Anotasi 
Keputusan Presiden Tahun 1981

 

Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1981
tentang team penilai penemuan baru yang bermanfaat bagi negara Disahkan pada tanggal 29 Desember 1981

 

 

Keputusan Presiden Nomor 60 Tahun 1981
tentang pembukaan kedutaan besar republik indonesia di dakar, senegal Disahkan pada tanggal 28 Desember 1981

 

 

Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 1981
tentang uang sidang bagi pimpinan dan anggota badan pemeriksa keuangan dan mahkamah agung Disahkan pada tanggal 11 Desember 1981

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 1990 tentang Uang sidang bagi pimpinan dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan dan Mahkamah Agung

 

Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 1981
tentang mengesahkan "sixth international tin agreement" yang telah ditandatangani oleh delegasi pemerintah republik indonesia di new york, amerika serikat pada tanggal 8 oktober 1981, sebagai hasil daripada "united nations tin conference, 1980" Disahkan pada tanggal 4 Desember 1981

 

 

Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 1981
tentang penetapan jenis kendaraan bermotor dan besarnya tol untuk jembatan tol sungai kapuas pontianak Disahkan pada tanggal 2 Desember 1981

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1983 tentang Penetapan besarnya Uang Tol pada Jalan Tol dan Jembatan Tol

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1984 tentang Penetapan besarnya langganan Tol untuk penggunaan Jembatan Tol Sungai Kapuas & Jembatan Tol Sungai Landak Pontianak, Jalan Layang Tol Wonokromo - Surabaya, Jembatan Tol Sungai Tello Lama Ujungpandang dan Jalan Tol Srondol - Jatingaleh

 

Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1981
tentang penetapan jenis kendaraan bermotor dan besarnya tol untuk jalan layang wonokromo - surabaya Disahkan pada tanggal 2 Desember 1981

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1983 tentang Penetapan besarnya Uang Tol pada Jalan Tol dan Jembatan Tol

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1984 tentang Penetapan besarnya langganan Tol untuk penggunaan Jembatan Tol Sungai Kapuas & Jembatan Tol Sungai Landak Pontianak, Jalan Layang Tol Wonokromo - Surabaya, Jembatan Tol Sungai Tello Lama Ujungpandang dan Jalan Tol Srondol - Jatingaleh

 

Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1981
tentang mengesahkan "agreement between the government of the member countries of association of southeast asian nations and the government of canada on economic cooperation" sebagai hasil daripada perundingan antara delegasi pemerintah-pemerintah negaraanggota asean yang terdiri dari republik indonesia, malaysia, republik philipina, republik singapura dan kerajaan thailand dan delegasi pemerintah canada, yang telah ditandatangani di new york, ameriksa serikat, pada tanggal 25 september 1981 Disahkan pada tanggal 23 November 1981

 

 

Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 1981
tentang mengesahkan "persetujuan kerjasama antara pemerintah republik indonesia dan pemerintah amerika serikat tentang penggunaan tenaga nuklir untuk maksud-maksud damai" yang telah ditandatangani di washington d.c. amerika serikat pada tanggal 30 juni 1980sebagai hasil perundingan antara delegasi pemerintah republik indonesia dan delegasi pemerintah amerika serikat Disahkan pada tanggal 23 November 1981

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 79 Tahun 2004 tentang Pengesahan Protokol Perubahan atas Persetujuan Kerjasama antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Amerika Serikat mengenai Penggunaan Tenaga Nuklir untuk Maksud-maksud Damai

 

Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1981
tentang penyelenggaraan urusan haji Disahkan pada tanggal 21 November 1981

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 1983 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Umroh

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan urusan haji

 

Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1981
tentang likwidasi proyek superfosfat cilacap Disahkan pada tanggal 12 November 1981

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1984 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Kertas Kraft Cilacap.

