Anotasi 
Keputusan Presiden Tahun 1995

 

Keputusan Presiden Nomor 90 Tahun 1995
tentang perlakuan pajak penghasilan atas bantuan yang diberikan untuk pembinaan keluarga sejahtera dan kelurga sejahtera i Disahkan pada tanggal 0 1995

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diubah oleh

Keputusan Presiden Nomor 92 Tahun 1996 tentang Perubahan Keppres No. 90 Tahun 1995 tentang Perlakuan pajak penghasilan atas bantuan yang diberikan untuk pembinaan keluarga prasejahtera dan keluarga sejahtera I

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 1996 tentang Pembangunan Keluarga sejahtera dalam Rangka Peningkatan Penanggulangan Kemiskinan

-

dicabut oleh

Keputusan Presiden Nomor 98 Tahun 1998 tentang Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 90 TAhun 1995 tentang Perlakuan pajak Penghasilan atas Bantuan yang Diberikan untuk Pembinaan Keluarga Prasejahtera dan Keluarga Sejahtera I sebagaimana telah Diubah dan Ditambah denganKeputusan Presiden Nomor 92 Tahun 1996

-

ditimbang oleh

Intruksi Presiden Nomor 20 Tahun 1998 tentang Penertiban Sumber-sumber Dana Yayasan

 

Keputusan Presiden Nomor 89 Tahun 1995
tentang pengesahan asean framework agreement on intellectual property cooperation Disahkan pada tanggal 30 Desember 1995

 

 

Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 1995
tentang pengesahan asean framework agreement on services Disahkan pada tanggal 30 Desember 1995

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pengesahan Protocol To Amend The Asean Framework Agreement On Services (protokol Perubahan Perjanjian Bidang Jasa Asean)

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pengesahan Protocol To Implement The Third Package Of Commitments On Financial Services Under The ASERAN Framework Agreement On Services (Protokol Untuk Melaksanakan Paket Ketiga Komitmen Jasa Keuangan Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN Di Bidang J

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2008 tentang Pengesahan Protocol To Implement The Fourth Package Of Commitments Under The ASERAN Framework Agreement On Services (Protokol Untuk Melaksanakan Paket Keempat Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN Di Bidang Jasa)

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protocol to Implement The Fourt Package of Commitments on Financial Services Under The Asean Framework Agreement on Services ( Protokol untuk Melaksanakan Paket Komitmen Keempat di Bidang Jasa Keuangan Melaksanakan Paket Komitmen Keempat diBidang Jasa Keuangan dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa)

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pengesahan Protocol To Implement The Fifth Packkage Of Commitments Under The Asean Framework Agreement On Service (Protokol Untuk Melaksanakan Paket KomitmenKelima Dalam Persetujuan Kerangka Kerja Asean di Bidang Jasa)

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pengesahan Protocol To Implement The Sixth Package Of Commitments Under The Asean Framework Agreement On Services (Protokol Untuk Melaksanakan Komitmen Paket Keenam Dalam Persetujuan Kerangka Kerja Asean di Bidang Jasa)

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2010 tentang Pengesahan Protocol to Implement the Fifth Package of Commitments on Air Transport Service Under the Asean Framework Agreement on Service (protokol Untuk Melaksanakan Paket Kelima Komitmen Jasa Angkutan Udara Dalam Persetujuan Kerangka Kerja Aseandi Bidang Jasa.

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengesahan Protocol to Implement the Sixth Package of Commitments on Air Transport Services Under the Asean Framework Agreement on Services (protokol Untuk Melaksanakan Paket Ke Enam Komitmen Jasa Angkutan Udara dalam Persetujuan Kerangka Kerja Asean diBidang Jasa.

