Anotasi 
Keputusan Presiden Tahun 1990

Keputusan Presiden Nomor 60 Tahun 1990
tentang pengesahan agreement between the republic of indonesia and the republic of singapore for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income, beserta protocolnya Disahkan pada tanggal 20 Desember 1990

 

 

Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 1990
tentang penetapan ruas jalan padalarang-cileunyi sebagai jalan tol dan penetapan jenis kendaraan bermotor serta besarnya tarif tol Disahkan pada tanggal 19 Desember 1990

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 2003 tentang Penetapan Golongan Jenis Kendaraan Bermotor dan besarnya Tarif Tol pada beberapa Jalan Tol

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 2003 tentang Penetapan Golongan Jenis Kendaraan Bermotor dan besarnya Tarif Tol pada beberapa Jalan Tol

 

Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 1990
tentang penetapan perusahaan umum (perum) jasa tirta sebagai perusahaan yang dapat menarik dan menerima iuran pembiayaan eksploitasi dan pemeliharaan prasarana pengairan Disahkan pada tanggal 17 Desember 1990

 

 

Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 1990
tentang besarnya ongkos naik haji tahun 1991 Disahkan pada tanggal 17 Desember 1990

 

 

Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1990
tentang susunan organisasi dan tata kerja panitia pemilihan indonesia Disahkan pada tanggal 14 Desember 1990

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1993 tentang Pembubaran Panitia Pemilihan Indonesia

 

Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1990
tentang pembangunan jembatan surabaya - madura Disahkan pada tanggal 14 Desember 1990

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 79 Tahun 2003 tentang Pembangunan Jembatan Surabaya - Madura

 

Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 1990
tentang pembukaan konsulat republik indonesia di vanimo, papua nugini Disahkan pada tanggal 27 November 1990

 

 

Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1990
tentang pasar modal Disahkan pada tanggal 10 November 1990

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 1992 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden No. 15 tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen sebagaimana telah enam belas kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden No. 27 tahun 1992

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan kegiatan dibidang pasar modal

 

Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1990
tentang pembentukan pengadilan tata usaha negara di jakarta, medan, palembang, surabaya dan ujung pandang Disahkan pada tanggal 30 Oktober 1990

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1992 tentang Pembentukan pengadilan tata usaha Negara di Pontianak, Banjarmasin, dan Manado

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1993 tentang Pembentukan pengadilan tata usaha negara di Kupang, Ambon dan Jayapura

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1994 tentang Pembentukan pengadilan tata usaha negara di Bandar Lampung, Samarinda dan Denpasar

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan pengadilan tata usaha negara Banda Aceh, Pakanbaru, Jambi, Bengkulu, Palangkaraya, Palu, Kendari, Yogyakarta, Mataram dan Dili

 

Keputusan Presiden Nomor 51 Tahun 1990
tentang pengesahan protocol relating to an amendment to the convention on international civil aviation Disahkan pada tanggal 15 Oktober 1990

 

 

Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1990
tentang perubahan atas keputusan presiden nomor 18 tahun 1972 tentang jenis-jenis pakaian sipil Disahkan pada tanggal 15 Oktober 1990

 

 

Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 1990
tentang penetapan jalan bebas hambatan cakung-cikunir sebagai jalan tol dan penambahan ramp dukuh pada jalan tol jagorawi serta penetapan jenis kendaraan bermotor dan besarnya tarif tol Disahkan pada tanggal 9 Oktober 1990

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1991 tentang Penetapan golongan jenis kendaraan bermotor dan besarnya tol untuk Jalan Tol Jakarta-Cikampek

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1992 tentang Penetapan jalan bebas hambatan Tangerang-Merak sebagai jalan tol, penambahan gerbang tol mabar pd jln tol Belawan-Medan-Tanjung Morawa dan penetapan golongan jenis kendaraan bermotor, besarnya tol serta berlangganan pada beberapajalan tol dan jembatan tol

 

Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 1990
tentang pengesahan persetujuan antara pemerintah ri dan pemerintah republik italia tentang penghindaran pajak berganda berkenaan dengan pajak-pajak atas penghasilan dan pencegahan penyelundupan fiskal, beserta protokol Disahkan pada tanggal 9 Oktober 1990

