Anotasi 
Keputusan Presiden Tahun 1986

Keputusan Presiden Nomor 185 Tahun 1986
tentang penundahaan pembayaran pajak pertambahan nilau dan pajak penjualan atas barang mewah atas impor barang modal oleh pengusaha tertentu Disahkan pada tanggal 4 Juni 1986

 

 

Keputusan Presiden Nomor 66 Tahun 1986
tentang pemberian kemudahan di bidang impor dan ekspor kepada perusahaan-perusahaan industri strategis tertentu Disahkan pada tanggal 29 Desember 1986

 

 

Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 1986
tentang pajak pertambahan nilai yang terhutang atas impor dan penyerahan kertas koran untuk penerbitan koran serta penyerahan koran Disahkan pada tanggal 29 Desember 1986

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 1987 tentang Pajak pertambahan nilai yang terhutang atas impor dan penyerahan kertas koran untuk penerbitan surat kabar dan majalah serta untuk penyerahan surat kabar dan majalah

 

Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 1986
tentang pengendalian penggunaan tanah dan ruang udara di sekitar bandar udara internasional jakarta soekarno- hatta Disahkan pada tanggal 23 Desember 1986

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 1986 Tentang Pengendalian Penggunaan Tanah Dan Ruang Udara Di Sekitar Bandar Udara Internasional Jakarta Soekarno " Hatta

-

dicabut oleh

Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 1986 Tentang Pengendalian Penggunaan Tanah Dan Ruang Udara Di Sekitar Bandar Udara Internasional Jakarta Soekarno " Hatta

 

Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 1986
tentang batas usia pensiun pegawai negeri sipil yang menjabat jabatan fungsional widyaiswara dan penyuluh pertanian. Disahkan pada tanggal 10 Desember 1986

 

 

Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 1986
tentang penundaan pembayaran ppn dan ppn barang mewah atas penyerahan barang modal dan jasa kena pajak kepada pt. bimantara eka santosa Disahkan pada tanggal 6 Desember 1986

 

 

Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1986
tentang penetapan jenis kendaraan bermotor dan besarnya tarip tol untuk jalan tol belawan-medan-tanjung morawa di sumatera utara Disahkan pada tanggal 6 Desember 1986

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1992 tentang Penetapan jalan bebas hambatan Tangerang-Merak sebagai jalan tol, penambahan gerbang tol mabar pd jln tol Belawan-Medan-Tanjung Morawa dan penetapan golongan jenis kendaraan bermotor, besarnya tol serta berlangganan pada beberapajalan tol dan jembatan tol

 

Keputusan Presiden Nomor 60 Tahun 1986
tentang pengesahan international convention on standars of training, certification and watchkeeping for seafarers, 1978 Disahkan pada tanggal 4 Desember 1986

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM58 Tahun 2009 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Besar Pendidikan Penyegaran Dan Peningkatan Ilmu Pelayaran

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM65 Tahun 2009 tentang Standar Kapal Non Konvensi (Non Convention Vessel Standard) Berbendera Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM95 Tahun 2011 tentang Statuta Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM96 Tahun 2011 tentang Statuta Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar

 

Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 1986
tentang pengesahan loan agreement on nucleus estate and smallholder project (nes vii region iv) between the saudi fund for development and the republic of indonesia Disahkan pada tanggal 19 November 1986

 

 

Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 1986
tentang pengesahan agreement on the recognition of domestic driving licences issued by asean countries Disahkan pada tanggal 15 November 1986

 

 

Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 1986
tentang tunjangan tugas belajar bagi tenaga pengajar biasa pada perguruan tinggi yang ditugaskan mengikuti pendidikan pada fakultas pasca sarjana Disahkan pada tanggal 12 November 1986

 

 

Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1986
tentang tatacara pengajuan calon anggota tambahan majelis permusyawaratan rakyat utusan golongan karya angkatan bersenjata republik indonesia dan utusan golongan-golongan serta calon anggota dewan perwakilan rakyat dari golongan karya angkatan bersenjatarepublik indonesia Disahkan pada tanggal 28 Oktober 1986

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 1987 tentang Pembentukan panitia pemeriksaan untuk keanggotaan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1992 tentang Pembentukan panitia pemeriksaan untuk keanggotaan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1996 tentang Tata Cara Pengajuan Calon Anggota Tambahan Majelis Perumusyawaratan Rakyat Utusan Golongan Karya Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan utusan Golongan Karya serta calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Golongan KaryaAngkatan Bersenjata Republik Indonesia

 

Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1986
tentang perubahan keputusan presiden nomor 53 tahun 1985 tentang badan pengelola komplek kemayoran Disahkan pada tanggal 27 Oktober 1986

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1987 tentang Penggunaan langsung dana pendapatan dari pengusahaan Komplek Kemayoran oleh Badan Pengelola Komplek Kemayoran

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1988 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 53 tahun 1985 tentang Badan Pengelola Komplek Kemayoran.