 

Keputusan Presiden Nomor 51 Tahun 1981
tentang pokok-pokok organisasi dan tatakerja perusahaan jawatan pegadaian Disahkan pada tanggal 11 November 1981

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1982 tentang Perubahan pada lampiran A, B dan E Keputusan Presiden Nomor 15 tahun 1977 tentang tunjangan jabatan strukturil sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 69 tahun 1980

-

dicabut oleh

Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1985 tentang Pokok-pokok Organisasi dan Tatakerja Perusahaan Jawatan Pegadaian

 

Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1981
tentang pembinaan usaha peternakan ayam Disahkan pada tanggal 2 November 1981

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1990 tentang Pembinaan usaha peternakan ayam ras

 

Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 1981
tentang ketentuan-ketentuan pokok perjanjian kerjasama pengusahaan tambang batubara antara perusahaan negara tambang batubara dan kontraktor swasta Disahkan pada tanggal 28 Oktober 1981

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dicabut oleh

Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1993 tentang Ketentuan pokok perjanjian kerjasama pengusaha pertambangan batubara antara Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Tambang Batubara Bukit Asam dan Perusahaan Kontraktor

 

Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 1981
tentang mengesahkan "agreement between the government of the government fot he republic of indonesia and the republic of the philipines for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income", yang telah ditandadi manila, phlipina, pada tanggal 18 juni 1981 sebagai hasil perundingan antara delegasi pemerintah republik indonesia dan delegasi pemerintah republik philipina Disahkan pada tanggal 28 Oktober 1981

 

 

Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 1981
tentang mengesahkan "basic agreement on asean industrial complementation" yang telah ditandatangani di manila, philipina pada tanggal 18 juni 1981 sebagai hasil perundingan antara delegasi pemerintah negara-negara anggota asean yang terdiri darirepublik indonesia, malaysia, republik philipina, republik singapura dan kerajaan thailand Disahkan pada tanggal 21 Oktober 1981

 

 

Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1981
tentang pengesahan "loan agreement between republic of indonesia and kuwait fund for arab economic development" , sebagai hasil perundingan antara delegasi pemerintah republik indonesia dan delegasi "kuwait fund for arab economic development",yang telah ditandatangani di kuwait pada tanggal 14 april 1981 Disahkan pada tanggal 23 September 1981

 

 

Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1981
tentang perincian anggaran belanja negara pembangunan tahun anggaran 1981/1982 Disahkan pada tanggal 22 September 1981

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1982 tentang Pemindahan sisa anggaran pembangunan tahun anggaran 1981/1982 kepada tahun anggaran 1982/1983

 

Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1981
tentang perincian anggaran belanja negara rutin tahun anggaran 1981/1982 Disahkan pada tanggal 22 September 1981

 

 

Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 1981
tentang perincian sumber-sumber anggaran rutin dan sumber-sumber anggaran pembangunan tahun anggaran 1981/1982 Disahkan pada tanggal 22 September 1981

 

 

Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1981
tentang menugaskan kepada menteri muda urusan pemuda untuk menyerahkan asrama mahasiswa di bandung kepada koperasi keluarga besar institut teknologi bandung melalui rektor institut teknologi bandung Disahkan pada tanggal 15 September 1981

 

 

Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1981
tentang pembangunan asrama mahasiswa untuk perguruan tinggi di seluruh indonesia Disahkan pada tanggal 15 September 1981

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1981 tentang Menugaskan kepada Menteri Muda Urusan Pemuda untuk menyerahkan Asrama Mahasiswa di Bandung kepada Koperasi Keluarga Besar Institut Teknologi Bandung melalui Rektor Institut Teknologi Bandung

 

Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1981
tentang penetapan jenis kendaraan bermotor dan besarnya tol untuk jembatan tol sungai tello lama di ujung pandang Disahkan pada tanggal 25 Agustus 1981

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1983 tentang Penetapan besarnya Uang Tol pada Jalan Tol dan Jembatan Tol

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1984 tentang Penetapan besarnya langganan Tol untuk penggunaan Jembatan Tol Sungai Kapuas & Jembatan Tol Sungai Landak Pontianak, Jalan Layang Tol Wonokromo - Surabaya, Jembatan Tol Sungai Tello Lama Ujungpandang dan Jalan Tol Srondol - Jatingaleh

 

Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 1981
tentang penetapan jalan bebas hambatan dan jembatan menjadi jalan tol dan jembatan tol Disahkan pada tanggal 15 Agustus 1981

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1981 tentang Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor dan Besarnya Tol untuk Jalan Layang Wonokromo - Surabaya

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1981 tentang Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor dan Besarnya Tol untuk Jalan Layang Wonokromo - Surabaya

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 1981 tentang Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor dan Besarnya Tol untuk Jembatan Tol Sungai Kapuas Pontianak

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1983 tentang Penetapan besarnya Uang Tol pada Jalan Tol dan Jembatan Tol

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 1984 tentang Penetapan jenis kendaraan bermotor dan besarnya tarip tol untuk jalan tol Jakarta - Tangerang