 

 

Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 1990
tentang pembentukan delegasi republik indonesia untuk tahap akhir perundingan-perundingan perdagangan multilateral putaran uruguay Disahkan pada tanggal 4 Oktober 1990

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dicabut oleh

Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1993 tentang Pembentukan Delegasi Republik Indonesia untuk Perundingan-Perundingan Perdagangan Multilateral Putaran Uruguay

 

Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 1990
tentang pembukaan kedutaan besar republik indonesia untuk republik rakyat cina di beijing Disahkan pada tanggal 28 September 1990

 

 

Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1990
tentang pengesahan revised text of the international plant protection convention Disahkan pada tanggal 26 September 1990

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 358/Kpts/OT.140/9/2005 Tahun 2005 tentang Persyaratan Teknis dan Tindakan Karantina Tumbuhan Untuk Pemasukan Buah-Buahan dan Sayuran Buah Segar Kedalam Wilayah Negara Republik Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18/Permentan/OT.140/2/2008 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tindakan Karantina Tumbuhan Untuk Pemasukan Hasil Tumbuhan Hidup Berupa Sayuran Umbi Lapis Segar Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia

 

Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1990
tentang pengesahan fourth additional protocol to the constitution of the universal postal union Disahkan pada tanggal 20 September 1990

 

 

Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1990
tentang badan koordinasi nasional penanggulangan bencana Disahkan pada tanggal 19 September 1990

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1992 tentang Penambahan penyertaan modal Negara RI ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (Persero) Pelabuhan III

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 106 Tahun 1999 tentang Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana

 

Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 1990
tentang pengesahan amendments to the convention on the international maritime satellite organization (inmarsat) Disahkan pada tanggal 15 September 1990

 

 

Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1990
tentang pengesahan international agreement on the use of inmarsat ship earth stations within the territorial sea and ports Disahkan pada tanggal 15 September 1990

 

 

Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1990
tentang pemungutan iuran pesawat penerima televisi Disahkan pada tanggal 13 September 1990

 

 

Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1990
tentang pengesahan basic agreement between the government of the republic of indonesia and the government of papua new guinea on border arrangements Disahkan pada tanggal 3 September 1990

 

 

Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 1990
tentang perincian anggaran belanja pembangunan tahun anggaran 1990/1991 Disahkan pada tanggal 29 Agustus 1990

 

 

Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 1990
tentang perincian anggaran belanja rutin tahun anggaran 1990/1991 Disahkan pada tanggal 29 Agustus 1990

 

 

Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990
tentang pengesahan convention on the rights of the child (konvensi tentang hak-hak anak) Disahkan pada tanggal 25 Agustus 1990

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (Trafiking) Perempuan dan Anak

 

Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 1990
tentang pembukaan perutusan republik indonesia untuk masyarakat eropa di brussels, belgia Disahkan pada tanggal 18 Agustus 1990

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

KEPPRES Nomor 15 Tahun 2005 tentang Penggabungan Kantor Perutusan Republik Indonesia Untuk Masyarakat Indonesia Di Brussel, Belgia, Dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia Untuk Kerajaan Belgia Di Brussel

 

Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1990
tentang pemberian tambahan santunan bagi tenaga kerja yang meninggal dunia dan mengalami cacat total tetap karena kecelakaan kerja Disahkan pada tanggal 9 Agustus 1990

 

 

Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1990
tentang penggunaan tanah bagi pembangunan kawasan industri Disahkan pada tanggal 25 Juli 1990

 

 

Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990
tentang pengelolaan kawasan lindung Disahkan pada tanggal 25 Juli 1990

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 114 Tahun 1999 tentang Penataan Ruang Kawasan Bogor - Puncak - Cianjur

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14/Permentan/PL.110/2/2009 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemanfaatan Lahan Gambut Untuk Budidaya Kelapa Sawit

 

Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1990
tentang pembentukan tim koordinasi pembangunan propinsi riau Disahkan pada tanggal 25 Juli 1990

