Anotasi 
Keputusan Presiden Tahun 1984

 

Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1984
tentang perubahan keputusan presiden nomor 46 tahun 1980 tentang badan koordinasi energi nasional sebagaimana telah diubah dengan keputusan presiden nomor 75 tahun 1980 Disahkan pada tanggal 29 Desember 1984

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1991 tentang Konservasi energi

-

diubah oleh

Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 1999 tentang Perubahan atas keputusan presiden nomor 46 tahun 1980 tentang Badan koordinasi energi nasional sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan keputusan presiden nomor 75 tahun 1984

 

Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 1984
tentang pembentukan panitia nasional konferensi dan pameran kerajinan internasional Disahkan pada tanggal 29 Desember 1984

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Ps. 1

diubah oleh

Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 1985 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 1984 tentang pembentukan Panitia Nasional Konferensi dan Pameran Kerajinan Internasional

 

Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1984
tentang perubahan keputusan presiden nomor 31 tahun 1975 tentang penyempurnaan sekretariat jenderal dewan pertahanan keamanan nasional Disahkan pada tanggal 29 Desember 1984

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1991 tentang Perubahan keputusan Presiden Nomor 31 tahun 1975 tentang Penyempurnaan Sekretariat Jenderal Dewan Pertahanan Keamanan Nasional sebagaimana telah diubah dengan keputusan Presiden Nomor 73 tahun 1984

 

Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 1984
tentang perubahan keputusan presiden nomor 26 tahun 1984 tentang pengampunan pajak Disahkan pada tanggal 22 Desember 1984

 

 

Keputusan Presiden Nomor 71 Tahun 1984
tentang pengesahan persetujuan antara pemerintah republik indonesia dan pemerintah republik federal jerman mengenai kerjasama tehnik Disahkan pada tanggal 11 Desember 1984

 

 

Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 1984
tentang pengesahan persetujuan jangka panjang antara pemerintah republik indonesia dan pemerintah republik sosialis rumania mengenai kerjasama ekonomi, tehnik dan ilmu pengetahuan Disahkan pada tanggal 11 Desember 1984

 

 

Keputusan Presiden Nomor 69 Tahun 1984
tentang pengesahan agreement between the government of the republic of indonesia and the government of the republic of turkey on economic and technical cooperation Disahkan pada tanggal 11 Desember 1984

 

 

Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1984
tentang pembukaan konsulat jenderal republik indonesia di jedah saudi arabia Disahkan pada tanggal 6 Desember 1984

 

 

Keputusan Presiden Nomor 67 Tahun 1984
tentang pencabutan keputusan presiden nomor 301 tahun 1968 tentang pengaturan pungutan cess Disahkan pada tanggal 29 November 1984

 

 

Keputusan Presiden Nomor 66 Tahun 1984
tentang pengesahan basic agreement between the government of the republic of indonesia and the government of papua new guinea on border arrangements Disahkan pada tanggal 29 November 1984

 

 

Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 1984
tentang pengangkatan pegawai, pegawai harian, pegawai bulanan, tentara dan polisi bekas pemerintah koloni timor portugis menjadi pegawai negeri sipil Disahkan pada tanggal 28 November 1984

 

 

Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 1984
tentang pencabutan keputusan presiden nomor 20 tahun 1981 tentang koordinasi pengendalian dan pengawasan pembangunan di daerah Disahkan pada tanggal 28 November 1984

 

 

Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 1984
tentang penetapan jalan bebas hambatan penghubung cengkareng menjadi jalan tol cengkareng dan penetapan besarnya tarip tol serta langganan tol Disahkan pada tanggal 26 November 1984

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 1985 tentang Pemberian nama Jalan Bebas Hambatan Penghubung ke Bandar Udara Internasional Cengkareng atau Jalan Tol Cengkareng dengan nama "Jalan Prof. Dr. Ir. Soedijatmo"

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1988 tentang Penetapan besarnya tol dan langganan tol pada beberapa jalan tol dan jembatan tol

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 1996 tentang Pengalihan gerbang tol pada jalan bebas hambatan Prof. Dr. Ir. Sedijatmo, penetapan jenis kendaraan bermotor dan besarnya tarif tol

 

Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 1984
tentang penetapan jenis kendaraan bermotor dan besarnya tarip tol untuk jalan tol jakarta - tangerang Disahkan pada tanggal 26 November 1984

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1988 tentang Penetapan besarnya tol dan langganan tol pada beberapa jalan tol dan jembatan tol

 

Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1984
tentang pengesahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga legiun veteran republik indonesia Disahkan pada tanggal 19 November 1984

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dicabut oleh

Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1989 tentang Pengesahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Legiun Veteran Republik Indonesia

 

Keputusan Presiden Nomor 60 Tahun 1984
tentang pembayaran pajak penghasilan yang terutang sehubungan dengan pelaksanaan proyek pembangunan milik pemerintah dengan dana pinjaman luar negeri dan hibah Disahkan pada tanggal 10 November 1984

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dicabut oleh

Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1986 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan yang terhutang sehubungan dengan Pelaksanaan Proyek Pembangunan Milik Pemerintah dengan dana Pinjaman Luar Negeri dan Hibah.