 

Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 1986
tentang penataran calon penatar tingkat nasional/manggala bp-7 Disahkan pada tanggal 18 Oktober 1986

 

 

Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1986
tentang koordinasi penyelenggaraan dan pemanfaatan jasa meteorologi dan geofisika Disahkan pada tanggal 14 Oktober 1986

 

 

Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1986
tentang perubahan atas keputusan presiden nomor 68 tahun 1982 tentang susunan organisasi universitas hasanuddin Disahkan pada tanggal 11 Oktober 1986

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dicabut oleh

Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1991 tentang Pencabutan Keputusan Presiden tentang Susunan organisasi Universitas/Institut Negeri

 

Keputusan Presiden Nomor 51 Tahun 1986
tentang perubahan atas keputusan presiden nomor 18 tahun 1986 tentang pajak pertambahan nilai yang terhutang atas impor dan penyerahan barang kena pajak dan jasa kena pajak tertentu yang ditanggung oleh pemerintah Disahkan pada tanggal 1 Oktober 1986

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 1986 tentang Pajak pertambahan nilai yang terhutang atas impor dan penyerahan kertas koran untuk penerbitan koran serta penyerahan koran

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 1987 tentang Pajak pertambahan nilai yang terhutang atas impor dan penyerahan kertas koran untuk penerbitan surat kabar dan majalah serta untuk penyerahan surat kabar dan majalah

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1988 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden No. 18 tahun 1986 tentang pajak pertambahan nilai yang terhutang atas impor dan penyerahan barang kena pajak dan jasa kena pajak tertentu yang ditanggung oleh pemerintah sebagaimana telah diubah denganKeputusan Presiden Nomor 51 tahun 1986

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 1988 tentang Pajak pertambahan nilai yang terhutang atas impor dan penyerahan kertas koran untuk penerbitan surat kabar dan majalah serta untuk penyerahan surat kabar dan majalah

 

Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1986
tentang perubahan atas keputusan presiden nomor 59 tahun 1983 tentang pembentukan dewan pembina dan pengelola industri-industri strategis dan industri hankam, sebagaimana telah diubah dengan keputusan presiden nomor 6 tahun 1984 Disahkan pada tanggal 30 September 1986

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1989 tentang Badan Pengelola Industri Strategis

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1989 tentang Pembentukan Dewan Pembina Industri Strategis

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1989 tentang Pembentukan Dewan Pembina Industri Strategis

 

Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 1986
tentang pengesahan convention on the physical protection of nuclear material Disahkan pada tanggal 24 September 1986

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengesahan Amandement To The Convention On The Physical Protection Of Nuclear Material (perubahan Konvensi Proteksi Fisik Bahan Nuklir)

 

Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 1986
tentang pemberian fasilitas kredit kepada anggota lembaga tertinggi/tinggi negara untuk pembelian kendaraan perorangan Disahkan pada tanggal 18 September 1986

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pemberian fasilitas kredit kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk pembelian kendaraan perorangan

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1993 tentang Pemberian fasilitas kredit kepada para Hakim Agung Republik Indonesia untuk pembelian kendaraan perorangan

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 112 Tahun 1993 tentang Pemberian Fasilitas Kredit Kepada Anggota Dewan Pertimbangan Agung Republik Indonesia untuk Pembelian Kendaraan Perorangan

 

Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 1986
tentang peningkatan penanganan pasca panen hasil pertanian Disahkan pada tanggal 17 September 1986

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1990 tentang Penyederhanaan Tata Cara Pengujian Mutu Ikan Segar dan Ikan Beku.