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 1984 tentang Penetapan jenis kendaraan bermotor dan besarnya tarip tol untuk jalan tol Jakarta - Tangerang

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 63 Tahun 1984 tentang Penetapan jalan bebas hambatan penghubung Cengkareng menjadi jalan tol Cengkareng dan penetapan besarnya tarip tol serta langganan tol

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1986 tentang besarnya Tarif Tol untuk Jalan Tol Surabaya - Gempol

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1986 tentang Penetapan jenis kendaraan bermotor dan besarnya tarip tol untuk jalan tol Belawan-Medan-Tanjung Morawa di Sumatera Utara

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 1987 tentang Penetapan jenis kendaraan bermotor dan besarnya tarip tol untuk jalan tol Cawang-Semanggi dan jalan tol Jakarta/Cawang-Bekasi

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1988 tentang Penetapan jenis kendaraan bermotor dan besarnya tarip tol untuk jalan tol Jakarta-Cikampek

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1989 tentang Perubahan atas Keppres No. 16 tahun 1988 tentang penetapan jenis kendaraan bermotor dan besarnya tarif tol untuk jalan tol Jakarta - Cikampek dan Kepuputusan Presiden Nomor 25 tahun 1988 tentang penetapan besarnya tol dan langganan tol padabeberapa jalan tol dan jembatan tol

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1989 tentang Penetapan Jalan layang Bebas Hambatan Cawang - Tanjung Priok sebagai jalan Tol dan Penetapan jenis kendaraan bermotor, besarnya tarip tol untuk ruas jalan tol Tomang-Cawang-Rawamangun serta langganan Tol

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1989 tentang Penetapan Jalan layang Bebas Hambatan Cawang - Tanjung Priok sebagai jalan Tol dan Penetapan jenis kendaraan bermotor, besarnya tarip tol untuk ruas jalan tol Tomang-Cawang-Rawamangun serta langganan Tol

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1990 tentang Penetapan jenis kendaraan bermotor dan besarnya tarip tol untuk jalan tol Tomang - Cawang - Tanjung Priok

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1991 tentang Penetapan golongan jenis kendaraan bermotor dan besarnya tol untuk Jalan Tol Jakarta-Cikampek

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 1991 tentang Perubahan status Jembatan Tol Sungai Kapuas Pontianak sebagai Jembatan Umum tanpa tol

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 81 Tahun 1996 tentang Penambahan Gerbang Tol Ramp Kembangan dan Penetapan Jenis Kendaraan Bermotor Serta Besarnya Tarif Tol

 

Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 1981
tentang pendirian universitas halu oleo Disahkan pada tanggal 14 Agustus 1981

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1991 tentang Pencabutan Keputusan Presiden tentang Susunan organisasi Universitas/Institut Negeri

 

Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1981
tentang pendirian universitas tadulako Disahkan pada tanggal 14 Agustus 1981

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1991 tentang Pencabutan Keputusan Presiden tentang Susunan organisasi Universitas/Institut Negeri

 

Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 1981
tentang uang paket bagi pimpinan dan anggota dewan pertimbangan agung dan dewan perwakilan rakyat Disahkan pada tanggal 8 Agustus 1981

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1990 tentang Uang paket bagi pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Pertimbangan Agung

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1990 tentang Uang paket bagi pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Pertimbangan Agung

 

Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1981
tentang mengesahkan "convention on the recognition and enforcement of foreign arbitral awards" yang telah ditandatangani di new york pada tanggal 10 juli 1958 dan telah mulai berlaku pada tanggal 7 juni 1959 Disahkan pada tanggal 5 Agustus 1981

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1983 tentang Penetapan besarnya Uang Tol pada Jalan Tol dan Jembatan Tol

 

Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1981
tentang badan koordinasi penanaman modal Disahkan pada tanggal 27 Juli 1981

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 1981 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Tambang Batubara antara Perusahaan Negara Tambang Batubara dan Kontraktor Swasta

-

diubah oleh

Keputusan Presiden Nomor 78 Tahun 1982 tentang Perubahan atas Keppres No. 33/1981 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 78 Tahun 1982 tentang Perubahan atas Keppres No. 33/1981 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1983 tentang Daftar skala prioritas bidang usaha Penanaman Modal tahun 1983/1984

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 51 Tahun 1984 tentang Daftar Skala Prioritas Bidang-bidang Usaha Penanaman Modal

