Anotasi 
Keputusan Presiden Tahun 1996

 

Keputusan Presiden Nomor 99 Tahun 1996
tentang penyelenggaraan kampanye pemilihan umum Disahkan pada tanggal 24 Desember 1996

 

 

Keputusan Presiden Nomor 98 Tahun 1996
tentang tunjangan khusus pensiunan pegawai negeri beserta janda/dudanya yang menetap dan bertempat tinggal di propinsi daerah tingkat i irian jaya dan timor timur Disahkan pada tanggal 20 Desember 1996

 

 

Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1996
tentang persetujuan perubahan anggaran dasar kamar dagang dan industri Disahkan pada tanggal 20 Desember 1996

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dicabut oleh

Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 2000 tentang Persetujuan perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga kamar dagang dan industri

 

Keputusan Presiden Nomor 96 Tahun 1996
tentang penetapan jalan bebas hambatan kebomas-manyar sebagai jalan tol dan penetapan jenis kendaraan bermotor serta besarnya tarif tol Disahkan pada tanggal 18 Desember 1996

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 2003 tentang Penetapan Golongan Jenis Kendaraan Bermotor dan besarnya Tarif Tol pada beberapa Jalan Tol

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 2003 tentang Penetapan Golongan Jenis Kendaraan Bermotor dan besarnya Tarif Tol pada beberapa Jalan Tol

 

Keputusan Presiden Nomor 95 Tahun 1996
tentang penambahan gerbang tol merak dan penetapan jenis kendaraan bermotor serta besarnya tarif tol Disahkan pada tanggal 18 Desember 1996

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 2003 tentang Penetapan Golongan Jenis Kendaraan Bermotor dan besarnya Tarif Tol pada beberapa Jalan Tol

 

Keputusan Presiden Nomor 94 Tahun 1996
tentang pengesahan internasional natural rubber agreement 1995 (persetujuan karet alam internasional 1995) Disahkan pada tanggal 16 Desember 1996

 

 

Keputusan Presiden Nomor 93 Tahun 1996
tentang bantuan pinjaman kepada pt. kiani kertas Disahkan pada tanggal 10 Desember 1996

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dicabut oleh

Keputusan Presiden Nomor 187 Tahun 1998 tentang Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 93 Tahun 1996 tentang Bantuan Pinjaman Kepada PT. Kiani Kerta

 

Keputusan Presiden Nomor 92 Tahun 1996
tentang perubahan keppres no. 90 tahun 1995 tentang perlakuan pajak penghasilan atas bantuan yang diberikan untuk pembinaan keluarga prasejahtera dan keluarga sejahtera i Disahkan pada tanggal 4 Desember 1996

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 98 Tahun 1998 tentang Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 90 TAhun 1995 tentang Perlakuan pajak Penghasilan atas Bantuan yang Diberikan untuk Pembinaan Keluarga Prasejahtera dan Keluarga Sejahtera I sebagaimana telah Diubah dan Ditambah denganKeputusan Presiden Nomor 92 Tahun 1996

 

Keputusan Presiden Nomor 91 Tahun 1996
tentang pengesahan persetujuan dasar antara pemerintah ri dan pemerintah republik rakyat sosialis arab libya mengenai kerjasama ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknik Disahkan pada tanggal 3 Desember 1996

 

 

Keputusan Presiden Nomor 90 Tahun 1996
tentang penetapan kawasan pengembangan ekonomi terpadu biak Disahkan pada tanggal 3 Desember 1996

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diubah oleh

Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 90 Tahun 1996 tentang Penetapan Kawasan Pengembangan Ekonomi terpadu Biak

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perlakuan perpajakan di kawasan pengembangan ekonomi terpadu

 

Keputusan Presiden Nomor 89 Tahun 1996
tentang kawasan pengembangan ekonomi terpadu Disahkan pada tanggal 3 Desember 1996

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 90 Tahun 1996 tentang Penetapan kawasan pengembangan ekonomi terpadu Biak

-

diubah oleh

Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 89 Tahun 1996 tentang Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 90 Tahun 1996 tentang Penetapan Kawasan Pengembangan Ekonomi terpadu Biak

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1998 tentang Penetapan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Batulicin

