Anotasi 
Keputusan Presiden Tahun 1983

Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1983
tentang peniadaan pemungutan perpajakan terhadap deposito berjangka dan tabungan-tabungan lainnya Disahkan pada tanggal 31 Desember 1983

 

 

Keputusan Presiden Nomor 67 Tahun 1983
tentang perubahan atas keputusan presiden nomor 26 tahun 1982 tentang pembentukan team koordinasi pengendalian pembangunan kereta api jakarta - bogor - tangerang - bekasi (jabotabek) Disahkan pada tanggal 28 Desember 1983

 

 

Keputusan Presiden Nomor 66 Tahun 1983
tentang penyediaan pelumas dan penanganan pelumas bekas Disahkan pada tanggal 28 Desember 1983

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dicabut oleh

Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1988 tentang Penyediaan dan pelayanan pelumas serta penanganan pelumas bekas

 

Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 1983
tentang pembukaan kedutaan besar republik indonesia di bandar seri begawan, brunei Disahkan pada tanggal 21 Desember 1983

 

 

Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 1983
tentang badan koordinasi keluarga berencana nasional (bkkbn) Disahkan pada tanggal 20 Desember 1983

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 1993 tentang Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional

 

Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 1983
tentang penyelenggaraan perjalanan umroh Disahkan pada tanggal 12 Desember 1983

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Umrah

 

Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 1983
tentang badan pengendalian bimas Disahkan pada tanggal 8 Desember 1983

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 1984 tentang Penetapan Harga Dasar Jagung Kuning, Kedele, dan Kacang Hijau.

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 1984 tentang Penetapan Harga Dasar Gabah dan Beras.

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 1985 tentang Penetapan Harga Dasar Gabah dan Palawija.

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1986 tentang Penetapan Harga Dasar Gabah dan Palawija.

-

dicabut oleh

Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1990 tentang Badan Pengendalian Bimas

 

Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1983
tentang mengesahkan "protocol on the authentic trilingual text of the convention on international civil aviation (chicago, 1944)" yang telah disetujui oleh kenferensi international civil aviation organization (icao) di buenos aeros... Disahkan pada tanggal 24 November 1983

 

 

Keputusan Presiden Nomor 60 Tahun 1983
tentang pokok-pokok dan susunan organisasi angkatan bersenjata republik indonesia Disahkan pada tanggal 15 November 1983

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1994 tentang Lembaga ketahanan nasional

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 1994 tentang Pendirian sekolah tinggi hukum militer "AHM - PTHM"

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Struktural Di Lingkungan Organisasi Tentara Nasional Indonesia

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2007 tentang Tunjangan Tunjangan Jabatan Struktural Di Lingkungan Organisasi Tentara Nasional Indonesia

-

dicabut oleh

Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi tentara Nasional Indonesia

 

Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 1983
tentang pembentukan dewan pembina dan pengelola industri-industri strategis dan industri hankam Disahkan pada tanggal 15 November 1983

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diubah oleh

Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 1984 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 59 tahun 1983 tentang Pembentukan Dewan Pembina dan Pengelola Industri-industri Strategis dan Industri Hankam

-

diubah oleh

Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1986 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 59 tahun 1983 tentang Pembentukan dewan pembina dan pengelola industri-industri strategis dan industri hankam, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 6 tahun 1984

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1989 tentang Badan Pengelola Industri Strategis

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1989 tentang Pembentukan Dewan Pembina Industri Strategis

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1989 tentang Pembentukan Dewan Pembina Industri Strategis

 

Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 1983
tentang perubahan atas keputusan presiden nomor 52 tahun 1976 tentang pasar modal sebagaimana telah diubah dengan keputusan presiden nomor 37 tahun 1978 Disahkan pada tanggal 14 November 1983

 

 

Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 1983
tentang pengesahan "agreement for promotion, protection and guarantee of investment among member states of the organisation of the islamic conference", yang telah ditandatangani oleh delegasi pemerintah republik indonesia di jedah,saudi arabia, pada tanggal 1-5-1983. Disahkan pada tanggal 29 Oktober 1983

 

 

Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1983
tentang perincian anggaran belanja negara pembangunan tahun anggaran 1983/1984 Disahkan pada tanggal 17 Oktober 1983