-

ditimbang oleh

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1985 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Badan Koordinasi Penanaman Modal

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1985 tentang Daftar skala prioritas bidang-bidang usaha Penanaman Modal

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1986 tentang Persyaratan pemilikan saham nasional dalam Perusahaan Penanaman Modal Asing untuk diberi perlakuan yang sama seperti Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1986 tentang Daftar skala prioritas bidang-bidang usaha penanaman modal

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1987 tentang Daftar skala prioritas bidang-bidang usaha penanaman modal

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1987 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 17 tahun 1986 tentang persyaratan pemilikan saham nasional dalam perusahaan penanaman modal asing untuk diberi perlakuan sama seperti Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1989 tentang Daftar bidang usaha yang tertutup bagi penanaman modal

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1991 tentang Daftar Bidang Usaha yang tertutup bagi penanaman modal

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1992 tentang Daftar bidang Usaha yang tertutup bagi Penanaman Modal

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1992 tentang Tata cara penanaman modal

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1992 tentang Pemanfaatan tanah hak guna usaha dan hak guna bangunan untuk usaha patungan dalam rangka penanaman modal asing

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 1993 tentang Daftar bidang usaha yang tertutup bagi penanaman modal

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1993 tentang Tata cara penanaman modal

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 99 Tahun 1998 tentang Bidang/Jenis Usaha yang Dicadangkan untuk Usaha Kecil dan Bidang/Jenis Usaha yang Terbuka untuk Usaha Menengah atau Usaha Besar dengan Syarat Kemitraan

-

diubah oleh

Keputusan Presiden Nomor 113 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1981 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal.

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 113 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1981 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal.

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 115 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1993 tentang Tata Cara Penanaman Modal.

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 116 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1980 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah.

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 183 Tahun 1998 tentang Badan koordinasi penanaman modal

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 117 Tahun 1999 tentang Perubahan kedua atas Keputusan Presiden Nomor 97 tahun 1993 tentang tata cara penanaman modal

-

diubah oleh

Keputusan Presiden Nomor 120 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 33 tahun 1981 tentang badan koordinasi penanaman modal sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan keputusan Presiden Nomor 113 tahun 1998

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 121 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 183 tahun 1998 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 37 tahun 1999

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 122 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 26 tahun 1980 tentang pembentukan Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 116 tahun 1998

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 171 Tahun 1999 tentang Badan Penanaman Modal dan Pembinaan Badan Usaha Milik Negara

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden No. 51 Tahun 1976 tentang Pokok-pokok organisasi perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden No. 123 Tahun 1999

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 90 Tahun 2000 tentang Kantor perwakilan perusahaan asing

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 96 Tahun 2000 tentang Bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan tertentu bagi penanaman modal

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 118 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden No.96 Tahun 2000 tentang Bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan tertentu bagi penanaman modal

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 127 Tahun 2001 tentang Bidang/jenis usaha yang dicadangkan untuk usaha kecil dan bidang/jenis usaha yang terbuka untuk usaha menengah atau besar dengan syarat kemitraan

-

diubah oleh

Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1981 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 120 Tahun 1999

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal dalam rangka Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri melalui Sistem Pelayanan Satu Atap

 

Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1981
tentang mengesahkan persetujuan kerjasama dibidang ilmu pengetahuan dan pengajaran islam antara republik indonesia dan pemerintah kerajaan arab saudi sebagai hasil perundingan antara delegasi pemerintah republik indonesia dan delegasi pemerintahkerajaan arab saudi, yang telah ditandatangani di riyadh, arab saudi, pada tanggal 19 mei 1981 Disahkan pada tanggal 14 Juli 1981

 

 

Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 1981
tentang latihan pra jabatan Disahkan pada tanggal 13 Juli 1981

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Calon Pegawai Negeri Sipil

 

Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1981
tentang mengesahkan persetujuan antara pemerintah republik indonesia dan pemerintah kerajaan arab saudi mengenai kerjasama ekonomi dan teknik, yang telah ditandatangani di riyadh, arab saudi, pada tanggal 19 mei 1981 sebagai hasil perundingan antara delegasipemerintah republik indonesia dan delegasi pemerintah kerajaan arab saudi Disahkan pada tanggal 10 Juli 1981

 

 

Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1981
tentang mengesahkan "agreement between the republic of indonesia and the government of the kingdom of thailand for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income and on capital", yang telah ditandatanganidi bangkok, thailand, pada tanggal 25 maret 1985 sebagai hasil perundingan antara delegasi pemerintah republik indonesia dan delegasi pemerintah kerajaan thailand Disahkan pada tanggal 7 Juli 1981

 

 

Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1981
tentang perubahan beberapa pasal dari lampiran 3 keputusan presiden nomor 45 tahun 1974 tentang susunan organisasi departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan keputusan presiden nomor 62 tahun 1980 Disahkan pada tanggal 7 Juli 1981

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1981 tentang Pembangunan Asrama Mahasiswa untuk Perguruan Tinggi di Seluruh Indonesia

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 51 Tahun 1981 tentang Pokok-pokok Organisasi dan Tatakerja Perusahaan Jawatan Pegadaian

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1981 tentang Penyelenggaraan Urusan Haji

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 1982 tentang Pembentukan Panitia Penyelesaian masalah wilayah perbatasan Republik Indonesia dengan Papua Nugini

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1982 tentang Perubahan beberapa pasal dari lampiran 2 Keppres No. 45 tahun 1974 tentang susunan Organisasi Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keppres No.27 tahun 1981

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 1982 tentang Pembentukan Panitia Penyelesaian masalah wilayah perbatasan Republik Indonesia dengan Papua Nugini

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1982 tentang Perubahan beberapa pasal dari lampiran 2 Keppres No. 45 tahun 1974 tentang susunan Organisasi Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keppres No.27 tahun 1981

 

Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1981
tentang mencabut keputusan presiden nomor 73 tahun 1964 tentang pembekuan dan penguasaan rekening pada semua bank yang tercatat atas nama warganegara "malaysia" atau warga negara republik indonesia yang berdomisili/bertempat tinggaldi daerah "malaysia". Disahkan pada tanggal 4 Juli 1981

 

 

Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1981
tentang hari dan tanggal pemungutan suara dalam pemilihan umum anggota-anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan rakyat daerah tingkat i dan dewan perwakilan rakyat daerah tingkat ii. Disahkan pada tanggal 27 Juni 1981

 

 

Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1981
tentang pajak perseroan dan pajak atas bunga, dividen dan royalty pada pelaksanaan kuasa pengusahaan sumber daya panas bumi dan kontrak operasi bersama (joint operation contract) antara pertamina dan kontraktor dalam pengusahaan sumberdaya panas bumi Disahkan pada tanggal 3 Juni 1981

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dicabut oleh

Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 1991 tentang Perlakuan pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai dan pungutan-pungutan lainnya terhadap pelaksanaan kuasa dan ijin pengusahaan sumber daya panas bumi untuk pembangkitan energi/listrik

 

Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1981
tentang memberikan kuasa pengusahaan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya panasbumi untuk pembangkitan energi/listrik kepada pertamina di indonesia Disahkan pada tanggal 1 Juni 1981

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1981 tentang Pajak Perseroan dan Pajak atas Bunga, Dividen dan Royalty pada Pelaksanaan Kuasa Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi dan Kontrak Operasi Bersama (Joint Operation Contract) antara Pertamina dan Kontraktor dalam Pengusahaan Sumberdaya Panas Bumi

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1991 tentang Perubahan keputusan Presiden Nomor 22 tahun 1981 tentang Pemberian kuasa pengusahaan eksplorasi-eksploitasi sumber daya panas bumi

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 76 Tahun 2000 tentang Pengusahaan sumber daya panas bumi untuk pembangkitan tenaga listrik

-

diingat oleh

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3/PMK.011/2012 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Fasilitas Dana Geothermal.

 

Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1981
tentang pengesahan "persetujuan antara pemerintah republik indonesia dan pemerintah india mengenai kerjasama dibidang penggunaan tenaga nuklir untuk maksud-maksud damai", sebagai hasil perundingan antara delegasi pemerintah republik indonesia dandelegasi pemerintah india yang telah ditandatangani di bombay, india, pada tanggal 9 januari 1981 Disahkan pada tanggal 21 Mei 1981

 

 

Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 1981
tentang koordinasi pengendalian dan pengawasan pembangunan di daerah Disahkan pada tanggal 16 Mei 1981

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dicabut oleh

Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 1984 tentang Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 20 tahun 1981 tentang Koordinasi Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan di Daerah

 

Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1981
tentang badan koordinasi intelijen negara Disahkan pada tanggal 6 Mei 1981

