Anotasi 
Keputusan Presiden Tahun 1985

 

Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1985
tentang badan tenaga atom nasional Disahkan pada tanggal 31 Desember 1985

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 197 Tahun 1998 tentang Badan Tenaga Nuklir Nasional.

 

Keputusan Presiden Nomor 81 Tahun 1985
tentang tata cara penelitian pemenuhan syarat calon/pemeriksaan pemenuhan ketentuan keanggotaan badan permusyawaratan/perwakilan rakyat serta susunan, tugas dan wewenang panitia pemeriksaan Disahkan pada tanggal 28 Desember 1985

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Ps. 11, 12, 13

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 1987 tentang Pembentukan panitia pemeriksaan untuk keanggotaan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 1987 tentang Pembentukan panitia pemeriksaan untuk keanggotaan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 1988 tentang Tata cara penggantian anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat yang berhenti antar waktu

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Tata cara penelitian pemenuhan syarat calon dan pemeriksaan pemenuhan ketentuan keanggotaan Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat serta susunan, tugas dan wewenang panitia pemeriksaan

 

Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 1985
tentang pelaksanaan pemilihan umum di propinsi daerah tingkat i timor timur Disahkan pada tanggal 28 Desember 1985

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Pemilihan Umum dipropinsi Daerah Tingkat I Timor Timur

 

Keputusan Presiden Nomor 79 Tahun 1985
tentang penetapan rencana umum tata ruang kawasan puncak Disahkan pada tanggal 6 Desember 1985

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 114 Tahun 1999 tentang Penataan Ruang Kawasan Bogor - Puncak - Cianjur

 

Keputusan Presiden Nomor 78 Tahun 1985
tentang pengesahan persetujuan antara pemerintah republik indonesia dan pemerintah kerajaan inggris raya dan irlandia utara mengenai kerjasama ilmu pengetahuan dan teknologi Disahkan pada tanggal 28 November 1985

 

 

Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 1985
tentang pengenaan, pemungutan dan pembagian iuran hasil hutan Disahkan pada tanggal 21 November 1985

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Ps. 9

diubah oleh

Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1989 tentang Perubahan Keputusan Presiden no.77 tahun 1985 tentang pengenaan, pemungutan, dan pembagian iuran hasil hutan

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1990 tentang Pengenaan, pemungutan dan pembagian iuran hasil hutan

 

Keputusan Presiden Nomor 76 Tahun 1985
tentang perubahan keputusan presiden nomor 15 tahun 1984 tentang susunan organisasi departemen sebagaimana telah diubah dengan keputusan presiden nomor 47 tahun 1985 Disahkan pada tanggal 21 November 1985

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1986 tentang Perubahan Keputusan Presiden No. 15 tahun 1984 tentang Susunan organisasi Departemen sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden No. 76 tahun 1985

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 1986 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Majelis Pertimbangan Pajak

 

Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1985
tentang organisasi kepaniteraan/sekretariat jenderal mahkamah agung Disahkan pada tanggal 21 November 1985

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung

 

Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 1985
tentang perincian anggaran belanja pembangunan tahun anggaran 1985/1986 Disahkan pada tanggal 22 Oktober 1985

 

 

Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1985
tentang perincian anggaran belanja rutin tahun anggaran 1985/1986 Disahkan pada tanggal 21 November 1985

 

 

Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 1985
tentang perincian sumber-sumber anggaran rutin dan sumber-sumber anggaran pembangunan tahun anggaran 1985/1986 Disahkan pada tanggal 22 Oktober 1985

 

 

Keputusan Presiden Nomor 71 Tahun 1985
tentang kewajiban penyampaian laporan pajak-pajak pribadi bagi pejabat negara, pegawai negeri sipil, anggota angkatan bersenjata republik indonesia, dan pegawai badan usaha milik negara dan daerah Disahkan pada tanggal 1 Oktober 1985

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1986 tentang Kewajiban penyampaian laporan pajak-pajak pribadi bagi pejabat negara, pegawai negeri sipil, anggota Angkatan Bersenjata RI dan pegawai Badan Usaha Milik Negara dan Daerah

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1986 tentang Kewajiban penyampaian laporan pajak-pajak pribadi bagi pejabat negara, pegawai negeri sipil, anggota Angkatan Bersenjata RI dan pegawai Badan Usaha Milik Negara dan Daerah

 

Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 1985
tentang susunan organisasi dan tata kerja lembaga pemilihan umum dan panitia pemilihan indonesia Disahkan pada tanggal 1 Oktober 1985

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 1987 tentang Pembentukan panitia pemeriksaan untuk keanggotaan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1988 tentang Pembubaran panitia pemilihan Indonesia

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 69 Tahun 1995 tentang Susunan dan tatakerja panitia pemilihan Indonesia

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan komisi pemilihan umum dan penetapan organisasi dan tata kerja sekretariat umum komisi pemilihan umum

 

Keputusan Presiden Nomor 69 Tahun 1985
tentang perubahan kepengurusan badan pengelola gelanggang olah raga senayan Disahkan pada tanggal 14 September 1985

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1987 tentang Perubahan kepengurusan Badan Pengelola Gelanggang Olah Raga Senayan

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1988 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 4 tahun 1984 tentang Badan pengelola gelanggang olah raga Senayan

 

Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1985
tentang pengesahan arrangement establishing the international textiles and clothing bureau Disahkan pada tanggal 10 September 1985

 

 

Keputusan Presiden Nomor 67 Tahun 1985
tentang hari olahraga nasional Disahkan pada tanggal 7 September 1985

 

 

Keputusan Presiden Nomor 66 Tahun 1985
tentang pengesahan protocol on the extension of the cooperation agreement between indonesia, malaysia, the philipines, singapore and thailand member countries the association of south-east asian nations and the european economic community to brunei darussalam Disahkan pada tanggal 6 September 1985

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 154 Tahun 1998 tentang Pengesahan Protocol on the Extension of the Cooperation Agreement Between the European Community and the Member Countries of ASEAN to the Socialist Republic of Vietnam.

 

Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 1985
tentang pengesahan international sugar agreement 1984 Disahkan pada tanggal 6 September 1985

 

 

Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 1985
tentang perubahan besarnya uang jaminan kematian asuransi sosial tenaga kerja Disahkan pada tanggal 6 September 1985

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1987 tentang Perubahan besarnya biaya pengobatan/perawatan jaminan kecelakaan kerja dan perubahan besarnya uang jaminan kematian Asuransi Sosial Tenaga Kerja

 

Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 1985
tentang tatacara penelitian dan penilaian terhadap warga negara indonesia yang terlibat g 30 s/pki yang dapat dipertimbangkan penggunaan hak memilihnya dalam pemilihan umum Disahkan pada tanggal 5 September 1985

 

 

Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 1985
tentang perubahan besarnya tol pada jalan tol jakarta-bogor-ciawi Disahkan pada tanggal 30 Agustus 1985

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1987 tentang Penetapan Harga Dasar Gabah dan Palawija.

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1988 tentang Penetapan besarnya tol dan langganan tol pada beberapa jalan tol dan jembatan tol

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1988 tentang Penetapan Harga Dasar Gabah dan Palawija.

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1990 tentang Penetapan Harga Dasar Gabah dan Palawija.

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1991 tentang Penetapan harga dasar gabah.

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1992 tentang Penetapan Harga Dasar Gabah

 

Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1985
tentang menghentikan pemberian premi kepada kelompok tani peserta insus yang menjual gabah hasil para anggotanya kepada pemerintah terhitung sejak musim tanam 1983/1984 Disahkan pada tanggal 29 Agustus 1985

 

 

Keputusan Presiden Nomor 60 Tahun 1985
tentang perubahan keputusan presiden nomor 9 tahun 1985 tentang jenjang pangkat dan tunjangan jabatan struktural Disahkan pada tanggal 30 Juli 1985

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1986 tentang Perubahan Keputusan Presiden No. 9 tahun 1985 tentang jenjang pangkat dan tunjangan jabatan struktural sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden No. 60 tahun 1985

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1991 tentang Tunjangan jabatan struktural di Departemen Pertahanan dan Keamanan dan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia

 

Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 1985
tentang pendidikan dan latihan ahli multi media Disahkan pada tanggal 30 Juli 1985

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diubah oleh

Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 1985 tentang Pendidikan dan Latihan Ahli Multi Media

 

Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 1985
tentang bea masuk, pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah yang ditanggung pemerintah sehubungan dengan pemasukan barang-barang dalam rangka pelaksanaan proyek pembangunan milik pemerintah yang dibiayai dengan idana bantuan/pinjaman luar negeri Disahkan pada tanggal 25 Juli 1985