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengesahan Protocol To Implement The Seventh Package of Commitments Under The Asean Framework Agreement On Services (Protokol Untuk Melaksanakan Komitmen Paket Ketujuh Dalam Persetujuan Kerangka Kerja Asean di Bidang Jasa)

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2013 tentang Pengesahan Protocol To Implement The Fifth Package Of Commitments On Financial Services Under The Asean Framework Agreement On Services (protokol untuk Melaksanakan Paket Komitmen Kelima di Bidang Jasa Keuangan dalam Persetujuan Kerangka Kerja Asean di B

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pengesahan Protocol To Implement the Seventh Package of Commitments on Air Transport Services Under the Asean Framework Agreement on Services (Protokol Untuk Melaksanakan Paket Ketujuh Komitmen Jasa Angkutan Udara dalam Persetujuan Kerangka Kerja Asean d

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2014 tentang Pengesahan Protocol To Implement the Eighth Package of Commitments Under the Asean Framework Agreement on Services (Protokol Untuk Melaksanakan Komitmen Paket Kedelapan dalam Persetujuan Kerangka Kerja Asean di Bidang Jasa)

 

Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1995
tentang pengesahan protocol to amending the agreement on asean energy cooperation Disahkan pada tanggal 30 Desember 1995

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2008 tentang Pengesahan Memorandum Of Understanding On The Asean Power Grid (memorandum Saling Pengertian Mengenai Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Asean)

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pengesahan Asean Petroleum Security Agreement (persetujuan Ketahanan Minyak dan Gas Bumi Asean)

 

Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 1995
tentang pengesahan protocol to amend the agreement on asean preferential trading arrangement (pta) Disahkan pada tanggal 30 Desember 1995

 

 

Keputusan Presiden Nomor 85 Tahun 1995
tentang pengesahan protocol to amend the agreement on the common effective preferential tariff (cept) scheme for the asean free trade area Disahkan pada tanggal 30 Desember 1995

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 154 Tahun 2000 tentang Pengesahan protocol on the Special Arrangement for Sensitive and Highly Sensitive Products.

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43/M-DAG/PER/10/2007 Tahun 2007 tentang Penerbitan Surat Keterangan Asal (Certificate Of Origin) Untuk Barang Ekspor Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pengesahan Asean Trade In Goods Agreement (Persetujuan Perdagangan Barang Asean)

 

Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 1995
tentang pengesahan protocol to amend the framework agreement on enhancing asean economic cooperation Disahkan pada tanggal 30 Desember 1995

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1999 tentang Pengesahan framework agreement on the asean investment area (kerangka kerja perjanjian kawasan investasi asean)

 

Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 1995
tentang pembentukan dana bantuan presiden bagi pengembangan lahan gambut di kalimantan tengah Disahkan pada tanggal 26 Desember 1995

 

 

Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1995
tentang pengembangan lahan gambut untuk pertanian tanaman pangan di kalimantan tengah Disahkan pada tanggal 26 Desember 1995

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 1995 tentang Pembentukan dana bantuan presiden bagi pengembangan lahan gambut di Kalimantan Tengah

-

diubah oleh

Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1995 tentang Pengembangan Lahan Gambut untuk Pertanian Tanaman Pangan di Kalimantan Tengah

-

diubah oleh

Keputusan Presiden Nomor 133 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 82 tahun 1995 tentang Pengembangan Lahan Gambut untuk Pertanian Tanaman Pangan di Kalimantan Tengah sebagaimana telah Diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 74 tahun 1998.

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 1999 tentang Pedoman umum perencanaan dan pengelolaan kawasan pengembangan lahan gambut di Kalimantan Tengah

 

Keputusan Presiden Nomor 81 Tahun 1995
tentang perubahan keputusan presiden nomor 62 tahun 1995 tentang penyelenggaraan urusan haji Disahkan pada tanggal 15 Desember 1995

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 1996 tentang Badan Pengelola Dana Ongkos Naik Haji Indonesia

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 119 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 62 tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Urusan Haji sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 81 tahun 1995.