 

 

Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1983
tentang perincian anggaran belanja negara rutin tahun anggaran 1983/1984 Disahkan pada tanggal 17 Oktober 1983

 

 

Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 1983
tentang perincian sumber-sumber anggaran rutin dan sumber-sumber anggaran pembangunan tahun anggaran 1983/1984 Disahkan pada tanggal 17 Oktober 1983

 

 

Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1983
tentang perubahan besarnya uang jaminan kematian dan besarnya pembelian alat bantuan/prothese Disahkan pada tanggal 27 September 1983

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 1985 tentang Perubahan Besarnya Uang Jaminan Kematian Asuransi Sosial Tenaga Kerja

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1987 tentang Perubahan besarnya biaya pengobatan/perawatan jaminan kecelakaan kerja dan perubahan besarnya uang jaminan kematian Asuransi Sosial Tenaga Kerja

 

Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1983
tentang pembukaan hubungan diplomatik dengan brunei Disahkan pada tanggal 21 September 1983

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 1983 tentang Pembukaan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Bandar Seri Begawan, Brunei

 

Keputusan Presiden Nomor 51 Tahun 1983
tentang pengesahan "international coffee agreement 1983" yang telah ditandatangani oleh delegasi pemerintah republik indonesia di new york, amerika serikat pada tanggal 30 juni 1983 Disahkan pada tanggal 21 September 1983

 

 

Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1983
tentang pengesahan pernyataan persetujuan atas kenaikan kuota republik indonesia pada dana moneter internasional dari sdr. 720.000.000,- menjadi 1.009.700.000,- yang telah disampaikan dengan surat menteri keuangan no. s-811/m.k./012/83 tanggal 19-8-1983 Disahkan pada tanggal 21 September 1983

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 1999 tentang Komisi independen pengusutan tindak kekerasan di Aceh

 

Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 1983
tentang perubahan atas lampiran 15 keppres no.45/1974 tentang susunan organisasi departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan keppres no. 24/1983 Disahkan pada tanggal 23 Agustus 1983

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 1983 tentang Badan Pengendalian BIMAS

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 1983 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Umroh

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 67 Tahun 1983 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 26 tahun 1982 tentang Pembentukan team koordinasi pengendalian pembangunan kereta api Jakarta - Bogor - Tangerang - Bekasi (JABOTABEK)

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1984 tentang Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kalibata (TMPN Kalibata)

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen

 

Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 1983
tentang penanganan khusus penataan ruang & penertiban serta pengendalian pembangunan pada kawasan pariwisata puncak & wilayah jalur jakarta-bogor-puncak-cianjur diluar wilayah daerah khusus ibukota jakarta, kotamadya bogor,kota administratif depok, kota cianjur dan kota cibinong Disahkan pada tanggal 18 Agustus 1983

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Ps. 7 (1)

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 79 Tahun 1985 tentang Penetapan rencana umum tata ruang kawasan puncak

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 114 Tahun 1999 tentang Penataan Ruang Kawasan Bogor - Puncak - Cianjur

 

Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 1983
tentang pokok-pokok dan susunan organisasi departemen pertahanan keamanan Disahkan pada tanggal 16 Agustus 1983

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 60 Tahun 1983 tentang Pokok-pokok dan Susunan Organisasi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1991 tentang Tunjangan jabatan struktural di Departemen Pertahanan dan Keamanan dan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1994 tentang Lembaga ketahanan nasional

-

diubah oleh

Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 1993 tentang Pokok-pokok dan susunan organisasi Departemen Ketahanan Keamanan

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 165 Tahun 2000 tentang Kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi dan tata kerja departemen

 

Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1983
tentang pt. krakatau steel diizinkan untuk membuka sejumlah letters of crediit yang diperlukan dalam rangka pemenuhan kewajiban pembayaran kembali kredit luar negeri yang diterima untuk pembangunan cold rolling mill di cilegon Disahkan pada tanggal 10 Agustus 1983

 

 

Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1983
tentang perubahan atas keputusan presiden no. 20 tahun 1977 tentang tunjangan jabatan jaksa Disahkan pada tanggal 22 Juli 1983