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dicabut oleh

Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1995 tentang Bea masuk, bea masuk tambahan, pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah, dan pajak penghasilan dalam rangka pelaksanaan proyek pemerintah yang dibiayai dengan dana pinjaman luar negeri

 

Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 1985
tentang perubahan keputusan presiden nomor 2 tahun 1982 tentang pembentukan panitia penyelesaian masalah wilayah perbatasan republik indonesia dengan papua nugini sebagaimana telah diubah dengan keputusan presiden no. 10 tahun 1985 Disahkan pada tanggal 20 Juli 1985

 

 

Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1985
tentang pokok-pokok organisasi dan tatakerja perusahaan jawatan pegadaian Disahkan pada tanggal 11 Juli 1985

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1990 tentang Pengalihan bentuk perusahaan jawatan (perjan) pegadaian menjadi perusahaan umum (perum) pegadaian

 

Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1985
tentang daftar skala prioritas bidang-bidang usaha penanaman modal Disahkan pada tanggal 9 Juli 1985

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dicabut oleh

Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1986 tentang Daftar skala prioritas bidang-bidang usaha penanaman modal

 

Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 1985
tentang penetapan nama bandar udara internasional jakarta, soekarno - hatta untuk bandar udara jakarta cengkareng Disahkan pada tanggal 3 Juli 1985

 

 

Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1985
tentang badan pengelola komplek kemayoran Disahkan pada tanggal 14 Juni 1985

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diubah oleh

Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1986 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 53 tahun 1985 tentang Badan Pengelola Komplek Kemayoran

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1987 tentang Penggunaan langsung dana pendapatan dari pengusahaan Komplek Kemayoran oleh Badan Pengelola Komplek Kemayoran

-

diubah oleh

Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1988 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 53 tahun 1985 tentang Badan Pengelola Komplek Kemayoran.

diktum Keempat huruf c

diubah oleh

Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1991 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 53 tahun 1985 tentang Badan Pengelola Komplek Kemayoran

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1991 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 53 tahun 1985 tentang Badan Pengelola Komplek Kemayoran

-

diubah oleh

Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1999 tentang Perubahan atas KEPPRES No. 53 tahun 1985 tentang badan pengelola komplek Kemayoran sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan KEPPRES Nomor 3 tahun 1991

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 2001 tentang Tim Pengkajian Pengelolaan Komplek Kemayoran

-

 

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2001 tentang Pusat informasi berbasis teknologi informatika di kompleks Kemayoran

-

mendasarkan oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2004 tentang Pengurangan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Angkasa Pura I

-

ditimbang oleh

Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2008 tentang Pembubaran Badan Pengelola Komplek Kemayoran Dan Direksi Pelaksana Pengendalian Pembangunan Komplek Kemayoran

-

dicabut oleh

Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2008 tentang Pembubaran Badan Pengelola Komplek Kemayoran Dan Direksi Pelaksana Pengendalian Pembangunan Komplek Kemayoran

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2008 tentang Pembubaran Badan Pengelola Komplek Kemayoran Dan Direksi Pelaksana Pengendalian Pembangunan Komplek Kemayoran

 

Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1985
tentang pembubaran otorita pembangunan pelabuhan udara internasional jakarta - cengkareng Disahkan pada tanggal 14 Juni 1985

 

 

Keputusan Presiden Nomor 51 Tahun 1985
tentang pelaksanaan tugas pelayanan di daerah lingkungan kerja bandar udara jakarta cengkareng Disahkan pada tanggal 8 Juni 1985

 

 

Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1985
tentang perubahan honorarium bagi ketua, anggota dan sekretarias team penasehat presiden mengenai pelaksanaan pedoman penghayatan dan pengamalan pancasila (team p-7) Disahkan pada tanggal 4 Juni 1985

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Ps. 1

diubah oleh

Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1991 tentang Perubahan honorarium bagi Ketua, anggota dan Sekretaris Team Penasehat Presiden mengenai Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Team P-7)

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1991 tentang Perubahan honorarium bagi Ketua, anggota dan Sekretaris Team Penasehat Presiden mengenai Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Team P-7)

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1994 tentang Perubahan honorarium bagi ketua, anggota dan sekretaris team penasehat presiden mengenai pelaksanaan pedoman penghayatan dan pengamalan pancasila (team P-7)

 

Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 1985
tentang organisasi sekretariat jenderal dewan pertimbangan agung republik indonesia Disahkan pada tanggal 15 Mei 1985

 

 

Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 1985
tentang pengesahan loan agreement nucleus estate and smallholder sugar project between the saudi fund for development and the republic of indonesia Disahkan pada tanggal 14 Mei 1985

 

 

Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 1985
tentang perubahan keputusan presiden nomor 15 tahun 1984 tentang susunan organisasi departemen Disahkan pada tanggal 10 Mei 1985

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 1985 tentang Penetapan nama Bandar Udara Internasional Jakarta, Soekarno - Hatta untuk Bandar Udara Jakarta Cengkareng

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1985 tentang Pokok-pokok Organisasi dan Tatakerja Perusahaan Jawatan Pegadaian

 

Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 1985
tentang penangguhan berlakunya beberapa ketentuan mengenai pungutan uang kesyahbandaran (puk) Disahkan pada tanggal 11 April 1985

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1987 tentang Tunjangan jabatan kesyahbandaran

 

Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1985
tentang penangguhan pelaksanaan beberapa ketentuan yang diatur dalam ordonansi bea dan reglemen a Disahkan pada tanggal 11 April 1985

 

 

Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1985
tentang pelaksanaan tugas pelayanan didaerah lingkungan kerja pelabuhan utama Disahkan pada tanggal 11 April 1985

 

 

Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1985
tentang perubahan keputusan presiden nomor 128 tahun 1967 tentang pembentukan lembaga ilmu pengetahuan indonesia dan pencabutan keputusan presiden nomor 162 tahun 1967 tentang susunan anggota dewan pembina ilmu pengetahuan indonesia Disahkan pada tanggal 11 April 1985

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1986 tentang Lembaga ilmu pengetahuan Indonesia

 

Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 1985
tentang pemberian rumah kediaman kepada bekas wakil presiden republik indonesia, h. adam malik Disahkan pada tanggal 10 April 1985

 

 

Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1985
tentang perubahan keputusan presiden nomor 30 tahun 1984 tentang tim pengendali pengadaan barang/peralatan pemerintah di departemen/lembaga Disahkan pada tanggal 6 April 1985

 

 

Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1985
tentang perubahan keputusan presiden nomor 10 tahun 1980 tentang tim pengendali pengadaan barang/peralatan pemerintah sebagaimana telah disempurnakan dengan keputusan presiden nomor 17 tahun 1983 dan keputusan presiden nomor 40 tahun 1984 Disahkan pada tanggal 6 April 1985

 

 

Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1985
tentang peningkatan kegiatan koperasi penerima pensiun Disahkan pada tanggal 30 Maret 1985

 

 

Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 1985
tentang pemberian nama jalan bebas hambatan penghubung ke bandar udara internasional cengkareng atau jalan tol cengkareng dengan nama "jalan prof. dr. ir. soedijatmo" Disahkan pada tanggal 27 Maret 1985

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 1996 tentang Pengalihan gerbang tol pada jalan bebas hambatan Prof. Dr. Ir. Sedijatmo, penetapan jenis kendaraan bermotor dan besarnya tarif tol

 

Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 1985
tentang perubahan keputusan presiden nomor 74 tahun 1984 tentang pembentukan panitia nasional konferensi dan pameran kerajinan internasional Disahkan pada tanggal 26 Maret 1985

 

 

Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1985
tentang pajak pertambahan nilai yang terhutang atas penyerahan dan impor barang kena pajak tertentu yang ditanggung oleh pemerintah Disahkan pada tanggal 21 Maret 1985

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dicabut oleh

Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1986 tentang Pajak pertambahan nilai yang terhutang atas impor dan penyerahan barang kena pajak tertentu yang ditanggung oleh Pemerintah

 

Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 1985
tentang kedudukan, tugas, fungsi dan susunan organisasi badan koordinasi penanaman modal Disahkan pada tanggal 13 Maret 1985

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1985 tentang Daftar skala prioritas bidang-bidang usaha Penanaman Modal

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1986 tentang Persyaratan pemilikan saham nasional dalam Perusahaan Penanaman Modal Asing untuk diberi perlakuan yang sama seperti Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1986 tentang Daftar skala prioritas bidang-bidang usaha penanaman modal

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1987 tentang Daftar skala prioritas bidang-bidang usaha penanaman modal

-

diubah oleh

Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1987 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 1985 tentang Kedudukan, tugas, fungsi, dan susunan organisasi Badan Koordinasi Penanaman Modal

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1987 tentang Kantor perwakilan wilayah perusahaan asing

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1989 tentang Daftar bidang usaha yang tertutup bagi penanaman modal