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1993 tentang Tim Koordinasi Pembangunan Propinsi Riau

 

Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1990
tentang pengenaan, pemungutan dan pembagian iuran hasil hutan Disahkan pada tanggal 1 Juli 1990

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Ps. 10, 16

diubah oleh

Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1991 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 30 tahun 1990 tentang pengenaan, pemungutan dan pembagian iuran hasil hutan

-

diubah oleh

Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1993 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 30 tahun 1990 tentang pengenaan, pemungutan dan pembagian iuran hasil hutan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 29 tahun 1991

-

diubah oleh

Keputusan Presiden Nomor 67 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1990 tentang Pengenaan, Pemungutan dan Pembagian Iuran Hasil Hutan sebagaimana telah Beberapa Kali Diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1993

 

Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1990
tentang dana reboisasi Disahkan pada tanggal 1 Juli 1990

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diubah oleh

Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1991 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 29 tahun 1990 tentang dana reboisasi

-

diubah oleh

Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1993 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 29 tahun 1990 tentang dana reboisasi sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 28 tahun 1991

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 1994 tentang Bantuan pinjaman kepada perusahaan perseroan (Persero) PT. Industri Pesawat Terbang Nusantara

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 1995 tentang Pembentukan dana bantuan presiden bagi pengembangan lahan gambut di Kalimantan Tengah

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 93 Tahun 1996 tentang Bantuan pinjaman kepada PT. Kiani Kertas

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1996 tentang Pembentukan Dana Bantuan Presiden Bagi Penyelenggaraan Kredit Usaha Keluarga Sejahtera

-

diubah oleh

Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden nomor 29 Tahun 1990 tentang Dana reboisasi sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden nomor 40 Tahun 1993

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1997 tentang Bantuan dana untuk rehabilitasi perkebunan pala di kepulauan Banda Naira

-

diubah oleh

Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1990 tentang Dana reboisasi sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden No. 24 Tahun 1997

-

diubah oleh

Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1990 tentang Dana Reboisasi sebagaimana telah beberapa Kali Diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1997

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 187 Tahun 1998 tentang Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 93 Tahun 1996 tentang Bantuan Pinjaman Kepada PT. Kiani Kerta

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan-Pemerintah Nomor 92 Tahun 1999 tentang Perubahan kedua atas peraturan pemerintah nomor 59 tahun 1998 tentang tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada departemen kehutanan dan perkebunaan

 

Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1990
tentang kebijaksanaan pemberian surat keterangan fiskal luar negeri Disahkan pada tanggal 9 Agustus 1990

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 90 Tahun 1993 tentang Pemberian surat keterangan fiskal luar negeri

 

Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1990
tentang pencabutan keputusan presiden nomor 123 tahun 1963 Disahkan pada tanggal 18 Juni 1990

 

 

Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1990
tentang pengesahan convention 144 convention concerning tripartite consultations to promote the implementataion of international labour standards (konvensi organisasi perburuhan internasional no. 144 mengenai konsultasi tripartit untuk meningkatkan pelaksanaan sperburuhan internasional) Disahkan pada tanggal 18 Juni 1990

 

 

Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1990
tentang perubahan keputusan presiden nomor 15 tahun 1984 tentang susunan organisasi departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan keputusan presiden nomor 4 tahun 1990 Disahkan pada tanggal 13 Juni 1990

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1991 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 15 tahun 1984 tentang Susunan organisasi Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 25 tahun 1990

 

Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1990
tentang pembubaran dewan telekomunikasi Disahkan pada tanggal 12 Juni 1990

 

 

Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1990
tentang badan pengendalian dampak lingkungan Disahkan pada tanggal 5 Juni 1990

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 1994 tentang Badan Pengendalian Dampak Lingkungan

 

Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1990
tentang pembinaan usaha peternakan ayam ras Disahkan pada tanggal 28 Mei 1990

 

 

Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1990
tentang penetapan harga jual tenaga listrik yang disediakan oleh pemegang izin usaha ketenagalistrikan Disahkan pada tanggal 25 Mei 1990