 

Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 1984
tentang koordinasi penyelenggaraan transmigrasi Disahkan pada tanggal 16 Oktober 1984

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1994 tentang Koordinasi penyelenggaraan transmigrasi dan pemukiman perambah hutan

 

Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 1984
tentang perubahan atas keputusan presiden nomor 52 tahun 1976 sebagaimana telah diubah dengan keputusan presiden nomor 37 tahun 1978 tentang pasar modal Disahkan pada tanggal 4 Oktober 1984

 

 

Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 1984
tentang penghargaan terhadap ijazah diploma iv dibidang kepegawaian Disahkan pada tanggal 19 September 1984

 

 

Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1984
tentang penambahan wilayah lingkungan kerja daerah industri pulau batam dan penetapannya sebagai wilayah usaha bonded warehouse Disahkan pada tanggal 18 September 1984

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 1989 tentang Perubahan Keputusan Presiden No. 41 tahun 1973 tentang daerah industri pulau Batam sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden No. 45 tahun 1978

 

Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1984
tentang perincian anggaran belanja pembangunan tahun anggaran 1984/1985 Disahkan pada tanggal 15 September 1984

 

 

Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 1984
tentang perincian anggaran belanja rutin tahun anggaran 1984/1985 Disahkan pada tanggal 15 September 1984

 

 

Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1984
tentang perincian sumber-sumber anggaran rutin dan sumber-sumber anggaran pembangunan tahun anggaran 1984/1985 Disahkan pada tanggal 15 September 1984

 

 

Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1984
tentang pemberian penghargaan dibidang olahraga Disahkan pada tanggal 8 September 1984

 

 

Keputusan Presiden Nomor 51 Tahun 1984
tentang daftar skala prioritas bidang-bidang usaha penanaman modal Disahkan pada tanggal 5 September 1984

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dicabut oleh

Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1985 tentang Daftar skala prioritas bidang-bidang usaha Penanaman Modal

 

Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1984
tentang pengesahan anggaran dasar badan penggerak pembina potensi angkatan '45 Disahkan pada tanggal 1 September 1984

 

 

Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 1984
tentang pengesahan international tropical timber agreement, 1983 Disahkan pada tanggal 1 September 1984

 

 

Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 1984
tentang pemberian fasilitas kredit kepada pejabat baru eselon i, ii, iii dan iv untuk pembelian kendaraan perorangan Disahkan pada tanggal 30 Agustus 1984

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 1986 tentang Pemberian fasilitas kredit kepada Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara untuk pembelian kendaraan perorangan

 

Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 1984
tentang pengesahan international agreement on jute and jute products, 1982 Disahkan pada tanggal 29 Agustus 1984

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dicabut oleh

Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1991 tentang Pengesahan International Agreement on Jute and Jute Products, 1989

 

Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 1984
tentang anggaran dasar gerakan pramuka Disahkan pada tanggal 26 Juli 1984

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dicabut oleh

Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 1988 tentang Pengesahan Anggaran Dasar Gerakan Pramuka

 

Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1984
tentang penetapan propinsi timor timur sebagai wilayah pembangunan pemukiman transmigrasi Disahkan pada tanggal 26 Juli 1984

 

 

Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1984
tentang hari anak nasional Disahkan pada tanggal 19 Juli 1984

 

 

Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1984
tentang komite olahraga nasional indonesia Disahkan pada tanggal 9 Juli 1984

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1987 tentang Penyuksesan Sea Games XIV 1987.

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Sea Games XIX, 1997 di Jakarta

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2001 tentang Komite Olahraga Nasional Indonesia

 

Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 1984
tentang perubahan atas keputusan presiden no.65 tahun 1972 sebagaimana telah diubah dengan keputusan presiden no. 21 tahun 1975 dan keputusan presiden no. 35 tahun 1979 tentang honorarium bagi ketua/wakil ketua, sekretaris/wakil sekretaris,anggota dan tenaga/penasehat ahli daripada dewan/sub dewan panita tim lembaga dan atau badan koordinasi Disahkan pada tanggal 29 Juni 1984

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 148 Tahun 2000 tentang Uang kehormatan bagi ketua, anggota, dan sekretaris jenderal dewan tanda-tanda kehormatan Republik Indonesia serta honorarium bagi kepala dan anggota sekretariat biro dewan tanda-tanda kehormatan Republik Indonesia

 

Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1984
tentang pendirian universitas terbuka Disahkan pada tanggal 11 Juni 1984