 

Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 1995
tentang pengesahan persetujuan antara pemerintah republik indonesia dan pemerintah republik kyrghyzstan mengenai peningkatan dan perlindungan atas penanaman modal Disahkan pada tanggal 6 Desember 1995

 

 

Keputusan Presiden Nomor 79 Tahun 1995
tentang pengesahan agreement between the government of the republic of indonesia and the government of the czech republic for the advoidance of duble taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income Disahkan pada tanggal 6 Desember 1995

 

 

Keputusan Presiden Nomor 78 Tahun 1995
tentang penyelenggaraan bandar udara hang nadim batam Disahkan pada tanggal 22 November 1995

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bandar Udara Hang Nadim Batam oleh Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam

 

Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 1995
tentang pengesahan air transport agreement between the government of the republic indonesia and the government of the republic of hungary Disahkan pada tanggal 10 November 1995

 


 

Keputusan Presiden Nomor 76 Tahun 1995
tentang pengesahan persetujuan antara pemerintah republik indonesia dan pemerintah republik rakyat demokrasi laos mengenai kerjasama ekonomi dan teknik Disahkan pada tanggal 10 November 1995

 

 

Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1995
tentang penggunaan tenaga kerja warga negara asing pendatang Disahkan pada tanggal 9 November 1995

 

 

Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 1995
tentang perlakuan pabean dan perpajakan atas impor atau penyerahan komponen dan kendaraan bermotor jenis sedan untuk dipergunakan dalam usaha pertaksian Disahkan pada tanggal 16 Oktober 1995

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dicabut oleh

Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1998 tentang Pencabutan atas Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 1995 tentang Perlakuan Pabean dan Perpajakan atas Impor atau Penyerahan Komponen dan Kendaraan Bermotor Jenis Sedan untuk Dipergunakan dalam Usaha Pertaksian

 

Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1995
tentang reklamasi pantai kapuk naga tangerang Disahkan pada tanggal 16 Oktober 1995

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur

 

Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 1995
tentang penambahan gerbang tol ancol timur dan penetapan golongan jenis kendaraan bermotor serta penyesuaian besarnya tarif tol tomang - cawang - tanjug priok - ancol timur Disahkan pada tanggal 14 Oktober 1995

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 1996 tentang Penetapan Jalan Bebas Hambatan Ancol Timur-Jembatan Tiga-Pluit dan Tomang-Grogol-Pluit Junction sebagai jalan Tol, Penetapan Golongan Jenis Kendaraan Bermotor dan Penyesuaian besarnya Tarif Tol Jalan Bebas Hambatan Lingkar Dalam Kota Jakarta

 

Keputusan Presiden Nomor 71 Tahun 1995
tentang hari kebangkitan teknologi nasional Disahkan pada tanggal 6 Oktober 1995

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 1998 tentang Jambore Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

 

Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 1995
tentang pembukaan kedutaan besar republik indonesia di beirut, lebanon Disahkan pada tanggal 2 Oktober 1995

 

 

Keputusan Presiden Nomor 69 Tahun 1995
tentang susunan dan tatakerja panitia pemilihan indonesia Disahkan pada tanggal 28 September 1995

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan komisi pemilihan umum dan penetapan organisasi dan tata kerja sekretariat umum komisi pemilihan umum

 

Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995
tentang hari kerja dilingkungan lembaga pemerintah Disahkan pada tanggal 27 September 1995

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Menteri ESDM Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Hari dan Jam Kerja Pusat Pendidikan dan Pelatihan Minyak dan Gas Bumi (Pusdiklat Migas) dan Perguruan Tinggi Kedinasan (PTK) Akamigas, Badan Pendidikan dan Pelatihan Energi dan Sumber Daya Mineral (Badiklat ESDM), Departemen Energi dan Sumber D

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM37 Tahun 2012 tentang Jam Kerja Dan Daftar Hadir Pegawai Di Lingkungan Kementerian Perhubungan

 

Keputusan Presiden Nomor 67 Tahun 1995
tentang pengesahan protocol relating to an amendment to article 56 of the convention on international civil aviation (protocol tentang perubahan pasal 56 (konvensi organisasi penerbangan sipil internasional) Disahkan pada tanggal 22 September 1995

 

 

Keputusan Presiden Nomor 66 Tahun 1995
tentang pengesahan protocol relating to an amendement to article 50 (a) of the convention on international civil aviation (protokol tentang perubahan pasal 50 (a) (konvensi organisasi penerbangan sipil internasional) Disahkan pada tanggal 22 September 1995

 

 

Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 1995
tentang penetapan jalan bebas hambatan lingkar luar jakarta seksi sisi ruas pondok pinang-lenteng agung sebagai jalan tol dan penetapan jenis kendaraan bermotor serta besarnya tarip tol Disahkan pada tanggal 1 September 1995

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2003 tentang Penetapan Jalan Bebas Hambatan Lingkar Luar Jakarta seksi W2 bagian ruas Pondok Pinang - Veteran dan seksi E1 bagian ruas Taman Mini Interchange - Jatiwarna sebagai Jalal Tol dan penetapan Golongan Jenis Kendaraan Bermotor serta Besarnya Tarif Tol

 

Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 1995
tentang penambahan gerbang tol serang barat, cilegon timur, dan simpang susun cikupa dan penetapan jenis kendaraan bermotor serta besarnya tarif tol Disahkan pada tanggal 1 September 1995

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 81 Tahun 1996 tentang Penambahan Gerbang Tol Ramp Kembangan dan Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor Serta Besarnya Tarif Tol

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 95 Tahun 1996 tentang Penambahan gerbang tol Merak dan penetapan jenis kendaraan bermotor serta besarnya tarif tol

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1996 tentang Penambahan Gerbang Tol Cilegon Barat, Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor dan Besarnya Tarif Tol

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 2003 tentang Penetapan Golongan Jenis Kendaraan Bermotor dan besarnya Tarif Tol pada beberapa Jalan Tol

 

Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 1995
tentang besarnya ongkos naik haji tahun 1996 Disahkan pada tanggal 31 Agustus 1995

 

 

Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 1995
tentang penyelenggaraan urusan haji Disahkan pada tanggal 31 Agustus 1995

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diubah oleh

Keputusan Presiden Nomor 81 Tahun 1995 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 62 tahun 1995 tentang penyelenggaraan urusan haji

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 1996 tentang Badan Pengelola Dana Ongkos Naik Haji Indonesia

-

diubah oleh

Keputusan Presiden Nomor 119 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 62 tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Urusan Haji sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 81 tahun 1995.

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 122 Tahun 1998 tentang Biaya perjalanan haji tahun 1999


 

Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1995
tentang perubahan atas keputusan presiden nomor 15 tahun 1984 tentang susunan organisasi departemen sebagaimana telah dua puluh empat kali terakhir dengan keputusan presiden nomor 2 tahun 1995 Disahkan pada tanggal 29 Agustus 1995

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 1996 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen Sebagaimana telah Dua Puluh Lima Kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1995

 

Keputusan Presiden Nomor 60 Tahun 1995
tentang tunjangan teknisi siaran, andalan siaran dan andikara siaran Disahkan pada tanggal 29 Agustus 1995

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dicabut oleh

Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Teknisi Siaran, Andalan Siaran, Dan Adikara Siaran

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Teknisi Siaran, Andalan Siaran, Dan Adikara Siaran

 

Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 1995
tentang pendirian sekolah tinggi seni indonesia bandung Disahkan pada tanggal 29 Agustus 1995

 

 

Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 1995
tentang pengesahan agreement on the creation of association of coffe produksi countries (persetujuan pembentukan assosiasi negara-negara produsen kopi) Disahkan pada tanggal 23 Agustus 1995

 

 

Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 1995
tentang tatacara penyelesaian permohonan pewarganegaraan republik indonesia Disahkan pada tanggal 14 Agustus 1995

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1995 tentang Percepatan Penyelesaian Permohonan Pewarganegaraan Republik Indonesia

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1996 tentang Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia

 

Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1995
tentang majelis disiplin tenaga kesehatan Disahkan pada tanggal 10 Agustus 1995

 

 

Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1995
tentang penghibahan kapal penangkap ikan kepada himpunan nelayan seluruh indonesia Disahkan pada tanggal 10 Agustus 1995

 

 

Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 1995
tentang perubahan keputusan presiden nomor 120 tahun 1993 tentang dewan pengembangan kawasan timur indonesia sebagaimana telah diubah dengan keputusan presiden nomor 27 tahun 1994 Disahkan pada tanggal 1 Agustus 1995

