Anotasi 
Keputusan Presiden Tahun 1994

 

Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1994
tentang penataran calon penatar pedoman penghayatan dan pengamalan pancasila tingkat nasional/manggala Disahkan pada tanggal 28 Desember 1994

 

 

Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 1994
tentang perubahan atas keputusan presiden republik indonesia nomor 5 tahun 1988 tentang pengadaan bahan peledak Disahkan pada tanggal 23 Desember 1994

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diubah oleh

Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden No. 5 Tahun 1988 tentang Pengadaan bahan peledak sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden No. 86 Tahun 1994

 

Keputusan Presiden Nomor 85 Tahun 1994
tentang pembukaan kedutaan besar republik indonesia di bratislava, slowakia Disahkan pada tanggal 12 Desember 1994

 

 

Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 1994
tentang penambahan gerbang tol meruya dan penetapan jenis kendaraan bermotor serta besarnya tarif tol Disahkan pada tanggal 9 Desember 1994

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 81 Tahun 1996 tentang Penambahan Gerbang Tol Ramp Kembangan dan Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor Serta Besarnya Tarif Tol

 

Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 1994
tentang penambahan gerbang tol kalihurip dan penetapan jenis kendaraan bermotor serta besarnya tarif tol Disahkan pada tanggal 9 Desember 1994

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 106 Tahun 2003 tentang Penetapan Golongan Jenis Kendaraan Bermotor dan besarnya Tarif Tol pada Jalan Tol Jakarta - Cikampek

 

Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1994
tentang penetapan jalan bebas hambatan tandes-kebomas sebagai jalan tol dan penetapan jenis kendaraan bermotor serta besarnya tarif tol Disahkan pada tanggal 9 Desember 1994

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 96 Tahun 1996 tentang Penetapan jalan bebas hambatan Kebomas-Manyar sebagai jalan tol dan penetapan jenis kendaraan bermotor serta besarnya tarif tol

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 2003 tentang Penetapan Golongan Jenis Kendaraan Bermotor dan besarnya Tarif Tol pada beberapa Jalan Tol

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 2003 tentang Penetapan Golongan Jenis Kendaraan Bermotor dan besarnya Tarif Tol pada beberapa Jalan Tol

 

Keputusan Presiden Nomor 81 Tahun 1994
tentang penambahan gerbang tol serang timur dan penetapan jenis kendaraan bermotor serta besarnya tarif tol Disahkan pada tanggal 9 Desember 1994

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 1995 tentang Penambahan gerbang tol Serang barat, Cilegon timur, dan simpang susun Cikupa dan penetapan jenis kendaraan bermotor serta besarnya tarif tol

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 81 Tahun 1996 tentang Penambahan Gerbang Tol Ramp Kembangan dan Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor Serta Besarnya Tarif Tol

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 95 Tahun 1996 tentang Penambahan gerbang tol Merak dan penetapan jenis kendaraan bermotor serta besarnya tarif tol

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1996 tentang Penambahan Gerbang Tol Cilegon Barat, Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor dan Besarnya Tarif Tol

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 2003 tentang Penetapan Golongan Jenis Kendaraan Bermotor dan besarnya Tarif Tol pada beberapa Jalan Tol

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 2003 tentang Penetapan Golongan Jenis Kendaraan Bermotor dan besarnya Tarif Tol pada beberapa Jalan Tol

 

Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 1994
tentang tim tarif dan fiskal Disahkan pada tanggal 5 Desember 1994

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diubah oleh

Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1996 tentang Perubahan atas Keppres No. 80 tahun 1994 tentang Tim tarif dan fiskal

 

Keputusan Presiden Nomor 79 Tahun 1994
tentang tim koordinasi kerjasama pariwisata indonesia-singapura Disahkan pada tanggal 5 Desember 1994

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diubah oleh

Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1996 tentang Perubahan atas Keppres No. 79 tahun 1994 tentang Tim koordinasi kerjasama pariwisata Indonesia-Singapura

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 184 Tahun 1998 tentang Tim koordinasi dan sub tim koordinasi kerjasama ekonomi sub regional

 

Keputusan Presiden Nomor 78 Tahun 1994
tentang hari guru nasional Disahkan pada tanggal 24 November 1994

 

 

Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 1994
tentang badan pengendalian dampak lingkungan Disahkan pada tanggal 22 Desember 1994