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 1992 tentang Usaha Penyediaan Tenaga Listrik oleh Swasta

-

diingat oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 33 Tahun 2008 tentang Harga Jual Tenaga Listrik yang Disediakan Oleh PT Pelayanan Listrik Nasional Batam

 

Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 1990
tentang harga jual eceran dalam negeri bahan bakar minyak bumi Disahkan pada tanggal 24 Mei 1990

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dicabut oleh

Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1991 tentang Harga jual eceran Bahan Bakar Minyak Bumi

 

Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1990
tentang penataran calon penatar tingkat nasional/manggala bp-7 Disahkan pada tanggal 23 Mei 1990

 

 

Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1990
tentang pembukaan kedutaan besar republik indonesia di santiago, chili Disahkan pada tanggal 1 Mei 1990

 

 

Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1990
tentang pembukaan kedutaan besar republik indonesia di windhoek, namibia Disahkan pada tanggal 1 Mei 1990

 

 

Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1990
tentang penelitian khusus bagi pegawai negeri republik indonesia Disahkan pada tanggal 17 April 1990

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dicabut oleh

Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 2000 tentang Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 16 tahun 1990 tentang penelitian khusus bagi pegawai negeri Republik Indonesia

 

Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1990
tentang uang sidang menteri negara Disahkan pada tanggal 30 Maret 1990

 

 

Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 1990
tentang uang sidang bagi pimpinan dan anggota badan pemeriksa keuangan dan mahkamah agung Disahkan pada tanggal 30 Maret 1990

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1993 tentang Penunjukan dan penetapan sebagian wilayah usaha kawasan industri perusahaan perseroan (persero) PT. Kawasan Industri Makassar untuk diberikan status sebagai kawasan berikat (Bonded Zone)

 

Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1990
tentang uang paket bagi pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat dan dewan pertimbangan agung Disahkan pada tanggal 30 Maret 1990

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1996 tentang Uang paket bagi pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Pertimbangan Agung

 

Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1990
tentang uang paket bagi wakil ketua majelis permusyawaratan rakyat yang tidak merangkap pimpinan dewan perwakilan rakyat Disahkan pada tanggal 30 Maret 1990

 

 

Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1990
tentang pokok-pokok organisasi pertamina Disahkan pada tanggal 15 Maret 1990

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 169 Tahun 2000 tentang Pokok-pokok Organisasi Pertamina

 

Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1990
tentang tunjangan kompensasi kerja bagi pegawai negeri yang ditugaskan dibidang persandian Disahkan pada tanggal 4 Januari 1990

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2001 tentang tunjangan kompensasi kerja bagi pegawai negeri yang ditugaskan di bidang persandian

 

Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1990
tentang ruas jalan tol cawang-tanjung priok diberi nama jalan ir. wiyoto wiyono msc Disahkan pada tanggal 3 Maret 1990

 

 

Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1990
tentang penetapan jenis kendaraan bermotor dan besarnya tarip tol untuk jalan tol tomang - cawang - tanjung priok Disahkan pada tanggal 3 Maret 1990

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1992 tentang Penetapan jalan bebas hambatan Tangerang-Merak sebagai jalan tol, penambahan gerbang tol mabar pd jln tol Belawan-Medan-Tanjung Morawa dan penetapan golongan jenis kendaraan bermotor, besarnya tol serta berlangganan pada beberapajalan tol dan jembatan tol

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 1996 tentang Penetapan Jalan Bebas Hambatan Ancol Timur-Jembatan Tiga-Pluit dan Tomang-Grogol-Pluit Junction sebagai jalan Tol, Penetapan Golongan Jenis Kendaraan Bermotor dan Penyesuaian besarnya Tarif Tol Jalan Bebas Hambatan Lingkar Dalam Kota Jakarta

 

Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1990
tentang pajak penghasilan yang terhutang oleh perusahaan-perusahaan luar negeri atas pembayaran royalti sehubungan dengan penggunaan jasa teknik, jasa manajemen, dan lisensi oleh pt.iptn, pt. pindad dan pt.pal Disahkan pada tanggal 3 Maret 1990