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 170/Kpts/OT.210/3/2002 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Standardisasi Nasional Di Bidang Pertanian

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/Permentan/OT.140/10/2006 Tahun 2006 tentang Pedoman Budidaya Tanaman Pangan Yang Baik dan Benar (Good Agriculture Practices)

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.160/11/2006 Tahun 2006 tentang Pedoman Budidaya Buah Yang Baik (Good Agriculture Practice)

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 58/Permentan/OT.140/8/2007 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Sistem Standardisasi Nasional Di Bidang Pertanian

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35/Permentan/OT.140/7/2008 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Penerapan Cara Pengolahan Hasil Pertanian Asal Tumbuhan Yang Baik (Good Manufacturing Practices)

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39/Permentan/OT.140/8/2008 Tahun 2008 tentang Pembentukan Lembaga Sertifikasi Produk Alat dan Mesin Pertanian

 

Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 1986
tentang pengesahan international convention for the prevention of pollution from ships, 1973, beserta protocol (the protocol of 1978 relating to the international convention for the prevention of pollution from ships, 1973) Disahkan pada tanggal 9 September 1986

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM65 Tahun 2009 tentang Standar Kapal Non Konvensi (Non Convention Vessel Standard) Berbendera Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM2 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 17 Tahun 2000 Tentang Pedoman Penanganan Bahan/Barang Berbahaya Dalam Kegiatan Pelayaran di Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2012 tentang Pengesahan Annex Iii, Annex Iv, Annex V, And Annex Vi of The International Convention For The Prevention of Pollution From Ship 1973 As Modified By The Protocol of 1978 Relating The Neto (lampiran Iii, Lampiran Iv. Lampiran V, dan Lampiran Vi Dari Konven

 

Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1986
tentang pengesahan asean petroleum security agreement Disahkan pada tanggal 30 Agustus 1986

 

 

Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1986
tentang pengesahan agreement on asean energy cooperation Disahkan pada tanggal 30 Agustus 1986

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2008 tentang Pengesahan Memorandum Of Understanding On The Asean Power Grid (memorandum Saling Pengertian Mengenai Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Asean)

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pengesahan Asean Petroleum Security Agreement (persetujuan Ketahanan Minyak dan Gas Bumi Asean)

 

Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1986
tentang pengesahan agreement between the government of the republic of indonesia and the government of the polish people's republic on the development of economic and technical co-operation Disahkan pada tanggal 29 Agustus 1986

 

 

Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 1986
tentang perincian anggaran belanja pembangunan tahun anggaran 1986/1987 Disahkan pada tanggal 28 Agustus 1986

 

 

Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1986
tentang perincian anggaran belanja rutin tahun anggaran 1986/1987 Disahkan pada tanggal 28 Agustus 1986

 

 

Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1986
tentang perincian sumber-sumber anggaran rutin dan sumber-sumber anggaran pembangunan tahun anggaran 1986/1987 Disahkan pada tanggal 28 Agustus 1986

 

 

Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1986
tentang perubahan keputusan presiden nomor 15 tahun 1983 tentang kebijaksanaan pengembangan kepariwisataan Disahkan pada tanggal 28 Agustus 1986

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 1988 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 15 tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 39 tahun 1986 tentang kebijaksanaan pengembangan kepariwisataan

ttg Keimigrasian

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2003 tentang Bebas Visa Kunjungan Singkat

 

Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 1986
tentang pembentukan pengadilan negeri kabupaten langkat Disahkan pada tanggal 20 Agustus 1986

 

 

Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 1986
tentang penundaan pembayaran pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah atas impor barang modal oleh pengusaha tertentu Disahkan pada tanggal 13 Agustus 1986

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 1986 tentang Penundaan pembayaran PPN dan PPn barang mewah atas penyerahan barang modal dan jasa kena pajak kepada PT. Bimantara Eka Santosa

 

Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1986
tentang pemberian kemudahan dibidang bea masuk dan pajak pertambahan nilai serta pajak penjualan atas barang mewah atas impor kendaraan bermotor jenis sedan bagi usaha pertaksian Disahkan pada tanggal 4 Agustus 1986

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1987 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 30 tahun 1986 tentang pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak pertambahan nilai serta pajak penjualan atas barang mewah atas impor kendaraan bermotor jenis sedan untuk dipergunakan dalam usaha pertaksian [...]

