Anotasi 
Keputusan Presiden Tahun 1989

 

Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 1989
tentang perubahan keppres nomor 19/1981 tentang penyempurnaan organisasi badan koordinasi intelijen negara Disahkan pada tanggal 26 Desember 1989

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 2000 tentang Kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi dan tata kerja lembaga pemerintah non departemen

 

Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 1989
tentang pengesahan final resolution of the united nations on tin, 1988 beserta annex mengenai the terms of reference of the international tin study group Disahkan pada tanggal 2 Desember 1989

 

 

Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 1989
tentang pengesahan final resolution of the united nations on copper,1988 beserta annex mengenai the terms of reference of the international copper study group Disahkan pada tanggal 2 Desember 1989

 

 

Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1989
tentang pengesahan resolution of the united nations on nickel, 1985 beserta annex mengenai the terms of references for an international nickel study group Disahkan pada tanggal 20 Desember 1989

 

 

Keputusan Presiden Nomor 60 Tahun 1989
tentang pengesahan agreement between the government of the republic of indonesia and the government of the hungaria people's republic for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income beserta protokolnya Disahkan pada tanggal 9 Desember 1989

 

 

Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 1989
tentang menmud perindustrian ditunjuk sebagai wakil ketua otorita pengembangan daerah industri pulau batam Disahkan pada tanggal 24 November 1989

 

 

Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 1989
tentang perubahan keputusan presiden no. 41 tahun 1973 tentang daerah industri pulau batam sebagaimana telah diubah dengan keputusan presiden no. 45 tahun 1978 Disahkan pada tanggal 24 November 1989

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 1989 tentang Menmud perindustrian ditunjuk sebagai wakil ketua otorita pengembangan daerah industri pulau Batam

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 78 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan bandar udara Hang Nadim Batam

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 94 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1973 tentang Daerah Industri Pulau Batam Sebagaimana telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 1989

 

Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 1989
tentang tim koordinasi pengelolaan tata ruang nasional Disahkan pada tanggal 9 November 1989

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan kawasan lindung

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1990 tentang Penggunaan tanah bagi pembangunan kawasan industri

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1993 tentang Koordinasi pengelolaan tata ruang nasional

 

Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1989
tentang pembentukan dewan pembina industri strategis Disahkan pada tanggal 4 November 1989

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1994 tentang Tim pengadaan alat utama pertahanan keamanan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1999 tentang Dewan Pembina Industri Strategis

 

Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1989
tentang badan pertimbangan telekomunikasi Disahkan pada tanggal 1 November 1989

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1990 tentang Pembubaran Dewan Telekomunikasi

Ps. 4

diubah oleh

Keputusan Presiden Nomor 117 Tahun 1993 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 1989 tentang Badan Pertimbangan Telekomunikasi

Ps. 4

diubah oleh

Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1996 tentang Perubahan Keppres No. 55 Tahun 1989 tentang Badan pertimbangan telekomunikasi sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden RI No. 117 Tahun 1993

 

Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 1989
tentang pengesahan third additional protocol to the constitution of the universal postal union Disahkan pada tanggal 1 November 1989

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1990 tentang Pengesahan fourth additional protocol to the constitution of the Universal postal union

 

Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1989
tentang kawasan industri Disahkan pada tanggal 27 Oktober 1989

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 1989 tentang Koordinasi pembinaan dan pengembangan Kawasan Industri.

Ps. 7

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1990 tentang Penggunaan tanah bagi pembangunan kawasan industri

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1990 tentang Penggunaan tanah bagi pembangunan kawasan industri

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1991 tentang Penunjukan dan penetapan sebagian wilayah usaha Kawasan Industri PT. Megalopolis Manunggal Industrial Development untuk diberikan status sebagai Kawasan Berikat (Bonded Zone)

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1992 tentang Tata cara penanaman modal

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1993 tentang Penunjukan dan penetapan sebagian wilayah usaha kawasan industri PT. Lamicitra Nusantara untuk diberikan status sebagai kawasan berikat (Bonded Zone)

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1993 tentang Penunjukan dan penetapan sebagian wilayah usaha kawasan industri perusahaan perseroan (persero) PT. Kawasan Industri Makassar untuk diberikan status sebagai kawasan berikat (Bonded Zone)

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 1993 tentang Penunjukan dan penetapan sebagian wilayah usaha Perusahaan Perseroan (Persero), PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut (PT. SIER) pada kawasan industri Pasuruan Industrial Estate Rembang untuk diberikan status sebagai Kawasan Berikat (Bonded Zone)