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 89 Tahun 1996 tentang Kawasan pengembangan ekonomi terpadu

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 90 Tahun 1996 tentang Penetapan Kawasan Pengembangan Ekonomi terpadu Biak

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1998 tentang Penetapan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Batulicin

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1998 tentang Penetapan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Samarinda, Sanga-sanga, Muara Jawa, dan Balikpapan

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1998 tentang Penetapan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Sanggau

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 1998 tentang Penetapan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Manado-Bitung

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1998 tentang Penetapan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Mbay

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 120 Tahun 1993 tentang Dewan Pengembangan Kawasan Timur Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 1995

 

Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1995
tentang pengesahan persetujuan antara pemerintah republik indonesia dengan kerajaan spanyol mengenai peningkatan dan perlindungan secara resiprokal atas penanaman modal Disahkan pada tanggal 31 Juli 1995

 

 

Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1995
tentang reklamasi pantai utara jakarta Disahkan pada tanggal 13 Juli 1995

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Kapuk Naga Tangerang

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur

 

Keputusan Presiden Nomor 51 Tahun 1995
tentang pengangkatan pegawai badan urusan logistik menjadi pegawai negeri sipil Disahkan pada tanggal 12 Juli 1995

 

 

Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1995
tentang badan urusan logistik Disahkan pada tanggal 12 Juli 1995

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diubah oleh

Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1997 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1995 tentang Badan Urusan Logistik

-

diubah oleh

Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1995 tentang Badan Urusan Logistik sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1997

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 2000 tentang Badan Urusan Logistik

 

Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 1995
tentang perpanjangan batas usia pensiun bagi pegawai negeri sipil yang menduduki jabatan pamong belajar Disahkan pada tanggal 12 Juli 1995

 

 

Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 1995
tentang tunjangan bahaya radiasi bagi pekerja radiasi Disahkan pada tanggal 12 Juli 1995

 

 

Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 1995
tentang pengesahan persetujuan angkutan udara antara pemerintah republik indonesia dan pemerintah republik bulgaria berkenaan dengan angkutan udara berjadwal Disahkan pada tanggal 3 Juli 1995

Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 1995
tentang pengesahan air services agreement between the government of the republic of indonesia and the government of the republic of singapore Disahkan pada tanggal 3 Juli 1995

 

 

Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1995
tentang perincian pengeluaran rutin tahun anggaran 1995/1996 Disahkan pada tanggal 27 Juni 1995

 

 

Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1995
tentang perincian pengeluaran pembangunan tahun anggaran 1995/1996 Disahkan pada tanggal 27 Juni 1995

 

 

Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1995
tentang pembukaan kedutaan besar republik indonesia di havana, cuba Disahkan pada tanggal 26 Juni 1995

 

 

Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 1995
tentang perubahan atas keppres no. 18/1986 tentang pajak pertambahan nilai yang terutang atas impor dan penyerahan barang kena pajak dan jasa kena pajak tertanggung yang ditanggung oleh pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan keppres 8/ Disahkan pada tanggal 19 Juni 1995

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1996 tentang Perubahan atas KEPPRES No. 18/1986 tentang Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas impor & penyerahan barang kena pajak & jasa kena pajak tertentu yang ditanggung oleh pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keppres 42/1995

 

Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1995
tentang pengesahan air transport agreement between the government of the republic of indonesia and the government of the republic of the madagascar Disahkan pada tanggal 19 Juni 1995

 

 

Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1995
tentang pengesahan air transport agreement between the government of the republik of indonesia and the government of the state of kuwait Disahkan pada tanggal 19 Juni 1995

 

 

Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1995
tentang perubahan atas keputusan presiden nomor 14 tahun 1995 tentang pengembangan proyek natuna Disahkan pada tanggal 15 Juni 1995

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 71 Tahun 1996 tentang Pembangunan pulau Natuna sebagai kawasan pengembangan ekonomi terpadu

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 79 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan pembangunan proyek gas natuna

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 1995 tentang Pengembangan Proyek Natuna sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1995

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden No. 71 Tahun 1996 tentang pembangunan pulau Natuna sebagai kawasan pengembangan ekonomi terpadu

 

Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 1995
tentang perubahan atas keputusan presiden nomor 9 tahun 1985 tentang jenjang pangkat dan tunjangan jabatan struktural sebagaimana telah dua belas kali diubah, terakhir dengan keputusan presiden nomor 35 tahun 1994 Disahkan pada tanggal 15 Juni 1995

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1996 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden No. 9 tahun 1985 tentang Jenjang pangkat dan tunjangan jabatan struktural sebagaimana telah tiga belas kali diubah, terakhir dengan Keppres No. 38 tahun 1995

 

Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 1995
tentang perpanjangan batas usia pensiun bagi pegawai negeri sipil yang menduduki jabatan sandiman Disahkan pada tanggal 15 Juni 1995

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang Menduduki Jabatan Fungsional Sandiman

 

Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1995
tentang pembukaan konsulat republik indonesia di songkhla, thailand selatan Disahkan pada tanggal 5 Juni 1995

 

 

Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 1995
tentang pembukaan kedutaan besar republik indonesia di khartoum, sudan Disahkan pada tanggal 26 Mei 1995

 

 

Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1995
tentang tunjangan arsiparis Disahkan pada tanggal 23 Mei 1995

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2003 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Arsiparis

 

Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1995
tentang pembentukan panitia gerakan disiplin nasional Disahkan pada tanggal 23 Mei 1995

 

 

Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1995
tentang pemeriksaan pabean atas barang yang diimpor dengan menggunakan pesawat udara Disahkan pada tanggal 23 Mei 1995

 


 

Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1995
tentang daftar bidang usaha yang tertutup badi penanaman modal Disahkan pada tanggal 23 Mei 1995

 

 

Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1995
tentang perpanjangan batas usia pensiun bagi pegawai negeri sipil yang menduduki jabatan pemeriksa bea dan cukai Disahkan pada tanggal 19 Mei 1995

 

 

Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1995
tentang perpanjangan batas usia pensiun bagi pegawai negeri sipil yang menduduki jabatan penilai pajak bumi dan bangunan Disahkan pada tanggal 19 Mei 1995

 

 

Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1995
tentang perpanjangan batas usia pensiun bagi pegawai negeri sipil yang menduduki jabatan pemeriksa pajak Disahkan pada tanggal 19 Mei 1995

 

 

Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1995
tentang tim koordinasi segitiga pertumbuhan indonesia - malaysia - singapura Disahkan pada tanggal 4 Mei 1995

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 1996 tentang Tim koordinasi segitiga pertumbuhan Indonesia - Malaysia - Singapura

Diktum Pertama

diubah oleh

Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1996 tentang Perubahan atas Keppres No. 27 Tahun 1995 tentang Tim koordinasi segitiga pertumbuhan Indonesia - Malaysia - Singapura

 

Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1995
tentang perubahan keputusan presiden nomor 34 tahun 1986 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan keputusan presiden nomor 3 tahun 1989 Disahkan pada tanggal 2 Mei 1995

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 189 Tahun 1998 tentang Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1986 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1995

 

Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1995
tentang pembangunan kawasan medan merdeka di wilayah daerah khusus ibukota jakarta Disahkan pada tanggal 2 Mei 1995

 

 

Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1995
tentang perubahan atas keputusan presiden nomor 16 tahun 1994 tentang pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara Disahkan pada tanggal 28 April 1995

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1996 tentang Tunjangan pengabdian bagi pegawai negeri yang bekerja dan bertempat tinggal di wilayah terpencil

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1996 tentang Perincian Pengeluaran Rutin Tahun Anggaran 1996/1997

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 1996 tentang Perincian Pengeluaran Pembangunan Tahun Anggaran 1996/1997

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden No.16 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara sebagaimana telah di ubah dengan Keputusan Presiden No.24 Tahun 1995

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1997 tentang Program Makanan Tambahan Anak Sekolah

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1998 tentang Pemberian Fasilitas Kredit Kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk Pembelian Kendaraan Perorangan

 

Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1995
tentang tunjangan tenaga kependidikan Disahkan pada tanggal 24 April 1995

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diubah oleh

Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1995 tentang Tunjangan tenaga kependidikan