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1991 tentang Daftar Bidang Usaha yang tertutup bagi penanaman modal

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1991 tentang Kedudukan tugas, fungsi dan susunan organisasi Badan Koordinasi Penanaman Modal

 

Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1985
tentang peningkatan kegiatan koperasi pegawai negeri Disahkan pada tanggal 8 Maret 1985

 

 

Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1985
tentang uang sidang menteri negara Disahkan pada tanggal 8 Maret 1985

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1990 tentang Uang sidang Menteri Negara

 

Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1985
tentang tunjangan khusus timor timur Disahkan pada tanggal 8 Maret 1985

 

 

Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1985
tentang tunjangan khusus irian jaya Disahkan pada tanggal 8 Maret 1985

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 2002 tentang Tunjangan Khusus Propinsi Papua

 

Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1985
tentang penyesuaian gaji pokok pegawai negeri sipil menurut peraturan pemerintah nomor 7 tahun 1977 kedalam peraturan pemerintah nomor 15 tahun 1985 Disahkan pada tanggal 8 Maret 1985

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1992 tentang Penyesuaian gaji pokok Pegawai Negeri Sipil menurut Peraturan Pemerintah No. 15 tahun 1985 ke dalam Peraturan Pemerintah No. 51 tahun 1992

 

Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1985
tentang perubahan keputusan presiden nomor 9 tahun 1985 tentang jenjang pangkat dan tunjangan jabatan struktural Disahkan pada tanggal 8 Maret 1985

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 1985 tentang Susunan organisasi dan tata kerja lembaga pemilihan umum dan panitia pemilihan Indonesia

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1991 tentang Tunjangan jabatan struktural di Departemen Pertahanan dan Keamanan dan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 1993 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 9 tahun 1985 tentang jenjang pangkat dan tunjangan jabatan struktural sebagaimana telah tujuh kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 51 tahun 1992

 

Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1985
tentang tunjangan pengamanan dan penyelamatan pelayaran bagi pegawai negeri sipil yang ditugaskan pada instalasi keamanan dan keselamatan pelayaran Disahkan pada tanggal 8 Maret 1985

 

 

Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1985
tentang tunjangan jabatan pengamat gunung api Disahkan pada tanggal 8 Maret 1985

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diubah oleh

Keputusan Presiden Nomor 104 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden nomor 27 tahun 1985 tentang tunjangan jabatan pengamat gunung api

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 94 Tahun 2001 tentang Tunjangan jabatan fungsional pengamat gunung api

 

Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1985
tentang tunjangan bahaya nuklir bagi pegawai negeri dilingkungan badan tenaga atom nasional Disahkan pada tanggal 8 Maret 1985

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1992 tentang Tunjangan bahaya nuklir bagi Pegawai Negeri di lingkungan Badan Tenaga Atom Nasional

 

Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1985
tentang tunjangan jabatan bagi pegawai negeri sipil yang diangkat menjadi penatar tingkat nasional dan ditugaskan pada badan pembinaan pendidikan pelaksanaan pedoman penghayatan dan pengamalan pancasila Disahkan pada tanggal 8 Maret 1985

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Ps. 1 dan 3

diubah oleh

Keputusan Presiden Nomor 60 Tahun 1991 tentang Perubahan keputusan Presiden Nomor 25 tahun 1985 tentang Tunjangan jabatan bagi pegawai negeri sipil yang diangkat menjadi penatar tingkat nasional dan ditugaskan pada Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 60 Tahun 1991 tentang Perubahan keputusan Presiden Nomor 25 tahun 1985 tentang Tunjangan jabatan bagi pegawai negeri sipil yang diangkat menjadi penatar tingkat nasional dan ditugaskan pada Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila

 

Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1985
tentang tunjangan jabatan bagi pegawai negeri yang ditugaskan dibidang persandian Disahkan pada tanggal 8 Maret 1985

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1990 tentang Tunjangan kompensasi kerja bagi pegawai negeri yang ditugaskan dibidang persandian

 

Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1985
tentang tunjangan jabatan bagi pegawai negeri yang menjadi tenaga kesehatan Disahkan pada tanggal 8 Maret 1985

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 100 Tahun 2000 tentang Tunjangan tenaga kesehatan

 

Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1985
tentang tunjangan jabatan peneliti Disahkan pada tanggal 8 Maret 1985

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diubah oleh

Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden nomor 22 tahun 1985 tentang tunjangan jabatan peneliti

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2005 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Peneliti

 

Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1985
tentang tunjangan jabatan dosen pada perguruan tinggi Disahkan pada tanggal 8 Maret 1985

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 1986 tentang Tunjangan tugas belajar bagi tenaga pengajar biasa pada Perguruan Tinggi yang ditugaskan mengikuti pendidikan pada Fakultas Pasca Sarjana

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 199 Tahun 1998 tentang Tunjangan Dosen.