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dicabut oleh

Keputusan Presiden Nomor 149 Tahun 2000 tentang Pencabutan KEPPRES No.7 Tahun 1990 tentang Pajak penghasilan yang terutang oleh perusahaan-perusahaan luar negeri atas pembayaran royalti sehubungan dengan penggunaan jasa teknik, jasa manajemen dan lisensi oleh PT IPTN, PT PINDAD, dan PT PAL

 

Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 1990
tentang besarnya ongkos naik haji tahun 1990 Disahkan pada tanggal 26 Januari 1990

 

 

Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1990
tentang badan pengendalian bimas Disahkan pada tanggal 24 Januari 1990

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diubah oleh

Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 1993 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1990 tentang Badan Pengendali Bimas

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1997 tentang Badan Pengendali Bimbingan Massal

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 222/Kpts/KP.330/5/2005 Tahun 2005 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Pemberian Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Departemen Pertanian

 

Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1990
tentang perubahan atas keputusan presiden nomor 15 tahun 1984 tentang susunan organisasi departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan keputusan presiden nomor 16 tahun 1989 Disahkan pada tanggal 24 Januari 1990

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1990 tentang Badan Pengendalian Bimas

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1990 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 15 tahun 1984 tentang susunan organisasi Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 4 tahun 1990

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 248/Kpts/KB.360/5/92 Tahun 1992 tentang Petunjuk Diversifikasi dan Konservasi Tanaman Cengkeh

 

Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1990
tentang persetujuan perdagangan antara pemerintah republik indonesia dan pemerintah kerajaan maroko Disahkan pada tanggal 11 Januari 1990

 

 

Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 1990
tentang pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah atas impor dan penyerahan buku-buku pelajaran umum, kitab suci dan buku-buku pelajaran agama Disahkan pada tanggal 0 Januari 1990

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 146 Tahun 2000 tentang Impor dan atau penyerahan barang kena pajak tertentu dan atau penyerahan jasa kena pajak tertentu yang dibebaskan dari pengenaan pajak pertambahan nilai

 

Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1990
tentang pajak pertambahan nilai yang terhutang atas impor dan penyerahan kertas koran yang untuk penerbitan surat kabar dan majalah dan atas penyerahan surat kabar serta majalah Disahkan pada tanggal 4 Januari 1990

 

 

Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 1990
tentang pembiayaan pengelolaan komoditi pemerintah yang ditugaskan kepada badan urusan logistik. Disahkan pada tanggal 13 November 1990

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diperhatikan oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 114/PMK.05/2005 Tahun 2005 tentang tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 89/KMK.04/2002 tentang Tata Cara Pemberian Pembebasan Bea Masuk dan Cukai atas Impor untuk Keperluan Badan Internasional beserta Para Pejabatnya yang bertugas di Indonesia

 

Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1990
tentang pameran kedirgantaraan indonesia 1996. Disahkan pada tanggal 9 November 1990

 

 

Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1990
tentang penetapan harga dasar gabah dan palawija. Disahkan pada tanggal 26 September 1990

 

 

Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1990
tentang peremajaan pemukiman kumuh yang berada di atas tanah negara Disahkan pada tanggal 20 Oktober 1990

 

 

Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1990
tentang pelaksanaan keputusan konperensi tingkat tinggi kelompok 15 di kualalumpur Disahkan pada tanggal 31 Agustus 1990

 

 

Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 1990
tentang keikutsertaan indonesia dalam sevilla expo 1992 di spanyol. Disahkan pada tanggal 12 Juni 1990

 

 

Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1990
tentang penyederhanaan tata cara pengujian mutu ikan segar dan ikan beku. Disahkan pada tanggal 20 Mei 1990

 

 

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1990
tentang pameran produksi indonesia 1990. Disahkan pada tanggal 5 Februari 1990

 

 

 

 

PT Tatanusa

Address : Jl. Gelagah No. 47, Pisangan Timur

Kota      :  Ciputat - Tangerang Selatan 15419

Telpon   : (021) 743 4810 ; WA : +6281 6135 6892

Email    : penerbit@tatanusa.co.id