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1982 tentang Perubahan pada lampiran A, B dan E Keputusan Presiden Nomor 15 tahun 1977 tentang tunjangan jabatan strukturil sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 69 tahun 1980

-

diubah oleh

Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 1989 tentang Perubahan Keppres nomor 19/1981 tentang penyempurnaan Organisasi Badan Koordinasi Intelijen Negara

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 2000 tentang Kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi dan tata kerja lembaga pemerintah non departemen

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 173 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden No. 166 tahun 2000 tentang Kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi dan tata kerja lembaga pemerintah non departemen

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2001 tentang perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 166 Tahun 2000 tentang kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi dan tata kerja lembaga pemerintah non departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 16Tahun 2001

 

Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1981
tentang penyempurnaan keputusan presiden nomor 14a tahun 1980 tentang pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara Disahkan pada tanggal 5 Mei 1981

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1981 tentang Bantuan Pembangunan Desa Tahun 1981/1982.

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 1981 tentang Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II Tahun 1981/1982.

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1981 tentang Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat I Tahun 1981/1982.

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1981 tentang Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar Tahun 1981/1982.

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1981 tentang Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan Tahun 1981/1982.

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1981 tentang Bantuan Penghijauan dan Reboisasi Tahun 1981/1982.

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 1981 tentang Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar Tahun 1981/1982.

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1981 tentang Bantuan Penunjangan Jalan Kabupaten Tahun 1981/1982.

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1981 tentang Likwidasi Proyek Superfosfat Cilacap

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1982 tentang Bantuan Pembangunan Desa Tahun 1982/1983.

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1982 tentang Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II Tahun 1982/1983

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 1982 tentang Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat I Tahun 1982/1983

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1982 tentang Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar Tahun 1982/1983

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1982 tentang Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan tahun 1982/1983

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1982 tentang Bantuan Penghijauan dan Reboisasi Tahun 1982/1983

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1982 tentang Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar Tahun 1982/1983

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 1982 tentang Bantuan Penunjangan Jalan Kabupaten Tahun 1982/1983

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1982 tentang Bantuan Pembangunan Desa Tahun 1982/1983.

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1982 tentang Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II Tahun 1982/1983

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 1982 tentang Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat I Tahun 1982/1983

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1982 tentang Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar Tahun 1982/1983

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1982 tentang Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan tahun 1982/1983

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1982 tentang Bantuan Penghijauan dan Reboisasi Tahun 1982/1983

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1982 tentang Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar Tahun 1982/1983

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 1982 tentang Bantuan Penunjangan Jalan Kabupaten Tahun 1982/1983

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1982 tentang Pengangkutan muatan barang ekspor dan impor milik Pemerintah Indonesia

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1982 tentang Perincian sumber-sumber Anggaran Rutin dan sumber-sumber Anggaran Pembangunan tahun anggaran 1982/1983

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 1982 tentang Perincian Anggaran Belanja Negara Pembangunan tahun anggaran 1982/1983

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1983 tentang Penghapusan penyediaan kendaraan perorangan dinas

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1983 tentang Penataan dan Peningkatan Pembinaan Penyelenggaraan Catatan Sipil

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Keputusan Presiden Nomor 10 tahun 1980 tentang Team pengendali pengadaan barang/peralatan Pemerintah

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1983 tentang Bantuan Pembangunan Desa Tahun 1983/1984.

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1983 tentang Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II Tahun 1983/1984.

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 1983 tentang Bantuan Kredit Pembangunan dan Pemugaran Pasar Tahun 1983/1984

-

diingat oleh

Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 1983 tentang Bantuan Penunjangan Jalan Kabupaten Tahun 1983/1984.

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1984 tentang Tata cara penyediaan dan penyaluran subsidi gaji dan pensiun bagi daerah otonom

-

dicabut oleh

Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

 

Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1981
tentang penyempurnaan keputusan presiden nomor 8 tahun 1978 tentang organisasi sekretariat negara sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan keputusan presiden nomor 31 tahun 1980 Disahkan pada tanggal 22 April 1981

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diubah oleh

Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1983 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1978 tentang organisasi sekretariat negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1980 dan Keputusan Presiden 16 Tahun 1981

 

Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1981
tentang pelaksanaan pemilihan umum di propinsi daerah tingkat i timor timur. Disahkan pada tanggal 22 April 1981

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1982 tentang Perubahan atas Keppres No. 30 tahun 1977 tentang tatacara pengangkatan anggota tambahan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat dari Golongan Karya Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan Golongan Karya bukanAngkatan Bersenjata Republik Indonesia