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1993 tentang Penunjukan dan penetapan sebagian wilayah usaha kawasan industri PT. Cibinong Center Industrial Estate untuk diberikan status sebagai Kawasan Berikat (Bonded Zone)

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 1993 tentang Penunjukan dan penetapan sebagian wilayah usaha kawasan industri PT. Besland Pertiwi untuk diberikan status sebagai kawasan berikat (Bonded Zone)

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1993 tentang Tata cara penanaman modal

-

diubah oleh

Keputusan Presiden Nomor 98 Tahun 1993 tentang Perubahan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1989 tentang Kawasan Industri.

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 98 Tahun 1993 tentang Perubahan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1989 tentang Kawasan Industri.

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1994 tentang Perluasan kawasan industri yang diberikan status kawasan berikat (bondedzone) PT. Megalopolis Manunggal Industrial Development

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1994 tentang Penunjukan dan penetapan sebagian wilayah usaha kawasan industri PT. Indotaisi Indah Development untuk diberikan status sebagai kawasan berikat (Bonded Zone)

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 1994 tentang Penunjukan dan penetapan sebagian wilayah usaha kawasan industri PT. Dharmala-Retire Servicement Engineering Agency Industrial Estate untuk diberikan status sebagai kawasan berikat (bonded zone)

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 71 Tahun 1994 tentang Perubahan luas kawasan berikat (bonded zone) PT. Cibinong Centre Industrial Estate

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1996 tentang Penunjukan dan penetapan kawasan industri PT. Bintan Inti Industrial Estate untuk diberikan status sebagai kawasan berikat (bonded zone)

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1996 tentang Kawasan industri

 

Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1989
tentang pembangunan kelompok hutan riam kanan sebagai taman hutan raya sultan adam Disahkan pada tanggal 18 Oktober 1989

 

 

Keputusan Presiden Nomor 51 Tahun 1989
tentang perubahan keputusan presiden no. 28 tahun 1988 tentang besarnya jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian asuransi sosial tenaga kerja Disahkan pada tanggal 18 Oktober 1989

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1990 tentang Pemberian tambahan santunan bagi tenaga kerja yang meninggal dunia dan mengalami cacat total tetap karena kecelakaan kerja

 

Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1989
tentang penetapan jalan layang bebas hambatan cawang - tanjung priok sebagai jalan tol dan penetapan jenis kendaraan bermotor, besarnya tarip tol untuk ruas jalan tol tomang-cawang-rawamangun serta langganan tol Disahkan pada tanggal 10 Oktober 1989

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1990 tentang Penetapan jenis kendaraan bermotor dan besarnya tarip tol untuk jalan tol Tomang - Cawang - Tanjung Priok

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1990 tentang Ruas jalan tol Cawang-Tanjung Priok diberi nama Jalan Ir. Wiyoto Wiyono Msc

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 1995 tentang Penambahan gerbang tol Ancol timur dan penetapan golongan jenis kendaraan bermotor serta penyesuaian besarnya tarif tol Tomang - Cawang - Tanjug Priok - Ancol Timur

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 1996 tentang Penetapan Jalan Bebas Hambatan Ancol Timur-Jembatan Tiga-Pluit dan Tomang-Grogol-Pluit Junction sebagai jalan Tol, Penetapan Golongan Jenis Kendaraan Bermotor dan Penyesuaian besarnya Tarif Tol Jalan Bebas Hambatan Lingkar Dalam Kota Jakarta

 

Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 1989
tentang tunjangan jabatan widyaiswara Disahkan pada tanggal 31 Agustus 1989

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2003 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Widyaiswara

 

Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 1989
tentang pengesahan persetujuan antara ri dan konfederasi swiss mengenai penghindaran pajak berganda yang berhubungan dengan pajak-pajak atas penghasilan, beserta protokolnya Disahkan pada tanggal 31 Agustus 1989

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protocol Amending the Agreement and Protocol Between the Republic of Indonesia and The Swiss Confederation For The Avoidance of Double Taxation With Respect to Taxes on Income ( Protokol Perubahan Persetujuan dan Protokol Antara RepublikIndonesia dan Konfederasi Swiss mengenai Penghindaran Pajak Berganda yang berhubungan dengan Pajak-pajak atas Penghasilan)

 

Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 1989
tentang pengesahan persetujuan antara pemerintah republik indonesia dan pemerintah republik federal jerman mengenai kerjasama kebudayaan Disahkan pada tanggal 31 Agustus 1989

 

 

Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 1989
tentang pengesahan customs convention on the international transport of goods under cover of tir carnets (tir convention) Disahkan pada tanggal 31 Agustus 1989

 

 

Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1989
tentang pengesahan customs convention on containers, 1972 Disahkan pada tanggal 31 Agustus 1989

 

 

Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1989
tentang badan pengelola industri strategis Disahkan pada tanggal 28 Agustus 1989

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1991 tentang Penyelesaian tagihan pajak penghasilan badan atas nama PT. Pabrik Kapal Indonesia (PT. Pal Indonesia) tahun pajak 1985, 1986 dan 1987

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 1998 tentang Badan Pengelola Badan Usaha Milik Negara

-

diperhatikan oleh

Intruksi Presiden Nomor 33 Tahun 1998 tentang Industri-industri yang Tergolong Strategis

 

Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1989
tentang panitia nasional pengangkatan dan pemanfaatan benda berharga asal muatan kapal yang tenggelam Disahkan pada tanggal 31 Agustus 1989

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1992 tentang Pembagian hasil pengangkatan benda berharga asal muatan kapal yang tenggelam antara Pemerintah dan Perusahaan

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2000 tentang Panitia nasional pengangkatan dan pemanfaatan benda berharga asal muatan kapal yang tenggelam

 

Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 1989
tentang kerjasama pertamina dengan badan usaha swasta dalam usaha pemurnian dan pengolahan minyak dan gas bumi Disahkan pada tanggal 4 Agustus 1989

 

 

Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1989
tentang pengesahan instrument for the amendment of the constitution of the international labour organization Disahkan pada tanggal 1 Agustus 1989

 

 

Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1989
tentang perincian anggaran belanja pembangunan tahun anggaran 1989/1990 Disahkan pada tanggal 20 Juli 1989

 

 

Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1989
tentang perincian anggaran belanja rutin tahun anggaran 1989/1990 Disahkan pada tanggal 20 Juli 1989

 

 

Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 1989
tentang perincian sumber-sumber anggaran rutin dan sumber-sumber anggaran pembangunan tahun anggaran 1989/1990 Disahkan pada tanggal 29 Juli 1989

 

 

Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 1989
tentang pengesahan protocol on the privileges and immunities of the international maritime satellite organization (inmarsat) Disahkan pada tanggal 26 Juli 1989

 

 

Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1989
tentang perubahan keputusan presiden no.77 tahun 1985 tentang pengenaan, pemungutan, dan pembagian iuran hasil hutan Disahkan pada tanggal 24 Juli 1989

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1990 tentang Pengenaan, pemungutan dan pembagian iuran hasil hutan

 

Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 1989
tentang pencabutan diktum pertama nomor 5 dan diktum keempat nomor 5 keputusan presiden no.4/1989 tentang dana eks stabilitasi kayu lapis Disahkan pada tanggal 20 Juli 1989

 


 

Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1989
tentang pengesahan agreement on the global system of trade preferences among developing countries Disahkan pada tanggal 18 Juli 1989

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43/M-DAG/PER/10/2007 Tahun 2007 tentang Penerbitan Surat Keterangan Asal (Certificate Of Origin) Untuk Barang Ekspor Indonesia

 

Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1989
tentang pengesahan international convention for safe containers (c s c) Disahkan pada tanggal 17 Juli 1989

 

 

Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1989
tentang pengesahan agreement establishing the asia-pacific institute for broadcasting development beserta perubahannya Disahkan pada tanggal 28 Juni 1989

 

 

Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1989
tentang dana reboisasi Disahkan pada tanggal 27 Juni 1989

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1989 tentang Bunga dan Jasa Giro Dana Reboisasi.

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1990 tentang Dana Reboisasi

 

Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1989
tentang badan pertimbangan pendidikan nasional Disahkan pada tanggal 21 Juni 1989

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Ps. 4

diubah oleh

Keputusan Presiden Nomor 51 Tahun 1993 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 30 tahun 1989 tentang Badan Pertimbangan Pendidikan Nasional

-

dicabut oleh

Keputusan Presiden Nomor 98 Tahun 2003 tentang Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1989 tentang Badan Pertimbangan Pendidikan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 51 Tahun 1993

 

Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1989
tentang tunjangan jabatan penyuluh keluarga berencana Disahkan pada tanggal 19 Juni 1989