 

 

Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1984
tentang penambahan keanggotaan team pengendali pengadaan barang/peralatan pemerintah Disahkan pada tanggal 30 Mei 1984

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1985 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1980 tentang Tim Pengendali Pengadaan Barang/Peralatan Pemerintah sebagaimana telah disempurnakan dengan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1983 dan Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1984

 

Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1984
tentang pendirian institut seni indonesia yogyakarta Disahkan pada tanggal 30 Mei 1984

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1991 tentang Pencabutan Keputusan Presiden tentang Susunan organisasi Universitas/Institut Negeri

 

Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 1984
tentang perubahan atas keputusan presiden nomor 18 tahun 1975 tentang dewan telekomunikasi republik indonesia Disahkan pada tanggal 21 Mei 1984

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1986 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1975 tentang Dewan Telekomunikasi Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 1984.

 

Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 1984
tentang perubahan tarip tol dan langganan tol pada jembatan tol sungai kapuas, pontianak jembatan tol sungai tello lama, ujung pandang , jalan layang tol wonokromo - surabaya dan jalan tol srondol - jatingaleh, semarang Disahkan pada tanggal 15 Mei 1984

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1987 tentang Penetapan jalan bebas hambatan Jatingaleh-Krapyak sebagai jalan tol dan penetapan jenis kendaraan bermotor dan besarnya tol untuk jalan tol Srondol-Jatingaleh-Krapyak, Semarang

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1987 tentang Penetapan jalan bebas hambatan Jatingaleh-Krapyak sebagai jalan tol dan penetapan jenis kendaraan bermotor dan besarnya tol untuk jalan tol Srondol-Jatingaleh-Krapyak, Semarang

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1988 tentang Penetapan besarnya tol dan langganan tol pada beberapa jalan tol dan jembatan tol

 

Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1984
tentang perubahan honorarium bagi penatar tingkat nasional yang diperbantukan pada badan pembinaan pendidikan pelaksanaan pedoman penghayatan dan pengamalan pancasila Disahkan pada tanggal 12 Mei 1984

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 1991 tentang Perubahan honorarium bagi penatar tingkat nasional yang diperbantukan pada Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila

 

Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 1984
tentang organisasi sekretariat jenderal dewan perwakilan rakyat republik indonesia Disahkan pada tanggal 12 Mei 1984

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1994 tentang Organisasi Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

 

Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1984
tentang perubahan atas keputusan presiden nomor 28 tahun 1982 tentang dewan gula indonesia Disahkan pada tanggal 10 Mei 1984

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1988 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 28 tahun 1982 tentang Dewan Gula Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 34 tahun 1984

 

Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1984
tentang pemberlakuan sepenuhnya undang-undang nomor 5 tahun 1960 di propinsi daerah istimewa yogyakarta Disahkan pada tanggal 9 Mei 1984

 

 

Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1984
tentang susunan keanggotaan mahkamah pelayaran Disahkan pada tanggal 28 April 1984

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1998 tentang Pemeriksaan Kecelakaan Kapal

 

Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1984
tentang pengesahan persetujuan perdagangan antara republik indonesia dan pemerintah republik tunisia yang telah ditandatangani di jakarta pada tanggal 28-11-1983 sebagai hasil perundingan antara delegasi republik indonesia dan delegasi pemerintah republiktunisia Disahkan pada tanggal 23 April 1984

 

 

Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1984
tentang tim pengendali pengadaan barang/peralatan pemerintah di departemen/lembaga Disahkan pada tanggal 21 April 1984

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1984 tentang Pendirian Universitas Terbuka

-

dicabut oleh

Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 1988 tentang Pencabutan beberapa ketentuan mengenai pengadaan barang dan jasa

 

Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1984
tentang pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara Disahkan pada tanggal 21 April 1984

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1984 tentang Tim pengendali pengadaan barang/peralatan pemerintah di departemen/lembaga

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1984 tentang Penambahan keanggotaan Team Pengendali Pengadaan Barang/Peralatan Pemerintah

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1984 tentang Penyelenggaraan Bantuan Pembangunan kepada Propinsi Daerah Tingkat I, Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II, dan Desa.