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1982 tentang Perubahan atas Keppres No. 30 tahun 1977 tentang tatacara pengangkatan anggota tambahan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat dari Golongan Karya Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan Golongan Karya bukanAngkatan Bersenjata Republik Indonesia

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan Pemilihan Umum di Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur

 

Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 1981
tentang penggunaan sebagian dari pendapatan tol pada pintu gerbang tol menuju/dari taman miniatur indonesia indah dan arena pramuka cibubur Disahkan pada tanggal 22 April 1981

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1983 tentang Penetapan besarnya Uang Tol pada Jalan Tol dan Jembatan Tol

-

dicabut oleh

Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pencabutan Keppres 14-1981 Tentang Penggunaan Sebagian Dari Pendapatan Tol Pada Pintu Gerbang Menuju/Dari Taman Miniatur Indonesia Indah Dan Arena Pramuka Cibubur

-

ditimbang oleh

Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pencabutan Keppres 14-1981 Tentang Penggunaan Sebagian Dari Pendapatan Tol Pada Pintu Gerbang Menuju/Dari Taman Miniatur Indonesia Indah Dan Arena Pramuka Cibubur

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pencabutan Keppres 14-1981 Tentang Penggunaan Sebagian Dari Pendapatan Tol Pada Pintu Gerbang Menuju/Dari Taman Miniatur Indonesia Indah Dan Arena Pramuka Cibubur

 

Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1981
tentang perubahan atas keputusan presiden nomor 230 tahun 1968 tentang peraturan pemeliharaan kesehatan pegawai negeri penerima pensiun serta anggota keluarganya Disahkan pada tanggal 11 April 1981

 


 

Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1981
tentang tunjangan bahaya nuklir bagi pegawai negeri di lingkungan badan tenaga atom nasional Disahkan pada tanggal 9 April 1981

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1985 tentang Tunjangan bahaya nuklir bagi pegawai negeri dilingkungan Badan Tenaga Atom Nasional

 

Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1981
tentang mengesahkan agreement between the government of the republic of indonesia and the government of japan on scientific and technological co-operation, sebagai hasil perundingan antara delegasi pemerintah republik indonesia dan delegasi pemerintah jepang,yang telah ditandatangani di jakarta pada tanggal 12 januari 1981 Disahkan pada tanggal 7 April 1981

 

 

Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1981
tentang mengesahkan agreement establishing the asean promotion centre on trade, investment and tourism, yang ditandatangani di tokyo pada tanggal 22 desember 1980, sebagai hasil perundingan antara delegasi pemerintah jepang dan delegasi pemerintah negara-negaranggota asean yang terdiri dari republik indonesia, malaysia, republik philipina, republik singapura dan kerajaan thailand Disahkan pada tanggal 7 April 1981

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diingat oleh

Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pengesahan Amendments to the Agreement Establishing the ASEAN Pkromotian Center on Trade, Investment and Tourism (Perubahan terhadap Persetujuan mengenai Pendirian Pusat Promosi ASEAN Dibidang Perdagangan, Penanaman Modal dan Pariwisata)

 

Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1981
tentang pemberian tambahan penghasilan kepada pensiunan bekas ketua dan bekas anggota bp-knip serta jandanya Disahkan pada tanggal 3 April 1981

 

 

Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1981
tentang pembiayaan pemberian tunjangan beras bagi pegawai negeri sipil pusat yang diperbantukan kepada pemerintah daerah otonom Disahkan pada tanggal 3 April 1981

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1982 tentang Tunjangan pangan bagi pegawai negeri dan penerima pensiun, penyediaan pangan bagi pegawai perusahaan dan untuk keperluan khusus serta operasi pasar

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1982 tentang Tunjangan pangan bagi pegawai negeri dan penerima pensiun, penyediaan pangan bagi pegawai perusahaan dan untuk keperluan khusus serta operasi pasar

 

Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1981
tentang penetapan perusahaan umum "otorita jatiluhur" sebagai perusahaan yang dapat menarik dan menerima iuran pembiayaan eksploitasi dan pemeliharaan prasarana pengairan Disahkan pada tanggal 3 April 1981

 

 

Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 1981
tentang naskah undang-undang pemilihan umum seperti yang dimaksud dalam pasal ii undang-undang nomor 2 tahun 1980 tentang perubahan atas undang-undang nomor 15 tahun 1969 tentang pemilihan umum anggota-anggota badan permusyawaratan/perwakilan rakyatsebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 4 tahun 1975 Disahkan pada tanggal 11 Maret 1981