-

diubah oleh

Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 23 tahun 1995 tentang tunjangan tenaga kependidikan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 tahun 1997

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Tunjangan Tenaga Kependidikan

 

Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1995
tentang pembentukan tim pengamanan hutan terpadu Disahkan pada tanggal 24 April 1995

 

 

Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1995
tentang penjualan, pemilikan dan penggunaan gergaji rantai Disahkan pada tanggal 24 April 1995

 

 

Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 1995
tentang pembentukan pengadilan negeri manatuto Disahkan pada tanggal 21 April 1995

 

 

Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1995
tentang tunjangan jabatan pemeriksa paten dan pemeriksa merek Disahkan pada tanggal 31 Maret 1995

 

 

Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1995
tentang pembukaan konsulat republik indonesia di johor bahru, malaysia Disahkan pada tanggal 28 Maret 1995

 

 

Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1995
tentang peningkatan konsulat republik indonesia di melbourne, victoria-australia menjadi konsulat jenderal republik indonesia Disahkan pada tanggal 28 Maret 1995

 


 

Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1995
tentang pengesahan air transport agreement between the government of the republic of indonesia dan the government of the state of bahrain Disahkan pada tanggal 16 Maret 1995

 

 

Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1995
tentang pengesahan persetujuan antara pemerintah republik indonesia dan pemerintah republik demokrasi rakyat laos mengenai peningkatan dan perlindungan atas penanaman modal Disahkan pada tanggal 16 Maret 1995

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 85 Tahun 2003 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pemeriksa Paten dan Pemeriksa Merek

 

Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 1995
tentang pengembangan proyek natuna Disahkan pada tanggal 1 Maret 1995

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diubah oleh

Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1995 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 1995 tentang Pengembangan proyek natuna

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 71 Tahun 1996 tentang Pembangunan pulau Natuna sebagai kawasan pengembangan ekonomi terpadu

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 79 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan pembangunan proyek gas natuna

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 79 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan pembangunan proyek gas natuna

-

diubah oleh

Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 1995 tentang Pengembangan Proyek Natuna sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1995

-

diubah oleh

Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 1995 tentang Pengembangan Proyek Natuna sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 1998

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden No. 71 Tahun 1996 tentang pembangunan pulau Natuna sebagai kawasan pengembangan ekonomi terpadu

 

Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1995
tentang bea masuk, bea masuk tambahan, pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah, dan pajak penghasilan dalam rangka pelaksanaan proyek pemerintah yang dibiayai dengan dana pinjaman luar negeri Disahkan pada tanggal 27 Februari 1995

 

 

Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1995
tentang tunjangan panitera Disahkan pada tanggal 27 Februari 1995

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diubah oleh

Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Keputuran Presiden Nomor 12 tahun 1995 tentang Tunjangan Panitera

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 138 Tahun 2000 tentang Tunjangan Panitera

 

Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1995
tentang penyesuaian gaji pokok hakim menurut peraturan pemerintah no. 15 tahun 1993 kedalam gaji pokok menurut peraturan pemerintah no. 33 tahun 1994 Disahkan pada tanggal 27 Februari 1995

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 2001 tentang Penyesuaian gaji pokok hakim menurut Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2000 tentang peraturan gaji hakim peradilan umum, peradilan tata usaha negara, dan peradilan agama kedalam gaji pokok hakim menurut Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2001

 

Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1995
tentang tunjangan hakim Disahkan pada tanggal 27 Februari 1995

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2000 tentang Tunjangan Hakim

 

Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1995
tentang tim dokter ahli presiden dan penasehat tim dokter ahli presiden Disahkan pada tanggal 9 Februari 1995

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dicabut oleh

Keputusan Presiden Nomor 106 Tahun 1998 tentang Tim Dokter Ahli Presiden dan Penasehat Tim Dokter Ahli Presiden

 

Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1995
tentang perubahan atas keputusan presiden no. 18 tahun 1986 tentang pajak pertambahan nilai yang terutang atas impor dan penyerahan barang kena pajak dan jasa kena pajak tertanggung yang ditanggung oleh pemerintahsebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan keputusan presiden nomor 41 tahun 1994 Disahkan pada tanggal 6 Februari 1995