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 1984 tentang Pemberian fasilitas kredit kepada pejabat baru eselon I, II, III dan IV untuk pembelian kendaraan perorangan

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1984 tentang Perincian sumber-sumber Anggaran Rutin dan sumber-sumber Anggaran Pembangunan tahun anggaran 1984/1985

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 1984 tentang Perincian Anggaran Belanja Rutin tahun anggaran 1984/1985

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1984 tentang Perincian Anggaran Belanja Pembangunan tahun Anggaran 1984/1985

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 67 Tahun 1984 tentang Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 301 Tahun 1968 tentang Pengaturan Pungutan Cess

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1984 tentang Pendirian Universitas Terbuka

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1985 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1980 tentang Tim Pengendali Pengadaan Barang/Peralatan Pemerintah sebagaimana telah disempurnakan dengan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1983 dan Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1984

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 1985 tentang Perincian sumber-sumber anggaran rutin dan sumber-sumber anggaran pembangunan tahun Anggaran 1985/1986

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1985 tentang Perincian anggaran belanja rutin tahun Anggaran 1985/1986

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 1985 tentang Perincian anggaran belanja pembangunan tahun Anggaran 1985/1986

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1986 tentang Tim Pendayagunaan Pelaksanaan Proyek-proyek Pembangunan dengan Dana Luar Negeri.

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1986 tentang Perincian sumber-sumber anggaran rutin dan sumber-sumber anggaran pembangunan tahun anggaran 1986/1987

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1986 tentang Perincian anggaran belanja rutin tahun anggaran 1986/1987

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 1986 tentang Perincian anggaran belanja pembangunan tahun anggaran 1986/1987

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 1986 tentang Pemberian fasilitas kredit kepada Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara untuk pembelian kendaraan perorangan

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 1986 tentang Tunjangan tugas belajar bagi tenaga pengajar biasa pada Perguruan Tinggi yang ditugaskan mengikuti pendidikan pada Fakultas Pasca Sarjana

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 1987 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 198 Tahun 1968 tentang Penertiban penggunaan pesawat telepon umum di kantor dan rumah

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 1987 tentang Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 180 tahun 1953

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1987 tentang Perincian sumber-sumber anggaran rutin dan sumber-sumber anggaran pembangunan tahun anggaran 1987/1988

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1987 tentang Perincian anggaran belanja rutin tahun anggaran 1987/1988

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 1987 tentang Perincian Anggaran Belanja Pembangunan tahun anggaran 1987/1988

-

dicabut oleh

Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 1988 tentang Pencabutan beberapa ketentuan mengenai pengadaan barang dan jasa

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1988 tentang Perincian Sumber-sumber Anggaran Rutin dan Sumber-sumber Anggaran Pembangunan Tahun Anggaran 1988/1989

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 51 Tahun 1988 tentang Perincian Anggaran Belanja Rutin tahun Anggaran 1988/1989

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1988 tentang Perincian Anggaran Belanja Pembangunan tahun anggaran 1988/1989

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1988 tentang Penunjukan badan-badan tertentu dan bendaharawan untuk memungut dan menyetor pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 1989 tentang Perincian Sumber-sumber Anggaran Rutin dan Sumber-sumber Anggaran Pembangunan tahun Anggaran 1989/1990

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1989 tentang Perincian anggaran belanja rutin tahun anggaran 1989/1990

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1989 tentang Perincian Anggaran Belanja Pembangunan tahun anggaran 1989/1990

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1990 tentang Pengenaan, pemungutan dan pembagian iuran hasil hutan

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 1990 tentang Perincian Anggaran Belanja Rutin tahun Anggaran 1990/1991

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 1990 tentang Perincian Anggaran Belanja Pembangunan tahun Anggaran 1990/1991

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1991 tentang Pengelolaan bantuan Pemerintah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 1991 tentang Unit Swadana dan tata cara pengelolaan keuangannya

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1991 tentang Perincian Anggaran Belanja Rutin tahun anggaran 1991/1992

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1991 tentang Perincian Anggaran Belanja Pembangunan tahun anggaran 1991/1992

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1992 tentang Pembagian hasil pengangkatan benda berharga asal muatan kapal yang tenggelam antara Pemerintah dan Perusahaan

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 1992 tentang Perincian anggaran belanja rutin tahun anggaran 1992/1993

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1992 tentang Perincian anggaran belanja pembangunan tahun anggaran 1992/1993

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pemberian fasilitas kredit kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk pembelian kendaraan perorangan

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 1993 tentang Tabungan perumahan Pegawai Negeri Sipil

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1993 tentang Pemberian fasilitas kredit kepada para Hakim Agung Republik Indonesia untuk pembelian kendaraan perorangan

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 1993 tentang Perincian anggaran belanja pembangunan tahun anggaran 1993/1994

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 1993 tentang Perincian anggaran belanja rutin tahun anggaran 1993/1994

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 112 Tahun 1993 tentang Pemberian Fasilitas Kredit Kepada Anggota Dewan Pertimbangan Agung Republik Indonesia untuk Pembelian Kendaraan Perorangan

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1993 tentang Peningkatan Penanggulangan Kemiskinan

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1994 tentang Pemberian fasilitas kredit kepada anggota Badan pemeriksa Keuangan Republik Indonesia untuk pembelian kendaraan perorangan

-

dicabut oleh

Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara

 

Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1984
tentang keikutsertaan indonesia dalam expo 1986 di vancouver canada Disahkan pada tanggal 18 April 1984

 

 

Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1984
tentang sekretariat nasional dewan antar pemerintah untuk koordinasi bidang informasi dan komunikasi negara-negara non blok Disahkan pada tanggal 18 April 1984

 

 

Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1984
tentang pengampunan pajak Disahkan pada tanggal 18 April 1984

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Ps. 5 (1) dan Ps. 6

diubah oleh

Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 1984 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1984 tentang Pengampunan Pajak

 

Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1984
tentang perubahan atas keputusan presiden nomor 16 tahun 1984 tentang penangguhan pajak penghasilan atas bunga pinjaman yang diterima pemerintah dalam rangka pinjaman luar negeri Disahkan pada tanggal 11 April 1984

 

 

Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1984
tentang pembukaan kedutaan besar republik indonesia di rabbat, maroko dan di amman, jordania Disahkan pada tanggal 23 Maret 1984

 

 

Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1984
tentang tata cara penyediaan dan penyaluran subsidi gaji dan pensiun bagi daerah otonom Disahkan pada tanggal 22 Maret 1984

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1996 tentang Tunjangan pengabdian bagi pegawai negeri yang bekerja dan bertempat tinggal di wilayah terpencil

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1999 tentang Tata cara penyediaan dan penyaluran dana gaji bagi pegawai daerah

 

Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1984
tentang rencana pembangunan lima tahun keempat (repelita iv) 1984/1985 - 1988/1989 Disahkan pada tanggal 19 Maret 1984

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1984 tentang Penyelenggaraan Bantuan Pembangunan kepada Propinsi Daerah Tingkat I, Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II, dan Desa.

 

Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 1984
tentang dewan standaridisasi nasional Disahkan pada tanggal 17 Maret 1984

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1989 tentang Dewan Standardisasi Nasional

 

Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1984
tentang penataran calon penatar tingkat nasional/manggala bp-7 Disahkan pada tanggal 9 Maret 1984

 

 

Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1984
tentang proyek tambak inti rakyat Disahkan pada tanggal 9 Maret 1984

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Diktum KETIGA dan KEEMPAT

diubah oleh

Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1988 tentang Perubahan Keputusan Presiden No. 18 tahun 1984 tentang proyek tambak inti rakyat

-

diubah oleh

Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1994 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1984 tentang Proyek tambak inti rakyat sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1988

 

Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1984
tentang jam krida olah raga Disahkan pada tanggal 9 Maret 1984

 

 

Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1984
tentang penangguhan pajak penghasilan atas bunga pinjaman yang diterima pemerintah dalam rangka pinjaman luar negeri Disahkan pada tanggal 7 Maret 1984

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diubah oleh

Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1984 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1984 tentang Penangguhan pajak penghasilan atas bunga pinjaman yang diterima pemerintah dalam rangka pinjaman luar negeri

 

Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984
tentang susunan organisasi departemen Disahkan pada tanggal 6 Maret 1984

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1984 tentang Sekretariat Nasional Dewan Antar Pemerintah untuk Koordinasi bidang Informasi dan Komunikasi Negara-negara Non Blok

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 67 Tahun 1984 tentang Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 301 Tahun 1968 tentang Pengaturan Pungutan Cess

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 1984 tentang Industri Perkapalan.

-

diubah oleh

Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 1985 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 51 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan tugas pelayanan di daerah lingkungan kerja Bandar Udara Jakarta Cengkareng

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1985 tentang Sensus Ekonomi 1986.

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 1985 tentang Penetapan nama Bandar Udara Internasional Jakarta, Soekarno - Hatta untuk Bandar Udara Jakarta Cengkareng

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1985 tentang Pokok-pokok Organisasi dan Tatakerja Perusahaan Jawatan Pegadaian

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 1985 tentang Pendidikan dan Latihan Ahli Multi Media

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 76 Tahun 1985 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 15 tahun 1984 tentang susunan organisasi departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 47 tahun 1985

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 328/Kpts/TN.260/4/1985 Tahun 1985 tentang Pengoperasian Laboratorium Pengujian Obat Hewan Di Gunung Sindur, Kabupaten Bogor

-

diubah oleh

Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1986 tentang Perubahan Keputusan Presiden No. 15 tahun 1984 tentang Susunan organisasi Departemen sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden No. 76 tahun 1985

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 1986 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Majelis Pertimbangan Pajak

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1986 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 68 tahun 1982 tentang Susunan Organisasi Universitas Hasanuddin

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1986 tentang Koordinasi penyelenggaraan dan pemanfaatan jasa Meteorologi dan Geofisika

Bab XII

diubah oleh

Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1987 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1986.