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 1993 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1986 tentang pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak pertambahan nilai serta pajak penjualan atas barang mewah atas impor kendaraan bermotor jenis sedan untukdipergunakan dalam usaha pertaksian oleh Koperasi Pengemudi Taksi sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 28 tahun 1987

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 1994 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 30 tahun 1986 tentang Pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak pertambahan nilai serta pajak penjualan atas barang mewah atas impor kendaraan bermotor jenis sedan untukdipergunakan dalam usaha pertaksian oleh Koperasi Pengemudi Taksi sebagaimana telah beberapa kali dicubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 57 tahun 1993

 

Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 1986
tentang pembangunan kebun raya setia mulya sebagai taman hutan raya dr. mohammad hatta Disahkan pada tanggal 1 Agustus 1986

 

 

Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1986
tentang membentuk tim kerja yang bertugas menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan perundang-undangan mengenai hak cipta dan merek perusahaan dan merek perniagaan, serta menyelesaikan penyusunan perundang-undangan mengenaihak paten Disahkan pada tanggal 30 Juli 1986

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diubah oleh

Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 1988 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1986 tentang Susunan Kabinet Pembangunan V

-

diubah oleh

Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1989 tentang Perubahan Keputusan Presiden No.34/1986 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden No. 14/1988

-

diubah oleh

Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1995 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1986 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1989

-

dicabut oleh

Keputusan Presiden Nomor 189 Tahun 1998 tentang Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1986 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1995

 

Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1986
tentang kewajiban penyampaian laporan pajak-pajak pribadi bagi pejabat negara, pegawai negeri sipil, anggota angkatan bersenjata ri dan pegawai badan usaha milik negara dan daerah Disahkan pada tanggal 29 Juli 1986

 

 

Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1986
tentang tim pendayagunaan pelaksanaan proyek-proyek pembangunan dengan dana luar negeri. Disahkan pada tanggal 29 Juli 1986

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Ps. 3

diubah oleh

Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1988 tentang Perubahan Keputusan Presiden No. 32 tahun 1986 tentang tim pendayagunaan pelaksanaan proyek-proyek pembangunan dengan dana luar negeri

Ps. 3

diubah oleh

Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 1993 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1986 tentang Tim Pendayagunaan Pelaksanaan Proyek-proyek Pembangunan dengan Dana Luar Negeri sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 10 tahun 1988

 

Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1986
tentang pengesahan convention establishing the multilateral investment guarantee agency Disahkan pada tanggal 18 Juli 1986

 

 

Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1986
tentang pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak pertambahan nilai serta pajak penjualan atas barang mewah atas impor kendaraan bermotor jenis sedan untuk dipergunakan dalam usaha pertaksian oleh koperasi pengemudi taksi Disahkan pada tanggal 12 Juli 1986

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1986 tentang Pemberian kemudahan dibidang bea masuk dan pajak pertambahan nilai serta pajak penjualan atas barang mewah atas impor kendaraan bermotor jenis sedan bagi usaha pertaksian

-

diubah oleh

Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1987 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 30 tahun 1986 tentang pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak pertambahan nilai serta pajak penjualan atas barang mewah atas impor kendaraan bermotor jenis sedan untuk dipergunakan dalam usaha pertaksian [...]

Ps. 3

diubah oleh

Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 1993 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1986 tentang pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak pertambahan nilai serta pajak penjualan atas barang mewah atas impor kendaraan bermotor jenis sedan untukdipergunakan dalam usaha pertaksian oleh Koperasi Pengemudi Taksi sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 28 tahun 1987

-

diubah oleh

Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 1994 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 30 tahun 1986 tentang Pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak pertambahan nilai serta pajak penjualan atas barang mewah atas impor kendaraan bermotor jenis sedan untukdipergunakan dalam usaha pertaksian oleh Koperasi Pengemudi Taksi sebagaimana telah beberapa kali dicubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 57 tahun 1993

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 1995 tentang Perlakuan pabean dan perpajakan atas impor atau penyerahan komponen dan kendaraan bermotor jenis sedan untuk dipergunakan dalam usaha pertaksian

 

Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1986
tentang pembayaran pajak penghasilan yang terhutang sehubungan dengan pelaksanaan proyek pembangunan milik pemerintah dengan dana pinjaman luar negeri dan hibah. Disahkan pada tanggal 12 Juli 1986