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1998 tentang Penetapan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Samarinda, Sanga-sanga, Muara Jawa, dan Balikpapan

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1998 tentang Penetapan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Sanggau

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 1998 tentang Penetapan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Manado-Bitung

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1998 tentang Penetapan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Mbay

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 164 Tahun 1998 tentang Penetapan kawasan pengembangan ekonomi terpadu Pare-pare

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 165 Tahun 1998 tentang Penetapan kawasan pengembangan ekonomi terpadu Seram

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 1998 tentang Penetapan kawasan pengembangan ekonomi terpadu Bima

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 167 Tahun 1998 tentang Penetapan kawasan pengembangan ekonomi terpadu Batui

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 168 Tahun 1998 tentang Penetapan kawasan pengembangan ekonomi terpadu Buton, Kolaka dan Kendari

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 169 Tahun 1998 tentang Penetapan kawasan pengembangan ekonomi terpadu Betano, Natarbora dan Viqueque

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 170 Tahun 1998 tentang Penetapan kawasan pengembangan ekonomi terpadu daerah aliran sungai Kahayan, Kapuas dan Barito

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 171 Tahun 1998 tentang Kawasan pengembangan ekonomi terpadu Sabang

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden No. 71 Tahun 1996 tentang pembangunan pulau Natuna sebagai kawasan pengembangan ekonomi terpadu

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perlakuan perpajakan di kawasan pengembangan ekonomi terpadu

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 150 Tahun 2000 tentang Kawasan pengembangan ekonomi terpadu

 

Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 1996
tentang pengesahan protocol amending the convention between the government of the republic of indonesia and the government of the united states of america for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income,with a reloted protocol and exchange of notes signed at jakarta on the 11th day of july 1988 Disahkan pada tanggal 20 November 1996

 

 

Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1996
tentang perubahan atas keppres no.8 tahun 1978 tentang organisasi sekretariat negara sebagaimana telah empat kali diubah, terakhir dengan keppres no.16 tahun 1991 Disahkan pada tanggal 11 November 1996

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 1998 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi Sekretariat Negara

 

Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 1996
tentang hari dan tanggal pemungutan suara dalam pemilihan umum anggota-anggota dewan perwakilan rakyat, dprd tingkat i, dan dprd tingkat ii tahun 1997 Disahkan pada tanggal 1 November 1996

 

 

Keputusan Presiden Nomor 85 Tahun 1996
tentang pembentukan pengadilan agama bitung, palu, unasaha, bobonaro, baucau, malang, cibinong, tigaraksa dan pandan Disahkan pada tanggal 1 November 1996

 


 

Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 1996
tentang pembentukan panitia penyelenggara pertemuan informal para kepala pemerintahan asean Disahkan pada tanggal 31 Oktober 1996

 

 

Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 1996
tentang pengesahan persetujuan antara pemerintah ri dan pemerintah republik uzbekkistan mengenai peningkatan dan perlindungan atas penanaman modal Disahkan pada tanggal 25 Oktober 1996

 

 

Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1996
tentang pengesahan agreement between the government of the republic of indonesia and the government of the republic of finland for the promotion and protection of investments Disahkan pada tanggal 25 Oktober 1996

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dicabut oleh

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pengesahan Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of Finland On The Promotion And The Protection Of Investments (Persetujuan Antara Pemerintah RI Dan Pemerintah Republik Finlandia Mengenai Peningkatan Dan Perli

 

Keputusan Presiden Nomor 81 Tahun 1996
tentang penambahan gerbang tol ramp kembangan dan penetapan jenis kendaraan bermotor serta besarnya tarif tol Disahkan pada tanggal 23 Oktober 1996

 

 

Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 1996
tentang pembangunan kelompok hutan sisinemi-sanam sebagai taman hutan raya prof-ir. herman johannes Disahkan pada tanggal 11 Oktober 1996

 

 

Keputusan Presiden Nomor 79 Tahun 1996
tentang pelaksanaan pembangunan proyek gas natuna Disahkan pada tanggal 9 Oktober 1996

 

 