Bab V: Ps. 51,

diubah oleh

Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1987 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 15 tahun 1984 tentang susunan organisasi Departemen sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 4 tahun 1987

Bab XV: Ps. 174

diubah oleh

Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1987 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 15 tahun 1984 tentang susunan organisasi Departemen sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 4 tahun 1987

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1988 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 28 tahun 1982 tentang Dewan Gula Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 34 tahun 1984

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1988 tentang Badan Pertanahan Nasional

-

diubah oleh

Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1988 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 15 tahun 1984 tentang susunan Organisasi Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1987

Bab III

diubah oleh

Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1988 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 15 tahun 1984 tentang susunan organisasi Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 27 tahun 1988

Bab VIII dan XVIII

diubah oleh

Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 1988 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 15 tahun 1984 tentang susunan organisasi Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 32 tahun 1988

Bab V

diubah oleh

Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1988 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden No. 15 tahun 1984 tentang susunan organisasi departemen sebagaimana telah bebebarapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden No. 47 tahun 1988

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1989 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden No. 28 tahun 1982 tentang Dewan Gula Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden No. 19 tahun 1988

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1989 tentang Perpustakaan Nasional

Bab XI

diubah oleh

Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1989 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden No. 15 tahun 1984 tentang susunan organisasi Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden No. 55 tahun 1988

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1989 tentang Panitia nasional pengangkatan dan pemanfaatan benda berharga asal muatan kapal yang tenggelam

Bab VI dan VII

diubah oleh

Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden nomor 15 tahun 1984 tentang susunan organisasi Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden nomor 16 tahun 1989

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1990 tentang Badan Pengendalian Bimas

Bab XVIII dan XIX

diubah oleh

Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1990 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 15 tahun 1984 tentang susunan organisasi Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 4 tahun 1990

Bab XI

diubah oleh

Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1991 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 15 tahun 1984 tentang Susunan organisasi Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 25 tahun 1990

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1991 tentang Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara

Bab XVII

diubah oleh

Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 1991 tentang Perubahan atas keputusan Presiden Nomor 15 tahun 1984 tentang Susunan organisasi Departemen sebagaimana telah empat belas kali diubah terakhir dengan keputusan Presiden Nomor 8 tahun 1991

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Seni Indonesia Surakarta

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1992 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Seni Indonesia Denpasar

Bab I

diubah oleh

Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1992 tentang Perubahan Keputusan Presiden No. 15 tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen sebagaimana telah lima belas kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden No. 42 tahun 1991

Bab V

diubah oleh

Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 1992 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden No. 15 tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen sebagaimana telah enam belas kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden No. 27 tahun 1992

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 1992 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri

-

diubah oleh

Keputusan Presiden Nomor 67 Tahun 1992 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden No. 15 tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen sebagaimana telah tujuh belas kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden No. 35 tahun 1992

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 248/Kpts/KB.360/5/92 Tahun 1992 tentang Petunjuk Diversifikasi dan Konservasi Tanaman Cengkeh

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1993 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Perikanan

-

diubah oleh

Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 1993 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 15 tahun 1984 tentang susunan organisasi departemen sebagaimana telah delapan belas kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 67 tahun 1992

Bab VII

diubah oleh

Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 1993 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen sebagaimana telah sembilan belas kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 1993

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 1993 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1990 tentang Badan Pengendali Bimas

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 1993 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Pariwisata di Bandung

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 1993 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Pariwisata di Nusa Dua Bali

-

diubah oleh

Keputusan Presiden Nomor 104 Tahun 1993 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen Sebagaimana Telah Duapuluh Kali Diubah Terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 1993.

-

diubah oleh

Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan organisasi Departemen sebagaimana telah dua puluh satu kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 104 Tahun 1993

-

diubah oleh

Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan organisasi Departemen sebagaimana telah duapuluh dua kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 1994

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1994 tentang Sensus Ekonomi 1996

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 324/Kpts/TN.120/4/94 Tahun 1994 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Obat Hewan

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 390/Kpts/TP.600/5/1994 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Program Nasional Pengendalian Hama Terpadu

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 806/Kpts/TN.260/12/94 Tahun 1994 tentang Klasifikasi Obat Hewan

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 808/Kpts/TN.260/12/94 Tahun 1994 tentang Syarat Pengawasan dan Tata Cara Pengawasan Obat Hewan

-

diubah oleh

Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 1995 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden No. 15 tahun 1984 tentang Susunan organisasi departemen sebagaimana telah duapuluh tiga kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden No. 18 tahun 1994

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 1995 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Seni Indonesia Bandung

-

diubah oleh

Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1995 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 15 tahun 1984 tentang Susunan organisasi departemen sebagaimana telah dua puluh empat kali terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 2 tahun 1995

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 411/Kpts/TP.120/6/95 Tahun 1995 tentang Pemasukan Agens Hayati Kedalam Wilayah Negara Rebuplik Indonesia