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 196 Tahun 1998 tentang Badan Pengendalian Dampak Lingkungan

 

Keputusan Presiden Nomor 76 Tahun 1994
tentang pembentukan panitia pemindahan bandar udara polonia-medan Disahkan pada tanggal 16 November 1994

 

 

Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1994
tentang fasilitas pajak penghasilan bagi esso exploration and production natuna inc. yang melakukan pengeboran dan pengelolaan gas bumi dalam rangka kontrak bagi hasil di kepulauan natuna dan laut sekitarnya Disahkan pada tanggal 16 November 1994

 

 

Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 1994
tentang penetapan hari libur selama penyelenggaraan pertemuan para pemimpin kerjasama ekonomi asia-pasifik di wilayah daerah khusus ibukota jakarta raya dan kabupaten/kotamadya daerah tingkat ii bogor Disahkan pada tanggal 7 November 1994

 

 

Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1994
tentang tim pengadaan alat utama pertahanan keamanan angkatan bersenjata republik indonesia Disahkan pada tanggal 3 November 1994

 


 

Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 1994
tentang peningkatan konsulat republik indonesia di bombay-india menjadi konsulat jenderal republik indonesia Disahkan pada tanggal 21 Oktober 1994

 

 

Keputusan Presiden Nomor 71 Tahun 1994
tentang perubahan luas kawasan berikat (bonded zone) pt. cibinong centre industrial estate Disahkan pada tanggal 18 Oktober 1994

 

 

Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 1994
tentang penunjukan dan penetapan sebagian wilayah usaha kawasan industri pt. dharmala-retire servicement engineering agency industrial estate untuk diberikan status sebagai kawasan berikat (bonded zone) Disahkan pada tanggal 18 Oktober 1994

 

 

Keputusan Presiden Nomor 69 Tahun 1994
tentang pengadaan garam beryodium Disahkan pada tanggal 8 Oktober 1994

 

 

Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1994
tentang penetapan harga jual tenaga listrik yang disediakan oleh pemegang kuasa usaha ketenagalistrikan Disahkan pada tanggal 8 Oktober 1994

 

 

Keputusan Presiden Nomor 67 Tahun 1994
tentang harga jual dan golongan tarif tenaga listrik yang disediakan oleh perusahaan perseroan (persero) pt. perusahaan listrik negara Disahkan pada tanggal 20 September 1994

 

 

Keputusan Presiden Nomor 66 Tahun 1994
tentang pengesahan persetujuan antara pemerintah republik indonesia dan pemerintah slovakia mengenai peningkatan dan perlindungan atas penanaman modal Disahkan pada tanggal 20 September 1994

 

 

Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 1994
tentang perubahan keputusan presiden nomor 30 tahun 1986 tentang pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak pertambahan nilai serta pajak penjualan atas barang mewah atas impor kendaraan bermotor jenis sedan untukdipergunakan dalam usaha pertaksian oleh koperasi pengemudi taksi sebagaimana telah beberapa kali dicubah terakhir dengan keputusan presiden nomor 57 tahun 1993 Disahkan pada tanggal 19 September 1994

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 1995 tentang Perlakuan pabean dan perpajakan atas impor atau penyerahan komponen dan kendaraan bermotor jenis sedan untuk dipergunakan dalam usaha pertaksian

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 1995 tentang Perlakuan pabean dan perpajakan atas impor atau penyerahan komponen dan kendaraan bermotor jenis sedan untuk dipergunakan dalam usaha pertaksian

 

Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 1994
tentang penunjukan penetapan sebagian wilayah usaha kawasan industri pt. lamhotma untuk diberikan status sebagai kawasan berikat (bonded zone) Disahkan pada tanggal 14 September 1994

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 2003 tentang Penetapan Golongan Jenis Kendaraan Bermotor dan besarnya Tarif Tol pada beberapa Jalan Tol

 

Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 1994
tentang pengesahan anggaran dasar korp pegawai republik indonesia (korpri) Disahkan pada tanggal 26 Agustus 1994

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengesahan perubahan Anggaran Dasar Korps Pegawai Republik Indonesia

 

Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 1994
tentang besarnya ongkos naik haji tahun 1995 Disahkan pada tanggal 23 Agustus 1994

 

 

Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1994
tentang pengesahan persetujuan antara pemerintah republik indonesia dan pemerintah republik arab mesir mengenai peningkatan dan perlindungan atas penanaman modal Disahkan pada tanggal 5 Agustus 1994

 

 

Keputusan Presiden Nomor 60 Tahun 1994
tentang pengesahan persetujuan antara pemerintah republik indonesia dan pemerintah republik italia mengenai peningkatan dan perlindungan atas penanaman modal Disahkan pada tanggal 2 Agustus 1994

 

 

Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 1994
tentang pengesahan constitution of the asia pasific telecommunity Disahkan pada tanggal 2 Agustus 1994

 

 

Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 1994
tentang pengesahan agreement between the government of the republic of indonesia and the government of the kingdom of the netherlands of promotion and protection of investment, serta protokol Disahkan pada tanggal 2 Agustus 1994

 


 

Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 1994
tentang pengesahan trade agreement between the government of the republic of indonesia and the government of the republic of suriname Disahkan pada tanggal 28 Juli 1994

 

 

Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1994
tentang pengesahan agreement between the government of the republic of indonesia and the government of the united kingdom of great britain and nothern irelend on copy right protection Disahkan pada tanggal 28 Juli 1994

 

 

Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1994
tentang pengesahan persetujuan antara pemerintah republik dan pemerintah kerajaan norwegia mengenai peningkatan dan perlindungan atas penanaman modal Disahkan pada tanggal 22 Juli 1994

 

 

Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 1994
tentang lembaga sandi negara Disahkan pada tanggal 18 Juli 1994

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 1999 tentang Lembaga Sandi Negara

 

Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1994
tentang pembukaan kedutaan besar republik indonesia di pretoria, afrika selatan dan konsulat jenderal republik indonesia di cape town, afrika selatan Disahkan pada tanggal 18 Juli 1994

 

 

Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1994
tentang perincian anggaran belanja pembangunan tahun anggaran 1994/1995 Disahkan pada tanggal 18 Juli 1994

 

 

Keputusan Presiden Nomor 51 Tahun 1994
tentang perincian anggaran belanja rutin tahun anggaran 1994/1995 Disahkan pada tanggal 18 Juli 1994

 

 

Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1994
tentang pembentukan panitia penyelenggara pertemuan para pemimpin kerjasama ekonomi asia-pasifik Disahkan pada tanggal 16 Juli 1994

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 1994 tentang Penetapan hari libur selama penyelenggaraan pertemuan para pemimpin kerjasama ekonomi Asia-Pasifik di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya dan Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II Bogor

 

Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 1994
tentang pendirian sekolah tinggi hukum militer "ahm - pthm" Disahkan pada tanggal 13 Juli 1994

 

 

Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 1994
tentang kantor dagang dan ekonomi indonesia di taipei Disahkan pada tanggal 7 Juli 1994

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/4/2011 Tahun 2011 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Dagang Dan Ekonomi Indonesia Di Taipei

 

Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 1994
tentang badan pertimbangan jabatan tingkat nasional Disahkan pada tanggal 27 Desember 1994

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diubah oleh

Keputusan Presiden Nomor 51 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 1994 tentang Badan Pertimbangan Jabatan Tingkatan Nasional.

 

Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 1994
tentang perubahan atas keputusan presiden nomor 14 tahun 1993 tentang tabungan perumahan pegawai negeri sipil Disahkan pada tanggal 4 Juli 1994

 

 

Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1994
tentang utusan indonesia pada forum bisnis pasifik (pasifik business forum) Disahkan pada tanggal 25 Juni 1994

 

 

Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1994
tentang badan pengendali pelaksana pembangunan wilayah perbatasan di kalimantan Disahkan pada tanggal 23 Juni 1994

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dicabut oleh

Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 1999 tentang Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 44 tahun 1994 tentang Badan Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan wilayah perbatasan di Kalimantan

 

Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1994
tentang pembubaran tim pembinaan penatar dan bahan-bahan penataran untuk keperluan penataran pegawai republik indonesia Disahkan pada tanggal 17 Juni 1994

 


 

Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 1994
tentang bantuan pinjaman kepada perusahaan perseroan (persero) pt. industri pesawat terbang nusantara Disahkan pada tanggal 2 Juni 1994

 

 

Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1994
tentang perubahan atas keputusan presiden nomor 18 tahun 1986 tentang pajak pertambahan nilai yang terutang atas impor dan penyerahan barang kena pajak dan jasa kena pajak tertentu yang ditanggung oleh pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhirdengan keputusan presiden nomor 59 tahun 1988 Disahkan pada tanggal 2 Juni 1994

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1995 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden No. 18 tahun 1986 tentang Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas impor dan penyerahan barang kena pajak dan jasa kena pajak tertanggung yang ditanggung oleh pemerintahsebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 41 tahun 1994

 

Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1994
tentang pengesahan persetujuan dasar kerjasama ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknik antara pemerintah republik indonesia dan pemerintah jamaica Disahkan pada tanggal 1 Juni 1994

 

 

Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1994
tentang tunjangan pemeriksa pajak, agen, statistisi, dan penyuluh perindustrian Disahkan pada tanggal 31 Mei 1994

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 128 Tahun 2000 tentang Tunjangan jabatan fungsional agen

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 128 Tahun 2000 tentang Tunjangan jabatan fungsional agen

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 2003 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan, Penguji Mutu Barang, dan Penera

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2003 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penilai Pajak Bumi dan Bangunan, Pemeriksa Pajak, dan Pemeriksa Bea dan Cukai

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2004 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Statistisi

 

Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 1994
tentang pengelolaan masjid istiqlal Disahkan pada tanggal 31 Mei 1994

 

 

Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 1994
tentang badan kebijaksanaan dan pengendalian pembangunan perumahan dan permukiman nasional Disahkan pada tanggal 30 Mei 1994

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 2000 tentang Badan kebijaksanaan dan pengendalian pembangunan perumahan dan permukiman nasional

 

Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1994
tentang komisi penanggulangan aids Disahkan pada tanggal 30 Mei 1994

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2006 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Nasional

-

dicabut oleh

Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2006 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Nasional

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2006 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Nasional

 

Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 1994
tentang perubahan atas keputusan presiden nomor 9 tahun 1985 tentang jenjang pangkat dan tunjangan jabatan struktural sebagaimana telah sebelas kali diubah, terakhir dengan keputusan presiden nomor 30 tahun 1994 Disahkan pada tanggal 27 Mei 1994

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 1995 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 9 tahun 1985 tentang Jenjang pangkat dan tunjangan jabatan struktural sebagaimana telah dua belas kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 35 tahun 1994

 

Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1994
tentang pengesahan persetujuan antara pemerintah republik indonesia dan pemerintah malaysia mengenai peningkatan dan perlindungan atas penanaman modal, beserta protokol Disahkan pada tanggal 26 Mei 1994

 

 

Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1994
tentang penunjukan dan penetapan sebagian wilayah usaha kawasan industri pt. indotaisi indah development untuk diberikan status sebagai kawasan berikat (bonded zone) Disahkan pada tanggal 24 Mei 1994

 

 

Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1994
tentang perluasan kawasan industri yang diberikan status kawasan berikat (bondedzone) pt. megalopolis manunggal industrial development Disahkan pada tanggal 16 Mei 1994

 

 

Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1994
tentang pengesahan statute of the centre for science and technology of the movement of the non-aligned countries and other developing countries Disahkan pada tanggal 10 Mei 1994

 

 

Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1994
tentang perubahan atas keputusan presiden nomor 9 tahun 1985 tentang jenjang pangkat dan tunjangan jabatan struktural sebagaimana telah sepuluh kali diubah, terakhir dengan keputusan presiden nomor 1 tahun 1994 Disahkan pada tanggal 9 Mei 1994

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1985 tentang Jenjang pangkat dan tunjangan jabatan struktural sebagaimana telah sebelas kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 30 tahun 1994

 

Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1994
tentang perubahan keputusan presiden nomor 18 tahun 1984 tentang proyek tambak inti rakyat sebagaimana telah diubah dengan keputusan presiden nomor 9 tahun 1988 Disahkan pada tanggal 30 April 1994

 

 

Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1994
tentang tim koordinasi wilayah pertumbuhan brunei darussalam - indonesia - malaysia - philipina Disahkan pada tanggal 30 April 1994

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1996 tentang Tim koordinasi wilayah pertumbuhan Brunei Darussalam - Indonesia - Malaysia - Philipina

Diktum Pertama

diubah oleh

Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1996 tentang Perubahan atas Keppres No. 28 Tahun 1994 tentang Tim koordinasi wilayah pertumbuhan Brunei Darussalam - Malaysia - Philipina