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1985 tentang Tunjangan Jabatan Jaksa

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1985 tentang Tunjangan Jabatan Jaksa

 

Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1983
tentang tunjangan jabatan bagi hakim dan panitera pada mahkamah agung dan peradilan umum Disahkan pada tanggal 22 Juli 1983

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1985 tentang Tunjangan jabatan bagi Hakim dan Panitera pada Mahkamah Agung dan Peradilan Umum

 

Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 1983
tentang penetapan jenis kendaraan bermotor dan besarnya uang tol untuk ruas jalan tol srondol - jatingaleh sebagai bagian dari jalan tol semarang utara - selatan Disahkan pada tanggal 9 Juli 1983

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1984 tentang Penetapan besarnya langganan Tol untuk penggunaan Jembatan Tol Sungai Kapuas & Jembatan Tol Sungai Landak Pontianak, Jalan Layang Tol Wonokromo - Surabaya, Jembatan Tol Sungai Tello Lama Ujungpandang dan Jalan Tol Srondol - Jatingaleh

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 1984 tentang Perubahan tarip tol dan langganan tol pada jembatan tol sungai Kapuas, Pontianak jembatan tol sungai Tello Lama, Ujung Pandang , jalan layang tol Wonokromo - Surabaya dan jalan tol Srondol - Jatingaleh, Semarang

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1987 tentang Penetapan jalan bebas hambatan Jatingaleh-Krapyak sebagai jalan tol dan penetapan jenis kendaraan bermotor dan besarnya tol untuk jalan tol Srondol-Jatingaleh-Krapyak, Semarang

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1987 tentang Penetapan jalan bebas hambatan Jatingaleh-Krapyak sebagai jalan tol dan penetapan jenis kendaraan bermotor dan besarnya tol untuk jalan tol Srondol-Jatingaleh-Krapyak, Semarang

 

Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1983
tentang koordinasi penanggulangan gelandangan dan pengemis Disahkan pada tanggal 25 Juni 1983

 

 

Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1983
tentang koordinasi usaha kesejahteraan sosial bagi penderita cacat Disahkan pada tanggal 25 Juni 1983

 

 

Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 1983
tentang mengesahkan "protocol to amend the agreement on the asean food security reserve", sebagai hasil perundingan antara delegasi pem. negara2 anggota asean (republik indonesia, malaysia, philipina, singapura, thailand ) yang telah ditandatanganidi bangkok, tgl. 22-10-1982) Disahkan pada tanggal 23 Juni 1983

 

 

Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 1983
tentang pemotongan atas pensiun bulan ketiga belas dalam tahun anggaran 1983/1984 dari penerima pensiun pegawai negeri sipil purnawirawan angkatan bersenjata republik indonesia dan bekas pejabat negara Disahkan pada tanggal 20 Juni 1983

 

 

Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1983
tentang perubahan honorarium bagi ketua, anggota dan sekretaris team penasehat presiden mengenai pelaksanaan pedoman penghayatan dan pengamalan pancasila (team p-...) Disahkan pada tanggal 20 Juni 1983

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1991 tentang Perubahan honorarium bagi Ketua, anggota dan Sekretaris Team Penasehat Presiden mengenai Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Team P-7)

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1994 tentang Perubahan honorarium bagi ketua, anggota dan sekretaris team penasehat presiden mengenai pelaksanaan pedoman penghayatan dan pengamalan pancasila (team P-7)

 

Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 1983
tentang eselon jabatan struktural deputi ketua/kepala/direktur jenderal pada lembaga-lembaga pemerintah non departemen Disahkan pada tanggal 15 Juni 1983

 

 

Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1983
tentang daftar skala prioritas bidang usaha penanaman modal tahun 1983/1984 Disahkan pada tanggal 13 Juni 1983

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dicabut oleh

Keputusan Presiden Nomor 51 Tahun 1984 tentang Daftar Skala Prioritas Bidang-bidang Usaha Penanaman Modal

 

Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1983
tentang pemotongan atas gaji pegawai negeri bulan ketigabelas untuk sumbangan wajib koperasi Disahkan pada tanggal 13 Juni 1983