Keputusan Presiden Nomor 78 Tahun 1996
tentang penetapan jalan lingkar luar jakarta seksi s ruas lenteng agung-kampung rambutan sebagai jalan tol, penambahan ramp keluar dari jalan tol jagorawi di pasar rebo (ramp pasar rebo) menuju jalan tol lingkar luar jakarta seksi s dan penetapan jeniskendaraan bermotor serta besarnya tarif tol Disahkan pada tanggal 1 Oktober 1996

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2003 tentang Penetapan Jalan Bebas Hambatan Lingkar Luar Jakarta seksi W2 bagian ruas Pondok Pinang - Veteran dan seksi E1 bagian ruas Taman Mini Interchange - Jatiwarna sebagai Jalal Tol dan penetapan Golongan Jenis Kendaraan Bermotor serta Besarnya Tarif Tol

 

Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 1996
tentang dewan kelautan nasional Disahkan pada tanggal 30 September 1996

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 161 Tahun 1999 tentang Dewan Maritim Indonesia

 

Keputusan Presiden Nomor 76 Tahun 1996
tentang perubahan atas keputusan presiden nomor 15 tahun 1984 tentang susunan organisasi departemen sebagaimana telah dua puluh delapan diubah, terakhir dengan keputusan presiden nomor 43 tahun 1996 Disahkan pada tanggal 25 September 1996

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1997 tentang Pendirian sekolah tinggi agama islam negeri

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Keputusan Presdien No. 15 Tahun 1984 tentang susunan organisasi departemen sebagaimana telah dua puluh sembilan kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden No. 76 Tahun 1996

 

Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1996
tentang ketentuan pokok perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara Disahkan pada tanggal 25 September 1996

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perubahan Penanaman Modal Dalam Rangka Pelaksanaan Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.06/2012 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Perjanjian Kerjasama/Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara.

 

Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 1996
tentang tim koordinasi segitiga pertumbuhan indonesia - malaysia - singapura Disahkan pada tanggal 18 September 1996

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 184 Tahun 1998 tentang Tim koordinasi dan sub tim koordinasi kerjasama ekonomi sub regional

 

Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1996
tentang tim koordinasi wilayah pertumbuhan brunei darussalam - indonesia - malaysia - philipina Disahkan pada tanggal 18 September 1996

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 184 Tahun 1998 tentang Tim koordinasi dan sub tim koordinasi kerjasama ekonomi sub regional

 

Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 1996
tentang tim koordinasi segitiga pertumbuhan indonesia - malaysia - thailand Disahkan pada tanggal 18 September 1996

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 184 Tahun 1998 tentang Tim koordinasi dan sub tim koordinasi kerjasama ekonomi sub regional

 

Keputusan Presiden Nomor 71 Tahun 1996
tentang pembangunan pulau natuna sebagai kawasan pengembangan ekonomi terpadu Disahkan pada tanggal 16 September 1996

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 79 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan pembangunan proyek gas natuna

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 79 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan pembangunan proyek gas natuna

-

diubah oleh

Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden No. 71 Tahun 1996 tentang pembangunan pulau Natuna sebagai kawasan pengembangan ekonomi terpadu

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perlakuan perpajakan di kawasan pengembangan ekonomi terpadu

 

Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 1996
tentang pengesahan persetujuan antara pemerintah republik indonesia dan pemerintah republik kazakhstan mengenai kerjasama ekonomi dan teknik Disahkan pada tanggal 22 Agustus 1996

 


 

Keputusan Presiden Nomor 69 Tahun 1996
tentang tunjangan perekayasaan Disahkan pada tanggal 21 Agustus 1996

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2003 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Perekayasaan dan Teknisi Penelitian dan Perekayasaan

 

Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1996
tentang tunjangan teknisi penelitian dan perekayasaan Disahkan pada tanggal 19 Juli 1996

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2003 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Perekayasaan dan Teknisi Penelitian dan Perekayasaan

 

Keputusan Presiden Nomor 67 Tahun 1996
tentang pengesahan persetujuan antara pemerintah republik indonesia dan pemerintah republik kyrghystan mengenai kerjasama ekonomi dan teknik Disahkan pada tanggal 21 Agustus 1996

 

 

Keputusan Presiden Nomor 66 Tahun 1996
tentang pengesahan persetujuan antara pemerintah republik indonesia dan pemerintah ukraina mengenai peningkatan dan perlindungan atas penanaman modal Disahkan pada tanggal 21 Agustus 1996