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dicabut oleh

Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1995 tentang Bea masuk, bea masuk tambahan, pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah, dan pajak penghasilan dalam rangka pelaksanaan proyek pemerintah yang dibiayai dengan dana pinjaman luar negeri

 

Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1986
tentang harga jual eceran bahan bakar minyak bumi Disahkan pada tanggal 9 Juli 1986

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 1988 tentang Pajak pertambahan nilai yang terhutang atas impor dan penyerahan kertas koran untuk penerbitan surat kabar dan majalah serta untuk penyerahan surat kabar dan majalah

 

Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1986
tentang tata cara penyelenggaraan kampanye pemilihan umum. Disahkan pada tanggal 18 Juni 1986

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan kampanye pemilihan umum

 

Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1986
tentang pengesahan asean agreement on the conservation of nature and natural resources Disahkan pada tanggal 16 Juni 1986

 

 

Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1986
tentang perubahan atas keputusan presiden nomor 18 tahun 1975 tentang dewan telekomunikasi republik indonesia sebagaimana telah diubah dengan keputusan presiden nomor 38 tahun 1984. Disahkan pada tanggal 14 Juni 1986

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1990 tentang Pembubaran Dewan Telekomunikasi

 

Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1986
tentang besarnya tarif tol untuk jalan tol surabaya - gempol Disahkan pada tanggal 3 Juni 1986

 

 

Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1986
tentang pembukaan kedutaan besar republik indonesia di harare, zimbabwe. Disahkan pada tanggal 2 Juni 1986

 

 

Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1986
tentang daftar skala prioritas bidang-bidang usaha penanaman modal Disahkan pada tanggal 31 Mei 1986

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1986 tentang Pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak pertambahan nilai serta pajak penjualan atas barang mewah atas impor kendaraan bermotor jenis sedan untuk dipergunakan dalam usaha pertaksian oleh Koperasi Pengemudi Taksi

-

dicabut oleh

Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1987 tentang Daftar skala prioritas bidang-bidang usaha penanaman modal

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1993 tentang Penunjukan dan penetapan sebagian wilayah usaha kawasan industri perusahaan perseroan (persero) PT. Kawasan Industri Makassar untuk diberikan status sebagai kawasan berikat (Bonded Zone)

 

Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1986
tentang pengesahan agreement on trade and economic cooperation between the government of the republic of indonesia and the government of the hashemite kingdom of jordan Disahkan pada tanggal 19 Mei 1986

 

 

Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 1986
tentang organisasi dan tata kerja sekretariat majelis pertimbangan pajak Disahkan pada tanggal 19 Mei 1986

 

 

Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1986
tentang pengesahan loan agreement arakundo-jambu aye irrigation and flood control project between the saudi fund for development and the republic of indonesia Disahkan pada tanggal 9 Mei 1986

 

 

Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1986
tentang pajak pertambahan nilai yang terhutang atas impor dan penyerahan barang kena pajak tertentu yang ditanggung oleh pemerintah Disahkan pada tanggal 9 Mei 1986

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diubah oleh

Keputusan Presiden Nomor 51 Tahun 1986 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden nomor 18 tahun 1986 tentang pajak pertambahan nilai yang terhutang atas impor dan penyerahan barang kena pajak dan jasa kena pajak tertentu yang ditanggung oleh pemerintah

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 1986 tentang Pajak pertambahan nilai yang terhutang atas impor dan penyerahan kertas koran untuk penerbitan koran serta penyerahan koran

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 1987 tentang Pajak pertambahan nilai yang terhutang atas impor dan penyerahan kertas koran untuk penerbitan surat kabar dan majalah serta untuk penyerahan surat kabar dan majalah

Ps. 2 angka 8

diubah oleh

Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1988 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden No. 18 tahun 1986 tentang pajak pertambahan nilai yang terhutang atas impor dan penyerahan barang kena pajak dan jasa kena pajak tertentu yang ditanggung oleh pemerintah sebagaimana telah diubah denganKeputusan Presiden Nomor 51 tahun 1986

Ps. 2 angka 8

diubah oleh

Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 1988 tentang Perubahan atas Keppres No.18/1986 tentang Pajak pertambahan nilai yang terhutang atas impor dan penyerahan barang kena pajak dan jasa kena pajak tertentu yang ditanggung oleh Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir denganKeputusan Presiden Nomor 24 tahun 1988