 

 

Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1981
tentang pembukaan kedutaan besar republik indonesia di nairobi, kenya Disahkan pada tanggal 6 Maret 1981

 

 

Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1981
tentang pembukaan kedutaan besar republik indonesia di oslo, norwegia Disahkan pada tanggal 6 Maret 1981

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1983 tentang Penutupan Konsulat Jenderal Kehormatan Republik Indonesia di Oslo, Norwegia

 

Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1981
tentang besarnya ongkos naik haji tahun 1981/1982 Disahkan pada tanggal 4 Maret 1981

 

 

Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 1981
tentang perpanjangan batas usia pensiun jaksa Disahkan pada tanggal 19 Februari 1981

 

 

Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1981
tentang penambahan keanggotaan team pengendali pengadaan barang/peralatan pemerintah Disahkan pada tanggal 28 Januari 1981

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

ditimbang oleh

Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Keputusan Presiden Nomor 10 tahun 1980 tentang Team pengendali pengadaan barang/peralatan Pemerintah

 

Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 1981
tentang petunjuk penggunaan dana iuran wajib pendidikan dan latihan Disahkan pada tanggal 26 Desember 1981

 

 

Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1981
tentang penyelenggaraan upacara pengibaran bendera merah putih Disahkan pada tanggal 1 Desember 1981

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dicabut oleh

Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2000 tentang Pencabutan instruksi presiden nomor 14 tahun 1981 tentang penyelenggaraan upacara pengibaran bendera merah putih

 

Instruksi Presiden Nomor 13 Tahun 1981
tentang perubahan atas instruksi presiden nomor 15 tahun 1980 mengenai penetapan harga dasar gabah dan beras Disahkan pada tanggal 27 Oktober 1981

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diubah oleh

Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1982 tentang Perubahan atas Instruksi Presiden Nomor 13 Tahun 1981 mengenai penetapan harga Dasar Gabah dan Beras.

 

Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 1981
tentang perubahan atas instruksi presiden nomor 14 tahun 1980 mengenai penetapan harga dasar jagung kuning, kedele, kacang tanah, dan kacang hijau Disahkan pada tanggal 27 Oktober 1981

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

diubah oleh

Instruksi Presiden Nomor 13 Tahun 1982 tentang Perubahan atas Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 1981 mengenai penetapan harga Dasar Jagung Kuning, Kedele dan Kajang Hijau

 

Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 1981
tentang pengadaan dan pembinaan sarana lepas panen bagi koperasi unit desa (kud) Disahkan pada tanggal 9 September 1981

 

 

Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 1981
tentang usaha peningkatan pengembalian kredit program masal Disahkan pada tanggal 25 Juni 1981

PASAL

STATUS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

-

dinyatakan tidak berlaku oleh

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1989 tentang Usaha Peningkatan Pengembalian Kredit Program

 

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1981
tentang bantuan penunjangan jalan kabupaten tahun 1981/1982. Disahkan pada tanggal 6 Mei 1981

 

 

Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 1981
tentang bantuan kredit pembangunan dan pemugaran pasar tahun 1981/1982. Disahkan pada tanggal 6 Mei 1981

 

 

Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1981
tentang bantuan penghijauan dan reboisasi tahun 1981/1982. Disahkan pada tanggal 6 Mei 1981

 

 

Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1981
tentang bantuan pembangunan sarana kesehatan tahun 1981/1982. Disahkan pada tanggal 6 Mei 1981

 

 

Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1981
tentang bantuan pembangunan sekolah dasar tahun 1981/1982. Disahkan pada tanggal 6 Mei 1981

 

 

Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1981
tentang bantuan pembangunan daerah tingkat i tahun 1981/1982. Disahkan pada tanggal 6 Mei 1981

 

 

Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 1981
tentang bantuan pembangunan daerah tingkat ii tahun 1981/1982. Disahkan pada tanggal 6 Mei 1981

 

 

Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1981
tentang bantuan pembangunan desa tahun 1981/1982. Disahkan pada tanggal 6 Mei 1981

 

 

 

PT Tatanusa

Address : Jl. Gelagah No. 47, Pisangan Timur

Kota      :  Ciputat - Tangerang Selatan 15419

Telpon   : (021) 743 4810

Email    : penerbit@tatanusa.co.id