 

 

Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 1996
tentang pengesahan persetujuan antara pemerintah republik indonesia dan pemerintah ukraina mengenai kerjasama ekonomi dan teknik Disahkan pada tanggal 21 Agustus 1996

 

 

Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 1996
tentang pengesahan persetujuan antara pemerintah republik indonesia dan pemerintah ukrania. Disahkan pada tanggal 21 Agustus 1996

 

 

Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 1996
tentang pengesahan persetujuan antara pemerintah republik indonesia dan pemerintah republik islam pakistan mengenai peningkatan dan perlindungan atas penanaman modal Disahkan pada tanggal 16 1996

 

 

Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 1996
tentang pembentukan delegasi republik indonesia untuk konferensi tingkat menteri organisasi perdagangan dunia Disahkan pada tanggal 15 Agustus 1996

 

 

Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1996
tentang perubahan atas keputusan presiden no. 54 tahun 1996 tentang tim pengkajian pemberian fasilitas perpajakan usaha industri tertentu Disahkan pada tanggal 12 Agustus 1996

 

 

Keputusan Presiden Nomor 60 Tahun 1996
tentang besarnya ongkos naik haji tahun 1997 Disahkan pada tanggal 26 Juli 1996

 

 

Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 1996
tentang pengesahan second protocol to the general agreement on trade in service beserta lampirannya Disahkan pada tanggal 19 Juli 1996

 

 

Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 1996
tentang pengesahan agreement between the government of the republic of indonesia and the government of australia for cooperation in scientific research and technological development Disahkan pada tanggal 19 Juli 1996

 

 

Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 1996
tentang penyelenggaraan perjalanan umrah Disahkan pada tanggal 15 Juli 1996

 

 

Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1996
tentang bukti kewarganegaraan republik indonesia Disahkan pada tanggal 9 Juli 1996

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1999 tentang Melaksanakan ketentuan Keputuran Presiiden Nomor 56 tahun 1996 tentang bukti kewarganegaraan Republik Indonesia

 

Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1996
tentang tim privatisasi badan usaha milik negara Disahkan pada tanggal 0 Juli 1996

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 1998 tentang Tim Evaluasi Privatisasi Badan Usaha Milik Negara


 

Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 1996
tentang tim pengkajian pemberian fasilitas perpajakan usaha industri tertentu Disahkan pada tanggal 0 Juli 1996

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diubah oleh

Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1996 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden No. 54 Tahun 1996 tentang tim pengkajian pemberian fasilitas perpajakan usaha industri tertentu

 

Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1996
tentang penambahan gerbang tol simpang susun cimanggis dan penetapan jenis kendaraan bermotor serta tarif tol Disahkan pada tanggal 4 Juli 1996

 

 

Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1996
tentang perubahan keputusan presiden nomor 35 tahun 1996 tentang badan pengelola dana ongkos naik haji indonesia Disahkan pada tanggal 4 Juli 1996

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2001 tentang Badan Pengelola Dana Abadi Umat

 

Keputusan Presiden Nomor 51 Tahun 1996
tentang pengesahan basic agreement on the asean industrial cooperation scheme Disahkan pada tanggal 4 Juli 1996

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pengesahan Protocol To Amend The Basic Agreement On The Asean Industrial Cooperation Scheme (Protokol Perubahan Persetujuan Dasar Skema Kerjasama Industri Asean)

 

Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1996
tentang pengesahan persetujuan antara pemerintah repubik indonesia dan pemerintah australia tentang pemeliharaan keamanan Disahkan pada tanggal 24 Juni 1996

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dicabut oleh

Keputusan Presiden Nomor 128 Tahun 1999 tentang Pencabutan keputusan presiden Nomor 50 tahun 1996 tentang pengesahan persetujuan antara pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah Australia tentang pemeliharaan keamanan

 

Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 1996
tentang pengalihan gerbang tol pada jalan bebas hambatan prof. dr. ir. sedijatmo, penetapan jenis kendaraan bermotor dan besarnya tarif tol Disahkan pada tanggal 20 Juni 1996

 

 

Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 1996
tentang pemeriksaan pabean atas barang yang diimpor oleh pt. freeport indonesia Disahkan pada tanggal 0 Juni 1996

 

 

Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 1996
tentang penetapan jalan bebas hambatan ancol timur-jembatan tiga-pluit dan tomang-grogol-pluit junction sebagai jalan tol, penetapan golongan jenis kendaraan bermotor dan penyesuaian besarnya tarif tol jalan bebas hambatan lingkar dalam kota jakarta Disahkan pada tanggal 19 Juni 1996

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 2003 tentang Penetapan Golongan Jenis Kendaraan Bermotor dan besarnya Tarif Tol pada beberapa Jalan Tol

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 2003 tentang Penetapan Golongan Jenis Kendaraan Bermotor dan besarnya Tarif Tol pada beberapa Jalan Tol

 

Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 1996
tentang penambahan gerbang tol ramp pasar rebo dan gerbang tol simpang susun sentul selatan dan penetapan jenis kendaraan bermotor serta besarnya tarif tol Disahkan pada tanggal 18 Juni 1996

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1996 tentang Penambahan Gerbang Tol Simpang susun Cimanggis dan Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor serta Tarif Tol

 

Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1996
tentang penambahan gerbang tol cilegon barat, penetapan jenis kendaraan bermotor dan besarnya tarif tol Disahkan pada tanggal 18 Juni 1996

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 81 Tahun 1996 tentang Penambahan Gerbang Tol Ramp Kembangan dan Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor Serta Besarnya Tarif Tol

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 95 Tahun 1996 tentang Penambahan gerbang tol Merak dan penetapan jenis kendaraan bermotor serta besarnya tarif tol

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 2003 tentang Penetapan Golongan Jenis Kendaraan Bermotor dan besarnya Tarif Tol pada beberapa Jalan Tol

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 2003 tentang Penetapan Golongan Jenis Kendaraan Bermotor dan besarnya Tarif Tol pada beberapa Jalan Tol

 

Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1996
tentang pengesahan fifth additional protocol to the constitution of the universal postal union (protokol tambahan kelima pada konstitusi perhimpunan pos sedunia) Disahkan pada tanggal 11 Juni 1996

 

 

Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1996
tentang perubahan atas keputusan presiden nomor 15 tahun 1984 tentang susunan organisasi departemen sebagaimana telah dua puluh tujuh kali diubah, terakhir dengan keputusan presiden nomor 6 tahun 1996 Disahkan pada tanggal 11 Juni 1996

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 76 Tahun 1996 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen sebagaimana telah dua puluh delapan diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1996

 

Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 1996
tentang pembuatan mobil nasional Disahkan pada tanggal 4 Juni 1996

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dicabut oleh

Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 1998 tentang Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 1996 tentang Pembuatan Mobil Nasional

 

Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1996
tentang kawasan industri Disahkan pada tanggal 0 Juni 1996

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 115 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1993 tentang Tata Cara Penanaman Modal.

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 117 Tahun 1999 tentang Perubahan kedua atas Keputusan Presiden Nomor 97 tahun 1993 tentang tata cara penanaman modal

 

Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1996
tentang tata cara pengajuan calon anggota tambahan majelis perumusyawaratan rakyat utusan golongan karya angkatan bersenjata republik indonesia dan utusan golongan karya serta calon anggota dewan perwakilan rakyat dari golongan karyaangkatan bersenjata republik indonesia Disahkan pada tanggal 27 Mei 1996

 


 

Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1996
tentang perpanjangan batas usia pensiun bagi pegawai negeri sipil yang menduduki jabatan perekayasa Disahkan pada tanggal 24 Mei 1996

 

 

Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 1996
tentang perubahan atas keppres no. 9 tahun 1985 tentang jenjang pangkat dan tunjangan jabatan struktural sebagaimana telah empat belas kali diubah, terakhir dengan keppres no. 17 tahun 1996 Disahkan pada tanggal 24 Mei 1996

 

 

Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 1996
tentang perincian pengeluaran pembangunan tahun anggaran 1996/1997 Disahkan pada tanggal 23 Mei 1996

 

 

Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1996
tentang perincian pengeluaran rutin tahun anggaran 1996/1997 Disahkan pada tanggal 23 Mei 1996

 

 

Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 1996
tentang badan pengelola dana ongkos naik haji indonesia Disahkan pada tanggal 15 Mei 1996

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diubah oleh

Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1996 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 1996 tentang Badan Pengelola Dana Ongkos Naik Haji Indonesia

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2001 tentang Badan Pengelola Dana Abadi Umat

 

Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1996
tentang tunjangan pengabdian bagi pegawai negeri yang bekerja dan bertempat tinggal di wilayah terpencil Disahkan pada tanggal 8 Mei 1996

 

 

Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1996
tentang tunjangan petugas pemasyarakatan Disahkan pada tanggal 3 Mei 1996

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diubah oleh

Keputusan Presiden Nomor 106 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden nomor 33 tahun 1996 tentang tunjangan petugas pemasyarakatan

-

dicabut oleh

Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2006 tentang Tunjangan Petugas Pemasyarakatan

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2006 tentang Tunjangan Petugas Pemasyarakatan

 

Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1996
tentang perubahan atas keppres no. 80 tahun 1994 tentang tim tarif dan fiskal Disahkan pada tanggal 18 April 1996

 

 

Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1996
tentang perubahan atas keppres no. 27 tahun 1995 tentang tim koordinasi segitiga pertumbuhan indonesia - malaysia - singapura Disahkan pada tanggal 18 April 1996

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 1996 tentang Tim koordinasi segitiga pertumbuhan Indonesia - Malaysia - Singapura

 

Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1996
tentang perubahan atas keppres no. 79 tahun 1994 tentang tim koordinasi kerjasama pariwisata indonesia-singapura Disahkan pada tanggal 18 April 1996

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 184 Tahun 1998 tentang Tim koordinasi dan sub tim koordinasi kerjasama ekonomi sub regional

 

Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1996
tentang perubahan atas keppres no. 28 tahun 1994 tentang tim koordinasi wilayah pertumbuhan brunei darussalam - malaysia - philipina Disahkan pada tanggal 18 April 1996

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1996 tentang Tim koordinasi wilayah pertumbuhan Brunei Darussalam - Indonesia - Malaysia - Philipina

 

Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1996
tentang perubahan atas keputusan presiden nomor 26 tahun 1994 tentang tim koordinasi segitiga pertumbuhan indonesia - malaysia - thailand Disahkan pada tanggal 18 April 1996

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 1996 tentang Tim koordinasi segitiga pertumbuhan Indonesia - Malaysia - Thailand

 

Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1996
tentang perubahan atas keputusan presiden nomor 32 tahun 1993 tentang tim koordinasi pembangunan propinsi riau sebagaimana telah diubah dengan keputusan presiden nomor 49 tahun 1993 Disahkan pada tanggal 18 April 1996

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 66 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1993 tentang Tim Koordinasi Pembangunan Propinsi Riau sebagaimana telah beberapa kali Diubah Terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1996

 

Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1996
tentang kedudukan, tugas pokok, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja menteri koordinator bidang produksi dan distribusi Disahkan pada tanggal 18 April 1996

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 1998 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara Koordinator

 

Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1996
tentang pengesahan air transport agreement between the government of the republik of indonesia and the government of the republic of poland relating to schedule air transport Disahkan pada tanggal 19 Maret 1996

 


 

Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1996
tentang pembentukan pengadilan negeri bitung Disahkan pada tanggal 19 Maret 1996

 

 

Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1996
tentang pengesahan persetujuan antara pemerintah ri dan pemerintah federasi mikronesia mengenai kerjasama ekonomi dan teknik Disahkan pada tanggal 15 Maret 1996

 

 

Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1996
tentang pengesahan agreement between the government of the republic of indonesia and the government of the republic of suriname concerning the promotion and protection of investments Disahkan pada tanggal 13 Maret 1996

 

 

Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1996
tentang penyediaan dana bagi penyelenggaraan kredit usaha keluarga sejahtera Disahkan pada tanggal 27 Februari 1996

 

 

Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 1996
tentang pengesahan convention on international liability for damage caused by space objects, 1972 (konvensi tentang tanggung jawab internasional terhadap kerugian yang disebabkan oleh benda-benda antariksa, 1972) Disahkan pada tanggal 27 Februari 1996

