semula ditangguhkan atau dikaji kembali Disahkan pada tanggal 10 Januari 1998

 

 

Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1998
tentang tim penanggulangan masalah hutang-hutang perusahaan swasta indonesia Disahkan pada tanggal 9 Januari 1998

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1998 tentang Kewajiban Melaporkan Utang Luar Negeri Swasta

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 95 Tahun 1998 tentang Pembentukan Badan Restrukturisasi Utang Luar Negeri Perusahaan Swasta Indonesia (Indonesian Debt Restructuring Agency)

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 172 Tahun 1998 tentang Tim Penanggulangan Masalah Utang-utang Perusahaan Swasta Indonesia

 

Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1998
tentang perubahan atas keputusan presiden nomor 15 tahun 1984 tentang susunan organisasi departemen sebagaimana telah tiga puluh dua kali diubah, terakhir dengan keputusan presiden nomor 48 tahun 1997 Disahkan pada tanggal 9 Januari 1998

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1998 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen

 

Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 1998
tentang pengesahan air transport agreement between the government of the republic of indonesia and the government of the peoples republic of bangladesh Disahkan pada tanggal 7 Januari 1998

 

 

Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1998
tentang pengesahan persetujuan angkutan udara antara pemerintah republik indonesia dan pemerintah kerajaan maroko Disahkan pada tanggal 7 Januari 1998

 

 

 

 

PT Tatanusa

Address : Jl. Gelagah No. 47, Pisangan Timur

Kota      :  Ciputat - Tangerang Selatan 15419

Telpon   : (021) 743 4810 ; WA : +6281 6135 6892

Email    : penerbit@tatanusa.co.id