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 1983 tentang Pemotongan atas pensiun bulan ketiga belas dalam tahun Anggaran 1983/1984 dari penerima pensiun pegawai negeri sipil purnawirawan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan bekas pejabat negara

 

Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1983
tentang kedudukan, tugas pokok, fungsi dan tatakerja menteri koordinator bidang ekonomi, keuangan, industri dan pengawasan pembangunan serta susunan organisasi stafnya Disahkan pada tanggal 3 Juni 1983

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 1993 tentang Kedudukan, tugas pokok, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pengawasan Pembangunan

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1993 tentang Kedudukan, tugas pokok, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Menteri Koordinator Bidang Industri dan Perdagangan

 

Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1983
tentang badan pengawasan keuangan dan pembangunan Disahkan pada tanggal 30 Mei 1983

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan.

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 1984 tentang Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 20 tahun 1981 tentang Koordinasi Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan di Daerah

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 1987 tentang Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 180 tahun 1953

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Pengawasan Pembangunan

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2001 tentang perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 2000 tentang kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi dan tata kerja lembaga pemerintah non departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 16Tahun 2001

 

Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1983
tentang perubahan atas keputusan presiden nomor 55 tahun 1971 tentang perizinan usaha perusahaan asuransi kerugian di indonesia sebagaimana telah diubah dengan keputusan presiden nomor 8 tahun 1974 Disahkan pada tanggal 28 Mei 1983

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1988 tentang Usaha di bidang Asuransi Kerugian

 

Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1983
tentang penetapan besarnya uang tol pada jalan tol dan jembatan tol Disahkan pada tanggal 28 Mei 1983

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1984 tentang Penetapan besarnya langganan Tol untuk penggunaan Jembatan Tol Sungai Kapuas & Jembatan Tol Sungai Landak Pontianak, Jalan Layang Tol Wonokromo - Surabaya, Jembatan Tol Sungai Tello Lama Ujungpandang dan Jalan Tol Srondol - Jatingaleh

Lampiran

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 1984 tentang Perubahan tarip tol dan langganan tol pada jembatan tol sungai Kapuas, Pontianak jembatan tol sungai Tello Lama, Ujung Pandang , jalan layang tol Wonokromo - Surabaya dan jalan tol Srondol - Jatingaleh, Semarang

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 1985 tentang Perubahan besarnya Tol pada Jalan Tol Jakarta-Bogor-Ciawi

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1988 tentang Penetapan jenis kendaraan bermotor dan besarnya tarip tol untuk jalan tol Jakarta-Cikampek

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1988 tentang Penetapan besarnya tol dan langganan tol pada beberapa jalan tol dan jembatan tol

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1989 tentang Perubahan atas Keppres No. 16 tahun 1988 tentang penetapan jenis kendaraan bermotor dan besarnya tarif tol untuk jalan tol Jakarta - Cikampek dan Kepuputusan Presiden Nomor 25 tahun 1988 tentang penetapan besarnya tol dan langganan tol padabeberapa jalan tol dan jembatan tol

 

Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1983
tentang pelaksanaan balik nama terhadap kendaraan perorangan dinas milik negara yang dibeli berdasarkan peraturan pemerintah nomor 46 tahun 1971 Disahkan pada tanggal 25 Mei 1983

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 1984 tentang Pemberian fasilitas kredit kepada pejabat baru eselon I, II, III dan IV untuk pembelian kendaraan perorangan

 

Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1983
tentang mengesahkan "persetujuan antara republik indonesia dan pemerintah republik india mengenai kerjasama tehnik dan ilmiah" sebagai hasil perundingan antara delegasi republik indonesia dan delegasi india Disahkan pada tanggal 25 Mei 1983

 

 

Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1983
tentang mengesahkan "amandements to the convention on the inter governmental maritime consultative organization 1975, 1977, 1979", yang telah diterima oleh pemerintah republik indonesia sebagai negara anggota inter governmental maritime consultative organizatioconsultative organization (imco) Disahkan pada tanggal 24 Mei 1983

 

 

Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1983
tentang kedudukan tugas pokok, fungsi dan tata kerja menteri negara serta susunan organisasi staf menteri negara Disahkan pada tanggal 23 Mei 1983