 

Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 1985
tentang tunjangan jabatan pendidikan Disahkan pada tanggal 8 Maret 1985

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1995 tentang Tunjangan tenaga kependidikan

 

Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1985
tentang tunjangan jabatan jaksa Disahkan pada tanggal 8 Maret 1985

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 158 Tahun 2000 tentang Tunjangan jabatan fungsional Jaksa

 

Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1985
tentang tunjangan jabatan bagi ketua dan anggota mahkamah pelayaran Disahkan pada tanggal 8 Maret 1985

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 114 Tahun 2001 tentang Tunjangan jabatan anggota dan sekretaris pengganti mahkamah pelayaran

 

Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1985
tentang tunjangan jabatan hakim pada peradilan agama Disahkan pada tanggal 8 Maret 1985

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1991 tentang Tunjangan jabatan bagi Hakim dan Panitera pada Peradilan Agama

 

Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1985
tentang tunjangan jabatan bagi pejabat tertentu yang ditugaskan pada badan pemeriksa keuangan (bepeka) Disahkan pada tanggal 8 Maret 1985

 

 

Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1985
tentang tunjangan jabatan bagi hakim dan panitera pada mahkamah agung dan peradilan umum Disahkan pada tanggal 8 Maret 1985

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan tugas pelayanan didaerah lingkungan kerja pelabuhan utama

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1995 tentang Tunjangan Hakim

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1995 tentang Tunjangan panitera

 

Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 1985
tentang tunjangan jabatan jaksa agung, panglima angkatan bersenjata dan gubernur bank indonesia Disahkan pada tanggal 8 Maret 1985

 

 

Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1985
tentang tunjangan jabatan bagi pejabat negara tertentu Disahkan pada tanggal 8 Maret 1985

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 168 Tahun 2000 tentang Tunjangan Jabatan bagi Pajabat Negara Tertentu

 

Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1985
tentang pengesahan constitution of the asia - pasific telecommunity Disahkan pada tanggal 28 Februari 1985

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 1994 tentang Pengesahan Constitution of the Asia Pasific Telecommunity

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 85 Tahun 2004 tentang Pengesahan Revised Constitution of the Asia-Pacific Telecommunity, New Delhi 2002 (Konstitusi Telekomunitas Asia Pasifik yang diperbaharui, New Delhi 2002)

 

Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1985
tentang perubahan besarnya biaya pengobatan/perawatan bagi jaminan kecelakaan kerja asuransi sosial tenaga kerja Disahkan pada tanggal 27 Februari 1985

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1987 tentang Perubahan besarnya biaya pengobatan/perawatan jaminan kecelakaan kerja dan perubahan besarnya uang jaminan kematian Asuransi Sosial Tenaga Kerja

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1988 tentang Besarnya jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian Asuransi Sosial Tenaga Kerja

 

Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1985
tentang perubahan keputusan presiden nomor 2 tahun 1982 tentang pembentukan panitia penyelesaian masalah wilayah perbatasan republik indonesia dengan papua nugini Disahkan pada tanggal 27 Februari 1985

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 1985 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 2 tahun 1982 tentang Pembentukan Panitia Penyelesaian masalah Wilayah Perbatasan Republik Indonesia dengan Papua Nugini sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden No. 10 tahun 1985

 

Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1985
tentang jenjang pangkat dan tunjangan jabatan struktural Disahkan pada tanggal 5 Februari 1985

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Lampiran VII

diubah oleh

Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1985 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 9 tahun 1985 tentang jenjang pangkat dan tunjangan jabatan struktural

Lampiran I

diubah oleh

Keputusan Presiden Nomor 60 Tahun 1985 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1985 tentang Jenjang Pangkat dan Tunjangan Jabatan Struktural

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 1985 tentang Susunan organisasi dan tata kerja lembaga pemilihan umum dan panitia pemilihan Indonesia

-

diubah oleh

Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1986 tentang Perubahan Keputusan Presiden No. 9 tahun 1985 tentang jenjang pangkat dan tunjangan jabatan struktural sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden No. 60 tahun 1985