-

diubah oleh

Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1986 tentang Pajak pertambahan nilai yang terutang atas impor dan penyerahan barang kena pajak dan jasa kena pajak tertentu yang ditanggung oleh pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhirdengan Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 1988

-

diubah oleh

Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1995 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden No. 18 tahun 1986 tentang Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas impor dan penyerahan barang kena pajak dan jasa kena pajak tertanggung yang ditanggung oleh pemerintahsebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 41 tahun 1994

-

diubah oleh

Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 1995 tentang Perubahan atas Keppres No. 18/1986 tentang Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas impor dan penyerahan barang kena pajak dan jasa kena pajak tertanggung yang ditanggung oleh pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keppres 8/

Ps. 1, 2 dan 3

diubah oleh

Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1996 tentang Perubahan atas KEPPRES No. 18/1986 tentang Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas impor & penyerahan barang kena pajak & jasa kena pajak tertentu yang ditanggung oleh pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keppres 42/1995

-

diubah oleh

Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 18 tahun 1986 tentang Pajak Pertambahan Nilai yang Terutang atas Impor dan Penyerahan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak Tertentu yang Ditanggung oleh Pemerintah sebagaimana telah beberapa kalidiubah terakhir dengan Keputusan Presiden No. 22 tahun 1997

-

diubah oleh

Keputusan Presiden Nomor 204 Tahun 1998 tentang Perubahan atas KEPPRES No. 18 Tahun 1986 tentang Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas impor dan penyerahan barang kena pajak dan jasa kena pajak tertentu yang ditanggung oleh pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubahterakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 37 tahun 1998

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 204 Tahun 1998 tentang Perubahan atas KEPPRES No. 18 Tahun 1986 tentang Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas impor dan penyerahan barang kena pajak dan jasa kena pajak tertentu yang ditanggung oleh pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubahterakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 37 tahun 1998

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 146 Tahun 2000 tentang Impor dan atau penyerahan barang kena pajak tertentu dan atau penyerahan jasa kena pajak tertentu yang dibebaskan dari pengenaan pajak pertambahan nilai

 

Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1986
tentang persyaratan pemilikan saham nasional dalam perusahaan penanaman modal asing untuk diberi perlakuan yang sama seperti perusahaan penanaman modal dalam negeri Disahkan pada tanggal 6 Mei 1986

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diubah oleh

Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1987 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 17 tahun 1986 tentang persyaratan pemilikan saham nasional dalam perusahaan penanaman modal asing untuk diberi perlakuan sama seperti Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri

 

Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1986
tentang penunjukan dan penetapan wilayah usaha perusahaan perseroan (persero) di bidang pengusahaan kawasan berikat (bonded zone) Disahkan pada tanggal 6 Mei 1986

 

 

Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1986
tentang pengesahan convention between the government of the republic of indonesia and the government of the kingdom of denmark for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income beserta protocolnya Disahkan pada tanggal 21 April 1986

 

 

Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 1986
tentang pengesahan convention on the international maritime satellite organization (inmarsat) Disahkan pada tanggal 21 April 1986

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 1989 tentang Pengesahan Protocol on the privileges and immunities of the international maritime satellite organization (inmarsat)

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1990 tentang Pengesahan International Agreement on the use of inmarsat ship earth stations within the territorial sea and ports

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 1990 tentang Pengesahan amendments to the convention on the International maritime satellite Organization (inmarsat)

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pengesahan amended convention on the international mobile satellite organization (konvensi tentang organisasi satelit bergerak internasional yang telah diubah)

 

Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1986
tentang hari dan tanggal pemungutan suara dalam pemilihan umum anggota-anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan rakyat daerah tingkat i, dan dewan perwakilan rakyat daerah tingkat ii Disahkan pada tanggal 21 April 1986

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1986 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kampanye Pemilihan Umum.

 

Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1986
tentang perubahan keputusan presiden no. 15 tahun 1984 tentang susunan organisasi departemen sebagaimana telah diubah terakhir dengan keputusan presiden no. 76 tahun 1985 Disahkan pada tanggal 12 April 1986

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1986 tentang Koordinasi penyelenggaraan dan pemanfaatan jasa Meteorologi dan Geofisika

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1987 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1986.