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 1983 tentang Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1984 tentang Keikutsertaan Indonesia dalam Tsukuba Expo 1985 di Jepang

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1984 tentang Komite Olahraga Nasional Indonesia

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1985 tentang Badan kebijaksanaan perumahan nasional

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1989 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 8 tahun 1985 tentang Badan kebijaksanaan perumahan nasional

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 1991 tentang Badan pengkajian dan penerapan teknologi

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kedudukan, tugas pokok, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Menteri Negara

 

Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1983
tentang perubahan atas lampiran 6, 7, 11 dan 16 keputusan presiden nomor 45 tahun 1974 tentang susunan organisasi departemen sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan keputusan presiden nomor 20 tahun 1983 Disahkan pada tanggal 19 Mei 1983

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1984 tentang Pembinaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A)

 

Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1983
tentang kedudukan, tugas pokok, fungsi dan tatakerja menteri muda, serta susunan organisasi staf menteri muda Disahkan pada tanggal 14 Mei 1983

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 1983 tentang Badan Pengendalian BIMAS

-

dicabut oleh

Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 1989 tentang Kedudukan tugas, dan tata kerja Menteri Muda

 

Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1983
tentang pembubaran panitia pemilihan indonesia dan panitia pengawas pelaksanaan pemilihan umum pusat Disahkan pada tanggal 4 Mei 1983

 

 

Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1983
tentang mengesahkan "persetujuan antara pemerintah republik indonesia dan pemerintah kanada tentang penggunaan tenaga nuklir untuk tujuan damai", sebagai hasil perundingan antara delegasi pemerintah republik indonesia dan delegasi pemerintah kanada yang telah di Disahkan pada tanggal 27 April 1983

 

 

Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 1983
tentang perubahan keputusan presiden nomor 45 tahun 1974 tentang susunan organisasi departemen dan penambahan lampirannya sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan keputusan presiden nomor 15 tahun 1982 Disahkan pada tanggal 23 April 1983

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1983 tentang Perubahan atas Lampiran 6, 7, 11 dan 16 Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974 tentang Susunan Organisasi Departemen sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 20 tahun 1983

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1983 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 55 tahun 1971 tentang Perizinan usaha perusahaan asuransi kerugian di Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 8 tahun 1974

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 1983 tentang Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan Tahun 1983/1984

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1983 tentang Bantuan Penghijauan dan Reboisasi Tahun 1983/1984

 

Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1983
tentang perubahan atas keputusan presiden nomor 35 tahun 1973, tentang badan perencanaan pembangunan nasional Disahkan pada tanggal 14 April 1983

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1988 tentang Perubahan Keputusan Presiden No. 35 Tahun 1973 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden No. 19 Tahun 1983

 

Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1983
tentang penyempurnaan keputusan presiden nomor 10 tahun 1983 tentang besarnya ongkos naik haji tahun 1983/1984 Disahkan pada tanggal 4 April 1983

 

 

Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1983
tentang penyempurnaan keputusan presiden nomor 10 tahun 1980 tentang team pengendali pengadaan barang/peralatan pemerintah Disahkan pada tanggal 26 Maret 1983

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 13 Tahun 1983 tentang Penjadwalan kembali Proyek-proyek Pembangunan yang Pembiayaannya menggunakan Devisa Negara atau Kredit Komersial Luar Negeri.

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1984 tentang Tim pengendali pengadaan barang/peralatan pemerintah di departemen/lembaga

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1984 tentang Penambahan keanggotaan Team Pengendali Pengadaan Barang/Peralatan Pemerintah

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1985 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1980 tentang Tim Pengendali Pengadaan Barang/Peralatan Pemerintah sebagaimana telah disempurnakan dengan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1983 dan Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1984

 

Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1983
tentang perubahan atas keputusan presiden nomor 8 tahun 1978 tentang organisasi sekretariat negara sebagaimana telah diubah dengan keputusan presiden nomor 31 tahun 1980 dan keputusan presiden 16 tahun 1981 Disahkan pada tanggal 23 Maret 1983

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diubah oleh

Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1991 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 8 tahun 1978 tentang Organisasi Sekretariat Negara sebagaimana telah tiga kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 16 tahun 1983