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 1995 tentang Perubahan atas Keppres No. 18/1986 tentang Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas impor dan penyerahan barang kena pajak dan jasa kena pajak tertanggung yang ditanggung oleh pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keppres 8/

 

Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1995
tentang pembentukan panitia nasional penyelenggaraan peringatan hari proklamasi kemerdekaan ke-50 republik indonesia tahun 1995 Disahkan pada tanggal 3 Februari 1995

 

 

Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 1995
tentang tim evaluasi pengadaan Disahkan pada tanggal 2 Februari 1995

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1998 tentang Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha Swasta dalam Pembangunan dan atau Pengelolaan Infrastruktur

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1998 tentang Tim Evaluasi dalam rangka Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah serta Proyek dan Kegiatan Kerjasama Pemerintah dan Swasta di bidang Infrastruktur

 

Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1995
tentang pengesahan persetujuan antara pemerintah republik indonesia dan pemerintah repulbik rakyat china mengenai peningkatan dan perlindungan atas penanaman modal, beserta protokol Disahkan pada tanggal 27 Januari 1995

 

 

Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1995
tentang pengesahan international tropical timber agreement 1994 (persetujuan kayu tropis internasional 1994) Disahkan pada tanggal 23 Januari 1995

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2008 tentang Pengesahan International Tropical Timber Agreement 2006 ( Persetujuan Kayu Tropis Internasional 2006 )

 

Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1995
tentang pengesahan international coffee agreement, 1994 (perjanjian kopi internasinal, 1994) Disahkan pada tanggal 17 Januari 1995

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 2002 tentang Pengesahan International Coffe Agreement, 2001 (Perjanjian Kopi Internasional, 2001).

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 2002 tentang Pengesahan International Coffe Agreement, 2001 (Perjanjian Kopi Internasional, 2001).

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43/M-DAG/PER/10/2007 Tahun 2007 tentang Penerbitan Surat Keterangan Asal (Certificate Of Origin) Untuk Barang Ekspor Indonesia

 

Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 1995
tentang perubahan atas keputusan presiden no. 15 tahun 1984 tentang susunan organisasi departemen sebagaimana telah duapuluh tiga kali diubah, terakhir dengan keputusan presiden no. 18 tahun 1994 Disahkan pada tanggal 16 Januari 1995

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 1995 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Seni Indonesia Bandung

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1995 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 15 tahun 1984 tentang Susunan organisasi departemen sebagaimana telah dua puluh empat kali terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 2 tahun 1995


 

Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1995
tentang pengesahan agreement to establish the south centre (persetujuan pembentukan pusat selatan). Disahkan pada tanggal 13 Januari 1995

 

 

Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1995
tentang percepatan penyelesaian permohonan pewarganegaraan republik indonesia Disahkan pada tanggal 10 November 1995

 

 

Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1995
tentang peningkatan peranan wanita dalam pembangunan di daerah Disahkan pada tanggal 10 Agustus 1995

 

 

Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1995
tentang gerakan nasional memasyarakatkan dan membudayakan kewirausahaan. Disahkan pada tanggal 30 Juni 1995

 

 

Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 1995
tentang penyelenggaraan pameran bersama indonesia - singapura 1995 Disahkan pada tanggal 30 Mei 1995

 

 

Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1995
tentang kemudahan atas impor mesin dan peralatan beserta bahan baku/penolong dalam rangka restrukturisasi usaha Disahkan pada tanggal 23 Mei 1995

 

 

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1995
tentang perbaikan dan peningkatan mutu pelayanan aparatur pemerintah kepada masyarakat Disahkan pada tanggal 6 Maret 1995

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30/Permentan/OT.160/3/2007 Tahun 2007 tentang Indikator Pelayanan Publik Bidang Pertanian


 

 

 

 

PT Tatanusa

Address : Jl. Gelagah No. 47, Pisangan Timur

Kota      :  Ciputat - Tangerang Selatan 15419

Telpon   : (021) 743 4810 ; WA : +6281 6135 6892

Email    : penerbit@tatanusa.co.id