-

diubah oleh

Keputusan Presiden Nomor 76 Tahun 1996 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen sebagaimana telah dua puluh delapan diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1996

Bab VI dan VIII

diubah oleh

Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 1996 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen Sebagaimana telah Dua Puluh Lima Kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1995

Ps. 17

diubah oleh

Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perubahan atas Keppres No. 15 Tahun 1984 tentang Susunan organisasi departemen, sebagaimana telah dua puluh enam kali diubah, terakhir dengan Keppres No. 2 tahun 1996

Bab XI dan XIX

diubah oleh

Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1996 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen sebagaimana telah Dua Puluh Tujuh Kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 1996

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 695/Kpts/TN.260/8/96 Tahun 1996 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran dan Pengujian Mutu Obat Hewan

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1997 tentang Pendirian sekolah tinggi agama islam negeri

-

diubah oleh

Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden No. 15 Tahun 1984 tentang susunan organisasi departemen sebagaimana telah dua puluh sembilan kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden No. 76 Tahun 1996

-

diubah oleh

Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden No.15 Tahun 1984 tentang Susunan organisasi departemen sebagaimana telah tiga kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden No.23 Tahun 1997

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1997 tentang Badan Pengendali Bimbingan Massal

-

diubah oleh

Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden No.15 Tahun 1984 tentang Susunan organisasi departemen sebagaimana telah tiga puluh satu kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden No.32 Tahun 1997

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1997 tentang Sekretariat Badan Penyelesaian Sengketa Pajak

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1038/Kpts/HK.330/11/1997 Tahun 1997 tentang Pembentukan Komisi Keamanan Hayati Produk Bioteknologi Pertanian Hasil Rekayasa Genetika

-

diubah oleh

Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen Sebagaimana telah tiga puluh dua kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 1997

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1998 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen

-

diingat oleh

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 74/Kpts/TP.500/2/98 Tahun 1998 tentang Jenis Komoditi Tanaman Binaan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Hortikultura dan Direktorat Jenderal Perkebunan

 

Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 1984
tentang besarnya ongkos naik haji tahun 1984/1985 Disahkan pada tanggal 28 Februari 1984

 

 

Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1984
tentang pengelolaan taman makam pahlawan nasional kalibata (tmpn kalibata) Disahkan pada tanggal 27 Februari 1984

 

 

Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1984
tentang keikutsertaan indonesia dalam tsukuba expo 1985 di jepang Disahkan pada tanggal 20 Februari 1984

 

 

Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1984
tentang kedudukan, tugas dan fungsi organisasi badan administrasi kepegawaian negara Disahkan pada tanggal 4 Februari 1984

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diubah oleh

Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1987 tentang Perubahan Keputusan Presiden No. 11 Tahun 1984 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Organisasi Badan Administrasi Kepegawaian Negara

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1988 tentang Badan Administrasi Kepegawaian Negara

 

Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1984
tentang perubahan atas keputusan presiden nomor 45 tahun 1977 tentang tambahan jabatan dalam lampiran keputusan presiden nomor 15 tahun 1977 sebagaimana telah diubah dengan keputusan presiden nomor 26 tahun 1979 Disahkan pada tanggal 28 Januari 1984

 

 

Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1984
tentang penetapan jalan pintas serang dan jalan pintas ciujung menjadi jalan tol serta penetapan besarnya tol Disahkan pada tanggal 27 Januari 1984

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1988 tentang Penetapan besarnya tol dan langganan tol pada beberapa jalan tol dan jembatan tol

 

Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1984
tentang penetapan besarnya langganan tol untuk penggunaan jembatan tol sungai kapuas & jembatan tol sungai landak pontianak, jalan layang tol wonokromo - surabaya, jembatan tol sungai tello lama ujungpandang dan jalan tol srondol - jatingaleh Disahkan pada tanggal 27 Januari 1984

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 1984 tentang Perubahan tarip tol dan langganan tol pada jembatan tol sungai Kapuas, Pontianak jembatan tol sungai Tello Lama, Ujung Pandang , jalan layang tol Wonokromo - Surabaya dan jalan tol Srondol - Jatingaleh, Semarang

 

Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1984
tentang hubungan kerja antara kotamadya batam dengan otorita pengembangan daerah industri pulau batam Disahkan pada tanggal 23 Januari 1984

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 1989 tentang Perubahan Keputusan Presiden No. 41 tahun 1973 tentang daerah industri pulau Batam sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden No. 45 tahun 1978

 

Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 1984
tentang perubahan atas keputusan presiden nomor 59 tahun 1983 tentang pembentukan dewan pembina dan pengelola industri-industri strategis dan industri hankam Disahkan pada tanggal 21 Januari 1984

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1986 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 59 tahun 1983 tentang Pembentukan dewan pembina dan pengelola industri-industri strategis dan industri hankam, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 6 tahun 1984