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2001 tentang Tunjangan jabatan fungsional penyuluh keluarga berencana

 

Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1989
tentang tunjangan jabatan penyuluh pertanian Disahkan pada tanggal 19 Juni 1989

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diubah oleh

Keputusan Presiden Nomor 105 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden nomor 28 tahun 1989 tentang tunjangan jabatan penyuluh pertanian

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 105 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden nomor 28 tahun 1989 tentang tunjangan jabatan penyuluh pertanian

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2003 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian

 

Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1989
tentang pengesahan anggaran dasar korps pegawai republik indonesia (korpri) Disahkan pada tanggal 19 Juni 1989

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dicabut oleh

Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 1994 tentang Pengesahan anggaran dasar Korp Pegawai Republik Indonesia (KORPRI)

 

Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1989
tentang pengesahan convention concerning the protection of the world cultural and natural heritage Disahkan pada tanggal 30 Mei 1989

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 1992 tentang Pengesahan proposed third amendment of the articles of Agreement of the International Monetary fund

 

Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1989
tentang pengesahan persetujuan mengenai perlindungan hak cipta antara republik indonesia dan amerika serikat Disahkan pada tanggal 29 Mei 1989

 

 

Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1989
tentang pengesahan agreement between the government of the republic of indonesia and the government of the german democratic republic on economic and technical cooperation Disahkan pada tanggal 29 Mei 1989

 

 

Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1989
tentang perubahan keputusan presiden no. 18 tahun 1979 tentang pada lkbn "antara" diadakan dewan pembimbing lkbn "antara" Disahkan pada tanggal 25 Mei 1989

 

 

Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1989
tentang penundaan pembayaran pajak pertambahan nilai atas penyerahan jasa pencarian sumber-sumber dan pemboran minyak, gas bumi, dan panas bumi bagi para kontraktor yang belum berproduksi Disahkan pada tanggal 24 Mei 1989

 

 

Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1989
tentang daftar bidang usaha yang tertutup bagi penanaman modal Disahkan pada tanggal 5 Mei 1989

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dicabut oleh

Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1991 tentang Daftar Bidang Usaha yang tertutup bagi penanaman modal

 

Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 1989
tentang lembaga administrasi negara Disahkan pada tanggal 5 Mei 1989

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1999 tentang Lembaga Administrasi Negara


 

Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1989
tentang pengesahan convention between the republic of indonesia and the kingdom of sweden for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income, beserta protocol-nya Disahkan pada tanggal 30 April 1989

 

 

Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1989
tentang perubahan atas keppres no. 16 tahun 1988 tentang penetapan jenis kendaraan bermotor dan besarnya tarif tol untuk jalan tol jakarta - cikampek dan kepuputusan presiden nomor 25 tahun 1988 tentang penetapan besarnya tol dan langganan tol padabeberapa jalan tol dan jembatan tol Disahkan pada tanggal 9 Mei 1989

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 1990 tentang Penetapan jalan bebas hambatan Cakung-Cikunir sebagai jalan Tol dan Penambahan Ramp Dukuh pada jalan Tol Jagorawi serta penetapan jenis kendaraan bermotor dan besarnya tarif Tol

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1991 tentang Penetapan golongan jenis kendaraan bermotor dan besarnya tol untuk Jalan Tol Jakarta-Cikampek

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 1991 tentang Perubahan status Jembatan Tol Sungai Kapuas Pontianak sebagai Jembatan Umum tanpa tol

 

Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1989
tentang perubahan keputusan presiden no. 9 tahun 1985 tentang jenjang pangkat dan tunjangan jabatan struktural sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan keputusan presiden no. 11 tahun 1986 Disahkan pada tanggal 5 April 1989

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 1991 tentang Perubahan Keputusan Presiden No. 9 tahun 1985 tentang Jenjang pangkat dan tunjangan jabatan struktural sebagaimana telah empat kali diubah, terakhir dengan keputusan Presiden Nomor 17 tahun 1989

 

Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1989
tentang perubahan atas keputusan presiden no. 15 tahun 1984 tentang susunan organisasi departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan keputusan presiden no. 55 tahun 1988 Disahkan pada tanggal 5 April 1989

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1989 tentang Panitia nasional pengangkatan dan pemanfaatan benda berharga asal muatan kapal yang tenggelam

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden nomor 15 tahun 1984 tentang susunan organisasi Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden nomor 16 tahun 1989

 

Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1989
tentang pembukaan kedutaan besar republik indonesia di bogota, colombia Disahkan pada tanggal 23 Maret 1989