 

Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1994
tentang perubahan keputusan presiden nomor 120 tahun 1993 tentang dewan pengembangan kawasan timur indonesia Disahkan pada tanggal 30 April 1994

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 1995 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 120 Tahun 1993 tentang Dewan Pengembangan Kawasan Timur Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1994

 

Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1994
tentang tim koordinasi segitiga pertumbuhan indonesia - malaysia - thailand Disahkan pada tanggal 21 April 1994

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 1996 tentang Tim koordinasi segitiga pertumbuhan Indonesia - Malaysia - Thailand

Diktum Pertama

diubah oleh

Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1996 tentang Perubahan atas keputusan presiden nomor 26 tahun 1994 tentang tim koordinasi segitiga pertumbuhan Indonesia - Malaysia - Thailand

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1996 tentang Perubahan atas keputusan presiden nomor 26 tahun 1994 tentang tim koordinasi segitiga pertumbuhan Indonesia - Malaysia - Thailand

 

Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1994
tentang koordinasi penyelenggaraan transmigrasi dan pemukiman perambah hutan Disahkan pada tanggal 18 April 1994

 

 

Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1994
tentang perubahan keputusan presiden nomor 33 tahun 1988 tentang lembaga penerbangan dan antariksa nasional Disahkan pada tanggal 15 April 1994

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 2000 tentang Kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi dan tata kerja lembaga pemerintah non departemen

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 173 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden No. 166 tahun 2000 tentang Kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi dan tata kerja lembaga pemerintah non departemen

 

Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1994
tentang pengangkatan bidan sebagai pegawai tidak tetap Disahkan pada tanggal 7 April 1994

 

 

Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1994
tentang pembentukan pengadilan tata usaha negara di bandar lampung, samarinda dan denpasar Disahkan pada tanggal 4 April 1994

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan pengadilan tata usaha negara Banda Aceh, Pakanbaru, Jambi, Bengkulu, Palangkaraya, Palu, Kendari, Yogyakarta, Mataram dan Dili

 

Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1994
tentang peningkatan konsulat republik indonesia di san fransisco, amerika serikat dan konsulat republik indonesia di marseilles, perancis menjadi konsulat jenderal republik indonesia Disahkan pada tanggal 4 April 1994

 

 

Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 1994
tentang pemberian honorarium bagi konsultan badan pembinaan pendidikan pelaksanaan pedoman penghayatan dan pengamalan pancasila pusat (konsultan bp-7 pusat) Disahkan pada tanggal 29 Maret 1994

 

 

Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1994
tentang perubahan honorarium bagi ketua, anggota dan sekretaris team penasehat presiden mengenai pelaksanaan pedoman penghayatan dan pengamalan pancasila (team p-7) Disahkan pada tanggal 29 Maret 1994

 

 

Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1994
tentang perubahan atas keputusan presiden nomor 15 tahun 1984 tentang susunan organisasi departemen sebagaimana telah duapuluh dua kali diubah, terakhir dengan keputusan presiden nomor 14 tahun 1994 Disahkan pada tanggal 26 Maret 1994

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 1995 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden No. 15 tahun 1984 tentang Susunan organisasi departemen sebagaimana telah duapuluh tiga kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden No. 18 tahun 1994

 

Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1994
tentang rencana pembangunan lima tahun keenam (repelita vi) 1994/95 - 1998/99 Disahkan pada tanggal 22 Maret 1994

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Kapuk Naga Tangerang

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1995 tentang Peningkatan Peranan Wanita dalam Pembangunan di Daerah

 

Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1994
tentang pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara Disahkan pada tanggal 22 Maret 1994

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 1993 tentang Tabungan perumahan pegawai negeri sipil

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 51 Tahun 1994 tentang Perincian anggaran belanja rutin tahun anggaran 1994/1995

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1994 tentang Perincian anggaran belanja pembangunan tahun anggaran 1994/1995

-

 

Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1994 tentang Tim pengadaan alat utama pertahanan keamanan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 76 Tahun 1994 tentang Pembentukan panitia pemindahan bandar udara Polonia-Medan

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 1995 tentang Tim evaluasi pengadaan

-

diubah oleh

Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1995 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 16 tahun 1994 tentang Pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perincian pengeluaran pembangunan tahun anggaran 1995/1996