-

diubah oleh

Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1989 tentang Perubahan Keputusan Presiden No. 9 tahun 1985 tentang jenjang pangkat dan tunjangan jabatan struktural sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden No. 11 tahun 1986

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1991 tentang Tunjangan jabatan struktural di Departemen Pertahanan dan Keamanan dan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia

-

diubah oleh

Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 1991 tentang Perubahan Keputusan Presiden No. 9 tahun 1985 tentang Jenjang pangkat dan tunjangan jabatan struktural sebagaimana telah empat kali diubah, terakhir dengan keputusan Presiden Nomor 17 tahun 1989

-

diubah oleh

Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1992 tentang Perubahan Keputusan Presiden No. 9 tahun 1985 tentang Jenjang pangkat dan tunjangan jabatan struktural sebagaimana telah lima kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden No. 46 tahun 1991

-

diubah oleh

Keputusan Presiden Nomor 51 Tahun 1992 tentang Perubahan Keputusan Presiden No. 9 tahun 1985 tentang Jenjang pangkat dan tunjangan jabatan struktural sebagaimana telah enam kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden No. 26 tahun 1992

-

diubah oleh

Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 1993 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 9 tahun 1985 tentang jenjang pangkat dan tunjangan jabatan struktural sebagaimana telah tujuh kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 51 tahun 1992

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 1993 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 9 tahun 1985 tentang jenjang pangkat dan tunjangan jabatan struktural sebagaimana telah tujuh kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 51 tahun 1992

-

diubah oleh

Keputusan Presiden Nomor 69 Tahun 1993 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1985 tentang Jenjang Pangkat dan Tunjangan Jabatan Struktural sebagaimana telah delapan kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 1993

-

diubah oleh

Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1985 tentang Jenjang pangkat dan tunjangan jabatan struktural sebagaimana telah sembilan kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 69 Tahun 1993

-

diubah oleh

Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1985 tentang Jenjang pangkat dan tunjangan jabatan struktural sebagaimana telah sepuluh kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1994

-

diubah oleh

Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1985 tentang Jenjang pangkat dan tunjangan jabatan struktural sebagaimana telah sebelas kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 30 tahun 1994

-

diubah oleh

Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 1995 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 9 tahun 1985 tentang Jenjang pangkat dan tunjangan jabatan struktural sebagaimana telah dua belas kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 35 tahun 1994

-

diubah oleh

Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1996 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden No. 9 tahun 1985 tentang Jenjang pangkat dan tunjangan jabatan struktural sebagaimana telah tiga belas kali diubah, terakhir dengan Keppres No. 38 tahun 1995

-

diubah oleh

Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 1996 tentang Perubahan atas Keppres No. 9 Tahun 1985 tentang Jenjang pangkat dan tunjangan jabatan struktural sebagaimana telah empat belas kali diubah, terakhir dengan Keppres No. 17 Tahun 1996

-

diubah oleh

Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1985 tentang Jenjang Pangkat dan Tunjangan Jabatan Struktural

-

diubah oleh

Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1985 tentang jenjang pangkat dan tunjangan jabatan struktural sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 1998

-

diubah oleh

Keputusan Presiden Nomor 119 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden No. 9 tahun 1985 tentang jenjang pangkat dan tunjangan jabatan struktural sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden No. 30 tahun 1999

 

Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1985
tentang badan kebijaksanaan perumahan nasional Disahkan pada tanggal 4 Februari 1985

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1989 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 8 tahun 1985 tentang Badan kebijaksanaan perumahan nasional

Ps. 4(1), (2)

diubah oleh

Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1993 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 8 tahun 1985 tentang Badan Kebijaksanaan Perumahan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 8 tahun 1989

-

dicabut oleh

Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 1994 tentang Badan kebijaksanaan dan pengendalian pembangunan perumahan dan permukiman nasional


 

Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1985
tentang besarnya ongkos naik haji tahun 1985/1986 Disahkan pada tanggal 31 Januari 1985

 

 

Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 1985
tentang pengesahan basic agreement on asean industrial joint ventures dan supplementary agreement to amend the basic agreement on asean industrial joint ventures (baaijv) Disahkan pada tanggal 29 Januari 1985

 

 

Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1985
tentang hari pers nasional Disahkan pada tanggal 23 Januari 1985

 

 

Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1985
tentang perubahan keputusan presiden nomor 51 tahun 1979 tentang tim koordinasi penanganan masalah pertanahan Disahkan pada tanggal 12 Januari 1985

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1985 tentang Kewenangan penyidikan terhadap pelanggaran lalulintas dan angkutan jalan raya

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 1989 tentang Pembubaran Tim Koordinasi penanganan masalah pertanahan

-

diingat oleh

Intruksi Presiden Nomor 21 Tahun 1998 tentang Gerakan Terpadu Pengentasan Kemiskinan.