 

 

Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 1989
tentang kedudukan tugas, dan tata kerja menteri muda Disahkan pada tanggal 23 Maret 1989

 

 

Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1989
tentang rencana pembangunan lima tahun kelima (repelita v) 1989/90-1993-94 Disahkan pada tanggal 20 Maret 1989

 

 

Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1989
tentang pengesahan agreement between the republic of indonesia and the republic of korea for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income, beserta protocolnya Disahkan pada tanggal 8 Maret 1989

 

 

Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1989
tentang perpustakaan nasional Disahkan pada tanggal 6 Maret 1989

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1997 tentang Perpustakaan Nasional Republik Indonesia

 

Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1989
tentang perubahan atas keputusan presiden no. 28 tahun 1982 tentang dewan gula indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan keputusan presiden no. 19 tahun 1988 Disahkan pada tanggal 5 Februari 1989

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 85 Tahun 1993 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1982 tentang Dewan Gula Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1989

 

Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1989
tentang pengesahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga legiun veteran republik indonesia Disahkan pada tanggal 1 Februari 1989

 

 

Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1989
tentang perubahan atas keputusan presiden nomor 8 tahun 1985 tentang badan kebijaksanaan perumahan nasional Disahkan pada tanggal 20 Maret 1989

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1993 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 8 tahun 1985 tentang Badan Kebijaksanaan Perumahan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 8 tahun 1989

 

Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1989
tentang dewan standardisasi nasional Disahkan pada tanggal 30 Januari 1989

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1990 tentang Penyederhanaan Tata Cara Pengujian Mutu Ikan Segar dan Ikan Beku.

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1991 tentang Penyusunan, penerapan dan pengawasan Standar Nasional Indonesia

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1997 tentang Badan Standardisasi Nasional

 

Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 1989
tentang pencabutan keppres no.93/1969 tentang dana pengasuhan putra putri pedalaman irian barat dan keputusan presiden no.97/1969 Disahkan pada tanggal 25 Januari 1989

 

 

Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1989
tentang pengesahan international convention on tonnage measurement of ships, 1969 Disahkan pada tanggal 25 Januari 1989

 

 

Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1989
tentang pembentukan dana bantuan presiden Disahkan pada tanggal 18 Januari 1989

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Diktum I No. 5

dicabut oleh

Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 1989 tentang Pencabutan Diktum pertama nomor 5 dan Diktum keempat nomor 5 Keputusan Presiden no.4/1989 tentang Dana Eks Stabilitasi Kayu Lapis

 

Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1989
tentang perubahan keputusan presiden no.34/1986 sebagaimana telah diubah dengan keputusan presiden no. 14/1988 Disahkan pada tanggal 13 Januari 1989

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1995 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1986 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1989

 

Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 1989
tentang pembubaran tim koordinasi penanganan masalah pertanahan Disahkan pada tanggal 10 Januari 1989

 

 

Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1989
tentang besarnya ongkos naik haji tahun 1989 Disahkan pada tanggal 5 Januari 1989

 

 

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1989
tentang usaha peningkatan pengembalian kredit program Disahkan pada tanggal 20 November 1989

 

 

Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 1989
tentang koordinasi pembinaan dan pengembangan kawasan industri. Disahkan pada tanggal 9 November 1989

 

 

Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1989
tentang penetapan harga dasar gabah dan palawija. Disahkan pada tanggal 27 Juni 1989

 

 

Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1989
tentang bunga dan jasa giro dana reboisasi. Disahkan pada tanggal 27 Juni 1989

 

 

Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1989
tentang koordinasi pelaksanaan hubungan langsung antara indonesia - cina. Disahkan pada tanggal 25 Mei 1989

 

 

Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1989
tentang dasawarsa kebudayaan. Disahkan pada tanggal 4 April 1989

 

 

Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 1989
tentang tahun kunjungan wisata indonesia 1991 Disahkan pada tanggal 0 1989

 

 

Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1989
tentang pembinaan kesejahteraan anak. Disahkan pada tanggal 23 Maret 1989

 

 

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1989
tentang pedoman pelaksanaan pengawasan melekat. Disahkan pada tanggal 20 Maret 1989

 

 

 

 

PT Tatanusa

Address : Jl. Gelagah No. 47, Pisangan Timur

Kota      :  Ciputat - Tangerang Selatan 15419

Telpon   : (021) 743 4810 ; WA : +6281 6135 6892

Email    : penerbit@tatanusa.co.id