 

Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1983
tentang kebijaksanaan pengembangan kepariwisataan Disahkan pada tanggal 9 Maret 1983

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diubah oleh

Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1986 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 15 tahun 1983 tentang Kebijaksanaan Pengembangan Kepariwisataan

Ps. 3 (1) dan Ps. 5

diubah oleh

Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 1988 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 15 tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 39 tahun 1986 tentang kebijaksanaan pengembangan kepariwisataan

ttg Keimigrasian

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2003 tentang Bebas Visa Kunjungan Singkat

 

Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 1983
tentang penarikan kembali enam unit pabrik dari perusahaan daerah sandang jawa tengah Disahkan pada tanggal 28 Februari 1983

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1984 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Industri Sandang II

 

Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1983
tentang pembinaan perekaman video Disahkan pada tanggal 26 Februari 1983

 

 

Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1983
tentang penataan dan peningkatan pembinaan penyelenggaraan catatan sipil Disahkan pada tanggal 25 Februari 1983

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1998 tentang Penyerahan sebagian urusan Pemerintahan di Bidang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk kepada Daerah

 

Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1983
tentang pengangkatan pejabat dan tenaga honorer yang bekerja pada pemerintah propinsi daerah tingkat i timor timur menjadi pegawai negeri sipil Disahkan pada tanggal 25 Januari 1983

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 1984 tentang Pengangkatan pegawai, pegawai harian, pegawai bulanan, tentara dan polisi bekas pemerintah koloni Timor Portugis menjadi pegawai negeri sipil

 

Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1983
tentang besarnya ongkos naik haji tahun 1983/1984 Disahkan pada tanggal 22 Februari 1983

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1983 tentang Besarnya ongkos naik haji tahun 1983/1984

 

Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1983
tentang mengesahkan "persetujuan antara pemerintah republik indonesia dan pemerintah spanyol tentang kerjasama ilmiah dan tehnik", yang telah ditandatangani di madrid, spanyol, tanggal 7-10-1982 sebagai hasil perundingan antara delegasipemerintah republik indonesia dan delegasi spanyol sebagaimana terlampir pada keppres ini Disahkan pada tanggal 19 Februari 1983

 

 

Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1983
tentang penutupan konsulat jenderal kehormatan republik indonesia di oslo, norwegia Disahkan pada tanggal 14 Februari 1983

 

 

Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1983
tentang penelitian dan/atau pemeriksaan calon anggota majelis permusyawaratan rakyat/dewan perwakilan rakyat setelah pengambilan sumpah/janji keanggotaan majelis permusyawaratan rakyat dan dewan perwakilan rakyat secara bersama-sama olehketua mahkamah agung Disahkan pada tanggal 10 Februari 1983

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 81 Tahun 1985 tentang Tata cara penelitian pemenuhan syarat calon/pemeriksaan pemenuhan ketentuan keanggotaan badan permusyawaratan/perwakilan rakyat serta susunan, tugas dan wewenang panitia pemeriksaan

 

Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 1983
tentang gedung pusat kehutanan/taman hutan beserta bangunan pelengkapnya dan tanahnya seluas lebih kurang 121.450 m2, yang terletak dijalan gatot subroto, kelurahan gelora kecamatan tanah abang, wilayah jakarta pusat adalah milik negara republik indonesia Disahkan pada tanggal 28 Januari 1983

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Gedung Pusat Kehutanan dan Taman Hutan

 

Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1983
tentang penghapusan penyediaan kendaraan perorangan dinas Disahkan pada tanggal 28 Januari 1983

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Ps. 5

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan balik nama terhadap kendaraan perorangan dinas milik negara yang dibeli berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 1971

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 1984 tentang Pemberian fasilitas kredit kepada pejabat baru eselon I, II, III dan IV untuk pembelian kendaraan perorangan

 

Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1983
tentang pembentukan dana jalan tol Disahkan pada tanggal 26 Januari 1983

 

 

Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1983
tentang perubahan atas keputusan presiden nomor 251 tahun 1967 tentang hari-hari libur sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan keputusan presiden nomor 10 tahun 1971 Disahkan pada tanggal 19 Januari 1983