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Federasi Rusia Mengenai Kerja Sama Di Bidang Eksplorasi Dan Pemanfaatan Antariksa Untuk Maksud Damai (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Govern

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Kabinet Menteri Ukraina Mengenai Kerjasama Eksplorasi dan Pemanfaatan Antariksa Untuk Maksud Damai ( Agreement Between the Government of the Republic of Indonesia and the Cabinet of Minister

 

Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1996
tentang tim penelitian proyek-proyek pemerintahan dan badan usaha milik negara Disahkan pada tanggal 27 Februari 1996

 

 

Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1996
tentang pengesahan constitution and convention of the international telecomunication union, geneva, 1992 (konstitusi dan konvensi perhimpunan telekomunikasi internasional, jenewa, 1992)beserta instrumen amandementnya Disahkan pada tanggal 22 Februari 1996

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diubah oleh

Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden No. 18 Tahun 1986 tentang Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas impor dan penyerahan barang kena pajak dan jasa kena pajak tertentu yang ditanggung oleh pemerintahsebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden No. 4 Tahun 1996

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2004 tentang Pengesahan Instruments Amending the Constitution and the Convention of the International Telecommunication Unio, Marrakesh, 2002 (Instrumen Perubahan Konstitusi dan Konvensi Perhimpunan Telekomunikasi Internasional Matrrakesh, 2002)

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pengesahan Final Acts of The Plenipotentiary Conference, Guadalajara, 2010 (Akta-Akta Akhir Konferensi yang Berkuasa Penuh, Guadajara, 2010)

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2014 tentang Pengesahan Final Acts of the World Radiocommunication Conference, Geneva 2012 (Akta-Akta Akhir Konferensi Komunikasi Radio Sedunia, Jenewa 2012)

 

Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1996
tentang perubahan atas keputusan presiden no. 9 tahun 1985 tentang jenjang pangkat dan tunjangan jabatan struktural sebagaimana telah tiga belas kali diubah, terakhir dengan keppres no. 38 tahun 1995 Disahkan pada tanggal 22 Februari 1996

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 1996 tentang Perubahan atas Keppres No. 9 Tahun 1985 tentang Jenjang pangkat dan tunjangan jabatan struktural sebagaimana telah empat belas kali diubah, terakhir dengan Keppres No. 17 Tahun 1996

 

Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1996
tentang uang paket bagi pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat dan dewan pertimbangan agung Disahkan pada tanggal 16 Februari 1996

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 60 Tahun 2003 tentang Uang Paket bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

 

Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1996
tentang pengesahan amendments agreement relating to the international telecommunications satellite organization "intelsat", denmark-1995 (perjanjian berkenaan dengan organisasi satelit telekomunikasi internasional "intelsat", denmark-1995) Disahkan pada tanggal 16 Februari 1996

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pengesahan Amendments of the Agreement Relating to the International Telecommunications Satellite Organization INTELSAT (Perubahan terhadap Perjanjian berkaitan dengan Organisasi Satelit Telekomunikasi Internasional "INTELSAT".)

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pengesahan Amendments of the Agreement Relating to the International Telecommunications Satellite Organization INTELSAT (Perubahan terhadap Perjanjian berkaitan dengan Organisasi Satelit Telekomunikasi Internasional "INTELSAT".)

 

Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 1996
tentang pengesahan amendments to the convention on the international maritime organization (institutionalization of the facilitation committee), 1991 (amandemen convensi organisasi maritim internasional) (pelembagaan komisi fasilitasi), 1991 dan amendmentsto the convention on the international maritime organization, 1993 (amandemen konvensi organisasi maritim international, 1993) Disahkan pada tanggal 16 Februari 1996

 

 

Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1996
tentang pengesahan persetujuan perdagangan antara pemerintah republik indonesia dan pemerintah republik sosialis vietnam Disahkan pada tanggal 14 Februari 1996

 

 

Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1996
tentang penunjukan dan penetapan kawasan industri pt. bintan inti industrial estate untuk diberikan status sebagai kawasan berikat (bonded zone) Disahkan pada tanggal 9 Februari 1996

 

 

Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1996
tentang hari otonomi daerah Disahkan pada tanggal 7 Februari 1996

 

 

Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1996
tentang perpanjangan masa batas usia pensiun bagi pegawai negeri sipil yang menduduki jabatan agen Disahkan pada tanggal 7 Februari 1996

 


 

Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1996
tentang pengesahan agreement on c.a.b. international Disahkan pada tanggal 2 Februari 1996

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dicabut oleh

Keputusan Presiden Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pengesahan Agreement on C.A.B. International

 

Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1996
tentang pengesahan agreement between the government of the republic of indonesia and the government of the republic of singapore on military training in areas 1 and 2 Disahkan pada tanggal 2 Februari 1996

 

 

Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1996
tentang pengesahan agreement between the government of the republic of indonesia and the government of the republic of singapore on the realignment of the boundary between the singapore flight information region ant the jakarta flight information region Disahkan pada tanggal 2 Februari 1996

 

 

Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 1996
tentang perubahan atas keppres no. 15 tahun 1984 tentang susunan organisasi departemen, sebagaimana telah dua puluh enam kali diubah, terakhir dengan keppres no. 2 tahun 1996 Disahkan pada tanggal 31 Januari 1996

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1996 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen sebagaimana telah Dua Puluh Tujuh Kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 1996

 

Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1996
tentang pendidikan dan pelatihan prajabatan calon pegawai negeri sipil Disahkan pada tanggal 11 Januari 1996

 

 

Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1996
tentang perubahan atas keppres no. 18/1986 tentang pajak pertambahan nilai yang terutang atas impor & penyerahan barang kena pajak & jasa kena pajak tertentu yang ditanggung oleh pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan keppres 42/1995 Disahkan pada tanggal 25 Januari 1996

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden No. 18 Tahun 1986 tentang Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas impor dan penyerahan barang kena pajak dan jasa kena pajak tertentu yang ditanggung oleh pemerintahsebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden No. 4 Tahun 1996

 

Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1996
tentang pembentukan dana bantuan presiden bagi penyelenggaraan kredit usaha keluarga sejahtera Disahkan pada tanggal 27 Februari 1996

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1996 tentang Penyediaan dana bagi penyelenggaraan kredit usaha keluarga sejahtera

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 1996 tentang Pembangunan Keluarga sejahtera dalam Rangka Peningkatan Penanggulangan Kemiskinan

 

Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 1996
tentang perubahan atas keputusan presiden nomor 15 tahun 1984 tentang susunan organisasi departemen sebagaimana telah dua puluh lima kali diubah, terakhir dengan keputusan presiden nomor 61 tahun 1995 Disahkan pada tanggal 2 Januari 1996

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perubahan atas Keppres No. 15 Tahun 1984 tentang Susunan organisasi departemen, sebagaimana telah dua puluh enam kali diubah, terakhir dengan Keppres No. 2 tahun 1996

 

Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1996
tentang perubahan keppres no. 55 tahun 1989 tentang badan pertimbangan telekomunikasi sebagaimana telah diubah dengan keputusan presiden ri no. 117 tahun 1993 Disahkan pada tanggal 2 Januari 1996

 

 

Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1996
tentang penyelenggaraan sea games xix, 1997 di jakarta Disahkan pada tanggal 11 Juni 1996

 

 

Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1996
tentang harga dasar pembelian cengkeh oleh koperasi unit desa dari petani cengkeh Disahkan pada tanggal 8 April 1996

 

 

Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 1996
tentang pembangunan keluarga sejahtera dalam rangka peningkatan penanggulangan kemiskinan Disahkan pada tanggal 11 Maret 1996

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Intruksi Presiden Nomor 21 Tahun 1998 tentang Gerakan Terpadu Pengentasan Kemiskinan.

 

Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1996
tentang pembangunan industri mobil nasional Disahkan pada tanggal 19 Februari 1996

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 1998 tentang Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 1996 tentang Pembuatan Mobil Nasional

 

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1996
tentang penetapan harga dasar gabah Disahkan pada tanggal 7 Februari 1996

 


 

 

PT Tatanusa

Address : Jl. Gelagah No. 47, Pisangan Timur

Kota      :  Ciputat - Tangerang Selatan 15419

Telpon   : (021) 743 4810 ; WA : +6281 6135 6892

Email    : penerbit@tatanusa.co.id