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1989 tentang Pembentukan Dewan Pembina Industri Strategis

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1989 tentang Pembentukan Dewan Pembina Industri Strategis

 

Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1984
tentang penerbitan sertifikat bank indonesia Disahkan pada tanggal 13 Januari 1984

 

 

Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1984
tentang badan pengelola gelanggang olah raga senayan Disahkan pada tanggal 27 Maret 1984

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 69 Tahun 1985 tentang Perubahan Kepengurusan Badan Pengelola Gelanggang Olah Raga Senayan

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1987 tentang Perubahan kepengurusan Badan Pengelola Gelanggang Olah Raga Senayan

-

diubah oleh

Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1988 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 4 tahun 1984 tentang Badan pengelola gelanggang olah raga Senayan

-

diubah oleh

Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 1988 tentang Perubahan Keputusan Presiden No.4/1984 tentang Badan Pengelola Gelanggang Olah Raga Senayan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keppres no.8/1988

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1991 tentang Kedudukan Balai Sidang berdasarkan rencana induk Kawasan Gelanggang Olahraga Senayan

-

diubah oleh

Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 1997 tentang Perubahan Keputusan Presiden No.4 Tahun 1984 tentang Badan pengelola gelanggang olah raga senayan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden No.37 Tahun 1988

-

diubah oleh

Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 1999 tentang Perubahan atas KEPPRES Nomor 4 tahun 1984 tentang badan pengelola gelanggang olah raga senayan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan KEPPRES Nomor 35 tahun 1997

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2001 tentang Perubahan nama gelanggang olahraga Senayan menjadi gelanggang olahraga Bung Karno

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2001 tentang Tim pengkajian kelembagaan pengelolaan Gelanggang Olahraga Bung Karno

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 94 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Komplek Gelanggang Olahraga Bung Karno

 

Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1984
tentang pengesahan anggaran dasar korps pegawai republik indonesia (korpri) yang dirubah munas kedua 1983 Disahkan pada tanggal 12 Januari 1984

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dicabut oleh

Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1989 tentang Pengesahan anggaran dasar Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri)

 

Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 1984
tentang harga jual eceran dalam negeri bahan bakar minyak bumi Disahkan pada tanggal 11 Januari 1984

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dicabut oleh

Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1986 tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Bumi

 

Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1984
tentang dewan riset nasional Disahkan pada tanggal 7 Januari 1984

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1985 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 128 Tahun 1967 tentang Pembentukan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia dan Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 162 Tahun 1967 tentang Susunan Anggota Dewan Pembina Ilmu Pengetahuan Indonesia

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 94 Tahun 1999 tentang Dewan Riset Nasional

 

Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 1984
tentang penetapan harga dasar gabah dan beras. Disahkan pada tanggal 15 Desember 1984

 

 

Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 1984
tentang penetapan harga dasar jagung kuning, kedele, dan kacang hijau. Disahkan pada tanggal 15 Desember 1984

 

 

Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 1984
tentang industri perkapalan. Disahkan pada tanggal 28 November 1984

 

 

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1984
tentang bantuan bibit/benih kelapa hibrida. Disahkan pada tanggal 18 Oktober 1984

 

 

Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 1984
tentang penggunaan kredit ekspor luar negeri. Disahkan pada tanggal 10 Oktober 1984

 

 

Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1984
tentang pameran produksi indonesia 1985 Disahkan pada tanggal 4 Agustus 1984

 

 

Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1984
tentang penyelenggaraan bantuan pembangunan kepada propinsi daerah tingkat i, kabupaten/kotamadya daerah tingkat ii, dan desa. Disahkan pada tanggal 18 Mei 1984

 

 

Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1984
tentang pedoman penyederhanaan dan pengendalian perizinan di bidang usaha. Disahkan pada tanggal 11 April 1984

 

 

Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1984
tentang pembinaan dan pengembangan koperasi unit desa. Disahkan pada tanggal 27 Maret 1984

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Intruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1997 tentang Program Pengembangan Tebu Rakyat

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Intruksi Presiden Nomor 18 Tahun 1998 tentang Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan Perkoperasian

 

Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 1984
tentang pembiayaan pengelolaan komoditi pemerintah yang ditugaskan kepada badan urusan logistik. Disahkan pada tanggal 31 Januari 1984

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 1990 tentang Pembiayaan pengelolaan Komoditi Pemerintah yang ditugaskan kepada Badan Urusan Logistik.

 

Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1984
tentang pembinaan perkumpulan petani pemakai air (p3a) Disahkan pada tanggal 26 Januari 1984

 

 

 

 

PT Tatanusa

Address : Jl. Gelagah No. 47, Pisangan Timur

Kota      :  Ciputat - Tangerang Selatan 15419

Telpon   : (021) 743 4810

Email    : penerbit@tatanusa.co.id