 

Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1985
tentang pembangunan taman wisata curug dago sebagai taman hutan raya ir. h. djuanda Disahkan pada tanggal 12 Januari 1985

 

 

Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 1985
tentang penyerahan sisa dana pembangunan gedung kedutaan besar republik indonesia di singapura kepada menteri/sekretaris negara Disahkan pada tanggal 10 Januari 1985

 

 

Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1985
tentang penyelenggaraan peringatan hari kebangkitan nasional. Disahkan pada tanggal 7 Januari 1985

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diubah oleh

Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1985 tentang Penyelenggaraan Peringatan Hari Kebangkitan Nasional.

-

diubah oleh

Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1985 tentang Penyelenggaraan Peringatan Hari Kebangkitan Nasional.

 

Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 1985
tentang penetapan harga dasar gabah dan palawija. Disahkan pada tanggal 13 Desember 1985

 

 

Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 1985
tentang peminjaman pesawat terbang kepada pemerintah philipina. Disahkan pada tanggal 8 Oktober 1985

 

 

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1985
tentang pedoman penyelenggaraan hubungan dagang langsung antara indonesia - cina. Disahkan pada tanggal 23 Juli 1985

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1989 tentang Koordinasi pelaksanaan hubungan langsung antara Indonesia - Cina.

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1991 tentang hubungan diplomatik antara negara Republik Indonesia dengan Republik Rakyat Cina.

 

Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 1985
tentang pedoman belajar di luar negeri bagi pelajar, mahasiswa, dan sarjana indonesia. Disahkan pada tanggal 4 Juli 1985

 

 

Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1985
tentang penyelenggaraan peringatan ulang tahun keempat puluh perserikatan bangsa-bangsa.. Disahkan pada tanggal 1 Juli 1985

 

 

Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1985
tentang sensus ekonomi 1986. Disahkan pada tanggal 10 Juni 1985

 

 

Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1985
tentang pemanfaatan gudang-gudang dan lapangan penimbunan di proyek pergudangan pemerintah di cakung Disahkan pada tanggal 11 April 1985

 

 

Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1985
tentang kebijaksanaan kelancaran arus barang untuk menunjang kegiatan ekonomi.. Disahkan pada tanggal 4 April 1985

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1985 tentang Penangguhan pelaksanaan beberapa ketentuan yang diatur dalam Ordonansi Bea dan Reglemen A

-

ditimbang oleh

Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1985 tentang Pemanfaatan Gudang-gudang dan Lapangan Penimbunan di Proyek Pergudangan Pemerintah di Cakung

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 1985 tentang Bea masuk, pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah yang ditanggung pemerintah sehubungan dengan pemasukan barang-barang dalam rangka pelaksanaan proyek pembangunan milik pemerintah yang dibiayai dengan idana bantuan/pinjaman luar negeri

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1986 tentang Pembubaran Perusahaan Perseroan (persero) PT. Bonded Warehouses Indonesia dan Perusahaan Perseroan (persero) PT. Sasana Bhanda serta pendirian Perusahaan Perseroan (persero) dalam bidang pengusahaan kawasan berikat (bonded zone)

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 1991 tentang Kebijaksanaan kelancaran arus barang untuk menunjang kegiatan ekonomi

 

Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 1985
tentang pameran kedirgantaraan indonesia 1986. Disahkan pada tanggal 23 Januari 1985

 

 

Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1985
tentang koordinasi pembinaan dan pengembangan persusuan nasional. Disahkan pada tanggal 15 Januari 1985

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1998 tentang Koordinasi Pembinaan dan Pengembangan Persusuan Nasional

 

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1985
tentang penyelenggaraan peringatan ulang tahun ketigapuluh konperensi asia - afrika. Disahkan pada tanggal 2 Januari 1985

 

 

 

PT Tatanusa

Address : Jl. Gelagah No. 47, Pisangan Timur

Kota      :  Ciputat - Tangerang Selatan 15419

Telpon   : (021) 743 4810

Email    : penerbit@tatanusa.co.id