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2013 tentang Penetapan Tanggal 1 Mei Sebagai Hari Libur

 

Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 1983
tentang pengangkatan tenaga honorer yang bekerja pada pemerintah propinsi daerah tingkat i timor timur menjadi pegawai negeri sipil Disahkan pada tanggal 19 Januari 1983

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1983 tentang Pengangkatan pejabat dan tenaga honorer yang bekerja pada Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur menjadi pegawai negeri sipil

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 1984 tentang Pengangkatan pegawai, pegawai harian, pegawai bulanan, tentara dan polisi bekas pemerintah koloni Timor Portugis menjadi pegawai negeri sipil

 

Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1983
tentang harga jual eceran dalam negeri bahan bakar minyak bumi Disahkan pada tanggal 4 Januari 1983

 

 

Instruksi Presiden Nomor 16 Tahun 1983
tentang perubahan atas instruksi presiden nomor 14 tahun 1982 mengenai penetapan harga dasar gabah dan beras. Disahkan pada tanggal 4 Oktober 1983

 

 

Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 1983
tentang pedoman pelaksanaan pengawasan. Disahkan pada tanggal 4 Oktober 1983

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diperhatikan oleh

Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 1987 tentang Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 180 tahun 1953

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1989 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Melekat.

 

Instruksi Presiden Nomor 13 Tahun 1983
tentang penjadwalan kembali proyek-proyek pembangunan yang pembiayaannya menggunakan devisa negara atau kredit komersial luar negeri. Disahkan pada tanggal 19 Mei 1983

 

 

Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 1983
tentang pelaksanaan penjadwalan kembali proyek-proyek di lingkungan departemen pertambangan dan energi. Disahkan pada tanggal 14 Mei 1983

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 13 Tahun 1983 tentang Penjadwalan kembali Proyek-proyek Pembangunan yang Pembiayaannya menggunakan Devisa Negara atau Kredit Komersial Luar Negeri.

 

Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 1983
tentang bantuan penunjangan jalan kabupaten tahun 1983/1984. Disahkan pada tanggal 7 Mei 1983

 

 

Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 1983
tentang bantuan kredit pembangunan dan pemugaran pasar tahun 1983/1984 Disahkan pada tanggal 7 Mei 1983

 

 

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1983
tentang bantuan penghijauan dan reboisasi tahun 1983/1984 Disahkan pada tanggal 7 Mei 1983

 

 

Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 1983
tentang bantuan pembangunan sarana kesehatan tahun 1983/1984 Disahkan pada tanggal 7 Mei 1983

 

 

Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1983
tentang bantuan pembangunan sekolah dasar tahun 1983/1984. Disahkan pada tanggal 7 Maret 1983

 

 

Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1983
tentang bantuan pembangunan daerah tingkat i tahun 1983/1984. Disahkan pada tanggal 7 Mei 1983

 

 

Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1983
tentang bantuan pembangunan daerah tingkat ii tahun 1983/1984. Disahkan pada tanggal 7 Mei 1983

 

 

Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1983
tentang bantuan pembangunan desa tahun 1983/1984. Disahkan pada tanggal 7 Mei 1983

 

 

Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 1983
tentang keringanan pajak pembangunan i dan retribusi izin membangun hotel di daerah tujuan wisata Disahkan pada tanggal 9 Maret 1983

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1993 tentang Pemungutan Pajak Pembangunan I dan Retribusi Izin Pembangunan Hotel di Daerah Tujuan Wisata

 

Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1983
tentang petunjuk-petunjuk pengarahan bagi delegasi republik indonesia ke ktt kepala-kepala negara/pemerintahan ke vii negara-negara non blok di new delhi, india, tanggal 1 maret s/d 11 maret 1983. Disahkan pada tanggal 28 Februari 1983

 

 

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1983
tentang sensus pertanian 1983. Disahkan pada tanggal 21 Januari 1983

 

 

 

 

PT Tatanusa

Address : Jl. Gelagah No. 47, Pisangan Timur

Kota      :  Ciputat - Tangerang Selatan 15419

Telpon   : (021) 743 4810

Email    : penerbit@tatanusa.co.id