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1995 tentang Perincian pengeluaran rutin tahun anggaran 1995/1996

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1996 tentang Tim penelitian proyek-proyek pemerintahan dan badan usaha milik negara

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1996 tentang Tunjangan pengabdian bagi pegawai negeri yang bekerja dan bertempat tinggal di wilayah terpencil

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1996 tentang Perincian Pengeluaran Rutin Tahun Anggaran 1996/1997

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 1996 tentang Perincian Pengeluaran Pembangunan Tahun Anggaran 1996/1997

-

diubah oleh

Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden No.16 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara sebagaimana telah di ubah dengan Keputusan Presiden No.24 Tahun 1995

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1997 tentang Program Makanan Tambahan Anak Sekolah

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1997 tentang Perincian pengeluaran rutin tahun anggaran 1997/1998

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1997 tentang Perincian pengeluaran pembangunan tahun anggaran 1997/1998

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1997 tentang Penangguhan/pengkajian kembali proyek pemerintah, badan usaha milik negara, dan swasta yang berkaitan dengan pemerintah/badan usaha milik negara

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1998 tentang Pemberian Fasilitas Kredit Kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk Pembelian Kendaraan Perorangan

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 67 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1990 tentang Pengenaan, Pemungutan dan Pembagian Iuran Hasil Hutan sebagaimana telah Beberapa Kali Diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1993

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1998 tentang Tim Evaluasi dalam rangka Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah serta Proyek dan Kegiatan Kerjasama Pemerintah dan Swasta di bidang Infrastruktur

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 140 Tahun 1998 tentang Perincian pengeluaran rutin tahun anggaran 1998/1999

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 141 Tahun 1998 tentang Perincian pengeluaran pembangunan tahun anggaran 1998/1999

-

diubah oleh

Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 1999 tentang Perubahan atas keputusan presiden nomor 16 tahun 1994 tentang pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan keputusan presiden nomor 8 tahun 1997

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1999 tentang Tata cara penyediaan dan penyaluran dana gaji bagi pegawai daerah

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1999 tentang Rincian pengeluaran rutin tahun anggaran 1999/2000

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1999 tentang Rincian pengeluaran pembangunan tahun anggaran 1999/2000

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 1999 tentang Pemberian fasilitas kredit kepada para Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk pembelian kendaraan perorangan

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 1999 tentang Pemberian fasilitas kredit kepada anggota Dewan Pertimbangan Agung Republik Indonesia untuk pembelian kendaraan perorangan

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 1999 tentang Keanggotaan Indonesia dan kontribusi pemerintah Republik Indonesia pada organisasi - organisasi internasional

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1999 tentang Penerbitan rekening departemen/lembaga pemerintah non departemen

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2000 tentang Badan Penetapan dan Pengendalian Penyediaan Prasarana dan Sarana Pekerjaan Umum

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa instansi pemerintah

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 293/Kpts/OT.210/4/2002 Tahun 2002 tentang Pedoman Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Rumpun Ilmu Hayat Lingkup Pertanian

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM38 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif Jasa Pelabuhan Pada Pelabuhan Penyeberangan Lintas Dalam Negeri

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM40 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif Jasa Pengujian Tipe, Dan Pengujian Sampling Kendaraan Bermotor

 

Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1994
tentang pemeriksaan pabean atas barang yang diimpor dalam rangka proyek pemerintah yang dibiayai dengan bantuan luar negeri Disahkan pada tanggal 3 Maret 1994

 

 

Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 1994
tentang perubahan atas keputusan presiden nomor 15 tahun 1984 tentang susunan organisasi departemen sebagaimana telah dua puluh satu kali diubah, terakhir dengan keputusan presiden nomor 104 tahun 1993 Disahkan pada tanggal 2 Maret 1994

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan organisasi Departemen sebagaimana telah duapuluh dua kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 1994

 

Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1994
tentang organisasi sekretariat jenderal dewan perwakilan rakyat republik indonesia Disahkan pada tanggal 28 Februari 1994

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2005 tentang Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2005 tentang Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia


 

Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1994
tentang badan pertimbangan kesehatan nasional Disahkan pada tanggal 26 Februari 1994

 

 

Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1994
tentang pengesahan protokol perubahan atas persetujuan antara republik indonesia dan kerajaan belanda mengenai penghindaran pajak berganda dan pencegahan pengelakan pajak atas penghasilan dan atas kekayaan dengan protokol, yang ditandatangani di jakartapada tanggal 5 maret 1973, dan protokol perubahan yang ditandatangani di kuala lumpur pada tanggal 22 juli 1991 Disahkan pada tanggal 24 Februari 1994

 

 

Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1994
tentang peningkatan konsulat republik indonesia di penang-malaysia menjadi konsulat jenderal republik indonesia Disahkan pada tanggal 23 Februari 1994

 

 

Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1994
tentang pembentukan kelompok kerja pelaksana kerjasama ekonomi asia-pasifik Disahkan pada tanggal 22 Februari 1994

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1994 tentang Utusan Indonesia pada forum bisnis Pasifik (Pasifik Business Forum)

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1994 tentang Pembentukan panitia penyelenggara pertemuan para pemimpin kerjasama ekonomi Asia-Pasifik

 

Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1994
tentang pengesahan persetujuan antara pemerintah republik indonesia dengan pemerintah republik korea mengenai peningkatan dan perlindungan atas penanaman modal Disahkan pada tanggal 17 Februari 1994

 

 

Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1994
tentang persetujuan antara pemerintah republik indonesia dan pemerintah keharyapatihan luxemburg tentang penghindaran pajak berganda dan pencegahan pengelakan pajak atas penghasilan dan atas modal Disahkan pada tanggal 17 Februari 1994

 

 

Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 1994
tentang pengesahan persetujuan sosialis demokrasi sri lanka mengenai penghindaran pajak berganda dan pencegahan pengelakan pajak atas penghasilan Disahkan pada tanggal 17 Februari 1994

 

 

Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1994
tentang perubahan atas keputusan presiden nomor 46 tahun 1993 tentang pokok-pokok dan susunan organisasi departemen ketahanan keamanan Disahkan pada tanggal 15 Februari 1994

 

 

Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1994
tentang lembaga ketahanan nasional Disahkan pada tanggal 1 Februari 1994

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2001 tentang perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 2000 tentang kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi dan tata kerja lembaga pemerintah non departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 16Tahun 2001

 

Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1994
tentang pemberian fasilitas kredit kepada anggota badan pemeriksa keuangan republik indonesia untuk pembelian kendaraan perorangan Disahkan pada tanggal 27 Januari 1994

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 2003 tentang Pemberian Fasilitas Kredit bagi Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara untuk pembelian Kendaraan Perorangan

 

Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 1994
tentang pembukaan konsulat jenderal republik indonesia di johannesburg, afrika selatan Disahkan pada tanggal 17 Januari 1994

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1994 tentang Pembukaan kedutaan besar Republik Indonesia di Pretoria, Afrika Selatan dan Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Cape Town, Afrika Selatan

 

Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1994
tentang perubahan atas keputusan presiden nomor 9 tahun 1985 tentang jenjang pangkat dan tunjangan jabatan struktural sebagaimana telah sembilan kali diubah, terakhir dengan keputusan presiden nomor 69 tahun 1993 Disahkan pada tanggal 13 Januari 1994

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1985 tentang Jenjang pangkat dan tunjangan jabatan struktural sebagaimana telah sepuluh kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1994

 

Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1994
tentang penetapan harga dasar gabah Disahkan pada tanggal 6 Oktober 1994

 

 

Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1994
tentang pameran produksi indonesia 1995 Disahkan pada tanggal 13 September 1994

 

 

Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1994
tentang sensus ekonomi 1996 Disahkan pada tanggal 23 Agustus 1994

 


 

Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 1994
tentang pameran kebaharian indonesia 1996 Disahkan pada tanggal 27 Juli 1994

 

 

Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1994
tentang peningkatan penataran pedoman penghayatan dan pengamalan pancasila Disahkan pada tanggal 4 Mei 1994

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1994 tentang Penataran calon penatar pedoman penghayatan dan pengamalan pancasila tingkat nasional/manggala

 

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1994
tentang pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar Disahkan pada tanggal 15 April 1994

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1997 tentang Program Makanan Tambahan Anak Sekolah


 

 

 

PT Tatanusa

Address : Jl. Gelagah No. 47, Pisangan Timur

Kota      :  Ciputat - Tangerang Selatan 15419

Telpon   : (021) 743 4810 ; WA : +6281 6135 6892

Email    : penerbit@tatanusa.co.id