 

Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1986
tentang perubahan keputusan presiden no. 9 tahun 1985 tentang jenjang pangkat dan tunjangan jabatan struktural sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan keputusan presiden no. 60 tahun 1985 Disahkan pada tanggal 5 Maret 1986

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1988 tentang Pangkat permulaan dalam jabatan struktural pada Pemerintah Daerah Tingkat II di propinsi Timor Timur

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1989 tentang Perubahan Keputusan Presiden No. 9 tahun 1985 tentang jenjang pangkat dan tunjangan jabatan struktural sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden No. 11 tahun 1986

 

Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1986
tentang musyawarah pimpinan daerah Disahkan pada tanggal 27 Februari 1986

 

 

Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1986
tentang penunjukan kantor perbendaharaan negara untuk memungut dan menyetorkan pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah yang dibayar oleh pemerintah untuk penyerahan barang kena pajak dan jasa kena pajak dari pengusaha kena pajak rekananpemerintah Disahkan pada tanggal 13 Februari 1986

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1988 tentang Penunjukan badan-badan tertentu dan bendaharawan untuk memungut dan menyetor pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah

 

Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1986
tentang pengesahan protocol on intelsat privileges, exemptions and immunities Disahkan pada tanggal 10 Februari 1986

 

 

Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1986
tentang pengesahan agreement relating to the international telecommunications satellite organization "intelsat" beserta operasing agreementnya (operating agreement relating to the international telecommunications satellite organization "intelsat") Disahkan pada tanggal 10 Februari 1986

 

 

Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 1986
tentang besarnya ongkos naik haji tahun 1986/1987 Disahkan pada tanggal 7 Februari 1986

 

 

Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1986
tentang perubahan nama perusahaan perseroan (persero) pt. industri pesawat terbang nurtanio menjadi perusahaan perseroan (persero) pt. industri pesawat terbang nusantara Disahkan pada tanggal 4 Februari 1986

 

 

Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1986
tentang penetapan pulau flores, pulau alor, pulau sumba, dan pulau timor wilayah propinsi nusa tenggara timur sebagai daerah asal transmigrasi Disahkan pada tanggal 4 Februari 1986

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1997 tentang Penetapan propinsi daerah tingkat I Lampung dan Nusa Tenggara Timur sebagai daerah asal dan daerah transmigrasi

 

Keputusan presiden Nomor 3 Tahun 1986
tentang pengesahan loan agreement (padalarang-cileunyi highway project) between the saudi fund for development and the republic of indonesia Disahkan pada tanggal 29 Januari 1986

 

 

Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 1986
tentang pencabutan keppres no. 47 tahun 1971 dan keppres no. 4 tahun 1982 Disahkan pada tanggal 22 Januari 1986

 

 

Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1986
tentang lembaga ilmu pengetahuan indonesia Disahkan pada tanggal 13 Januari 1986

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 100 Tahun 1993 tentang Izin Penelitian Bagi Orang Asing

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 2000 tentang Kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi dan tata kerja lembaga pemerintah non departemen

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 173 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden No. 166 tahun 2000 tentang Kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi dan tata kerja lembaga pemerintah non departemen

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2001 tentang perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 2000 tentang kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi dan tata kerja lembaga pemerintah non departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 16Tahun 2001

 

Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1986
tentang penetapan harga dasar gabah dan palawija. Disahkan pada tanggal 15 Desember 1986

 

 

Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 1986
tentang peningkatan pengendalian hama wereng coklat pada tanaman padi Disahkan pada tanggal 5 November 1986

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diperhatikan oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 390/Kpts/TP.600/5/1994 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Program Nasional Pengendalian Hama Terpadu

-

diperhatikan oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 24/Permentan/SR.140/4/2011 Tahun 2011 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pestisida

 

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1986
tentang pengembangan perkebunan dengan pola perusahaan inti rakyat yang dikaitkan dengan program transmigrasi Disahkan pada tanggal 3 Maret 1986

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 353/Kpts/KB.510/6/2003 Tahun 2003 tentang Perubahan Pertama Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 333/Kpts/KB.510/6/1986 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengembangan Perkebunan Dengan Pola PIR-TRANS

 

 

 

PT Tatanusa

Address : Jl. Gelagah No. 47, Pisangan Timur

Kota      :  Ciputat - Tangerang Selatan 15419

Telpon   : (021) 743 4810 ; WA : +6281 6135 6892

Email    : penerbit@tatanusa.co.id